PTUN-SMD. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 24/G/2014/PTUN-SMD. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara : -------------1.

H. Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso II Teluk Lingga Sangatta Kutai Timur; ----------------------------------------

2.

Dr. Novel Tity Paembonan, MSi, Kewarganewgaran Indonesia, pekerjaan Dokter Umum, yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Anggi RT. 15 Nomor 60 Singa Gembara Sangatta Kutai Timur;----------------------------------------------------

3.

Yohanes Turu Padang, Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Swasta yang beralamat di Jalan Flamboyan No. 122 RT. 043 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur; ------------------

4.

Hariyadi. SP, Kewarganewgaran Indonesia, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Achmad Rosehan RT. 08 No. 26 Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kutai Timur; -----Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---------------Arsanty

Handayani,

S.H,

Kewarganewgaran

Indonesia, pekerjaan Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat Arsanty Handayani & Partners, Attorney & Consultant in Legal beralamat di Jl. Mujur Jaya VIII RT. 27 No. 126 Halaman 1 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;----------------------------Melawan : 1.

Gubernur Kalimantan Timur, Berkedudukan

di Jalan Gajah Mada No, 2 Kota

Samarinda, Kalimantan Timur ; ---------------------Dalam hal ini diwakili oleh : ------------------------------1.

H. Suroto, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah

Mada Nomor 2

Samarinda; -----------------------------------------------2.

Radiansyah,

S.H.,

M.Hum,

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah

Mada

Nomor 2 Samarinda; -----------------------------------3.

Muhammad

Amin,

S.H.,

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah

Mada Nomor 2

Samarinda;------------------------------------------------4.

Raden

Eddy

Haryadi,

S.H.,M.Hum,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan

Kasubbag Penyuluhan

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Hukum Setda Prov.

Kalimantan Timur, alamat

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda;------------5.

Evian Agus Saputra, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda;----

6.

Moh. Fajar

Kurniawan, S.H. Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda;---Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 160/6169HK/2014, tanggal 15 September 2014;------------------Selanjutnya disebut sebagai ---------------TERGUGAT; 2.

H. Agil Suwarno, SE, M.Si, Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kutai Timur, alamat tempat tinggal di Jl. Pinang Dalam RT 022 kel. Sangatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;-----------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh : --------------------------------1.

Hamzah Dahlan, SH;-------------------------------------

2.

Agus Waluyo, SH;---------------------------------------

3.

Mufraini Hamzah, SH;-----------------------------------

4.

Rafli Hamzah, SH;---------------------------------------

5.

Ratih Apriani, SH;----------------------------------------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HAMZAH Halaman 3 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

DAHLAN

S.H.

&

Rekan, Alamat Kantor

Balikpapan Blok G No. 7

Bandar

Balikpapan – Kaltim,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PTUNHD/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 ;----------------Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II Intervensi 1;--3.

Arfan, Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kutai Timur, alamat tempat tinggal

di Lembak dalam, Kel. Sepaso Timur,

Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;---------------------------Dalam hal ini diwakili oleh : --------------------------------1.

Hamzah Dahlan, SH;----------------------------------

2.

Agus Waluyo, SH;-------------------------------------

3.

Mufraini Hamzah, SH;--------------------------------

4.

Rafli Hamzah, SH;-------------------------------------

5.

Ratih Apriani, SH;-------------------------------------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HAMZAH DAHLAN

S.H.

&



Bandar

Balikpapan – Kaltim

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 009/PTUNHD/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 ;----------------Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II Intervensi 2;--4.

Rahmaddi,

Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kutai Timur, alamat tempat tinggal

di Lembak dalam, Kel. Sepaso

Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;------------------Dalam hal ini diwakili oleh : --------------------------------Halaman 4 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

1.

Hamzah Dahlan, SH;----------------------------------

2.

Agus Waluyo, SH;-------------------------------------

3.


4.

Rafli Hamzah, SH;-------------------------------------

5.

Ratih Apriani, SH;-------------------------------------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HAMZAH DAHLAN

S.H.

&



Bandar

Balikpapan – Kaltim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 008/PTUNHD/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 ;----------------Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II Intervensi 3;-5.

Burhanuddin, BSC,

Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kutai Timur, alamat tempat tinggal

di Jl. Poros BTG-SMD

KM.11, RT.002, Kel. Suka damai, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur;------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh : --------------------------------1.

Hamzah Dahlan, SH;----------------------------------

2.

Agus Waluyo, SH;-------------------------------------

3.


4.

Rafli Hamzah, SH;-------------------------------------

5.

Ratih Apriani, SH;-------------------------------------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HAMZAH


DAHLAN

S.H.

&


Bandar

Balikpapan Blok G No. 7 Balikpapan – Kaltim;----------berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 007/PTUNHD/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014;------------------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4; --Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : ---------------------------------------------------------------1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-DIS/2014/PTUN.SMD tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penetapan Lolos Dissmissal;----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

3.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2014/PTUN.SMD tanggal 01 September 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan ;----------------------------------

4.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN.HS/2014/PTUN.SMD tanggal 25 September 2014 tentang Hari Sidang Pertama ;--------------------------------------

5.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/PEN.HS/2014/PTUN.SMD tanggal 25 Nopember 2014 ;---------------------------------------------------------------------------------------

6.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak ;-----------

8.

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;--------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

gugatan

tertanggal

27 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Agustus 2014,dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.SMD, Halaman 6 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :--------------------------I.

Tentang Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN) pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” 2. Berdasarkan defenisi tersebut, untuk dapat dikatakan sebagai suatu KTUN, terdapat beberapa unsur penting yang patut untuk diperhatikan sebagai tolak ukur layak atau tidaknya objek gugatan a quo untuk diperkarakan sebaga berikut: (1) Penetapan Tertulis Penetapan tertulis yang dimaksud terkait dengan perkara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tanggal 11 Agustus


2014 sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian unsur ini terpenuhi sebagaimana seharusnya; (2) Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Oleh karena yang menerbitkan Keputusan a quo adalah Gubernur, maka yang penting untuk dijawab adalah pertanyaan mengenai apakah Gubernur merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan UU PERATUN Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat 1 bahwa Pejabat Negara terdiri atas (termasuk diantaranya huruf j) Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya Undang-undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

menyebutkan bahwa:------------------------------------------------------------------------Pasal 24 1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. 2. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang (diantaranya huruf a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;


Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Tergugat adalah Pejabat yang menjalankan pemerintahan menurut ketentuan perundangundangan berlaku; (3) Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku Menurut R.J.H.M. Huisman dalam buku Ridwan HR yang berjudul Hukum Administrasi Negara (113:2006, PT. Raja Grafindo Persada) tindakan hukum (rechtshandelingen) adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Berangkat dari pengertian yang cukup luas tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat membuat Keputusan a quo menurut Undang-undang adalah tindakan hukum tata usaha Negara; (4) Bersifat Konkret, Individual dan Final Konkrit, artinya keputusan tersebut berwujud, tidak abstrak, tertentu dan atau dapat ditentukan yang erat kaitantannya dengan unsur “individual”. Individual, yang berarti keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi hanya untuk beberapa orang yang disebutkan namanya dalam keputusan tersebut. Final, artinya keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lanjutan baik dari pejabat yang kedudukannya dibawah maupun pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pembuat KTUN; (5) Menimbulkan Akibat Hukum Berakibat hukum artinya keputusan tersebut harus berdampak bagi kedudukan hukum seseorang secara positif maupun negative;


3. Atas uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka patutlah Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat dikategorikan sebagai KTUN sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang PERATUN. 4. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan diantaranya bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 5. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Para Penggugat ketahui pada tanggal 14 Agustus 2014 melalui surat kepada masing-masing Partai Politik. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat terhadap keputusan a quo sudah sangat berdasar hukum dan tidak melampaui batas pengajuan gugatan yang diatur dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. II. Tentang Legal Standing Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan 1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari Partai masing-masing yang tercatat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi-Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang terdaftar pada KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai Peserta dari Partai masing-masing; 2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN menyebutkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Halaman 10 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” 3. Bahwa Para Penggugat adalah subjek atau orang yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan a quo (hubungan hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam fundamentum petendi/hubungan hukum dan atau duduk perkara pembahasan III berikutnya) dimana kepentingan langsung Para Penggugat yang berupa Hak bagi Para Penggugat dan kewajiban bagi Tergugat terlanggar akibat diabaikannya ketentuan hukum tertentu oleh Tergugat; 4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah subjek yang berkepentingan langsung dengan Keputusan a quo, maka merujuk kepada ketentuan UU PERATUN sebagaimana tersebut pada angka 2 pembahasan II ini, maka Para Penggugat memiliki legal standing yang cukup sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Keputusan Tergugat a quo; III. Hubungan Hukum (Fundamentum Petendi) atau Duduk Perkara 1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari Partai masing-masing yang tercatat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi-Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang terdaftar pada KPU Kabupaten Kutai Timur pada Daerah Pemilihan 3 sebagai Peserta dari Partai masing-masing sebagaimana diuraikan pada uraian awal gugatan ini; 2. Bahwa sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Para Penggugat kemudian telah mengikuti proses Pemilihan Umum sebagaimana mestinya dari awal hingga ditetapkannya perolehan suara khususnya


pada pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kutai Timur untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 3. Bahwa setelah seluruh tahapan perhitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga diplenokan oleh KPU Kutai Timur telah terjadi banyak permasalahan hingga beberapa kali dilakukan proses sinkronisasi data oleh KPU Kutai Timur . 4. Bahwa para penggugat masih menyikapi dengan kepala dingin berbagai persoalan yang timbul dalam proses perhitungan suara tersebut hingga akhirnya KPU Kutim merilis hasil perolehan kursi berdasarkan perhitungan suara yang telah di plenokan dalam bentuk formulir EB-1. 5. Bahwa hingga akhirnya berdasarkan formulir EB-1 tersebut maka dibuatlah formulir EB-2 oleh KPU Propinsi Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan keluarnya formulir EB-3 oleh KPU Pusat. 6. Bahwa berdasarkan formulir EB-3 tersebut maka KPU Kaltim mengeluarkan Surat keputusan nomor 351/KPts/KPU-KUTIM-021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014. 7. Bahwa Surat Keputusan KPU Kutim yang memuat lampiran formulir EB-3 tersebut kemudian menimbulkan banyak masalah yang berujung pada lembaga penyelesaian masalah seperti Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, Panwaslu, Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan bahkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia; 8. Bahwa salah satu masalah yang timbul akhirnya digiring oleh Partai Demokrat kepada Mahkamah Konsititusi yang melahirkan Putusan MK dalam perkara Nomor 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagai ujung dari sengketa antara KPU dan Partai Demokrat;


9. Bahwa interaksi para pihak dalam sidang perkara a quo, pihak KPU kemudian mengajukan beberapa statement dan alat bukti yang diantaranya disebutkan dalam Putusan perkara a quo halaman 27 bahwa: “Termohon tidak sepakat dengan substansi gugatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan perolehan kursi. Seharusnya data yang benar sesuai dengan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk DAPIL 3 (Tiga) Kutai Timur adalah sebagai berikut: Tabel: Sumber: DB-1 Dapil Kutim 3 Tabel: Lampiran II Model EB-1 1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik

: 40.976

2. Alokasi Kursi

: 10

3. Angka BPP

: 4.098

NO

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

KURSI THP I

KURSI THP II

JML KURSI

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

PDIP

2.539

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

1

2

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

1

1

PPP

6.593

1

1

HANURA

1.996

1

1

1

1

PBB

116

PKPI

1.824

JUMLAH

10

Sumber: Lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur Halaman 13 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

10. Bahwa statement tersebut diatas ternyata telah disampaikan oleh KPU dalam sidang Perkara Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diputuskan pada hari Senin Tanggal 23 Juni Tahun 2014 yang selanjutnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara a quo dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan disampaikan pada hari Kamis, Tanggal 26 Juni 2014 MK dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum dan tentunya berakibat hukum kepada kedua belah pihak; 11. Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2014 Bupati Kutai Timur melalui Wakil Bupati selanjutnya

bersurat

kepada

Tergugat

dengan

Surat

Nomor

:

102/453/Otda.1/VIII/2014 Perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 yang substansinya memohon kepada Tergugat untuk menindaklanjuti surat

KPU

Kabupaten

Kutai

Timur

Nomor:

278/3137/KPU-KUTIM-

021436090/VIII/2014 tentang Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2014; 12. Bahwa pada surat Bupati a quo adalah tindak lanjut dari surat KPU Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut diatas yang substansinya menerangkan bahwa pada hasil Pemilu Tahun 2014 terdapat gugatan namun telah mendapatkan jawaban bahwa gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan amar putusan yang tertuang dalam Putusan

MK

Republik

Indonesia

termasuk

Nomor

10-07-23/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014; 13. Bahwa atas dasar pertimbangan KPU Kutim bahwa gugatan yang diajukan pada MK ditolak, maka secara langsung hasil perolehan suara dan kursi untuk kabupaten Kutai Timur kembali kepada Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 351/KPts/KPU-KUTIM-021436090/V/2014

tentang

Penetapan

Calon

Terpilih

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014; Halaman 14 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

14. Bahwa selanjutnya Tergugat berdasarkan Surat Wakil Bupati Kutai Timur Nomor 102/453/otda.1/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 278/3137/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa; 15. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa memuat lampiran nama-nama yang akan dilantik sebagai Anggota DPRD Kutai Timur Periode 2014-2019 yang berbeda dengan data yang dihadirkan pada persidangan MK dimana telah dipertimbangkan dan dimuat dalam bundle Putusan perkara a quo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dengan demikian wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak; 16. Bahwa berdasarkan data yang dihadirkan oleh KPU dalam persidangan MK maka Para Penggugat seharusnya adalah orang-orang yang namanya ada dalam Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, mengingat pernyataan KPU dalam sidang perkara Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MK (vide hal. 27 Putusan MK a quo); 17. Bahwa bila merujuk kepada pernyataan KPU dalam sidang perkara a quo, maka seharusnya KPU merilis Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang melampirkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 khusus wilayah Kutai Timur 3 (Formulir Model EB-3) yang seharusnya dibuat berdasarkan Formulir EB-1 sebagaimana disebutkan dan dijadikan bukti persidangan oleh KPU pada MK dalam perkara Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan telah berkuatan hukum tetap; 18. Bahwa ternyata formulir EB-3 yang isinya seharusnya bersumber dari formulir EB-1 dan disampaikan oleh KPU sebagai lampiran Keputusannya Tanggal 15 Halaman 15 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Mei 2014 Nomor: 351/Kpts/KPU-KUTIM-021436090/V/2014 menunjukkan keganjilan yang cukup signifikan atau boleh dikata tidak berdasar sama sekali; 19. Bahwa formulir EB-3 yang menjadi lampiran keputusan KPU tanggal 15 Mei 2014 a quo, tidak didasarkan pada formulir EB-1 sebagaimana disampaikan dalam sidang perkara Nomor 10-07-23/ PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 di Mahkamah Konstitusi; 20. Bahwa bila merujuk kepada formulir EB aikan sebagaimana disampaikan dalam siding perkara Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, maka seharusnya Partai Para Penggugat berikut dengan nama-nama para Penggugat dicantumkan pula dalam formulir EB-3 a quo khusunya pada DAPIL 3 (Tiga) Kutai Timur; 21. Bahwa Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PKPU No. 29 Tahun 2013, formulir EB-1 adalah formulir yang dipergunakan untuk mengisi perolehan kursi Partai Politik setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 25 ayat (2) PKPU No. 29 Tahun 2013). Selanjutnya berdasarkan Formulir EB-1 a quo seharusnya KPU kemudian mendistribusikan perolehan suara masing-masing Partai Politik berdasarkan Halaman 16 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

perolehan masing-masing kandidat dengan menggunakan formulir EB-3 (vide Pasal 45 ayat (2) PKPU No. 29 Tahun 2013); 22. Bahwa pada kenyataannya para penggugat namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa. Hal tersebut menunjukkan tidak tertib hukumnya KPU dalam melakukan rekapitulasi hingga menentukan Calon Terpilih sebagaimana diatur dalam PKPU No. 29 Tahun 2013 yang berdampak pada cacat hukumnya pembuatan Surat Keputusan Tergugat a quo; 23. Bahwa selanjutnya Formulir EB-3 a quo dijadikan sebagai lampiran penetapan Keputusan Calon Terpilih oleh KPU yang direkomendasikan kepada Tergugat sebagai bahan dasar dibuatnya Keputusan a quo oleh Tergugat. Bahkan Putusan MK Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 a quo oleh Tergugat disebutkan dalam pertimbangan keputusannya. Sehingga patutlah untuk disimpulkan bahwa Tergugat telah menelaah Putusan MK a quo namun lalai memperhatikan dan membandingkan hal-hal yang penting sebagaimana dimaksud dalam hal. 27 Putusan MK a quo; 24. Bahwa hal demikian jelas telah bertentangan dengan hukum atau undang-undang dimana Putusan MK sepatutnya harus dianggap sebagai hukum atau Undang-undang (yurisprudensi) yang berlaku bagi seluruh komponen Negara ini; 25. Bahwa Pasal 53 UU PERATUN menyebutkan : 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi.


2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik. 26. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, kerena dalam membuat Keputusan a quo, Tergugat lalai memperhatikan Putusan MK Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 khususnya halaman 27 dimana dalam uraian putusan tersebut MK menjadikan pernyataan KPU sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusannya; 27. Bahwa

MK

sendiri

telah

memberikan

penjelasan

melalui

surat

Nomor

70/PAN.MK/8/2014 perihal Permohonan Penjelasan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur) yang intinya sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum Pada hari kamis tanggal 26 Juni 2014 Pukul 15.51 WIB; Halaman 18 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan tegas termuat dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan dalam hal ini

perkara

Nomor

10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi

Kalimantan Timur) untuk perolehan kursi anggota DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan Kutai Timur 3 yang amarnya antara lain adalah menolak pemohon a quo; 3. Bahwa tabel perolehan kursi pada daerah pemilihan Kutai Timur 3 yang ada dalam putusan Mahkamah a quo adalah merupakan jawaban tertulis Termohon yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana

Akta

Penerimaan

Jawaban

Termohon

Nomor

12-3

.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan bukan pendapat Mahkamah; 4. Bahwa terkait pembagian kursi untuk anggota DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan Kutai Timur 3 sudah seharusnya mengacu pada putusan Mahkamah yang menolak Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Kalimantan Timur) sehingga KPU in casu KPU Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan putusan a quo; 28. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya dijalankan sebaik mungkin dan yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa suatu Putusan selalu memiliki duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dengan demikian pernyataan-pernyataan hukum yang ada dalam suatu putusan yang telah dipertimbangkan kebenarannya sebagai fakta persidangan dan sangat mempengaruhi substansi amar putusan;


29. Bahwa obyek sengketa itu jelas-jelas bertentangan dengan pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat Final dan Mengikat sejak diucapkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. 30. Bahwa dengan pernyataan KPU tersebut dalam amar putusan a quo, adalah fakta hukum yang telah diterima baik oleh MK yang kemudian mengambil kesimpulan untuk menolak gugatan Partai Demokrat. Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sebenar-benarnya dan menimbulkan dampak hukum dalam perkara a quo; 31. Bahwa keputusan Tergugat dengan pertimbangan yang kontradiktif dengan putusan MK a quo adalah tindakan yang tentu berlawanan pula dengan asasasas hukum pemerintahan yang baik; 32. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengatur bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan adalah: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan Halaman 20 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

7. Asas Akuntabilitas. 33. Asas Kepastian Hukum yang dimaksudkan adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan

baik

nyata

(feitelijkhendelingen)

maupun

tindakan

hukum

(rechthandelingen) selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar tercipta ketertiban ditengah masyarakat hukum dan setiap peristiwa mendapatkan legalitas yang baik dan layak sesui harapan peraturan perundang-undangan terkait; 34. Terlalaikannya asas kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan, tentu akan menimbulkan kekacauan hukum. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 35. Bahwa selain itu asas profesionalitas menginginkan agar segala kegiatan Administrasi Negara dilandasi dengan kemampuan bekerja yang baik dibidangnya, teliti, cermat dan menutup segala kemungkinan cacat administrasi maupun hukum yang dapat timbul dari suatu produk pemerintahan; 36. Oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan KTUN a quo dilandasi dengan sumber data yang simpang siur serta berlawanan dengan Putusan MK a quo, maka tentu KTUN Tergugat bertentangan dengan kedua asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, maka tentu KTUN Tergugat mengandung konsekuensi kabatalan atau nitieg dan aau dapat dibatalkan demi hukum; IV. Permohonan Berdasarkan uraian-uraian dalam Fundamentum Petendi tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Majelis Hakim Perkara a quo agar dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: Halaman 21 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 khususnya halaman 27;sera memuat dan menyertakan nama-nama pemohon didalamnya sesuai dengan perolehan kursi Partai masing-masing menurut pernyataan Tergugat tentang Lampiran II EB-1 dalam Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 halaman 27; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Oktober

2014, dengan mengemukakan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI


1.

bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2.

bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilian Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang terdaftar pada KPU Kaupaten (disebut KPU) Kutai Timur sebagai peserta dari PARTAI HANURA (H. Sayyid Abdal Nannang Al-Hasani), PARTAI GERINDRA (Dr. Novel Tity Paembonan), PARTAI PERSATUAN DAN KEADILAN ATAU PKPI (Yohanes Turu Padang) dan PARTAI AMANAT NASIONAL (Hariyadi, SP) : ----------------------------------------------------

3.

bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah Para Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014. Padahal Surat Keputusan Tanggal in Litis tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan yang dimiliki Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratanpersyaratan rattanbitkannya surat keputusan a quo tersebut;------------------------

4.

bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disebutkan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Keputsan Panitia Pemilihan, baik di pusat maaupun didaerah, mengenai hasil pemilian umum”, Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut maka jelas sekali bahwa keputusan yang terkait dengan hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Halaman 23 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Negara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat adalah tidak benar dan tidak tepat maka sudah selayaknya dan patut. Untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Haki Yang Mulia; ------5. bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 sebgai Obyek sengketa dalam perkara ini. Sebab Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas. Sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum. Administrasi Negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebas saja yatelah dipenuhin dapat diadikan obyek sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusn TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan obyek sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan TUN yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan obyek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan pada adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur incasu Wakil Bupati Kuta Timur dengan Surat Nomor 102/453/Otda.I/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Usula Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, ditujukan kepada Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur untuk menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Bahwa Keputusan tersebut hanyalah merupakan Persemian saja, karena bersifat terikat inilah maka Tergugat tidak punya hak untuk menolaknya atau merubah usulan apabila syarat formalnya telah dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010. Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas batasan kewenangan yang dimiliki Tergugat, untuk menerbitkan Keputusan a quo tersebut.--------DALAM POKOK PERKARA


-

bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;----------------------------------------------------------------------------------------------

-

bahwa dalam surat gugatannya Para penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obek sengketa oleh Tergugat tersebut kepentingan Para Penggugat ini sangat tidak rasional, karena proses penerbitan Surat keputusan Tergugat In Litis, diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan apalagi surat keputusan Tergugat In Litis tersebut sifatnya hanya peresmian saja; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut, berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan “Keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang disampaikan melalui Bupati / Walikota”. Bahwa dalam ketentuan hukum ini dengan tegasa memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan a quo, yang didasari dengan adanya surat usulan dari pemerintah kabupaten Kutai Timur incasu Wakil Bupati Kutai Timur kepada Tergugat untuk dapat menerbitkan obyek sengketa. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut; ------

-

bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dengan diterbitkannya KTUN obyek sengketa tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 UU Nomor 9 tahun


2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam ketentuan ini dengan tegas menyebutan bahwa yang berhak menggugat itu, orang atau badan hukum perdata, apabila hendak menggugat itu, orang atau badan hukum perdata, apabila hendak menggunakan haknya harus menunjukkan bahwa ada sesuatu kepentingannya yang dirugikan atas dikeluarkannya KPTUN yang digugat dan kepentingan tersebut dapat bersifat material, imamaterial, individual dan kolektif. Konkretnya kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh: ----------------------------------a.

b.

faktor-faktor yang berkaitan dengan Para Penggugat sendiri yang harus : -

Merupakan Kepentingan Para Penggugat sendiri, serta

-

Merupakan kepentingan pribadi Para Penggugat, dana

-

Merupakan kepentingan langsung dari Para Penggugat sendiri, serta

-

Merupakan Kepentingan yang dapat ditentukan; Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan KTUN yang digugat itu sendiri. Artinya

hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan sajalah yang relevan untuk digugat.--------------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian tersebut maka kepentingan yang harus dimintakan dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang benar-benar dianggap telah merugikan Para Penggugat dan Kepentingan tersebut harus ditentukan serta diuraikan secara rinci dan real bukan dikarang-karang belaka sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut. Apalagi Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan secara kolektif bagi Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 artinya tidak ditujukan dan


ditentukan kepada kepentingan pribadi / seseorang saja. Oleh karenanya gugatan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; ------------------------------------------

Bahwa dasar / alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----------------------------5.1

surat Berita Acara Nomor 1506/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 30 oktober 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabpaten Kutai Timur; -------------------------------------------------

5.2

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 351 / KPts/KPU-KUTIM-021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 tanggal 30 Oktober 2014;----------------

5.3

Surat Berita Acara Nomor 2132/BA/VIII/2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari partai Gerindra tanggal 4 Agustus 2014;-----------------------------------------------------------

5.4

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 453/KPts/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 tenytang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014;-----------------------------------------------------------------------------------

5.5

Surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/2135/KPU-KUTIM021436090/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;--------------------------------------------

5.6

Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenNomor

Kutai Timur Nomor

278/3137/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 periha Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, ditujukan Kepada Bupati Kutai Timur;----------------------------------------------------------------------------


5.7

Surat Wakil Bupati Kutai Timur Nomor 102/453/Otda.1/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun2014, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; -------------------------------------------

-

Bahwa setelah Tergugat memperhatikan dan mencermati terhadap usulan Wakil Bupati Kutai Timur mengenai usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014. Dan menurut hemat Tergugat usulan tersebut sudah melalui prosedur dan mekanisme yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian oleh karena tergugat memperhatikan persyaratan dan kelengkapan administrasi hasil pemilu tahun 2014 maka usulan pemerintah kabupaten kutai timur incasu wakil bupati kutai timur tersebut dapat di proses dan di terbitkan surat keputusan gubernur Kalimantan timur nomor 171.3.2-5353 tahun 2014 tentang peresmian pemberhetian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai timur yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa penerbitan obyek sengketa ini berdasarkan pada kewenangan yang di miliki tergugat yang di atur dalam peraturan pemerintah RI nomor 16 Tahun 2010.;----------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap surat keputusan tergugat nomor 100/5388/Pem.A/2014 tanggal 12 agustus 2014 perihal keputusan gubernur Kalimantan timur nomor 171.3.2-5353 tahun 2014 tanggal 11 agustus 2014 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, telah disampaikan kepada bupati kutai timur untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD kabupaten kutai timur agar dapat di proses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;--------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa dalam gugatannya para penggugat menyatakan, bahwa telah mendapat penjelasan dari MK melalui surat nomor 70/PAN.MK/8/2014 terhadap keputusan MK;----------------Bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut sudah selayaknya dan patut untuk di tolak oleh majelis hakim yang mulia. Oleh karena dalil para penggugat ini adalah dalil yang Halaman 28 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

tidak benar, karena surat penjelasan dari MK tersebut tetap harus mempedomani pada putusan MK nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/Xll/2014 tanggal 26 juni 2014. Sedangkan dalam putusan MK tersebut sudah sangat jelas permohanan pemohon dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) dan permohonan yang lainnya di tolak oleh MK. Oleh karena iyu dengan alasan apa penggugat selalu mendalikan dan berlindung kepada putusan MK tersebut yang nyata – nyata dalam putusan MK sudah terurai dengan jelas;------------------------------------------------------------

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Timur tanggal 1 Agustus 2014. Telah lalai memperhatikan Putusan MK Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014. Bahwa pernyataan dan sikap para Penggugat ini sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa Para Penggugat tampaknya tidak cermat dan teliti dalam membaca putusan MK Nomor 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014 tersebut sehingga dalam menanggapinya salah dan keliru. Padahal kalau para Penggugat lebih cermat dan teliti dalam membaca putusan MK ini maka Para Penggugat akan mengerti dan paham terhadap isi dan makna putusan MK Ttersebut. Oleh karena dalam Amar Putusan MK berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------

Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara -

Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon (perseorangan) atas nama Mukhlis untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Halaman 29 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Pemilihan Berau 3 dan Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon (Perseorangan) atas nama ALFIAN ASWAD untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah Pemilihan Kutai Timur 5 tidak dapat diterima; -------

Mengabulkan penarikan kembali permohonan untuk perolehan suara Pemohon (Partai Politik ) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur Dapil 3;---------------------------------------------------

-

Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.-----------------------------Bahwa terhadap putusan MK tersebut sudah sangat jelas, yang disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan Sdr. Alfian Aswad Dapil Kutai Timur 5 dan permohonan Sdr. Alfian Aswad dalam Amar Putusan MK “dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa dalam Amar Putusan MK tersebut sama sekali tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat. Karena Putusan MK tesebut Para Penggugat tidak dituju. Dan sebenarnya yang perlu dicermati oleh Para Penggugat terhadap putusan MK ini adalah bunyi Amar Putusannya bukan uraian-uraian yang ada dalam putusan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh sebab itu dalil Para Penggugat ini adalah dail yang sangat keliru dan salah. Sedangkan permohonan pemohon yang lainnya dalam putusan MK dalam perkara a quo tersebut.

-

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Keputusan Tergugat dengan pertimbangannya yang kontradiktif dengan putusan MK a quo adalah tindakan yang berlawanan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik;-------Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat tersebut tergugat sangat tidak sependapat, karena Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memaknai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang


penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN pada pasal 3 disebutkan Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :------------------------------------------------------------------ Asas Kepastian Hukum; - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara - Asas Keterbukaan; - Asas Proporsionalitas; - Asas Profesionalitas; - Asas Akuntabilitas. Bahwa dari uraian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dengan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sama sekali tidak ada yang menunjukkan adanya pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut hanya berdasarkan pada usulan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur incasu Wakil Bupati Kutai Timur saja dan usulan Wakil Bupati Kutai Timur tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi sehingga dapat diproses dan diterbitkan Surat Keputusan a quo. Oleh karena dalil Para Penggugat ini salah dan keliru maka sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.--------------------------------------------------------------------------

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara panjang lebar, karena dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo. Sebab dalil-dalil Penggugat tersebut hanya bercerita panjang lebar mengenai tidak terakomodirnya Para Penggugat dalam usulan Pemerintah Kutai Timur incasu Wakil Bupati Kutai Timur untuk diusulkan sebagai Annggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 kepada Tergugat.------------------------------


Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut, maka Tergugat mohon kepada

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

kiranya

berkenanmenerima Jawaban Tergugat dan seraya memutuskan sebagai berikut :-----------DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----------------------------------Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);----------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya : ----------------------------

-

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 adalah sah dan benar menurut hukum;-----------

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1

telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------I.

Dalam Eksepsi 1.

Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.25353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014, menurut dalil gugatan Para Penggugat pada angka I. 1, 2, 3, adalah dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa menurut Kuasa Tergugat II Intervensi 1, kesimpulan dari kuasa Para Penggugat tentang obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Halaman 32 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

: 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-------------------------a. Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014,

lahir dari proses politik sebelumnya yaitu dari hasil

penghitungan suara sah partai politik peserta pemilu yang merupakan sebab (causal verband) untuk lahirnya obyek sengketa. Menurut A. M. Donner tindakan Tergugat Gubernur yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut dikatagorikan

sebagai

politiek

taakstelling

enerzijds

bukan

sebagai

taakvervulling enerzijds. Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara sama dengan

taakvervulling enerzijds, sedangkan politiek taakstelling enerzijds

tidak sama dengan Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara = taakvervulling enerzijds Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ≠ politiek taakstelling enerzijds Obyek sengketa = politiek taakstelling enerzijds  obyek sengketa ≠ tindakan hukum tata usaha negara Berdasarkan ragaan rumus tersebut oleh karena obyek sengketa tidak termasuk dalam lapangan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (taakvervulling enerzijds) akan tetapi masuk dalam tindakan hukum dalam bidang politik (politiek taakstelling enerzijds) maka tidak terpenuhi salah satu unsur dari suatu


Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan mejadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara b. Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa merupakan tindakan dalam bidang politik ditunjukkan pula oleh alasan gugatan penggugat angka I. 5 yang mengatakan penggugat ketahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agusrus 2014 melalui surat kepada masing-masing Partai Politik. c. Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat kata “Peresmian” yang bermakna deklaratoir tidak mengandung unsur constitutif, suatu keputusan yang bersifat deklaratoir

tidak mengandung unsur yang bersifat menetapkan hukum

dan/atau tidak mengandung unsur kehendak (beslissing) hanya mengandung unsur menerangkan saja, sedangkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diharuskan mengandung unsur constitutif. Unsur menetapkan hukum adalah ada pada Keputusan KPU. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak ada mengandung unsur constitutif (menetapkan hukum) maka salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11

Agustus 2014 adalah termasuk Surat

Keputusan yang bersifat kolektif (collectief berschikking) yang memuat seluruh Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, sedangkan kepentingan Para Penggugat tidaklah ditujukan untuk keseluruhan

dari Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kutai Timur hanya ditujukan kepada persoon tertentu. Akan tetapi di Halaman 34 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

dalam Petitum gugatan Para Penggugat meminta pembatalan secara utuh terhadap surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 tanpa melakukan pemilahan sehingga akan berdampak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Teori hukum administrasi membuka jalan bagaimana menggugat Keputusan Kolektif (collectief beschiking) yaitu melalui konsep batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig). 4. Bahwa Terkait dengan pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 tahun 1974 . Sekarang sebagai hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang Kepegawaian adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dimana ditentukan sebagai berikut : PASAL 136 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .


Bahwa oleh karena untuk pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi , maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ) 5. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatan maupun di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak nampak menggunakan

konsep batal untuk sebagian

(gedeeltelijk nieting) sehingga gugatan dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang obscuur libel. 6. Bahwa secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang diatur di dalam Bagian Kelima Paragraf I mulai dari Pasal 268 sampai dengan Pasal 270, didalam Pasal-pasal tersebut telah diatur objek, subjek, dan forum penyelesaian sengketa tata usaha

negara pemilu.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan kompotensi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui pemeriksaan pada BAWASLU. Jika kasus/perkara yang sedangkan disidangkan ini dimasukkan sebagai suatu konsep Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maka bukanlah wewenang/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat sebahagian besar mempermasalahkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, terhadap permasalahan/perselisihan hasil perhirtungan suara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu di dalam Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilu mulai dari Pasal 271 sampai dengan Pasal 272 yang proses penyelesaiannya adalah pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dijadikannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Halaman 36 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 sebagai obyek sengketa hanyalah sebagai bentuk kemasan penyelundupan hukum yang menghindari sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sudah berakhir masa. 8. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengugat menggunakan dasar Hukum pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , ketentuan pasal 55 tersebut diperuntukan apabila Keputusan Pejabat TUN tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, Sebagai dasar hukum yang di ajukan oleh penggugat seharusnya menggunakan Yurispridensi MARI No.5 K/TUN/1992 jo Yurisprudensi MARI No.41 K/TUN/1994 jo Yurisprudensi MARI No.27 K/TUN/2001 jo SEMA No.2 /1991 angka V point 3 . Maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ). II.

Dalam Pokok Sengketa 9.

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis hakim agar apa yang menjadi dalil eksepsi dianggap dan termasuk menjadi bagian pula dari jawaban tyerhadap pokok sengketa.

10. Bahwa inti pokok dalil gugatan penggugat didasarkan pada adanya tabel perolehan kursi partai politik yang terdapat pada halaman 27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014. Adapun tabel tersebut adalah sebagai berikut : No

Partai Politik

Suara Sah

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

PDIP

2.539

Kursi Tahap 1

Kursi Tahap 2

Jumlah Kursi


GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

1

2

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

1

1

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

1

1 1

1

1

1

JUMLAH

Bahwa apakah tabel yang termuat di dalam halaman 27

Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 mempunyai rechtskracht (kekuatan hukum) dan dapat dijadikan pedoman (richtlijn), untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan pertanyaan lanjutan sebagai berikut : 

Bagian manakah dari putusan lembaga peradilan yang mempunyai rechtskracht dan richtlijn ?.



Dimanakah letak tabel tersebut dalam kerangka putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi

Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 ?. 

Apakah tabel yang terdapat di dalam halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi


(Provinsi

Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum ?. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan hukum tersebut dapat didekati dari aspek teoritis dan yuridis sebagai berikut :


Bahwa secara teoritis dan yuridis yang mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Konstitusi

adalah

pada

bagian

PERTIMBANGAN

HUKUM

DAN

AMAR/DIKTUM PUTUSAN, AMAR/DIKTUM PUTUSAN merupakan jawaban terhadap PERTIMBANGAN HUKUM. Pertimbangan hukum adalah merupakan RATIO DECIDENDI (bagian yang mempunyai sifat menentukan/faktor-faktor yang sejati/faktor-faktor yang esensiil). Amar/diktum putusan adalah merupakan hal-hal yang akan dilaksanakan. Bahwa dalam kerangka putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-

23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 tabel pada halaman 27 yang dijadikan inti pokok dalil gugatan adalah berada pada bagian DUDUK PERKARA yang menerangkan proses jalannya persidangan khususnya pada bagian jawab menjawab (jawab jinawab) yang dalam teori tentang putusan lembaga peradilan disebut sebagi Obider dictum yang artinya menurut hukum adalah suatu ucapan sambil lalu saja. Bahwa dengan memperhatikan bagian nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Konstitusi dihubungkan dengan letak tabel yang dijadikan inti alasan gugatan para penggugat, maka dapat dismpulkan bahwa tabel pada halaman 27

putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah tidak mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn, oleh karena terletak pada bagian duduk perkara yang merupakan obider dictum. Bahwa tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni Halaman 39 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

2014 masih berupa fakta biasa belum menjadi suatu fakta hukum oleh karena belum diverifikasi dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan jika diteliti bagian-bagian dari pertimbangan hukum

(ratio

decidendi)

tidak

ada

satu

kata

atau

kalimatpun

yang

mempertimbangkan tabel pada halaman 27 terlebih lagi gugatan pemohon dalam amar/diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah dinyatakan tidak diterima. 11. Bahwa terhadap tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 telah diberikan penjelasan oleh pemberi tabel itu sendiri sesuai surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : 1554/KPU/IX/2014 sifat sangat segera Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Timur. Dalam surat KPU tersebut meminta kepada KPU Kalimantan Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPC Gerindra Kabupaten Kutau Timur. Untuk hal ini KPU Kalimantan Timur telah mengirim surat kepada KPU Kab. Kutai Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur; 12. Bahwa adapun tabel yang benar sesuai Penetapan KPU Kabupaten Kutai Timur Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 adalah sebagai berikut yang termuat di dalam KPU Kalimantan Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur adalah sebagai berikut : Halaman 40 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

No

Partai Politik

Suara Sah

Kursi Tahap 1

Kursi Tahap 2 1

Jumlah Kursi

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

1

1

PDIP

2.539

1

1

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

PPP

6.593

1

1

2

HANURA

1.996

4

6

10

PBB

116

PKPI

1,824

JUMLAH

40.976

1

1

13. Bahwa apakah tabel yang terdapat di dalam halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 dapat dianulir oleh pemberi atau penyaji tabel, bahwa secara teoretis dan praktik Badan atau Pejabat TUN tanpa adanya permohonan atau perintah pengadilan berdasarkan asas spontane vernietiging dapat menarik kembali setelah dikeluarkan dan disadari adanya kekeliruan atau adanya cacat hukum administratif. 14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut

diatas obyek sengketa

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11

Agustus 2014 adalah tidak

mengandung cacat yuridis dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih-lebih karakteristik keputusan gubernur adalah hanya bersifat Halaman 41 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

“meresmikan” (deklaratur) terhadap keputusan konstitutif yang terlebih dajulu ada yaitu Penetapan KPU. 15. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : a. Dalam Eksepsi 1. Menerima alasan eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; b. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi 1; 2. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya; 3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------I.

Dalam Eksepsi 1.


2.

Bahwa menurut Kuasa Tergugat II Intervensi 2, kesimpulan dari kuasa Para Penggugat tentang obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11


Agustus 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut : a.

Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 lahir dari proses politik sebelumnya yaitu dari hasil

Agustus 2014,


sebagai

politiek

taakstelling

enerzijds

bukan

sebagai


taakvervulling enerzijds, sedangkan

politiek taakstelling enerzijds

tidak sama dengan Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara = taakvervulling enerzijds Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ≠ politiek taakstelling enerzijds Obyek sengketa = politiek taakstelling enerzijds  obyek sengketa ≠ tindakan hukum tata usaha negara Berdasarkan ragaan rumus tersebut oleh karena obyek sengketa tidak termasuk dalam lapangan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (taakvervulling enerzijds) akan tetapi masuk dalam tindakan hukum dalam bidang politik (politiek taakstelling enerzijds) maka tidak terpenuhi salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan mejadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara


b.

Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa merupakan tindakan dalam bidang politik ditunjukkan pula oleh alasan gugatan penggugat angka I. 5 yang mengatakan penggugat ketahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agusrus 2014 melalui surat kepada masing-masing Partai Politik.

c.

Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat kata “Peresmian” yang bermakna deklaratoir tidak mengandung unsur constitutif, suatu keputusan yang bersifat deklaratoir tidak mengandung unsur yang bersifat menetapkan hukum dan/atau tidak mengandung unsur kehendak (beslissing) hanya mengandung unsur menerangkan saja, sedangkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diharuskan mengandung unsur constitutif. Unsur menetapkan hukum adalah ada pada Keputusan KPU. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak ada mengandung unsur constitutif (menetapkan hukum) maka salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11




Kabupaten Kutai Timur hanya ditujukan kepada persoon tertentu. Akan tetapi di dalam Petitum gugatan Para Penggugat meminta pembatalan secara utuh terhadap surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 Halaman 44 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 tanpa melakukan pemilahan sehingga akan berdampak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Teori hukum administrasi membuka jalan bagaimana menggugat Keputusan Kolektif (collectief beschiking) yaitu melalui konsep batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig). 4. Bahwa Terkait dengan pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 tahun 1974 . Sekarang sebagai hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang Kepegawaian adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dimana ditentukan sebagai berikut : PASAL 136 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Bahwa oleh karena untuk pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi , maka


Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ) . 5. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatan maupun di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak nampak menggunakan


(gedeeltelijk nieting) sehingga gugatan dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang obscuur libel. 6. Bahwa secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang diatur di dalam Bagian Kelima Paragraf I mulai dari Pasal 268 sampai dengan Pasal 270, didalam Pasal-pasal tersebut telah diatur objek, subjek, dan forum penyelesaian sengketa tata usaha

negara pemilu.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan kompotensi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui pemeriksaan pada BAWASLU. Jika kasus/perkara yang sedangkan disidangkan ini dimasukkan sebagai suatu konsep Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maka bukanlah wewenang/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat sebahagian besar mempermasalahkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, terhadap permasalahan/perselisihan hasil perhirtungan suara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu di dalam Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilu mulai dari Pasal 271 sampai dengan Pasal 272 yang proses penyelesaiannya adalah pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dijadikannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Halaman 46 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 sebagai obyek sengketa hanyalah sebagai bentuk kemasan penyelundupan hukum yang menghindari sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sudah berakhir masa. 8. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengugat menggunakan dasar Hukum pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , ketentuan pasal 55 tersebut diperuntukan apabila Keputusan Pejabat TUN tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, Sebagai dasar hukum yang di ajukan oleh penggugat seharusnya menggunakan Yurispridensi MARI No.5 K/TUN/1992 jo Yurisprudensi MARI No.41 K/TUN/1994 jo Yurisprudensi MARI No.27 K/TUN/2001 jo SEMA No.2 /1991 angka V point 3 . Maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ). II.


Bahwa Tergugat II.4 Intervensi mohon kepada Majelis hakim agar apa yang menjadi dalil eksepsi dianggap dan termasuk menjadi bagian pula dari jawaban tyerhadap pokok sengketa.


Partai Politik

Suara Sah

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

PDIP

2.539

GOLKAR

6.452

Kursi Tahap 1

1

Kursi Tahap 2

1

Jumlah Kursi

2


GERINDRA

6.243

1

1

2

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

1

1

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

1

1 1

1

1

1

JUMLAH


Putusan Mahkamah







(Provinsi




(Provinsi

Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum ?. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan hukum tersebut dapat didekati dari aspek teoritis dan yuridis sebagai berikut : Bahwa secara teoritis dan yuridis yang mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Halaman 48 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Konstitusi

adalah

pada

bagian

PERTIMBANGAN

HUKUM

DAN




putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah tidak mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn, oleh karena terletak pada bagian duduk perkara yang merupakan obider dictum. Bahwa tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 masih berupa fakta biasa belum menjadi suatu fakta hukum oleh karena belum diverifikasi dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Halaman 49 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Mahkamah Konstitusi, bahkan jika diteliti bagian-bagian dari pertimbangan hukum

(ratio

decidendi)

tidak

ada

satu

kata

atau

kalimatpun

yang

mempertimbangkan tabel pada halaman 27 terlebih lagi gugatan pemohon dalam amar/diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah dinyatakan tidak diterima. 11. Bahwa terhadap tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 telah diberikan penjelasan oleh pemberi tabel itu sendiri sesuai surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : 1554/KPU/IX/2014 sifat sangat segera Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Timur. Dalam surat KPU tersebut meminta kepada KPU Kalimantan Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPC Gerindra Kabupaten Kutau Timur. Untuk hal ini KPU Kalimantan Timur telah mengirim surat kepada KPU Kab. Kutai Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur;

No

Partai Politik

Suara Sah

Kursi Tahap 1

Kursi Tahap 2 1

Jumlah Kursi

NASDEM

2.732

1

PKB

1.659

PKS

2.427

1

1

PDIP

2.539

1

1

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

1


DEMOKRAT

6.478

PAN

1.917

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

JUMLAH

40.976

1

1

2

1

1

2

4

6

10





mengandung cacat yuridis dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih-lebih karakteristik keputusan gubernur adalah hanya bersifat “meresmikan” (deklaratur) terhadap keputusan konstitutif yang terlebih dajulu ada yaitu Penetapan KPU. 14. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : a. Dalam Eksepsi


1. Menerima alasan eksepsi Para Tergugat II.4 Intervensi; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; b. Dalam Pokok Perkara 1.

Menerima jawaban Tergugat II Intervensi 2;

2.

Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

3.

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------1.

Dalam Eksepsi 1.


2.

Bahwa menurut Kuasa Tergugat II Intervensi 3, kesimpulan dari kuasa Para Penggugat tentang obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut : a.

Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014,

lahir dari proses politik sebelumnya yaitu dari hasil Halaman 52 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD


sebagai

politiek

taakstelling

enerzijds

bukan

sebagai



politiek taakstelling enerzijds

tidak sama dengan Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara = taakvervulling enerzijds Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ≠ politiek taakstelling enerzijds Obyek sengketa = politiek taakstelling enerzijds obyek sengketa ≠ tindakan hukum tata usaha negara Berdasarkan ragaan rumus tersebut oleh karena obyek sengketa tidak termasuk dalam lapangan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (taakvervulling enerzijds) akan tetapi masuk dalam tindakan hukum dalam bidang politik (politiek taakstelling enerzijds) maka tidak terpenuhi salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan mejadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara b.

Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa merupakan tindakan dalam bidang politik ditunjukkan pula oleh alasan gugatan penggugat angka I. 5 yang mengatakan penggugat ketahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agusrus 2014 melalui surat kepada masing-masing Partai Politik.

c.

Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat kata “Peresmian” yang bermakna deklaratoir tidak mengandung unsur constitutif, suatu keputusan yang bersifat deklaratoir tidak mengandung unsur yang bersifat menetapkan hukum dan/atau Halaman 53 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

tidak mengandung unsur kehendak (beslissing) hanya mengandung unsur menerangkan saja, sedangkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diharuskan mengandung unsur constitutif. Unsur menetapkan hukum adalah ada pada Keputusan KPU. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak ada mengandung unsur constitutif (menetapkan hukum) maka salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11




Kabupaten Kutai Timur hanya ditujukan kepada persoon tertentu. Akan tetapi di dalam Petitum gugatan Para Penggugat meminta pembatalan secara utuh terhadap surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 tanpa melakukan pemilahan sehingga akan berdampak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Teori hukum administrasi membuka jalan bagaimana menggugat Keputusan Kolektif (collectief beschiking) yaitu melalui konsep batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig).


4. Bahwa Terkait dengan pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 tahun 1974 . Sekarang sebagai hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang Kepegawaian adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dimana ditentukan sebagai berikut : PASAL 136 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Bahwa oleh karena untuk pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi , maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ) 5. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatan maupun di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak nampak menggunakan


(gedeeltelijk nieting) sehingga gugatan dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang obscuur libel. 6. Bahwa secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur tentang Sengketa Halaman 55 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Tata Usaha Negara Pemilu yang diatur di dalam Bagian Kelima Paragraf I mulai dari Pasal 268 sampai dengan Pasal 270, didalam Pasal-pasal tersebut telah diatur objek, subjek, dan forum penyelesaian sengketa tata usaha

negara pemilu.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan kompotensi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui pemeriksaan pada BAWASLU. Jika kasus/perkara yang sedangkan disidangkan ini dimasukkan sebagai suatu konsep Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maka bukanlah wewenang/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat sebahagian besar mempermasalahkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, terhadap permasalahan/perselisihan hasil perhirtungan suara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu di dalam Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilu mulai dari Pasal 271 sampai dengan Pasal 272 yang proses penyelesaiannya adalah pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dijadikannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 sebagai obyek sengketa hanyalah sebagai bentuk kemasan penyelundupan hukum yang menghindari sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sudah berakhir masa. 8. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengugat menggunakan dasar Hukum pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , ketentuan pasal 55 tersebut diperuntukan apabila Keputusan Pejabat TUN tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, Sebagai dasar hukum yang di ajukan oleh penggugat seharusnya menggunakan Yurispridensi MARI Halaman 56 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

No.5 K/TUN/1992 jo Yurisprudensi MARI No.41 K/TUN/1994 jo Yurisprudensi MARI No.27 K/TUN/2001 jo SEMA No.2 /1991 angka V point 3 . Maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ). II.


Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis hakim agar apa yang menjadi dalil eksepsi dianggap dan termasuk menjadi bagian pula dari jawaban tyerhadap pokok sengketa.


Partai Politik

Suara Sah

Kursi

Kursi

Tahap 1

Tahap 2

Jumlah Kursi

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

PDIP

2.539

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

1

2

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

1

1

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

1

1 1

1

1

1

JUMLAH



Putusan Mahkamah







(Provinsi




(Provinsi

Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum ?. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan hukum tersebut dapat didekati dari aspek teoritis dan yuridis sebagai berikut : Bahwa secara teoritis dan yuridis yang mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Konstitusi

adalah

pada

bagian

PERTIMBANGAN

HUKUM

DAN

AMAR/DIKTUM PUTUSAN, AMAR/DIKTUM PUTUSAN merupakan jawaban terhadap PERTIMBANGAN HUKUM. Pertimbangan hukum adalah merupakan RATIO DECIDENDI (bagian yang mempunyai sifat menentukan/faktor-faktor yang sejati/faktor-faktor yang esensiil). Amar/diktum putusan adalah merupakan hal-hal yang akan dilaksanakan.


Bahwa dalam kerangka putusan



putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah tidak mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn, oleh karena terletak pada bagian duduk perkara yang merupakan obider dictum. Bahwa tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 masih berupa fakta biasa belum menjadi suatu fakta hukum oleh karena belum diverifikasi dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan jika diteliti bagian-bagian dari pertimbangan hukum

(ratio

decidendi)

tidak

ada

satu

kata

atau

kalimatpun

yang

mempertimbangkan tabel pada halaman 27 terlebih lagi gugatan pemohon dalam amar/diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah dinyatakan tidak diterima. Halaman 59 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

11. Bahwa terhadap tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 telah diberikan penjelasan oleh pemberi tabel itu sendiri sesuai surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : 1554/KPU/IX/2014 sifat sangat segera Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Timur. Dalam surat KPU tersebut meminta kepada KPU Kalimantan Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPC Gerindra Kabupaten Kutau Timur. Untuk hal ini KPU Kalimantan Timur telah mengirim surat kepada KPU Kab. Kutai Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur 12. Bahwa adapun tabel yang benar sesuai Penetapan KPU Kabupaten Kutai Timur Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 adalah sebagai berikut yang termuat di dalam KPU Kalimantan Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur adalah sebagai berikut :--------------------------------------No

Partai Politik

Suara Sah

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

Kursi

Kursi

Tahap 1

Tahap 2

Jumlah Kursi

1

1

2.427

1

1

PDIP

2.539

1

1

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

DEMOKRAT

6.478

1

1 1

2


PAN

1.917

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

JUMLAH

40.976

1

1

2

4

6

10





mengandung cacat yuridis dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih-lebih karakteristik keputusan gubernur adalah hanya bersifat “meresmikan” (deklaratur) terhadap keputusan konstitutif yang terlebih dajulu ada yaitu Penetapan KPU. 15. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : a. Dalam Eksepsi 1. Menerima alasan eksepsi Tergugat II Intervensi 3;


2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; b. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi 3; 2. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya; 3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------I.

Dalam Eksepsi 1. Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.25353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014, menurut dalil gugatan Para Penggugat pada angka I. 1, 2, 3, adalah dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa menurut Kuasa Tergugat II Intervensi 4, kesimpulan dari kuasa Para Penggugat tentang obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut : a.

Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353

Tahun

2014

tentang

Peresmian

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014, lahir dari proses politik sebelumnya yaitu dari hasil penghitungan suara sah partai politik peserta pemilu yang Halaman 62 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

merupakan sebab (causal verband) untuk lahirnya obyek sengketa. Menurut A. M. Donner tindakan Tergugat Gubernur yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut dikatagorikan sebagai politiek taakstelling enerzijds bukan sebagai taakvervulling enerzijds. Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara sama dengan


politiek

taakstelling enerzijds tidak sama dengan Konsep Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara = taakvervulling enerzijds Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ≠ politiek taakstelling enerzijds Obyek sengketa = politiek taakstelling enerzijds  obyek sengketa ≠ tindakan hukum tata usaha negara Berdasarkan ragaan rumus tersebut oleh karena obyek sengketa tidak termasuk dalam lapangan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (taakvervulling enerzijds) akan tetapi masuk dalam tindakan hukum dalam bidang politik (politiek taakstelling enerzijds) maka tidak terpenuhi salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan mejadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara b. Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa merupakan tindakan dalam bidang politik ditunjukkan pula oleh alasan gugatan penggugat angka I. 5 yang mengatakan penggugat ketahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agusrus 2014 melalui surat kepada masing-masing Partai Politik. c. Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat kata “Peresmian” yang bermakna deklaratoir tidak mengandung unsur constitutif, suatu keputusan yang bersifat deklaratoir

tidak mengandung unsur yang bersifat menetapkan hukum

dan/atau tidak mengandung unsur kehendak (beslissing) hanya mengandung Halaman 63 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

unsur menerangkan saja, sedangkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diharuskan mengandung unsur constitutif. Unsur menetapkan hukum adalah ada pada Keputusan KPU. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak ada mengandung unsur constitutif (menetapkan hukum) maka salah satu unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11




Kabupaten Kutai Timur hanya ditujukan kepada persoon tertentu. Akan tetapi di dalam Petitum gugatan Para Penggugat meminta pembatalan secara utuh terhadap surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 tanpa melakukan pemilahan sehingga akan berdampak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Teori hukum administrasi membuka jalan bagaimana menggugat Keputusan Kolektif (collectief beschiking) yaitu melalui konsep batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig). 4. Bahwa Terkait dengan pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 8 tahun 1974 tentang PokokHalaman 64 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

pokok kepegawaian sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 tahun 1974 . Sekarang sebagai hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang Kepegawaian adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dimana ditentukan sebagai berikut : PASAL 136 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Bahwa oleh karena untuk pengertian Badan atau Pejabat TUN para penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi , maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ) 5. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatan maupun di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak nampak menggunakan


(gedeeltelijk nieting) sehingga gugatan dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang obscuur libel. 6. Bahwa secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang diatur di dalam Bagian Kelima Paragraf I mulai dari Pasal 268 sampai dengan Pasal 270, didalam Pasal-pasal tersebut telah diatur Halaman 65 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

objek, subjek, dan forum penyelesaian sengketa tata usaha

negara pemilu.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan kompotensi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui pemeriksaan pada BAWASLU. Jika kasus/perkara yang sedangkan disidangkan ini dimasukkan sebagai suatu konsep Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maka bukanlah wewenang/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat sebahagian besar mempermasalahkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, terhadap permasalahan/perselisihan hasil perhirtungan suara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu di dalam Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilu mulai dari Pasal 271 sampai dengan Pasal 272 yang proses penyelesaiannya adalah pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dijadikannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014 sebagai obyek sengketa hanyalah sebagai bentuk kemasan penyelundupan hukum yang menghindari sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sudah berakhir masa. 8. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengugat menggunakan dasar Hukum pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , ketentuan pasal 55 tersebut diperuntukan apabila Keputusan Pejabat TUN tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, Sebagai dasar hukum yang di ajukan oleh penggugat seharusnya menggunakan Yurispridensi MARI No.5 K/TUN/1992 jo Yurisprudensi MARI No.41 K/TUN/1994 jo Yurisprudensi


MARI No.27 K/TUN/2001 jo SEMA No.2 /1991 angka V point 3 . Maka Gugatan Penggugat dapat di katagorikan sebagai Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ). II.

Dalam Pokok Sengketa 9. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 mohon kepada Majelis hakim agar apa yang menjadi dalil eksepsi dianggap dan termasuk menjadi bagian pula dari jawaban tyerhadap pokok sengketa. 10. Bahwa inti pokok dalil gugatan penggugat didasarkan pada adanya tabel perolehan kursi partai politik yang terdapat pada halaman 27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014. Adapun tabel tersebut adalah sebagai berikut : No

Partai Politik

Suara Sah

Kursi

Kursi

Tahap 1

Tahap 2

Jumlah Kursi

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

2.427

PDIP

2.539

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

1

2

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

1

1

PPP

6.593

HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

1

1 1

1

1

1

JUMLAH


Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Halaman 67 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Timur) tanggal 26 Juni 2014 mempunyai rechtskracht (kekuatan hukum) dan dapat dijadikan pedoman (richtlijn), untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan pertanyaan lanjutan sebagai berikut : 






(Provinsi




(Provinsi

Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum ?. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan hukum tersebut dapat didekati dari aspek teoritis dan yuridis sebagai berikut : Bahwa secara teoritis dan yuridis yang mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Konstitusi

adalah

pada

bagian

PERTIMBANGAN

HUKUM

DAN



23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni


2014 tabel pada halaman 27 yang dijadikan inti pokok dalil gugatan adalah berada pada bagian DUDUK PERKARA yang menerangkan proses jalannya persidangan khususnya pada bagian jawab menjawab (jawab jinawab) yang dalam teori tentang putusan lembaga peradilan disebut sebagi Obider dictum yang artinya menurut hukum adalah suatu ucapan sambil lalu saja. Bahwa dengan memperhatikan bagian nilai rechtskracht dan nilai richtlijn dari suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan Makamah Konstitusi dihubungkan dengan letak tabel yang dijadikan inti alasan gugatan para penggugat, maka dapat dismpulkan bahwa tabel pada halaman 27

putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah tidak mempunyai nilai rechtskracht dan nilai richtlijn, oleh karena terletak pada bagian duduk perkara yang merupakan obider dictum. Bahwa tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-0723/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 masih berupa fakta biasa belum menjadi suatu fakta hukum oleh karena belum diverifikasi dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan jika diteliti bagian-bagian dari pertimbangan hukum

(ratio

decidendi)

tidak

ada

satu

kata

atau

kalimatpun

yang

mempertimbangkan tabel pada halaman 27 terlebih lagi gugatan pemohon dalam amar/diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10-07-23/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014 adalah dinyatakan tidak diterima. 11. Bahwa terhadap tabel pada halaman 27 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni Halaman 69 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

2014 telah diberikan penjelasan oleh pemberi tabel itu sendiri sesuai surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : 1554/KPU/IX/2014 sifat sangat segera Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Timur. Dalam surat KPU tersebut meminta kepada KPU Kalimantan Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPC Gerindra Kabupaten Kutau Timur. Untuk hal ini KPU Kalimantan Timur telah mengirim surat kepada KPU Kab. Kutai Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur 12. Bahwa adapun tabel yang benar sesuai Penetapan KPU Kabupaten Kutai Timur Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 adalah sebagai berikut yang termuat di dalam KPU Kalimantan Timur tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 270/845/KPU-Prov. 021/X/2014 sifat penting Lamp. 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur adalah sebagai berikut :

No

Partai Politik

Suara Sah

NASDEM

2.732

PKB

1.659

PKS

Kursi

Kursi

Tahap 1

Tahap 2

Jumlah Kursi

1

1

2.427

1

1

PDIP

2.539

1

1

GOLKAR

6.452

1

1

2

GERINDRA

6.243

1

DEMOKRAT

6.478

1

1

2

PAN

1.917

PPP

6.593

1

1

2

1


HANURA

1.996

PBB

116

PKPI

1,824

JUMLAH

40.976

4

6

10





mengandung cacat yuridis dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih-lebih karakteristik keputusan gubernur adalah hanya bersifat “meresmikan” (deklaratur) terhadap keputusan konstitutif yang terlebih dajulu ada yaitu Penetapan KPU. 15. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : a.

b.

Dalam Eksepsi 1.

Menerima alasan eksepsi Tergugat II Intervensi 4;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara Halaman 71 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

1.

Menerima jawaban Tergugat II Intervensi 4;

2.

Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

3.

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 30 Oktober

2014, yang pada pokoknya tetap pada

gugatannya dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tertanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; ---------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut : -

Bukti P-1

:

Foto copy sesuai dengan Salinan Republik

Indonesia,

Nomor

Putusan Mahkamah Konstitusi :

10-07-23/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014 ( Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014; -

Bukti P-2

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Keterangan tanggal 6 Agustus 2014, Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Republik Indonesia,

10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni

2014, yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Kutai Timur Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sesuai

surat

Permintaan Nomor : 352/PKPI-KT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;----------------------------------------------------------------------------

Bukti P-3

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Keterangan tanggal 6 Agustus 2014, Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Republik Indonesia,

10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni

2014, yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Halaman 72 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Gerindra Kabupaten Kutai Timur, sesuai surat Permintaan Nomor : 007/GRD/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;----------------------------

Bukti P – 4

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kutai Timur, sesuai surat Permintaan Nomor :

007/GRD/VIII/2014 tanggal

5 Agustus 2014, Perihal

Mohon Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia,

Nomor :

Republik

10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (

Provinsi Kalimantan Timur) in casu Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kutai Timur, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;-

Bukti P – 5

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 2014, Perihal

74/PAN.MK/9/2014, tanggal 9 September

Permohonan Masukan Mahkamah, yang ditujukan

kepada Buyung Asmuran Nur, S.H, Ketua Kutai Timur Corruption Watch (KCW) di Kalimantan Timur;---------------------------------------

Bukti P – 6

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 2014, Perihal

97/PAN.MK/10/2014, tanggal 17 Oktober

Permohonan Masukan Mahkamah, yang ditujukan

kepada Buyung Asmuran Nur, S.H, Ketua Kutai Timur Corruption Watch (KCW) di Kalimantan Timur;---------------------------------------

Bukti P – 7

:

Foto copy dari Foto Copy Surat Bupati Kutai Timur, Nomor : 102/453/Otda.1/VIII/2014, tanggal

6 Agustus

2014,

Perihal

Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada Geburnur Kalimantan Timur; -------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 2 ( dua ) orang saksi Fakta dan dipersidangan, yang seluruhnya memberikan Halaman 73 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

keterangan di bawah sumpah/janji yang mana keterangannya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------SAKSI KE-1 PIHAK PENGGUGAT : --------------------------------------------------------------I R A W A N,

Tempat lahir

Sangatta, 16 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Diponogoro, RT. 17, Bontang Selatan, Kota Bontang, alamat KTP : Dusun Sendawar, RT. 05 Desa/Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;--------------------------------------SAKSI KE-2 PIHAK PENGGUGAT : BUYUNG ASMURAN NUR, SH,

Tempat lahir Balikpapan, 4 Januari 1967, Jenis Kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Koordinator pada Partai Demokrat, tempat tinggal Jl. Karya Etam, RT. 11 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut : ------------------------------------------------------

Bukti T – 1

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya

Berita Acara,

Nomor :

1506/BA/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;


-

Bukti T – 2

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 351/KPts/ KPU-KUTIM-021436090/V/2014,

tentang

Penetapan

Calon

Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014; -------

Bukti T – 3

:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Asli, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kutai Timur, Nomor : Nomor : 006/GRD/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, Perihal Penggantian Calon

Terpilih Partai Gerindra Dapil 4, yang ditujukan kepada

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur; --------------------------------------

Bukti T – 4

:

Foto

copy

sesuai

dengan

Asli,

Berita

Acara

Nomor

:

2132/BA/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Gerindra; -----------------------------------------------------------------------

Bukti T – 5

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,

tanggal 4 Agustus

2014, Nomor :

453/KPts/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014, tentang

Penetapan

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014; -

Bukti T – 6

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Keterangan dari

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 4 Agustus 2014, Nomor : 278/2135/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014;---------------

Bukti T – 7

:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Kabupaten Kutai Timur,

Komisi Pemilihan Umum

tanggal 4 Agustus

278/3137/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014, Peresmian Anggota DPRD Hasil

2014, Nomor : Perihal

Usul

Pemilu Tahun 2014, yang

ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;------------------------------------Halaman 75 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-

Bukti T – 8

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Kutai Timur, Nomor : 102/453/Otda.1/VIII/2014, tanggal

6 Agustus

2014,

Perihal

Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada Geburnur Kalimantan Timur;---------------------------

Bukti T – 9

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;-----------------------------------

-

Bukti T – 10 :

Foto Copy sesuai dengan Konstitusi tanggal

Foto Copy Scan Surat Mahkamah

Republik Indonesia,

Nomor :

11 Agustus 2014, Perihal

70/PAN.MK/8/2014,

Permohonan Penjelasan dari

Mahkamah Konstitusi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Nomor :

10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (

Provinsi Kalimantan Timur Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur);---------

Bukti T – 11 :

Foto Copy sesuai dengan Aslinya : Surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Nomor : 100/5388/Pem.A/2014, tanggal Agustus

12

2014, Perihal : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014; -----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II Intv.1- 1 sampai dengan T.II Intv.1-10, sebagai berikut :


-

Bukti T.II Intv.1 – 1

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara, Nomor : 1506/BA/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; --------------

-


:

Foto copy sesuai dengan Asli, Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolahan Suara dari Setiap Kecamatan

di

Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, formulir

diisi

berdasarkan

DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota

Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);-------


:

Foto copy sesuai dengan Asli, Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota

Serta Peringkat Suara Sah

Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Lampiran 1 Model EB1);----------------------------------------------------------------------


:

Foto copy sesuai dengan Asli, Perhitungan Kursi Partai Politik

Dalam

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Lampiran II Model DB1);---------------------------------------------------------------------Halaman 77 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:

Foto copy sesuai dengan Asli, Daftar Calon Terpilih Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 ( Model EB-3) ;------------------------------------


:

Foto copy sesuai dengan Asli, Surat

Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Mei Nomor

:

2014,

278/1507/KPU-KUTIM-021436090/V/2014,

Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sangatta, a.n. H. Agiel Suwarno, SE,M.Si, ( Model EB4) ;-------


:

Foto copy sesuai dengan Salinan Website

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, 12 Juni 2014 ( Provinsi Kalimantan Timur); ------------------------------------------------

Bukti T.II Intv.1 – 8 :

Foto copy sesuai dengan Copy

Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;----------------------------------


:

Foto copy sesuai dengan Copy, Surat Umum,

tanggal 18 September

Komisi Pemilihan 2014, Nomor :

1554/KPU/IX/2014, Perihal Penjelasan Perolehan Kursi


DPRD Kutai Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur; -------------------------------------------------


Foto copy sesuai dengan Copy, Surat

Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 21 Oktober Nomor Penjelasan

:

270/845/KPU-Prov-021/X/2014,

2014, Perihal

Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur, yang

ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur;-------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Saksi; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II Intv.2- 1 sampai dengan T.II Intv.2-10, sebagai berikut : -


:


-


:


di


diisi

berdasarkan


Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);------Halaman 79 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:



Calon



:


Dalam

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Lampiran II Model DB1);----------------------------------------------------------------------


:


Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah



:

Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 278/1507/KPU-KUTIM-021436090/V/2014, Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sangatta, a.n. Arfan ( Model EB4) ;-----------------------------------------Halaman 80 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:


Putusan




Keputusan Gubernur



:




1554/KPU/IX/2014, Perihal Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur; -------------------------------------------------



Komisi Pemilihan


:

270/845/KPU-Prov-021/X/2014,

2014, Perihal


ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur;-------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II Intv.3- 1 sampai dengan T.II Intv.3-10, sebagai berikut : Halaman 81 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:


-


:


di


diisi

berdasarkan


Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);-------


:



Calon



:


Dalam

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Lampiran II Model DB1);--------------------------------------------------------------------Halaman 82 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:


Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah



:


Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 278/1507/KPU-KUTIM-021436090/V/2014, Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sangatta, a.n. Rahmaddi ( Model EB4) ;-----------------------------


:


Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 1007-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, 12 Juni 2014, ( Provinsi Kalimantan Timur); ------------------------------------------------



Keputusan Gubernur



:




1554/KPU/IX/2014, Perihal Penjelasan Perolehan Kursi


DPRD Kutai Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur; -------------------------------------------------



Komisi Pemilihan


:

270/845/KPU-Prov-021/X/2014,

2014, Perihal


ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur;-------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Saksi; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 4 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II Intv.4- 1 sampai dengan T.II Intv.4-10, sebagai berikut : -


:


-


:


di


diisi

berdasarkan


Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);------Halaman 84 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:



Calon



:


Dalam

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 (Lampiran II Model DB1);----------------------------------------------------------------------


:


Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah



:


Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 278/1507/KPU-KUTIM-021436090/V/2014, Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sangatta, a.n. Burhanuddin, BSc ( Model EB4) ;--------------------------Halaman 85 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

-


:


Putusan




Keputusan Gubernur



:




1554/KPU/IX/2014, Perihal Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur; -------------------------------------------------



Komisi Pemilihan


:

270/845/KPU-Prov-021/X/2014,

2014, Perihal


ditujukan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur;-------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan Saksi; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Desember 2014,


sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya, Dupik dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tanggal 11 Agustus 2014 (vide bukti T-9 = T-II.Int.18=T-II.Int.2-8=T-II.Int.3-8=T-II.Int.4-8); Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengketaan para pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal formil dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, tenggang waktu dan kewenangan mengadili pengadilan; Menimbang, bahwa pertama-pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dasar hukum pengajuan suatu gugatan sengketa tata usaha negara adalah pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa ;


“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tata usaha negara apabila memiliki kepentingan yang dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara terkait. Pengertian kepentingan dalam hukum acara tata usaha negara meliputi 2 (dua) hal, yaitu: 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan suatu gugatan; Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan sebagai berikut : a. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dari partai masing-masing yang tercatat Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi-Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang terdaftar pada KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai peserta dari partai masing-masing; b. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa dengan alasan bahwasanya dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, terkait dengan tabel yang terdapat pada halaman 27 Putusan Perkara MK tersebut apabila dilaksanakan sesuai apa yang tercantum dan tertulis pada dalil Tergugat halaman 27 tersebut maka seharusnya dalam obyek sengketa nama-nama Para Penggugat tercantum dan Halaman 88 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

termasuk anggota dewan yang diresmikan dan diangkat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019; Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dikaitkan dengan seluruh alat bukti dipersidangan menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalil kepentingan Para Penggugat dalam uraian gugatan menurut

Para

Penggugat

muncul

berdasarkan

ketidakselarasan

tabel

data

isi

tanggapan/jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang mana telah diperbaiki tanggal 26 Mei 2014 oleh Komisi Pemilihan Uumum (KPU) dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, halaman 26 dan 27 (vide bukti P-1 = T-II.Int.1-7=TII.Int.2-7=T-II.Int.3-7=T-II.Int.4-7); Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam halaman 26 dan 27 Putusan MK tersebut pada intinya telah ditanggapai secara terlulis oleh MK sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Panitera MK tertanggal 11 Agustus 2014 (Vide bukti P-4 = T-10), yang mana pada point 3 dan 4 dalam surat tersebut telah jelas menerangkan bahwasanya tabel perolehan kursi merupakan jawaban tertulis Termohon (KPU) dan pembagian kursi untuk anggota DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan Kutai Timur Dapil 3 sudah seharusnya mengacu pada Putusan MK tersebut di atas; Menimbang, bahwa berkaitan dengan penulisan tabel tersebut telah pula diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur dengan memberikan uraian bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tabel pada Jawaban Termohon Perkara MK dan dalam surat tersebut telah dijelaskan pula tabel yang benar isi nya dan digunakan sebagai hasil pemilihan anggota legislatif (vide bukti T-II.Int.1-9 dan 10=T-II.Int.2-9 dan 10=T-II.Int.3-9 dan 10=T-II.Int.4-9 dan 10); Halaman 89 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kepentingan untuk mengajukan suatu gugatan tata usaha negara haruslah ada kepentingannya yang dirugikan yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara tersebut; Menimbang, bahwa dalam sengketa ini obyek sengketa yang dimohonkan batal adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tanggal 11 Agustus 2014, dan Para Penggugat bukanlah pihak yang termasuk dalam nama-nama yang termasuk dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2014; Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat adalah berdasarkan data yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dan dalam data-data tersebut nama Para Penggugat tidak tercantum yang diusulkan; Menimbang, bahwa dengan dasar bahwa adanya perbedaan isi tabel dalam halam 26 dan 27 Putusan MK tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan atau dalil untuk mendukung adanya kepentingan untuk menggugat oleh Para Penggugat oleh karena data tersebut hanyalah merupakan dalil jawaban dan terlebih telah diperbaiki oleh Termohon (KPU) dalam perkara MK dan pula telah diberi penjelasan secara tertulis oleh Panitera MK dan Termohon pada Perkara MK tersebut dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum RI; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

Majelis

Hakim

berkesimpulan terhadap Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana asas dalam peradilan tata usaha negara “No Interest No Action” (tiada kepentingan tiada gugatan/proses); Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu lagi Halaman 90 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Para Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dan alat bukti yang relevan telah cukup untuk menjawab persengketaan para pihak, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini; MENGADILI 1.

Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

2.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 582.600,(Lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda pada hari RABU, tanggal 7 Januari 2015 oleh kami JIMMY C PARDEDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 8 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIHIM, S.H.,


Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 s/d 4;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.H,.

JIMMY C. PARDEDE, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H, M.H. Panitera Pengganti,

JIHIM, S.H.,

Rincian Biaya Nomor : 24/G/2014/PTUN.SMD 1.

Pendaftaran Gugatan

:

Rp. 30.000,-

2.

ATK

:

Rp. 100.000,-

3.

Panggilan

:

Rp. 375.000,-

4.

Sumpah

:

Rp. 45.000,-

5.

Materai Penetapan

:

Rp.

6.000,-

6.

Materai Putusan

:

Rp.

6.000,-

7.

Redaksi Putusan

:

Rp.

5.000,-

8.

Foto Copy

:

Rp.

12.600,-

Ju mlah

=

: Rp. 582.600,-

(Lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) Halaman 92 dari 92 halaman Putusan No. 24/G/2014/PTUN-SMD

PTUN-SMD. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents