PUTUSAN NOMOR : 13/G/2015/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara : CV. DWI MITRA,
yang diwakili oleh SUFPYAN HADI, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Direktur CV. DWI MITRA,
Alamat
Jalan Remaja Luar No. 16 RT.28, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. ABD. RAHMAN,S.H.; 2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN.S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Pangeran Suryanata ( Perum Puspita Bukit Piang Blok ii No. 42 ) Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus,
tertanggal 21 April 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai -------------------PENGGUGAT;
1
M E L A W A N :
PEJABAT
PENAGIH
PENGGANTI
KEHUTANAN
NILAI
KABUPATEN
KALIMANTAN UTARA,
TEGAKAN (PNT) DINAS BULUNGAN,
PROVINSI
yang berkedudukan di
Jalan.
Rambutan No.05 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------TERGUGAT ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-DIS/2015/PTUN-SMD tanggal 27 April 2015, tentang Dismissal proses;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN/2015/PTUN-SMD tanggal 27 April 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-PP/2015/PTUN-SMD tanggal 28 April 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 13 Mei 2015 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;
Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak Penggugat ; 2
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei
2015, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : I.
OBJEK SENGKETA : 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat
Penagih
Kehutanan
Penggantian
Bulungan,
Nilai
Tegakan
(PNT)
Dinas
Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015,yang ditujukan kepada Penggugat ( CV. DWI MITRA ) ; 2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan, Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat(CV DWI MITRA) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Tertulis, Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
3
Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : 1.
Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor :18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat(CV DWI MITRA) telah diketahui dan diterima Penggugat pada hari itu juga senin tanggal 20 April 2015 melaui email ;
2.
Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan ini di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 April 2015, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;
III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN ;
1.
Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan 4
(PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada
Penggugat
Penggugat
(CV
karena
DWI
sebagai
MITRA),
sangat
pengusaha
merugikan
Penggugat
tidak
mendapatkan apapun sebab seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya
produksi
yang
merupakan
keuntungan
harus
dibayarkan kepada Negara sebagai pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil ; 2.
Bahwa hal ini jelas merupakan ketidak adilan bagi Penggugat sebab selain Penggugattelah mengeluarkan biaya-biaya yang diwajibkan menyetor kepada Negara berupa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN),Provisi
Sumber
Daya
Hutan
(PSDH),
Dana
Reboisasi(DR) dan selain biaya biaya yang diwajibkan tersebut Penggugat juga masih harus mengeluarkan biaya Produksi, biaya Kontribusi ke masyararat, biaya Opersional dan biaya yang tak terduga lainnya Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat(1)Undang-undang RI Nomor:09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
IV. DASAR-DASAR GUGATAN :
1.
Bahwa Penggugat (CV DWI MITRA) yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2, Rt. 41 No. 153 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi
Kalimantan Utara adalah Perseroan yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor : 30 tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Tajuddin, SH. M.Kn. Notaris di Tanjung Selor 5
dan Akta tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor : 42 tanggal 03 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH. M.Kn. Notaris di Samarinda ;
2.
Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang bekerja diatas Areal Penggunaan lain (APL) atau bekerja diluar kawasan hutan yang letak lokasi pemanfaatan kayu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
Nomor
:522.1/15/Kpts/
Dishut-II/2014
Tanggal
26
Februari 2014, kemudian diperpanjang masa belakunya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/ 15/Kpts/Dishut-II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dan akan berakhir tanggal 25 Februari 2016 adalah berada dan berlokasi di Desa Long Lejuh, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ; 3.
Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(PNT) Nomor :18-04-15 tertanggal 20 April 2015 ,yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) sangat merugikan Penggugat selaku pengusaha ;
4.
Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan
(PNT)
pada
Kantor
Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utarayang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 6
April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (3) Undang-undang Nomor :05 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; 5.
Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan
(PNT) pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 1804-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA), yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut jelas telah melanggar asas-asas umum pemarintahan yang baik terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat tidak berusaha lebih dahulu mengadakan penelitian lebih mendalam sebelum menerbitkan Objek sengketa. Dan penerbitan Objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan
yang dijadikan
sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa tersebut ; 6.
Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang telah mengeluarkan
Surat
Keputusan
yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai 7
Tegakan (PNT) Nomor :18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA)yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, juga bertentangan dengan asasasas
pemerintahan
yang baik, yang mana penerbitan Surat
Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan Tergugat yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu : 6.1. Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor :P- 41 / MenhutII/2004 tanggaal 10 Juni 2014 tentang Penata usahaan hasil kayu yan berasal dari hutan alam ; 6.2. Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P-52/ MenhutII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran dana provisi sumber daya hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan dan ganti rugi nilai tegakan ; 6.3. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/ MenhutII/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ; 6.4. Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor :P.68/ MenhutII/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan Pengganti Nilai tegakan ; 7.
Bahwa selain itu sudah ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI. terhadap Judicial Review (Uji Materiil) tentang Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yaitu :
8
7.1.
Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 41P/HUM/2012 tanggal 9 Februari 2012;
7.2.
Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 62P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ;
Bahwa terhadap kedua Putusan Mahkamah RI. Tersebut telah mengabulkan Permohonanan Pemohon dan telah membatalkan Tagihan
Pengganti
Nilai
Tegakan
(PNT)
dengan
alasan
bertentangan dengan Peruturan perundang - undangan yang lebih tinggi ; 8.
Bahwa selain telah adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI. Terhadap judicial Review (Uji Materii) yang telah membatalkan Pengenaan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) juga sudah ada Surat Pemberitahuan kepada Para Pengusaha Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dari Kementerian Kehutanan Tentang Pengembalian dana setoran ke kas negara yang sudah disetorkan oleh Para Pengusaha Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu Surat Nomor :S.79/II-Keu/2/2014 Tanggal 5 Desember 2014 Perihal :Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) Gd. SerbaGuna Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur jalan Kusuma Bangsa Samarinda di Samarinda ;
9.
Bahwa dengan adanya Surat Nomor :S.79/II-Keu/2/2014 Tanggal 5 Desember 2014 Perihal : Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) Gd. Serba Guna Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur jalan Kusuma Bangsa 9
Samarinda di Samarinda tersebut, maka sangat jelas bahwa penagihan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang dilakukan Pejabat Penagih pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan
Utara,
yang
telah
menerbitkan
Surat
Keputusan yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(PNT)Nomor :18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya; 10. Bahwa berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar RI. 1945 Tahun 2010 Pasal 23 A berbunyi “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undangundang” ; 11. Bahwa Undang–Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasan Pasal 35 Ayat (1); 11.1.
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) ADALAH : Pungutan yang dikenakan sebagai Pengganti Nilai Intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
11.2.
DANA REBOISASI (DR) ADALAH : Dana yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut hanya digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya ;
Bahwa
Dalam
Undang-Undang
ini
tidak
ditemukan
adanya
kewajibkan IPK yang bekerja diatas Areal Penggunaan Lain 10
(APL)/Alas Titel/HGU, untuk menyetor/membayar kewajiban biaya Pengganti Nilai Tegakan (PNT); 12. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor :24 tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 16 dijelaskan bahwa “Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, Pemegang izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PNT, PSDH dan DR.” ; Bahwa dalam Peraturan ini yang diwajibkan untuk membayar Pengganti Nilai Tegakan (PNT) adalah pemegang Izin untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan tidak ditemukan adanya kewajiban membayar biaya Penganti Nilai Tegakan (PNT) pada Izin IPK di Areal Penggunaan Lain (APL) atau alas titel/HGU bukan kawasan hutan; 13. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor :12 tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (pasal 3, 4 dan 5) Kementerian Kehutanan RI diberikan mandat untuk menetapkan 3 (tiga) atribut hukum, yaitu :
13.1.
Penetapan zonase besaran pungutan Pengganti Nilai Tegakan (PNT);
13.2.
Mengatur Tata Cara pungutan Pengganti Nilai Tegakan (PNT);
13.3.
Penetapan besaran pungutan Pengganti Nilai Tegakan (PNT);
Bahwa dalam hal ini tidak ada mandat Undang–Undang/ Peraturan Pemerintah
yang
memberikan 11
kewenangan
kepada
Menteri
Kehutanan RI untuk menetapkan objek wajib setor Pengganti Nilai Tegakan (PNT) pada Izin IPK diatas Areal PengunaanLain(APL)alas titel/HGU karena tidak ditemukan tentang pelimpahan/mandat ini (over derlijkheid); 14. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) adalah batal atau tidak sah dan bertentangan
dengan
peraturan
yanglebih
tinggi
dan
telah
melampaui kewenangan Pejabat Penagih ; 15. Bahwa kalaupun akan dijalankan penagihan Pengganti Nilai Tegakan (PNT), berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 16 yang menjelaskan “Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pemegang Izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PNT, PSH dan DR “ ;16. Bahwa dari penjelasan peraturan pemerintah Nomor : 24
tahun
2010 Pengenaan objek penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan sektor Pengganti Nilai Tegakan (PNT) adalah berlaku khusus kepada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kawasan Hutan Pinjam Pakai ; 17. Bahwa Penggugat (CV. DWI MITRA) selaku Pemegang Izin Pemanfatan Kayu (IPK) yang bekerja diatas Areal Penggunaan Lain (APL) atau alas titel Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Karet PT. 12
Kilau Getah Kemuning di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang ditagih oleh Pejabat Penagih dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) adalah batal dan tidak sah karena keliru dan salah alamat ; 18. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa
Surat Perintah Pembayaran (SPP)
Penggantian Nilai Tegakan
(PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugaat (CV DWI MITRA) adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ; 19. Bahwa berdarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor :09 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor :05 Tahun 1986 beralasan bagi Penggugat unuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku objek sengketa tersebut ;20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas 13
Kehutanan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) adalah batal atau tidak sah dikarenakan :20.1.
Bertentangan dengan undangan yang
ketentuan peraturan
berlaku
perundang-
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 20.2.
Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya prinsip ketelitian, kehati-hatian dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor :9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
21. Bahwa mengingat adanya kepentingan Penggugat (CV DWI MITRA) yang sangat mendesak yaitu bahwa apabila Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat(CV DWI MITRA) tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut; : 21.1.
Bahwa hasil produksi tebangan kayu bulat yang sudah ada dan menumpuk dilokasi akan menjadi lapuk dan rapuh karena tidak dapat diangkut dan dipasarkan/diperjual belikan; 14
21.2. Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan cq. Bagian perijinan tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SK-SKB) sebagai dokumen pelengkap dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan yang sudah dibayar oleh Penggugat (CV. DWI MITRA) ; 21.3. Bahwa Penggugat (CV DWI MITRA) dikenakan denda sebesar 2 % (Persen) perbulan apabila Penggugat tidak segera membayar Pengganti Nilai Tegakan (PNT) ; 22. Bahwa selain kepentingan mendesak sebagaimana tersebut diatas ada
pula
sangat
kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak penting
diperhatikan
perusahaan, serta nasib
yaitu demi Kelangsungan
karyawan beserta anggota keluarganya
yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat (CV DWI MITRA) dan adanya tuntutan dari masayarakat Desa Long Lejuh yang sangat mendesak yang telah disepakati antara Penggugat dengan perwakilan masyarakat Desa Long Lejuh sesuai Notulen Pertemuan tanggal 24 Maret 2015 yaitu :22.1. Bantuan Genzet yang akan segera direalisasikan pada minggu pertama bulan Mei 2015 ;22.2. Pembayaran fee kepada masyarakat Desa Long Lejuh yang akan direalisasikan pada minggu pertama bulan Mei 20015 dengan perhitungan sesuai LHP yang diserahkan Penggugat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ;22.3. Adanya kewajiban Penggugat untuk memberikan Pelaporan Perolehan Produksi Kayu masyarakat Desa Long Lejuh 15
setiap bulannya dan efektifnya berlaku pada akhir bulan Mei 20015 ;23. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan DWI MITRA)
dan mewajibkan
kepada Penggugat (CV
kepada Tergugat
cq. Dinas
Kehutanan Kabupaten Bulungan cq. Bagian perijinan untuk tetap mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SK-SKB) kepada Penggugat (CV DWI MITRA) sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti ; 24. Bahwa kalaupun Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nila Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor :18-04-15 tertanggal 20 April 2015, yang ditujukan
kepada Penggugat (CV DWI MITRA) sama sekali tidak
mengakibatkan
terganggunya
kepentingan
umum
dan
tidak
merugikan kepentingan umum ; 25. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa 16
dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para Pihak untuk hadir dipersidangan ;-
Berdasarkan hal-hal yang telah diuaraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :
DALAM PENUNDAAN :
1.
Menyatakan
menetapakan
menunda
pelaksanaan
Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan
Utara,
yang
Kabupaten
berupa
Surat
Bulungan Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 1804-15 tertanggal 20 April yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) dan menunda Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugaat (CV DWI MITRA);
17
3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015
yang
ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA); 4.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 27 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat; 2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyangkut Obyek Sengketa SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 180415 Tanggal 22 April 2015, yang menyatakan Penggugat untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan sebasar Rp. 817.323.210,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). 3. Bahwa Dalil penggugat yang merasa dirugikan secara materiil berupa kewajiban pembayaran penggantian nilai tekanan (PNT) yang wajib dibayar oleh pemegang IPK adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan ketentuan peraturan tentang kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap pemegang IPK belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka berdasarkan asas hukum presumptio iustae causa pengenaan PNT berdasarkan Objek Sengketa terhadap pemegang IPK CV. Dwi Mitra (Penggugat) tetap sah dan mengikat. 18
Kewajiban Tergugat secara atributif dan prosedural adalah sebatas menerbitkan SPP PNT kepada Penggugat. 4. Terhadap dalil penggugat angka 6, bahwa untuk menerbitkan SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 180415 Tanggal 22 April 2015, Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menerbitkan SPP PNT berdasarkan surat permohonan dari Penggugat sendiri (CV. Dwi Mitra) dengan Nomor : 07/P.SPP/DM-IPK/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perilah : Permohonan menerbitkan SPP-PNBP berupa PDH, DR dan PNT, sehingga Tergugat dalam menjalankan tugasnya menerbitkan SPP PNT Nomor : 180415 tanggal 20 April 2015 yang dijadikan Obyek Sengketa telah berpedoman pada : 1). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1997 tentan PNBP Pasal 3 ayat (2) : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undanga atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tanggal 12 Februari 2014.; Pasal 1 Ayat (1) : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementrian Kehutanan meliputi penerimaan dari : (k) Penggantian Nilai Tegakan (PNT); 3).Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang : Berasal Dari Hutan Alam Tanggal 10 Juni 2014; Pasal 1 19
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Angka (15) : PenggantianNilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepad Negara akibat izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Ayat (8) : Hasil hutan kayu yang dapat diterbitkan SKSKB
berasal
LHP yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH,
dari
DR,
dan/atau PNT. 4).
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.52/Menhu-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran
Provisi
Sumber
Daya
Hutan,
Dana
Reboisasi,
Penggantian Nilai Tegakakan dan Ganti Rugi Tegakan; Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: Angka (5) Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan. Angka (40) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat SPP-PNT adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Penggantian Nilai Tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. Angka (42) Pejabat Penagih adalah PNS Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR,SPP-PNT dan atau SPP-GRT. Pasal 18 Ayat (1) : Pejabat Penagih PNT adalah PNS Kehutanan Dinas Kabupaten/Kota; Pasal 18 Ayat (2) :
20
pada
Pengangkatan Pejabat Penagih PNT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota; Pasal 19 Ayat (1) : Pengenaan besarnya PNT yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan PNT dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/hasil survie rata-rata potensi kayu daerah setempat. Pasal 19 Ayat (2) : Wajib Bayar harus menyerahkan salinan LHP atau DKB kepada Pejabat Penagih Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan atau verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota. Pasal 19 Ayat (3) : Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-PNT) sebagai dasar pembayaran PNT yang terutang. Pasal 19 Ayat (4) : SPP-PNT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP atau DKB diterima oleh Pejabat Penagih. Pasal 19 Ayat (5) : Bukti Pembayaran PNT yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahaan LHP berikutnya oleh P2LHP atau verifikasi DKB berikutnya oleh Dinas Kabupaten/Kota. Pasal 23 Ayat (1) : Tarif PSDH, DR, NT dan GRT yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan mengikuti tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 24 Ayat (2) : Perlunasan SPP-PSDH, SPP-DR, SPP-PNT dan atau SPPGRT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 hari kerja sejak SPP-PSDH, SPPDR, SPP-PNT dan atau SPP-GRT yang terutang diterbitkan. Pasal 40 Ayat (3) : Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan diundangkannya Peraturan ini tetap dikenakan PNT. 5). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2014
tanggal
2
Pemanfaatan kayu (IPK); 21
September
2014
tentang
izin
Pasal 36 Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a. Melunasi PSDH, DR dan PNT;
6). Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522/01/KPTS/DISHUT-IV/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Penagih Provisi Sumber daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan Di Kabupaten Bulungan Tahun 2015 dalam poin Kedua : Dalam menerbitkan SPP PSDH, DR dan PNT agar berpedoman pada aturan perundang-undangan Tata Usaha Iuran Kehutanan yang berlaku; 7). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; a. Pasal 3 angka 5, menyatakan bahwa ; melaksanakan tugas kedinasan dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. b. Pasal 3 angka 17, menyatakan bahwa Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karennya Tergugat dalam menjalankan tugas kedinasannya, dalam hal ini menertibkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-PNT) yang mana dijadikan sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat, telah sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang kehutanan, yang mengangkat dan menyerahi tugas kepada Tergugat sesuai eraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang
kehutanan.
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian 22
Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan pasal 37 : PSDH, DR, PNT dan atau GRT yang tidak
Pejabat
melaksanakan
Penagih tugas
dan
kewajibannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga Dalil Penggugat pada angka 14 bahwa Pejabat Penagih telah melampaui kewenangan Pejabat Penagih adalah tertolak dan
tidak
benar. 5. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada angka 5 dan 20, maka Tergugat telah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tergugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat yang diamanatkan oleh negara kepada Tergugat sebagai pejabat penagih yang menjalankan tugas kedinasan secara jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 5 dan 17. Sehingga Tergugat sama sekali tidak melanggar asasasas pemerintahan yang baik. Selain itu sangat perlu untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas kedinasannya dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, tidak diatur dalam peraturan yang menjadi dasar aturan atau tidak diberi wewenangan oleh pejabat yang menetapkan peraturan perundang-undangan, untuk sebelum menerbitkan Objek Perkara, harus melakukan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Hal-hal tersebut telah sesuai dengan pelaksanaaan asasasas pemerintahan yang baik yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Dan jika memang dianggap oleh Penggugat, Tergugat dalam menerbitan Objek Sengketanya adalah bertentangan dengan aturan hukum yang 23
berlaku, maka saran Tergugat adalah Penggugat silahkan saja menolak dan memperkarakan serta melakuan judicial review (uji materiil) kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundangan tersebut. 6. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasannya pasal 35 Ayat (1), yang menurut Penggugat dalam Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak ditemukan adanya kewajiban IPK. Namun perlu diingat pada Pasal 35 Ayat (4) menekankan bahwa : ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mengatur, mengurus atau menerbitkan segala sesuatu ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertentu terhadap suatu permasalahan yang harus cepat diambil suatu keputusan guna menghindari potensi kerugian negara, berdasarkan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan (discretion power) Menteri Kehutanan dapat menerbitkan peraturan menteri yang bersifat kebijakan dengan tetap berpedoman dengan aturan yang berada diatasnya seperti UU dan PP. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 3 ayat (1): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
24
Dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 3 ayat (2) : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai pasal 3 Ayat 2 UU PNBP tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tanggal 12 Februari 2014. Pasal 1 Ayat (1) : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari : (k) Penggantian Nilai Tegakan (PNT); Pasal 4 : Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Bahwa pada dasarnya tiap-tiap tegaknya kayu dalam Hutan Negara merupakan asset negara sehingga pengenaan Penggantian Nilai Tegakan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya menindaklanjuti dari Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, maka diterbitkan : 1. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan alam; 2. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
25
3. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran
Provisi
Sumber
Daya
Hutan,
Dana
Reboisasi,
Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan; 4. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
Nomor
:
P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 5. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia
P.62/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; Untuk itu, Penggugat seharusnya patut mengetahui dan menyadari bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah merupakan Salah satu dari produk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayarkan kepada Negara oleh setiap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Dengan demikian objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi negara (doelmatigheid) guna menghindari potensi kerugian negara. 7. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam prakteknya Negara telah memberikan sebagian dari kekuasaannya kepada perusahaan yang memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai aturan yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah. Untuk itu negara mewajibkan perusahaan pemegang izin yang telah melaksanakan sebagian kekuasaan negara 26
tersebut untuk membayar iuran kehutanan sebagai PNBP. Pada gilirannya penerimaan negara tersebut akan digunakan untuk menjamin kemakmuran rakyat lewat pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan. Kebijakan pemerintah untuk penyelamatan keuangan negara melalui pungutan PNT kepada Pemegang IPK karena telah memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar dari kegiatan pemanfaatan kayu akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun), dimana terdapat potensi tegakan yang belum diperhitungkan dalam penerimaan negara. Maka pemanfaatan tegakan tersebut ditempuh melalui mekanisme penerbitan IPK dengan kewajiban membayar PNT. Pembangunan di bidang perkebunan yang merupakan kegiatan diluar bidang kehutanan, kegiatannya diawali dengan pembukaan lahan dengan cara land clearing (tebang habis) terhadap tegakan-tegakan pohon yang ada diatasnya, untuk diganti dengan tanaman perkebunan. 8. Terhadap dalil Penggugat pada angka 7 yang mengaitkan keberatannya dengan utusan Mahkamah Agung adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak. Sebab Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41P/HUM/2012 tanggal 9 Februari 2012 hanya ditujukan khusus kepada Pemegang IUPHHK-HTI sebagai Penggugat dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 hanya
27
ditujukan khusus kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) sebagai Penggugat. Ini sesuai tindaklanjut dari Putusan MA melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penjelasan SE Dirjen BUK An. Menteri Kehutanan Nomor SE.03/MENHUT-VI/BIKPHH/2014 Angka 3 poin 3 butir b Penggantian Nilai Tegakan dikenakan kepada : Pemegangan IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sejak tanggal 4 September 2009; dan pada Angka 4 poin a dan b, yang intinya PNT tidak dikenakan kepada Pemegang IUPHHK-HT dan Pemegang HGU. Sedangkan CV. Dwi Mitra (sebagai Penggugat) dengan berbekal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2014 dan 2015 dalam perkara ini belum pernah mengajukan judicial review (uji materiil) kepada Mahkamah Agung RI. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa tidak menggunakan hak mengajukan judicial review (uji materiil) terhadap Peraturan Menteri Kehutanan tentang kewajiban pembayaran Penggantian NIlai Tegakan (PNT) terhadap IPK pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tanggal 12 Februari 2014 kepada Mahkamah Agung RI, jika memang benar peraturan tersebut tidak sah, keliru dan dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya. 9. Terhadap dalil Penggugat angka 8 dan 9, Tergugat menyatakan bahwa Surat Nomor : 2.79/II-Keu/2/2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal : Pengembalian Dana Penggantian Nilai Tegakan yang ditanda tangani oleh
Kepala
Biro
Keuangan
Kementerian 28
Kehutanan
hanyalah
pemberitahuan saja, dan bukanlah sebuah Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Kehutanan. Dan bila dicermati bahwa berdasarkan poin 2 dalam surat tersebut maka Setoran PNT/GR yang dapat dikembalikan khusus hanya kepada pembayaran terhadap pemegang IUPHHK-HT (SPP GR yang diterbitkan berdasarkan pengesahan LHP tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan 22 Agustus 2014) dan terhadap Pemegang HGU (SPP GR yang diterbitkan berdasarkan pengesahan LHP tanggal 18 November 2013 sampai dengan 22 Agustus 2014. jadi bukan kepada pemegang izin IPK di Areal Penggunaan Lain (APL). Sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Objek Sengketa, maka dalil Penggugat tertolak. 10. Terhadap dalil penggugat angka 17 dan 18, Tergugat dapat menjelaskan bahwa bila dicermati secara seksama oleh penggugat, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 5222.1/15Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Keputusan
Izin
Pemanfaatan
Kayu
(IPK)
Nomor
:
522.1/15/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 26 Februari 2014, sudah jelas diatur kewajiban yang harus dibayar Penggugat. Dalam SK Nomor : 522.1/15/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 26 Februari 2014 salah satunya terdapat pada AMAR KEEMPAT poin : a. Huruf b, Membayar iuran kehutanan (PSDH, DR dan iuran lainnya
yang diatur oleh ketentuan yang berlaku). b. Huruf c, Membuat laporan penatausahaan hasil hutan kayu, tata
usaha PSDH-DR dan atau usaha Penggantian Nilai Tegakan serta laporan
pelunasan
kewajiban
pembayaran
PSDH-DR
Penggantian Nilai Tegakan disertai bukti pelunasannya. 29
dan
c. Huruf i, yang menyatakan bahwa : Mentaati ketentuan di bidang
kehutanan. Sehingga dalil Penggugat bahwa SPP PNT Nomor : 180415 tertanggal 20 April 2015 adalah batal dan tidak sah karena keliru dan salah alamat adalah tidak benar dan tertolak dengan sendirinya, sehingga aneh bila Tergugat harus mencabut objek sengketa tersebut.
Karena
seharusnya
pemegang
IPK
CV.
Dwi
Mitra
(Penggugat) patut dan sudah dianggap mengetahui haknya dan siap melaksanakan
kewajibannya
saat
menerima
Surat
Keputusan
tersebut sebagai legal formal izin usahanya. 11. Maka secara otomatis semua ketentuan yang ada pada bidang kehutanan
haruslah diikuti dan dilaksanakan oleh Penggugat sebagai
pihak yang diberikan
izin, bukannya sebaliknya menyatakan bahwa
pejabat yang melaksanakan amanat aturan perundangan di bidang kehutanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum dan asas kecermatan), tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk itu Tergugat menyatakan Menolak Tegas Gugatan Tersebut. 12. Terhadap dalil penggugat angka 5, 6 dan 14, Tergugat sangat menyayangkan pernyataan Penggugat yang sangat tergesa-gesa, menjustifikasi dan menghakimi Tergugat tanpa dasar aturan dan kepastian hukum yang jelas, padahal Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara ini. Penggugat juga tidak sadar diri bahkan melakukan inkonsistensi sikap 30
dan perbuatan hukum, bahwa sebenarnya mengakui, menerima dan menyetujui
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
dalam
penagihan SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) seperti Objek Sengketa saat ini, karena sebelumnya telah mengajukan permohonan penerbitan SPP PNT kepada Pejabat Penagih SPP PNT Dinas Kehutanan Kabupaten bulungan sebanyak 5 kali, dan Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan telah menerbitkan SPP PNT sesuai aturan perundangan-undangan serta Penggugat (CV. Dwi Mitra) telah melakukan kewajiban pelunasan pembayarannya tanpa ada keluhan
ataupun
meminta
pembatalan
dan
atau
penundaan
pembayarannya. 13. Terhadap dalil Penggugat angka 18, Tergugat merasa tidak dibenarkan adalah pernyataan penggugat yang menanyakan bahwa penerbitan Objek Perkara tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena Tergugat menerbitkan Objek Perkara sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut Tergugat semuanya jelas dan nyata sesuai aturan perundang-undangan, karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Berdasarkan keseluruhan uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN-SMD ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
31
2. Terhadap Objek Sengketa yang diperkarakan SPP PNT Nomor 180415 tanggal 20 April 2015 (objectum litis) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dimana PNT adalah kelompok PNBP
dari
pemanfaatan
sumber
daya
alam
dan
Peraturan
Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. 3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 27 Mei
2015 yang isi
selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada 27 Mei 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s/d P- 31 yang perinciannya sebagai berikut : 1.
P-1
:
Foto copy sesuai aslinya
Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor :18-04
32
15, Tanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV DWI MITRA; 2. P-2
:
Foto copy sesuai aslinya
Surat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kehutanan Nomor : S.79/II-Keu/2/2014 Tanggal 5 Desember 2014, Perihal : Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua
Asosiasi
Pengusaha
Pemanfaatan
Kayu
Kalimantan (ASOHAPEKA) di Samarinda; 3. P-3
:
Foto copy sesuai aslinya Kabupaten
Bulungan
Surat Dinas Kehutanan
Nomor
:
522/01/Dishut-
SKSKB/2015 tanggal 25 Mei 2015 Perihal : Penerbitan Dokumen SKSKB CV. DWI MITRA, yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA; 4. P-4
:
Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/15/Kpts/ Dishut-II/2015 Tanggal 26 Februari 2015, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL) AN. CV. DWI MITRA di Areal Perkebunan
Karet PT. KILAU GETAH
KEMUNING di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; 5.
P-5
:
Foto copy dari foto copy
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/15/Kpts/ Dishut-II/2014 Tanggal 26 Februari 2014, Tentang Pemberian
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal
Penggunaan Lain (APL) AN. CV. DWI MITRA di Areal Perkebunan
Karet PT. KILAU GETAH KEMUNING di 33
Kecamatan
Peso,
Kabupaten
Bulungan,
Provinsi
Kalimantan Utara; 6. P-6
:
Foto copy dari foto copy
Notulen Pertemuan antara
CV.Dwi Mitra dengan Perwakilan masyarakat Desa Long Lajuh, tanggal 24 Maret 2015; 7. P-7
:
Foto
copy
dari
foto
copy
Laporan
Hasil
Penebangan(LHP) IPK-CV. DWI MITRA Periode II April 2015
No.05/IPK-DM/LHP/IV/2015
Izin
Kadishut
Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/Kpts/Dishut-II/2015, tertanggal 26 Februari 2015;
8. P-8
:
Foto copy dari foto copy
Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 41-04-15 tanggal 20 April 2015; 9. P-9
:
Foto copy dari foto copy
Surat Perintah Pembayaran
(SPP)Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 4204-15 tanggal 20 April 2015; 10. P-10
:
Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.41P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Uji Materiil terhadap PERMENHUT No.P.14/Menhut-II/2011;
11. P-11
:
Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.62P/HUM/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 ; tentang Uji Materiil terhadap PERMENHUT No.P.14/MenhutII/2011;
12. P-12
:
Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya Pura Nomor :62/G.TUN/2011/PTUN JPR tanggal 20 Maret 2012; 34
13. P-13
:
Foto copy sesuai aslinya Salinan/Grosse Akta : Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. DWI MITRA Nomor : 42 Tanggal 03 Nopember 2014;
14. P-14
:
Foto copy sesuai aslinya
Surat Keterangan Terdaftar
Nomor : S-2987KT/WPJ.14/KP.0203/2015 Tanggal 11 Maret 2015; 15. P-15
:
foto copy sesuai aslinya NPWP :72.421.109.-722.000 CV DWI Mitra;
16. P-16
:
foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/00487/17-01/PK/BPPTSP-C/ III/ 2015 Tanggal 23 Maret 2015;
17. P-17
:
foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Umum Nomor : 503/879/506.A/BPPTSP-C/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015;
18. P-18
:
foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan CV DWI MITRA tanggal 23 Maret 2015;
19. P-19
:
foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pendirian CV. DWI MITRA Nomor : 30 Tanggal 25 mei 2012;
20. P-20
:
foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/046/SITU/BPPMPT-II/II/2013 Tanggal 25 februari 2013;
21. P-21
:
foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan CV. DWI MITRA nomor TDP 17 03 3 45 00031, tanggal 20 Maret 2013;
35
22. P-22
:
foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 046/17-03/Perdagangan Kecil/III/2013, tanggal 20 Maret 2013;
23. P-23
:
foto
copy
sesuai
aslinya
Rekomendasi
Nomor
:
510/101/PPK-BP/III/2014 tanggal 3 Maret 2014; 24. P-24
:
foto copy sesuai aslinya Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor : 41/UPP/PKAPT/ 05/2014 tanggal 8 Mei 2014;
25. P-25
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, tanggal 1 Februari 2010;
26. P-26
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P. 41/Menhut-II/2014, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam tanggal 10 Juni 2014;
27. P-27
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan;-
28. P-28
:
Foto copy dari foto copy Undang-undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
29. P-29
:
Keterangan Ahli terhadap Pengganti Nilai Tegakan (PNT) pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
dalam
perkara
Nomor
:
13/G/2015/PTUN.SMD, tertangga a5 Juni 2015; 30. P-30
:
Foto
Copy
sesuai
aslinya
Surat
No.12/ASOHAPEKA/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014 36
perihal Tagihan Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan/PNT
(Susulan
Surat
ASOHAPEKA
nomor
:10/ASOHAPEKA/V/2014) SOMASI Ke-2 ;31. P-31
:
Foto
Copy
sesuai
aslinya
Surat
No.23/ASOHAPEKA/V/2014 tertanggal 29 Desember i 2014, Perihal Biaya Pengganti Nilai Tegakan/PNT Terhadap
Izin
Pemanfaatan
Kayu/IPK-Izin
Peruntukan/HGU Pada Areal Penggunaan Lain (APL);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 s/d T.29 dan mengajukan bukti Informadum (ad informandum ) yang diberi tanda .T.Inf.1 s/d T.Inf.7, yang perinciannya sebagai berikut : 1.
T-Inf-1
:
Foto
copy
dari
foto
copy
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;2.
T-Inf-2
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan
Pajak
Yang
Berlaku
Pada
Kementerian Kehutanan;3.
T-Inf-3
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan
Republik
P.41/Menhut-II/2014
Indonesia Tentang
Nomor
:
Penatausahaan
Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;37
4.
T-Inf-4
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan
Republik
P.52/Menhut-II/2014
Indonesia Tentang
Nomor Tata
:
Cara
Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber
Daya
Hutan,
Dana
Reboisasi,
Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan; 5.
T-Inf-5
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.62/Menhut-II/2014 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu;6.
T-Inf-6
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
:
P.68/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan; 7.
T-Inf-7
:
Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2009 Tentang
Tata
Pembayaran,
Cara Dan
Penentuan
Penyetoran
Jumlah,
Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terhutang; 8. T-1
:
Foto copy dari foto copy Surat Edaran Nomor : SE.6/VI-BIKPHH/2014 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
38
A.N Menteri Kehutanan Nomor SE.03/MENHUTVI/BIKPHH/2014, tertanggal 25 Juli 2014; 9.
T-2
:
Foto copy dari foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keu/2/2014,
Kehutanan perihal
:
Nomor
:
S.79/II-
Pengembalian
Dana
Pengganti Nilai Tegakan (PNT), tertanggal 5 Desember 2014; 10. T-3
:
Foto copy sesuai Aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522/01/KPTS/DISHUT-IV/2015,tentang Penetapan Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) Dan Penggantian Nilai Tegakan di Kabupaten Bulungan tahun 2015, tanggal 02 Januari 2015;
11. T-4
:
Foto copy sesuai aslinya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten
Bulungan
Nomor
:
522.1/15/Kpts/Dishut-II/2014 Tentang Pemberian Izin
Pemanfaatan
Kayu
(IPK)
Pada
Areal
Penggunaan Lain (APL) AN. CV. DWI MITRA di Areal Perkebunan
Karet PT. KILAU GETAH
KEMUNING di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 26 Februari 2014; 12.
T-5
: Foto
copy
sesuai
aslinya
Surat
Keputusan
Bulungan Nomor : 522.1/15/Kpts/Dishut-II/2015, Tentang
Pemberian 39
Perpanjangan
Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL) A.n. Dwi Mitra Di Areal Perkebunan Karet PT. Kilau Getah Kemuning Di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 26 Februari 2015; 13. T-6
:
Foto
copy
sesuai
aslinya
Surat
Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor : 191214 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 29 Desember 2014; 14. T-7
:
Foto
copy
dari
foto
copy
Surat
Perintah
Pembayaran Denda Keuangan (SPP-DENKEU) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor : 010115 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 07 Januari 2015;15. T-8
:
Foto copy sesuai aslinya Surat Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor : 090215 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 27 Februari 2015;
16. T-9
:
Foto
copy
sesuai
aslinya
Surat
Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor : 100215 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 27 Februari 2015; 17. T-10
:
Foto
copy
sesuai
aslinya
Surat
Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor : 120315 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 09 Maret 2015;18. T-11
:
Foto
copy
sesuai
aslinya
Surat
Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan 40
(PNT) nomor : 170415 A.n CV. DWI MITRA, tertanggal 08 April 2015;19. T-12
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor Perihal
:
01.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/XII/2014
Permohonan
Menerbitkan
SPP-PNT
ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, tertanggal 24 Desember 2014;20. T-13
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor : 02.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/II/2015 Perihal Permohonan Menerbitkan SPP-PNT ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, tertanggal 25 Februari 2015;-
21. T-14
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor : 03.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/II/2015 Perihal Permohonan Menerbitkan SPP-PNT ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, tertanggal 25 Februari 2015;-
22. T-15
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor : 03.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/III/2015 Perihal Permohonan Menerbitkan SPP-PNT ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan
23. T-16
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor : 06.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/IV/2015 Perihal 41
Permohonan Menerbitkan SPP-PNT ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, tertanggal 08 April 2015; 24.
T-17
:
Foto copy sesuai aslinya Surat CV. DWI MITRA Nomor : 07.C/P.SPP-PNT/DM-IPK/IV/2015 Perihal Permohonan Menerbitkan SPP-PNT ditujukan kepada Bapak Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, tertanggal 20 April 2015;
25. T-18
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran tanggal 02 Januari 2015;-
26. T-19
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran tanggal 12 Januari 2015;
27. T-20
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran dengan nilai Rp. 85.730,- tanggal 06 Maret 2015;-
28. T-21
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran dengan nilai Rp. 240.792,- tanggal 06 Maret 2015;
29. T-22
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran tanggal 13 Maret 2015;
30. T-23
:
Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pembayaran tanggal 08 April 2015;
31.
T-24
:
Foto copy dari Foto Copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor : 10 tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan, tertanggal 15 April 2013;42
32.
T-25
:
Foto Copy sesuai aslinya, Surat Pengantar Nomor : 01/Lap/P2SPP-PNT/BUL/2015, perihal : Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan SPPPNT Bulan Januari 2015, tertanggal 03 Februari 2015;
33.
T-26
:
Foto Copy sesuai aslinya, Surat Pengantar Nomor : 02/Lap/P2SPP-PNT/BUL/2015, perihal : Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan SPPPNT Bulan Februari 2015 tertanggal 04 Maret 2015 ;
34.
T-27
:
Foto Copy sesuai aslinya, Surat Pengantar Nomor : 03/Lap/P2SPP-PNT/BUL/2015, perihal : Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan SPPPNT Bulan Maret 201 tertanggal 02 April 2015 ;
35.
T-28
:
Foto Copy sesuai aslinya, Surat Pengantar Nomor : 04/Lap/P2SPP-PNT/BUL/2015, perihal : Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan SPPPNT Bulan April 201 tertanggal 04 Mei 2015 ;
36.
T-29
:
Bukti
Asli
berupa
Surat
Keputusan
yang
diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, berupa
Provinsi
Surat
Kalimantan
Perintah
Utara,
Pembayaran
yang (SPP)
Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Nomor: 18-10-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada (CV DWI MITRA) (obyek sengketa) 43
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat mengajukan 2 orang saksi a.n. SUNANDAR AHIM dan EDY MURSANDI, serta 1 orang ahli a.n. ANDI YUSUF : (1). SUNANDAR AHIM; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa
benar
saksi
dijadikan
saksi
karena
ada
permasalahan
Penggantian Nilai Tegakan; -
Bahwa benar yang menjadi permasalahan pada Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang adadi Permenhut tidak ada definisinya;
-
Bahwa benar sebagai wakil dari Asosiasi
telah menyurati Menteri
Kehutanan, tetapi belum ada tanggapan dan kami mencoba melaporkan kepada DPD RI; -
Bahwa benar inti permasalahan yang disampaikan adalah
Penggantian
Nilai Tegakan (PNT) yang dibebankan pada Pengusaha IPK; -
Bahwa benar Pengusaha yang memegang IPK, sangat terbebani dengan kewajiban membayar PNT;
-
Bahwa benar tidak tangganpan secara tertulis dari Departemen Kehutanan;
-
Bahwa benar secara lisan Deparetemen Kehutanan menyampaikan bahwa PNT yang dibebankan kepada perusahaan itu sudah benar;
-
Bahwa benar Asosiasi selanjutnya melaporkan ke DPR, karena DPD meruapakan wakil yang duduk di DPR;
-
Bahwa benar pertemuan dengan DPD di Jakarta dan dihadiri 3 orang dari Asosiasi;
44
-
Bahwa benar inti pembicaraan dari pertemuan adalah
Pengembalian
Dana Penggantian Nilai Tegakan yang sudah disetorkan sesuai Permenhut tahun 2009; -
Bahwa benar pertemuan dengan DPD tanggal 09 September 2014;
-
Bahwa benar hasil dari pertemuan itu adalah pengembalian dana PNT berdasarkan 2 putusan MA No.62 P/HUM/2013, tertanggal 18 Nopember 2013;
-
Bahwa benar berdasarkan putusan MA tahun 2012 dan 2013 ASOSIASI tidak setuju, karena yang dikembalikan hanya dana PNT tahun 2012 saja;
-
Bahwa benar respon DPD akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, tapi sampai sekarang belum ada;
-
Bahwa benar sampai sekarang dana PNT belum dikembalikan;
-
Bahwa benar saksi sebagai ketua Asosiasi telah mengecek bahwa tidak ada dana PNT yang masuk;
-
Bahwa benar
nama CV. Dwi Mitra termasuk dalam daftar yang
dikembalikan Dana PNTnya; -
Bahwa benar dasar untuk pengembalian Dana PNT hanya berdasarkan 2 putusan MA saja;
-
Bahwa benar Departemen Kehutanan setelah dinyatakan PERMENHUT tentang PNT tidak sah, akan mengembalikan PNT tahun 2012;
-
Bahwa benar ada perusahaan yang menyetorkan Dana PNT sebelum tahun 2012;
-
Bahwa benar Tahun 2013 bulan Februari Peraturan Pemerintah (PP) no. 12 tahun 2014, berdasarkan PP ini Dep.Kehutanan membuat PermenhutPermenhut yang baru yang intinya tetap memberlakukan PNT bagi Pengusaha IPK;
45
-
Bahwa benar keberatan Pengusaha IPK pemegang izin APL dikenakan PNT;
-
Bahwa benar CV. Dwi Mitra termasuk Pengusaha IPK yang memegang izin APL;
-
Bahwa benar sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Departemen kehutanan tentang tertundanya Pengembalian Dana PNT;
-
Bahwa benar ada 4
perusahaan sudah melengkapi persyaratan dan
sudah diantar langsung ke Menteri Keuangan; -
Bahwa benar dari 4 perusahaan itu tidak termasuk cv. Dwi Mitra;
-
Bahwa benar cv. Dwi Mitra keberatan tentang PNT;
-
Bahwa benar ketua Asosiasi pernah menerima Surat Pengembalian Dana PNT;
-
Bahwa benar berbeda rekening PNT dan PSDH;
-
Bahwa benar PNT ada pembagian hasil dengan daerah sedangkan PSDH tidak;
-
Bahwa benar pengembalian dana PNT terhadap pengusaha yang memiliki IPK APL ;
-
Bahwa benar Pejabat Penagih tetap melaksanakan penagihan PNT;
-
Bahwa benar Surat Pengembalian Dana PNT keluar setelah ada pertemuan dengan DPD tahun 2013 dan surat keluar tanggal 05 Desember 2014;
-
Bahwa benar Yang datang Asosiasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, untuk wilayah lain belum ada Asosiasi;
(2) EDY MURSANDI; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa benar saksi pekerja disektor kehutanan; 46
-
Bahwa benar nama perusahaan saksi CV. Anugrah Wahana Kaltim;
-
Bahwa benar perusahan saksi beroperasi tahun 2008;
-
Bahwa benar jenis izin perusahaan saksi IPK APL;
-
Bahwa benar perusahaan saksi berada di Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar izin perusahaan saksi berlaku mulai Tahun 2010 s/d tahun 2013; -
bahwa benar izin perusahaan saksi sama dengan izin CV. Dwi Mitra;
-
Bahwa benar izin berlaku 1 (satu) tahun;
-
Bahwa benar saksi mengetahui izin CV. Dwi Mitra berakhir februari 2016;
-
Bahwa benar perusahaan saksi pernah membayar PNT mulai tahun 2010 s/d 2013
-
Bahwa benar perusahan saksi
menerima SPP PNT,selalu membayar
PNT; -
Bahwa benar Karena tidak sanggup membayar PNT, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan perpanjangan izin;
- Bahwa benar langka selanjutnya melapor keberatan atas PNT melalui ASOSIASI dan mengirim surat ke KEMENHUT. -
Bahwa benar CV. Dwi Mitra sudah bergabung dalam ASOSIASI;
-
Bahwa benar yang berangkat ke KEMENHUT ketua ASOSIASI;
- Bahwa benar inti dari pertemuan adalah PNT itu harus dilaksanakan, kalau keberatan silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan itu ungkapan secara lisan; -
Bahwa benar ASOSIASI menyarankan kepada anggota keberatan membayar PNT;
-
Bahwa benar saksi lupa berapa jumlah perusahaan yang memiliki IPK APL yang berhenti membayar PNT;
47
-
Bahwa benar
tidak ada perusahaan yang tetap eksis setelah ada
pembayaran PNT itu; -
Bahwa benar tahapan selanjutnya setelah membayar PNT adalah membuat tata laksana pengiriman kayu;
-
Bahwa benar saksi pernah melihat surat Sekjen. Kemenhut (bukti P-2);
-
Bahwa benar saksi melihat surat tersebut dari ASOSIASI;
-
Bahwa benar perusahaan saksi termasuk dalam Pengembalian Dana PNT, sesuai surat Sekjen.Kemenhut (bukti-P2);
-
Bahwa benar perusahaan saksi sudah melengkapi persyaratan yang diminta untuk pengembalian Dana PNT ;
-
Bahwa benar perusahaan saksi tidak ada menerima pengembalian dana PNT yang dimaksud;
-
Bahwa benar saksi tidak tahu apakah surat pengembalian PNT ditembuskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
-
Bahwa benar keberatan tentang PNT, kalau dulu PNT ada rumusnya, kalau sekarang PNT sudah dipatok 397 rb perkubik harga ini terlalu mahal sehingga perusahaan tidak ada untung bahkan minus;
-
Bahwa benar saksi lupa kapan terakhir membayar PNT;
-
Bahwa benar tahapan timbulnya surat pengembalian PNT yaitu mengajukan surat permohonan pengembalian PNT;
-
Bahwa benar permohonan surat pengembalian ditujukan kepada Kementerian Kehutanan;
-
Bahwa benar Perusahaan saksi hanya menunggu setelah tidak ada jawaban dari Kementerian Kehutanan;
-
Bahwa benar pertemuan ketua Asosiasi dengan DPD di Jakarta;
-
Bahwa benar izin IPK 1 kali setahun;
-
Bahwa benar saksi dulu taat membayar PNT, karena awam hukum; 48
-
Bahwa benar dalam membayar SPP PNT mengajukan permohonan;
-
Bahwa benar Izin IPK perusahaan saksi di areal APL;
-
Bahwa benar yang menyurati kepada Perusahaan tentang kelengkapan pengembalian PNT itu ASOSIASI;
-
Bahwa benar Perusahaan saksi
menurut Kemenhut termasuk
yang
mendapat pengembalian PNT; -
Bahwa benar perusahaan saksi masuk ASOSIASI tahun 2014;
-
Bahwa benar ASOSIASI terbentuk tahun 2014;
-
Bahwa benar tahun 2008 ASOSIASI belum terbentuk;
-
Bahwa benar saksi menjabatan Sekretaris di ASOSIASI;
-
Bahwa benar Surat yang ditujukan ke Kemenhut oleh ASOSIASI tidak ditembuskan kepada Tergugat;
-
Bahwa benar semua perusahaan yang memiliki izin APL, HGU, HTI mengajukan keberatan;
-
Bahwa benar walaupun izinnya berbeda tapi keberatannya sama;
-
Bahwa benar keberatan diajukan setiap ada peretemuan;
-
Bahwa benar dalam pertemuan ada notulennya;
-
Bahwa benar PNT yang perhitungannya perkubik antara 60-90 ribu menurut kurs Dollar itu sejak tahun 2008 s/d tahun 2014;
-
Bahwa benar perusahan saksi tidak sempat merasakan Perhitungan PNT berdasarkan PP. No.12 tahun 2014;
-
Bahwa benar pengurus ASOSIASI tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat tentang PNT;
-
Bahwa benar Provinsi yang masuk ASOSIASI yaitu KAL-TIM dan KALTARA;
-
Bahwa benar jumlah ASOSIASI 31 anggota;
-
Bahwa benar CV. Dwi Mitra masih aktif dalam anggota ASOSIASI; 49
-
Bahwa benar
belum ada menyampaikan laporan kepada ASOSIASI
mengenai kegiatan izin IPK; -
Bahwa benar Izin perusahaan CV. Dwi Mitra di areal lahan perkebunan;
-
Bahwa benar kewajiban PNT dulu dibebankan kepada pemegang izin IPK APL sedangkan IPK HTI tidak setelah ada putusan MA;
(3). Ir. ANDI YUSUF, MP. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa benar baru muncul PNT setelah ada Permenhut sebelumnya sudah ada Undang-Undang No.41 tahun 1999, yang mengatur PSDH mencakup PNT;
-
Bahwa benar pihak perusahaan yang memilki jenis izin IPK HGU yang melakukan penebangan kayu hutan dan Pembukaan lahan yang dikenakan PNT;
-
Bahwa benar filosopi Undang-undang No. 41 tahun 1999 Untuk membangun hutan yang diambil dan untuk mereboisasi hutan yang telah diambil;
-
Bahwa benar Perusahaan telah menyetorkan karena ada kesepakatan maka seharusnya dikembalikan;
-
Bahwa benar PP No. 12 tahun 2014, hanya mengatur tarif pembayaran dan tidak mengatur objeknya;
-
Bahwa benar seharusnya Permenhut tidak diterbitkan setelah ada putusan MA karena tidak sejalan dengan Undang-undang;
-
Bahwa benar yang keluar atau melebar dari PP 12 tahun 2014 sejenis PNBP yang dipungut terlalu tinggi;
-
Bahwa benar ada punggutan berlapis Nilai kayu yang sudah dihitung kubikasi seharusnya tidak perlu dikenakan PNT lagi; 50
-
Bahwa benar Memaksa, punggutan yang sifatnya memaksa harus berdasarkan Undang-Undang;
-
Bahwa benar PNT terlalu memberatkan perusahaan, seharusnya ada Tim Pengkajian;
-
Bahwa benar PNT seharusnya ada bagi hasil, karena PNT berada di Provinsi;
-
Bahwa benar PP No. 12 hanya mengatur sejenis tarif PNBP dan tidak ada objeknya;
-
Bahwa benar saksi tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya yang harus dibayar;
-
Bahwa benar setelah ada putusan MA harus mengembalikan tanpa ada gugatan;
-
Bahwa benar Filosopi yang ada di dalam PP No. 12 tahun 2014 yang sebelumnya sudah dibayar kemudian dihentikan karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan;
-
Bahwa benar peraturan Menteri yang terkait PNT bertentangan dengan hukum; Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi
a.n. WAHYU ASTUTI, S.Hut.,M.AP. dan a.n. EKO SUPRIYADI : (1). WAHYU ASTUTI, S.Hut.,M.AP :memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa benar saksi mengetahui izin CV. Dwi Mitra sejak masuk di Dinas Kehutanan tahun 2014;
-
Bahwa benar saksi menjabat Kepala Bidang Pengolahan Peredaraan Hasil Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
51
-
Bahwa benar secara spesifik saksi menangani Pengolahan hasil hutan, penagihan iuran-iuran dan PNBP dan administrasi lainnya termasuk PNT;
-
Bahwa benar permohonan-permohonan yang diajukan oleh CV. Dwi Mitra
-
antara lain permohonan PNBP;
-
Bahwa benar sejak tahun 2014 CV. Dwi Mitra mengajukan permohonan PNT dan bulan Februari 2014 yang terakhir SPP PNT;
-
Bahwa benar saksi mengetahui permasasalahan kenapa CV. Dwi Mitra dikenakan PNT;
-
Bahwa benar yang mengeluarkan SPP PNT adalah Pejabat Penagih;
-
Bahwa benar secara struktural pejabat penagih dibawah Kepala Bidang;
-
Bahwa benar Pejabat Penagih tidak yang bertanggung jawab kalau ada permasalahan hukum, Pejabat Penagih bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
-
Bahwa benar harus membuat laporan rekap perbulan dan disampaikan kepada atasan;
-
Bahwa benar Pejabat Penagih harus tetap melaporkan karena itu sudah tanggung jawab pejabat penagih;
-
Bahwa benar belum pernah terjadi kepala dinas menanda tangani SPP PNT, karena pejabat penagih ada 2 orang, apabila salah satu berhalangan maka bisa digantikan dengan yang lainnya;
-
Bahwa benar berdasarkan prosedur penerbitan SPP PNT yaitu Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kabid, Kabid mendisposisikan kepada kepala Seksi, Kepala Seksi kepada Pejabat Penagih, jadi tidak perlu minta persetujuan lagi karena sudah ada disposisi;
-
Bahwa benar sepengetahuan Saksi CV. Dwi Mitra telah melakukan permohonan SPP PNT;
52
-
Bahwa benar selama ini CV. Dwi Mitra membayar PNT, kecuali SPP PNT yang terakhir tidak dibayar dan dijadikan Objek Sengketa di PTUN. Samarinda;
-
Bahwa benar selain CV. Dwi Mitra
tidak pernah
Pengusaha lain
menunda dan meminta untuk dibatalkan SPP ; -
Bahwa benar sejak tanggal 01 Februari 2012 bertugas sebagai Kepala Bidang pada Dinas Kehutanan;
- Bahwa benar sejak tahun 2012 proses pembayaran PNT sama yang berbeda hanya formatnya saja dulu GRNT (Ganti Rugi Tegakan) dan jadi satu sekarang sudah terpisah; - Bahwa benar tugas saksi hanya mendisposisikan; - Bahwa benar yang
melakukan pembayaran PNT adalah Perusahaan
yang kena aturan yang harus membayar PNT; -
Bahwa benar Perusahaan yang
kena aturan
harus membayar PNT
adalah Perusahan IPK, HGU; -
Bahwa benar saksi tidak hapal mengenai perusahaan yang telah disposisikan kena PNT;
-
Bahwa benar setelah muncul permasalahan masih banyak perusahaan yang mengajukan permohonan SPP PNT;
-
Bahwa benar aturan yang mengatur
harus dikenakan PNT adalah
Undang-undang PNBP, PP No.12 tahun 2014, Permenhut No, 52 tahun 2014, PP No. 14 tahun 2014, PP No. 62 Tahun 2014, PP No. 68 Tahun 2014
dan
surat
edaran
tanggal
19
Desember
2014
tentang
memerintahkan kepada Dishut untuk melakukan penagihan PNT; -
Bahwa benar tidak pernah melihat surat pengembalian penagihan PNT dari Kemenhut;
53
-
Bahwa benar selambat-lambatnya 5 hari kerja jarak antara permohonan dan penerbitan SPP PNT;
-
Bahwa benar saksi lupa berapa lama dalam perkara ini;
-
Bahwa benar Areal CV. Dwi Mitra berada di dalam CV. Getah Kemuning;
-
Bahwa benar CV. Getah Kemuning memiliki areal karet;
-
Bahwa benar saksi tidak pernah ke lokasi izin CV. Dwi Mitra;
-
Bahwa benar ada PP yang mengatur Setiap
SPP PNT yang ditanda
tangani dan dikeluarkan harus dilaporkan kepada atasan dan Kepala Dinas; (2). EKO SUPRIYADI;memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa benar saksi bekerja di Balai pemantauan pemanfaatan Hutan produksi wilayah 13 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
-
Bahwa benar tupoksi pekerjaan saksi adalah mengevaluasi pemantauan atas kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi;
-
Bahwa benar hubungan tugas dan fungsi saksi dengan perusahaan yang memegang izin IPK pertama Kami yang mengeluarkan sertifikasi tenaga tehnis mereka, kedua
proses penagihan PNT lembar ke 4 harus
diserahkan ke kami, termasuk PNT; -
Bahwa benar tidak pernah melihat surat SPP PNT yang disampaikan kepada CV. Dwi Mitra, tapi seharusnya ada;
-
Bahwa benar laporan PNT dari Pejabat Penagih bulan Juni seharusnya sampai pada kami bulan Juili;
-
Bahwa benar tidak pernah menerima keberatan dari perusahaan;
-
Bahwa benar masih ada tapi tidak hapal perusahaan yang beroperasi memiliki izin IPK APL peruntukan yang membayar PNT; 54
-
Bahwa benar berdasarkan PP No.12 tahun 2014 dan PP No. 52 tahun 2014, IPK HGU dan HTI penyiapan lahan yang dikenakan PNT;
-
Bahwa benar ada perbedaan pembayaran PNT, sebelumnya PP No.52 tahun 2014 yang di bebankan PNT hanya jenis Meranti dan kayu indah sedangkan kayu limbah campuran tidak dibebankan, setelah terbitnya PP No. 52 tahun 2014 semua volume dan jenis kayu dibebankan PNT;
-
Bahwa benar saksi tidak tahu sejak keluarnya PP No. 52 tahun 2014 masih banyak perusahan yang membayar PNT;
-
Bahwa benar saksi tidak tahu jenis izin CV. Dwi Mitra;
-
Bahwa benar ada sanksi pencabutan Kartu kopetensi sebagai pengawas tehnis kepada Pejabat Penagih, apabila tidak melaksanakan penagihan PNT;
-
Bahwa benar dasar dari PNT UU No. 20 tahun 1997 dan PP No.12 tahun 2014;
- Bahwa benar dalam PP No. 12 tahun 2014 PNT secara jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 1 K; - Bahwa benar sekarang yang dipergunakan dalam penerbitan SPP PNT hanya Permenhut yang mengacu pada Undang-undang dan PP yang berlaku; -
Bahwa benar dengan PP No. 29 tahun 2009 dan PP selanjutnya tentang PNT kami kebingungan, karena kami bukan pengambil kebijakan, kami tidak memberikan komentar secara tertulis hanya diskusi di instansi saja;
- Bahwa benar yang pertama putusan MA 41 P untuk HTI tidak dibebankan PNT; - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah putusan MA itu dilaksanakan; - Bahwa benar tidak ada pelatihan yang ada hanya sosialisasi;
55
Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 01 Juli 2015; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah : Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor: 18-10-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) (vide bukti P-1= T-29) Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dan/ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut: 56
1.
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo
2.
Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;
3.
Tenggang waktu pengajuan gugatan; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) tersebut di atas,
yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan 57
(PNT) Nomor: 18-10-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) (vide bukti P-1= T-29); Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (vide supra), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : 1. Unsur Penetapan Tertulis ; 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; 4. Unsur
Berdasarkan
Peraturan
Perundang-undangan
Yang
Berlaku ; 5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ; 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; 58
Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 = T-29 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan dari Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA ; Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ; - Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya ; - Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan ;
59
Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; - Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; - Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara; Ad. 3.
Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; - Bahwa
Badan
atau
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
dapat
dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau
menentukan
mengikatnya
atau
menghapuskan
suatu
hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya ;
60
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat yang menjadi Obyek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara ; Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ; -
Bahwa sesuai asas legalitas (legaliteit beginsel) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Ad. 5. -
Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ;
Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat kongkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA;
-
Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan obyek 61
sengketa a quo juga ditujukan pada CV.DWI MITRA selaku Penggugat; -
Bahwa
demikian
pula
Keputusan
obyek
sengketa
yang
dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA telah menimbulkan akibat hukum yang definitive ; Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Badan Hukum Perdata yaitu adanya situasi hukum
baru
yang
mengharuskan
Penggugat
melakukan
Pembayaran Penggatian Nilai Tegakan (PNT); Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang 62
diterbitkan oleh Tergugat (Vide bukti P-1 = T-29 ) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (rechmatigheid); Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 2 (dua) tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu penerbitan objek sengketa merugikan Penggugat, dikarenakan dengan penerbitan objek sengketa telah membebani Penggugat secara materiil senilai senilai Rp. 817.323.210,00 Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sepuluh Rupiah (vide bukti P-1=T-29) dan aktivitas perusahaan untuk pemindahan kayu tidak dapat dilakukan sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang kepentingan dirugikan, maka
63
Majelis Hakim
berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 3 tersebut di atas yaitu terkait mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat
bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ; Menimbang,
bahwa
persoalan
yang
akan
dipertimbangkan
berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai Pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;
64
Menimbang, bahwa dari bukti P-1 = T-29 berupa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, terbukti bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan obyek sengketa dimana tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak saat
diterimanya atau diumumkanya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 (dua) menyebutkan pada pokoknya Penggugat mengetahui adanya surat keputusan dari Pejabat Penagih Pengganti Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sejak menerimanya pada tanggal 20 April 2015 melalui e-mail, yang kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 April 2015, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan terpenuhinya persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dan
menilai
dalam
pokok
perkaranya,
pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; 65
dengan
Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (vide bukti: P.1=T.29) Penggugat merasa dirugikan dan berkepentingan karena tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa (vide bukti: P.1=T.29) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan; Menimbang,
bahwa
Penggugat
untuk
menguatkan
dalil-dalil
Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 yang telah bermaterai cukup, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29 yang telah bermaterai cukup dan beberapa bukti informadum ; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain menentukan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak dapat mempertimbangkan secara sendiri ; 66
a. Apa yang harus dibuktikan ; b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri ; c. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi maupun Ahli sepanjang ada relevansinya dengan inti pokok permasalahan sebagaimana doktrin dalam hukum tata usaha Negara bahwa Hakim Tata Usaha Negara adalah Dominus Litis : ia sendiri yang melakukan pemeriksaan, ia yang mengadministrasikan serta menimbang-nimbang tentang jalannya proses ; Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah beberapa kali dirubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara parameternya adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut bagi Penggugat bersifat alternatif, bagi Pemerintah bersifat kumulatif (sebagai norma umum pemerintahan), sedangkan bagi hakim bersifat alternatif ; 67
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a, ada 3 (tiga) kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal ; 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat material/suibstansial ; 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang tidak berwenang ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjadi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
ialah semua peraturan perundang-undangan yang bersifat
mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang juga bersifat mengikat secara umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. (2). Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Larangan Melampaui wewenang Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau Larangan bertindak sewenang-wenang Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat 2 a dan b sebagaiman dijelaskan di atas dan UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 68
tahun 2014 khususnya Pasal 17 maka konstruksi pengujian kewenangan dalam perkara a quo adalah
tentang
Apakah kewenangan yang
digunakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sebaliknya apakah tindakan Tergugat dalam menggunakan
kewenangannya
melanggar
larangan
penyalahgunaan
wewenang sebagaimana ketentuan pasal 17 tersebut di atas, maka akan dipertimbangan berikut ini; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim makna dari Pasal 53 ayat 2 hruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam menguji sebuah obyek sengketa di peradilan administrasi, Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis berwenang mencari dan menemukan hukum materill yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa dari berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terikat hanya dalam 1 (satu)
ketentuan
peraturan
memperhatikan norma,
perundang-undangan
semata
dengan
asas-asas serta teori-teori tentang pemberlakuan
peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, dan berdasarkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan para pihak maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah bahwa apakah Apakah Tergugat
berwenang
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggatian Nilai Tegakan (SPP PNT) pada izin IPK di atas Areal Penggunaan Lain (APL) ? Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangknnya sebagai berikut ; Menimbang bahwa Penggugat adalah Pemegang izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang bekerja diatas Areal Penggunaan Lain (APL) atau bekerja di 69
luar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/15/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 26 Februari 2014, yang selanjutnya diperpanjang masa berlakunya dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 522.1/15/Kpts/Dishut-II/2015, tanggal 26 Februari 2016 (vide bukti P-4 dan P-5); Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan ”tidak ada mandat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada menteri Kehutanan RI untuk menetapkan objek wajib setor Penggantian Nilai Tegakan (PNT) pada izin IPK diatas Areal Penggunaan Lain (APL) alas titel/HGU karena tidak ditemukan tentang pelimpahan/mandat ini (over derlijkheid); Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Penggugat yang intinya Bahwa objek sengketa mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar senilai Rp. 817.323.210,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sepuluh Rupiah) (vide bukti P-1=T-29); Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat berpedoman pada; Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP (Vide; T-Inf-1), Pasal 1 ayat 1 huruf K Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan ( Vide: T-Inf-2), Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor: P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Vide; T-Inf-3), Pasal 1 angka 5,40,42 Pasal 70
18 ayat 1,2 Pasal 19 ayat 1,2,3,4,5 Pasal 23 ayat 1, Pasal 24 Ayat 2, Pasal 40 ayat 3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:. P.52/Menhut-II/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi sumber daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan dan Ganti Rugi Tegakan; (Vide; T-Inf-4),
Pasal 36 huruf a.
Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.62/Menhut-III/2014 (Vide; T-Inf-5) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan: 522/01/KPTS/DISHUT-IV/2015 tanggal 02 Januari 2015; (vide T-Inf-6); Menimbang bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim setelah mencermati peraturan perundangan yang terkait dengan Penggantian Nilai Tegakan dalam bidang kehutanan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1.
Setelah mencermati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan di bidang kehutanan dan sepanjang persidangan a quo Tergugat tidak menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa yang Tergugat terbitkan berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan Kehutanan atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2.
Bahwa meskipun tidak diatur dalam sebuah Undang-Undang, namun Majelis Hakim menemukan bahwa di level Peraturan Pemerintah telah diatur soal Penggantian Nilai Tegakan yakni Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan mengatur: “Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber 71
daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3.
Bahwa dalam UU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak juga tidak secara eksplisit mengatur soal PNT. Bahwa Pasal 2 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak mengatur : Pasal 2 1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: “………………. b.penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam….”; Penjelasan: Huruf b Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain, royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumiwalaupun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena didalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakanbagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4.
Bahwa
Pasal 1 ayat 1 huruf K, ayat 2
dan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah RI nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan mengatur; Pasal 1 ayat 1 huruf k “Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari: k. Penggantian Nilai tegakan”
72
Pasal 1 ayat 2 Jenis dan tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementeriaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah; Pasal 4 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari menteri Keuangan;
5.
Bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor: P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam mengatur bahwa: “Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
6.
Bahwa Pasal 1 angka 5 dan angka 42, Pasal 18 ayat 1, 2, Pasal 40 ayat 3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran
Provisi
sumber
daya
Hutan,
Dana
Reboisasi,
Penggantian Nilai tegakan dan Ganti Rugi Tegakan mengatur bahwa; Pasal 1 angka 5; “Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum 73
terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 1 angka 42 mengatur bahwa:
“Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat SPP-GRT adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Ganti Rugi Tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar”
Pasal 18 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa: Pasal 18 ‘(1) Pejabat Penagih PNT adalah PNS Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Pejabat Penagih PNT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.” Pasal 40 ayat 3 mengatur bahwa : “Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan diundangkannya Peraturan ini, tetap dikenakan PNT”.
7.
Menimbang, bahwa Pasal 36 huruf a. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.62/Menhut-III/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu mengatur bahwa Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: “a. melunasi PSDH, DR dan PNT….”; Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian beberapa peraturan
perundang-undangan di atas Majelis Hakim berpendapat : -
bahwa Pengganti Nilai Tegakan tidak pernah diatur secara langsung dan tegas oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
74
-
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari kedua Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penggatian Nilai Tegakan (PNT) yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, tidak ditemukan dalil hukum bahwa wajib setor Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dibebankan pada pemegang Izin IPK di atas Areal Penggunaan Lain (APL) alas title/HGU sebagaimana yang dimiliki Penggugat;
-
Menimbang, bahwa di dalam ketentuan di atas juga tidak memberikan mandat ataupun pendelegasian kepada Kementian Kehutanan untuk menerbitkan peraturan terkait atas pengenaan PNBP terhadap setoran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) pada pemegang Izin IPK di atas Areal Penggunaan Lain (APL) alas title/HGU;
-
bahwa membandingkan tatanan hukum Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dengan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
memiliki perbedaan dikarenakan Dana reboisasi dan
Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) telah disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan telah diatur secara tersendiri di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang dana Reboisasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); -
Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas diketahui bahwa Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor: P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
jo
P.52/Menhut-II/2014
tentang
tata
cara
Pengenaan,
Pemungutan dan Penyetoran Provisi sumber daya Hutan, Dana 75
Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, jo Peraturan
Menteri
Kehutanan
RI
Nomor:
P.62/Menhut-III/2014
tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak memiliki landasan hukum yang bersumber dari
peraturan peundang-undangan di atasnya yaitu
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Penggunaan Kawasan Hutan, Karena Peraturan Menteri
Kehutanan mengatur wajib bayar/ subjek hukum lebih luas yaitu: izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 telah menetapkan pada Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Menimbang, bahwa kemudian Kementerian Kehutanan menerbitkan setoran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) pada Izin IPK di atas Areal Penggunaan Lain (APL) alas title/HGU berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam jo P.52/Menhut-II/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi sumber daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, jo.Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.62/Menhut-III/2014
tentang
Izin Pemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Norma, Asas dan Teori pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan:
76
Menimbang. bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebukan bahwa : Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Menimbang, bahwa jenis Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan memang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 tahun 2011, yang menegaskan bahwa : “ Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Menimbang, bahwa walapun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “..peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya
77
Menimbang,
bahwa
persoalan
selanjutnya
adalah,
bagaimana
kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2/ UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa : “
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. “ Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar
peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundangundangan, yaitu : 1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; atau 2. Dibentuk berdasarkan kewenangan. Menimbang, di dalam ranah hukum administrasi khususnya yang terkait dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dikenal asas Hukum yaitu Asas lex superior derogat legi inferior yang bermakna bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; Menimbang bahwa pandangan Hans Kelsen yang terkenal dengan teori hierarki norma hukum (stufenbau des rechts) atau Stufenbau theori disebutkan bahwa “….norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjangjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu 78
grundnorm (norma dasar) “ ( Sumber: Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.109) Menimbang
bahwa
menurut
Bagir
Manan;…”
Tata
urutan
(peraturan perundang-undangan) mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Perundangundangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang
lebih
tinggi.
Apabila
ternyata
peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundangundanganyang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (van rechtswege nietig)..” (Sumber:, Teori dan Politik Konstitusi , Bagir Manan; FH UII Press, Yogyakarta, 2003 Hlm. 206; Menimbang bahwa berdasarkan Norma Hukum yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011, Asas Hukum Pemberlakuan peraturan perundangundangan dan Teori-teori pemberlakuan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah hukum administrasi sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam
persidangan a quo Majelis
Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Penggunaan Kawasan Hutan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor: P.41/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam jo.P.52/Menhut-II/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi sumber daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, jo.Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: 79
P.62/Menhut-III/2014
tentang Izin Pemanfaatan Kayu sehingga dalam
konteks pengujian obyek sengketa a quo eksistensi Peraturan-peraturan Menteri tersebut secara hukum harus dikesampingkan; Menimbang bahwa karena dalam konteks pengujian obyek sengketa a quo eksistensi Peraturan-peraturan Menteri tersebut secara harus hukum dikesampingkan maka Majelis Hakim menggunakan ; UndangUndang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Penggunaan Kawasan Hutan
dan Peraturan Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tanggal 12 Februari 2014 sebagai dasar uji (toetsing gronden) terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, secara ekstensif makna Pasal 53 ayat 2 UU.Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membedakan hak menguji Keputusan TUN terhadap perundangundangan secara umum dan sekaligus juga hak menguji Keputusan TUN terhadap perundang-undangan yang berfungsi sebagai sumber Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan TUN berhak menguji Keputusan TUN terhadap segala peraturan perundang-undangan baik yang berfungsi sebagai sumber langsung Keputusan TUN tersebut atau tidak langsung. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun pokok pembahasan tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT), baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli yang diajukan Penggugat dalam persidangan a quo yang menegaskan 80
bahwa secara filosofis, keberadaan tentang Penggantian Nilai Tegakan belum diatur dalam Undang-Undang tentang kehutanan (vide bukti P- 29); Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP pun tidak ada yang mengatur tentang PNT namun UndangUndang ini mendelegasikan mekanisme penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk Peraturan Pemerintah seperti dalam
Pasal 3 ayat (2)
disebutkan : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan; Menimbang bahwa berdasarkan substansi dari Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP, maka Majelis Hakim menelaah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
sebagai
Turunan dari Undang – Undang RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 16 menyatakan bahwa “
Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin dapat melakukan Penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PNT, PSDH, dan DR ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Area Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan dimana area CV. Dwi Mitra tersebut berada di area PT. Kilau Getah Kemuning (vide bukti P-5=T-4) tetapi tetap dikenakan kewajiban untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT) (vide bukti P1=T-29); Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menelaah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan 81
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tanggal 12 Februari 2014. Pasal 1 Ayat (1) : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari : (k) Penggantian Nilai Tegakan (PNT); Pasal 4 : Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
yang
berlaku
pada
Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 telah menyebut secara eksplisit tentang PNT, namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak menyebut secara tegas subyek-subyek hukum (Wajib Setor) yang dikenakan pembayaran PNT sehingga dengan tidak diaturnya subyek hukum (Wajib Setor) tersebut maka Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang telah mengatur subyek hukum wajib bayar PNT yakni hanya bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan maka secara hukum norma dalam Pasal 16 tersebut harus menjadi landasan untuk menentukan subyek hukum wajib setor PNT, tidak lagi menggunakan norma hukum lain; Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan memiliki norma hukum bahwa Penggantian Nilai tegakan dibebankan pada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, norma tersebut
jelas, tegas dan limitatif karenanya
berlaku juga prinsip lex certa yang mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya;
82
Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor:P.2/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Sedangkan yang
dimaksud Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. Menimbang, bahwa dengan demikian Area Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan bukan merupakan kawasan hutan sehingga berbeda atau tidak termasuk dengan izin pinjam pakai kawasan hutan; Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah ditetapkan sebagai Pejabat Penagih PNT dan bertugas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP PNT) akan tetapi dikarenakan objek sengketa ditujukan pada Penggugat yang berada dalam Area Peruntukan Lain (APL), maka secara materii kewenangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan; Menimbang bahwa bahwa pada Pasal 17 ayat (1 ) dan (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : Pasal 17 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau : 83
Pasal 18 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dikarenakan materi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18
tindakan Tergugat yang
menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan obyek sengketa a quo yakni Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atas nama Penggugat adalah tindakan yang Melampui Wewenang yakni menggunakan wewenang dengan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena tindakan Tergugat dalam menggunakan wewenangnya dalam menerbitkan obyek sengketa a quo masuk kategori Penyalahgunaan wewenang yakni melampui wewenang karena menggunakan wewenang dengan tidak berdasar
pada
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maka
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 di atas Obyek 84
Sengketa a quo yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan,
Provinsi
Kalimantan
Utara,
yang
berupa
Surat
Perintah
Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor: 18-10-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (CV DWI MITRA) (Vide bukti P-1=T-29) secara hukum harus nyatakan Tidak Sah dan hal-hal yang terkait dengan Prosedur dan substansi diterbitkannya obyek sengketa tidak dapat dipertimbangkan lagi; Menimbang bahwa karena obyek sengketa a quo oleh Majelis Hakim telah nyatakan Tidak Sah maka
konsekuensi hukumnya adalah
Obyek Sengketa dianggap tidak pernah ada
(ex tunc) dan gugatan
penggugat secara hukum harus dikabulkan; Menimbang bahwa karena Obyek Sengketa secara hukum dinyatakan Tidak Sah dan gugatan Penggugat secara keseluruhan dikabulkan, maka eksistensi obyek sengketa dalam hal ini Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atas nama Penggugat (CV Dwi Mitra) tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu persyaratan administrasi yang mengikat bagi Penggugat apabila Penggugat akan melanjutkan usaha pengolahan/pemanfaatan kayu pada tahapan selanjutnya; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya Kepentingan Yang dirugikan bagi setiap orang atau Badan Hukum perdata yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena adanya unsur Kepentingan yang dirugikan tersebut yang menjadi legal standing dalam mengajukan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan asas yang berlaku dalam
85
praktek peradilan administrasi yakni No Interest No Action, yakni tidak ada kepentingan maka tidak dapat menggugat: Menimbang bahwa berdasarkan norma dan asas hukum tersebut maka dalam perkara a quo, subyek yang tercantum dalam obyek sengketa a quo, nama badan hukum perdata yang secara individual mengajukan gugatan adalah CV. Dwi Mitra sehingga menurut Majelis Hakim karena CV. Dwi Mitra yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo, maka segala konsekuensi akibat putusan dalam perkara a quo tidak secara mutatis mutandis berimplikasi pada batal atau tidak sahnya Surat Perintah Pembayaran PNT yang sejenis dengan atas nama pihak lainnya; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara maka diwajibkan kepada
Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya serta diperintahkan Tergugat untuk mencabut, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2015/PTUN.Smd, tanggal 13 Mei 2015, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih pada Kantor Dinas Kehutanan Kebupaten Bulungan, Kalimantan Utara berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor: 1804-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA haruslah dinyatakan tetap berlaku Sampai adanya Putusan Pengadilan
86
dalam sengketa
a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisde) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
seluruh
pertimbangan
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan
dalam
pemeriksaan
perkara
ini,
dengan
mempedomani
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berkaitan dengan perkara ini;
87
serta peraturan lain
MENGADILI: DALAM PENUNDAAN -
Menyatakan tetap berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2015/PTUN.Smd, tanggal 13 Mei 2015, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih pada Kantor Dinas Kehutanan Kebupaten Bulungan, Kalimantan Utara berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor: 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA;
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000 (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, oleh Kami IRVAN MAWARDI, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan 88
mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YETNA MULIYARTI, S.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ; HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.
IRVAN MAWARDI, SH., M.H.
ttd
TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum
PANITERA PENGGANTI,
ttd
YETNA MULIYARTI, S.H
89
Perincian Biaya : 1. Pendaftaran Gugatan
: Rp.
30.000,-
2. Panggilan
: Rp.
45.000,-
3. ATK
: RP.
100.000,-
4. Sumpah
: Rp.
25.000,-
5. Materai Putusan Sela
: Rp.
6.000,-
6. Materai Putusan
: Rp.
6.000,-
7. Redaksi Putusan
: Rp.
5.000,-
JUMLAH
: Rp. 217.000,( Dua ratus tujuh belas ribu rupiah )
90
