PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 07/G/2015/PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara : RICKY ELVIANDI AFRIZAL, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pj. Kepala Pengendalian

dan

Pemberdayaan

pada

Pertanahan Kabupaten Kutai Timur; Alamat

Seksi Kantor Jalan

Latsitarda IIc No. 39 RT. 28 Sungai Kunjang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------- PENGGUGAT ; melawan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Berkedudukan di Jalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur;-------------------------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----------1.

ZULKIPLI, S.Si.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;------

2.

SABARDI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak

pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;-----Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

3.

MUHAMMAD

SABIRIN,

Kewarganegaran

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;-----Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, di Jalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur; Berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor:

94/600/64.08/IV/2015, tanggal 10 April 2015; Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut : --------------------------------------------------------------1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD,

tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Lolos

Dismissal;-----------------------------------------------------------------------------------------------2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 23 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;--

3.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN-PP/2015/PTUN.SMD tanggal 24 Maret 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;---------------------------------------

4.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN.HS/2015/PTUN.SMD, tanggal 15 April 2015 ;--------------------------------------------------------------------------------

5.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETANYA Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

gugatan

tertanggal

17 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 17 Maret

2015, dengan Register Perkara Nomor : 07/PEN/2015/PTUN.SMD,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1.

Bahwa

Terhitung Mulai Tanggal

01 Maret 1983, Penggugat diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 0005/KV/15014/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 Tentang

Menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Nomor urut (1898) Nama Ricky Elviandi Afrizal NIP lama : 010161801 dan NIP baru : `19620404 198303 1 008, unit Kerja Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karena itu secara subtansi Penggugat berhak atas gaji PNS. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu terhitung sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang hingga batas waktu yang belum ditentukan, Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dimutasi pada unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan

surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006 Nomor urut (54) Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan jabatan dimaksud adalah jabatan PNS setara eselon IV sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 131 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan : jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas”,sehingga disamping Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 berhak memperoleh gaji PNS, dan secara substansipun

berhak memperoleh tunjangan jabatan PNS sebagaimana

dimaksud ketentuan dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada frasa yang berbunyi : “PNS berhak memperoleh Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

gaji, tunjangan.

Dan terhadap gaji, tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP.

010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dimaksud terhitung sejak Juli 2006, pelaksanaan pembayarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam satu kesatuan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta sumber pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 adalah merupakan bagian dari perangkat kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang

dibentuk

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2005 dan perangkat kerja dimaksud yang susunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 khususnya frasa kalimat yang berbunyi: “Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini” Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota,, maka oleh karenanya secara substansi pula Tergugat memiliki “Kewajiban” terhadap Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 yaitu kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan : “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS”, dan ketentuan dalam lampiran surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, dinyatakan“kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 7”, sehingga Tergugat wajib menerapkan melaksanakan membayar hak gaji, tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 terhitung sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

2.

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi Pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan; b.maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

3.

Bahwa terhadap Objek Sengketa Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat dan Golongan Penata Muda Tk. I (III/b), dikeluarkan oleh Tergugat

berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 27.130-129-2009 tanggal 23 Januari 2009, bersifat konkret, individual dan final yang tembusannya disampaikan kepada “yang bersangkutan”, yaitu Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, maka oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat NIP. 010161801, yaitu terhitung sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak lagi membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 karena akibat “Keterangan dalam Objek Sengketa ” itu ditetapkan gaji bulan Pebruari 2009 telah dibayarkan”,

sehingga Objek Sengketa memiliki tujuan atau maksud

tertentu yaitu Tentang terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak lagi berkeinginan melaksanakan “Kewajibannya” Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, maka oleh karenanya secara substansi kepentingan Penggugat NIP. 010161801 dirugikan, sementara itu

PNS yang setara dengan

Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang juga memiliki NIP memperoleh hak gaji dan tunjangan jabatan PNSnya, sehingga

dengan Tergugat tidak lagi

berkeinginan

melaksanakan “Kewajibannya” secara subtansi menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan dalam lampiran surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006

dimaksud, maka hal

tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”, sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap Objek Sengketa telah memenuhi syarat unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

4.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Tergugat adalah badan atau pejabat Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

5.

Bahwa penjelasan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan, antara lain : “Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang memiliki tujuan dan maksud tertentu tersebut, yang ditembuskan kepada Penggugat selaku orang yang berstatus PNS NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, maka oleh karena itu secara substansi telah dirugikan kepentingan Pengugat NIP. 010161801 oleh akibat hukum “Kewajiban “ Tergugat yaitu terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang, Tergugat berkeinginan

tidak lagi

melaksanakan “Kewajibannya” membayar hak gaji dan tunjangan

jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, sehingga secara substansi Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 memiliki alasan hukum menggugat Tergugat berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006 Nomor urut (54) Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

NIP. 010161801 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, yang statusnya sampai dengan saat ini bersangkutan dengan nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa dan terhadap kedudukan hukum Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dimaksud telah diperkuat oleh surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/439/BPN-2006 tanggal 28 Juli 2006, Tentang Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/438/BPN-2006 tanggal 28 Juli 2006, dan Tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 270/631/BPN.44-2006 tanggal 7 Agustus 2006, atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, yang ditembuskan langsung kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, maka oleh karena itu terkait langsung dengan Tergugat selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan : “Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”, sehingga gugatan ini memiliki alasan hukum menggugat Tergugat, sebagaimana “Kewajiban” Tergugat yang tidak dilaksanakan khususnya dalam kurun waktu tersebut itu sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6.

Bahwa selanjutnya, mengingat tempat kedudukan Tergugat dalam wilayah hukum pengadilan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkewenangan mengadili gugatan ini untuk diperiksa dan diputus.

7.

Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pasal 1 angka 7 berbunyi :“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”, dan Pasal 1 angka 8 berbunyi :“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

8.

Bahwa pada prinsipnya untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, disyaratkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa karena Objek Sengketa Nomor 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran,

atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP.

010161801 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas memiliki tujuan dan maksud tertentu dan ditembuskan kepada yang bersangkutan yaitu adalah Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, ternyata atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 yang tersebut dalam Objek sengketa itu, sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang hingga batas waktu yang belum ditentukan, statusnya tidak terputus atau bersangkutan statusnya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang secara substansi untuk “memperoleh hak gaji, tunjangan PNS”, sehingga secara substansi memiliki hubungan hukum yang sah yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya ke dalam “Kewajiban” Tergugat untuk diterapkan pelaksanaan membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS nya sampai dengan sekarang hingga batas waktu belum ditentukan, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 bermohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, mohon gugatan ini Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

dapat dipertimbangkan agar gugatan ini tidak termasuk disyaratkan terhadap waktu Sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 menggugat Tergugat akibat dikeluarkannya Objek Sengketa

yang sangat jelas memiliki tujuan

dan maksud

tertentu tersebut itu.

9.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Gugatan adalah : permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

10.

Bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27.130-129-2009 tanggal 23 Januari 2009 adalah yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa, sehingga Objek Sengketa memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27.130-129-2009 tanggal 23 Januari 2009 tersebut, telah diputus di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/G/2010/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2010 menjadi surat Keputusan yang tidak lagi berwujud, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ke dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, khususnya Nomor urut (54) atas nama Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, maka oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat untuk diputuskan statusnya dengan NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, sehingga terhadap “Kewajiban” Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 79 ayat Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

(1) dan ketentuan dalam lampiran surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, semestinya secara refleks Tergugat melaksanakan

“Kewajibannya” untuk menerapkan

pelaksanaan pembayaran hak gaji dan tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dalam kurun waktu tersebut sampai dengan sekarang.

11.

Bahwa dengan tidak terputusnya sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang antara Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dengan atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 yang tersebut dalam Objek Sengketa ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ke dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, sehingga surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27.130-129-2009 tanggal 23 Januari 2009 tersebut menjadi surat Keputusan yang tidak lagi berwujud, maka oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/G/2010/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2010, tidak dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya ke dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya terhadap nama Ricky Elviandi Afrizal, ST, Pekerjaan Mantan Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dikesampingkan.

12.

Bahwa dengan Memperhatikan status PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 di dalam Objek Sengketa yang statusnya sampai dengan sekarang tidak terputus atau bersangkutan dengan Penggugat NIP. 19620404 198303 1 008 dan secara substansi terhadap “Kewajiban” Tergugat dimaksud, sehingga Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 berhak memperoleh gaji dan tunjangan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

jabatan PNSnya dan untuk itu wajib bagi Tergugat untuk membayar haknya, karena Mengingat ketentuan sebagaimana diatur oleh : -

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan “yang dimaksud dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil”,

-

Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada frasa yang berbunyi : “PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan”,

-

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan : “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS” serta selanjutnya “kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam

lajur 7

dalam lampiran” surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25

Juli 2006, khususnya Nomor

urut (54) atas nama Penggugat NIP. 010161801, maka oleh karena itu Objek Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009

atas nama

Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801

Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) yang memiliki tujuan dan maksud tertentu itu, gugur demi hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, untuk itu harus dicabut.

13.

Bahwa karena PNS yang setara dengan Penggugat

NIP. 010161801 atau NIP.

19620404 198303 1 008 yang juga memiliki NIP, adalah termasuk bagian dari cakupan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang secara substansi menimbulkan akibat hukum ke dalam Anggaran Pendapatan dan Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Belanja Negara untuk memperoleh haknya, sehingga dengan tidak terputusnya status PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP, 19620404 198303 1 008 dengan Tergugat yaitu melaksanakan “Kewajibannya” untuk membayar haknya sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang, maka oleh karena itu Mengingat Kewenangan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menerapkan status PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008

dalam penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda Nomor : 03/G/2014/PTUN-SMD

tanggal 25 Maret 2014, yakni

khususnya, nama : Ricky Elviandi Afrizal, Pekerjaan : Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan telah diperkuat oleh Ketetapan Nomor 134/PUU-XII/2014 tanggal 28 Januari 2015 tentang adanya sebuah Kewenangan untuk menerapkan pelaksanaan membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 karena

termasuk : “status

PNS” dalam Pasal

7

ayat (1) dan “PNS berhak

memperoleh gaji, tunjangan” dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang statusnya tidak terputus sejak Juli 2006 hingga saat ini ke dalam undang-undangnya, sehingga

kewenangan untuk

menerapkan pelaksanaan mengeluarkan atau membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dalam kurun waktu terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang hingga batas waktu yang belum ditentukan adalah “Kewajiban” Tergugat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan : “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS” serta selanjutnya “kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dalam lampiran” surat Keputusan Kepala Badan Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, khususnya Nomor urut (54) atas nama Penggugat NIP. 010161801, maka oleh karena itu wajib bagi Tergugat mengeluarkan hak gaji, tunjangan jabatan PNS Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008, sehingga harus dinyatakan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang.

14.

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat terhitung sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang, telah melanggar : -

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan “yang dimaksud dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil”,

-

Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada frasa yang berbunyi : “PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan”,

-

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan : “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS” serta selanjutnya “kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam

lajur 7

dalam lampiran” surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, khususnya Nomor urut (54) atas nama Penggugat NIP. 010161801, dan Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

-

Asas-asas umum sistim

pemerintahan yang baik

yaitu khususnya Asas

Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat selaku penanggung jawab seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur,

khususnya secara substansi dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan “Kewajibannya” membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi sepanjang Tergugat tidak melaksanakan “Kewajibannya” menerapkan Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini dengan penuh rasa hormat Penggugat NIP. 010161801 jo NIP. 19620404 198303 1 008 Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, mohon berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini. DALAM POKOK GUGATAN : 1.

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.

Menyatakan, batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara

berupa surat

Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Mei 2009 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b). 3.

Memerintahkan Tergugat untuk harus mencabut Objek Sengketa yaitu berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b).

4.

Memerintahkan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Kutai

Timur

untuk

melaksanakan Kewajibannya Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama

Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP. 19620404

198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur,

terhitung sejak

Maret 2009 sampai dengan sekarang. 5.

Menghukum Tergugat membayar ongkos gugatan ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawabannya tertanggal 27 April 2015, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : A.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas; 1.

Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD

namun yang bersangkutan mencabut

gugatannya sebagaimana Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 26 Maret 2014

yang berbunyi bahwa

‘Mengabulkan Permohonan

Pencabutan Gugatan Penggugat’. sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet ortvankelijke verklaard)); 2.

Bahwa apabila penggugat menjadikan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 sebagai objek dalam perkara ini, harus dinyatakan ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena surat keterangan tersebut merupakan usulan pemberhentian gaji Penggugat yang merupakan rangkaian tindak lanjut pelaksanaan dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 yang didasari

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Reg.Nomor :

59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 09 Juli 2007, yang masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Kantor Pelayanan Perbendaraan keterangan yang disampaikan Penggugat,

Negara (KPKN) atas surat

maka gugatan pengugat harus ditolak karena

tidak relevan dijadikan sebagai objek TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009; 3.

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg.Nomor : 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 09 Juli 2007. Sehingga gugatan harus ditolak kerena bukan objek TUN sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986;

4.

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap

Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 sudah lewat waktu dan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55, oleh karena itu Tergugat memohon agar Majelis menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa tergugat memohon agar apa yang sudah dikemukan didalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut; 2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas; 3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Tergugat) dalam Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 telah sesuai ketentuan yang berlaku karena Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Tergugat) dalam Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan

Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.1292009 tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Reg.Nomor : 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 09 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya menjadi dasar pemberhentian pembayara gaji pengugat dari KPKN; 4. Bahwa surat keterangan pemberhentian gaji tersebut di proses masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu KPKN untuk menghentikan pembayaran gaji penggugat, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 diterbitkan

berdasarkan Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Reg.Nomor : 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 09 Juli 2007. Oleh Karena itu gugatan pengugat harus ditolak karena tidak beralasan untuk dijadikan objek TUN dalam perkara ini. Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : ---------DALAM EKSEPSI : Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

1.

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ortvan kelij ke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo

et bono) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Mei 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Mei 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut : 1.

Bukti P – 1

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Ricky Elviandi Afrizal, NIP. 010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b).

2.

Bukti P – 2

:

Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2010; Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

3.

Bukti P – 3

:

Foto copy sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD, Tanggal 25 Maret 2014;

4.

Bukti P – 4

:

Foto copy sesuai dengan Salainan Penetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 134/PUU-XII/2014, tanggal 8 Januari 2013;

5.

Bukti P – 5

:

Foto copy sesuai dengan Salainan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6.

Bukti P – 6

:

Foto copy sesuai dengan Salainan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

7.

Bukti P – 7

:

Foto copy sesuai dengan Salainan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8.

Bukti P – 8

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur;

9.

Bukti P – 9

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0005/KV/15014 /KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal;

10. Bukti P – 10 :

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 270/631/BPN.44.2006, tanggal 30 Maret 2006, atas nama : Ricky Elviandi Afrizal;

11. Bukti P – 11 :

Foto copy sesuai dengan Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK.214.423.3-568, tanggal 22 April Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

2003, tantang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Ricky Elviandi Afrizal; 12. Bukti P – 12 :

Foto copy sesuai dengan Salinan Peraturan

Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 13. Bukti P – 13 :

Foto copy sesuai dengan Asli Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009, tanggal 23 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Ricky Elviandi Afrizal;

14. Bukti P – 14 :

Foto copy sesuai dengan Asli Jawaban Tergugat;

15. Bukti P – 15 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :22 Tahun 2007, tentang

Nomor

Identitas Pegawai Negeri Sipil; 16. Bukti P – 16 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Kutipan tentang Negara Hukum oleh Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, halaman 7 – 9;

17. Bukti P – 17 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

18. Bukti P – 18 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Undang-Undang Republik Indonesia,

Nomor 8 tahun 1974,

tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian; 19. Bukti P – 19 :

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

20. Bukti P – 20 :

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 590/2.64/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, atas nama : Ricky Elviandi Afrizal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyerahkan bukti suratnya berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya di persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut : 1.

Bukti T – 1

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009

atas nama

Ricky

Elviandi Afrizal, NIP. 010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b). 2.

Bukti T – 2

:

Foto copy sesuai dengan legalisir Keputusan

Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009, tanggal 23 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Ricky Elviandi Afrizal; 3.

Bukti T – 3

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : X.234/KEP100.3.3.31/VIII/2009, tanggal 24 Agustus 2009, Perihal :

Rapat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27-130.129-2009, tanggal 23 Januari 2009; 4.

Bukti T – 4

:

Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Putusan

Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur, Nomor : 59/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 9 Juli 2007;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

5.

Bukti T – 5

:

Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Putusan Mahkmah Agung Republik

Indonesia, Nomor 388 K/Pid.Sus/2007, tanggal 13

September 2007; 6.

Bukti T – 6

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pemberitahuan isi Penetapan Samarinda,

Nomor

:

03/G/2014/PTUN.SMD, Tanggal 26 Maret 2014; Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, akan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi; Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihak mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 18 Juni

2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP.010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) (vide bukti P-1=T-1):

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 April 2015, di dalam jawabannya tersebut Tergugat

juga telah

mengajukan eksepsi; Menimbang bahwa sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok Sengketa maupun eksepsi yang persoalkan para pihak dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut adalah hal-hal berikut: 1.

Apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?”

2.

Apakah Penggugat memiliki Kepentingan mengajukan gugatan a quo ?; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN-44.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP.010161801 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b). (vide bukti P.1=T.1); Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1) dengan berpedoman pada ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa (vide

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

bukti P-1=T-1) adalah merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Plt.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, yang berisi tindakan hukum Tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang terkait dihentikan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1) in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap hal pada angka 2 (dua) yang terkait mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut: Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (naturlijke persoon) yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dikarenakan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P-1=T-1) penggugat telah kehilangan haknya terkait Penggajian ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan orang

yang kepentingan

dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004; Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek formal gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara; I.

DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, yang pada pokoknya berisi: 1. Gugatan penggugat pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD namun yang bersangkutan telah mencabut gugatannya; 2. Objek sengketa masih memerlukan persetujuan dari instansi lain dan tidak relevan dijadikan objek TUN sebagaimana diatur Pasal 2 huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undaang Nomor 9 tahun 2009 3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 59/PID/2007/PT.KT SMDA tanggal 09 Juli 2007. 4. Pengajuan gugatan telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat telah lewat waktu terlebih dahulu; Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya ditemukan fakta sebagai berikut; -

Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2009 (vide bukti P-1=T-1)

-

Penggugat merupakan pihak yang namanya disebut dalam objek sengketa (vide bukti P-1=T-1)

-

Berdasarkan pengakuan Penggugat pada persidangan 21 Mei 2015 Penggugat menerima objek sengketa pada tahun 2010 dan di dalam bukti P-1 tertulis tanggal terima 6 Februari 2010;

-

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Maret 2015;

-

Penggugat dalam surat gugatannya angka 8 menyatakan sebagai berikut: “ bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, mohon gugatan ini dapat dipertimbangkan agar gugatan ini tidak termasuk diisyaratkan terhadap waktu Sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara…”

-

Penggugat dalam Repliknya angka 5 menyatakan sebagai berikut: “…...bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan dan patut untuk dikabulkan terhadap waktu Sembilan puluh hari yang diisyaratkan oleh Undangundang itu, tidak diisyaratkan terhadap gugatan ini untuk menggugat Objek Sengketa yang memiliki tujuan atau maksud tertentu…..”

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa terkait penghitungan tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ dengan penjelasan sebagai berikut “ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat….” Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat merupakan pihak yang namanya disebut dalam objek sengketa atau pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) telah menerima objek sengketa pada tahun 2010 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Maret 2015 sehingga telah lewat waktu lebih dari 90 hari; Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah lewat waktu tetapi Penggugat dalam Surat gugatan dan Replik memohon agar Majelis Hakim tidak mensyaratkan atau dengan kata lain mengesampingkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah mencermati isi ketentuan pasal 55 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara a quo norma tersebut tidak perlu ditafsir lagi atau tidak perlu dimaknai lain karena hal tersebut sudah menjadi norma yang jelas, tegas dan limitatif karenanya berlaku juga prinsip lex certa yang mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disisi Penggugat memberikan hak dan perlindungan hukum terkait jangka waktu pengajuan gugatan sedangkan disisi lain bagi Tergugat menjadi salah satu Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

pembatasan supaya tidak setiap saat Keputusan Tata usaha Negara dapat digugat dengan demikian ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Tergugat untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dengan lancar; Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan yang harus Majelis Hakim Pertimbangkan karena selain ketentuan tersebut merupakan hukum positif, didalamnya juga mengandung norma yang berdimensi perlindungan hukum dan keadilan sehingga harus ditaati dan tidak dapat dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan yang merupakan salah satu syarat secara formil kumulatif untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu beralasan hukum dan harus diterima ; Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu menggugat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi lainnya ; II.

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima maka terhadap pokok

sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam sengketa in litis dinyatakan lewat waktu untuk diajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa in litis tidak dimungkinkan lagi untuk dijadikan obyek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

II. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Samarinda

oleh

kami

WENCESLAUS

pada S.H.,

hari M.H.

RABU sebagai

tanggal

24

Hakim

JUNI

Ketua

2015

Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JIHIM S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat. Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JIHIM, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD

Perincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2. ATK

Rp.

100.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

90.000,-

4. Redaksi Putusan

Rp.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,- +

JUMLAH

Rp.

231.000,-

(Dua Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No. 07/G/2015/PTUN-SMD