PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 36/G/2014/PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara : ALPIANTO TAMI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Triyu Rt. 012

Kelurahan

Jahab,

Kecamatan

Tenggarong,

Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, pekerjaan petani/pekebun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANDRIS

PATOLAMO

SAKUDU.

S.H,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “ANDRIS PATOLAMO SAKUDU. S.H& REKAN”, berkantor di Jalan Gunung Tunggal Rt. 78 No. 68 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Samarinda,

Propinsi

Kalimantan

Timur,

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai; ----------- PENGGUGAT MELAWAN : LURAH KELURAHAN JAHAB Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Berkedudukan

di jalan Gunung Triyu

Rt XIV

Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. H. ACING, SH. 2. DIDI

TASIDI,

Kewarganegaraan Advokat/Konsultan

SH.MH,

Kesemuanya

Indonesia Hukum,

Pekerjaan

berkantor

pada

DITAS LAW OFFICE, Jalan Lais RT. 14 No. 88 Tenggarong Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 013/SK-DLO/I/2015, tanggal 23 Januari 2015. Selanjutnya disebut sebagai; -----------------------------------------------------TERGUGAT DAN 1. BAHRON OSIK, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Swasta, Jabatan Ketua Adat Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong

Kabupaten

Kutai Kartanegara, tempat tinggal Jl. Etam RT. 004, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;---------------------------------------------2. RISWAN,

Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan

Petani, Jabatan

Sekretaris Adat

Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong

Kabupaten

Kutai Kartanegara, tempat tinggal Jl. Gn. Triyu RT. 014, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;---------------------------------------------3.

YULIANSYAH, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Adat

Kelurahan

Jahab,

Swasta, Jabatan Kecamatan

Pembantu Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat tinggal Jl. Etam Halaman 2 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

RT. 011, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;--------------------------------4.

BENCEN, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Swasta,

Jabatan Pembantu Adat


Kabupaten

Kutai Kartanegara, tempat tinggal Jl. Etam RT. 004, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;----------------------------------------------5.

ASAN, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan

Swasta, Jabatan

Pembantu


Adat

Kabupaten

Kutai Kartanegara, tempat tinggal Jl. Etam RT. 004, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;----------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :------------------1. H. ACING, S.H; 2. DIDI

TASIDI,

Kewarganegaraan

S.H.,MH, Indonesia,

Kesemuanya Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DITAS LAW OFFICE, Jl. Lais RT. 14 No. 88 Tenggarong Kutai Kartanegara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK-DLO/I/2015, tanggal 28 Januari 2015; Selanjutnya disebut sebagai; -------------------------------------------- PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut : --------------------------------------------------------------1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 36/PEN-DIS/2014/PTUN.SMD,

tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Lolos

Dismissal;-----------------------------------------------------------------------------------------------2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 36/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2014/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan;----------------------------------

4.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN.HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 23 Januari 2015 tentang Hari Sidang Pertama ;-----------------------------------------

5.

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 36/G/2014/PTUN.SMD tanggal 10 Februari 2015 tentang permohonan para Intervensi ; ----------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; ------------------------------------------------

7.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; ---------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang,

bahwa

17 Desember 2014,

yang

Samarinda

17

tanggal

Penggugat

telah

mengajukan

terdaftar di Kepaniteraan Desember

2014,

dengan

gugatan

tertanggal

Pengadilan Tata Usaha Negara Register

Perkara

Nomor

:

36/G/2014/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :1.

Bahwa obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus


Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014. 2.

Bahwa Surat KeputusanPengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 04 Agustus 2014, baru diketahui oleh Penggugat tanggal 14 Nopember 2014 melalui Saudara Zainuddin salah satu tokoh masyarakat Jahab dalam jabatan sebagai pengurus Adat Besar Kecamatan Tenggarong yang telah mendapat informasi bahwa Surat Keputusan Kepala Adat Kelurahan Jahab telah terbit, dan pada saat itu pula Saudara Zainuddin mendatangi kantor Babinsa Kelurahan Jahab untuk mendapatkan foto copy dari tembusan Surat Keputusan Ketua Adat tersebut yang mana telah berkembang dimasyarakat bahwa Kepala Adat telah di ganti oleh Saudara Baron Osik dan biasanya segala surat yang berkenaan dengan desa diketahui oleh pihak Babinsa Kelurahan Jahab apalagi Surat Keputusan menyangkut kepala Adat dan saudara Zainuddin meminta foto copynya, maka sejak itu pula Saudara Zainuddin menyampaikan kepada Penggugat foto copy Surat Keputusan tersebut dan barulah Penggugat menyadari bahwa Saudara Baron Osik yang diberikan Surat Keputusan oleh Tergugat, hal ini tenggang waktu diketeahuinya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

3.

BahwaSurat Keputusan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

akibat hukum bagi Penggugat sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4.

Bahwa Penggugat adalah Kepala Adat Jahab periode tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-1075 / 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Lembaga Adat Biasa Kelurahan Jahab Dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 08 Oktober 2007.

5.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Adat kelurahan Jahab sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-1075 / 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Lembaga Adat Biasa Kelurahan Jahab Dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara akan berakhir, maka Tergugat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 224/22/7/2012 seperti yang diamanatkan olehPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 13 tahun 2006 Bab X Pasal 19 ayat 3 .

6.

Bahwa dengan di bentuknya Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab, maka pada tanggal 18 Juli 2012 Panita Pemilihan telah menetapkan Syarat-syarat Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab tahun 2012.

7.

Pada tanggal 23 Agustus 2012 Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab mengumumkan pelaksanaan pemilihan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus jam 08.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita bertempat di Balai Pertemuan Umum ( BPU ) Kelurahan Jahab Km. 5 Kelurahan Jahab.

8.

Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Adat Kelurahan Jahab yang ikut serta dalam pemilihan Kepala Adat Jahab yang diusung oleh masyarakat untuk kedua kalinya. Halaman 6 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

9.

Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2012 Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab melakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka pada hari dan tanggal yang sama pula Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Periode 2012 s/d 2017 , dan kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengeluarkan hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Adat Jahab Periode Tahun 2012 s/d 2017.

10. Bahwa untuk selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab tahun 2012 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 12/PPKAJ/8/2012, dengan hasil perolehan suara sah sebagai berikut : -

KORNELIUS AJANG

:

Memperoleh Suara Sah : 156 suara

-

ALPIANTO TAMI

:


-

RAMLI YASIN

:


-

RISWAN

:


Dengan hasil tersebut Penggugatkeluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak sebagai Kepala Adat Kelurahan Jahab periode 2012 sempai dengan 2017 secara demokratis, dan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. 11. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2012Saudara Bartolomius merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut, dengan menamakan masyarakat adat penduduk asli kelurahan Jahab menolak hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Penggugat, agar hasil tersebut dianulir / tidak dapat diterima, karena ada beberapa alasan yang sengaja dibuat oleh Saudara Batolomius dan kawan – kawan yang nyata-nyata oleh Panitia penyelenggara


pemilihan dilaksanakan tidak ada keberatan dari masing – masing calon kandidat Kepala Adat Jahab. 12. Bahwa surat penolakan pertama dan kedua tersebut pada tanggal 20 September 2012 ditanggapi oleh Saudara Abdul Bari dan Matius selaku Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab dengan cara mengundang rapat untuk membahas

penolakan hasil

pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Jahab dan dihadiri antara lain oleh Saudara Bartolomius, Bahron Osik, Riswan, Koponsyah, Gelem, Penggugat dan beberapa orang lainnya, dan dari hasil yang disepakati pada saat itu adalah meminta agar Saudara Bartolomius membuktikan kebenaran yang telah disampaikan, namun sebaliknya Panitia dalam Berita Acara Nomor : 14/PPAJ/09/2012 tidak seperti yang dibicarakan dalam rapat. 13. Bahwa Penggugat sangatlah keberatan atas

tindakan yang dilakukan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab melakukan rapat keberatan Saudara Bartolomius karena tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai Surat Keputusan Tergugat yang memutuskan dan menetapkan panitia bertugas untuk merumuskan kriteria, menjaring dan menyaring calon kepala adat, serta melaksanakan pemilihan kepala adat dan melaporkan hasil kegiatan pemilihan kepala adat dan bukan menyelesaikan atau menanggapi surat Bartolomius. 14. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong mendapat kiriman piring putih dari Bapak Bahron Osik sebagai kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kukar dengan maksud untuk menyerahkan pembahasan kasus pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab kepada Bapak Gelem selaku pimpinan Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong agar menggelar rapat dan Kesimpulan rapat Lembaga Adat Besar Dayak Kecamatan Tenggarong dan Lembaga Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : Halaman 8 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

- Karena melihat sampai sejauh ini bukti kecurangan belum bisa ditunjukan oleh pihak yang komplein hasil pemilihan kepala adat jahab tanggal 27 Agustus 2012, maka forum rapat ini tetap menyatakan Penggugat untuk memimpin Lembaga Adat Jahab sesuai hasil pemilihan tanggal 27 Agustus 2012 beliau sebagai pemenangnya. - Hasil putusan rapat ini harus segera disampaikan kepada Bapak Camat Tenggarong dan ditembuskan kepada pihak yang terkait, termasuk pihak keamanan. - Untuk mendamaikan antara Alpianto Tami dengan Riswan akan diadakan dengan LURATN RENTE perdamaian yang digelarkan oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan waktu pelaksanaanya nanti kalau sudah saatnya tepat, dan ada nanti saya penggil lagi bapak-bapak kalau memang sudah saatnya. 15. Bahwa melalui surat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LABKEC.TGR/X/2012 perihal Laporan Putusan rapat lembaga adat besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar menyikapi kasus pemilihan kepala Adat Kelurahan Jahab yang ditujukan kepada Bapak Camat Tenggarong dan ditembuskan kepada Tergugat agar tidak menunggu lagi putusan dari Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 13 tahun 2006. 16. Bahwa Surat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LABKEC.TGR/X/2012 perihal Laporan Putusan rapat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar telah menyikapi kasus pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab yang ditujukan kepada Bapak Camat Tenggarong dan ditembuskan kepada Tergugat agar tidak menunggu lagi putusan dari Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar, namun tidak

dilakukan Tergugat dengan penuh

tanggung jawab sesuai dengan Peraturan yang berlaku.


17. Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak melakukan proses pengesahkan kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat menginginkan pihak- pihak lain untuk menjadi Kepala Adat kelurahan Jahab selain Penggugat, hal ini terbukti tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku atas Penetapan hasil pemilihan kepala adat kelurahan Jahab tanggal 27 Agustus 2012 dan surat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LABKEC.TGR/X/2012 perihal Laporan Putusan rapat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar yang menyikapi kasus pemilihan kepala Adat Kelurahan Jahab yang ditujukan kepada Bapak Camat Tenggarong dan ditembuskan kepada Tergugat agar tidak menunggu lagi putusan dari Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar. 18. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penetapan hasil pemilihan kepala adat kelurahan Jahab tanggal 27 Agustus 2012 dan surat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LAB-KEC.TGR/X/2012 perihal Laporan Putusan rapat lembaga adat besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar yang menyikapi kasus pemilihan kepala Adat Kelurahan Jahab, bukannya Tergugat menindaklanjuti dengan memproses sesuai prosedur yang berlaku tetapi justru Tergugat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan membuat surat nomor 224/202/07/2013 perihal Permohonan agar dapat difasilitasi penyelesaian sengketa pilkadat Jahab antara Alpianto Tami Cs dan Riswan Cs untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya, dimana penolakan oleh Bartolomius dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan selanjutnya bermasalah dengan salah satu calon Kepala Adat saudara Riswan. 19. Bahwa tidak konsistennya Tergugat atas hasil pelaksanaan pemilihan pada tanggal 11 September 2012, atas nama Masyarakat Pendukung Pemenang Pemilihan lembaga adat Jahab mengirim surat kepada Tergugat perihal

Pemberitahuan demo damai untuk

menanyakan hasil klarifikasi Pemilihan Kepala adat Jahab yang dalam tuntutannya


meminta agar Tergugat mengklarifikasi permasalahan yang ada dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Adat Kelurahan Jahab kepada Penggugat. 20. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Tergugat dengan suratnya nomor : 224/202/07/2013 telah mengundang beberapa pihak luar lembaga adat seperti Ketua Sepekat Tonyoi Benuaq Cabang Kukar, Komando Pertahanan Adat Dayak Cabang Kukar , Ketua Dewan Adat dan lainnya bertempat di Kecamatan

Tenggarong dengan agenda rapat untuk

membahas dan memfasilitasi kesalapahaman Pilkadat Jahab antara Alpianto Tami Cs dan Riswan Cs, dan dari hasil rapat tersebut justru tidak membicarakan mengenai pemasalahan yang dituduhkan kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 27 September 2013 Penggugat mengirim surat kepada Kecamatan Tenggarong perihal Penolakan atas hasil rapat tanggal 25 September 2013 di Kecamatan Tenggarong. 21. Bahwa karena situasi dan kondisi tidak terkendalikan

adanya Demo Damai oleh

masyarakat Jahab maka pada tanggal 27 September 2013 Penggugat melalui kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Garuda Borneo mengirim surat kepada Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara melalui surat nomor : 04/Lap.LBHGB/IX/2013 perihal Mohon ditindaklanjuti penyelesaian Kepala Adat Kelurahan Jahab agar dapat memberikan saran dan petunjuk kepada Tergugat untuk menindak lanjuti dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik- baiknya sebagai pelayan masyarakat, tetapi maksud baik Penggugat juga tidak tanggapi oleh pihak Bapemas Kukar. Ternyata pada bulan September 2013 pihak Bapemas telah mengeluarkan surat nomor : 413.1/5780/BAPEMAS-ADAT/XI/2013 perihal Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Lembaga Adat Kelurahan Jahab dengan tidak melibatkan Penggugat dalam penyelesaian tersebut. 22. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan nomor : 430/51/11/2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Kepala adat Kelurahan Halaman 11 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Jahab yang ditugaskan kepada Saudara Bahron Osik yang juga adalah sebagai kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kukar, hal ini merupakan suatu tindakan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kukar serta bertentangan dengan amanah ketetapan rapat kerja kepala adat besar Dayak se Kutai Kartanegara Nomor : 08/LAB-KUKAR/A.1/2012 tentang kedudukan kepala adat pada pasal 4 berbunyi : “ Jabatan Kepala Adat Besar dilevel tidak dapat dirangkap oleh kepala adat ditingkat mana saja ada dibawanya. “ 23. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 Tergugat telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan Berita Acara dan daftar hadir rapat / musyawarah pembentukan pengurus lembaga adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong tanggal 02 Agustus 2014 adalah hal yang keliru dan cacat hukum sertatidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 24. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Tergugat, maka Tergugat telah mengabaikan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab tanggal 27 Agustus 2012 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 tahun 2006 pasal 19 ayat (1) dan Surat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LAB-KEC.TGR/X/2012. perihal Laporan Putusan rapat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar yang menyikapi kasus pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab 25. Bahwa selain Tergugat tidak memperhatikan aturan yang ada, Tergugat telah melakukan hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : Halaman 12 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

180.188 / HK-1075 / 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Lembaga Adat Biasa Kelurahan Jahab Dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 08 Oktober 2007yang sampai saat ini Penggugat belum diberhentikan oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara. 26. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, harga diri Penggugat direndahkan dan telah menyinggung perasaan masyarakat adat jahab yang masih mempercayakan Penggugat sebagai Kepala Adat Jahab dan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya yang berbeda dari yang ditetapkan peraturan perundangundangan serta merusak adat istiadat masyarakat Kelurahan Jahab. 27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya, maka jelas dan meyakinkan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai berikut : - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pasal 19 ayat (5)

menyatakan :

Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Surat Keputusan Bupati. - Surat

Lembaga

Adat

Besar

Kecamatan

Tenggarong

nomor

:

11/LAB-

KEC.TGR/X/2012 perihal Laporan Putusan rapat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar menyikapi kasus pemilihan kepala Adat Halaman 13 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Kelurahan Jahab yang ditujukan kepada Bapak Camat Tenggarong dan ditembuskan kepada Tergugat agar tidak menunggu lagi putusan dari Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar. - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan pasal 24 ayat (1) menyatakan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terpilih ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah dalam sebuah Surat Keputusan. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan yang ada Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta merugikan kepentingan hukum Penggugat yaknimenjalankan dan melakukan kegiatan adat sebagaimana mestinya dilakukan oleh Penggugat sebagai

Kepala Adat terpilih , sehingga jelas dan

menyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut diatas telah terbukti melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014. 3 Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekertaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014. 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; Halaman 14 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2015, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------A. 1.

DALAM EKSEPSI Bahwa gugatan penggugat yang diajaukan ke PTUN Samarinda tertanggal 10 Desember 2014 adalah hal yang sangat mengada-ada karena yang di persoalkan dalam gugatan Penggugat adalah SK Tergugat No 148/53/8/2014. Tentang pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan pembantu pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014. Sudah sesuai aturan, tahapan juga norma-norma Adat yang ada.

2.

Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, dan norma-norma Adat yang ada karena pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 ( 11-07-2014) telah diadakan rapat membahas masalah pemilihan Kepala Adat Jahab dengan hasil rapat Penggugat menyerahkan permasalahan tersebut kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara. kemudian dilanjutkan rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 ( 31-11-2014 ) dengan hasil rapat semua peserta termasuk Penggugat setuju dan mengangkat Bapak BAHRON OSIK untuk memimpin Lembaga Adat Jahab, dan dalam dua kali rapat tersebut Penggugat setuju dengan bukti Penggugat bertanda tangan, yang kemudian dapat disimpulkan sudah tidak ada masalah lagi dengan permasalahan yang menyangkut pemilihan Kepala Adat Jahab pada Tanggal 27 Agustus 2012.

B.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa benar Lurah Jahab pada Tanggal, 04 Agustus 2014 telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Halaman 15 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

2.

Bahwa benar pada Tanggal 27 Agustus 2012 telah diadakan pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab dan Penggugat mendapatkan suara terbanyak

3.

Bahwa benar sehari setelah pemilihan tepatnya pada Tanggal 28 Agustus 2012 Lurah Jahab mendapat surat tembusan keberatan dari masyarakat asli penduduk Jahab tentang hasil pemilihan kepala adat jahab pada Tanggal 27 Agustus 2012 dan meminta supaya diadakaan pemilihan ulang yang di dasari KEJUJURAN SERTA KEADILAN dalam suratnya masyarakat juga menyampaikan alasan kenapa mereka meminta diadakanya pemilihan ulang diantaranya : pemilih yang hadir dan memberikan hak pilihnya banyak dari luar masyarakat adat Jahab serta tidak menunjukan identitas atau KartuTanda Penduduk ( KTP ).

4.

Bahwa benar pada Tanggal, 13 September 2012 dan pada Tanggal 19 September 2012 Lurah Jahab mendapat surat tembusan penolakan ke 2 ( dua ) dan penolakan ke tiga ( 3 ) hasil pemilihan Kepala Adat Jahab pada Tanggal 27 Agustus 2012.

5.

Bahwa benar Lurah Jahab setelah melihat situasi yang kurang baik antara kedua kubu maka bersama panitia pemilihan Kepala Adat mengundang kedua kubu untuk bermusyawarah pada Tanggal 20 September 2012 dan rapat dihadiri oleh Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Ketua Panitia Pemilihan, Lurah Jahab, Babinsa Jahab, Ketua LPM dan tokoh Masyarakat dengan hasil rapat antara lain : a.

PILKADAT Tanggal 27 Agustus 2012 dianggap tidak sah/batal

b.

Panitia yang ada dibubarkan

c.

Selanjutnya pemilihan ulang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat penduduk asli dan dipantau, berada dibawah tanggung jawab Kepala Adat Besar Kabupaten dan Kecamatan.

d.

Pihak pemerintah, kelurahan menunggu Halaman 16 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

6.

Bahwa benar pada saat hari yang ditentukan bersama untuk diadakan pemilihan ulang yaitu pada Tanggal, 9 Oktober 2012 datang sekelompok orang kurang lebih 20 orang datang ke kantor Lurah Jahab menolak pemilihan ulang Kepala Adat Kelurahan Jahab pada Tanggal 9 Oktober 2012 maka batal lah pemilihan ulang Kepala Adat Kelurahan Jahab pada Tanggal 9 Oktober 2012.

7.

Bahwa benar Lurah Jahab setelah melihat perkembangan dan kondisi kepakuman tentang pengurus Kepala Adat Kelurahan Jahab maka pada Tanggal 22 Juli 2013 dengan nomor surat 224/202/07/2013, Lurah Jahab mengirim Surat kepada Kepala Adat Besar Dayak Kutai Kartanegara, Ketua Dewan Adat Dayak Kutai Kartanegara, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Ketua Sempekat Tonyoi Benuaq ( STB ) cabang Kutai Kartanegara,

Komandan Komando Pertahanan Adat Dayak ( KPADKT ) cabang

Tenggarong, dan Ketua Dewan Adat Kecamatan Tenggarong, dengan isi surat meminta memfasilitasi dan memberikan solusi terbaik mengenai pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab. 8.

Bahwa benar dengan surat nomor 82/LAB-Tgr/IX/2013 Lembaga Adat Besar membalas surat Lurah Tenggaraong No. 224/202/07/2013 dengan isi surat anatar lain : a.

Mengutus utusan sebagai ( Pjs ) Pelaksana Jabatan Sementara Kepala Adat Kelurahan Jahab;

b.

Tokoh yang dianggap pantas dan mampu dan dapat di terima oleh semua pihak adalah bapak Bahron Osik.

c.

dengan diangkatnya Bapak Bahron Osik sebagai

( Pjs ) Pelaksa Jabatan

Sementara Kepala Adat Kelurahan Jahab maka di beri wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi Kepala Adat serta berkewajiban menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab;


9.

Bahwa benar dengan jiwa besarnya kedua kubu baik Penggugat dan sdr Riswan sepakat berdamai dan menyerahakan permasalahan pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab kepada Kepala Adat Kecamatan Tenggarong hal ini tertuang dalam berita acara pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 yang di tanda tangani oleh Penggugat sdr. Riswan Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara dan anggota rapat yang lain.

10.

Bahwa benar menindaklanjuti rapat pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 tersebut diadakan lagi rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 yang juga di hadiri juga di tanda tangani oleh Penggugat sdr. Riswan, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara, Lurah Jahab dan anggota rapat yang lain dengan hasil rapat antara lain : a.

semua pihak sepakat dan akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong.

b.

mengangkat Bapak BAHRON OSIK untuk memimpin Lembaga Adat Kelurahan Jahab.

c. 11.

seluruh peserta rapat setuju

Bahwa benar pada Tanggal 04 Agustus 2014 Lurah Jahab mendapat surat dari Bapak Bahron Osik dengan isi surat meminta untuk diterbitkan SK Kepala Adat Kelurahan jahab sesuai dengan hasil rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 yang sudah disepakati oleh semua pihak.

12.

Bahwa benar dengan nomor surat 025/LAB/Kec.TGR/VIII/2014. Tanggal 04 Agustus 2104 Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong mengirim Surat kepada Lurah Jahab yang isinya meminta supaya Lurah jahab menerbitkan SK Kepala Adat Kelurahan Jahab atas nama BAHRON OSIK hal mana sudah sesuai atas kesepakatan bersama dan hasil rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014. Halaman 18 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

13.

Bahwa benar dengan dasar dasar tersebut diatas maka pada Tanggal 04 Agustus 2014 Lurah Jahab mengeluarkan Keputusan Lurah Jahab No. 148/53/8/2014 yang isinya mengangkat BAHRON OSIK sebagai Ketua Adat, RISWAN sebagai Sekretaris, Yuliansyah sebagai Pembantu, BENCEN sebagai Pembantu dan ASAN sebagai pembantu Lembaga Adat Kelurahan Jahab;

14.

Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat dan dalil-dalil yang disampaikan sangat bertentangan dengan apa yang sudah Penggugat lakukan juga dengan bukti bukti yang ada sehingga Tergugat meminta supaya gugatan Penggugat ditolak. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta yang Layak dan Benar, maka

sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde). Berdasarkan uraian diatas yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Surat Keputusan Lurah Jahab No.148/53/8/2014 Tanggal, 04 -08- 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi

telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Februari 2015, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

DALAM EKSEPSI:

1.

Bahwa gugatan penggugat yang diajaukan ke PTUN Samarinda tertanggal 10 Desember 2014 adalah hal yang sangat mengada-ada karena yang di persoalkan dalam gugatan Penggugat adalah SK Tergugat No 148/53/8/2014. Tentang pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan pembantu pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014. Sudah sesuai aturan, tahapan juga norma-norma Adat yang ada.

2.

Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, dan norma-norma Adat yang ada karena pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 ( 11-07-2014) telah diadakan rapat membahas masalah pemilihan Kepala Adat Jahab dengan hasil rapat Penggugat menyerahkan permasalahan tersebut kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara. kemudian dilanjutkan rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 ( 31-11-2014 ) dengan hasil rapat semua peserta termasuk Penggugat setuju dan mengangkat Bapak BAHRON OSIK untuk memimpin Lembaga Adat Jahab, dan dalam dua kali rapat tersebut Penggugat setuju dengan bukti Penggugat bertanda tangan, yang kemudian dapat disimpulkan sudah tidak ada masalah lagi dengan permasalahan yang menyangkut pemilihan Kepala Adat Jahab pada Tanggal 27 Agustus 2012.

-

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa benar Lurah Jahab pada Tanggal, 04 Agustus 2014 telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.

Bahwa benar Lurah Jahab setelah melihat perkembangan dan kondisi kepakuman tentang pengurus Kepala Adat Kelurahan Jahab maka pada Tanggal 22 Juli 2013 Halaman 20 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

dengan nomor surat 224/202/07/2013, Lurah Jahab mengirim Surat kepada Kepala Adat Besar Dayak Kutai Kartanegara, Ketua Dewan Adat Dayak Kutai Kartanegara, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Ketua Sempekat Tonyoi Benuaq ( STB ) cabang Kutai Kartanegara, Komandan Komando Pertahanan Adat Dayak ( KPADKT ) cabang Tenggarong, dan Ketua Dewan Adat Kecamatan Tenggarong, dengan isi surat meminta memfasilitasi dan memberikan solusi terbaik mengenai pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab. 3.

Bahwa benar dengan surat nomor 82/LAB-Tgr/IX/2013 Lembaga Adat Besar membalas surat Lurah Tenggaraong No. 224/202/07/2013 dengan isi surat antara lain : a.

mengutus utusan sebagai ( Pjs ) Pelaksana Jabatan Sementara Kepala Adat Kelurahan Jahab;

b.

Tokoh yang dianggap pantas dan mampu dan dapat di terima oleh semua pihak adalah bapak Bahron Osik.

c.

dengan diangkatnya Bapak Bahron Osik sebagai Sementara Kepala

( Pjs ) Pelaksa Jabatan

Adat Kelurahan Jahab maka di beri wewenang untuk

menjalankan tugas dan fungsi Kepala Adat serta berkewajiban menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab 4.

Bahwa benar dengan jiwa besarnya kedua kubu baik Penggugat dan sdr Riswan sepakat berdamai dan menyerahakan permasalahan pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab kepada Kepala Adat Kecamatan Tenggarong hal ini tertuang dalam berita acara pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 yang di tanda tangani oleh Penggugat sdr. Riswan Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara dan anggota rapat yang lain.

5.

Bahwa benar menindaklanjuti rapat pada Tanggal 11 Bulan 7 Tahun 2014 tersebut diadakan lagi rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 yang juga di hadiri juga di Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

tanda tangani oleh Penggugat sdr. Riswan, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara, Lurah Jahab dan anggota rapat yang lain dengan hasil rapat antara lain : a.

semua pihak sepakat dan akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong.

b.

mengangkat Bapak BAHRON

OSIK untuk memimpin Lembaga Adat

Kelurahan Jahab. c. 6.

seluruh peserta rapat setuju;

Bahwa benar pada Tanggal 04 Agustus 2014 Lurah Jahab mendapat surat dari Bapak Bahron Osik dengan isi surat meminta untuk diterbitkan SK Kepala Adat Kelurahan jahab sesuai dengan hasil rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014 yang sudah disepakati oleh semua pihak.

7.

Bahwa benar dengan nomor surat 025/LAB/Kec.TGR/VIII/2014. Tanggal 04 Agustus 2104 Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong mengirim Surat kepada Lurah Jahab yang isinya meminta supaya Lurah jahab menerbitkan SK Kepala Adat Kelurahan Jahab atas nama BAHRON OSIK hal mana sudah sesuai atas kesepakatan bersama dan hasil rapat pada Tanggal 31 Bulan 7 Tahun 2014.

8.

Bahwa benar dengan dasar dasar tersebut diatas maka pada Tanggal 04 Agustus 2014 Lurah Jahab mengeluarkan Keputusan Lurah Jahab No. 148/53/8/2014 yang isinya mengangkat BAHRON OSIK sebagai Ketua Adat, RISWAN sebagai Sekretaris, Yuliansyah sebagai Pembantu, BENCEN sebagai Pembantu dan ASAN sebagai pembantu Lembaga Adat Kelurahan Jahab;

9.

Bahwa para Tergugat Intervensi menilai gugatan Penggugat dan dalil-dalil yang disampaikan sangat bertentangan dengan apa yang sudah Penggugat lakukan juga Halaman 22 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

dengan bukti bukti yang ada sehingga Tergugat meminta supaya gugatan Penggugat di tolak. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta yang Layak dan Benar, maka sudah seharusnya para Tergugat Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde). Berdasarkan uraian diatas yang para Tergugat Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA a.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b.

Menyatakan Surat Keputusan Lurah Jahab No.148/53/8/2014 Tanggal, 04 -08- 2014 adalah Sah dan mempunyai kekuatan hokum;

c.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat. Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya

pada tanggal 24 Februari 2015, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 03 Maret 2015; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut :


1.

Bukti P-1

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor : 224/22/7/2012, tanggal 03 Juli 2012, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab Tahun 2012;

2.

Bukti P-2

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Syarat-Syarat Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Tahun 2012, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012;

3.

Bukti P-3

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy PENGUMUMAN Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab, tanggal 23 Agustus 2012; -

4.

Bukti P – 4 A :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab

Periode 2012 s/d. 2017, tanggal 27 Agustus 2012; 5.

Bukti P – 4.B :

Foto copy sesuai dengan

Foto Copy, Catatan Pelaksanaan

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab, tanggal 27 Agustus 2012; 6.

Bukti P – 4.C :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Periode Tahun 2012 s/d. 2017;

7.

Bukti P – 4.D :


Foto Copy,

12/PPKAJ/8/2012, tanggal 27 Agustus

Berita Acara Nomor : 2012, yang dibuat oleh

Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab; 8.

Bukti P – 4.E :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Rekapitulasi Data Pemilih, Surat Suara Terpakai dan Tidak Terpakai Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Periode Tahun 2012; Halaman 24 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

9.

Bukti P – 4.F :


Foto Copy,

Rekapitulasi Perhitungan

Suara Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab Periode Tahun 2012; 10. Bukti P – 5

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Ketua Pemuda dan Masyarakat Adat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 28 – 08 – 2012, Perihal Penolakan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Adat tanggal 27 Agustus 2012 di Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab;

11. Bukti P – 6

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat GALEM, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, tanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 11/LAB-KEC.TGR/X/2012, Perihal

Laporan Putusan Rapat

Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar menyikapi Kasus Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Bapak Camat Tenggarong; 12. Bukti P – 7

:


Foto Copy

Surat

Andris Patolamo

Sakudu. S.H, Ketua LBH Garuda Borneo, tanggal 13 Juli 2013, Perihal

Mohon

Difasilitasi, yang

ditujukan kepada

Camat

Kecamatan Tenggarong; 13. Bukti P – 8

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Lurah Jahab, Nomor : 224/202/07/2013, tanggal 22 Juli 2013, Perihal Permohonan Agar Dapat

Difisilitasi Penyelesaian Sengketa Pilkadat Jahab antar

Alpianto Tami Cs dan Riswan Cs, yang ditujukan kepada Alosius Bahron Asik (Kepala Adat Besar Dayak Kutai Kartanegara) dkk; 14. Bukti P – 9

:


Foto Copy

Surat

Andris Patolamo

Sakudu. S.H, Ketua LBH Garuda Borneo, tanggal 05 Desember


2013, Perihal Kinerja Lurah Jahab “Saudara Asmawi, S.Pd, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara ; 15. Bukti P – 10 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Masyarakat Pendukung Pemenang

Pemilihan

Lembaga

Adat,

Nomor

:

01/MASDAT/JHB/IX/11/2013, tanggal 11 September 2013, Perihal Pemberitahuan Demo Damai Menanyakan Hasil

Klarifikasi

Pemilihan Kepala Adat Jahab, yang ditujukan kepada Lurah Jahab; 16. Bukti P – 11 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kepala Adat Dayak Jahab Terpilih Alpianto Tami, tanggal 27 September 2013, Perihal Penolakan Atas Hasil Kecamatan

Rapat Tanggal

Tenggarong, yang

25 September 2013 di

ditujukan kepada Kecamatan

Tenggarong ; 17. Bukti P – 12 :

Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Andris Patolamo Sakudu. S.H, Ketua LBH Garuda

Borneo, tanggal

27 September 2013,

Nomor : 04/Lap.LBH-GB/IX/2013, Perihal Mohon ditindaklanjuti Penyelesaian Kepala Adat Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai

Kartanegara; 18. Bukti P-13

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor : 430/51/11/2012, tanggal 18 Nopember

2013, tentang

Pengangkatan Pelaksana Tugas sementara Kepala Adat Kelurahan Jahab; 19. Bukti P-14

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Rapat tanggal 11 Juli 2014, mengenai Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012; Halaman 26 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

20. Bukti P – 15 :


Foto Copy

Surat

Andris Patolamo

Sakudu. S.H, Ketua LBH Garuda Borneo, tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 07/Lap.Pol/LBH-GB/I/2014, Perihal Laporan Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Tenggarong ; 21. Bukti P – 16 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Berita Acara Rapat, tanggal 31 Juli

2014, mengenai Pembahasan Permasalahan Pemilihan

Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012; 22. Bukti P – 17 :

Foto copy sesuai dengan Nomor :

Foto Copy,

Keputusan Lurah Jahab,

148/53/8/2014, tanggal 04 Agustus

2014, tentang

Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara; 23. Bukti P – 18 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Hasil-Hasil Penetapan Rapat Kerja Kepala Adat Besar Dayak Se Kutai Kartanegara (Tunjung, Benuaq, Bentian, Paser dan Basab), Jahab tanggal 15 sampai dengan tanggal

16 Mei

2012,

Lembaga Adat Besar Dayak Kutai

Kartanegara, 2012; 24. Bukti P – 19 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 13 Tahun 2006, tanggal 18 Oktober 2006, tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;

25. Bukti P – 20 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2012, tanggal 2 Oktober 2012, tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyerahkan bukti suratnya berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan asli Halaman 27 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

atau fotocopynya di persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda T-I sampai dengan T-XII sebagai berikut : 1.

Bukti T-I A

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Ketua Pemuda dan Masyarakat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 28 Agustus 2012, Perihal Penolakan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Adat Jahab Tahun 2012, di Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab;

Bukti T-I B

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Ketua Pemuda dan Masyarakat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 13 September 2012, Perihal Surat Susulan Penolakan ke – 2 Masyarakat Adat Penduduk Asli Kelurahan Jahab;

Bukti T-I C

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Masyarakat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 19 September 2012, Perihal Penolakan Masyarakat Luar Menjadi Kepala Adat di Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Bapak Lurah Jahab;

Bukti T-I D

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Masyarakat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 05 Desember 2012, Perihal Mohon Tidak Diterbitkan SK Pengangkatan

Kepala Adat di Kelurahan Jahab,

Kecamatan Tenggarong; 2.

Bukti T-II

:

Foto copy sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat, tanggal

20

September 2012, Nomor : 14/PPAJ/09/2012, Rapat Membahas Surat Penolakan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab; 3.

Bukti T –III

:


Asli

Surat

Lurah Jahab, Nomor :

224/202/07/2013, tanggal 22 Juli 2013, Perihal Permohonan Agar Dapat

Difisilitasi Penyelesaian Sengketa Pilkadat Jahab antar Halaman 28 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Alpianto Tami Cs dan Riswan Cs, yang ditujukan kepada Alosius Bahron Asik (Kepala Adat Besar Dayak Kutai Kartanegara) dkk; 4.

Bukti T – IV :

Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Lembaga Adat Besar, Nomor : 82/LAB-Tgr/IX/2013, tanggal 12 September 2013, Perihal Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Kepala Adat Kelurahan Jahab;

5.

Bukti T – V

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Ketua Pemuda dan Masyarakat Adat Penduduk Asli Kelurahan Jahab, tanggal 28 – 08 – 2012, Perihal Penolakan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Adat tanggal 27 Agustus 2012 di Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab;

6.

Bukti T – VI :

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Koponsyah, Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, tanggal 025/LAB-Kec.TGR/VIII/2014,

04 Agustus 2014, Nomor : Perihal

Surat

Rekomendasi

Penerbitan SK Kepala Adat Kelurahan Jahab, yang ditujukan kepada Lurah Jahab; 7.

Bukti T- VII :

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor :

224/22/7/2012, tanggal

03 Juli

2012, tentang Pembentukan

Penitia Pemilihan Kepala Adat Jahab Tahun 2012; 8.

Bukti T- VIII :

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor : 224/25/9/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab Tahun 2012;

9.

Bukti T- IX

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor : 148/53/8/2014, tanggal 04 Agustus 2014, tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris

dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat


Kelurahan

Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai

Kartanegara; 10. Bukti T- X

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan

Bupati Kutai

Kartanegara, Nomor : 579/SK-BUP/HK/2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pengesahan,

Pemberhentian dan Pengangkatan

Pengurus Lembaga Adat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara; 11. Bukti T- XI

:

Foto copy sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat, yang dilaksanakan di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, pada tanggal 11 Juli 2014, Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012;

12. Bukti T- XII :

Foto copy sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat, yang dilaksanakan di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, pada tanggal 31 Juli 2014, Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi menyerahkan bukti suratnya berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya di persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-5 sebagai berikut : 1. Bukti TII Intv - 1

:

Foto copy sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat tanggal 11 Juli 2014, mengenai Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012;

2. Bukti TII Intv - 2

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Berita Acara Rapat, tanggal 31 Juli

2014, mengenai Pembahasan Permasalahan Pemilihan

Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012; Halaman 30 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bukti TII Intv – 3

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Photo Ritual Adat Dayak Benua Perdamaian antara

Riswan Cs dan Alpianto Tami masalah

Pilkadat pada tanggal 31 Juli 2014; -

Bukti TII Intv - 4

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor :

148/53/8/2014, tanggal

04 Agustus 2014, tentang

Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan

Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara; -

Bukti TII Intv - 5

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : Agustus

2014,

tentang

579/SK-BUP/HK/2014, tanggal Pengesahan,

Pemberhentian,

25 dan

Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara; Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang dibawah sumpah/ berjanji dipersidangan masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. ZAINUDDIN, Tempat lahir Sentalar, tanggal 05 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Etam, RT. 015, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. -

Benar Saksi tahu mengenai Pemilihan Kepala Adat di Kelurahan Jahab;

-

Benar Saksi tidak ikut dalam Panitia Pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab ;

-

Benar Saksi mengetahui hanya prosesnya saja sebagai Warga Kelurahan Jahab dan juga mengetahui adanya komplain dari Masyarakat Warga Jahab;


-

Benar Saksi adalah sebagai Bendahara Lembaga Adat Dayak Besar Kabupaten dan Saksi tahu, tentang adanya rapat pada tanggal 30 Nopember 2014, yaitu Rapat Mengenai Penyelesaian Perselisihan antara Pak Riswan dan Alpianto Tami ?

-

Benar Saksi mengikuti Rapat pada tanggal 30 Nopember 2014;

-

Benar

pada saat itu Kepala Adat Besar Kabupaten Bahron Osik tidak hadir dan

hanya mengirimkan Piring Putih kepada Hamtolius; -

Bahwa benar

maksud dari piring putih karena Bahron Osik selaku Kepala Adat

Besar Kabupaten tidak hadir, maka mengirimkan Piring Putih adalah merupakan Kehadiran Bahron Osik, sehingga dengan tujuan dan maksud apapun keputusan rapat pada saat itu, juga merupakan keputusan Bahron Osik; -

Bahwa benar rapat pada saat itu adalah perintah menyelesaikan Pemilihan Kepala Adat dengan mengacu kepada hasil Pemilihan Kepala Adat;

-

Bahwa benar yang dimaksud dengan akan diadakan dengan LURATN RENTE adalah acara Adat Dayak untuk perdamaian yang digelarkan oleh Lembaga Adat Besar ;

-

Bahwa benar saksi pernah mengikuti Rapat di Kantor Camat akan pada saat itu tidak keputusan, dan langsung menunjuk PJ, makanya Bahron Osik dibuatkan Sknya oleh Lurah yang pada pokoknya disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak selesai ;

-

Bahwa benar pada saat itu, Bahron Osik masih menjabat sebagai Kepala Adat Besar Kukar ;

-

Bahwa Saksi pernah tahu hasil Rapat tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, karena saksi ikut dalam rapat tersebut dan ada foto saksi;

-

Bahwa benar saksi adanya kepakuman, sehingga terjadilah rapat di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong, yang hasilnya adalah : mencalonkan Bahron Halaman 32 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Osik untuk menjadi PLT. Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab, tercatat sebagai Ketua Adat Jahab, yang tugasnya untuk menyelesaikan persoalan ; -

Bahwa benar Saksi tahu, setelah ditunjuk sebagai Plt. Kepala Adat Besar, Bahron Osik diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian Lurah Jahab berkirim surat kepada Kepala Adat Besar Tenggarong untuk meminta memfasilitasi menyelesaikan persoalan Pemilihan Kepala Adat ini ;

-

Bahwa benar

Saksi hadir pada saat rapat di rumah Adat Besar Kecamatan

Tenggarong yang hasil rapat tersebut tetap mengacu pada hasil Pilkadat pada tanggal 27 Agustus

2012, bahwa yang terpilih saat

adalah Alpianto Tami, sedangkan

perselihan antara Bartolomius, Riswan dan Alpianto Tami akan diselesaikan dengan Luratn Rente perdamaian yang digelarkan oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong; -

Bahwa benar Gelem yang membuat Berita Acara karena Gelem Sekretaris Lembaga Adat Kecamatan Tenggarong;

-

Bahwa benar Saksi juga menandatangani Daftar Hadir;

-

Bahwa benar Saksi tahu rapat pada saat itu hanya dihadiri oleh 6 (enam) orang saja;

-

Bahwa benar saksi tidak hadir pada rapat hari Kamis, tanggal 20 September 2012,

-

Bahwa benar saksi tidak hadir pada rapat tanggal 11 Juli 2014, dan 31 Juli 2014 yang dilaksanakan di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong;

-

Bahwa benar yang keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Adat adalah Saudara Bartolomius;

-

Bahwa benar Saudara Bartolomius ikut memilih, karena warga Jahab;


-

Bahwa alasan Saudara Bartolomius keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut karena adanya orang Dayak Kenyah yang memilih, dan dia memilih berdasarkan Surat Undangan, itulah dasarnya ;

-

Bahwa permasalahan tersebut dibawa keforum Kepala Adat Besar yang dilakukan di Kecamatan, hal tersebut dilakukan merupakan suatu proses, atas permintaan Lurah Jahab ke Lembaga Adat Besar Kabupaten, kemudian untuk penyelesaian melalui Kepala Adat Besar Kecamatan, dengan mengundang Kepala Adat Besar Kecamatan;

-

Bahwa yang hadir pada saat itu diantaranya , Kopansyah, Gelem, Hamtolius, (Sekretaris Adat Besar Kabupaten), Saksi sendiri, yang lain Saksi lupa;

-

Bahwa dulu Pak Koponsyah adalah staf Lembaga Adat Kecamatan waktu itu, dan sekarang Koponsyah menjadi Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong menggantikan Pak Gelem;

-

Bahwa benar hasilnya menunjuk Bahron Osik sebagai Pj. Kepala Adat Lurah Jahab;

-

Bahwa benar bahwa proses pemilihan tersebut tidak ada kecurangan;

-

Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar tentang PJ, didalam Lembaga Adat ;

-

Bahwa bapak Bahron Osik sebagai Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab, ditunjuk ada saat dilakukan Rapat

di rumah Adat Besar Kecamatan Tenggarong, yang

dipimpim oleh Koponsyah; 2. HAMTOLIUS. G, Tempat lahir Dasao, tanggal 25 April 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Etam, RT. 004, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. -

Bahwa benar

Saksi sangat mengetahui mengenai Pemilihan Kepala Adat di

Kelurahan Jahab ; Halaman 34 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Benar Saksi ikut dalam memilih pada saat Pemilihan Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012 ;

-

Benar Saksi sebagai Petani, tempat tinggal di Kelurahan Jahab, dan sebagai Sekretaris pada Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga saksi tahu betul proses pemilihan Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab;

-

Bahwa benar tidak ada protes pada saat pencoblosan tanggal 27 Agustus 2012, akan tetapi sehari setelah pencoblosan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2012 baru ada protes;

-

Bahwa yang protes adalah Bartolomius kepada Panitia, karena merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan;

-

Bahwa benar sepengetahuan Saksi, mereka Komplin tersebut karena Panitia tidak adil, karena ada orang luar yang ikut memilih;

-

Bahwa benar Saksi tidak ingat tanggal berapa menghadiri rapat yang dihadiri juga Lurah Jahab, Bapak Kapolsek, Kasi Intel, Camat Tenggarong dan saksi mewakili Bapak Bahron Osik selaku Ketua Adat Besar Kabupaten Kutai Kartanegara;

-

Bahwa benar Pak Camat memerintahkan pak Asnawi (Lurah Jahab) SK-kan Pak Alpianto;

-

Bahwa benar

Pak Camat dan Pak Kapolsek mengatakan bahwa jangan ada

pemilihan lagi; -

Bahwa hasil rapat memerintahkan Pak Bahron Osik memimpin rapat Lembaga Adat Dayak Besar, Oleh karena Bahron Osik, tidak memerima Keputusan Pak Camat dan Pak Kapolsek. maka diserahkan kepada Pak Gelem Kepala Adat Besar Kecamatan untuk memimpin rapat;

-

Bahwa benar sampai sejauh ini dari pihak Komplain tidak bisa menunjukkan bukti pelanggaran, maka Saksi sarankan Pak Alpianto tetap memimpin Lembaga Adat Besar Lurah Jahab; Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa benar saat rapat tersebut, dihadiri oleh Kepala Adat Besar Kecamatan;

-

Bahwa benar Lurah Jahab menunjuk Pak Bahron Osik sebagai PJ. Adat Besar Kelurahan Jahab, dan pada saat itu ditugaskan untuk menyelesaikan Pemilihan Kepala Adat, dan kepada PJ, tersebut diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

-

Bahwa benar pada saat rapat di Rumah Pak Koponsyah dihadiri Pak Alpianto, Pak Riswan dirumah

dan dalam rapat menetapkan Bapak Bahron Osik memimpin

Kepala Adat Kelurahan Jahab dan Pak Alpianto juga tidak menolak keputusan tersebut; -

Bahwa kedua belah pihak tidak ada keberatan dari hasil rapat tersebut, tidak ada yang keberatan, semuanya menerima;

-

Bahwa benar Pak Alpianto menandatangani hasil rapat, yaitu Berita Acara Rapat;

-

Bahwa benar Pak Bahron Osik meminta waktu

3 (tiga) hari, untuk mengatasi

permasalahan tersebut ; -

Bahwa benar,

yang menunjukan Pak Bahron Osik untuk menjadi PJ adalah

Keputusan Pak Koponsyah untuk memimpin Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab, dan semua Peserta rapat setuju; -

Bahwa benar, saksi hadir pada rapat tanggal 11 Juli 2014 dan rapat pada tanggal 31 Juli 2014 mengenai Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Adat Jahab pada tanggal 27 Agustus 2012;

-

Bahwa benar

hasil rapat

tersebut,

para pihak setuju dengan menyerahkan

permasalahannya dan menerima keputusan Adat yaitu Keputusan Kepala Adat Kecamatan; -

Bahwa benar setelah rapat tersebut tidak ada lagi rapat; Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi yang telah di

bawah sumpah/ berjanji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Halaman 36 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

1.

ABDUL BARI, Tempat lahir Tenggarong, tanggal 10 April 1964, Jenis Kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Etam, RT. 012, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara -

Benar saksi tahu mengenai Pemilihan Kepala Adat di Kelurahan Jahab;

-

Benar Saksi sebagai Ketua Panitia dalam Pemilihan Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012;

-

Bahwa benar yang ikut adalah : KORNELIUS AJANG, ALPIANTO TAMI, RAMLI YASIN, RISWAN;

-

Bahwa benar setelah pemilihan sampaikan selesai dan dibuatkan berita acara;

-

Bahwa benar sebagai pemenang adalah Alpianto Tami;

-

Bahwa benar hasil Pemilihan sudah dimuat dalam berita acara ;

-

Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 ada Surat Protes dari Riswan Cs;

-

Bahwa benar penyampaian Protes tersebut dalam bentuk surat yang dikirimkan oleh Saudara Riswan Cs, yang diterima pada tanggal 10 September 2012;

-

Bahwa benar yang membuat surat Bartolomius ;

-

Bahwa benar Bartolomius adalah sebagai warga Jahab yang keberatan terhadap hasil pemilihan;

-

Bahwa benar Surat Protes yang pertama adalah pada tanggal 28 Agustus 2012;

-

Bahwa benar Surat Protes yang kedua adalah pada tanggal 13 September 2012;

-

Bahwa benar Surat Protes yang ketiga adalah pada tanggal 19 Desember 2012;

-

Bahwa benar

Surat Protes yang keempat ditujukan kepada Ibu Bupati Kutai

Kartanegara dan Panitia

hanya berupa tembusan saja, suratnya tertanggal

5

Desember 2012;


-

Bahwa atas penolakan tersebut Saksi sebagai Ketua Panitia, mengadakan rapat Panitia dengan mengundang Lembaga Adat dan pejabat Pemerintah untuk memberikan masukan-masukan;

-

Bahwa semua kandidat, baik yang menang dan yang kalah semuanya diundang, dan atas undangan tersebut semuanya hadir;

-

Bahwa hasil pertemuan pada tanggal 20 September 2012 adalah : Bahwa disepakati, hasil Pilkadat pada tanggal 27 Agustus 2012 dianggap tidak sah dan batal;

-

Bahwa Saksi mengetahui proses selanjutnya sampai munculnya SK dari Lurah Jahab, yaitu Sususan Lembaga Adat Jahab adalah Bahron Osik dan kawan-kawan;

-

Bahwa yang Saksi ketahui adalah SK-nya ada, karena untuk menghindari konplik horizontal maka kejadian waktu Saksi melakukan Pemilihan tersebut tidak bisa dipegang, karena dimenangkan satu juga akan terjadi konflik, dibatalkan secara Adat juga mengandung masalah, sehingga hal ini dikatakan tidak ada yang menang, dan untuk menghindari konflik, maka diambillah jalan tengah, yaitu SK seperti sekarang ini bisa diterbitkan ;

-

Bahwa benar tidak ada Pemilihan Ulang ;

-

Bahwa

tidak diadakan Pemilihan Ulang, untuk mengantisipasi adanya konflik dan

akan membuang-buang biaya, waktu dan tenaga ; -

Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemilihan Kepala Adat pada tanggal 27 Agustus 2012, Saksi tidak melihat adanya kecurangan;

-

Bahwa benar tugas

Panitia dalam Pemilihan Kepala Adat menyampaikan hasil

pemilihan Kepala Adat ; -

Bahwa Saksi menerima Bukti P-1, yaitu Bukti P-1: Surat Keputusan Lurah Jahab, Nomor : 224/22/7/2012, tanggal 03 Juli 2012, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab Tahun 2012, karena surat tersebut merupakan Panitia dalam melaksanakan tugas; Halaman 38 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa dalam SK tersebut tidak ada tugas saudara saksi untuk merespon hal tersebut, hanya bertugas untuk memberikan laporan kepada pemberi SK, yaitu Lurah, dan hasilnya saksi Laporkan kepada Lurah, dan Lurah sudah menerima hasilnya ;

-

Bahwa benar hasil Rakapitulasi langsung dilaporkan ke Lurah ;

-

Bahwa benar ada Berita Acara penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemilihan ( Bukti P-4a) kepada Lurah ;

-

Bahwa setelah saksi menyampaikan hasil Pemilihan tersebut, maka tugas saksi sebagai Ketua Panitia sudah selesai ;

-

Bahwa hasil rapat tanggal 20 September 2012, langsung diketik oleh Panitia pada hari itu juga;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Putusan Adat mengenai permasalahan yang ada seperti tersebut diatas ;

-

Bahwa benar seluruh proses Pemilihan Kepala Adat Besar adalah tanggung jawab Panitia;

-

Bahwa benar

Proses prosedur dalam menentukan Daftar Pemilih, Panitia

bekerjasama dengan Para RT, untuk mendata masyarakat Kelurahan Jahab, yang berhak memilih; -

Bahwa benar ada verifikasi dari Panitia dalam hal menentukan masyarakat yang berhak memilih;

-

Bahwa yang menjadi dasar Panitia pada saat itu adalah KTP dan KK masyarakat Jahab;

-

Bahwa benar Pemilih yang terdaftar pada Panitia waktu itu ± 600 orang, dan yang memilih ± 99 % ;

-

Bahwa dari hasil verifikasi, adalah masyarakat adat yang berada di Kelurahan Jahab;


-

Bahwa benar masalah keberatan yang diajukan oleh Saudara Bartolomius dan Riswan ;

-

Bahwa benar

Panitia tidak memasukkan Bartolomius

sebagai peserta Pemilih,

karena anggota TNI tidak boleh memilih ; -

Bahwa benar PNS boleh memilih ;

-

Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2012, Bartolomius mendatangi Panitia, menyatakan keberatan, karena adanya kecurangan dalam pemilihan;

-

Bahwa yang menjadi alasan kecurangannya adalah adanya orang luar dari Jahab bisa masuk, dan ikut memilih ;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu adanya kecurangan dan Bartolomius tidak dapat menunjukkan bukti adanya kecurangan;

-

Bahwa benar Bartolomius menyatakan ada orang luar yang masuk sebagai peserta pemilih, dan disampaikan secara lisan saja kepada Panitia;

-

Bahwa benar waktu mendatangi Panitia, Bartolomius tidak menyebutkan nama orangnya;

-

Bahwa tanggapan dari Panitia terhadap keberatan yang tidak ada bukti tersebut, Panitia tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan tersebut, karena Panitia

tidak

punya kewenangan, dan Panitia bawah Lurah Jahab, dan Dewan Adat; -

Bahwa benar yang menentukan rapat tanggal 20 September 2012, adalah murni inisiatif Panitia;

-

Bahwa benar Rapat pada tanggal 20 September 2012 adalah Rapat Panitia yang dihadiri oleh Rapat Dewan Adat;


-

Bahwa benar hasil dari

rapat tanggal 20 September 2012, salah satunya yaitu:

Pemilihan pada tanggal 27 Agustus 2012 dianggap tidak sah, agar dilaksanakan pemilihan ulang; -

Bahwa benar tidak ada Pemilihan ulang ;

-

Bahwa benar setelah rapat ini, tidak ada lagi rapat-rapat lain yang Panitia hadiri ;

-

Bahwa benar setelah ada Berita Acara tersebut,

Panitia Pemilihan mengambil

langkah ada mengambil langkah-langkah lain ; -

Bahwa benar hasil rapat tersebut tidak dikirim karena rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Adat Besar yaitu Bahron Osik;

-

Bahwa benar pada saat rapat pada tanggal 20 September 2012, semua kandidat hadir termasuk

saudara Alpianto Tami dan Alpianto Tami tidak keberatan dan tidak

mengajukan protes keberatan ; -

Bahwa benar setelah pemilihan, tidak ada pembatalan pemilihan, bahwa pemilihan pada tanggal 27 Agustus 2012 tidak sah, akan berdasarkan hasil rapat ;

-

Bahwa benar tidak ada Surat Keputusan yang menyatakan hasil Pemilihan pada tanggal 27 Agustus 2012 tidak sah ;

2. ANWAR DN, Tempat lahir Kutai Kartanegara, tanggal 08 Juni

1968, Jenis Kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Etam, RT. 004, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. -

Bahwa benar saksi tahu, adanya perselisihan antara Alpianto Tami dengan Asnawi, karena Pak Alpianto menang dalam pemilihan, yang lain seperti saksi sendiri tidak menerima kemenangannya, dan meminta supaya mengadakan pemilihan ulang;


-

Bahwa mengenai Pemilihanya, karena bukan warga Jahab, seperti Dayak Kenyah itukan tidak masuk;

-

Bahwa benar Penolakan tersebut Saksi sampaikan secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2012;

-

Bahwa benar Saksi dengan warga yang lain, dan Saksi sebagai Perwakilannya, sedangkan, Bapak Bartolomius lain lagi;

-

Bahwa benar alasan Saksi menolak pemilihan karena banyak yang bukan warga Jahab yang ikut memilih, menggunakan KTP sementara, padahal mereka bukan warga Jahab;

-

Bahwa Saksi tahu betul, saksi lupa namanya, akan tetapi Saksi yakin benar kenal dengan wajahnya yang bukan warga Jahab;

-

Bahwa benar, karena seperti Dayak Kenyah tidak boleh ikut memilih;

-

Bahwa alasan lain, Saksi dan juga kami sebagai Warga Jahab tidak setuju dengan terpilihnya

Alpianto Tami, karena banyak tanah-tanah Adat yang dikuasainya

kemudian dijual; 3.

K U R D I. I, Tempat lahir Jahab, tanggal 21 April 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Etam, RT. 012, Kelurahan Jahab, KecamatanTenggarong, Kutai Kartanegara. -

Bahwa benar saksi tahu mengenai Pemilihan Kepala Adat di Kelurahan Jahab;

-

Bahwa benar Saksi ikut dalam Pemilihan ;

-

Bahwa benar Saksi ketahui dan melihat adanya orang yang tidak dikenal yang ikut memilih;

-

Bahwa benar orang Dayak Kenyah tidak boleh memilih;


-

Bahwa setahu Saksi Pak Alpianto Tami menjabat periode yang pertama, selama 5 tahun yang dulu, bagus-bagus saja dan karena pada saat pemilihan saja yang menjadi masalah pada saaat pemilihan saja;

-

Bahwa benar Saksi tidak mempunyai Jabatan di Jahab, hanya sebagai warga saja;

4. FULGENSIUS PENDY PRADANA, SE, Tempat lahir Resak, tanggal 06 Juni 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Gunung Cemeru, RT. 33, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara; -

Bahwa benar saksi mengetahui mengenai permasalahan Pemilihan Kepala Adat di Kelurahan Jahab;

-

Bahwa benar Kami diminta bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk memberikan masukan dan saran supaya ada penyelesaian antara keduabelah pihak;

-

Bahwa benar STB atau Komando Pertanahan Dayak Kutai, adalah dalam organisasi Adat Dayak, Organisasi tersebut berada di bawah naungan Lembaga Adat, Seperti Sepekat Tonyoi Benuaq Cabang Kukar, seperti Kerukunan mengemban khusus Tunjung dan Benuaq,

STB adalah Sepakat Tunjung Benuaq, Pelindung dan

Penasehatnya adalah Kepala Adat, sebagai Peguyuban, sementara Komando Pertahanan Adat Dayak, adalah Organisasi Pertanahan, seperti Meliter TNI, adalah Laskar untuk menjaga Keputusan-Keputusan Kepala Adat. Jadi semua ada kaitannya, karena semua berada dibawah naungan Kepala Adat; -

Bahwa benar tugas Saksi adalah Komando Pertahanan Adat Dayak;

-

Bahwa Saksi hadir rapat pada 30 Nopember 2012, dimana Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong mendapat kiriman piring putih dari Bapak Bahron Osik sebagai kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kukar dengan maksud untuk menyerahkan pembahasan kasus pemilihan Kepala Adat Kelurahan Jahab kepada Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Bapak Gelem selaku pimpinan Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong, agar menggelar rapat; -

Bahwa benar

kesimpulan adalah : 1. Karena melihat sampai sejauh ini bukti

kecurangan belum bisa ditunjukan oleh pihak yang komplain hasil pemilihan Kepala Adat Jahab tanggal 27 Agustus 2012, maka forum rapat ini tetap menyatakan Penggugat untuk memimpin Lembaga Adat Jahab sesuai hasil pemilihan tanggal 27 Agustus 2012 beliau sebagai pemenangnya, hasil pemilihan tersebut kita anggap memenuhi prosedur dalam pemilihan dan dapat dibuatkan SK; -

Bahwa benar yang datang pada saat itu hanya sepihak tidak kedua belah pihak ; Yang hadir dari Pihak Alpianto, sedangkan Bapak Riswan Cs tidak hadir;

-

Bahwa benar waktu itu Pak Zainuddin hadir, Hamtolius. G, ada hadir, yang lain saksi lupa karena sudah lama;

-

Bahwa benar

yang hadir

ada Bapak Gelem, Kepala Adat Besar Kecamatan

Tenggarong; -

Bahwa benar Kepala Adat Besar Kecamatan yaitu Bapak Gelem, dan Kepala Adat Besar Kabupaten Pak Bahron Osik, akan tetapi Saksi lupa apakah Pak Bahron Osik hadir, yang jelas rapatnya dilaksanakan di rumah Kepala Adat Kecamatan, yaitu Pak Gelem;

-

Bahwa Rapat pada tanggal 22 Juli 2013 Tergugat dengan suratnya nomor : 224/202/07/2013 dan telah mengundang beberapa pihak luar lembaga adat seperti Ketua Sepekat Tonyoi Benuaq Cabang Kukar, Komando Pertahanan Adat Dayak Cabang Kukar,

Ketua Dewan Adat dan lainnya bertempat di Kecamatan

Tenggarong untuk membantu menyelesaikan Pilkadat pada tanggal 27 Agustus 2012, dan saksi hadir pada rapat pada tanggal 25 September 2013 di kantor Kecamatan ; -

Bahwa pada penentuan PJS, Saksi hadir, kebetulan saksi sebagai Sekretaris Rapat tersebut, dengan penunjukan Pjs untuk dapat konslidasi antara kedua belah pihak; Halaman 44 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa benar setelah adanya PJ tersebut pada Pak Bahron Osik, karena Bapak Bahron Osik adalah tokoh keduabelah pihak, artinya keluarga, akan tetapi ternyata selama 6 (enam) bulan masih deadloock, sehingga Pak Alpianto Tami dan Pak Riswan mengirimkan Piring Putih kepada Kepala Adat Besar Kecamatan yang sudah berganti bukan Pak Gelem lagi, akan tetapi Pak Koponsyah sebagai Kepala Adat Besar Kecamatan;

-

Bahwa Rapat

tanggal 11 Juli 2014, dan ada berita acaranya, di Rumah Pak

Koponsyah Kepala Adat Besar Kecamatan; -

Bahwa benar setelah adanya kevakuman tadi, saudara Alpianto Tami dan saudara Riswan mengirimkan Piring Putih kepada Kepala Adat Besar Kecamatan, dengan maksud Secara Adat Piring Putih itu untuk meminta difasilitasi penyelesaian permasalahan yang ada;

-

Bahwa Kepala Adat mengundang kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, meminta dan masukan saran kepada kami;

-

Bahwa benar

Bapak Alpianto Tami menyerahkan Piring Putih dengan maksud

apapun Keputusan Kepala Adat Kecamatan, dan secara kebetulan Kepala Adat Besar Kecamatan adalah bapak Angkat Alpianto Tami, kemudian menyampaikan : “Apapun Keputusan Bapak, Saya terima”; -

Bahwa benar rapat tersebut mengarah kepada Pak Bahron Osik untuk menjadi Kepala Adat, ternyata Bapak Bahron Osik tidak langsung menerima waktu itu, yang akhirnya didakan rapat kembali, pada tanggal 31 Juli 2014, dan setelah ditunjuk Bapak Bahron Osik, kemudian Bapak Alpianto Tamo dan Pak Riswan menerima keputusan tersebut, sehingga dibuatkanlah Ritual: Beras Kuning, Beras Putih, Telur dan itu yang sakral menurut adat;

-

Bahwa benar Pak Alpianto dan Pak Riswan langsung menerima, dan tidak ada keberatan; Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa benar, tidak ada yang keberatan, bahkan saksi dengar dari Bahron Osik, Bapak Alpianto mengatakan, “Hal ini yang saya mau, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada”;

-

Bahwa setelah dibuka LURATN RENTE kita makan bersama, dan Berita Acara ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang hadir;

-

Bahwa benar yang menulis Berita Acara adalah HAMTOLIUS. G, Sekretaris Kepalaa Adat Besar Kabupaten;

-

Bahwa benar benar pertemuan pertama pada tanggal 11 Juli 2014, dan pertemuan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2014 ( Bukti T-XI dan Bukti T.XII);

-

Bahwa benar sepengetahuan Saksi Bapak Bahron Osik adalah Kepala Adat Besar Kabupaten tetapi juga menjadi Kepala Adat Besar Lurah Jahab;

-

Bahwa sepengetahuan saksi perangkapan jabatan tidak masalah, sebab Kepala Adat Besar Kabupaten, tidak di SK-kan oleh Pemerintah, bukan dari keuangan pemerintah, sedangkan Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab, di SK-kan oleh Pemerintah, sehingga ada keuangan pemerintah yang keluar;

-

Bahwa benar Kepala Adat Besar Kabupaten statusnya seperti organisasi, jadi bebas merangkap jabatan;

-

Bahwa benar Komando Pertahanan Adat Dayak Cabang Kukar, tugas dan tanggung jawabnya adalah : mengback up Keputusan-Keputusan Adat, dibantu oleh KepalaKepala Adat, misalnya ada Keputusan Kepala Adat dicela oleh pihak lain, maka Komando berhak membantu Kepala Adat untuk mempertahankannya;

-

Bahwa benar LURATN RENTE yang dibuat oleh Kepala Adat Besar Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014 atas dasar Piring Putih Yang diantarkan oleh Pak Alpianto sendiri, bukan berdasarkan hasil rapat itu;

-

Bahwa benar karena pertemuan pada waktu itu Deadlock;


-

Bahwa benar Tugas dan tanggung Jawab Kepala Adat Kabupaten adalah apabila ada permasalahan ditingkat Kecamatan yang tidak dapaat diselesaikan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan, maka Kepala Adat Besar Kabupaten berhak untuk membantu penyelesaian hal tersebut;

-

Bahwa benar Tugas dan tanggung Jawab Kepala Adat Kecamatan adalah apabila ada permasalahan ditingkat Kelurahan yang tidak dapaat diselesaikan oleh Kepala Adat Besar Kelurahan, maka Kepala Adat Besar Kecamatan berhak untuk membantu penyelesaian hal tersebut;

-

Bahwa benar Bapak Bahron Osik sebagai Kepala Adat Besar Kabupaten dan juga Kepala Adat Kelurahan Jahab;

-

Bahwa benar Kepala Adat Kelurahan Pemerintah, karena SK-nya dibuat oleh Lurah;

-

Bahwa Kepala Adat Kecamatan, SK-nya dibuat oleh Camat;

-

Bahwa benar hanya Kabupaten saja, sebagai organisasi; Menimbang bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 ( satu ) orang

saksi yang dibawah sumpah/ berjanji

dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut: KOPONSYAH, Tempat lahir Resak, tanggal 03 Maret 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Indonesia,

Agama

Kristen

Katholik,

Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Gunung Belah, RT. 036, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. -

Bahwa benar Saksi tahu hasil Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014 dan yang dilaksanakan di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan, dan disusul dengan rapat pada tanggal 31 Juli 2014;

-

Bahwa benar saksi mengundang keduabelah pihak baik Alpianto Tami maupun Riswan dan juga seluruh masyarakat dari Kelurahan Jahab juga saksi undang;


-

Bahwa benar pada saat itu saksi beri Piring Putih kepada keduabelah pihak, yaitu Riswan dan Alpianto Tami;

-

Bahwa benar Alpianto Tami mau Riswan juga memberikan Piring Putih kepada Saksi, yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Adat;

-

Bahwa apabila sudah diselesaikan oleh Lembaga Adat, maka kemenangan suara tidak diakui oleh jajaran mereka maupun oleh yang lain;

-

Bahwa karena permasalahan ini sudah berjalan lama, dan sudah diadakan rapat dengan Kepala Adat Kecamatan Tenggarong yaitu Pak Gelem, kemudian menurut mereka telah setuju, akan tetapi salah satu pihak

tidak hadir,

apakah

tidak

diundang, maka tidak bisa memberikan Keputusan Sepihak, jadi rapat tersebut sepertinya diskors dulu; -

Bahwa benar kemudiana rapat lagi di Kantor Camat, Camat katakan :”Saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, sedangkan saya urusan pemerintahan;

-

Bahwa karena permasalahan terlalu lama, maka Kepala Adat Kabupaten Bapak Bahron Osik mengambil alih untuk menyelesaikan selama 6 (enam) bulan;

-

Bahwa selanjutnya

Alpianto Tami memberikan Piring Putih, dan minta kepada

Kepala Adat Besar untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengatakan : “ Supaya Bapak menyelesaikannya bagaimana-bagaimana, karena saya (Alpianto Tami) sudah bosan tidak selesai-selesai”; -

Bahwa kemudian pada tanaggal 31 Juli 2014, untuk mendamaikan dengan menjami kedua belah pihak secara, maka Saksi memberikan kepada Alpianto Tami, memberikan Telur Ayam, dan Beras Kuning, kemudian memberi kepada Riswan Piring Putih, Telur Ayam, Beras Kuning, serta uang Rp.200;

-

Bahwa benar Saksi akan mendamaikan kedua belah pihak, Jadi keduabelah pihak berdamai, dan berjabat tangan dan berpeluk-pelukan, selanjutnya dibuatkanlah surat Keputusan; Halaman 48 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa benar kesimpulannya adalah pada tanggal 11 Juli 2014 rapat di Rumah saksi, dan Alpianto Tami menyerahkan sebuah piring putih meminta penyelesaian permasalahan yang sudah berlarut-larut, dan keputusannya diserahkan kepada saksi, apapun keputusannya ;

-

Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Juli 2014, diadakan rapat kembali di rumah Saksi, dan kemudian saksi memutuskan bahwa Kepala Adat Jahab adalah Bapak Bahron Osik;

-

Bahwa hasil pada rapat tanggal 11 Juli 2014 dan rapat tanggal 31 Juli 2014 Saudara Alpianto Tami tidak mengajukan protes ;

-

Bahwa benar oleh karena sudah ada kesepakatan, apakah saksi juga mengirim surat kepada Lurah Jahab, supaya dibuatkan SK dari hasil rapat tersebut;

-

Bahwa benar pada saat rapat tanggal 31 Juli 2014, apakah Pak Bahron Osik sudah ditunjuk sebagai Kepala Adat Besar Kelurahan Jahab;

-

Bahwa pada saat itu, setelah saksi tunjuk, Saksi tanyakan kepada masyarakat, dan selanjutnya semua masyarakat telah setuju;

-

Bahwa Saksi Koponsyah menjadi Kepala Adat Kecamatan sudah 1½ tahun;

-

Bahwa benar Saksi menjadi Pembantu sudah 15 tahun, sedangkan sebagai Kepala Adat Besar Kecamatan baru menggantikan Bapak Gelem;

-

Bahwa benar saksi sudah lama, 15 tahun menjadi Staf dan 1½ tahun menjadi Kepala adat Besar Kecamatan, akan tetapi saksi tidak Sdr. Alpianto Tami, menempati Urutan yang keberapa dalam Daftar Pemilih, karena saksi tidak sebagai Pemilih; Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihak

melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 31 Maret 2015; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah ”Surat Keputusan Tergugat Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014” Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo; 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan 3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo; Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: Halaman 50 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pada angka 2 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Desember 2014, sedangkan obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 04 Agustus 2014, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Halaman 52 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; Menimbang, bahwa setelah dicermati Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut karena Penggugat adalah pemenang dalam pemiihan kepala adat Kelurahan Jahab periode 2012 sampai dengan 2017, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal formil telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang uraiannya adalah sebagai berikut; DALAM EKSEPSI: Menimbang bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  Bahwa gugatan Penggugat adalah hal yang sangat mengada-ada karena surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan aturan, tahapan dan normanorma adat yang ada;  Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan norma-norma adat yang ada karena telah diadakan dua kali rapat yaitu pada tanggal 11 Juli 2014 dan tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil rapat mengangkat Bahron Osik untuk memimpin Lembaga Adat Jahab; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewengan absolut Pengadilan, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi yang kedua tersebut di atas yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; Menimbang,

bahwa

terhadap

eksepsi

tersebut

di

atas,

Majelis

Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa dilihat dari dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim bahwa substansi eksepsi tersebut tidak ekseptif karena telah berkaitan langsung dengan materi pokok sengketa sehingga akan masuk dalam pertimbangan pokok sengketa nantinya, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut haruslah ditolak; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat

telah

menyampaikan jawabannya tertanggal 03 Februari 2015 dan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah Halaman 54 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat/tulis di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat/tulis di persidangan yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XII dan menghadirkan empat orang saksi di persidangan. Para Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat/tulis di persidangan yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-5 dan menghadirkan satu orang saksi di persidangan; Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah ”Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, khususnya yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dalam sebuah Surat Keputusan” Halaman 55 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa yang termasuk Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan tersebut di atas salah satunya adalah Lembaga Adat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 = T-IX = T II Intv-4 berupa objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa adalah tentang pengangkatan ketua adat, sekretaris dan pembantu pengurus lembaga adat Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa adalah tentang pengangkatan pengurus lembaga adat di wilayah Kelurahan Jahab, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012, Tergugat harus dinyatakan berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (selanjutnya disebut Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012); Menimbang, bahwa Pasal 22 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012, mengatur: Pasal 22 : “Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. penduduk setempat; c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan d. dipilih secara musyawarah dan mufakat Halaman 56 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

e. usia minimal 17 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 tersebut di atas, salah satu syarat untuk dapat menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan termasuk pengurus lembaga ada adalah harus dipilih secara musyawarah dan mufakat; Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa didasarkan pada hasil rapat tanggal 31 Juli 2014 yang diadakan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong yang salah satu poin hasil rapat adalah mengangkat Bahron Osik untuk memimpin Lembaga Adat Jahab sesuai berita acara rapat (vide bukti P-16 = T-XII = T II Intv-2); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula, Penggugat telah menyetujui menyerahkan permasalahan pemilihan kepala adat Kelurahan Jahab kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kukar sesuai berita acara rapat adat pada tanggal 11 Juli 2014 di rumah Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong (vide bukti P-14 = T-XI = T II Intv-1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan oleh adanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi: (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 mengatur tentang pengurus dari jenis-jenis lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut, telah menjadi ketentuan yang mengikat bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya pengurus lembaga adat tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah mengangkat Ketua Adat Lurah Jahab atas nama Bahron Osik dengan diterbitkannya objek sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 = T-XI = T II Intv-1 berupa berita acara rapat Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong tanggal 11 Juli 2014, diperoleh fakta hukum bahwa Bahron Osik hadir dalam kedudukannya memangku jabatan sebagai Kepala Adat Besar Kutai Kartanegara dengan memberikan stempel Lembaga Adat Besar Dayak pada tandatangannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 = T-XII = T II Intv-2 berupa berita acara rapat Kepala Adat Besar Kecamatan Tenggarong tanggal 31 Juli 2014, dalam daftar hadir diperoleh fakta hukum bahwa Bahron Osik hadir dalam kedudukannya masih memangku jabatan sebagai Kepala Adat Besar Kutai; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut di atas, dan tidak ada fakta hukum sebaliknya yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Bahron Osik masih menjabat sebagai Kepala Adat Besar Kutai Kartanegara sampai saat diangkat menjadi Kepala Adat Kelurahan Jahab; Menimbang, bahwa dengan Bahron Osik masih menjabat sebagai Kepala Adat Besar Kutai Kartanegara dan juga diangkat sebagai Kepala Adat Kelurahan Jahab, maka telah terjadi rangkap jabatan yang dijabat oleh Bahron Osik yaitu sebagai Kepala Adat Besar Kutai Kartanegara dan sebagai Kepala Adat Kelurahan Jahab; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 karena telah Halaman 58 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

mengangkat Bahron Osik sebagai Ketua Adat Kelurahan Jahab yang juga merangkap sebagai Ketua Adat Besar Kutai Kartanegara; Menimbang, bahwa dengan mengangkat Bahron Osik sebagai Ketua Adat Kelurahan Jahab yang faktanya juga telah menjabat sebagai Ketua Adat Besar Kutai Kartanegara, maka Tergugat telah tidak cermat dalam mengambil keputusan objek sengketa karena tidak meneliti semua fakta yang relevan sehingga terjadi rangkap jabatan, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kecermatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang kedua patut dikabulkan; Menimbang. bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut surat keputusan objek sengketa sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ketiga mengenai pencabutan objek sengketa, juga patut dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: Menimbang, bahwa Penggugat telah melayangkan surat permohonan penundaan tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada kekuatan hukum tetap;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”; Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat karena apabila ditunda pun tidak merubah status Penggugat secara serta merta menjadi Ketua Adat Kelurahan Jahab, serta apabila ditunda pelaksanaan objek sengketa, maka akan mengakibatkan terjadinya kekosongan Jabatan Ketua Adat Kelurahan Jahab yang berdampak tidak jalannya roda lembaga adat yang akan menghambat kepentingan umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut, tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya permohonan Penggugat haruslah ditolak; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya Halaman 60 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor: 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris Dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014 yang diajukan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014;

3.

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor : 148/53/8/2014 tentang Pengangkatan Ketua Adat, Sekretaris dan Pembantu Pengurus Lembaga Adat Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2014; 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 oleh kami KUKUH SANTIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JIHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi. Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

EFFRIANDY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

Ttd

ANDI FAHMI AZIS, S.H. Panitera Pengganti,

Ttd.

JIHIM, S.H. Halaman 62 dari 63 halaman Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SMD

Rincian Biaya Nomor : 36/G/2014/PTUN.SMD 1.

Pendaftaran Gugatan

:

Rp.

30.000,-

2.

ATK

:

Rp.

100.000,-

3.

Panggilan

:

Rp.

75.000,-

4.

Sumpah

:

Rp.

10.000,-

5.

Materi Penetapan

:

Rp.

6.000,-

6.

Materai

:

Rp.

6.000,-

7.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

Ju mlah

= Rp. 232. 000,(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents