PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR: 18/G/2014/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----------------------------------------------------------------------------------------------------PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KUMPULAN PEHUMAAN PENYIRAPAN PEMBALOKAN SUMUR BATU, dalam hal ini diwakili oleh:---------------------------------1. Nama

:

RESMI MS. BASAR.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Ketua Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan

:

di Sumur Batu (KPPPSB). Alamat

:

Jalan Kemakmuran Gg. KNPI RT.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

2. Nama

:

SUNANDARRUDDIN RS.B.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Wakil Ketua Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:

Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). Alamat 3. Nama

:

Desa Baay Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur.

:

SOFIAN JAFAR Alias SOFIAN.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Sekretaris Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:

Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). Alamat

:

Jln. Dayak Batu, Blok P/11 RT. 013, Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara.

4. Nama

:

DEDI SUGIANTORO. Halaman 1 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Wakil Sekretaris Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:


:

Jln. Kemakmuran Gg. KNPI, RT. 045 RW. 000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara.

5. Nama

:

MUNAWAROH alias MONNAWARROH DEWI SUSANTI.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Bendahara Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:


:


6. Nama

:

INDRA SUKMA YUDHA MAHKOTA SARI.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Wakil Bendahara Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:


:


7. Nama

:

ASMIRI.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Penasehat Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:


:

Sangkulirang, RT. 1.

:

ASMUNI.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Penasehat Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

8. Nama

:


:

Samarinda Jln. Flamboyan, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran. Halaman 2 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

9. Nama

:

AIDAN NOOR.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Pekerjaan

Swasta/Anggota Kumpulan Pehumaan, Penyirapan,

:


:


10. Nama

:

JUMRONI,S.Ag Alias JUMRANI.

Kewarganegaraan:

Indonesia.

Pekerjaan


:


:

Perumnas Bengkuring Blok E/507, RT. 093, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara.

11. Nama

:

SURIANTI.

Kewarganegaraan:

Indonesia.

Pekerjaan


:


:

Jln. Saman Hudi, RT. 003, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara.

12. Nama

:

N.S PANJAITAN,BSc.

Kewarganegaraan:

Indonesia.

Pekerjaan


:


:

Jln. Juanda Gg. Tridaya, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.

Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu, No. 28 tanggal 06 Desember 2005,yang dibuat oleh Notaris PPAT Ahmad Dahlan, S.H., Notaris Samarinda ;

Halaman 3 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAYID MACHMUD,SH, Pekerjaan Advokad pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum “ SAYID MACHMUD,SH & PARTNERS” Beralamat di Danau Jempang No. 16, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai---------------PENGGUGAT; Melawan Nama Jabatan

:

WALIKOTA SAMARINDA.

Tempat Kedudukan :

Jalan Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:----------------------------------------------------------1.

Dr.Ir.H. Zulfakar,Dipl., SE.,MM. Sekretaris Kota Samarinda.

2.

Drs. H. Suryawan Atmadja.

Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Samarinda.

3.

Hj. Suparmi,SH.,MH.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

4.

Syarifuddin,SH.

Kasubbag Bankum, HAM dan BINA PPNS. padaBagian Hukum Setda Kota Samarinda.

5.

Asran Yunisran,SE.,SH.

Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

6.

Zulkifli Djebar,SH.


7.

Trisna Dewi,SH


8.

Desy Yusnita,SH.


Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda- Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jln. Kesuma Bangsa No. 42 Samarinda, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------TERGUGAT; Dan, PT.

NUANSACIPTA

COAL

INVESMENT,

diwakili

oleh

Ir.

H.

BUDIONO

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Nuansacipta Coal Invesment, Alamat MNC Tower Lt. 18-19, Jln. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat:---------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 4 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-------------------------------------------------------Dr. Hotman Paris Hutapea,SH.,M.Hum, Anthony L.P. Hutapea,SH.,MH, Nurbaini Janah,S.P.,SH, Henock Siahaan,SH.,MH, Ledy Kartin Tambunan,SH. dan Rian Wicaksana,SH, semuanya adalah Advokat pada Kantor LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS, Alamat Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jln. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai-TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : ----------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/PEN-DIS/2014/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2014;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-PP/2014/PTUN.SMD tanggal 08 Juli 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 06 Agustus 2014 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;



Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;



Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat,Tergugat, Tergugat II Intervensi dan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh para pihak;


TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Juni 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 01 Juli 2014 dengan Register perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2014, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :------1. Bahwa yang menjadi alasan – alasan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.1. Bahwa Keputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepala PT. Nuansacipta Coal Invesment; 1.2. Bahwa untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Pasal 1 angka (9)

: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan

yang

berlaku,

yang

bersifat

konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1.3. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat A quo, maka untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana rujukan pada Penjelasan pada Pasal 1 angka (9) tersebut diatas sebagai berikut :


1.3.1. Surat tersebut merupakan bentuk tertulis, tidak hanya bentuknya berupa Penetapan akan tetapi isi serta maksud dari Surat tersebut, dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 1.3.2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaiut Tergugat (Walikota Samarinda) dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 1.3.3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tersebut telah jelas menyatakan : Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansacipta Coal Invesment; 1.3.4. Bersifat Konkret, yaitu berkenaan dengan Obyek yang nyata – nyata ada, tidak abstrak, akan tetapi berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan ; 1.3.5. Bersifat Individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan tertentu yaitu individual pemegang Surat Keputusan tersebut, yaitu jelas Tergugat menyatakan: Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansacipta Coal Invesment; 1.3.6. Bersifat Final, yaitu Surat Keputusan tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya; Halaman 7 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

2. Penggugat mengetahui diterbitkannya Obyek Sengketa berdasarkan adalah sebagai berikut : 2.1. Bermula Penggugat berkirim surat tentang Pengaduan Penggugat terhadap pengrusakan terhadap lahan Pengguat tertanggal 18 Nopember 2013; 2.2. Bahwa selanjutnya diterbitkanlah surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda, Nomor : B/2019.2/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Pada Point 3 huruf a menyatakan : “Bahwa PT. NCI yang Saudara laporkan melakukan pengrusakan dan Penyerobotan atas sebidang tanah milik kelompok tani KPPPSB tersebut juga memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Melepasakan Hak Atas Tanah dan PT. NCI juga memiliki Persetujuan Kuasa Pertambangan (KP) Exploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda dengan Nomor 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010”: 2.3. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui setelah menerima Surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda, Nomor : B/2019.2/V/2014, tanggal, 12 Mei 2014, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Maka dengan demikian pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam waktu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V Pasal 3 Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 (“SEMA No. 2/ 1991”), yang masing – masing menyatakan sebagai berikut : 2.3.1. Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ; Halaman 8 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

2.3.2. Bagian V, Pasal 3 SEMA No. 2/1991 : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negar dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”; 3. Penggugat adalah Pengurus Kelompok Tani dari Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di sumur Batu ( KPPPSB ), Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Anggota kurang lebih 100 Orang, diatas Lahan seluas 50 Ha, yang berlokasi di Sumur Batu, RT. 3, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; 4. Bahwa tanah perwatasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam alas hak sebagai berikut: 4.1. Surat Pengoeloe Hibah, Nomor : 08/KKKN/1902, tanggal 9-7-1902, yang dikeluarkan oleh Yang Menghibahkan : Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade; yang salah satu lahan/Tanah Perwatasan Penggugat terletak di Kecamatan Palaran; 4.2. Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang buat oleh Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 10 Januari 1975 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi, dengan ukuran : Panjang 1.000 Meter dan Lebar 750 Meter, yang terletak di Jalan Sumur Batu Bangsal Lombok Gunung Batok, Wilayah Kampung Handil Bhakti, yang digunakan untuk Perkebunan masyarakat, Pertanian, Perikanan dan lain – lain untuk kelompok – kelompok Tani tersebut, dengan batas – batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara, dengan

:

Tanah Sapri;



Sebelah Timur, dengan

:

Hutan Rimba;



Sebelah Selatan, dengan

:

Hutan Rimba;




Sebelah Barat, dengan

:

Tanah Rasmi;

4.3. Surat Keterangan Pembaharuan Hak Milik Tanah Perwatasan yang dibuat terbitkan oleh Kepala Kampung Handil Bhakti, Kecamatan Palaran Nomor : 04.0/HB/1976, pada tanggal 18 Juni 1976, atas nama Resmi Basar bin Matsaid, dengan ukuran Panjang 3.500 meter dan Lebar 2.400 meter, yang terletak di Jalan Sumur Batu Bangsal Lombok, Wilayah Kampung Handil Bakti, yang digunakan untuk Perkebunan masyarakat, Pertanian, Perikanan dan lain – lain untuk kelompok – kelompok Tani tersebut, dengan batas – batas sebagai berikut : 


:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;




:

Hutan Saudara Kasturi;

4.4. Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsiat Basar, tanggal 5 Juni 1977 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi., dengan ukuran : Panjang 2.000 Meter dan Lebar 1.000 Meter, yang terletak di Jalan Sumur Batu Bangsal Lombok, Wilayah Kampung Handil Bhakti, yang digunakan untuk Perkebunan masyarakat, Pertanian, Perikanan dan lain – lain untuk kelompok – kelompok Tani tersebut, dengan batas – batas sebagai berikut : 


:

Hutan Belukar;



Sebelah timur, dengan

:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;

4.5. Surat Pernyataan dari Rasmi Basar tanggal 30 Agustus 1976 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi. 4.6. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan Beserta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsiat Basar, tanggal 30 Juni 1977 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi., dengan ukuran : Halaman 10 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Panjang 1.300 Meter dan Lebar 200 Meter, yang terletak di Jalan Sumur Batu Bangsal Lombok, Wilayah Kampung Handil Bakti, yang digunakan untuk Perkebunan masyarakat, Pertanian, Perikanan dan lain-lain untuk kelompokkelompok Tani tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut : 


:

Hutan Belukar;




:

Hutan Rimba;



Sebelah Selatan, dengan :

Tanah Rasmi;




Tanah Rasmi;

:

4.7. Surat Pernyataan Ada Menguasai, memiliki Sebidang Tanah Adat beserta Tanaman Tumbuh dan Tumbuhan Yang Ada Diatasnya secara Hukum Adat, yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 25 Agustus 1977 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi., dengan ukuran : Panjang 750 meter, dan 1.400 meter; Lebar 600 meter, dan 400 meter, yang terletak dijalan Bangsal Lombok, dan Jalan Gunung Batok, Wilayah Kampung Handil Bhakti, yang digunakan untuk Perkebunan masyarakat, Pertanian, Perikanan dan lain-lain untuk kelompok–kelompok Tani tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut : 


:

Hutan Belukar;




:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;




:

Hutan Rimba;

4.8. Surat Keterangan Nomor : 01/KMTN-AKKK-IM/2003, tanggal 22 Februari 2003, yang dibuat oleh Ketua Majelis Tata Nilai Adat Keraton Kutaikartanegara Ing Martadipura;

5. Tanah Penggugat yang merupakan bagian dari Titik Longitude/Garis Bujur (BT) Latitude/Garis Lintang LU/LS :


A.

117’

10’

5.142”

0’

36’

48.1428”

LS

B.

117’

11’

35.8332”

0’

36’

48.1428”

LS

C.

117’

11’

35.8332”

0’

38’

41.2404”

LS

D.

117’

10’

17.8824”

0’

38’

41.2404”

LS

E.

117’

10’

17.8824”

0’

37’

4.134”

LS

F.

117’

10’

5.142”

0’

37’

4.134”

LS

5.1. Dan Surat – surat lain akan dibuktikan pada acara Pembuktian; 6. Bahwa Tanah Penggugat tersebut selalu dipelihara, baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh Anggota Kelompok Tani dari Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di sumur Batu (KPPPSB), Kelurahan Handil Bhakti tetap memeliharanya dengan baik, yaitu sebagai lahan Pertanian, baik untuk sawah (Tanam Padi) maupun untuk perkebunan yaitu tanaman kayu sengon, durian, cempedak dan lain-lain adalah merupakan bentuk pemeliharan terhadap tanah Kelompok Tani dari Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB), Keluruhan Handil Bhakti (Penggugat) ; 7. Bahwa keabsahan keberadaan Tanah Penggugat tersebut,telah diketahui dan disyahkan oleh Pejabat setempat, yaitu selain karena Tanah yang diberikan oleh Kerajaan Kutai kepada Penggugat dan diakui kebenaran dan keabsahan penguasaan tanah tersebut pada tahun 1976 diketahui dan dibenarkan juga oleh Kepala Kampung Handil Bhakti Kecamatan Palaran ; 8. Bahwa atas Lahan dari Kelompok tani KPPPSB tersebut sejak dahulu sebelum KPPPSB ada terbentuk, telah ditanami berbagai macam tanaman sejak tahun 1935, dan selanjutnya 2004 KPPPSB oleh Para Anggotanya (kurang lebih 100 orang), diantaranya Kelapa, Petai, Cempedak, Durian dan Kayu Sengon dll (Sesuai Surat Daftar Tanaman tanggal 05 Oktober 2004 terlampir) ; Halaman 12 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

9. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum dan Sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan aquo, merasa keberatan dan atau kepentingannya sangat dirugikan, akibat dikeluarkan Keputusan aquo (Objek Gugatan), diatas tanah milik Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”; 10. Bahwa oleh karena diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa diatas Tanah milik Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dan oleh sebab itu Penggugat sangat berkepentingan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; 11. Bahwa tindakan Tergugat yaitu WALIKOTA SAMARINDA yang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment, Objek Sengketa tersebut diatas adalah tidak prosedural dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan tidak sah karena telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat; 12. Bahwa oleh karena diterbitkannya Obyek Sengketa diatas Tanah (data fisik) Penggugat, maka dengan demikian jelas penerbitan Obyek Sengketa, tidak prosedural Halaman 13 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12, 13, 14, dan Pasal 15 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok – pokok Agraria, Sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 53 Ayat (2 a) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama: Azas Kecermatan, Azas Keterbukaan, dan Azas Kepastian Hukum, hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2 b) Undang –undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 13. Bahwa oleh karena Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2 a dan b ) Undang – undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah berdasar Hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; 14. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dan dengan didasarkan atas bukti – bukti yang autentik serta akurat, maka sangat beralasan jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 15. Bahwa sampai sekarang Penggugat belum pernah melihat secara fisik Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment, hal tersebut sesuai dengan Pasal 85 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Ayat 1 : Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tat Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Halaman 14 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Ayat 2 : Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. 16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengguganakan Lahan Milik Penggugat, karena telah diporakperandakan oleh PT. Nuansa Cipta Coal Invesment, dalam usaha pengambilan Batu Baranya, hal tersebut dilakukan karena telah diterbitkan Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dan karenanya sangat mendesak untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : maka berdasarkan Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekutan Hukum tetap. Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

yang

mengakibatkan

kepentingan

Penggugat

sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. 17. Berdasarkan alasan – alasan dan dalil – dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa


dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Gugatan Penggugat tersebut dan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut : Dalam Penundaan : 1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ; 2. Menyatakan agar Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya : 2. Menyatakan batal atau / tidak sah Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Samarinda, No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, kepada PT. Nuansa Coal Invesment; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 09 September 2014 yang disampaikan dipersidangan tanggal 09 September 2014,

yang pada pokoknya

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-------------------------------------------------------


Dalam Eksepsi A. Pihak Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam menjelaskan kapasitasnya selaku Pihak Penggugat pada halaman pertama dan kedua isi Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan dirinya selaku Wakil dari Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu. Dengan demikian Para Penggugat yang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini bukanlah mewakili Kepentingan Pribadinya masing – masing selaku Wakil dari Kelompok atau Organisasi dari “Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu” dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 06 Desember 2005, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “Kepentingan Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu”. Adapun Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (UU Peratun) dengan jelas menyatakan bahwa hanya “Seseorang atau Badan Hukum Perdata” sajalah yang dapat mengajukan Gugatan atau Tuntutan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Adapun mengenai Badan Hukum Perdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perkumpulan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Badan Hukum Perdata dimata hukum adalah harus dipenuhinya syarat “Adanya Harta Kekayaan Yang Terpisah Dari Harta Kekayaan Pengurusnya / Anggotanya”. Adapun untuk “Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu” tidak dapat diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai suatu Badan Hukum Perdata sebab “Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu” bukanlah suatu Perkumpulan / Kelompok Tani yang berbentuk Koperasi maupun Yayasan, melainkan hanyalah suatu Perkumpulan


Petani biasa yang tidak mengenal adanya konsep pemisahan harta kekayaan dari para pengurus atau anggotanya. Dengan demikian maka “Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu” sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban layaknya suatu Subyek Hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai Badan Hukum Perdata dalam Ketentuan Pasal 53 UU Peratun. Oleh karena itu maka “Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu” juga tidak mempunyai kapastitas untuk mengajukan Gugatan melalui Pengurus atau Wakilnya dalam Perkara Tata Usaha Negara ini, sehingga terhadap Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan melalui para wakilnya ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. B. Tidak Ada Hubungan Langsung Antara Objek Gugatan Dengan Kepentingan Penggugat Untuk mendalilkan tentang adanya kepentingan dan hubungan langsung dari Pihak Penggugat

(Perkumpulan

Kelompok

Tani

Kumpulan

Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan Sumur Batu) terhadap pembatalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Para Penggugat menyatakan bahwa IUP tersebut diterbitkan di atas tanah milik Pihak Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu). Adapun yang dijadikan sebagai dasar kepemilikannya (alas hak) dari tanah tersebut, Pihak Penggugat menunjuk pada Surat – Surat sebagaimana yang disebutkan dalam Posita Gugatan, Uraian Angka 4.1 sampai dengan Angka 4.8, yang ada pada Halam 6 dan 7 Surat Gugatan. Pada surat-surat tersebut, tidak ada satu pun surat yang menyebutkan bahwa Tanah yang Diklaim Kepemilikannya oleh Pihak Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu) adalah benar menunjuk langsung pada Nama atau Kepentingan dari Pihak Penggugat itu sendiri (Perkumpulan Halaman 18 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu). Keterangan yang ada pada surat-surat tersebut hanya menyebutkan nama RESMI BASAR dan SAPRI MATSAIT BASAR yang tentu saja harus dianggap sebagai Pihak Lain (selaku Persoon) yang tentu saja berbeda dan tidak sama kedudukan dan kepentingannya dengan Pihak Penggugat dalam perkara ini yaitu Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu selaku Badan Hukum Perdata (Perkumpulan). Dengan demikian maka secara formil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dan atas nama Kepentingan Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu adalah tidak memenuhi syarat karena terbukti Pihak Penggugat tersebut Tidak Mempunyai Kepentingan atau Hubungan Langsung apapun terkait dengan pengajuan gugatan ini. Kalau pun ada, maka yang seharusnya mengajukan gugatan tersebut Sdr. RESMI BASAR atau Sdr. SAPRI MATSAIT BASAR selaku Persoon yang mewakili kepentingan pribadinya sendiri, dan bukanlah mewakili Kepentingan Perkumpulannya (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu). Oleh karena itu maka sangat beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dan atas nama Kepentingan Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu dalam perkara ini dinyatakan untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan. C. Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran Sebagai Obyek Gugatan yang diminta untuk dibatalkan dalam Perkara Tata Usaha Negara ini, Para Penggugat menunjuk pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Nuansacipta Coal Investmenst.


Kiranya permintaan dari Para Penggugat terhadap Obyek Gugatan tersebut adalah permintaan atau gugatan yang salah sasaran, sebab suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dimintakan pembatalannya hanya karena alasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah tempat Izin Usaha Pertambangan tersebut diberikan berada di atas lahan atau tanah hak milik orang lain. Hal ini disebabkan karena pengertian dari IUP itu sendiri adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dan bukanlah sebagai suatu surat bukti yang menyatakan kepemilikan hak atas suatu tanah. Begitu pula terhadap Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidaklah juga meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Terkait mengenai hal tersebut kiranya Majelis Hakim perlu secara jeli memperhatikan Ketentuan Pasal 134 ayat (1) Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang masing-masing dikutip secara lengkap di sebagai berikut: Pasal 134 (1) Hak atas WIUP, WPR atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebeum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Pasal 137 Halaman 20 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dlam Pasal 135 atau Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dan berdasar pada Bunyi Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut: Pasal 100 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagaian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Dengan demikian pembatalan terhadap IUP yang dimiliki oleh suatu pihak juga tidak dapat dimohonkan oleh pihak lainnya yang merasa telah dirugikan hanya sematamata didasarkan pada alasan Pemegang IUP tersebut telah melakukan kegiatan tanpa izin di atas lahan yang dimilikinya karena gugatan yang demikian tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar. Adapun tindakan yang sekiranya dapat dilakukan oleh Pihak yang merasa keberatan karena lahan yang dimilikinya telah digara oleh suatu Pemegang IUP tanpa izin terlebih dahulu darinya hanya dapat berupa melaporkan tindakan tersebut kepada Pihak yang Berwenang guna ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana, atau Pihak tersebut dapat melayangkan gugatan ganti rugi kepada Pihak Pemegang IUP melalui Pengadilan Negeri yang berwenang guna meminta pemenuhan terhadap segala bentuk kerugian yang telah ia derita dikarenakan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin di atas tanah miliknya karena sengketa yang terjadi tersebut Halaman 21 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

adalah sengketa terkait masalah kepemilikan atas tanah yang bersifat kependataan dan bukanlah sengketa di bidang tata usaha negara. Selanjutnya terkait atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada uraian Angka 2 Point 2.2 Halaman 4 dan 5 Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan “Surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor : B/2019.2/V/2014, Tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan”, PT. Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI) yang diduga melakukan pengrusakan dan penyerobotan atas sebidang tanah milik Kelompok Tani KPPPSB tersebut juga memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah disamping Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan demikian maka yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini adalah Keabsahan atau Penerbitan dari Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI) dengan Para Penggugat di atas lahan yang saat ini sedang digarap oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI). Karena Gugatan Para Penggugat ini ditujukan untuk membatalkan Surat IUP yang dimiliki oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI) tidak berdasar, maka dengan demikian gugatan ini jelas-jelas terbukti sebaai suatu gugatan yang salah sasaran. Untuk itu sudah sewajarnya jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. PERMOHONAN UNTUK SEGERA DIJATUHKAN PUTUSAN SELA SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA DILANGSUNGKAN Sehubungan dengan adanya kaidah atau prinsip hukum yang dianut dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang menghendaki adanya Peradilan yang Sederhana, Murah, dan Cepat, maka berdasar pada Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Tergugat khususnya yang terkait dengan permasalahan Gugatan yang Salah Sasaran dimana semestinya Gugatan terkait Sengketa Kepemilikan Lahan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Halaman 22 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

dimaksud, maka Pihak Tergugat dengan ini memohon kepda Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini agar dapat segera menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa “Gugatan Ini Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”. DALAM POKOK PERKARA A. Bahwa apa yang tercantum di uraian Dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan tertuang kembali seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara sebagai Jawaban dalam Perkara ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat. B. Mengenai Penerbitan Objek Sengketa Sebagai Bentuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bahwa penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/V/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Nuansacipta Coal Investment adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya pada Ketentuan Pasal 112 angka 4. Objek Gugatan ini diterbitkan oleh Walikota Samarinda tentunya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwasanya PT. Nuansacipta Coal Investment memang benar adalah Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara yang belum berakhir dan masih berlaku, sesuai dengan ini: 1. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/477/HK-KS/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW01.Bb009.07) kepada PT. Nuansacipta Coal Investment; Halaman 23 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/314/HK-KS/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang

Pemberian

Kuasa

Pertambangan

(KP)

Pengolahan

dan

Kuasa

Pertambangan (KP) Pemurnian Batubara kepada PT. Nuansacipta Coal Investment; 3. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/315/HK-KS/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara kepada PT. Nuansacipta Coal Investment. Sehingga dengan demikian maka semua Kuasa Pertambangan yang dipegang oleh PT. Nuansacipta Coal Investment selaku Pihak Pemegang Kuasa Pertambangan yang sah perlu disesuaikan bentuknya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal di atas. C. Dalil Gugatan Penggugat Adalah Dalil Yang Keliru Dan Tidak Benar Terhadap Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat khususnya yang terdapat pada uraian Posita Gugatan Angka 10, 11, dan 12 yang ada pada Halaman 8 dan 9 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa “Pihak Tergugat telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan Obyek Sengketa secara tidak prosedural dikarenakan Obyek Sengketa tersebut berada di atas tanah milik Penggugat” adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Hal ini disebabkan karena baik Undangundang (UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) maupun Peraturan Pemerintah (PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara) ternyata tidak melarang, bahkan membolehkan hal tersebut untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada bunyi Ketentuan Pasal 134 ayat (1) Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang masing-masing sekali lagi dikutip secara lengkap sebagai berikut: Pasal 134


(1) Hak atas WIUP, WPR atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 135 dal Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dan juga didasarkan pada Bunyi Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut: Pasal 100 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Halaman 25 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya Pembuat Peraturan Perundang-undangan (Kedua Aturan Hukum) tersebut ternyata sama sekali tidak melarang bahkan memperbolehkan Suatu IUP diterbitkan di atas suatu wilayah lahan yang Pemegang Hak Atas Tanah dari lahan tersebut berbeda pihaknya dengan Pihak Pemegang IUP tersebut. Selanjutnya jika memang benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa di atas Tanah Milik Penggugat adalah tidak prosedural dan bertentangan Ketentuan Pasal 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini saja yang harus dibatalkan, tetapi juga Ketentuan yang terdapat pada Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah dikutip di atas kiranya juga harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan tidak berlaku disaat yang bersamaan. Hal ini disebabkan karena IUP yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Pihak Tergugat tentu saja dengan berpatokan dan didasarkan pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas. Jika IUP sebagai produk hukum akhirnya saja bermasalah sehingga harus dibatalkan, maka tentunya produk awal sebagai dasar yang menyebabkan dibuatnya produk hukum akhir tersebut tentu juga harus dibatalkan. Namun karena Kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu ketentuan yang ada pada Undang-undang berada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Kewenangan untuk membatalkan suatu ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka tentu saja Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk itu maka patutlah jika gugatan ini dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Pemeriksa Perkara ini karena gugatan ini disusun berdasarkan pada dalil-dalil gugatan yang keliru dan tidak benar. D. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Final Halaman 26 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Bahwa jika menilik pada isi Ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kembali dikutip secara lengkap sebagai berikut: Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Dan jika berdasar pada Bunyi Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut: Pasal 100 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Objek Gugatan berupa IUP yang dipegang oleh PT. Nuansacipta Coal Investment pada dasarnya bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Final sehingga dapat digugat dalam Perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Halaman 27 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Sebab berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seseorang Pemegang IUP tidak serta merta dapat melakukan kegiatan penambangan di atas lahan yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya jika lahan tersebut ternyata dimiliki oleh orang lain. Untuk itu selain harus memegang IUP yang sah, suatu Pihak Pemegang IUP juga wajib untuk meminta izin atau membuat kesepakatan dengan Pihak Pemegang Hak Atas Tanah jika ia ingin melakukan kegiatan di atas tanah milik Pihak Lain tersebut. Oleh karena itu terkait dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa IUP yang dipegang oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (Objek Gugatan) bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Final karena apabila PT. Nuansacipta Coal Investment ingin melakukan kegiatan di atas tanah yang juga diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat jika memang terbukti secara hukum, maka PT. Nuansacipta Coal Investment masih harus melakukan tindakan atau perbuatan permohonan izin lainnya kepada Para Penggugat sebagai syaat final (terakhir) yang harus dipenuhi jika PT. Nuansacipta Coal Investment ingin melakukan kegiatan penambangan. Dengan demikian maka gugurlah dalil-dalil gugatan Para Penggugat itu sendiri khususnya yang terdapat pada Bagian Posita Gugatan Angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkret, Final dan Mengikat yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. E. Permohonan Putusan Sela Yang Tidak Berdasar Bahwa sejak dari uraian Eksepsi sampai dengan uraian Jawaban Dalam Pokok Perkara, Pihak Tergugat telah sampaikan berulang kali mengenai Ketentuan Hukum yang mengatur tentang prosedur apabila terjadi Pemegang IUP berbeda pihaknya dengan Pemegang Hak Atas Tanah dimana untuk Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin melakukan kegiatan maka Pemegang IUP tersebut wajib meminta dan mendapat pertujuan terlebih dahulu dari Pihak Pemegang Hak Atas Tanah. Begitu pula dengan Halaman 28 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Pihak Pemegang IUP Operasi Produksi yang ingin melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah atau membuat kesepakatan tertentu terlebih dahulu dengan Pihak Pemegang Hak Atas Tanah. Terkait sengketa yang terjadi antara Pihak Penggugat dengan PT Nuansacipta Coal Investment, maka permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam dalil Posita Gugatan uraian Angka 16 maupun Dalil Petitum Dalam Penundaan yang keduanya terdapat pada Halaman 10 Surat Gugatan, maka Pihak Tergugat memandang permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak tepat dan keliru. Sebab sebagaimana yang Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa ada atau tidak ada izin yang diberikan oleh Pihak Pemegang Hak Atas Tanah kepada Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatannya di atas tanah tersebut, maka IUP tersebut dianggap tetap sah sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun jika Pemegang Hak Atas Tanah merasa keberatan dan khawatir kerugiannya semakin lama akan semakin bertambah besar dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh seorang Pihak Pemegang IUP di atas tanah miliknya, maka Pihak Pemegang Hak Atas Tanah tersebut seharusnya menempuh Jalur Gugatan Keperdataan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk selanjutnya dimohon agar dilakukan penghentian sementara kegiatan penambangan tersebut melalui suatu permohonan provisi. Terkait masalah Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebenarnya juga telah mengatur tentang hal tersebut pada Ketentuan Pasal penghentian sementara hanya dengan alasan apabila terjadi: a. Keadaan Kahar; b. Keadaan yang Menghalangi;dan/atau c. Kondisi Daya Dukung Lingkungan.


Dengan demikian maka dari ketiga alasan yang disebut di atas tidak ada satu pun yang sama dengan alasan atau dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini. Untuk itu adalah wajar jika permohonan penundaan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut untuk ditolak. Berdasarkan Uraian-urain tersebut di atas, Pihak Tergugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang disampaikan dipersidangan tanggal 09 September 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----------------------A. Tentang Obyek Sengketa : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment. (Vide Bukti T.II Int-1). (SK Obyek Sengketa tersebut tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama PT. Nuansacipta Coal Investment, Atas Tanah di Halaman 30 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Kelurahan Handil Bhakti dan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur). B. Tentang Alasan Dan Dasar Gugatan Penggugat: Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah : 1. Menurut Penggugat tindakan Tergugat yang mengeluarkan SK Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment adalah tidak prosedural dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan tidak sah karena diterbitkan di atas tanah milik Penggugat.(Vide butir 11 halaman 8-9 Surat Gugatan); 2. Menurut Penggugat, diterbitkannya SK Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HKKS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12, 13, 14 dan Pasal 15 Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1961

tentang

Pokok-Pokok

Agraria,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2 a) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama : Azas Kecermatan, Azas Keterbukaan dan Azas Kepastian Hukum hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2 b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.(Vide butir12 halaman 9 Surat Gugatan).


Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat, selengkapnya adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI I.

EKSEPSI I Alasan Penolakan Pertama (I) PENGGUGAT

(PERKUMPULAN

KELOMPOK

TANI

KUMPULAN

PEHUMAAN PENYIRAPAN PEMBALOKAN DI SUMUR BATU (KPPPSB)) BUKAN SUATU BADAN HUKUM ATAUPUN ORANG PERORANGAN/ INDIVIDU DAN OLEH KARENANYA MENURUT PASAL 53 (1)UNDANGUNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JO PASAL 1 (4) JO PENJELASAN I UMUM ANGKA I UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA. I. 1. Bahwa apabila dibaca halaman 1 dan 2 dari Surat Gugatan jelas tertulis bahwa yang bertindak sebagai PenggugatBUKANLAH SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM PERDATA ATAUPUN ORANG PERORANGAN/ INDIVIDU melainkan

suatu

perkumpulan

kelompok

tani

yang

bernama

(PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KUMPULAN PEHUMAAN PENYIRAPAN PEMBALOKAN DI SUMUR BATU (KPPPSB)) yang didirikan dengan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumahaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu, No. 28 tanggal 06 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda, yang dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat Halaman 32 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

(Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur

Batu

(KPPPSB))

DIWAKILI

OLEH

12

(DUA

BELAS)

PENGURUSNYA yaitu : - Resmi Ms Basar (dalam kapasitasnya sebagai KETUA KPPPSB). - Sunandarruddin Rs. B (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL KETUA KPPPSB). - Sofian Jafar alias Sofian (dalam kapasitasnya sebagai SEKRETARIS KPPPSB). - Dedi Sugiantoro (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL SEKRETARIS KPPPSB). - Manawaroh alias Monnawarroh Dewi Susanti(dalam kapasitasnya sebagai BENDAHARA KPPPSB). - Indra Sukma Yudha Mahkota Sari (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL BENDAHARA KPPPSB). - Asmiri (dalam kapasitasnya sebagai PENASEHAT KPPPSB). - Asmuni (dalam kapasitasnya sebagai PENASEHAT KPPPSB). - Aidan Noor (dalam kapasitasnya sebagai bagai Anggota KPPPSB). - Jumroni, S.Ag alias Jumrani (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). - Surianti (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). - N.S. Panjaitan, BSc (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). yang dihalaman 2 dari surat gugatan disebutkan bertindak “berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu, No. 28 tanggal 06 Desember 2005”. Kata “Penggugat” juga hanya menunjuk kepada satu pihak Penggugat yaitu “Perkumpulan tersebut” atau surat gugatan tidak memakai kata Para Penggugat


yang 12 (dua belas) orang yaitu 8 orang pengurus dan 4 orang merupakan anggota KPPPSB. I. 2. Bahwa jelas dari uraian surat gugatan tanggal 24 Juni 2014 yang menjadi Penggugat adalah suatu PERKUMPULAN yang BUKAN ORANG PERORANGAN DAN BUKAN BADAN HUKUM KOPERASI dan BUKAN BADAN HUKUM YAYASAN oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. I. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) jo. Penjelasan I Umum angka 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarahanya memberikan hak kepada ORANG atau BADAN HUKUM yang

merasa kepentingannya

dirugikan dengan dikeluarkannya suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, sebagaimana dikutip sebagai berikut : Pasal 1 ayat (4) “Pasal 1 1. ... 2. ... 3. ... 4.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara ORANG atau BADAN HUKUM perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Penjelasan I Umum angka 1 “Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar HAK ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA.” Pasal 53 ayat (1) “Pasal 53 (1)

ORANG

ATAU

BADAN

HUKUM

PERDATA

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) ...”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) ”Sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai OBJEK HUKUM saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usah Negara.” I. 4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)) TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN dalam Pasal 1 ayat (4) jo. Penjelasan I Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Halaman 35 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat BUKAN ORANG DAN BUKAN BADAN HUKUM PERDATAseperti koperasi atau yayasan karena Penggugat adalah KELOMPOK TANI (Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)) I. 5. Bahwa berdasarkan artikel di www.legalbanking.wordpress.comtanggal 9 Febuari 2014 (Vide Bukti T.II Int-2.a)dikatakan bahwa perkumpulan bukan merupakan badan hukum yang pada intinya diringkas sebagai berikut. Bahwa salah satu syarat badan hukum adalah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Pemerintah sedangkan anggaran dasar perkumpulan tidak berbadan hukum tidak memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Bahwa perkumpulan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Kepentingan bersama 2. Kehendak bersama 3. Tujuan bersama 4. Kerjasama Dalam prakteknya dikenal macam-macam bentuk perkumpulan antara lain kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, asosiasi dan persatuan. Bahwa macam-macam perkumpulan tersebut tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya karena dalam perkumpulan tertsebut dikenal adanya pemitraan dan kemitraan. Pemitraan atau dikenal juga dengan “Partnership” dimana hubungan hukum para pihak adalah setara. Di Indonesia pemitraan dikenal dengan persekutuan (maatschap). Halaman 36 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan dari pemerintah. I. 6. Bahwa menurut Achmad Ichsan, S.H dalam bukunya Hukum Dagang Cetakan Keempat yang diterbitkan oleh PT. Pradnya Paramita, Jakarta tanggal 8 September 1986 pada halaman 98-100 disebutkan bahwa : (Vide Bukti T.II Int-2.b) - Bahwa bentuk-bentuk kerjasama terjadi karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, maka berdasarkan tujuan ini maka diadakan penggolongan dalam bentuk kerja sama sebagai berikut : a.

yang bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan yang kini dapat dijumpai dalam bentuk organisasi dengan sebutan :

b.

1.

Maatschap

2.

Firma

3.

Firma Komanditer

4.

Perseroan Terbatas

5.

Rederij

yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kebendaan bagi para pesertanya yang kini dapat dijumpai dalam bentuk organisasi dengan sebutan: 1.

Koperasi

2.

Maskapai

3.

Zedelijke lichamen adalah pekumpulan baik dalam arti sempit maupun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 KUHPerdata.

- Ditinjau dari struktur hukumnya bentuk-bentuk kesatuan kerjasama dapat digolongkan dalam : 

Yang merupakan badan hukum



Yang tidak merupakan badan hukum Halaman 37 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Maka yang sama sekali dianggap bukan badan hukum adalah bentuk persekutuan kemasyarakatan yang mengadakan usaha kerjasama dengan sebutan Maatschap. I. 7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan PenggugatTIDAK DAPAT DITERIMA (N.O) karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan.

II.

EKSEPSI II Alasan Penolakan Kedua (II) GUGATAN

PENGGUGAT

HARUS

DINYATAKAN

TIDAK

DAPAT

DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 HARI. II.1. Bahwa gugatan Penggugat

telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan

puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputuasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Halaman 38 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

II.2. Bahwa selanjutnya dalam Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan MENGETAHUI ADANYA keputusan tersebut. II.3. Dengan demikian dari isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung :  Sejak SAAT diterimanya Putusan TUN Atau  Sejak DIUMUMKANNYA Keputusan TUN Atau  Sejak DIKETAHUI adanya Putusan TUN ATAU  SEJAK MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN II.4. Bahwa

Penggugat

SUDAH

MERASA

KEPENTINGANNYAA

DIRUGIKAN DANSUDAH MENGETAHUI bahwa Tergugat

telah

mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HKKS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Halaman 39 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment (Vide Bukti T.II Int1) yaitu terbukti bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirim surat kepada Direktur PT. Nuansacipta Coal Investment yaitu : (i) surat tanggal 7 Maret 2012 (Vide Bukti T.II Int-3) dan telah diterima oleh James W.K pada tanggal 8 Maret 2012, (ii) surat tanggal 12 Maret 2012 (Vide Bukti T.II Int-4) dan telah diterima oleh James W.K pada tanggal 22 Maret 2012; surat tanggal 27 November 2013, Perihal : Laporan Penyerobotan yang ditulis oleh Kasturi yang ditujukan untuk Ketua Kelompok Tani Kumpulan Pahumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) (Vide Bukti T.II Int-5); surat dari Penggugat kepada Bapak Kapolres Kota Samarinda tanggal 2 Desember 2013 (Vide Bukti T.II Int-6) yang pada intinya Penggugat telah mengetahui diatas lahan Objek Sengketa tersebut telah dilakukan kegiatan penggelupasan lahan dan penambangan yang dilakukan oleh PT.Nuansacipta Coal Investment (Tergugat

II

Intervensi).

Hal

ini

membuktikan

PenggugatTELAH

MENGETAHUI kalau di atas tanah yang diakui sebagai miliknya telah terbit Keputusan TUNyaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment (Vide Bukti T.II Int-1) yang pada intinya memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investmen, SEDANGKAN GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014. II.5. Bukti-bukti bahwa gugatan Penggugat telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) Halaman 40 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) a.

Tanggal 7 Maret 2012 Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Direktur PT. Nuansacipta Coal Investment pada tanggal 7 Maret 2012 yang pada intinya bahwa Penggugat telah mengetahui adanya kegiatan pengelupasan lahan yang dilakukan oleh PT Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi). Hal ini membuktikan bahwa tanggal 7 Maret 2012 Penggugattelah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui kalau di atas tanah yang diakui sebagai miliknya telah terbit Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan dicatatkan diregister kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Juli 2014. Sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) yang dihitung oleh Penggugat sejak diterimanya surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor: B/2019.2/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ADALAH TIDAK BENAR. Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 7 Maret

2012 Penggugat telah

mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Halaman 41 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Samarinda

Nomor

:

545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Objek Sengketa)

yang dikutip

sebagai berikut (Vide Bukti T.II Int-3): “Nomor

: 015/SKU-KPPPSB/III/2012

Lamp: Prihal

: Mindak lanjuti surat kami Tentang ganti rugi lahan di Handil Bakti

Kepada Yth; Direktur PT. N.C.I DiSAMARINDA

Dengan hormat, Menindak lanjuti surat kami terdahulu tertanggal 4 Mei 2009, No. 01/SKU-KPPPSB/V/2009 Prihal :Menghentikan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Handil Baktik milik kami kumpulan Pehuman Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan dan kami saksikan bahwa lokasi kami tersebut telah dilakukan pengupasan lahan oleh pihak PT. N.C.I., melalui surat ini kami minta kepada Pihak PT. N.C.I. dapat menerima kami untuk duduk satu meja membicarakan secara lebih lanjut dan kami akan memperlihatkan surat-surat bukti tambahan atas penguasaan lahan kami dimaksut.


Demikian surat ini kami buat dan sampaikan kepada pihak Bapak (PT. N.C.I.). Sambil menunggu jawaban dan tanggapan dari pihak Bapak sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 7 Maret 2012 Pengurus KPPPSB, ttd AWANG RESMI MS. BASAR Ketua.” Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 7 Maret 2012merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Objek Sengketa)(Vide Bukti T.II Int-1). DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O). b.

Tanggal 12 Maret 2012 : Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Direktur PT. Nuansacipta Coal Investment pada tanggal 12 Maret 2012 yang pada intinya bahwa Penggugat telah mengetahui adanya kegiatan pengelupasan lahan yang dilakukan oleh PT Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi). Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui kalau di atas tanah yang diakui sebagai miliknya telah terbit Surat Keputusan Halaman 43 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan dicatatkan di register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Juli 2014. Sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) yang dihitung oleh Penggugat sejak diterimanya surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor : B/2019.2/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ADALAH TIDAK BENAR. Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HKKS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investmentyang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti T.II Int-4): “Nomor

: 017/SKU-KPPPSB/III/2012

Lamp.

: 1 satu (berkas)

Prihal

: Minta Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi lahan kami di Kel. Handil Bhakti

Kepada Yth; Direktur PT. N.C.I. DiSAMARINDA Halaman 44 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Dengan hormat, Menindak lanjuti surat kami terdahulu tertangal 7 Maret 2012, No. 01/SKU-KPPPSB/III/2012 prihal : Minta Pertanggungjawaban dan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Handil Baktik milik Resmi

Ms.

Basar

Pengurus

Kumpulan

Pehumaan

Penyiaran

Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan dan kami saksikan bahwa dilokasi kami tersebut telah dilakukan pengupasan lahan oleh pihak PT. N.C.I., melalui surat ini kami meminta kepada pihak PT. N.C.I. dapat menerima kami untuk duduk satu meja membicarakan secara lebih lanjut dan bersama surat ini kami lampirkan surat-surat bukti kepemilikan lahan kami dimaksut: 1.

Daftar Titik Koordinat dan sket lahan.

2.

Surat

Keterangan

Kepemilikan

Tanah

Perwatasan

No.

04.0/HB/1976. An. Resmi Bin Matsait 3.

Surat Ketua Majelis Tata Nilai Adat Keraton kutai kartanegara Surat Keterangan No. 01/KMTN-AKKK-IM/2003.

4.

Surat Pernyataan Penyaksian Tanah Perwatasan; Mantan Kepala Kampung Handil Bakti

5.

Surat Pernyataan bersama Pembentukan Kelompok KPPPSB. Tanggal 25 Agustus 1976

6.

Daftar nama Anggota Kelompok Tani, serta daftar Tanaman tumbuh yang ada diatasnya.

7.

Salinan Akta Notaris Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu.SK. MENKEH R.I.

Nomor

:

C-83.HT.03.01

Th.1992.

SK.

MENNEG

AGRARIA/KEPALA BPN Nomor : 63-XI-1993 tanggal, 24 Juli 1993. Halaman 45 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

8.

Salinan Surat ijin pemanpaatan kayu hasil hutan rakyat dilahan RESMI MS. BASAR

9.

Surat Berita Acara hasil Pemeriksaan Rencana Pemanenan Kayu Segon oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tgl, Oktober 2005. Dan beberapa copy surat tugas.

10. Foto dokumentasi pemeriksaan dan penentuan batas wilayah kelompok Tani Bantuas dan Handil Bakti bersama Lurah Handil Bakti Bapak Mansuri. Demikian surat ini kami buat dan sampaikan kepada pihak Bapak (PT. N.C.I.). Kami menunggu jawaban dan tanggapan dari pihak Bapak secepatnya, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih. Samarinda, 12 Maret 2012 Pemilik/Pengurus KPPPSB, ttd AWANG RESMI MS. BASAR Ketua.”

Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2012telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Objek Sengketa)(Vide Bukti T.II Int-1). DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEHINGGA


GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O). c.

Tanggal 27 November 2013 Bahwa Kasturitelah mengirimkan surat Perihal LaporanPenyerobotan kepada Ketua Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) pada tanggal 27 November 2013 yang pada intinya bahwa Penggugat telah menutup jalan yang dibuat oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi) untuk pengambilan tambang batu bara. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui kalau di atas tanah yang diakui sebagai miliknya telah terbit Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor

:

545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan dicatatkan di register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Juli 2014. Sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) yang dihitung oleh Penggugat sejak diterimanya surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor : B/2019.2/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ADALAH TIDAK BENAR. Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 27 November 2013 Penggugat TELAH MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN DAN telah mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni Halaman 47 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investmentyang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti T.II Int-5): “Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

: Laporan Penyerobotan

PENGERUSAKAN

POHON

TANAMAN

BUAH-BUAHAN

PERKEBUNAN KAYU AKASIA MILIK KPPPSB OLEH PT. NCI SAMARINDA

DAN

MELAKUKAN

PELANGGARAN

ADAT

ISTIADAT, KESUKUAN DAYAK KUTAI BANJAR KALIMANTAN.

Kepada Yth, Bapak Ketua Kelompok Tani KumpulanPahumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) Di – Samarinda

Dengan hormat, Bersama surat ini, saya sampaikan laporan kepada bapak bahwa hari sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 10.30 WITA. Terjadi Kasus Penutupan Jalan yang dibuat oleh PT. NCI untuk pengambilan tambang batu bara.

PT. NCI melakukan perbuatan, merusak pohon tanaman buah-buahan dan perkebunan kayu Akasia milik KPPPSB, merusak lokasi tanah perbatasan warisan secara hukum adat.


PT. NCI banyak sekali melakukan perbuatan tanpa seizin kepada yang berhak dan melakukan pelanggaran adat istiadat kesukuan Dayak, Kutai, Banjar, Kalimantan sebagai mana perihal tersebut diatas. Hal tersebut diatas, pada hari senin tanggal 25 November 2013 sudah ditangani oleh bapak Camat, Kecamatan Palaran. Tetapi belum ada penyelesaiannya.

Dengan

ini

mohon

kiranya

kepada

bapak

Pemerintahan Indonesia, terkait dapat mengambil kebijakan maupun secara Hukum. Demikian laporan saya ini, atas bantuan dan perhatianya saya ucapkan, Terima kasih. Samarinda, 27 November 2013 Hormat Saya Ttd Kasturi”

Fakta tersebut MEMBUKTIKAN bahwa Penggugat pada tanggal 27 November 2013TELAH MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN DAN telah mengetahui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment (Objek Sengketa) (Vide Bukti T.II Int-1). DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90

(SEMBILAN

PULUH)

HARI

SEHINGGA

GUGATAN

PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O). Halaman 49 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

d. Tanggal 2 Desember 2013 Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Bapak Kapolres Kota Samarinda pada tanggal 2 Desember 2013 yang pada intinya bahwa Penggugat telah mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi). Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui kalau di atas tanah yang diakui sebagai miliknya telah terbit Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan dicatatkan di register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Juli 2014. Sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) yang dihitung oleh Penggugat sejak diterimanya surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor: B/2019.2/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ADALAH TIDAK BENAR. Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investmentyang dikutip sebagai berikut(Vide Bukti T.II Int-6):


“Nomor

:04/SL/KPPPSB/SM/XII/2013Samarinda, 02 Desember 2013

Lampiran : 1 BerkasKepada YTh. Perihal: Laporan Kasus Penyerobotan Pengerusakan Hutan Perkebunan KPPPSB di Kelurahan

Bapak KapolresKota Samarinda di SAMARINDA

Handil Bhakti Kec. Palaran Pemkot Samarinda oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI)

Dengan hormat, Berdasarkan surat laporan dari anggota KPPPSB yang betugas tertanggal 27 Nopember 2013 tentang perihal diatas, yang telah kami terima, maka kami selaku pengurus KPPPSB telah mengambil sikap dalam hal untuk mempertahankan, menjaga hak milik dengan cara kami sendiri. Dan perlu diketahui bahwa PT. NCI tersebut telah kami peringatkan melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali bahkan telah dimediasi oleh pihak Kecamatan dalam hal bernegosiasi dengan pihak kami, namun sampai saat ini masih belum ada respon positif dari pihak PT. NCI, dan sedangkan kegiatan penambangan telah lama dilaksanakan dan tetap berlangsung hingga sekarang. Dan perlu diketahui pula bahwa kami selaku KPPPSB pada saat ini telah mengambil sikap tegas untuk mempertahankan dan menjaga nama baik milik kami dengan cara ini kami sendiri karena upaya kami ingin mencari solusi dengan cara damai tidak membuahkan hasil. Dengan demikian maka saat ini kami telah melakukan penutupan jalan tambang PT. NCI tepatnya mulai pada hari sabtu 23 November 2013 hingga sekarang. Sesuai kasus diatas maka dengan ini kami dari KPPPSB melalui surat ini menyampaikan laporan sekaligus bersifat pengaduan kepada Yth. Halaman 51 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Bapak Kapolres Kota Samarinda dengan harapan agar kiranya Bapak Kapolres Kota Samarinda berkenan untuk mencarikan solusi penyelesaian dengan cara damai. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak Kapolres Kota Samarinda Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pengurus KPPPSB ttd RESMI MS BASAR Ketua”

Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013 TELAH

MERASA

KEPENTINGANNYA

DIRUGIKAN

DANtelah

mengetahui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HKKS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Objek Sengketa)(Vide Bukti T.II Int-1). DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O). II.6. Bahwa pada tanggal 12 September 2012 telah diadakan pertemuan di kantor Kecamatan Palaran dimana dalam pertemuan tersebut pejabat kantor Kecamatan telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Halaman 52 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment. (Vide Bukti T.II Int1). DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 1 JULI 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O) II.7. Bahwa dengan demikian, TIDAK BENAR dalil Penggugat pada halaman 4 Surat Gugatan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yang pada intinya menyatakan

bahwa

Surat

545/293/HK-KS/VI/2010

Keputusan Tentang

Walikota

Persetujuan

Samarinda

Nomor

Penyesuaian

:

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1)baru diketahui Penggugat pada tanggal 12 Mei 2014 melalui surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda Nomor : B/2019.2/V/2014 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan sebab: II.8. Pada kenyataannya berdasarkan Surat-surat Penggugat (Vide Bukti T.II Int-3 s.d T.II Int-6)Penggugat telah mengetahui bahwa atas lahan Objek Sengketa telah dilakukan pengelupasan lahan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan penambangan sampai pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 Halaman 53 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1). II.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seharusnya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal pada tanggal 7 Maret 2012 atau pada tanggal 12 Maret 2012 atau pada tanggal 27 November 2013 atau setidaktidaknya pada tanggal 2 Desember 2013 (Vide Bukti T.II Int-3 sampai dengan Vide Bukti T.II Int-6). Oleh karenanya, Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2014 TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEBILAN PULUH) HARI sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O). II.10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993(Vide Bukti T.II Int-7.a), Nomor :41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 (Vide Bukti T.II Int7.b)dan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 (Vide Bukti T.II Int7.c), yang memuat kaedah hukum sebagai berikut: “...Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut...” II.11. Demikian juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 8 Januari 2013 (Vide Bukti T.II Int-7.d)yang pada pokoknya mentaati ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari

terhitung

sejak

mengetahui

adanya

keputusan

yang

merugikan

kepentingannya tersebut sebagaimana dikutip dalam halaman 114, 118, dan 119 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai berikut: Halaman 114: Halaman 54 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

“---Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut.---“ Halaman 118 paragraf 2: “---Menimbang, bahwa selanjutnya apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Februari 2012 atau tanggal 24 Februari 2012 atau tanggal 27 Maret 2012, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Juli 2012 adalah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa adalah


beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima;---“ Halaman 119 paragraf 1 dan 2: “---Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa I telah dinyatakan tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai salah satu syarat formal gugatan, maka terhadap obyek sengketa II, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;---“ DALAM POKOK PERKARA ---Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);---“ II.12. Bahwa syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah bersifat mutlak sebagai syarat formal Surat Gugatan TUN sebagaimana dikutip tulisan dari Wicipto Setiadi, S.H., M.H dalam bukunya berjudul “HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA” suatu perbandingan (halaman 173 penerbit PT Raja Grafindo Persada) (Vide Bukti T.II Int-7.e)yang dikutip sebagai berikut : “...Tenggang waktu 90 hari, memang sengaja dibuat oleh pembuat undangundang demi kepentingan umum dan kepastian hukum jalannya roda pemerintahan. Jadi, keberadaan Peradilan TUN ini memang ditujukan ke hari depan pelaksanaan pemerintahan. Sebab, jika tidak, malah akan terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat, yang justru akan menjurus ke arah chaos, karena segala macam keputusan TUN di masamasa yang lampau yang mengandung cacad hukum akan dapat diganggu gugat kembali kendati keputusan tersebut telah tertanam dengan mapan dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi Peradilan TUN justru akan Halaman 56 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

menjurus ke arah penyebab ketidaktenangan dan ketidakpastian hukum di dalam kehidupan masyarakat...” Lebih lanjut Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “PERADILAN TATA USAHA NEGARA” buku II menulis pada halaman 55 (Vide Bukti T.II Int7.f) dikutib sebagai berikut : “...Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualiannya : artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan Badan atau Jabatan TUN yang akan digugat. Hal itu berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan yang diajukan terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan administratif yang bersifat preventif maupun represif serta terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka upaya keberatan atau banding administratif. Jadi apabila yang hendak digugat itu keputusan TUN dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN yang menangani/memutus upaya administratif yang bersangkutan. Sedang apabila tidak terbuka satu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari tersebut sudah dapat dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN semula. Ketentuan pasal 48 itu merupakan ketentuan yang imperatif sifatnya. Artinya, kalau yang tersedia itu dua macam prosedur (prosedur keberatan maupun prosedur banding administratif) maka kedua macam prosedur itu harus ditempuh lebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan ke PERATUN. Mungkin sekali dalam peraturan dasarnya hanya tersedia satu macam prosedur (prosedur keberatan atau prosedur banding administratif saja),


maka setelah prosedur yang tersedia itu ditempuh barulah Penggugat dapat mengajukannya ke PERATUN. Sekarang persoalannya adalah : dalam konkretonya mulai saat kapan tenggang waktu 90 hari itu harus dihitung? Mengenai hal ini kita perlu menjabarkan pengertian “diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang hendak digugat”. Mengenai masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi kedalam suatu proses yang sedang berjalan), maka ketentuan-ketentuan mengenai tenggang untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya. Artinya : karena pihak ketiga itu bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan TUN yang bersangkutan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus ia ikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju. Dalam SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 tersebut diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagi pihak ketiga (bukan si alamat yang dituju) sebagai berikut : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”. Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga Halaman 58 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peratun ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipinya UU lebih

mementingkan

stabilitas

pemerintahan

daripada

kepentingan

seseorang...” Indroharto, S.H lebih lanjut menulis tentang Penggugat yang tidak jujur tentang 90 (sembilan puluh) hari dikutib sebagai berikut : “...Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudahmapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk diganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur: formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut : mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat. Dalam hal-hal yang demikian pada prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Halaman 59 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Peradilan Perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut...”

II.13. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan

Gugatan

PenggugatTIDAK

DAPAT

DITERIMA

(N.O)

KARENA DALUARSA. III.

EKSEPSI III Alasan Penolakan Ketiga (III) PASAL

53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA

USAHA

NEGARA

MENGATUR

“LARANGAN

UNTUK

MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA BAGI PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI “KEPENTINGAN” YANG DIRUGIKAN. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DAN TIDAK PUNYA LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT SENDIRI MEMBUAT PENGAKUAN SEPIHAK DALAM SURAT GUGATAN BAHWA YANG MENGAKU SEBAGAI PENERIMA HIBAH ADALAH INDIVIDU PERORANGAN AKAN TETAPI SEBALIKNYA GUGATAN

INI

DIAJUKAN

OLEH

YANG

BUKAN

INDIVIDU

/

PERORANGAN MELAINKAN GUGATAN DIAJUKAN OLEH SUATU PERKUMPULAN DAN DI DALAM SURAT GUGATAN TIDAK DIURAIKAN APA DASAR PERALIHAN HAK DARI INDIVIDU / PERORANGAN (YANG MENGAKU SEBAGAI PENERIMA HIBAH) SEHINGGA SECARA TIBATIBA DI DALAM SURAT GUGATAN SEOLAH-OLAH PERKUMPULAN (KELOMPOK

TANI

KUMPULAN

PEHUMAAN

PENYIRAPAN

PEMBALOKAN DI SUMUR BATU (KPPPSB)) MENGAKU SEOLAH-OLAH YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT. Halaman 60 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Perihal harus ada kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara telah diputus dalam berbagai Yurisprudensi seperti dikutip sebagai berikut : -

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103/G/2013/PTUN-JKT tanggal 2 Desember 2013 (Vide Bukti T.II Int-8.a) dipertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 209 s/d 210 dikutip sebagai berikut “Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut diatas, majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum sehingga berkualitas untuk menggugat dalam sengketa a quo. (vide : eksepsi Tergugat I huruf D, Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2); Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang”;

Penjelasan pasal 53 tersebut : “........ hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata Usaha Negara yang dapat menggugat keputusan tersebut.” Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya kedua keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo, untuk kemudian ditentukan mengenai dapat tidaknya ia menggugat kedua obyek sengketa tersebut ?;”


-

Selanjutnya dikutip pertimbangan Majelis Hakim dihalaman 216 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103/G/2013/PTUN-JKT tanggal 2 Desember 2013 (Vide Bukti T.II Int-8.b) dikutip sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, oleh karena terbukti tidak terdapat hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya kedua Obyek Sengketa adalah tidak merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki kualitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Nomor : 11/HGU/BPN RI/2012, tanggal 23 April 2012 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 96/LT, tanggal 26 April 2012, atas nama PT. Gula Putih Mataram yang diterbitkan atas tanah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas atau kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dan Sertifikat tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dalam sengketa a quo adalah beralasan hukum untuk diterima;”

-

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah dikuatkan di tingkat Banding oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 38/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014 (Vide Bukti T.II Int-8.c) yang dalam halaman 12-13 dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara (Banding) sebagai berikut : “10. Bahwa kepentingan menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada suatu pretensi adanya kepentingan hukum. Tidak Halaman 62 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

ada perlindungan hukum yang dapat dituntut dengan cara berproses (mengajukan gugatan) di Peradilan Tata Usaha Negara jika kepentingan yang diperjuangkannya tidak dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu dengan berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha dan masa mengajukan perpanjangan maupun pembaharuan hak atas nama Penggugat / Pembanding yang diatur dalam peraturan perundangan (Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah) maka berakhir pula kepentingan umum Hukum Penggugat / Pembanding untuk mengajukan gugatan dengan dalih sebagai pihak yang mendapat prioritas hak atas tanah aquo. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku pemeriksa pada tingkat banding sengketa ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Penggugat / Pembanding tidak berkepentingan mengajukan gugatan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup alasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak diterima, maka dalil-dalil keberatan Penggugat / Pembanding yang dimuat dalam Memori Bandingnya khususnya yang menyangkut pokok perkara dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan banding ini;” III.1. BUKTI

PERTAMA

(I)

BAHWA

PENGGUGAT

ADALAH

PERKUMPULAN (BUKAN PERORANGAN). SEDANGKAN NAMA “PERKUMPULAN (KPPPSB)” TIDAK DISEBUT DI DALAM SURAT GUGATAN A QUO SEBAGAI PENERIMA HIBAH ATAU SEBAGAI PENERIMA INBRENG (PEMASUKAN) HARTA TANAH, SEHINGGA PERKUMPULAN (KPPPSB) TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN Halaman 63 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO. Bahwa apabila dibaca isi surat gugatan halaman 1 dan 2 yang menjadi Penggugat adalah perkumpulan sebagaimana juga dipertegas halaman 5 butir 3 surat gugatan yang dikutip sebagai berikut : “ Penggugat

adalah

Pengurus

Kelompok

Tani

dari

Perkumpulan

Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB), Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Anggota ± 100 Orang, diatas Lahan seluas 50 Ha, yang berlokasi di Sumur Batu, Rt. 3, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.” III.2. BUKTI

KEDUA

(II)

BAHWA

PENGGUGAT

ADALAH

PERKUMPULAN (BUKAN PERORANGAN). SEDANGKAN NAMA “PERKUMPULAN (KPPPSB)” TIDAK DISEBUT DI DALAM SURAT GUGATAN A QUO SEBAGAI PENERIMA HIBAH ATAU SEBAGAI PENERIMA INBRENG (PEMASUKAN) HARTA TANAH, SEHINGGA PERKUMPULAN (KPPPSB) TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO. Bahwa halaman 1 dan 2 dari surat gugatan jelas tertulis bahwa yang gugatan yang diajukan oleh suatu perkumpulan kelompok tani yang bernama (PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KUMPULAN PEHUMAAN PENYIRAPAN PEMBALOKAN DI SUMUR BATU (KPPPSB)) yang didirikan dengan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu, No. 28 tanggal 06 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda, yang dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Halaman 64 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Sumur Batu (KPPPSB)) DIWAKILI OLEH 12 (DUA BELAS) ORANG yaitu 8 orang pengurus dan 4 orang anggota : - Resmi Ms Basar (dalam kapasitasnya sebagai KETUA KPPPSB). - Sunandarruddin Rs. B (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL KETUA KPPPSB). - Sofian Jafar alias Sofian (dalam kapasitasnya sebagai SEKRETARIS KPPPSB). - Dedi Sugiantoro (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL SEKRETARIS KPPPSB). - Manawaroh alias Monnawarroh Dewi Susanti(dalam kapasitasnya sebagai BENDAHARA KPPPSB). - Indra Sukma Yudha Mahkota Sari (dalam kapasitasnya sebagai WAKIL BENDAHARA KPPPSB). - Asmiri (dalam kapasitasnya sebagai PENASEHAT KPPPSB). - Asmuni (dalam kapasitasnya sebagai PENASEHAT KPPPSB). - Aidan Noor (dalam kapasitasnya sebagai bagai Anggota KPPPSB). - Jumroni, S.Ag alias Jumrani (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). - Surianti (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). - N.S. Panjaitan, BSc (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPPSB). III.3. BUKTI

KETIGA

(III)

BAHWA

PENGGUGAT

ADALAH

PERKUMPULAN (BUKAN PERORANGAN). SEDANGKAN NAMA “PERKUMPULAN (KPPPSB)” TIDAK DISEBUT DI DALAM SURAT GUGATAN A QUO SEBAGAI PENERIMA HIBAH ATAU SEBAGAI PENERIMA INBRENG (PEMASUKAN) HARTA TANAH, SEHINGGA PERKUMPULAN (KPPPSB) TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO. Halaman 65 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Bahwa halaman 2 paragraf 2 dari surat kuasa tanggal 24 Juni 2014

dari

Penggugat kepada kuasa hukumnya dalam perkara a quo, jelas terlihat Penggugat adalah perkumpulan (bukan badan hukum) seperti dikutip sebagai berikut : “ Bersadarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan

Sumur Batu, No. 28 tanggal 06

Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris PPAT Ahmad Dahlan, S.H., Notaris Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;” Dari kutipan tersebut diatas jelas disebutkan bahwa pemberi kuasa adalah suatu perkumpulan yang didirikan dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 06 Desember 2005. Bahwa dalam surat kuasa tanggal 24 Juni 2014 tersebut juga tertulis bahwa orang-orang yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai pengurus perkumpulan seperti dilihat halaman 1 & 2 surat gugatan yang dikutip sebagai berikut : -

RESMI

MS.

BASAR,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Swasta/Ketua Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). -

SUNANDARRUDDIN RS.B, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/Wakil Ketua Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB).

-

SOFIAN JAFAR, Alias SOFIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Sekretaris Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB).

-

DEDI

SUGIANTORO,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Swasta/Wakil Sekretaris Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). Halaman 66 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

MUNAWAROH,

Alias

MONNAWARROH

DEWI

SUSANTI,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/Bendahara Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). -

INDRA

SUKMA

YUDHA

MAHKOTA

SARI,

Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta/Wakil Bendahara Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). -

ASMIRI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Swasta/Penasehat

Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). -

ASMUNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/Penasehat Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB).

-

AIDAN NOOR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/Anggota Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB).

-

JUMRONI,

S.Ag,

Alias

JUMRANI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Swasta/Anggota Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). -

SURIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/Anggota Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB).

-

N.S.

PANJAITAN,

BSc,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Swasta/Anggota Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). Bukti lain halaman 3 surat kuasa jelas dicantumkan stempel/ cap Perkumpulan (Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas pemberi kuasa dalam perkara a quo adalah Kumpulan Pehumaan, Penyirapan, Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). III.4. Bahwa butir ke 4 surat gugatan membuat pengakuan sepihak dengan menunjuk surat-surat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan akan tetapi seluruh alas hak tersebut HANYA MENUNJUK KEPADA NAMA INDIVIDU

/

PERORANGAN

DAN

SAMA

SEKALI

TIDAK


MENYEBUTKAN NAMA PERKUMPULAN, seperti terlihat dalam butir 4.1 sampai dengan 4.8 surat gugatan yaitu : a. ANGKA 4.1 DARI SURAT GUGATAN menunjuk alas hak SURAT PENGOELOE HIBAH Nomor: 08/KKKN/1902 tanggal 9-7-1902 akan tetapi

di

Surat

Pengoeloe

Hibahtersebut

sama

sekali

tidak

menyebutkannama PERKUMPULAN (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Juga di dalam surat gugatan apa bukti dari pemberi hibah sekiranya pun benar penerima hibah adalah oknum perorangan di tahun 1902, maka ditahun 2014 (saat gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan) sudah meninggal semuanya dan di dalam surat gugatan tidak ada diuraikan apakah ada fatwa waris dari oknum penerima hibah ke perkumpulan (Penggugat) b. ANGKA 4.2 DARI SURAT GUGATAN menunjuk alas hak Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya yang dibuat oleh Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar tanggal 10 Januari 1975, akan tetapi di Surat Pernyataan tersebut sama sekali TIDAK MENYEBUTKAN NAMAPERKUMPULAN (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. c. ANGKA 4.3 DARI SURAT GUGATAN menunjuk kepada Surat Keterangan Pembaharuan Hak Milik Tanah Perwatasan yang dibuat diterbitkan oleh Kepala Kampung Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor : 04.0/HB/1976, pada tanggal 18 Juni 1976 atas nama Resmi Basar bin Matsaid akan tetapi di Surat Keterangan tersebut SAMA Halaman 68 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

SEKALI

TIDAK

MENYEBUTKAN

NAMAPERKUMPULAN

(Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. d. ANGKA 4.4 DARI SURAT GUGATAN menunjuk alas hak Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya yang dibuat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar tanggal 5 Juni 1977 akan tetapi Surat Pernyataan tersebut sama SEKALI

TIDAK

MENYEBUTKAN

NAMAPERKUMPULAN

(Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. e. ANGKA 4.5 DARI SURAT GUGATAN menunjuk kepada Surat Pernyataan dari Rasmi Basar tanggal 30 Agustus 1976 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi akan tetapi Surat Pernyataan tersebut

SAMA

SEKALI

TIDAK

MENYEBUTKAN

NAMAPERKUMPULAN (Kelompok Tani

Kumpulan Pehumaan

Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat

(Kelompok

Tani

Kumpulan

Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. f. Angka 4.6 dari surat gugatan menunjuk kepada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan Beserta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang dibuat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 30 Juni 1977 akan tetapi di Surat Pernyataan tersebut sama SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN

NAMA

PERKUMPULAN

(Kelompok

Tani


Kumpulan

Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan

Di

Sumur

Batu

(KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. g. Angka 4.7 dari surat gugatan menunjuk kepada Surat Pernyataan Ada Menguasai memiliki Sebidang Tanah Adat beserta Tanaman Tumbuh dan Tumbuhan Yang Ada Diatasnya secara Hukum Adat yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar tanggal 25 Agustus 1977 akan tetapi di

Surat

Pernyataan

MENYEBUTKAN Kumpulan

tersebut

NAMA

Pehumaan

SAMA

SEKALI

PERKUMPULAN

Penyirapan

Pembalokan

TIDAK

(Kelompok

Tani

Di

Batu

Sumur

(KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. h. Angka 4.8 dari surat gugatan menunjuk kepada Surat Keterangan Nomor: 01/KMTN-AKKK-IM/2003 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Ketua Majelis Tata Nilai Adat Keraton Kutaikartanegara Ing Martadipura akan tetapi di Surat Keterangan tersebut sama SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN NAMA PERKUMPULAN (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)). Jadi jelas Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. III.5. Bukti lain bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan legal standing atas tanah objek perkara a quo yang menurut Penggugat seluas 50 Ha (lima puluh hektar) dan menurut Penggugat bahwa Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)) sebagai pihak yang berhak atas tanah 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut dan Halaman 70 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

untuk itu Penggugat di dalam surat gugatan menyebutkan bahwa dasar pendirian Penggugat

adalah Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani

Kumpulan Pehumahaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu No. 28 tanggal 06 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H. Notaris di Samarinda. III.6. Bahwa Penggugat (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Di Sumur Batu (KPPPSB)) baru didirikan pada tanggal 6 DESEMBER 2005 sedangkan dalam surat gugatan disebutkan penghibahan terjadi tahun 1902 dengan Surat Pengoeloe Hibah Nomor: 08/KKKN/1902 tanggal 9-7-1902. Jadi terlepas benar ada hibah atau tidak dalil Penggugat sendiri dalam surat gugatan yang mengakui baru berdiri tahun 2005 sedangkan menurut Penggugat hibah terjadi tahun 1902 pada masa dimana Penggugat belum didirikan maka jelas terlihat Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan. III.7. Bahwa apabila benar tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut adalah milik dari perkumpulan maka harusnya tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut akan terdaftar sebagai harta kekayaan dari perkumpulan, akan tetapi dalam daftar harta kekayaan Penggugat tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut tidak

disebut

sebagai

Inbreng

(pemasukan) harta kekayaan

perkumpulan / dan tidak tercantum dalam daftar harta kekayaan Penggugat seperti dikutip Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumahaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu No. 28 tanggal 06 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda. “ KEKAYAAN DAN PENDAPATAN Pasal 4 Kekayaan dan pendapatan Perkumpulan adalah:


a. Kekayaan awal Perkumpulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). b. Sumbangan-sumbangan dari badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan, yang tidak bersifat mengikat. c. Hibah, Wasiat dan lain-lainnya, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. d. Usaha-usaha

Perkumpulan

sendiri

yang

halal

dan

tidak

bertentangan dengan Undang-undang.” III.8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa perkumpulan KPPPSB tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Objek Sengketa oleh karenanya tidak mempunyai kepentingan maka sesuai Pasal

53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan PenggugatTIDAK DAPAT DITERIMA (N.O) IV.

EKSEPSI IV Alasan Penolakan Keempat (IV) SURAT GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS KARENA BERISI DALIL DALIL YANG SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN. IV. 1.

Bukti Pertama Atas Gugatan Kabur / Tidak Jelas Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan halaman 2 bahwa Penggugat baru berdiri tanggal 6 Desember 2005 dan Penggugat mengakui sebagai orang yang mempunyai hak/ kepentingan atas tanah 50 Ha (lima puluh hektar) akan tetapi dibagianlain surat gugatan yaitu butir

4.1


disebutkan bahwa hibah tersebut terjadi tahun 1902 jadi bagaimana mungkin perkumpulan yang baru berdiri tahun 2005 bisa mendapatkan hibah yang terjadi tahun 1902. Surat gugatan semakin kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan dalam surat gugatan perihal kaitan antara hibah yang terjadi tahun 1902 dengan Penggugat yang baru berdiri tahun 2005. IV. 2.

Bukti Kedua Atas Gugatan Kabur / Tidak Jelas Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat(Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB)) yang mengakui mempunyai kepentingan atas tanah seluas ± 50 Ha (lima puluh hektar) (lihat halaman 1 dan 2 surat gugatan) dan juga lihat butir 3 halaman 5 surat gugatan disebutkan data yang berbeda yaitu dalam butir 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 surat gugatan disebutkan bahwa seolah-olah yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut adalah PERSEORANGAN yaitu yang bernama: - Penerima hibah yang tidak jelas siapa identitasnya dan sekiranya benar ada hibah pada tahun 1902 pasti sekarang tahun 2014, Penerima Hibah sudah meninggal (lihat butir 4.1 surat gugatan) - Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (lihat butir 4.2 suratgugatan) - Resmi Basar (lihat butir 4.3 surat gugatan) - Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (lihat butir 4.4 surat gugatan) - Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (lihat butir 4.5 surat gugatan) - Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (lihat butir 4.6 surat gugatan) - Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (lihat butir 4.7 surat gugatan) - Resmi Basar (lihat butir 4.8 surat gugatan)

IV. 3.

Jadi jelas surat gugatan kabur / tidak jelas karena bukti yang diajukan sebagai dasar kepentingan / dasar hak hanya MENYEBUTKAN NAMA PERORANGAN padahal yang menjadi Penggugat dalam gugatan a quo bukan perorangan melainkan PERKUMPULAN. Halaman 73 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

IV. 4.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O).

IV. 5.

Jadi apabila surat tersebut diatas dibandingkan dengan nama-nama yang tercantum dalam surat gugatan maka ternyata adalah ORANG-ORANG YANG BERBEDAyang tidak jelas apa hubungan keluarga dari pengurus perkumpulan yaitu sebagai berikut : ← TIDAK JELAS HUBUNGAN KELUARGA Nama-nama yang diduga sebagai Nama-nama keturunan

Kita

Srie

Chalifatoel

dibantah

oleh

gugatan

Moe’minin perkumpulan

Fihilade (Nama-nama

orang

pengurus

Padoeka perkumpulan yang mengajukan

Sultant Mohammad Alimoeddin Al surat Adiel

→

ini

atas

nama

(Kelompok

Tani

juga Kumpulan Pehumaan Penyirapan

Tergugat

II Pembalokan

di

Intervensi)

(KPPPSB))

1. Adji Meling

1. Resmi Ms Basar

2. Adji Muhammad Perikesit

Sumur

Batu

2. Sunandarruddin Rs. B 3. Sofian Jafar alias Sofian

(Adji Kaget) 3. Adji Ipe (A.P. Sumantri)

4. Dedi Sugiantoro 5. Manawaroh alias Monnawarroh Dewi Susanti

4. Adji Mahmud (A.P. Soedjono) 6.Indra Sukma YudhaMahkota Sari 5. Adji Din (A.P.T. Pranoto)

7. Asmiri

6. Adji Udin (A.P. Karta Negara)

8. Asmuni 9. Aidan Noor

7. Adji Mariam 10.Jumroni, S.Ag alias Jumrani


8. Adji Hadidjah 9. Adji Saidah

11.Surianti 12.N.S. Panjaitan, BSc

10. Adji Madjenah 11. Adji Sendoro (A.R. Siti Sendoro) 12. Adji Sendari (A.R Siti Sendari) 13. Adji Lobak (A.R. Ratminingpruri) 14. A.R. Lesminingpuri 15. Adji Badui 16. Adji Masiah

IV. 6. Dari bagan tersebut atas maka terbukti hal-hal sebagai berikut : -

Tidak ada kaitan Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumahaan Penyirapan Pembalokan Sumur) dengan orang-orang yang diduga keturunan sultan yang namanya tercantum SEBELAH KIRI bagan diatas.

-

Tidak ada bukti bahwa nama sebelah kiri diatas adalah nama-nama penerima hibah yang sah.

-

Sekiranya benar nama-nama sebelah kiri bagan tersebut diatas adalah penerima hibah akan tetapi tidak ada bukti apa kaitan dan hubungan hukum antara nama-nama yang tercantum SEBELAH KANAN bagan tersebut diatas yang mengaku sebagai PENGURUS perkumpulan sebab tidak ada bukti hubungan kekeluargaan, tidak ada bukti akta kelahiran, Halaman 75 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

tidak ada bukti fatwa waris antara nama orang-orang sebelah kiri bagan dengan nama-nama orang-orang yang tercantum dalam sebelah kanan bagan yang mengaku sebagai pengurus perkumpulan yang kemudian mengajukan gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa semua Jawaban DALAM EKSEPSI (Eksepsi I s/d Eksepsi IV) di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dan juga merupakan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA, tanpa harus mengulangi pengetikan. Bahwa Tergugat II Intervensidengan ini menolak seluruh gugatan dari Penggugat dengan alasan penolakan sebagai berikut : V.

Alasan Penolakan Ke Lima (V) PENGGUGAT YAITU PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KUMPULAN PEHUMAAN PENYIRAPAN PEMBALOKAN DI SUMUR BATU (KPPPSB)) TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK APAPUN ATAS TANAH YANG MENJADI LOKASI DARI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERUPA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 545/293/HKKS/VI/2010

TENTANG

PERTAMBANGAN

(KP)

PERTAMBANGAN

(IUP)

PERSETUJUAN EKSPLOITASI OPERASI

PENYESUAIAN MENJADI

PRODUKSI

IZIN

KUASA USAHA

KEPADA

PT.

NUANSACIPTA COAL INVESTMENT TANGGAL 9 JUNI 2010 SELUAS 2.003 HA (DUA RIBU TIGA HEKTAR) ATAS NAMA PT. NUANSACIPTA COAL INVESTMENT. SURAT GUGATAN TIDAK MENGURAIKAN APA BUKTI HAK ATAS TANAH DARI PEMBERI HIBAH, SIAPA PENERIMA HIBAH DAN TIDAK ADA BUKTI “FATWA WARIS” DAN APA KAITANYA ANTARA PENERIMA HIBAH DENGAN PENGGUGAT (PERKUMPULAN)


(KPPPSB) DAN TIDAK ADA BUKTI SURAT TANAH DAN ALAS HAK DARI PERKUMPULAN (KPPPSB) V.1. Bahwa Tergugat II Intervensimenolak keabsahan seolah-olah jadi surat hibah yaitu surat Surat Pengoeloe Hibah, Nomor: 08/KKKN/1902, tanggal 9-7-1902, yang dikeluarkan oleh yang menghibahkan : Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade V.2. Bahwa TIDAK ADA BUKTI yang membuktikan kewenangan dari orang yang seolah-olah sebagai pemberi hibah (Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade) dan juga tidak jelas kepada siapa tanah tersebut dihibahkan dan tidak ada di dalam surat gugatan kaitan atau bukti fatwa waris antara penerima hibah (yang nama-namanya tidak disebutkan dalam surat gugatan) atau dengan orang-orang yang mengaku sebagai PENGURUS PERKUMPULAN yang

nama-namanya tercantum

dalam surat gugatan yaitu (Resmi Ms Basar Sunandarruddin Rs. B, Sofian Jafar alias Sofyan, Dedi Sugiantoro, Manawaroh alias Monnawarroh Dewi Susanti, Indra Sukma Yudha Mahkota Sari, Asmiri, Asmuni, Aidan Noor, Jumroni, S.Ag alias Jumrani , Surianti, N.S. Panjaitan, BSc) V.3. Bahwa selain ketidak jelasan nama-nama penerima hibah tahun 1902 (yang dari segi umur sudah meninggal sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2014) dan tidak adanya fatwa waris dari penerima hibah kepada ahli warisnya terutama tidak ada fatwa waris yang menyebutkan bahwa Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)) adalah ahli waris penerima hibah. Demikian juga tidak ada fatwa waris dari orang-orang yang disebut penerima hibah kepada Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) dan untuk lebih jelasnya dengan ini diberikan tanggapan atas buktibukti yang dijadikan Penggugat sebagai bukti hak:


V.3.1.

Angka 4.1 surat gugatan menyebutkan Surat Pengoeloe Hibah, Nomor: 08/KKKN/1902, tanggal 9-7-1902, yang dikeluarkan oleh yang menghibahkan : Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan tidak ada bukti pemberi hibah - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti surat hibah tahun 1902 dengan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah (1902) yang juga sudah meninggal dari segi umur - Tidak ada bukti penerima hibah dari pemberi hibah kepada Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi gugatan diajukan bukan atas nama perorangan tetapi PERKUMPULAN - Tidak diuraikan apa kaitan tanah tersebut antara Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) dan

perkumpulan (Kelompok


Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)). V.3.2.

Angka 4.2 surat gugatan menyebutkan Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 10 Januari 1975 Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah -

Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar

- Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi gugatan diajukan bukan atas nama perorangan tetapi PERKUMPULAN


- Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar

(perorangan)

kepada

perkumpulan

(Kelompok

Tani

Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)). V.3.3.

Angka

4.3

surat

gugatan

menyebutkan

Surat

Keterangan

Pembaharuan Hak Milik Tanah Perwatasan yang dibuat diterbitkan oleh Kepala Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran Nomor : 04.0/HB/1976, pada tanggal 18 Juni 1976, atas nama Resmi Basar bin Matsaid Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah -

Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar

- Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar

(perorangan)

mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi


gugatan

diajukan

bukan

atas

nama

perorangan

tetapi

PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar (perorangan) kepada perkumpulan (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)). V.3.4.

Angka 4.4 surat gugatan menyebutkan Surat Pernyataan Ada Menguasai Memelihara Sebidang Tanah Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang dibuat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 5 Juni 1977 Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi surat “Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah

perkumpulan

Kelompok

Tani

Kumpulan

Pehumaan

Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah - Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar - Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) mengaku sepihak sebagai yang berhak atas Halaman 81 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

tanah akan tetapi gugatan diajukan bukan atas nama perorangan tetapi PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar

(perorangan)

kepada

perkumpulan

(Kelompok

Tani


Angka 4.5 surat gugatan menyebutkan Surat Pernyataan dari Rasmi Basar tanggal 30 Agustus 1976 dan diketahui Kepala Kampung Handil Bhakti M. Sasi. Tanggapan Tergugat II Intervensi :. - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah - Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar - Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar

(perorangan)

mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi


gugatan

diajukan

bukan

atas

nama

perorangan

tetapi

PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar

(perorangan)

kepada

perkumpulan

(Kelompok

Tani


Angka 4.6 surat gugatan menyebutkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan Beserta Tanaman Yang Ada Diatasnya, yang dibuat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar, tanggal 30 Juni 1977 Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah - Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar - Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat - Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) mengaku sepihak sebagai yang berhak atas Halaman 83 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

tanah akan tetapi gugatan diajukan bukan atas nama perorangan tetapi PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basardan Sapri Matsait Basar

(perorangan)

kepada

perkumpulan

(Kelompok

Tani


Angka 4.7 surat gugatan menyebutkan Surat Pernyataan Ada Menguasai, memiliki, Sebidang Tanah Adat beserta Tanaman Tumbuh dan Tumbuhan Yang Ada Diatasnya secara Hukum Adat, yang buat oleh Rasmi Basar dan Sapri Matsait Basar tanggal 25 Agustus 1977 Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah - Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar - Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat


- Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar (perorangan) mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi gugatan diajukan bukan atas nama perorangan tetapi PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar dan Sapri Matsait Basar

(perorangan)

kepada

perkumpulan

(Kelompok

Tani


Angka 4.8 surat gugatan menyebutkan Surat Keterangan Nomor: 01/KMTN-AKKK-IM/2003, tanggal 22 Februari 2003, yang dibuat oleh Ketua Majelis Tata Nilai Adat Keraton Kutaikartanegara Ing Martadipura Tanggapan Tergugat II Intervensi : - Hanya surat sepihak dan bukan bukti atas tanah yang sah menurut undang-undang - Dasar gugatan adalah “Surat Hibah” (yang tidak diakui oleh Tergugat II Intervensi) dan surat-surat lain, akan tetapi“Surat Hibah” dan surat-surat lain tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat (Perkumpulan KPPPSB) sebagai Penerima Hibah dan tidak menyebut nama perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB) padahal yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB). - Tidak ada bukti siapa pemberi hibah (tahun 1902 yang telah meninggal semuanya) dengan penerima hibah - Tidak ada kaitan surat hibah tahun1902 dengan Resmi Basar - Tidak ada bukti penerima hibah dengan Penggugat Halaman 85 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

- Lebih parah lagi seolah-olah hanya Resmi Basar

(perorangan)

mengaku sepihak sebagai yang berhak atas tanah akan tetapi gugatan

diajukan

bukan

atas

nama

perorangan

tetapi

PERKUMPULAN - Tidak diuraikan bukti keterkaitan Resmi Basar (perorangan) kepada perkumpulan (Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan di Sumur Batu (KPPPSB)). V.4. Bahwa sekiranya pun pemberi hibah (Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade)

berhak atas tanah

tersebut hal mana dibantah oleh Tergugat II Intervensi ternyata keturunan (Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade) tidak ada satu pun yang namanya tercantum dalam surat gugatan sebab yang menjadi keturunan dari

(Kita Srie Padoeka Sultant

Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade) seperti dikutib surat dari Surat Haji Adji Mohamad Salehoeddin Nomor : 01/SKKV/2011 tanggal 24 Mei 2001, Perihal : Mohon diberikannya hibbah atas hak tanah rumah murah Lembah Damai dari Grant Sultan Kutai Karta Negara diatas (Vide Bukti T.II Int-9) disebutkan nama-nama ahli waris dari pemberi hibbah (Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade). Adapun untuk lebih jelasnya dikutib kalimat sebagai berikut : “HAJI ADJI MOHAMAD SALEHOEDDIN SULTAN KUTAI KERTA NEGARA ING MARTADIPURA Jl. Letjen S. Parman RT. X No. 02 Telp. (0541) 61004 Hp. 0811 55 4841 TENGGARONG – KALTIM

Tenggarong, 24 Mei 2001


Nomor : 01/SKK-V/2001 Lampiran : Prihal :Mohon diberikan hibbah

Kepada Saudara Soeparlan Pengurus RW. 008 Kelurahan Damai

Atas hak tanah rumah

Jl. MT. Haryono RT. 033 No. 25

murah Lembah Damai

Di-

dari Grant Sutan Kutai

BALIKPAPAN

Karta Negara

Untuk memenuhi permintaan saudara dengan surat tanggal 21 Mei 2001 Tentang perihal tersebut diatas, maka dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Bahwa Grant Sultan (Tanah pemberian Sultan Kutai Kartanegara) kepada masyarakat atau keluarganya, karena pada waktu itu Sultan adalah pemegang hak Ulayat dalam wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Radja adalah penguasa hukum adat atas tanah yang diatur berdasarkan undang-undang Braja Niti (UU Bradja Nanti) dari Sultan Muhammad Sulaeman yang memerintahkan pada tahun 1850 s/d tahun 1899, terdiri atas 5 (lima) pasal. Pada Zaman Sultan A.M. Parikesit ayah kandung kami diberlakukan Rondschrijven tanggal 16 September 1931 Nomor : 1677/3/ZB tentang ketentuan hak-hak tanah untuk perkebunan tanamantanaman yang bertahun. Beliau memerintah mulai tahun 1921 s/d tahun 1959 dan beliau wafat pada tahun 1981 di Tenggarong. Ayah kandung kami putra dari Sultan Muhammad Alimuddin mempunyai saudara baik satu Bapak dan satu Ibu maupun dengan Ibu-ibu yang lain berjumlah 16 orang yaitu : 1. Adji Meling (meninggal dunia)

9. Adji Saidah

2. Adji Muhammad Perikesit ( Adji Kaget) 10.Adji Madjenah 3. Adji Ipe (A.P. Sumantri)

11.Adji Sendoro


(A.R. Siti Sendoro) 4. Adji Mahmud (A.P. Soedjono)

12.Adji Sendari (A.R Siti Sendari)

5. Adji Din (A.P.T. Pranoto)

13. Adji Lobak (A.R. Ratminingpruri)

6. Adji Udin (A.P. Karta Negara)

14.A.R. Lesminingpuri

7. Adji Mariam

15. Adji Badui

8. Adji Hadidjah

16.Adji Masiah...”

V.5. Jadi apabila surat tersebut diatas dibandingkan dengan nama-nama yang tercantum dalam surat gugatan maka ternyata adalah ORANG-ORANG YANG BERBEDAyang tidak jelas apa hubungan keluarga dari pengurus perkumpulan yaitu sebagai berikut : ← TIDAK JELAS HUBUNGAN KELUARGA Nama-nama yang diduga sebagai Nama-nama keturunan

Kita

Srie

Chalifatoel

dibantah

oleh

gugatan

Moe’minin perkumpulan

Fihilade (Nama-nama

orang

pengurus

Padoeka perkumpulan yang mengajukan

Sultant Mohammad Alimoeddin Al surat Adiel

→

ini

Tergugat

(Kelompok

nama Tani

juga Kumpulan Pehumaan Penyirapan II Pembalokan

di

Intervensi)

(KPPPSB))

1. Adji Meling

1. Resmi Ms Basar

2. Adji Muhammad Perikesit

atas

Sumur

Batu

2. Sunandarruddin Rs. B 3. Sofian Jafar alias Sofian

(Adji Kaget) 3. Adji Ipe (A.P. Sumantri)

4. Dedi Sugiantoro 5. Manawaroh alias Monnawarroh Dewi Susanti


4. Adji Mahmud (A.P. Soedjono) 5. Adji Din (A.P.T. Pranoto)

6.Indra Sukma YudhaMahkota Sari 7. Asmiri 8. Asmuni

6. Adji Udin (A.P. Karta Negara) 7. Adji Mariam

9. Aidan Noor 10.Jumroni, S.Ag alias Jumrani 11.Surianti

8. Adji Hadidjah 12.N.S. Panjaitan, BSc 9. Adji Saidah 10. Adji Madjenah 11. Adji Sendoro (A.R. Siti Sendoro) 12. Adji Sendari (A.R Siti Sendari) 13. Adji Lobak (A.R. Ratminingpruri) 14. A.R. Lesminingpuri 15. Adji Badui 16. Adji Masiah

V.6. Dari bagan tersebut atas maka terbukti hal-hal sebagai berikut : -

Tidak ada kaitan Penggugat (Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumahaan Penyirapan Pembalokan Sumur) dengan orang-orang yang diduga keturunan sultan yang namanya tercantum SEBELAH KIRI bagan diatas.

-

Tidak ada bukti bahwa nama sebelah kiri diatas adalah nama-nama penerima hibah yang sah. Halaman 89 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Sekiranya benar nama-nama sebelah kiri bagan tersebut diatas adalah penerima hibah akan tetapi tidak ada bukti apa kaitan dan hubungan hukum antara nama-nama yang tercantum SEBELAH KANAN bagan tersebut diatas yang mengaku sebagai PENGURUS perkumpulan sebab tidak ada bukti hubungan kekeluargaan, tidak ada bukti akta kelahiran, tidak ada bukti fatwa waris antara nama orang-orang sebelah kiri bagan dengan nama-nama orang-orang yang tercantum dalam sebelah kanan bagan yang mengaku sebagai pengurus perkumpulan yang kemudian mengajukan gugatan a quo.

VI.

Alasan Penolakan Ke Enam (VI) TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SEBABTANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA TELAH MENJADI TANAH NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA TERSEBUT DALAM SURAT PENGOELOE HIBAH NOMOR: 08/KKKN/1902, TANGGAL 9-7-1902, YANG DIKELUARKAN OLEH YANG MENGHIBAHKAN : KITA SRIE PADOEKA SULTANT MOHAMMAD ALIMOEDDIN AL ADIEL CHALIFATOEL MOE’MININ FIHILADE DAN TANAH YANG BERASAL DARI HAK WARISAN HIBAH PEMBERIAN KERAJAAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA MAKA SETELAH BERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA MENJADI TANAH NEGARA TANPA KECUALI DAN OLEH KARENANYA

PENGGUGAT

TIDAK

MEMPUNYAI

HAK

DAN

KEPENTINGAN ATAS OBJEK SENGKETA. VI. 1. Bahwa alas hak diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah :


Surat

Pengoeloe

Hibah

Nomor

:

08/KKKN/1902

tanggal

9

-7-

1902sebagaimana butir 4 halaman 5 s/d 7 surat gugatan yang sebagian dikutip sebagai berikut : “4.

Bahwa tanah perwatasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam alas hak sebagai berikut : 4.1. Surat Pengoeloe Hibah, Nomor : 08/KKKN/1902, tanggal 9-71902, yang dikeluarkan oleh Yang Menghibahkan : Kita Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe,minim

Fihilade;

yang

salah

satu

lahan/

Tanah

Perwatasan Penggugat terletak di Kecamatan Palaran; 4.2. ...” VI. 2. Bahwa

berdasarkan

Surat

Walikota

Samarinda

Nomor

:

590/1156.a/Perk.3/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Perihal : Tanggapan Terhadap Tanah Adat Kesultanan Kutai/Hibbah Grant Sultan (Vide Bukti T.II Int-10) disebutkan bahwa tanah-tanah bekas kerajaan “KUTAI KERTANEGARA” (tanah swapraja) dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria MENJADI TANAH NEGARA TANPA KECUALI, sebagaimana dikutip sebagai berikut : ”Samarinda, 30 Oktober 2007 Nomor : 590/1156.a/Perk.3/X/2007 Lampiran Perihal

: -: Tanggapan Terhadap Tanah Adat Kesultanan Kutai / Hibbah Grant Sultan

Kepada Yth. ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT di – TENGGARONG Halaman 91 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Menghubungi Surat Saudara No. 011/KA W-SPT/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 perihal Pengumuman No. 05/Peng.T/Smd.IX/2007, maka Pemerintah Kota Samarinda pada prinsipnya tidak dapat memenuhi permintaan Saudara dengan berdasarkan kepada: 1. Surat Haji Mohammad Salehoeddin, Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, No. 01/SKK-V/2001, Tenggarong 24 Mei 2001, menyatakan bahwa: a. Mengenai Grant Sultan (tanah pemberian Sultan kepada masyarakatnya) telah dicabut dengan Rondschrijven tanggal 16 September 1931 No. 1677/3-ZB angka 10. b. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kertanegara langsung menjadi Tanah Negara tanpa kecuali. 2. Bagian keempat Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ini dihapus dan beralih pada Negara. 3. Pada lokasi yang akan dibebaskan telah memiliki alas hak keperdataan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian hal ini kami sampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum. atas kerja sama yang baik ini diucapkan terima kasih. WAKIL WALIKOTA SAMARINDA CAP DAN TTD H.SYAHARIE JA’ANG, SH, M.Si” Halaman 92 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

VI. 3. Bahwa berdasarkan Surat Haji Adji Mohamad Salehoeddin Nomor : 01/SKK-V/2001 tanggal 24 Mei 2001, Perihal : Mohon Diberikan Hibbah Atas Hak Tanah Rumah Murah Lembah Damai Dari Grant Sultan Kutai Karta Negara (Vide Bukti T.II Int-9) disebutkan bahwa tanah-tanah bekas kerajaan “KUTAI KERTANEGARA” (tanah swapraja) dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria MENJADI TANAH NEGARA NEGARA TANPA KECUALI, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “HAJI ADJI MOHAMAD SALEHOEDDIN SULTAN KUTAI KERTA NEGARA ING MARTADIPURA Jl. Letjen S. Parman RT. X No. 02 Telp. (0541) 61004 Hp. 0811 55 4841 TENGGARONG – KALTIM Tenggarong, 24 Mei 2001 Nomor : 01/SKK-V/2001

Kepada

Lampiran

Saudara Soeparlan Pengurus

:-

Prihal : Mohon diberikan hibbah

RW. 008 Kelurahan Damai

Atas hak tanah rumah

Jl. MT. Haryono RT. 033 No.25

murah Lembah Damai

Di-

dari Grant Sutan Kutai

BALIKPAPAN

Karta Negara

Untuk memenuhi permintaan saudara dengan surat tanggal 21 Mei 2001 Tentang perihal tersebut diatas, maka dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. ...


Rondschrijven tanggal 16 September 1931 Nomor : 1677/3-ZB terdiri dari 15 point (pasal) Kedua Undang-Undang Pemerintah Kerajaan Kutai tersebut, dijadikan pegangan (pedoman) bagi Kepala pengawal (Camat) dalam mengatur, mengurusi dan penyelesaian kasus-kasus tanah yang timbul dalam masayarakat. Pada waktu penyusunan UUPA No. 5 tahun 1960, kedua Undang-Undang tersebut diatas, dijadikan dalam penyusunan UUPA No. 5 tahun 1960 tersebut. Mengenai Grant Sultan (Tanah pemberian Sultan kepada Masyarakatnya) telah dicabut dengan Rondschrijven tanggal 16 September 1931 No. 1677/3-ZB angka 10 yang berbunyi sbb: “Seseorang tidak boleh mengingat peratoran dahoeloe kala jang menyatakan masing-masing ada mempoenjai rantau, soengai, kelan atau doesa, dll. Sebagai poesaka dari nenek mojang, karena Pemerinatah Kerajaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe dari orang-orang jang di karoeniai dahoeloe”. Dengan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Karta Negara langsung menjadi tanah negara tanpa terkecuali. Juga telah ditentukan, bahwa setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibbah, wasiat, pembelian) harus mendaftarkan kembali tanahnya kepada kantor BPN dimana tanah tersebut berada. (Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960). Pendaftaran ini harus memperhatikan PPPUNo. 56/1960 tentang penetapan batas luastanah pertanian. Untuk wilayah diluar Jawa dan Madura yang tidak padat, maksimum 20Ha. Tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh ditelantarkan (pasal 27 angka 3 UUPA No. 5 tahun 1960).”


VI. 4. Bahwa berdasarkan Rondschrijven tanggal 16 September 1931, nomor : 1667/3-ZB, Onderwerp : Ketentoean Hak Hak Tanah Oentoek Perkeboenan Tanaman2 Jang Bertahoen (Vide Bukti T.II Int-11) disebutkan bahwa tanah-tanah bekas kerajaan “KUTAI KERTANEGARA” (tanah swapraja) dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria MENJADI TANAH NEGARA NEGARA TANPA KECUALI, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “SALINAN Tenggarong, 16 September 1931.Onderwerp: Ketentoen hak-hak tanah oentoek perkeboenan Tanaman2 jang bertahoen.----------------------------------------No. 1677/3-ZB.Mengolangi soerat edaran kita tanggal 9 Janoeri 1926 No. 34/3-L, jang mana roepanja bagi kebajakan Kepala (Onder) District soedah tiada terdapat lagi didalam archiepnja, dan oentok Kepala (Onder) District jang baharoe, beloem mengetahoei akan peratoeran-peratoeran itu soepaja diketahui oleh sekalian pegawai2 tersebut dan ditoeroet sebagai mana mestinja. Diberi tahoe bahwa kita telah menetapkan soeatoe peratoeran tentang hak tanah oentoek dan pembahagian tanah oentoek digoenakan keboen dan lain2 seperti berikoet: 1.

Barang siapa, membikin koboen tanaman jang bertahoen, wajib memberi

tahoe

terlebih

dahoeloe

kepada

Kepala

District

(Onderdistrict) dimana tempat tanah jang diminta.


2.

Apa jang hendak dioesahakan dalam tanah jang diminta itoe mesti diterangkan satoe poersatoe dengan sebenarnja dan diseboetkan djuga persepatan pandjang dan lebar tanah itoe.

3.

a. ... b. ...

4.

...

5.

...

6.

…

7.

…

8.

...

9.

…

10.

Seseorang jang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing2 rantau, soengai, kolam atau noesa d.l.l. sebagai poesaka dari nenek mojangnja karena pemerintah Keradjaan Kotai telah tarik kembali hak2itoe dari orang2 jang dikoerniai dahoeloe.

11.

...”

VI. 5. OBJEK SENGKETA MENJADI TANAH NEGARA

(UNDANG-

UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka “tanah swapraja dan bekas swapraja” BERALIH KEPADA NEGARA.


Diktum Keempat Huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

“ KEEMPAT A.

Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air

dari

Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. B.

...”

Pasal 1 Huruf C dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi Pasal 1 Huruf C : “Pasal 1 Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah : a.

...

b.

...

c.

tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagimana yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria.

d.

...”

Pasal 4 angka 1 : “Pasal 4 1. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja


atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Perturan ini. 2....”

VI. 6. Bahwa

yang

dimaksud

dengan

tanah

swapraja

berdasarkan

www.jurnalhukum.com bahwa menurut H. Ali Achmad Chomzah dalam bukunya Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1 yang diterbitkan oleh Prestasi Pusaka, Jakarta tahun 2004 pada halaman 128 dan 133(Vide Bukti T.II Int-12)

disebutkan yang dimaksud dengan daerah swapraja

adalah daerah raja-raja semasa pemerintahan kolonial Belanda. Terdapat beberapa jenis hak swapraja atas tanah salah satunya adalah Hak Grant Sultan. Hak Grant Sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada kaula swapraja. VI. 7. Bahwa berdasarkan : (i)

Surat Haji Adji Mohamad Salehoeddin Nomor: 01/SKK-V/2001 tanggal 24 Mei 2001, Perihal : Mohon Diberikan Hibbah Atas Hak Tanah Rumah Murah Lembah Damai Dari Grant Sultan Kutai Karta Negara (Vide Bukti T.II Int-9)

(ii) Surat Walikota Samarinda Nomor: 590/1156.a/Perk.3/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Perihal : Tanggapan Terhadap Tanah Adat Kesultanan Kutai/ Hibbah Grant Sultan (Vide Bukti T.II Int-10) (iii) Rondschrijven tanggal 16 September 1931, nomor : 1667/3-ZB, Onderwerp : Ketentoean Hak Hak Tanah Oentoek Perkeboenan Tanaman2 Jang Bertahoen (Vide Bukti T.II Int-11) (iv) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (v)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi Halaman 98 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

maka semua tanah-tanah yang berasal dari HIBAH PEMBERIAN DARI KERAJAAN (KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA) MENJADI

TANAH

NEGARA

TANPA

KECUALI

SETELAH

DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, JADI JUGA TELAH DITENTUKAN BAHWA SETIAP

ORANG YANG MEMILIKI

HUTAN,

HIBAH,

WASIAT,

TANAH

(PEMBUKAAN

PEMBELIAN)

HARUS

MENDAFTARKAN KEMBALI TANAHNYA KEPADA TANAHNYA KEPADA KANTOR BPN DIMANA TANAH TERSEBUT BERADA (PASAL 19 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960).

SEHINGGA JELAS TERLIHAT PENGGUGAT TIDAK

MEMILIKI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN. VII. Alasan Penolakan Ke Tujuh (VII) BUKTI

BAHWA

TELAH

DIPENUHINYA

PERUNDANG-UNDANGAN

DAN

SESUAI

SEMUA

PERSYARATAN

AZAS-AZAS

UMUM

MEMENUHI

SEMUA

PEMERINTAHAN YANG BAIK TERGUGAT

II

INTERVENSI

TELAH

PERSYARATAN PERATURAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

(IUP)

OPERASI

PRODUKSI

(OP)

TERMASUK

MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA SETIAP PIHAK YANG TERKAIT DENGAN TANAH TERSEBUT VII. 1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HKKS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1) telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Halaman 99 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. VII. 2. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi mempunyai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1), Tergugat II Intervensi telah memiliki izin-izin sebagai berikut: -

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/477/HK-KS/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW 01.Bb009.07) kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 1 November 2007 (Vide Bukti T.II Int-13)

-

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/314/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Kuasa Pertambangan (KP) Pemurnian Batubara kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 8 Mei 2008 (Vide Bukti T.II Int-14)

-

Keputusan Walikota Samarinda Nomor :545/315/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 8 Mei 2008 (Vide Bukti T.II Int-15)

VII. 3. Bahwa

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/477/HK-KS/2007

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW Halaman 100 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

01.Bb009.07) kepada PT. Nuansacipta Coal Investment (Vide Bukti T.II Int-13) tanggal 1 November 2007 telah disesuaikan oleh PT. Nuansacipta Coal

Investment

(Tergugat

II

Intervensi)

menjadi

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 112 ayat 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “4.

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a.

disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;”

VII. 4. Bahwa IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan Halaman 101 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana diuraikan dibawah ini : -

Berdasarkan

Pasal

46

(2)

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “Pasal 46 (1) ... (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.” Kesimpulan : bahwa IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi (PT. Nuansacipta Coal Investment ) yang merupakan suatu badan hukum, dalam mendapatkan IUP Operasi Produksi tersebut PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi) telah memiliki kajian studi kelayakan. -

Berdasarkan

Pasal

47

(5)

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa IUP


Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “Pasal 47 (1) (2) (3) (4) (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.” Kesimpulan : bahwa IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi berlaku sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan 1 November 2017, sehingga batas waktu yang diberikan oleh Walikota Samarinda telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Berdasarkan

Pasal

48

huruf

a

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara dan Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubaradisebutkan bahwa apabila lokasi pertambangan, pengelolaan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kota (Samarinda) maka IUP Operasi Produksi harus diberikan oleh Walikota, sebagaimana dikutip sebagai berikut : Halaman 103 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara dan Pasal “ Pasal 48 IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota b. ... c. ...”

Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara “Pasal 35 (1)

IUP Operasi Produksi diberikan oleh : a. Bupati/ walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota...”

Kesimpulan : bahwa IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi dikeluarkan oleh walikota telah tepat dan benar karena lokasi pengelolaan dan


pemurnian serta lokasi pengangkutan dan penjualan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota yaitu Samarinda. -

Berdasarkan

Pasal

62

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009TentangPertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa luas wilayah dari IUP Operasi Produksi batubara paling banyak adalah 15.000 Ha (lima belas ribu hektar), sebagaimana dikutip sebagai berikut : “Pasal 62 Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.” Kesimpulan : bahwa luas lokasi IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi adalah 2003 (dua ribu tiga) hektar, sehingga jumlah luas yang telah diberikan oleh Walikota Samarinda kepada Tergugat II Intervensitelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara terdapat 4 (empat) persyaratan IUP Operasi Produksi sebagimana diuraikan dibawah ini a. Persyaratan administratif, meliputi:

b.

-

Surat permohonan;

-

Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

-

Surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis, meliputi: Halaman 105 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

-

Laporan lengkap eksplorasi;

-

Laporan studi kelayakan;

-

Rencana reklamasi dan pasca tambang;

-

Rencana kerja dan anggaran biaya;

-

Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

-

tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi

yang

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. c. Persyaratan lingkungan, meliputi: -

pernyataan

kesanggupan

perundang-undangan

di

untuk bidang

mematuhi

ketentuan peraturan

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup; dan -

persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Persyaratan finansial, meliputi: -

laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

-

bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

-

bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

VII. 5. Bahwa berdasarkan semua persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi sehingga pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Walikota Samarinda kepada Tergugat II Intervensi sudah tepat Halaman 106 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VII. 6. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mendapatkan

Izin Usaha

Pertambangan (IUP) berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1), Tergugat II Intervensi telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah akibat kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut sebagaimana kewajiban pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produsi (PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi) yang disyaratkan dalam Lampiran III Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dikutip sebagai berikut : “36. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegaskan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.” VII. 7. Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatas tanah yang telah diakui milik Penggugat berdasarkan titik koordinat yang disebutkan oleh Penggugat di butir 5 halaman 7 surat gugatan sebagai berikut :

A. 117’

10’

5.142”

0’

36’

48.1428”

LS

B. 117’

11’

35.8332”

0’

36’

48.1428”

LS

C. 117’

11’

35.8332”

0’

38’

41.240”

LS

D. 117’

10’

17.8824”

0’

38’

41.240”

LS


E.

117’

10’

17.8824”

0’

37’

4.134”

LS

F.

117’

10’

5.142”

0’

37’

4.134”

LS

VIII. BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MENYELESAIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN PIHAK TERKAIT DENGAN TANAH SESUAI KEWAJIBAN TERGUGAT II INTERVENSI BERDASARKAN PASAL 136 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL

DAN

BATUBARA

DAN

TERNYATA

PADA

SAAT

DILAKUKANNYA PROSES PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PIHAK TERKAIT (PENDUDUK YANG

MENDUDUKI TANAH) TERNYATA

PERKUMPULAN (PENGGUGAT) TIDAK PERNAH PROTES DAN TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN GANTI RUGI PADAHAL PROSES GANTI RUGI DAN PEMBAYARAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA

YANG

DIKETAHUI

OLEH

CAMAT,

KEPALA

DESA

DISAKSIKAN OLEH PENDUDUK PADA KURUN WAKTU 2005-2006 DAN PERKUMPULAN

(PENGGUGAT)

BARU

MENGIRIMKAN

SURAT

BEBERAPA TAHUN KEMUDIAN YAITU TAHUN 2009, 2012 VIII.1. Bahwa Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut “Pasal 136 (1)

Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.”


VIII.2. Bahwa atas tanah-tanah yang terletak berdasarkan titik koordinat seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya, ternyata berdasarkan kewajiban dari Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/293/HK-KS/VI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 9 Juni 2010 seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar) atas nama PT. Nuansacipta Coal Investment(Vide Bukti T.II Int-1), Tergugat II Intervensi telah membebasakan lahan-lahan yang terdapat dalam titik koordinat yang di klaim milik dari Penggugat sebagimana diuraikan dibawah ini. VIII.3. Bahwa semua surat-surat pelepasan hak atas tanah dibuat dengan lengkap yaitu : (i)

Dilengkapi dengan surat pelepasan hak atas tanah

(ii)

Semua surat pelepasan hak atas tanah dibuatt dihadapan camat, kepala wilayah kecamatan palaran, disahkan ketua RT dan Lurah

(iii)

Dilengkapi dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Camat Palaran

(iv)

Camat mendengarkan keterangan pihak-pihak / saksi-saksi yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang dibebaskan

(v)

Dilengkapi dengan surat keterangan tidak ada sengketa


NO

NAMA

Uraian Bukti

Luas

- Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/201/SKMHT/II/2006

yang telah menerima pembayaran Seluas 8349,31 M2 sebesar M. Noor Bin 1. Koro

Rp. 12.523.965,-

(Vide yang

Bukti T.II Int-16.a)

terletak

Kelurahan

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bakti

di

Handil

Kecamatan

297/A.2y.Pem-HB/VI/2005 Palaran

No.

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-16.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-16.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/213/SKMHT/2/2006

yang telah menerima pembayaran Seluas11.993,56 sebesar

Rp. 17.990.340,-

(Vide M2 yang terletak di

Bukti T.II Int-17.a) 2.

Rajuan

Kelurahan Handil - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bakti No.

Kecamatan

277/A.2y/Pem-HB/VI/2005 Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-17.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan

Juni 2005 (Vide Bukti T.II

Int-17.c) Halaman 110 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD


593.83/193/SKMHT/II/2006

yang telah menerima pembayaran

Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 11.750.040,-

(Vide


7.833,36

Kelurahan Handil

Sabran - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

254/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int- 18.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan


Int-18.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/178/SKMHT/II/2006 Seluas

16.051,51

yang telah menerima pembayaran M2 yang terletak di sebesar

Rp. 24.077.265,-

(Vide Kelurahan Handil

4.

Habriansyah

Bukti T.II Int-19.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Bakti

Kecamatan

Palaran No.

269/A.2y/Pem-HB/VI/2005

(Vide Bukti T.II Int-19.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan


Int-19.c)



593.83/203/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 11.726.715,-

(Vide


7.817,81

Kelurahan Handil

H. Umar - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

276/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran





58.318,41


Rp. 87.477.615,-


6.

Salmin


Bakti

Kecamatan

Palaran No.

279/A.2y/Pem-HB/VI/2005





Bahrudin 7.

593.83/171/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 23.757.855,-

(Vide


Kelurahan Handil

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

15.838,57

304/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran




8.

593.83/231/SKMHT/II/2006

Seluas

13.632,85


M2 yang terletak di

sebesar

Kelurahan Handil

Rp. 20.449.275,-

(Vide

Hidayat Bukti T.II Int-23.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

Bakti

Kecamatan

Palaran

278/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-23.b) - Surat pernyataan tidak sengketa


bulan



593.83/206/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 16.610.775,-

(Vide


11.073,85

Kelurahan Handil

H. Umar - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

275/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran



Int-24.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Januari 2006 yang teregister dengan Seluas No:

34.137,62

593.83/240/SKMHT/II/2006 M2 yang terletak di

yang telah menerima pembayaran Kelurahan Handil 10.

Amad

sebesar

Rp. 51.206.430,-

(Vide Bakti

Kecamatan

Bukti T.II Int-25.a) Palaran - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

268/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-25.b)


- Surat pernyataan tidak sengketa bulan



593.83/223/SKMHT/2/2006

yang telah menerima pembayaran Seluas sebesar

Rp. 7.868.385,-

5.245,59


M. Noor Bin


11.

Kelurahan Handil Koro

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bakti No.

Kecamatan




Int-26.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 24

12.

Januari 2006 yang teregister dengan

Seluas

2.441,41

No:

593.83/190/SKMHT/II/2006

M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

sebesar

Bakti

Heriyadi Rp. 3.662.115,-

(Vide


Kecamatan

Palaran


300/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II


Int-27.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan



593.83/188/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 21.012.390,-

(Vide


14.008,26

Kelurahan Handil

Madi - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

663/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran



Int-28.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Seluas

5.426,86

Januari 2006 yang teregister dengan M2 yang terletak di No:

593.83/186/SKMHT/II/2006 Kelurahan Handil

14.

Budiansyah

yang telah menerima pembayaran Bakti sebesar

Rp. 8.140.290,-

Kecamatan

(Vide Palaran

Bukti T.II Int-29.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

258/A.2y/Pem-HB/VI/2005





593.83/239/SKMHT/II/2006


Seluas 16.108,61

sebesar

M2yang terletak di

Rp. 24.162.915,-

(Vide


Kelurahan Handil

Amad - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

259/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti Kecamatan Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-30.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-30.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak

16.

Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25

Seluas


M2yang terletak di

No:

Kelurahan Handil

593.83/189/SKMHT/II/2006

69.650,51

Asri yang telah menerima pembayaran

Bakti

sebesar

Palaran

Rp. 104.475.765,-

(Vide

Kecamatan



No.

282/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/220/SKMHT/2/2006


Seluas 12.710,50

sebesar

M2yang terletak di

Rp. 19.065.750,-

(Vide


Kelurahan Handil

Arbain - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

303/A.2y/Pem-HB/VI/2005


bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-32.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-32.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Seluas Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25

23.170,34

M2 yang terletak di

Januari 2006 yang teregister dengan Kelurahan Handil 18.

Asran

No:

593.83/174/SKMHT/2/2006 Bakti

Kecamatan

yang telah menerima pembayaran Palaran sebesar

Rp. 34.755.510,-

(Vide




243/A.2y/Pem-HB/VI/2005



10.547,24

yang telah menerima pembayaran M2 sebesar

Rp. 15.820.860,-

yang terletak

(Vide di

Kelurahan


Tutur

Handil Bakti Hadil - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bhakti Kecamatan No.



20.

Seluas 22.495,98


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti Kecamatan

Subli 593.83/199/SKMHT/II/2006

yang telah menerima pembayaran sebesar

Rp. 33.743.970,-

Palaran

(Vide



294/A.2y/Pem-HB/VI/2005


21.

H. Ismail

593.83/175/SKMHT/2/2006

Seluas


M2

sebesar

di

Rp. 11.946.645,-

(Vide


yang terletak Kelurahan

Handil


7.964,43

305/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan Palaran

(Vide Bukti T.II Int-36.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-36.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak

22.

Seluas 46.172,85


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti Kecamatan

Rajuan 593.83/197/SKMHT/II/2006


Rp. 69.259.275,-

Palaran

(Vide



250/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/173/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 25.653.780,-

(Vide


17.102,52

Kelurahan Handil

Bahrudin - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

295/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


24.

Pahrianto

Seluas

13.632,21


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

593.83/191/SKMHT/II/2006


Kecamatan

Palaran


sebesar

Rp. 20.448.315,-

(Vide


284/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/212/SKMHT/2/2006


Seluas 11.500 M2

sebesar

yang terletak di

Rp. 17.250.000,-

(Vide


Kelurahan Handil

Sujono - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

329/A.2y/Pem-HB/VI/2005


bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-40.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-40.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak 26.

Seluas 16.000 M2


yang

terletak

di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

Sa’diah

593.83/185/SKMHT/II/2006

Kecamatan



Rp. 24.000.000,-

Palaran

(Vide


328/A.2y/Pem-HB/VII/2005


593.83/183/SKMHT/II/2006


Seluas 24.000 M2

sebesar

yang terletak di

Rp. 36.000.000,-

(Vide


Kelurahan Handil

Suprapto - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.



tanggal 18 Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-42.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 18 Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-42.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak 28.

Arbain

Seluas

4.970,58


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil


No:

593.83/179/SKMHT/II/2006


Rp. 7.455.870,-

Bakti

Kecamatan

Palaran

(Vide


292/A.2y/Pem-HB/VI/2005



7.645,91


Rp. 11.468.865,-


29.

Murdin

Bukti T.II Int-44.a) Bakti

Kecamatan

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Palaran No.

283/A.2y/Pem-HB/VI/2005

(Vide Bukti T.II Int-44.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-44.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak 30.

Rajuan

Seluas

27.522,47


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil


No:

593.83/202/SKMHT/II/2006


Rp. 41.283.705,-

Bakti

Kecamatan

Palaran

(Vide


249/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/177/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 18.608.000,-

(Vide


12.405,36

Kelurahan Handil

Misran A. - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

296/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


Seluas 27.857,08

Nanang Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23

M2 yang terletak di



Kelurahan Handil

No:

Bakti Kecamatan

593.83/238/SKMHT/II/2006


Rp. 41.812.500,-

Palaran

(Vide


270/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/198/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 21.165.000,-

(Vide


14.110,08

Kelurahan Handil

Asmuran - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

255/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-48.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-48.c) 34.

Juhran

- Surat Keterangan Melepaskan Hak

Seluas

13.639,25



M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

593.83/172/SKMHT/II/2006


Rp. 20.458.875,-

Kecamatan

Palaran

(Vide


253/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/200/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 17.140.500,-

(Vide


11.427,07

Kelurahan Handil

Asmuran - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

306/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-50.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-50.c)



593.83/192/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 12.990.720,-

(Vide


8.660,48

Kelurahan Handil

Hariyadi - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

311/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


593.83/180/SKMHT/II/2006 Seluas 7.949,52


Rp. 11.924.280,-


37.

Hadriansyah

Bukti T.II Int- 52.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah


No.

281/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-52.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II



593.83/218/SKMHT/2/2006


Seluas 33.116,72

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 49.675.000,-

(Vide


Jumran

Kelurahan Handil


252/A.2y/Pem-HB/VI/2005



39.

593.83/207/SKMHT/II/2006

Seluas

11.648,44


M2 yang terletak di

sebesar

Kelurahan Handil

Rp. 17.472.660,-

(Vide

Sabran Bukti T.II Int-54.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

Bakti

Kecamatan

Palaran

272/A.2y/Pem-HB/VI/2005



bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-54.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/184/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 55.556.355,-

(Vide


37.037,57

Kelurahan Handil

Lukman T. - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

293/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-55.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-55.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23 Januari 2006 yang teregister dengan Seluas No:

16.771,91

593.83/211/SKMHT/II/2006 M2 yang terletak di


Misran

sebesar

Rp. 25.157.865,-

(Vide Bakti

Kecamatan


271/A.2y/Pem-HB/VI/2005



- Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-56.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/216/SKMHT/2/2006


Seluas 13.286,14

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 19.929.210,-

(Vide


Kelurahan Handil

Asrak - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

247/A.2y/Pem-HB/VI/2005


bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-57.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-57.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas

Tanah

teregister

(SKMHT)

yang

dengan

No:

8.686,34

yang

M2 yang terletak di

telah menerima pembayaran sebesar

Kelurahan Handil

Rp. 13.029.510,- (Vide Bukti T.II

Bakti

Int-58.a)

Palaran

593.83/233/SKMHT/II/2006

43.

Seluas

Lassah Kecamatan


288/A.2y/Pem-HB/VI/2005



Int-58.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-58.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/235/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 10.033.140,-

(Vide


6.688,76

Kelurahan Handil

Sugeng - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

280/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-59.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-59.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 23 Seluas

13.227,12


593.83/237/SKMHT/II/2006 Kelurahan Handil

45.

Akbar


Rp. 19.840.680,-

Kecamatan

(Vide Palaran


248/A.2y/Pem-HB/VI/2005



593.83/196/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 28.934.280,-

(Vide


19.289,52

Kelurahan Handil

Basir - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

307/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


22.313,30

Januari 2006 yang teregister dengan M2 yang terletak di Misran A. Bin

No:

593.83/214/SKMHT/2/2006

Saleh


47.

Kelurahan Handil Bakti sebesar

Rp. 33.469.950,-

Kecamatan

(Vide Palaran



No.

246/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/209/SKMHT/II/2006


Rp. 16.977.150,-


Bukti T.II Int- 63.a) 48.

11.318,10

Kelurahan

Handil

Arsyah - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bakti

Kecamatan


No.

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-63.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-63.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Seluas Atas Tanah (SKMHT) tanggal 24

8.097,27

M2 yang terletak di

Januari 2006 yang teregister dengan Kelurahan Handil 49.

Somat

No:

593.83/234/SKMHT/II/2006 Bakti

Kecamatan

yang telah menerima pembayaran Palaran sebesar

Rp. 12.145.905,-

(Vide




298/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/222/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 9.077.325,-

(Vide


6.051,55

Kelurahan Handil

H. Ismail - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

309/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


51.

Seluas 9.359,97


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti Kecamatan

Abd. Sani 593.83/228/SKMHT/2/2006


Rp. 14.039.955,-

Palaran

(Vide



291/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/208/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 23.814.150,-

(Vide


15.876,10

Kelurahan Handil

Usup Tamrin - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

310/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


53.

Syahpur

Seluas

6.280,07


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

593.83/221/SKMHT/2/2006


Kecamatan

Palaran


sebesar

Rp. 9.420.105,-

(Vide


299/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/182/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 11.256.690,-

(Vide


7.504,46

Kelurahan Handil

Salman - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

245/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


Seluas

21.966,24


M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

Sudarmanto

593.83/203/SKMHT/II/2006

Kecamatan



Rp. 32.949.360,-

Palaran

(Vide


273/A.2y/Pem-HB/VI/2005


Sukarni

593.83/195/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 23.564.865,-

(Vide


15.709,91

Kelurahan Handil

56. WIdodo


256/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-71.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-71.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Sukarni 57.


Seluas 12.857,53


M2 yang terletak di

Widodo


No:

593.83/229/SKMHT/2/2006

Kelurahan Handil


Bakti Kecamatan

sebesar

Palaran

Rp. 19.286.295,-

(Vide


312/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/241/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 72.748.305,-

(Vide


48.498,87

Kelurahan Handil

Sarikun - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

251/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


Seluas

13.653,04

Siman /Geger Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26

M2 yang terletak di



Kelurahan Handil

No:

Bakti

593.83/227/SKMHT/II/2006


Rp. 20.479.560,-

Kecamatan

Palaran

(Vide

Bukti T.II Int- 74.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

286/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/219/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 20.833.740,-

(Vide


13.889,16

Kelurahan Handil

Sunyoto - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

285/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-75.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-75.c) 61.

Imam Syafi’i

- Surat Keterangan Melepaskan Hak

Seluas

16.710,94



M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

No:

Bakti

593.83/244/SKMHT/II/2006


Rp. 25.066.410,-

Kecamatan

Palaran

(Vide


257/A.2y/Pem-HB/VI/2005


593.83/243/SKMHT/II/2006


Rp. 79.659.330,-

53.106,22



Imam Syafi’i

Kelurahan Handil - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bakti No.

Kecamatan


bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-77.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-77.c)



593.83/210/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 12.784.215,-

(Vide


8.522,81

Kelurahan Handil

Sarman - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

267/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


593.83/217/SKMHT/2/2006 Seluas

9.031,82


Rp. 13.547.730,-


64.

Rajikan


Bakti

Kecamatan

Palaran No.

261/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-79.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II



593.83/2181/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 15.635.115,-

(Vide


Sumiran

Kelurahan Handil


10.423,41

287/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


66.

593.83/225/SKMHT/2/2006

Seluas

5.507,92


M2 yang terletak di

sebesar

Kelurahan Handil

Rp. 8.261.880,-

(Vide

Heriyadi Bukti T.II Int-81.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

Bakti

Kecamatan

Palaran

308/A.2y/Pem-HB/VI/2005



bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-81.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/232/SKMHT/2/2006


Seluas 18.396,51

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 27.594.765,-

(Vide


Kelurahan Handil

Asnawi - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

265/A.2y/Pem-HB/VI/2005


bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-82.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-82.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26 Januari 2006 yang teregister dengan Seluas No:

13.684,50

593.83/176/SKMHT/2/2006 M2 yang terletak di


Lauseng

sebesar

Rp. 20.526.750,-

(Vide Bakti

Kecamatan


262/A.2y/Pem-HB/VI/2005



- Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-83.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/215/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 16.713.030,-

(Vide


11.142,02

Kelurahan Handil

Niah - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

302/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-84.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-84.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26

70.


Seluas

51.926,73

No:

593.83/204/SKMHT/II/2006

M2 yang terletak di


Kelurahan Handil

sebesar

Bakti

Warti Rp. 77.890.095,-

(Vide


Kecamatan

Palaran


263/A.2y/Pem-HB/VI/2005



Int-85.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-85.c) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 26 Januari 2006 yang teregister dengan No:

593.83/242/SKMHT/II/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 19.952.385,-

(Vide


13.301,59

Kelurahan Handil

71.Isap - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

266/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


12.008,35


593.83/236/SKMHT/2/2006 Kelurahan Handil

72.Arsyah


Rp. 18.012.525,-

Kecamatan

(Vide Palaran


289/A.2y/Pem-HB/VI/2005



593.83/226/SKMHT/2/2006


Seluas

sebesar

M2 yang terletak di

Rp. 14.300.115,-

(Vide


9.533,41

Kelurahan Handil

Salman - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

260/A.2y/Pem-HB/VI/2005

Bakti

Kecamatan

Palaran


74.


Seluas


M2 yang terletak di

No:

Kelurahan Handil

593.83/194/SKMHT/ii/2006

17.106,62

Nurdin yang telah menerima pembayaran

Bakti

sebesar

Palaran

Rp. 25.659.930,-

(Vide

Kecamatan



No.

244/A.2y/Pem-HB/VI/2005

bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-89.b) - Surat pernyataan tidak sengketa bulan Juni 2005 (Vide Bukti T.II Int-89.c) Bukti Kwitansi Pembayaran DP

Seluas 33.900 M2

Lahan kelompok Bahriansyah seluas

yang

± 33.9 Ha tanggal 29 April 2011

Kelurahan

sebesar Rp. 300.000.000,- (Vide

Bakti

Bukti T.II Int-90

Palaran

terletak

di

Ardiansyah / 75.

Handil

Bahriansyah Kecamatan

Seluas 3.900 M2 Bukti Tanda Terima Pembayaran yang

terletak

di

tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 76.

Mat Sujak

Kelurahan Handil 25.000.000,-(Vide Bukti T.II IntBakti

Kecamatan

91) Palaran - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 25 Februari

2011

yang

teregister Seluas 18.515 M2

dengan

No: yang

593.83/586/SKMHT/IV/2011

terletak

di

yang Kelurahan Handil

77.

Koyong, SE

telah menerima pembayaran sebesar Bakti

Kecamatan

Rp. 64.802.500,- (Vide Bukti T.II Palaran Int- 92.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

193/A.2y/Pem-HB/III/2011

tanggal 25 Februari 2011 (Vide Halaman 148 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Bukti T.II Int-92.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 25 Februari 2011 (Vide Bukti T.II Int-92.c) - Surat pernyataan tanggal 25 Februari 2011 (Vide Bukti T.II Int-92.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara Erni Fatnur Widaya tanggal 25 Februari 2011. (Vide Bukti T.II Int-92.e) - Surat Jual Beli Tanah tanggal 2 Maret 1996 (Vide Bukti T.II Int92.f) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT)

tanggal 1

Mei 2012 yang teregister dengan No: 593.83/2521/SKMHT/XII/2012

78.

M. Thamrin. D


Seluas 32,500 M2

sebesar

yang

Rp. 325.000.000,-

(Vide


592.2/II/Bts/Pem/II/2012

terletak

di

Kelurahan Handil Bakti

Kecamatan

Palaran

tanggal 13 Nopember 2011 (Vide Bukti T.II Int-93.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Nopember 2011 (Vide


Bukti T.II Int-93.c) - Surat

pernyataan

tanggal

13

Nopember 2011 (Vide Bukti T.II Int-93.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudaraM. Thamrin tanggal 12 Nopember 2011. (Vide Bukti T.II Int-93.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 28 April 2008 yang teregister dengan No: 593.83/1766/SKMHT/VIII/2008 yang telah menerima pembayaran (Vide Bukti T.II Int-94.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

79.

592.2/308/Bts/Pem/2008

Seluas 10.430 M2 yang

terletak

di

tanggal 28 April 2008 (Vide Bukti

Kelurahan Handil

T.II Int-94.b)

Bakti

M. Yusup. I - Surat pernyataan tidak sengketa

Kecamatan

Palaran

tanggal 28 April 2008 (Vide Bukti T.II Int-94.c) - Surat pernyataan tanggal 28 April 2008 (Vide Bukti T.II Int-94.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

tanggal 28 April 2008(Vide Bukti


T.II Int-94.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 22 Juli 2013

yang teregister dengan

No: 593.83/2087/SKMHT/VII/2013 yang telah menerima pembayaran sebesar

Rp. 200.000.000,-

(Vide



tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti Seluas 40.000 M2

T.II Int-95.b) - Surat pernyataan tidak sengketa 80.

yang

terletak

di

tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti

Kelurahan Handil

T.II Int-95.c)

Bakti

H. Sukarno - Surat pernyataan tanggal 15 Juli

Kecamatan

Palaran

2013 (Vide Bukti T.II Int-95.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara H. Sudjiono, S. Sos., MM. (PT NCI) tanggal 22 Juli 2013.

(Vide Bukti T.II Int-

95.e) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara H. Sukarno tanggal 15 Juli 2013. (Vide Bukti


T.II Int-95.f) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 22 Juli 2013



Rp. 100.000.000,-

(Vide



tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti Seluas 20.000 M2

T.II Int-96.b) - Surat pernyataan tidak sengketa 81.

yang terletak di


Kelurahan Handil

T.II Int-96.c)

Bakti Kecamatan

Arsani - Surat pernyataan tanggal 15 Juli

Palaran

2013 (Vide Bukti T.II Int-96.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan



96.e) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan Dimohon

oleh

Pemeriksaan di

Lapangan

saudara

Asrani

tanggal 15 Juli 2013. (Vide Bukti


T.II Int-96.f) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 22 Juli 2013



Rp. 200.000.000,-

(Vide


82.


Seluas 40.000 M2


yang

T.II Int-97.b)

Kelurahan Handil

terletak

di

H. Sukarno - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti

Bakti

Kecamatan

Palaran

T.II Int-97.c) - Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-97.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara H. Sudjiono, S. Sos., MM. (PT NCI) tanggal 22 Juli 2013. (Vide Bukti T.II Int 97.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak

Seluas 40.000 M2


yang

terletak

di

Juli 2013

Kelurahan Handil

83.H. Sukarno yang teregister dengan

No: 593.83/2085/SKMHT/VII/2013

Bakti

Kecamatan



Rp. 200.000.000,-

Palaran

(Vide



bulan 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-98.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-98.c) - Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-98.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan



98.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 22 Seluas 40.000 M2 Juli 2013

yang teregister dengan yang

terletak

di

No: 593.83/2088/SKMHT/VII/2013 Kelurahan Handil 84. H. Sukarno


Rp. 200.000.000,-

Kecamatan

(Vide Palaran




bulan 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-99.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-99.c) - Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-99.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara H. Sudjiono, S. Sos., MM. (PT NCI) tanggal 22 Juli 2013. (Vide Bukti T.II Int-99e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 22 Juli 2013


No: 593.83/2089/SKMHT/VII/2013 yang telah menerima pembayaran Seluas 40.000 M2 sebesar

Rp. 200.000.000,-

(Vide yang

terletak

di

Bukti T.II Int-100.a) 85.H. Sukarno - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Kelurahan Handil Bakti No.

Kecamatan

357/A.2y/Pem-HB/VII/2013 Palaran

bulan 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-100.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-100.c)


- Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti T.II Int-100.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan



100.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 4 Agustus 2008

yang teregister

dengan

No:

593.83/1888/SKMHT/X/2008 yang Seluas 14,05 M2 telah menerima pembayaran (Vide yang

terletak

di


H. Sukarno

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Kelurahan Handil Bakti

Kecamatan

tanggal 4 Agustus 2008 (Vide Bukti Palaran T.II Int-101.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 4 Agustus 2008 (Vide Bukti T.II Int-101.c) - Surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2008 (Vide Bukti T.II Int-101.d) - Surat Keterangan Melepaskan Hak 87.

Seluas 10,32 terletak

M2


yang

di

Agustus 2008

Kelurahan Handil

H. Sukarno

dengan

yang teregister No:

Bakti

Kecamatan


593.83/1889/SKMHT/IX/2008 yang

Palaran

telah menerima pembayaran (Vide Bukti T.II Int-102.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

59321/1964/Pem/2008

4

Agustus 2008 (Vide Bukti T.II Int102.b) - Surat pernyataan tidak sengketa 4 Agustus 2008

(Vide Bukti T.II

Int-102.c) - Surat pernyataan 4 Agustus 2008 (Vide Bukti T.II Int-102.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara H. Sukarno, M. Pd tanggal 4 Agustus 2008 (Vide Bukti T.II Int-102-e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 11 Juli 2008

88.


Seluas 71,600 M2

No: 593.83/807/SKMHT/VIII/2008

yang

terletak

di


Kelurahan Handil

(Vide Bukti T.II Int-103.a)

Bakti

M. Yani - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Kecamatan

Palaran

No. 59321/1884/Pem/2008 tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int103.b)


- Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 11 Juli 2008

(Vide Bukti

T.II Int- 103.c) - Surat pernyataan tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-103.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara

Zubair

Ischak (PT. NCI) tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-103.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 11 Juli 2008


No: 593.83/1806/SKMHT/VIII/2008 yang telah menerima pembayaran (Vide Bukti T.II Int-104.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah


terletak

di

No. 59321/1883/Pem/2008 tanggal Kelurahan Handil 89.

M. Yani

11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II IntBakti

Kecamatan

104.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 11 Juli 2008

Palaran

(Vide Bukti

T.II Int-104.c) - Surat pernyataan tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-104.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan



Zubair

Ischak (PT. NCI) tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-104.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas

Tanah

teregister

(SKMHT)

yang

dengan

No:

593.83/2007/SKMHT/IX/2008 yang telah menerima pembayaran (Vide Bukti T.II Int-105.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 535/A.2y/Pem-HB/IX/2008 11 Seluas 159.000 M2 September 2008 (Vide Bukti T.II yang terletak di Int-105.b) Kelurahan Handil 90.

Arnain

- Surat pernyataan tidak sengketa Bakti Kecamatan tanggal 11 September 2008 (Vide Palaran Bukti T.II Int-105.c) - Surat

pernyataan

tanggal

11

September 2008 (Vide Bukti T.II Int-105.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di


Lapangan Arnain

tanggal 11 September 2008 (Vide Bukti T.II Int-105.e) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah 91.

Sahminan

No.

592.2/312/Bts/Pem/IX/2011

tanggal 19 September 2011 (Vide


terletak

di

Kelurahan Handil


Bakti

Bukti T.II Int-106.a) - Surat pernyataan tidak sengketa

Kecamatan

Palaran

tanggal 19 September 2011(Vide Bukti T.II Int-106.b) - Surat

pernyataan

tanggal

19

September 2011(Vide Bukti T.II Int-106.c) - Peta Situasi Lahan Sahminan dan Slamet (Vide Bukti T.II Int-106.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara Sahminan tanggal 16 September 2011(Vide Bukti T.II Int-106.e) - Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Invesment tanggal 22

Juni

2011

sebesar

Rp.

20.000.000,- (Vide Bukti T.II IntSeluas 45.000 M2 107.a) - Tanda Terima Pembayaran dari PT.

yang

terletak

di

Kelurahan Handil 92.

Sahminan

Nuansacipta Coal Invesment tanggal Bakti 25

Juni

2011

sebesar

Kecamatan

Rp. Palaran

35.000.000,- (Vide Bukti T.II Int107.b) - Perjanjian Pengikatan Sewa/Pinjam Penguasaan Dan Hak Atas Tanah tanggal 25 Juni 2011 (Vide Bukti


T.II Int-107.c) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Juni 2011 (Vide Bukti T.II Int-107.d) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 19 Maret 2012 yang teregister dengan No:

593.83/636/SKMHT/III/2012

yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 238.500.000,- (Vide Bukti T.II Int-108.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.

Seluas 23.850 M2

592.2/209/Bts/Pem/VI/2009 yang terletak di

tanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti Kelurahan Handil 93.

Sapran

T.II Int-108.b) Bakti Kecamatan - Surat pernyataan tidak sengketa Palaran tanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti T.II Int-108.c) - Surat pernyataan tanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti T.II Int-108.d) - Berita

Acara


oleh

Pemeriksaan di saudara

Lapangan Sapran

tanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti T.II Int -108.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak 94.

Seluas 24.375 M2

H. Suriansyah Atas Tanah (SKMHT) tanggal 11

yang terletak di


Juli 2008 yang teregister dengan No:

Kelurahan Handil

593.83/1859/SKMHT/VIII/2008

Bakti Kecamatan


Palaran

(Vide Bukti T.II Int-109.a) - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 59321/1886/Pem/2008 tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int109.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-109.c) - Surat pernyataan tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-109.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara Zubair Ischak (PT. NCI) tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-109.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 11 Seluas 15.625 M2 Juli 2008 yang teregister dengan No: yang

terletak

di

593.83/1810/SKMHT/VIII/2008 Kelurahan Handil 95.

Syahrudin

yang telah menerima pembayaran Bakti

Kecamatan

(Vide Bukti T.II Int-110.a) Palaran - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 59321/1887/Pem/2008 tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-


110.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-110.c) - Surat pernyataan tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-110.d) - Berita

Acara

Tanah/Perwatasan

Pemeriksaan di

Lapangan

Dimohon oleh saudara Zubair Ischak (PT. NCI) tanggal 11 Juli 2008 (Vide Bukti T.II Int-110.e) - Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) tanggal 8 Juni 2012 yang teregister dengan No: 593.83/712/SKMHT/VIII/2012 yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Vide Bukti T.II

Seluas 12.000 M2

Int-111.a)

yang terletak di

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah 96.

Kelurahan Handil

Asnawi No.

592.2/171/Bts/Pem/VII/2012

tanggal 8 Juni 2012 (Vide Bukti


T.II Int-111.b) - Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Juni 2012 (Vide Bukti T.II Int-111.c) - Surat pernyataan tanggal 8 Juni 2012 (Vide Bukti T.II Int-111.d)


- Berita

Acara

Pemeriksaan


oleh

di

Lapangan

saudara

Asnawi

tanggal 7 Juni 2012 (Vide Bukti T.II Int-111.e) - Tanda Terima Pembayaran tanggal 23 Juli 2012 (Vide Bukti T.II Int111.f) - Tanda Terima Pembayaran tanggal 9 Juli 2011 sebesar Rp. 90.000.000,(Vide Bukti T.II Int-112.a) - Surat 97.

Perjanjian

Seluas 1.8 Ha

Pengikatan

yang terletak di

Pelepasan Penguasaan dan Hak atas

Kelurahan Handil

tanah (P4HT) 9 Juli 2011

Bakti Kecamatan

Nashikin (Vide

Palaran

Bukti T.II Int-112.b) - Surat pernyataan Penguasaan tanah tanggal 9 Juli 2011 (Vide Bukti T.II Int-112.c) - Kwitansi Pembayaran lahan milik kelompok Angin Mamiri/kel. Yasin

Seluas 13 Ha yang seluas ± 13 Ha tanggal 14 Mei 2011 terletak di M. Yasin

sebesar Rp. 100,000,000,-


98.

(Kelompok

Bukti T.II Int-113.a) Bakti Kecamatan

Angin Mamiri)

- Tanda Terima Pembayaran dari PT.

Palaran

Nuansacipta Coal Invesment (NCI) tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (Vide Bukti T.II Int-


113.b) - Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Invesment (NCI) tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (Vide Bukti T.II Int113.c) - Bukti

Transfer

Bank

Mandiri

tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- dari Rekening No. 148 000 988 4647 ke Rekening No. 148 001 0457 938 atas nama Khairani (Vide Bukti T.II Int-113.d) - Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Invesment (NCI) tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000,(Vide Bukti T.II Int-113.e) - Surat Kesepakatan tanggal 24 Mei (Vide Bukti T.II Int-113.f) - Surat Perjanjian tanggal 13 Mei 2011 (Vide Bukti T.II Int-113.g) - Berita Acara tanggal 14 Mei 2011 (Vide Bukti T.II Int-113.h) - Berita Acara tanggal 12 Mei 2011 (Vide Bukti T.II Int-113.i) Dahlan 99.

- Kwitansi Pembayaran tanggal 27

Seluas 8.9 Ha

(Kelompok

April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

yang terletak di

Dahlan)

(Vide Bukti T.II Int-114.a)

Kelurahan Handil


- Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 80.000.000,-


(Vide Bukti T.II Int-114.b) - Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Mei 2011

sebesar

Rp.

10.000.000,-

(Vide Bukti T.II Int-114.c) Seluas 8.5 Ha yang

100. Dahlan

Kwitansi Pembayaran tanggal 28 April

terletak di

2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Vide

Kelurahan Handil

Bukti T.II Int-115)


- Perjanjian

Pelunasan

Pelepasan

Penguasaan dan Hak atas tanah (P4HT) tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (Vide Bukti T.II

Seluas

Int-116.a)

yang

- Tanda Terima Pembayaran tanggal

1.2

Ha

terletak

di

Kelurahan Handil

101. Dahlan Talle 14

Juni

2011

sebesar

Rp.

54.000.000,- (Vide Bukti T.II Int-

Bakti

Kecamatan

Palaran

116.b) - Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Mei 2011

sebesar

Rp.

10.000.000,-

(Vide Bukti T.II Int- 116.c) - Perjanjian

Kerjasama

Nomor

:

Seluas 15 Ha yang

001/NCI-GSTJ/PKS/IV/2014

terletak

di

tanggal 30 April 2014 beserta

Kelurahan Handil

lampirannya (Vide Bukti T.II Int-

Bakti

102. Ir. Gustijo

Kecamatan


Palaran

117)

IX.

Alasan Penolakan Ke Delapan (VIII) PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 545/293/HK-KS/VI/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN

(KP)

PERTAMBANGAN

(IUP)

EKSPLOITASI OPERASI

MENJADI PRODUKSI

IZIN

USAHA

KEPADA

PT.

NUANSACIPTA COAL INVESTMENT TANGGAL 9 JUNI 2010 SELUAS 2.003 HA (DUA RIBU TIGA HEKTAR) ATAS NAMA PT. NUANSACIPTA COAL INVESTMENT(VIDE BUKTI T.II INT-1) (OBJEK SENGKETA) TIDAK

BERTENTANGAN

DENGAN

AZAS-AZAS

UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK Bahwa setelah penerbitan : -

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/477/HK-KS/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW 01.Bb009.07) kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 1 November 2007 (Vide Bukti T.II Int-13)

-

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/314/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Kuasa Pertambangan (KP) Pemurnian Batubara kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 8 Mei 2008 (Vide Bukti T.II Int-14)

-

Keputusan

Walikota

Samarinda

Nomor

:545/315/HK-KS/2008

tentang

Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment tanggal 8 Mei 2008 (Vide Bukti T.II Int-15) maka Tergugat memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi) seluas 2.003 Ha (dua ribu tiga hektar), (Vide Bukti T.II Int-13 s/d T.II Int-15) membuktikan bahwa semua Halaman 167 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

prosedur dan persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan dan dipenuhi oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi) sehingga tidaklah benar dalil Penggugat di dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural dan tidak memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan, azas keterbukaan dan azas kepastian hukum. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: MENGADILI:

DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 30 September 2014 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 14 Oktober 2014; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.172 sebagai berikut:--------------------------------P. 1

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepolisian Resor Kota Samarinda Nomor:

B/2019.a/V/2014,

perihal

Pemberitahuan

Perkembangan

Hasil


Penyelidikan, yang ditujukan kepada Resmi M.S Basar, tertanggal 12 Mei 2014; P. 2

Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

P.3

Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perkumpulan Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu Nomor: 28 tanggal 06 Desember 2005;

P.4

Foto copy sesuai foto copy susunan kepengurusan Kumpulan Pahumaan PenyirapanPembalokan Sumur Batu, tertanggal 25 Agustus 1976;

P. 5

Foto copy sesuai dengan foto copy Terdjemahan: Pengoeloe Hibah

Nomor:

08/KKKN/1902, tertanggal 9 Juli 1902; P. 6

Foto copy sesuai dengan foto copy bertuliskan arab;

P. 7

Foto copy sesuai dengan foto copy Daoelat Emirat Al Islami Fi Bilade Koetei Nomor: 033/KKKN/1910, tertanggal 21 desember 1910;

P.8

Foto copy sesuai foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya, tertanggal 10 Januari 1975;

P. 9

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembaharuan Surat Hak Milik Tanah Perwatasan nomor: 040/HB/1976 dari Kantor Kepala Kampung Handil Bhakti Kecamatan Palaran, tertanggal 18 juni 1976;

P.10

Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan ada menguasai sebidang tanah serta tanaman yang ada diatasnya, tertanggal 5 Juni 1977;

P.11

Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan Resmi MS Basar ada menguasai 2 (dua) bidang tanah serta tanaman yang ada diatasnya, tertanggal 30 Agustus 1976;

P.12

Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan Resmi Matsait Basar ada menguasai sebidang tanah perwatasan serta tanaman tumbuh yang ada diatasnya, tertanggal 30 Juni 1977;

P.13

Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan Resmi Matsait Basar ada menguasai sebidang tanah perwatasan serta tanaman tumbuh yang ada diatasnya, tertanggal 30 Halaman 169 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Agustus 1976; P.14

Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan ada menguasai sebidang tanah adat serta tanaman tumbuh yang ada diatasnya secara hukum adat, tertanggal 25 Agustus 1977;

P.15

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ketua Majelis Tata Nilai Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura No. 01/KMTN-AKKK-IM/2003, tertanggal 22 Februari 2003;

P.16

Foto copy sesuai copy Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor: 17/

/ 793/DPRD-UM/2002, perihal Mohon Dapat Diberikan

Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Kumpulan Pahumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu, tertanggal 19 Agustus 2002; P.17

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Supardi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.18

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Supardi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.19

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Triyono, tertanggal 10 Januari 2004;

P.20

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Triyono/Karyanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.21

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sadewo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.22

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Nangkulo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.23

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Hadi Suseno, tertanggal 10 Januari 2004;

P.24

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Tulus Sutopo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.25

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat Halaman 170 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

oleh Yohanes Johan, tertanggal 10 Januari 2004; P.26

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Rumlus Seleki, tertanggal 10 Januari 2004;

P.27

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Asik Suprayogi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.28

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Harry Sueprapto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.29

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ebenheizer P. Simbolon, tertanggal 10 Januari 2004;

P.30

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Thomas, tertanggal 10 Januari 2004;

P.31

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ismu Pradjanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.32

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ahmad Nopian, tertanggal 10 Januari 2004;

P.33

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ir. Edy Purwanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.34

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Katiran, tertanggal 10 Januari 2004;

P.35

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Hendra, tertanggal 10 Januari 2004;

P.36

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Asnawi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.37

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Aspul, tertanggal 10 Januari 2004;

P.38

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Imam Hidayat, tertanggal 10 Januari 2004;

P.39

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat Halaman 171 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

oleh Suwono, tertanggal 10 Januari 2004; P.40

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Adli, tertanggal 10 Januari 2004;

P.41

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ir. Sibyan Ahkar, tertanggal 11 Januari 2004;

P.42

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Muhamad Isnaen Noor, tertanggal 10 Januari 2004;

P.43

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Muhamad Akbar, tertanggal 10 Januari 2004;

P.44

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Suriansyah Sahdan,SE, tertanggal 10 Januari 2004;

P.45

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Nurhaidi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.46

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Misno, tertanggal 10 Januari 2004;

P.47

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sumadi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.48

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Asmadi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.49

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Hosen, tertanggal 10 Januari 2004;

P.50

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Mujiono, tertanggal 10 Januari 2004;

P.51

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ruslan, tertanggal 10 Januari 2004;

P.52

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Baba, tertanggal 10 Januari 2004;

P.53

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat Halaman 172 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

oleh Dardi, tertanggal 10 Januari 2004; P.54

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Edy Muhaji, tertanggal 10 Januari 2004;

P.55

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Syamsuddin, tertanggal 10 Januari 2004;

P.56

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Arsyad, tertanggal 10 Januari 2004;

P.57

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Patombongi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.58

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sugeng Rochani, tertanggal 01 Januari 2004;

P.59

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Umborowati, tertanggal 01 Januari 2004;

P.60

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Meiriwati, tertanggal 10 Januari 2004;

P.61

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Achmad Japar, tertanggal 10 Januari 2004;

P.62

Foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Achmad Baidlowi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.63

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Bejo Taroji, tertanggal 01 Januari 2004;

P.64

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh H. Iwan. B, tertanggal 10 Januari 2004;

P.65

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Khairul Anwar, tertanggal 10 Januari 2004;

P.66

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Wahyudi yang ditandatangani oleh Ardiansyah, tertanggal 10 Januari 2004;

P.67


oleh Tetik Haryanti, tertanggal 10 Januari 2004; P.68

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Hendra Harryanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.69

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Suwoto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.70

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Andrian Vareslela, tertanggal 10 Januari 2004;

P.71

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Akhmad Satori, tertanggal 10 Januari 2004;

P.72

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Samsul Hadi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.73

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Wasis, tertanggal 10 Januari 2004;

P.74

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Bondan Winardi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.75

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh I Made Arthaguna, tertanggal 10 Januari 2004;

P.76

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Tarno, tertanggal 10 Januari 2004;

P.77

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Tarto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.78

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh D. Jaka Santoso, tertanggal 10 Januari 2004;

P.79

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh E. Donna Sahert, tertanggal 10 Januari 2004;

P.80

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh M. Yunu Sisitepu, tertanggal 10 Januari 2004;

P.81


oleh Saipul Bahri, tertanggal 10 Januari 2004; P.82

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Wahyudi, tertanggal 10 Januari 2004;

P.83

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Haryo Marwoto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.84

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Ujunudin, tertanggal 10 Januari 2004;

P.85

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Dwi Ari Widodo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.86

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Agus Tri Kuncoro, tertanggal 10 Januari 2004;

P.87

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Hartomo Adi Prabowo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.88

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Y. Marsudi Widodo, tertanggal 10 Januari 2004;

P.89

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Kardino, tertanggal 10 Januari 2004;

P.90

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sularna, tertanggal 10 Januari 2004;

P.91

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Dwi Yustiyanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.92

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh M. Jaeni, tertanggal 10 Januari 2004;

P.93

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sri Sumarni, tertanggal 10 Januari 2004;

P.94

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Suwanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.95


oleh Wawan HS, tertanggal 10 Januari 2004; P.96

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Albetus Widodo Subiyakto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.97

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Sugito, tertanggal 10 Januari 2004;

P.98

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat oleh Eddy Nuryanto, tertanggal 10 Januari 2004;

P.99

Foto copy sesuai copy Surat Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor: 17/

/793/DPRD-UM/2002, yang ditujukan kepada Ketua

Kumpulan PahumaanPenyirapan Pembalokan Sumur Batu, perihal Mohon Dapat diberikan Rekomendasi, tertanggal 19 Agustus 2002; P.100 Foto copy sesuai copy Surat Perintah Tugas No. 094/2700/PHH-I/SMD/2003, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur UPTD. Peredaran Hasil Hutan, tertanggal 17 September 2003; P.101 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor: 015/SKK-KPPPSB/VII/2003 yang ditujukan kepada Kapolsek Palaran, tertanggal 26 Juli 2003, perihal: Menindaklanjuti Pengaduan kami tertanggal 6 Pebruari dan 10 Juni 2003; P.102 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor:

016/SKK-KPPPSB/VIII/2003

yang

ditujukan

kepada

Kapolresta

Samarinda, tertanggal 11 Agustus 2003, perihal: Menindaklanjuti Pengaduan kami kepada Kapolsek Palaran sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah diproses; P.103 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor: 008/SKU-KPPPSB/IX/2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan UPTD.PHH. Samarinda, tertanggal 27 September 2004, perihal: Mohon Bantuan Pemeriksaan Perkebunan Rakyat Milik KPPPSB yang diserobot pihak lain; P.104 Foto copy sesuai copy Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat atas nama Kelompok Tani KPPPSB di Handil Bhakti Desa Handil Bhakti, Halaman 176 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Kecamatan Palaran dari Dinas Kehutanan UPTD Peredaran Hasil Hutan Nomor: 522.21/102/PHH-H/SMD/2005, tertanggal 05 Februari 2005; P.105 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor:

020/SKK-KPPPSB/X/2005

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Oktober 2005, perihal: Mohon Dapat Diberi Ijin Pemanfaatan Kayu Sengon diatas tanah Perladangan Kelompok KPPPSB; P.106 Foto copy sesuai copy Surat Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala UPTD PHH Samarinda Nomor: 522.110/4747/DKV/2005, tertanggal 26 September 2005, perihal: Pemeriksaan dan Pertimbangan Teknis Pemanenan Kayu; P.107 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala UPTD PHH Samarinda Nomor: 522.110/5684/DKV/2005, tertanggal 19 Oktober 2005, perihal: Pemeriksaan Lapangan; P.108 Foto copy sesuai copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 890/5710/DK-I/2005, tertanggal 20 Oktober 2005, kepada Ir. Sutrisno Hardadi untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan Rencana Ijin Pemanenan Kayu Sengon oleh KPPPSB Handil Bhakti; P.109 Foto copy sesuai copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 5058/Kpts/DK-V/2005, tertanggal 13 Oktober 2005, tentang Pengesahan Ijin Pemanenan Kayu Hutan Alam Rakyat Jenis Sengon tahun 2005 oleh KPPPSB Handil Bhakti; P.110 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rencana Lokasi Pemanenan oleh KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Kec. Palaran pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2005; P.111 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat Per 31 Desember 2005, Kelompok Tani KPPPSB Handil Bhakti Kec. Palaran, tanggal 9 Januari 2006; P.112 Foto copy sesuai aslinya Rencana Bantuan Biaya Pemeriksaan Persiapan Kegiatan Halaman 177 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Pemanenan Kelompok Tani KPPPSB Wilayah Kota Samarinda seluas 600 Ha; P.113 Foto copy sesuai copy Lampiran Surat Kepala Balai Diklat Kehutanan Samarinda Nomor: S.2104/BDK-2/2005 tanggal 22 Nopember 2005; P.114 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur UPTD. Peredaran Hasil Hutan, Nomor: 891/420/PHH-I/SMD/2005, tanggal 24 Nopember 2005, yang ditujukan kepada Kel. Tani KPPPSB Handil Bhakti, perihal: Pelatihan Teknik Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Hutan; P.115 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Nomor: 039/SKU-KPPPSB/XII/2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan UPTD.PHH. Samarinda, tertanggal 29 Nopember 2005, perihal: Surat Tugas; P.116 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur UPTD. Peredaran Hasil Hutan, Nomor: 891/432/PHH-I/SMD-2005, tanggal 05 Desember 2005, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda, perihal: Peserta Pelatihan Teknik Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Hutan; P.117 Foto copy sesuai aslinya Lampiran Surat Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur UPTD. Peredaran Hasil Hutan, Nomor: 891/432/PHH-I/SMD-2005, tanggal 05 Desember 2005; P.118 Foto copy sesuai aslinya Surat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda Nomor: UN.2337/BDK-1/2005, tanggal 8 Desember 2005, hal: Undangan Penutupan Pelatihan; P.119 Foto copy sesuai aslinya Surat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda, tanggal 4 Januari 2006, perihal: Undangan; P.120 Foto copy sesuai copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 890/304/DK-I/2006 kepada Ir. Andi Agustina, Irma Olivia, tertanggal 16 Januari 2006; P.121 Foto copy sesuai aslinya Surat tugas Ketua KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Halaman 178 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Nomor: 08/SK.U-KPPPSB/XII/2007, kepada Zainal Abidin, tertanggal 6 Desember 2007; P.122 Foto copy sesuai copy Berita Acara Hasil Temuan Di Lapangan oleh LSM DPD APPI Kalimantan Timur, tanggal 2 Agustus 2009; P.123 Foto copy sesuai copy Surat DPD APPI Kalimantan Timur Nomor: 02/SL/DPDAPPI/KT/08/2009,tanggal 6 Agustus 2009, ditujukan kepada Kepala Kantor Kehutanan Kalimantan Timur, perihal Laporan Hasil Temuan di Lapangan untuk dapat segera di tindak lanjuti; P.124 Foto copy sesuai aslinya Gambar Tanah Perwatasan- Resmi Ms Basar Keluarga dan Tanah Tanah KPPPSB Handil Bhakti; P.125 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan Secara Hukum Adat Beserta Tanaman Tumbuh dan Kolan Ikan dan Air Terjun yang ada diatasnya an. Asmiri Bin Matsait Basar, tertanggal 5 Juni 1976; P.126 Foto copy sesuai aslinya Daftar Jenis Tanam Tumbuh yang ditanam oleh Resmi dan Sapri di Jalan Sumur Batu Bangsal Lombok dan Gunung Batok wilayah Handil Bhakti Kec. Palaran; P.127 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan ada menguasai dan memiliki sebidang tanah perwatasan beserta tanaman dan tumbuhan yang ada di atasnya secara hukum adat oleh Resmi Ms Basar, tertanggal 5 Agustus 1976; P.128 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyeksian Tanah Perwatasan beserta Tanaman Tumbuh yang ada diatasnya oleh Amer. A, tertanggal 2 Juli 1977; P.129 Foto copy sesuai copy berstempel basah Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 08/SKKK-KPPPSB/VIII/2002, perihal Permohonan Surat Dukungan untuk Peminjaman Modal Usaha Perkebunan Pisan ABACA ke Lembaga Keuangan, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, tertanggal 15 Agustus 2002; P.130 Foto copy sesuai copy Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 010/SKKK-KPPPSB/I/2003, perihal Pemberitahuan bahwa Kami ada merintis dan Pemasangan Patok Ulin Tanda Batas serta Pemasangan Papan Nama KPPPSB, Halaman 179 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

tertanggal 17 Januari 2003; P.131 Foto copy sesuai aslinya Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 039/SKU-KPPPSB/VII/2005, perihal Surat Tugas, tertanggal 29 Nopember 2005; P.132 Foto copy sesuai aslinya Surat Lembaga Adat Pribumi Kutai Nomor: 010/LAPK/KT/08/2008, perihal Indikasi Penyerobotan Lahan terhadap lahan milik warga masyarakat oleh PT. NCI/PETESEN, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, tertanggal 18 Agustus 2008; P.133 Foto copy sesuai aslinya Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 01/SKUKPPPSB/VI/2009, perihal Menghentikan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kel. Handil Bhakti yang ditujukan kepada Direktur PT. NCI, tertanggal 4 Mei 2009; P.134 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 5707/Kpts/DK-V/2005 tentang Pengesahan Ijin Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (jenis Sengon) tahun 2005; P.135 Foto copy sesuai aslinya Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 015/SKU-KPPPSB/III/2012, perihal menindaklanjuti surat kami tentang ganti rugi lahan Handil Bhakti yang ditujukan kepada Direktur PT. NCI, tertanggal 7 Maret 2012; P.136 Foto copy sesuai aslinya Surat KPPPSB Kelurahan Handil Bhakti Nomor: 017/SKU-KPPPSB/III/2012, perihal minta pertanggungjawaban dan Ganti Rugi Lahan kami di Kel.

Handil Bhakti yang ditujukan kepada Direktur PT. NCI,

tertanggal 12 Maret 2012; P. 137 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Wahyono, tertanggal 10 Januari 2004; P. 138 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Sutarno, tertanggal 10 Januari 2004; P. 139 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Hermus Effendy, tertanggal 10 Januari 2004; P. 140 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat Halaman 180 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

an. Hardi, tertanggal 10 Januari 2004; P. 141 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Budi Utomo, tertanggal 10 Januari 2004; P. 142 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Agus Tri Purnomo, tertanggal 10 Januari 2004; P. 143 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Hadi Wiryono, tertanggal 10 Januari 2004; P. 144 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Supari Agusto, tertanggal 10 Januari 2004; P. 145 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. S. Bejo, tertanggal 10 Januari 2004; P. 146 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. Sugimanto Hadi. S, tertanggal 10 Januari 2004; P. 147 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat an. VD. Widiantoro, tertanggal 10 Januari 2004; P.148 Foto

copy

sesuai

aslinya

Surat

tanda

penerimaan

laporan

No

Pol:

K/1000/IV/2009/SPK an. Kasturi, tertanggal 28 April 2009; P.149 Foto copy sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: 02/SKT-KPPPSB/V/2004 kepada Kasturi dari Ketua KPPPSB, tertanggal 5 Mei 2004; P.150 Foto copy sesuai copy Surat dari Kasturi yang ditujukan kepada Ketua KPPPSB, perihal penyerobotan tanah oleh PT. NCI, tertanggal 27 Nopember 2013; P.151 Foto

copy

sesuai

aslinya

Surat

KPPPSB

Handil

Bakti

Nomor:

04/SL/KPPPSB/SM/XII/2013, perihal: Laporan Kasus Penyerobotan Pengurasakan Hutan Perkebunan KPPPSB di Kelurahan Handil Bakti yang ditujukan kepada Kapolres Kota Samarinda, tertanggal 02 Desember 2013; P.152 Foto copy sesuai aslinya Surat KPPPSB Handil Bakti tertanggal 23 Desember 2013, Nomor: 04/SL/KPPPSB/SM/XII/2013, perihal: Lampiran Surat yang dikirim tanggal 02 Desember 2013; Halaman 181 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

P.153 Foto copy foto sesuai hasil print; P.154 Foto copy foto sesuai hasil print; P.155 Foto copy foto sesuai hasil print; P.156 Foto copy foto sesuai hasil print; P.157 Foto copy foto sesuai hasil print; P.158 Foto copy foto sesuai hasil print; P.159 Foto copy foto sesuai hasil print; P.160 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rresor Kota Samarinda Nomor: B/918/XII/2013/Reskrim, perihal: Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Rasmi Basar, tertanggal 09 Desember 2013; P.161 Foto copy sesuai dengan copy Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda Nomor: B/912/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Kasturi perihal: Undangan/Klarifikasi; P.162 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rresor Kota Samarinda

Nomor:

B/2019/XII/2013/Reskrim,

perihal:

Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang ditujukan kepada Rasmi Basar, tertanggal 19 Desember 2013; P.163 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rresor Kota Samarinda Nomor: B/953/XII/2013, perihal: Undangan/Klarifikasi yang ditujukan kepada Rasmi Basar, tertanggal 27 Desember 2013; P.164 Foto copy sesuai aslinya Surat dari Kasturi tertanggal 09 Januari 2014 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani KPPPSB, perihal: Laporan bahwa alat- alat kerja pengeboran tambang batu bara diambil oleh PT. NCI; P.165 Foto copy foto sesuai hasil print; P.166 Foto copy foto sesuai hasil print; P.167 Foto copy foto sesuai hasil print; P.168 Foto copy foto sesuai hasil print; P.169 Foto copy foto sesuai hasil print; Halaman 182 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

P.170 Foto copy sesuai aslinya Surat Ketua KPPPSB Handil bakti Nomor: 05/SL/KPPPSB/SM/I/2014, perihal: Laporan Kasus Pembobolan/membuka portal jalan hauling dan pengambilan/sarana peralatan tambang oleh PT. NCI, yang ditujukan kepada Kapolres Kota Samarinda, tertanggal 13 Januari 2014; P.171 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rresor Kota Samarinda Nomor: B/35/I/2014, perihal: Undangan/Klarifikasi yang ditujukan kepada Rasmi Basar, tertanggal 10 Januari 2014; P.172 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rresor Kota Samarinda Nomor: B/35.a/I/2014, perihal: Undangan/Klarifikasi yang ditujukan kepada Rasmi Basar, tertanggal 20 Januari 2014; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.17 sebagai berikut : --------------------------------T.1

Foto copy sesuai aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

T.2

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/293/HKKS/VI/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Nuansacipta Coal Invesment;

T.3

Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Samarinda nomor: 545/472/DPE-II.a/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, ditujukan kepada Kabag Hukum Seskot Samarinda, perihal Penyesuaian IUP Operasi Produksi an. PT. Nuansacipta Coal Invesment;

T.4

Foto copy sesuai aslinya Advis Teknis dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda Nomor: 545/455/DPE-II.a/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, ditujukan kepada Walikota Samarinda, perihal Penyesuaian KP Eksploitasi Menjadi ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an. PT. Nuasacipta Coal Invesment; Halaman 183 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.5

Foto copy berstempel basah Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor: 953/30/DBM/2010, tanggal 7 April 2010, perihal: Permohonan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. PT. Nuansacipta Coal Invesment, PT. Mahakan Bara Utama, CV. Prima Coal Mining;

T.6

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/477/HKKS/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW 01.Bb009.07) kepada PT. Nuasacipta Coal Invesment;

T.7

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Walikota Samarinda nomor: 545/314/HKKS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan Dan Kuasa Pertambangan (KP) Pemurnian Batubara KepadaPT. Nuasacipta Coal Invesment;

T.8

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Walikota Samarinda nomor: 545/315/HKKS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara Kepada PT. Nuasacipta Coal Invesment;

T.9

Foto copy sesuai aslinya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 209 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

T.10

Foto copy sesuai aslinya Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Indonesia oleh Gatot Supramono,SH.,M.Hum;

T.11

Foto copy sesuai aslinya Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Dr. H. Salim HS,SH.,M.S; Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Tergugat mengatakan sementara cukup terhadap bukti yang sudah diajukan;

T.12

Foto copy Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor: 953/30/DBM/2010, perihal: Permohonan penyesuaian menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. PT. Nuansacipta Coal Invesment, PT. Mahakam Bara Utama, CV Prima Coal Mning; tertanggal 7 April 2010;

T.13

Foto copy Advis Teknis dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda Nomor: 545/455r/DPE-II.a/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda; Halaman 184 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.14

Fot copy sesuai copy Sertifikat Clear And Clean, Nomor: 70/Bb/03/2013, tanggal 25 Juli 2013;

T.15

Foto copy sesuai aslinya Surat Sekretariat Daerah Nomor : 540/188/DPEII.a/III/2010, tanggal 18 Maret 2010, Perihal Penyesuaian KP menjadi IUP ;

T.16

Foto copy sesuai copy Surat Direktoral Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Nomor : 844/30/DJB/2010, tanggal 22 Maret 2010, Perihal Penyesuaian KP menjadi IUP;

T.17 Foto

copy berstempel

basah

Surat

Bupati

Kutai

Kartanegara,

Nomor:

000.590/1971/Pertanahan, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Penegasan status tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-188 sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------T.II Int-1

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/293/HK-KS/VI/2010

Tentang

Persetujuan

Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment, tertanggal 9 Juni 2010; T.II Int-2.a

Fotocopy dari Website artikel Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum dan Perusahaan Perorangan, tertanggal 9 Februari 2014;

T.II Int-2.b

Fotocopy sesuai aslinya Buku Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-surat berharga, Aturan-aturan angkutan. Pengarang Achmad Ichsan, S.H., Penerbit PRADNYA PARAMITA;


T.II Int-3

Fotocopy sesuai

copy-nya Surat Kumpulan

Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda Nomor: 015/SKU-KPPPSB/III/2012, Prihal Menindak lanjuti Surat Kami Tentang ganti rugi lahan di Handil Bakti yang ditujukan kepada Direktur PT. N. C. I., tertanggal 7 Maret 2012; T.II Int-4

Fotocopy sesuai


Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda Nomor: 017/SKU-KPPPSB/III/2012, Prihal Minta Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi lahan kami di Kel. Handil Bakti yang ditujukan kepada Direktur PT. N.C.I., tertanggal 12 Maret 2012; T.II Int-5

Fotocopy sesuai copy-nya Surat Kasturi Prihal Laporan Penyerobotan Pengerusakan Pohon Tanaman Buah-buahan Perkebunan Kayu Akasia Milik KPPPSB oleh PT. NCI Samarinda dan Melakukan Pelanggaran Adat Istiadat Kesukuan Dayak Kutai Banjar Kalimantan yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Kumpulan Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB), tertanggal 27 November 2013;

T.II Int-6

Fotocopy sesuai


Pehumaan

Penyirapan

Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Handil Bakti Kecamatan Palaran Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur Nomor: 04/SL/KPPPSB/SM/XII/2013, Perihal Laporan Kasus Penyerobotan Pengrusakan hutan perkebunan KPPPSB di Kelurahan Handil Bakti Kec. Palaran Pemkot Samarinda oleh PT Nuansacipta Coal Investment (PT. NCI) yang ditujukan kepada Kapolres Kota Samarinda, tertanggal 02 Desember 2013; T.II Int-7.a

Fotocopy dari website Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1992;


T.II Int-7.b

Fotocopy sesuai aslinya Buku Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Halaman 106-107, Pengarang Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, SH., Penerbit Kencana;

T.II Int-7.c

Fotocopy sesuai aslinya Buku Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Halaman 110-111, Pengarang Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, SH., Penerbit Kencana;

T.II Int-7.d

Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpansar Nomor: 21/G/2012/PTUN.Dps, tanggal 08 Januari 2013;

T.II Int-7.e

Fotocopy sesuai aslinya Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usah Negara Suatu Perbandingan, Pengarang Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Penerbit Rajawali Pers;

T.II Int-7.f

Fotocopy sesuai aslinya Buku Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengarang Indarto, S.H.;

T.II Int-8.a

Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 103/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 2 Desember 2013 antara PT Bumi Sumber Sari Sakti (Penggugat) lawan: 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat I);2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat II); 3. PT. Gula Putih Mataram (Tergugat II Intervensi); Halaman 209;

T.II Int-8.b

Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 103/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 2 Desember 2013 antara PT Bumi Sumber Sari Sakti (Penggugat) lawan: 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat I);2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat II); 3. PT. Gula Putih Mataram (Tergugat II Intervensi); Halaman 216;

T.II Int-8.c

Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/B/2014/PT.TUN.JKT antara PT BUMI SUMBER Halaman 187 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

SARI SAKTI melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk, tanggal 11 Juni 2014; T.II Int-9

Fotocopy sesuai copy-nya Surat Haji Adji Mohamad Salehoeddin Sultan Kutai Kerta Negara Ing Martadipura Nomor: 01/SKK-V/2001, prihal Mohon diberikan hibbah Atas hak tanah rumah murah Lembah Damai dari Grant Sultan Kutai Karta Negara yang ditujukan kepada Soeparlan pengurus RW 008 Kelurahan Damai, tanggal 24 Mei 2001.

T.II Int-10

Fotocopy sesuai copy-nya Surat

Walikota

590/1156.a/Perk.3/X/2007, Prihal

Tanggapan

Samarinda

Nomor:

Terhadap Tanah

Adat

Kesultanan Kutai / Hibbah Grant Sultan yang ditujukan kepada Adji Pangeran Hario Adiningrat, tanggal 30 Oktober 2007; T.II Int-11

Fotocopy sesuai copy-nya Salinan Surat Rondschirjven tanggal 16 September 1931 Nomor: 1667/3-ZB, Onderwerp : Ketentoean Hak Hak Tanah Oentoek Perkeboenan Tanaman2 Jang Bertahoen.

T.II Int-12

Fotocopy artikel dari website Konversi Hak Atas Tanah, tertanggal 18 Agustus 2014;

T.II Int-13

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/477/HK-KS/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW 01.Bb009.07) Kepada PT Nuansacipta Coal Investment, tertanggal 1 Nopember 2007;

T.II Int-14

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/314/Hk-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Kuasa Pertambangan (KP) Pemurnian Batubara Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment, tanggal 8 Mei 2008;

T.II Int-15

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/315/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment, tanggal 8 Mei 2008; Halaman 188 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-16.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Mohammad Noor Bin Koro, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-16.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 297/A.2y/Pem-HB/VI/2005, bulan Juni 2005; T.II Int-16.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Mohammad Noor Bin Koro, bulan Juni 2005;

T.II Int-17.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Rajuan, tertanggal 25 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Rajuan, bulan Juni 2005;

T.II Int-18.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Sabran, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-18.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 254/A.2y/Pem-HB/VI/2005, Juni 2005; T.II Int-18.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Sabran, bulan Juni 2005;

T.II Int-19.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Habriansyah, S.Sos, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-19.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 269/A.2y/Pem-HB/VI/2005, dibuat di Palaran; T.II Int-19.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Habriansyah, S.Sos., bulan Juni 2005;

T.II Int-20.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Umar, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-20.b Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 276/A.2y/PemHB/VI/2005, bulan Juni 2005; Halaman 189 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-20.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Umar, bulan Juni 2005;

T.II Int-21.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Salmin, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-21.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 279/A.2y/Pem-HB/VI/2005, bulan 2005; T.II Int-21.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Salmin, bulan Juni 2005;

T.II Int-22.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Bahrudin, tertanggal 25 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Bahrudin, bulan Juni 2005;

T.II Int-23.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Hidayat, tertanggal 25 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Hidayat, bulan Juni 2005;

T.II Int-24.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Umar, tertanggal 25 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Umar, bulan Juni 2005;

T.II Int-25.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Amad, tertanggal 25 Januari 2006; Halaman 190 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Amad, bulan Juni 2005;

T.II Int-26.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Muhammad Noor Bin Koro, tertanggal 24 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Muhammad Noor Bin Koro, bulan Juni 2005;

T.II Int-27.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Heriyadi, tertanggal 24 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Heriyadi, bulan Juni 2005;

T.II Int-28.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Madi, tertanggal 11 Juni 2005;

T.II Int-28.b Fotocopy sesuai copynya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 663/A.2y/Pem-HB/VI/2005, bulan Juni 2005; T.II Int-28.c

Fotocopy sesuai copynya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Madi, bulan Juni 2005;

T.II Int-29-a Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Budiansyah, tertanggal 25 Januari 2006; T.II Int-29.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 258/A.2y/Pem-HB/VI/2005, bulan Juni 2005; T.II Int-29.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Budiansyah, bulan Juni 2005; Halaman 191 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-30.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Amad, tertanggal 25 Januari 2006;


Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Amad, bulan Juni 2005;

T.II Int-31.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Asri, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-31.b Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 282/A.2y/PemHB/VI/2005, bulan Juni 2005; T.II Int-31.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Asri, bulan Juni 2005;

T.II Int-32.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Arbain, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-32.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 303/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Arbain, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-32.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Arbain yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-33.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Asran, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-33.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 243/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Asran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-33.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Asran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-34.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Tutur, tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-34.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 274/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Tutur, di buat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 192 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-34.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Tutur yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-35.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Subli, tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-35.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 294/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Subli, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-35.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Subli yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-36.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. H.Ismail, tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-36.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 305/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. H. Ismail, di buat di Palaran; T.II Int-36.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H. Ismail yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-37.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Rajuan, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-37.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 250/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Rajuan, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-37.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Rajuan yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-38.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Bahrudin, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-38.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 295/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Bahrudin, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-38.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Bahrudin yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-39.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Halaman 193 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Pahrianto, tertanggal 27 Januari 2006; T.II Int-39.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 284/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Pahrianto, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-39.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Pahrianto yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-40.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sujono, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-40.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 329/A.2y/Pem-HB/VII/2005 an. Sujono, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-40.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Suyono yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-41.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sa’diah, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-41.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 328/A.2y/Pem-HB/VII/2005 an. Sa’diah, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-41.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sa’diah yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-42.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Suprapto, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-42.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 313/A.2y/Pem-HB/VII/2005 an. Suprapto, di buat di Palaran pada tanggal 18 Juni 2005; T.II Int-42.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Suprapto yang dibuat di Palaran pada tanggal 18 Juni 2005;

T.II Int-43.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Arbain, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-43.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: Halaman 194 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

292/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Arbain, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-43.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Arbain yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-44.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Murdin, tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-44.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 283/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Murdin, di buat di Palaran; T.II Int-44.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Murdin yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-45.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Rajuan, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-45.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 249/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Rajuan, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-45.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Rajuan yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-46.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Misran. A, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-46.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 296/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Misran. A, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-46.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Misran. A yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-47.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Nanang, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-47.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 270/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Nanang, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-47.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Nanang yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 195 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-48.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Asmuran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-48.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 255/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Asmuran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-48.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Asmuran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-49.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Juhran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-49.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 253/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Juhran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-49.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Juhran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-50.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Asmuran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-50.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 306/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Asmuran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-50.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Asmuran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-51.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Hariyadi, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-51.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 311/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Hariyadi, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-51.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Hariyadi yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-52.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Hadriansyah, tertanggal 23 Januari 2006; Halaman 196 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-52.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 281/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Hadriansyah, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-52.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Hadriansyah yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-53.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Jumran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-53.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 252/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Jumran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-53.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Jumran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-54.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sabran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-54.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 272/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Sabran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-54.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sabran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-55.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Lukman. T, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-55.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 293/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Lukman. T, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-55.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Hadriansyah yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-56.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Misran, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-56.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 271/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Misran, di buat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 197 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-56.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Misran yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-57.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Asrak, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-57.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 247/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Asrak, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-57.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Asrak yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-58.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Lassah;

T.II Int-58.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 288/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Lasah, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-58.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Lassah yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-59.a

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sugeng, tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-59.b Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 280/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an.Sugeng, di buat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-59.c

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sugeng yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-60.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Akbar,yang dibuat di Palaran tertanggal 23 Januari 2006;

T.II Int-60.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 248/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Akbar, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-60.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Akbar, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;


T.II Int-61.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Basir,yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-61.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 307/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Basir, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-61.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Basir, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-62.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Misran A Bin Saleh,yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-62.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 246/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Misran A Bin Saleh, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-62.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Misran A Bin Saleh, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-63.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Arsyah,yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-63.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 290/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Arsyiah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-63.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Arsyah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-64.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Somat,yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-64.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 298/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Somat, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-64.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Somat, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 199 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-65.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. Ismail,yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-65.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 309/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. H. Ismail, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-65.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H. Ismail, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-66.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Abd. Sani, yang dibuat di Palaran tertanggal 24 Januari 2006;

T.II Int-66.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 291/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Abd. Sani, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-66.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Abd. Sani, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-67.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Usup Tamrin, yang dibuat di Palaran tertanggal 25 Januari 2006;

T.II Int-67.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 310/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Usup Tamrin, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-67.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Usup Tamrin, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-68.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Syahpur,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-68.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 299/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Syahpur, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-68.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Syahpur, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 200 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-69.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Salman,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-69.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 245/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Salman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-69.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Salman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-70.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sudarmanto,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-70.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 273/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sudarmanto, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-70.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sudarmanto, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-71.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-71.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 256/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-71.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-72.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-72.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 312/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-72.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sukarni Widodo, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 201 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-73.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sarikun,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-73.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 251/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sarikun, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-73.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sarikun, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-74.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Siman/Geger, yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-74.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 286/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Siman/Geger, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-74.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Siman/Geger, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-75.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sunyoto, yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-75.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 285/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sunyoto, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-75.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sunyoto, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-76.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-76.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 257/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-76.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 202 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-77.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-77.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 264/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-77.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Imam Safi’i, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-78.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sarman,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-78.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 267/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sarman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-78.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sarman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-79.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Rajikan, yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-79.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 261/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Rajikan, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-79.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Rajikan, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-80.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Sumiran,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-80.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 287/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Sumiran, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-80.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sumiran, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 203 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-81.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Heriyadi,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-81.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 308/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Heriyadi, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-81.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Heriyadi, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-82.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Asnawi,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-82.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 265/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Asnawi, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-82.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Asnawi, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-83.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Lauseng,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-83.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 262/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Lauseng, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-83.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Lauseng, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-84.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Niah,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-84.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 302/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Niah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-84.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Niah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; Halaman 204 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-85.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Warti,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-85.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 263/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Warti, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-85.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Warti, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-86.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Isap,yang dibuat di Palaran tertanggal 26 Januari 2006;

T.II Int-86.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 266/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Isap, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-86.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Isap, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-87.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Arsyah,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-87.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 289/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Arsyah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-87.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Arsyah, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-88.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Salman,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-88.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 260/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Salman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-88.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Salman, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;


T.II Int-89.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Nurdin,yang dibuat di Palaran tertanggal 27 Januari 2006;

T.II Int-89.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 244/A.2y/Pem-HB/VI/2005 an. Nurdin, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005; T.II Int-89.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Nurdin, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-90

Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran PT Nuansacipta Coal Investment untuk pembayaran DP lahan kelompok Bahriansyah seluas ±33.9 Ha yang diterima oleh Ardiansyah, S.Sos, tertanggal 29 April 2011.

T.II Int-91

Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima Pembayaran PT Nuansacipta Coal Investment untuk pembayaran tanda jadi lahan Mat Sujak, tertanggal 18 Agustus 2011.

T.II Int-92.a

Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Koyong, SE, yang dibuat di Palaran tertanggal 25 Februari 2011;

T.II Int-92.b Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Koyong, SE, yang dibuat di Palaran 25 Februari 2011; T.II Int-92.c

Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Koyong, SE, yang dibuat di Palaran bulan Juni 2005;

T.II Int-92.d Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan an. Koyong, SE, yang dibuat di Palaran tertanggal 25 Februari 2011; T.II Int-92.e

Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Ernie Fatnur Widaya, tertanggal 25 Februari 2011;

T.II Int-92.f

Fotocopy sesuai aslinya Surat Jual Beli Tanah an. Isnan yang dibuat di Handil Bakti tanggal 02 Maret 1996.

T.II Int-93.a

Fotocopy sesuai copy-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. M. Thamrin D., yang dibuat di Palaran tertanggal 01 Mei 2012;


T.II Int-93.b Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. M. Thamrin D., yang dibuat di Palaran tertanggal 13 Nopember 2011; T.II Int-93.c

Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. M. Thamrin D., yang dibuat di Palaran tertanggal 13 Nopember 2011;

T.II Int-93.d Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan a.n. M. Thamrin D., yang dibuat di Palaran tertanggal 13 Nopember 2011; T.II Int-93.e

Fotocopy sesuai copy-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara a.n. M. Thamrin D., yang dibuat di Palaran tertanggal 12 Nopember 2011;

T.II Int-94.a

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. M. Yusup I., yang dibuat di Palaran tertanggal 28 April 2008;

T.II Int-94.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. M. Yusup I., yang dibuat di Palaran tertanggal 28 April 2008; T.II Int-94.c

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. M. Yusup I., yang dibuat di Palaran tertanggal 28 April 2008;

T.II Int-94.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. M. Yusup I., yang dibuat di Palaran tertanggal 28 April 2008; T.II Int-94.e

Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan pada hari Minggu tanggal 27 April 2008 di RT 05 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 28 April 2008;

T.II Int-95.a

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013;

T.II Int-95.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-95.c

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013;

T.II Int-95.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; Halaman 207 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-95.e

Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara H. Sudjiono, S.Sos., M.M. (PT. NCI) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di RT 06 Kelurahan / Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013;

T.II Int-95.f

Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara H. Sukarno pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 di RT 06 Kelurahan / Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013;

T.II Int-96.a

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah a.n. Asrani, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013;

T.II Int-96.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Asrani, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-96.c

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Asrani, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013;

T.II Int-96.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. Asrani, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-96.e

Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara H. Sudjiono, S.Sos., M.M. pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di RT 06 Kelurahan / Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013;

T.II Int-96.f

Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Asrani pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 di RT 06 Kelurahan / Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013;

T.II Int-97.a

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013;

T.II Int-97.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; Halaman 208 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-97.c


T.II Int-97.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-97.e


T.II Int-98.a




T.II Int-98.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-98.e


T.II Int-99.a




T.II Int-99.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; Halaman 209 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-99.e


T.II Int-100.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013; T.II Int-100.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-100.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-100.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 15 Juli 2013; T.II Int-100.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara H. Sudjiono, S.Sos., M.M. pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di RT 06 Kelurahan / Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juli 2013; T.II Int-101.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-101.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-101.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-101.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-102.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-102.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Sukarno, M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agutus 2008; Halaman 210 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-102.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Sukarno. M.Pd., yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-102.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Sukarno, yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-102.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 4 Agustus 2008; T.II Int-103.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-103.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-103.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-103.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-103.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemerikasaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Zubair Ischak (PT. NCI) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-104.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-104.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-104.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-104.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. M. Yani, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008;


T.II Int-104.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Zubair Ischak (PT. NCI) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-105.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah a.n. Arnain, yang dibuat di Palaran; T.II Int-105.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Arnain, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 September 2008; T.II Int-105.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Arnain, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 September 2008; T.II Int-105.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. Arnain, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 September 2008; T.II Int-105.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Arnain pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 September 2008; T.II Int-106.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Sahmian, yang dibuat di Palaran tertanggal 19 September 2011; T.II Int-106.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Sahmian, yang dibuat di Palaran tertanggal 19 September 2011; T.II Int-106.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. Sahmian, yang dibuat di Palaran tertanggal 19 September 2011; T.II Int-106.d Fotocopy sesuai asli-nya Peta Situasi Lahan Sahmian Dan Slamet; T.II Int-106.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Sahmian pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 di RT 05 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 16 September 2011;


T.II Int-107.a Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Investment ke Sahminan, yang dibuat di Bantuas tertanggal 22 Juni 2011; T.II Int-107.b Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Investment ke Sahminan, tertanggal 25 Juni 2011; T.II Int-107.c Fotocopy sesuai asli-nya Perjanjian Pengikatan Sewa / Pinjam Pakai Penguasaan Dan Hak Atas Tanah antara Sahminan dan Heri Purwanto, yang dibuat di Bantuas tertanggal 25 Juni 2011; T.II Int-107.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Sahminan, yang dibuat di Bantuas tertanggal 25 Juni 2011; T.II Int-108.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Sapran, yang dibuat di Palaran tertanggal 19 Maret 2011; T.II Int-108.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Sapran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juni 2009; T.II Int-108.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Sapran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juni 2009; T.II Int-108.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. Sapran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juni 2009; T.II Int-108.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 di RT 05 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 22 Juni 2009; T.II Int-109.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. H. Suriansyah, yang dibuat di Palaran 11 Juli 2008; T.II Int-109.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. H. Suriansyah, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-109.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. H. Suriansyah, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008;


T.II Int-109.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. H. Suriansyah, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-109.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Zubair Ischak (PT. NCI) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-110.a Fotocopy sesuai copy-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Syahrudin, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-110.b Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Syahrudin, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-110.c Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Syahrudin, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-110.d Fotocopy sesuai copy-nya Surat Pernyataan a.n. Syahrudin, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-110.e Fotocopy sesuai copy-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Zubair Ischak (PT. NCI) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 11 Juli 2008; T.II Int-111.a Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n. Asnawi, yang dibuat di Palaran tertanggal 8 Juni 2012; T.II Int-111.b Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Asnawi, yang dibuat di Palaran tertanggal 8 Juni 2012; T.II Int-111.c Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Asnawi, yang dibuat di Palaran tertanggal 8 Juni 2012; T.II Int-111.d Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan a.n. Asnawi, yang dibuat di Palaran tertanggal 8 Juni 2012; T.II Int-111.e Fotocopy sesuai asli-nya Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan di Lapangan dimohon oleh Saudara Asnawi pada hari Kamis tanggal 07 Juni Halaman 214 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

2012 di RT 05 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran, yang dibuat di Palaran tertanggal 7 Juni 2012; T.II Int-111.f Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran PT. NCI kepada Asnawi, yang dibuat di Samarinda tertanggal 23 Juli 2012; T.II Int-112.a Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Investment ke H. Nasikhin, yang dibuat di Samarinda tertanggal 09 Juli 2011; T.II Int-112.b Fotocopy sesuai asli-nya Perjanjian Pengikatan Pelepasan Penguasaan Dan Hak Atas Tanah (P4HT) antara Nashikhin dan Ernie, yang dibuat di Samarinda tertanggal 09 Juli 2011; T.II Int-112.c Fotocopy sesuai asli-nya Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Nashikhin, yang dibuat di Samarinda tertanggal 09 Juli 2011; T.II Int-113.a Fotocopy sesuai asli-nya Kwitansi Pembayaran dari PT. Nuansacipta Coal Investment ke H. Yasin, yang dibuat di Samarinda tertanggal 14 Mei 2011; T.II Int-113.b Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada M. Yasin, yang dibuat di Samarinda tertanggal 08 Juni 2011; T.II Int-113.c Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada M. Yasin, yang dibuat di Samarinda tertanggal 10 Juni 2011; T.II Int-113.d Fotocopy sesuai copy-nya Bukti Transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1480009884647 ke Nomor Rekening 1480010457938 a.n. Khairani, tertanggal 14 Mei 2011; T.II Int-113.e Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada Marhat, yang dibuat tahun 2011; T.II Int-113.f Fotocopy sesuai copy-nya Surat Kesepakatan antara John Mogot dan Marhat, yang dibuat di Samarinda tertanggal 24 Mei;


T.II Int-113.g Fotocopy sesuai asli-nya Surat Perjanjian antara M. Yasin dan PT. Nuansacipta Coal Investment, yang dibuat di Samarinda tertanggal 13 Mei 2011; T.II Int-113.h Fotocopy sesuai asli-nya Berita Tanda Jadi pembayaran lahan kelompok Angin Mamiri/Kel. Yasin seluas ± 13 ha di daerah RT.5 kelurahan Handil Bakti senilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 148.00.1045793.8 Bank Mandiri Cabang Samarinda a.n. Khairani, yang dibuat di Samarinda tertanggal 14 Mei 2011; T.II Int-113.i Fotocopy sesuai asli-nya Surat Kuasa Gusti Arbain, Dkk kepada Sdr. M. Yasin untuk mengurus dan menjualkan lahan/perwatasan yang terletak di RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda; T.II Int-114.a Fotocopy sesuai asli-nya Kwitansi Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada Dahlan, yang dibuat di Samarinda tertanggal 27 April 2011; T.II Int-114.b Fotocopy sesuai asli-nya Kwitansi Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada Dahlan, yang dibuat di Samarinda tertanggal 29 April 2011; T.II Int-114.c Fotocopy sesuai asli-nya Kwitansi Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada Dahlan, yang dibuat di Samarinda tertanggal 4 Mei 2011; T.II Int-115

Fotocopy sesuai aslinya Kwintasi pembayaranlahan kelompok Dahlan tanggal 28 April 2010;

T.II Int-116.a Fotocopy sesuai asli-nya Perjanjian Pelunasan Pelepasan Penguasaan Dan Hak Atas Tanah (P4HT) antara M. Yasin, Dkk yang dibuat di Samarinda tertanggal 14 Juni 2011; T.II Int-116.b Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Terima Pembayaran PT. Nuansacipta Coal Investment kepada Dahlan dkk, yang dibuat di Samarinda tertanggal 14 Juni 2011; T.II Int-116c Fotocopy sesuai copy-nya Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Mei 2011; Halaman 216 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

T.II Int-117

Fotocopy

sesuai

asli-nya

Perjanjian

Kerjasama

Nomor

001/NCI-

GSTJ/PKS/IV/2014 antara PT Nuansacipta Coal Investment dan Ir. Gustijo, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2014; T.II Int-118

Foto Copy sesuai aslinya Sertifikat Clear and Clean Nomor: 70/Bb/03/2013 atas nama PT. Nuansacipta Coal Invesment dari Walikota Samarinda, tertanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing an. Adji Bambang Sudjono dan Samingan Edi Susanto; Saksi Adji Bambang Sudjono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa yang saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang berasal dari hibah kakek saksi AM. Parikesit tahun 1902 yang diberikan kepada anaknya Basar;

-

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bahwa tanah itu hibah dari Kakek Saksi yaitu AM. Parikesit dan arsipnya telah dibakar ooleh PKI, berdasar itulah saksi membuat surat keterangan tentang pemberian tanah dari kakek saksi yang sekarang menjadi alas hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

-

Bahwa nama kakek Penggugat namanya pak Basar;

-

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat Onder Werk yang pernah dikeluarkan oleh AM. Parikesit;

-

Bahwa sepeninggal AM. Parikesit Salehuddin dijumenengkan sebagai Sultan;

-

Bahwa yang menerima hibah tanggal 9 Juli 1902 itu pak Basar sekarang sudah meninggal;

-

Bahwa Sultan Alimuddin menghibahkan tanahnya kepada 12 orang termasuk AM. Parikesit dan dari AM. Parikesit ini lalu ke pak Basar;

-

Bahwa tidak ada buktinya kalau kakek saksi sebagai pemberi hibah karena surat-surat tentang itu terbakar;

-

Bahwa saksi tidak tahu tempatnya atau lokasi tanahnya yang dihibahkan di Palaran itu; Halaman 217 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Bahwa saksi tidak tahu ada berapa hibah di Palaran;

-

Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanahnya yang dihibahkan kepada ahli waris Basar karena saksi tidak pernah kesitu sampai sekarang;

Saksi Samingan Edi Susanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------sampai tahun 2004 dan sekarang sudah berhenti -

Bahwa sakksi termasuk yang mendapat hibah tanah dan dikerjakan dengan temanteman saksi sampai tahun 2004 dan sekarang sudah berhenti karena didemo oleh orang Bantuas tetapi bukan anggota kelopk tani KPPPSB;

-

Bahwa luas tanah milik saksi 50 Ha dan dikerjakan oleh 100 orang anggotanya;

-

Bahwa tanah itu sekarang sudah tidak ada karena dikupas dan diambil Batubaranya;

-

Bahwa saksi sebagai anggota kelompok tani KPPPSB sejak tahun 2004 dan alas haknya adalah surat Resmi MS Basar sebagai ketua KPPPSB;

-

Bahwa tanah yang diberikan kepada saksi itu an Resmi MS Basar sebagai pribadi dan sekarang belum menjadi surat sah karena dihandel oleh Camat Palaran Ardiansyah;

-

Bahwa saksi mengurus surat tanahnya pada bulan April 2004;

-

Bahwa perkumpulan itu berdiri tahun 1976;

-

Bahwa saksi bersama teman-temannya menggarapnya secara bertahap;

-

Bahwa saksi pernah mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Kecamatan tetapi tidak diproses karena katanya tanah yang saksi urus itu punya orang Bantuas;

-

Bahwa keadaan tanah itu sekarang berlobang-lobang karena sudah diambil kandungannya oleh PT. NCI;

-

Bahwa katanya tanah saksi sudah dijual oleh Kelompok Tani Bakti Karya;

-

Ditunjukkan Peta, bukti yang diajukan oleh Penggugat saksi menunjukkan letak tanahnya;

-

Ditunjukkan Peta, lampiran bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, saksi tidak bisa menunjukkan letak tanahnya;

-

Bahwa saksi tidak tahu dasarnya kelompok Tani Bakti Karya mengambil tanah saksi; Halaman 218 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Bahwa tanah saksi waktu digarap berbentuk bukit-bukit; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1

(satu) orang saksi an. H. Sayid Maulana dan 1 (satu) orang Ahli an. DR. H. Salim HS.,S.H.,M.S; Saksi H. Sayid Maulana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa yang saksi yang menjadi masalah antara PT. NCI dengan Kelompok Tani KPPPSB adalah IUP Produksi yang diterbitkan oleh Walikota Samarinda;

-

Bahwa pada waktu proses ijin bukan saksi yang menangani dan baru mengetahui setelah ada masalah;

-

Bahwa selama saksi menjabat tidak ad proses ijin baru;

-

Bahwa dalam menerbitkan ijin itu ada SOP nya;

-

Bahwa didalam SOP tidak disebutkan sarat-sarat yang harus dipenui dalam terbitnya suatu ijin;

-

Bahwa Pemohon IUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan tanah;

-

Bahwa semua permohonan yang telah diproses dan terbit sebelum saksi menjabat dibaca kembali oleh saksi;

-

Bahwa sarat penting untuk terbitnya suatu ijin menurut UU No. 4 tahun 2009 adalah Permohonan, berbadan hukum, titik koordinat, financial dan akta-akta seperti hasil auditor;

-

Bahwa terhadap titik koordinat diwajibkan melihat lapangan dan dalam peninjauan lapangan ada berita acaranya;

-

Bahwa saksi masih ingat sebelum ijin IUP Produksi PT. NCI diterbitkan ada ijin Eksplorasinya;

-

Bahwa ijin eksplorasi diterbitkan selama masih dalam rangka pengecekan kandungan;

-

Bahwa titik koordinat ijin eksplorasi sama dengan titik koordinan IUP Operasi Produksi; Halaman 219 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Bahwa pada wakktu pengecekan titik koordinat tidak ada keberatan dari pihak lain;

-

Bahwa terhadap tanaman pihak lain yang ada dalam ijin tersebut itu urusan perusahaan pemegang ijin;

-

Bahwa PT. NCI sudah mempunyai sertifikat Clear and Clean;

-

Bahwa sertifikat Clear and Clean itu artinya perusahaan itu tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain maupun Kehutanan;

-

Bahwa sampai terbitnya IUP PT. NCI saksi tidak mengetahui adanya lahan orang lain;

-

Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Wilayah Samarinda, di Distamben Kota Samarinda;

-

Bahwa terhadap proses IUP Obyek sengketa ini dari proses awal sampai akhir memenui sarat baik sarat-saratnya maupun prosedurnya;

-

Bahwa di Dinas Pertambangan itu fokus pada pemberian ijinnya, sedangkan lahan dan tanam tumbuh milik siapa itu urusan perusahaan pemegang ijin;

-

Bahwa kewajiban-kewajiban pemegang ijin sudah dipenuhi oleh PT.NCI seperti kewajiban reklamasi lahan sudah dibayar oleh PT. NCI;

Ahli DR. H. Salim HS.,S.H.,M.S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan ada perubahan sistim pertambangan dari sistim kontrak menjadi sistim ijin, KP adalah merupakan produk Undang-Undang No. 11 tahun 1967 yang diberikan kepada Badan atau orang untuk melaksanakan usaha pertambangan dan KP ini meliputi KP.PU, KP Eksplorasi,

KP

eksploitasi,

sedangkan

IUP

adalah

kegiatan

dalam

rangka

mengusahakan Mineral Batubara dan diberikan kepada Badan atau Orang dan meliputi IUP. PU, IUP. Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Ijin Usaha Pengangkutan, Ijin Usaha Penjualandan yang memeberikan ijin tersebut adalah Menteri ESDM, Gubenur, Bupati dan Walikota; -

Bahwa tanah itu terpisah dengan ijin, KP dan IUP itu yang dikelola dibawah permukaan bumi, karena tanah itu terpisah dengan ijin, pemilik IUP hanya diberi kuasa mengelola Halaman 220 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

yang ada diperut bumi; -

Bahwa diwilayah ijin tambang terkadang ada tanah adat, tanah hak milik, HGU, HGB dan hak pakai tetapi penggunaan tanah masyarakat itu boleh saja dengan sarat disetujui oleh pemilik dan harus diselesaikan masalah diatas tanah itu seperti ganti rugi;

-

Bahwa kondisi riil pemohon tahu kandungan yang ada dalam tanah, tetapi setelah ada kegiatan baru ada dampaknya, dalam konsep hokum pemegang IUP yang sudah mendapat ijin harus menyelesaikan masalahnya, apakah ganti rugi atau bagi saham;

-

Bahwa diwilayah Propinsi yang member ijin adalah gubenur, diwilayah Kabupaten yang member ijin Bupati, diwilayah kota yang member ijin Walikota, diwilayah antara dua kabupaten yang member ijin Gubenur dan diwilayah atara dua propinsi dan IUP Khusus yang member ijin Menteri ESDM;

-

Bahwa apabila sarat-sarat pra ijin terpenuhi ijin tetap dapat diproses;

-

Bahwa suatu ijin itu bisa batal demi hukum, batal massa waktu ijinnya habis dan sebelum dilakukan pencabutan ada somasi dari pemerintah kepada pemegang ijin;

-

Bahwa jika ada suatu penolakan adari masyarakan terhadap suatu ijin seharusnya ada mediasi antara masyarakan dengan pelaku usaha;

-

Bahwa keluhan dari masyarakat tidak bisa dijadikan dasar pencabuan suatu ijin, IUP jalan terus maslahnya diselesaikan;

-

Ditunjukkan bukti T.11, ahli mengatakan setiap penyelesaian hak atas tanah diselesaikan secara bertahap oleh Pemegang IUP;

-

Diselesaikan bertahap artinya jika masalah pertama telah dibebaskan maka dibebaskan tahap berikutnya sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan artinya tidak sekaligus sampai tuntas;

-

Bahwa Badan Hukum adalah perkumpulan yang mempunyai hak sma seperti orang, bentuknya ada badan hukum public seperti Negara dan badan hukum privat seperti PT.CV, Koperasi dan Yayasan;

-

Bahwa perkumpulan juga mempunyai hak dan kewajiban jika semua anggotanya sepakat; Halaman 221 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Bahwa kepemilikan tanah dengan ijin itu tidak ada kaitannya;

-

Bahwa IUP itu diberikan ijin mengelola didalam tanah bukan tanahnya dan pemegang ijin wajib menyelesaikan sengketa yang ada;

-

Bahwa sebelum beroperasi pemegang IUP harus menyelesaikan maslahnya dengan masyarakat;

-

Bahwa indikatornya wilayah ijin itu bersih, dalam permohonan itu ada sarat administrative ada sarat tekhnis, lingkungan dan financial, jika itu terpenui maka ijin akan keluar dan jika masyarakat tidak bergejolak dan memprotes artinya wilayah itu bersih;

-

Bahwa sarat normative itu penting, itu bisa digambarkan sebagai dasar bahwa masyarakat mendukung usaha pertambangan itu;

-

Bahwa pembebasan tanah bukan sarat terbitnya Clear and Clean;

-

Bahwa dengan adanya Clear and Clean berarti diwilayah itu tidak ada masalah;

-

Bahwa sarat untuk mendapatkan sertifikat C and C itu ada sarat administrasi, sarat tekhnis, lingkungan dan financial jika itu telah dipenui diajukan ke Dirjen Minerba;

-

Bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat C and C Dirjen Minerba kementrian ESDM;

-

Bahwa jika ijin tambang ada dikawasan hutan wajib ada ijin pinjam pakai dengan Dinas Kehutanan dan Planologi di Jakarta;

-

Bahwa perkumpulan itu tetap sah walaupun tidak dibawa ke Notaris dan tidak harus mendapat legitimasi dari pemerinta dan akan tetap sah bila semua anggota kelompok itu sudah mengakui sebagai sebuah perkumpulan; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Januari

2015 yang diterima oleh pengadilan pada tanggal 12 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 6 Januari 2015 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya 6 Januari 2015;


Manimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas; Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Samarinda No. 545/293/HK-KS/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian

Kuasa

Pertambangan

(KP)

Eksploitasi

menjadi

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi Kepada PT. Nuansacipta Coal Investment (vide bukti T.2 = T. II Int-1) ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat yang terkait formal gugatan yaitu : 1. Apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; 2. Kewenangan Mengadili Sengketa; 3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan; 4. Tenggang waktu mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam


ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: 1. Unsur Penetapan Tertulis; 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku; 5. Unsur Bersifat Konkret, Individual dan Final ; 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut: Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis;


- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya; - Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat konsideran menimbang, mengingat, dan menetapkan. Demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor, dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan; Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; - Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; - Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara; Ad. 3. -

Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan


atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; -

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikat atau menghapus suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada sebelumnya;

-

Bahwa hubungan antara Tergugat II Intervensi dan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat yang menjadi Obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat tata usaha negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum tata usaha negara antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum tata usaha negara;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ; -

Bahwa sesuai asas legalitas (legaliteit beginsel) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Walikota Samarinda selaku Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yang kesemuanya telah termuat dalam konsideran ‘Mengingat’ pada obyek sengketa a quo;

Ad. 5. -

Unsur Bersifat Konkret, Individual, dan Final ;

Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa surat keputusan obyek sengketa a quo; Halaman 226 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

-

Bahwa keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yaitu PT. Nuansacipta Coal Investment;

-

Bahwa demikian pula Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum dan dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan yaitu Tergugat II Intervensi;

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata; -

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi selaku Badan Hukum Perdata karena telah menimbulkan suatu hak atau kewajiban; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T.2 = T. II Int-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsurunsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

Hakim

akan mempertimbangkan

kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa ini; Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Pengadilan Tata Halaman 227 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat Tata Usaha Negara mengenai penerapan hukumnya; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah garapan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan masuk dalam wilayah areal pertambangan PT. Nuansacipta Coal Investment (Tergugat II Intervensi); Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan Pihak Penggugat adalah hibah dari Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe’minin Fihilade dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 01/KMTN-AKKKKIM/2003, Sultant Aji Muhammad Parikesit melimpahkan wewenang menjaga dan mengatur lokasi tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa kepada Awang Basar dan kemudian tanah tersebut berstatus hak warisan, hibah pemberian dari Kerajaan Kutai Kartanegara untuk diwariskan kepada Awang Resmi MS Basar (vide bukti P.5, P.6 dan P.15); Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan memiliki dan menggarap tanah tersebut sampai saat ini karena selain mendapatkan hibah juga mendasarkan pada bukti-bukti kepemilikan tanah perwatasan yang berasal dari Resmi MS. Basar, Sapri bin Halaman 228 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Matsait Basar dan Asmiri Bin Matsait Basar (vide bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.125, P.127) dan kemudian oleh Resmi MS. Basar diberikan kepada anggotaanggota Kelompok Pehumaan Penyirapan Pembalokan Sumur Batu (KPPPSB) kelurahan Handil Bakti (Penggugat) untuk dijadikan lahan pertanian (vide bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61, P.62, P.63, P.64, P.65, P.66, P.67, P.68, P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, P.77, P.78, P.79, P.80, P.81, P.82, P.83, P.84, P.85, P.86, P.87, P.88, P.89, P.90, P.91, P.92, P.93, P.94, P.95, P.96, P.97, P.98, P.137, P.138, P.139, P.140, P.141, P.142, P.143, P.144, P.145, P.146 dan P.147); Menimbang, bahwa di dalam buktinya, Tergugat II Intervensi menunjukkan bukti surat dari Haji Adji Muhamad Salehoedidin (Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadinata) tertanggal 24 Mei 2001 Nomor : 01/SKK/V/2001, pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai grant sultan (tanah pemberian Sultan kepada masyarakatnya) telah dicabut dengan dikeluarkannya Rondschrijven tanggal 16 September 1931, No. 1677-ZB angka 10. (vide bukti T.II Int-11) dan berdasarkan dengan berlakunya UUPA tahun 1960, maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegra langsung menjadi tanah Negara tanpa terkecuali (vide bukti T.II Int-9 dan T.II Int-10); Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas, sebaliknya Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa tanah yang sekarang masuk dalam wilayah tambangnya diperoleh dengan membebaskan dari pemegang-pemegang hak, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (jual beli), Kwitansi serta tanda terima pembayaran dan Sewa Pinjam Pakai Penguasaan Dan Hak Atas Tanah (vide bukti T.II Int-16.a, T.II Int-17.a, T.II Int-18.a, T.II Int-19.a, T.II Int-20.a, T.II Int-21.a, T.II Int22.a, T.II Int-23.a, T.II Int-24.a, T.II Int-25.a, T.II Int-26.a, T.II Int-27.a, T.II Int-28.a, T.II Int-29.a, T.II Int-30.a, T.II Int-31.a, T.II Int-32.a, T.II Int-33.a, T.II Int-34.a, T.II Int-35.a, T.II Int-36.a, T.II Int-37.a, T.II Int-38.a, T.II Int-39.a, T.II Int-40.a, T.II Int-41.a, T.II Int42.a, T.II Int-43.a, T.II Int-44.a, T.II Int-45.a, T.II Int-46.a, T.II Int-47.a, T.II Int-48.a, T.II Halaman 229 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Int-49.a, T.II Int-50.a, T.II Int-51.a, T.II Int-52.a, T.II Int-53.a, T.II Int-54.a, T.II Int-55.a, T.II Int-56.a, T.II Int-57.a, T.II Int-58.a, T.II Int-59.a, T.II Int-60.a, T.II Int-61.a, T.II Int62.a, T.II Int-63.a, T.II Int-64.a, T.II Int-65.a, T.II Int-66.a, T.II Int-67.a, T.II Int-68.a, T.II Int-69.a, T.II Int-70.a, T.II Int-71.a, T.II Int-72.a, T.II Int-73.a, T.II Int-74.a, T.II Int-75.a, T.II Int-76.a, T.II Int-77.a, T.II Int-78.a, T.II Int-79.a, T.II Int-80.a, T.II Int-81.a, T.II Int82.a, T.II Int-83.a, T.II Int-84.a, T.II Int-85.a, T.II Int-86.a, T.II Int-87.a, T.II Int-88.a, T.II Int-89.a, T.II Int-90, T.II.Int-91, T.II Int-92.a, T.II Int-93.a, T.II Int-94.a, T.II Int-95.a, T.II Int-96.a, T.II Int-97.a, T.II Int-98.a, T.II Int-99.a, T.II Int-100.a, T.II Int-101.a, T.II Int102.a, T.II Int-103.a, T.II Int-104.a, T.II Int-105.a, T.II Int-107.a, T.II Int-107.b, T.II Int107.c, T.II Int-108.a, T.II Int-109.a, T.II Int-110.a, T.II Int-111.a, T.II Int-112.a, T.II Int122.b, , T.II Int-113.a,b,c,e,f,g, T.II Int-114.a,b,c, T.II Int-115, T.II Int-116.a,b,c dan T.II Int-117 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta, terhadap wilayah tanah yang di atasnya telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat Walikota Samarinda ternyata terletak pada lokasi yang sama, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang diperoleh Tergugat II Intervensi, akan tetapi terdapat perbedaan riwayat asal-usul perolehan tanah. Hal mana telah dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh masing-masing pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut, berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah, Majelis Hakim menyimpulkan menurut hukum bahwa permasalahan pokok yang disengketakan oleh Penggugat dalam dalilnya tentang tidak sahnya proses penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat Walikota Samarinda adalah hal-hal yang berkenaan dengan status keabsahan penguasaan hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang diperoleh Tergugat II Intervensi, maka untuk itu Peradilan Tata Usaha Negara menilai sengketa tersebut adalah lebih merupakan sengketa terkait hak-hak keperdataan antara Halaman 230 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini; Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, maka mengenai syarat-syarat formal gugatan selebihnya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, bersama hal-hal yang menyangkut pokok perkara dalam sengketa ini, tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Halaman 231 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 297.000,- ( Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ; ---------------------------Demikian diputuskan dalan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 oleh kami ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Prinsipal maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

2. TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H. Halaman 232 dari 233 halaman, Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.SMD

Perincian Biaya Perkara : -

Biaya Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

-

Panggilan-panggilan

Rp. 105.000,-

-

ATK

Rp. 100.000,-

-

Sumpah

Rp.

45.000,-

-

Materai Putusan Sela

Rp.

6.000,-

-

Materai Putusan

Rp.

6.000,-

-

Redaksi Putusan

Rp.

5.000,-

----------------------Jumlah

Rp. 297.000,-

Terbilang

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents