PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR: 01/P/FP/2016/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Perkara Pengujian atas Penerimaan Permohonan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa khusus telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara: -----------PT. GUSHER TARAKAN, berkedudukan di Jln. Gajah Mada No. 08, RT.01, Kelurahan Karang Rejo, Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh:--Nama

: GUSTI SYAIFUDDIN.

Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan

: Direktur PT. Gusher Tarakan.

Alamat

: Jln. Otista III Komp II/6, RT. 003, RW. 002, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Advokat ANDITA’S LAW FIRM, beralamat di Prudential Centre Lt. 22- Kota Kasablanca Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai; --------------------------- PEMOHON; MELAWAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) TARAKAN, berkedudukan di Gedung Graha 2 Lt. 1-2 Jln. Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara:-------------------------------------------------

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:----------------------------------1. Nama

: DISON, SH.

Pangkat/Gol. Ruang

: Pembina TK. I/IV b.

NIP

: 19651211 199903 1 002.

Jabatan

: Kepala Bagian Hukum.

2. Nama

: MASRUR ALI NURI, SH.,MH.

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata TK. I/III d.

NIP

: 19801221 200312 1 005.

Jabatan

: Kasubag Bantuan Hukum.

3. Nama

: KHAERUN UMAM, SH.,MH.

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata TK. I/III d.

NIP

: 19761215 200502 1 003.

Jabatan

: Kasubag Dokumentasi Hukum.

4. Nama

: SUSILAWATY, SH.,M.Hum.

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata/III c.

NIP

: 19820521 201001 2 003.

Jabatan

: Staf Bagian Hukum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/321/KPPT tertanggal 13 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;---------------------------------------------------------------- TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : ------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 01/P.FP/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 06 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --------------------------------



Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 01/P.FP/2016/PTUN.SMD tanggal 06 September 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-------------------------------------------------




Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 01/P.FP/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 08 September 2016 tentang Menentukan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama ;----------------------------



Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; ------------------------------------------------------------------------------------



Telah mendengar keterangan-keterangan saksi/Ahli para pihak di persidangan; -------



Telah membaca berkas berkas perkara Nomor: 01/P/FP/2016/PTUN-SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; ------------------------------------------------



Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; ---------------------TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 31

Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 September 2016 dengan Register perkara Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN-SMD, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :----------OBJEK PERMOHONAN Bahwa, Yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah perpanjangan perizinan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana berikut ini: 1.

SIUP dan TDP Simultan (perubahan)

2.

Izin Gangguan

3.

Izin Pemasangan Reklame (perpanjangan)

4.

Izin Prinsip/ Perubahan (perubahan) Bahwa, ke-4 permohonan tersebut telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon

kepada Petugas Penerimaan di Kantor Pemohon sebagaimana berikut ini: 1. Pemohon mengajukan 4 (empat) perijinan yang menjadi kewenangan Termohon menerbitkan/ memperpanjangnya; 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen/ persyaratan yang ditentukan;


3. Sebagai bukti telah terpenuhi/ lengkapnya permohonan Pemohon maka oleh Termohon

telah

mengeluarkan

4

(empat)

formulir

untuk

masing-masing

Permohonan ( ada stempel Termohon, Nama dan Paraf Petugas Termohon); 4. Pada formulir penerimaan berkas lengkap maka Termohon telah menetapkan berikut ini: 

Tanggal penerimaan berkas permohonan lengkap yaitu tanggal 4 Mei 2016;



Tanggal pemeriksaan lapangan yaitu tanggal 9 Mei 2016;



Tanggal selesai proses yaitu tanggal 26 Mei 2016; Bahwa, objek permohonan a-quo menjadi kewenangan dan kewajiban Termohon

untuk memprosesnya dan tidak ada Badan/ Lembaga lain yang berwenang untuk itu di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( UUAP ) sebagaimana pasal yang menjadi dasar hukum kepada Pemohon dalam permohonan ini adalah pasal 53 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi: (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).” DASAR HUKUM PERMOHONAN


1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986;

2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

TENTANG PERMOHONAN FIKTIF POSITIF Undang-Undang Administrasi Nomor 30 tahun 2014 mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (tata usaha negara). Undang-undang ini menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut. Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini dengan demikian dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara harus berdasarkan kepada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Nomor 5 tahun 1986, direvisi melalui UU Nomor 9 tahun 2004). Undang-undang ini secara mendasar bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi dalam usahanya untuk memperoleh hak Administrasi Pemerintahan. Salah satu tindakan administrasi oleh pemerintah yang biasanya merugikan masyarakat adalah dalam hal penerbitan sebuah Keputusan. Pejabat Tata Usaha Negara terkadang lalai atau berpihak dalam melaksanakan kewajiban administratifnya untuk menerbitkan sebuah Keputusan yang telah menjadi kewajibannya. Sikap mengabaikan atau mendiamkan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian di pihak warga masyarakat yang memohonkannya. Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal.

Hukum

administrasi mengatur bahwa sikap diam pejabat TUN dalam menerbitkan sebuah KTUN biasa dikenal dengan Keputusan Fiktif Negatif. Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Pasal Fiktif Positif di UU Administrasi Pemerintahan Ketentuan tentang adanya Keputusan yang fiktif dan Negatif secara tersurat dan eksplisit juga tidak diatur dalam UU AP. Semestinya dalam ketentuan umum, selain Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 7 dalam arti formal, UU AP ini juga mengatur secara definitive tentang arti sikap diam seorang pejabat tata usaha negara yang tidak merespon dan menolak permohonan keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat. Karena keberadaan atau definisi sikap diam pejabat tata usaha negara tidak definitif, maka konsep KTUN Fiktif negatif hanya dapat ditangkap atau dimaknai di beberapa pasal yang mengatur soal berlakunya sebuah Keputusan: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur, 1.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalah gunakan Wewenang.

2.

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  Larangan melampaui Wewenang.  Larangan mencampur adukkan Wewenang dan/atau  Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur, (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. KEWENANGAN PENGADILAN Bahwa, pengadilan TUN adalah yang disediakan oleh UU Administrasi Pemerintahan kepada Pemohon guna mendapatkan perijinan yang sudah diajukannya kepada Termohon sebagaimana ketentuan yang telah mengaturnya; Bahwa, kedudukan dari Termohon dan kedudukan dari Pemohon berada dalam juridis Pengadilan TUN Samarinda, dengan demikian permohonan ini hanya dapat diajukan di PTUN Samarinda; 1. Bahwa pengajuan Permohonan a quo didasarkan pada KTUN Fiktif-Positif yang telah berlaku efektif terhitung sejak lewatnya tanggal 24 Mei 2016 (hal mana akan kami uraikan selanjutnya pada Objek Permohonan; 2. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum terhadap KTUN Fiktif-Positif tersebut, Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (in casu Permohonan Penetapan dan KTUN fiktif positif) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”Adapun yang dimaksud sebagai ‘Pengadilan’ dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan. 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan diatas, maka pengajuan Permohonan a quo di PTUN Samarinda diajukan ke PTUN setelah berlakunya Permohonan Penetapan sebagai KTUN Fiktif-Positif. Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

4. Bahwa KTUN Fiktif-Positif yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan aquo sebagaimana diuraikan dalam bagian Obyek Permohonan secara definitif telah berlaku sejak lewatnya tanggal 24 Mei 2016, sedangkan tanggal pengajuan Permohonan a quo adalah setelah lewatnya tanggal 24 Mei 2016. Dengan demikian pengajuan Permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) A) PEMOHON Bahwa pada tanggal 8 Juni 2000, Pemohon mendirikan satu perseroan yang diberi nama PT. GUSHER TARAKAN dengan akta Nomor 58 yang dibuat dihadapan Linda Ibrahim , SH, Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Keputusan No.C-23129.HT.01.01.TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000; Bahwa, PT. Gusher Tarakan didirikan dengan memiliki perizinan , dan telah dilakukan perpanjangan sebagaimana perpanjangannya selanjutnya menjadi objek permohonan; Bahwa, perpanjangan izin sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT. Gusher Tarakan perlu diperpanjang akibat perizinan yang lama telah berakhir; Bahwa, telah terjadi pergantian Kepengurusan di PT. Gusher Tarakan dan Pemohon adalah pengurus yang telah disahkan berdasarkan berikut ini: (1) Akta Notaris Yenni Agustinah SH MKn nomor: 06 tanggal 17 November 2015 adalah Risalah Rapat yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0107222.AH.01.10.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gusher Tarakan (2) Akta Notaris Yenni Agustinah SH MKn nomor: 12 tanggal 14 adalah Risalah Rapat mengangkat Gusti Syaifuddin menjadi Presiden Direktur yang telah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0031686 perihal:


Penerimaan Pemberitahuan Peerubahan Data Perseroan PT. Gusher Tarakan tanggal 15 Maret 2016 ; Bahwa, Pengurus sebelumnya telah lalai mengajukan perpanjangan perizinan atau tidak pernah mengurus perizinan ke Kantor Termohon setidak-tidaknya terhadap objek permohonan a-quo; Bahwa, kedudukan hukum Pemohon lahir sejak menjadi Presiden Direktur Perseroan dan oleh karena itu mengajukan perpanjangan perizinan sebagaimana telah menjadi objek permohonan berupa Tanda Terima Berkas yang diajukan oleh Pemohon Gusti Syaifuddin dan diterima oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kota Tarakan yang diterima pada tanggal 4 Mei 2016 dan telah menyatakan cek lapangan tanggal 9 Mei 2016 dan selesai proses tanggal 24 Mei 2016: 1. Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame 2. Izin Gangguan 3. Izin Prinsip dan Perubahan 4. (SIUP dan TDP Simultan) B) TERMOHON Bahwa, Walikota Tarakan

Provinsi Kalimantan Utara telah mendelegasikan

kewenangan, tugas dan fungsinya dalam perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang dipimpin oleh Ketua, dalam permohonan a-quo hal ini menjadi Termohon; Bahwa, berdasarkan ke-4 perizinan yang dimohonkan perpanjangannya tersebut maka menjadi kewenangan termohon guna menerbitkannya; Bahwa, Termohon telah dibentuk oleh Walikota dan dengan demikian telah penuh kewenangannya guna menerbitkan permohonan Pemohon; TENTANG PERMOHONAN 1. Bahwa, Pemohon merasa perlu untuk memperpanjang perizinan yang telah dimiliki oleh PT. Gusher Tarakan dan oleh karena itu secepatnya setelah mendapatkan


keabsahan menjadi Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan maka mengajukannya kepada Termohon sebagaimana tercatat pada tanggal 4 Mei 2016; 2. Bahwa, Perpanjangan izin-izin diperlukan oleh Pemohon untuk menjalankan Perseroan dan sebagai bentuk ketaatan kepada ketentuan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan jo. peraturan daerah; 3. Bahwa, Telah menjadi fakta hukum terhadap perizinan yang dimintakan perpanjangan tersebut tidak pernah diajukan permohonan perpanjangan oleh Pengurus Perseroan sebelumnya yaitu Steven Hakim (Presiden Direktur) dengan demikian masa berlaku perijinan tersebut telah melampaui ketentuan tanggal berlaku dalam waktu yang cukup lama; 4. Bahwa, Permohonan telah diajukan oleh Pemohon ke Kantor Termohon sebagaimana ketentuan dan kebiasaan yang ada di Kantor Pemohon sehingga setelah mengajukan berkas secukupnya maka telah ditentukan jadwal oleh Termohon guna `melakukan pemeriksaan lapangan yaitu tanggal 9 Mei 2016; 5. Bahwa, Termohon tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan yang telah ditetapkannya yaitu tanggal 9 Mei 2016; 6. Bahwa, Pemohon menanyakan kepada Termohon ketidakhadirannya ke Kantor Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2016, dan oleh Termohon dikatakan belum dapat menindak lanjuti permohonan pemohon dengan adanya keberatan yang dinyatakan oleh Steven Hakim (Presiden Direktur sebelumnya) dan/atau keberatan dari Hendrik Hakim ( yang mengaku Presiden Direktur juga di PT. Gusher Tarakan); 7. Bahwa, telah terjadi komunikasi dari Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon guna menanyakan kapan akan merealisasikan pemeriksaan lapangan; 8. Bahwa, akibat tidak adanya kepastian mengenai waktu pemeriksaan lapangan dan selanjutnya Pemohon meminta untuk dipertemukan dengan Pihak yang mengaku sebagai Pengurus dan/atau yang memiliki keberatan untuk dilakukan perpanjangan ijin sebagaimana ketentuan ijin-ijin tersebut harus dimiliki PT. Gusher Tarakan;


(3) Bahwa, Termohon telah mendatangi Kementrian Hukum dan HAM RI guna memastikan keberadaan Kepengurusan dan Keabsahan Pemohon berdasarkan nomor: AHU-0107222.AH.01.10.TAHUN 2015 dan Nomor AHU-AH.01.030031686: 9. Bahwa, Termohon melalui Sekretaris Daerah telah mengundang Pemohon, Hendrik Hakim dan yang terkait guna pembahasan mengenai halangan untuk diterbitkannya perijinan yang dimohonkan perpanjangannya tersebut; 10. Bahwa, pada pertemuan di ruangan Sekretaris Daerah Pemda Kota Tarakan yang tidak dihadiri oleh Pihak yang menghambat/ menghalangi perpanjangan perijinan yang dimohonkan oleh Pemohon dan telah menjadi kewenangan Termohon membuat perpanjangannya terungkap berikut ini: 

Termohon jo. Biro Hukum Pemda Kota Tarakan telah mendapat jawaban dari Kementrian Hukum dan HAM RI bahwa yang sah adalah Kepengurusan Gusti Syaifuddin berdasarkan SK nomor: AHU-0107222.AH.01.10.TAHUN 2015 jo surat Nomor AHU-AH.01.03-0031686;



Ketidak hadiran Steven Hakim/ Hendrik Hakim pada pertemuan tersebut cukup membuktikan ketidak absahannya;



Sekda menyatakan akan menerbitkan Permohonan yang diajukan Pemohon dan jika suatu hari kelak Kepengurusan yang sah adalah yang lain maka akan membatalkan perizinan yang dimohonkan tersebut;

11. Bahwa, Temohon tidak menindak lanjuti permohonan pemohon setidak-tidaknya telah terlampaui waktu yaitu tanggal 24 Mei 2016; 12. Bahwa, Termohon telah melakukan perjalanan dinas ke BKP Pusat dan Kementrian Hukum dan HAM RI guna mendapatkan pendapat dan kepastian hukum atas permohonan pemohon, dan ternyata Termohon tidak menerbitkannya juga; 13. Bahwa, Pemohon telah mengirimkan surat kepada Walikota Tarakan dan Pimpinan DPRD Kota Tarakan, dan terhadap surat-surat tersebut tidak bermakna karena Termohon tidak menerbitkan perpanjangan perijinan yang dimohonkan;


14. Bahwa, Pemohon dan Kuasanya telah beberapa kali mendatangi Termohon dan/atau Petugas

Termohon

dan

kesemuanya

usaha

Pemohon

guna

mendapatkan

perpanjangan perizinan menjadi tidak berarti karena dengan berbagai alasan oleh Termohon guna menolak perpanjangan tersebut, dimana perpanjangan tersebut menjadi kewajiban dan wewenangnya; 15. Bahwa, Termohon tetap pada pendiriannya yaitu menerima keberatan Pihak Lain dan mengabaikan kewajibannya guna menerbitkan Perpanjangan perijinan, adapun cara-cara yang dilakukan Termohon guna mempersulit dan menggagalkan permohonan perpanjangan ijin antara lain adalah: 

Mempermasalahkan putusan Pengadilan, dan oleh Termohon dimintakan pendapat kepada Kejaksaan Negeri Tarakan. Dan pendapat tersebut tidak pernah dinyatakan telah ada oleh Termohon kepada Pemohon;



Keterlibatan DPRD Kota Tarakan sejak dilakukan RDPU dengan Pemohon dan pihak-pihak lain tidak pernah menjadi pertimbangan Termohon;



Termohon

telah

menambahkan

persyaratan

dalam

permohonan

yaitu

“dilampirkannya surat tidak sengketa antara Pemohon dengan Steven Hakim/ Hendrik Hakim” 16. Bahwa, Termohon tidak pernah secara sah menyatakan permohonan ditolak dan tidak pernah secara khusus menyatakan permohon telah melampaui waktu sehingga Pemohon dengan inisiatif sendiri melakukan yang berikut ini: a. Dengan telah terlampauinya waktu selesai proses yaitu tanggal 24 Mei 2016 dan Termohon tidak mengeluarkan surat secara khusus mengenai status permohonan maka Pemohon beranggapan permohonannya telah diterima tetapi perpanjangan perijinan tidak diterbitkan; b. Dengan perilaku Termohon dan pihak-pihak yang terkait maka dapat dinyatakan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 17 yaitu: 1. Badan

dan/atau

Pejabat

Pemerintahan

dilarang

menyalah

gunakan

Wewenang.


2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

Larangan melampaui Wewenang.



Larangan mencampur adukkan Wewenang dan/atau



Larangan bertindak sewenang-wenang.

17. Bahwa, dengan tidak adanya ketentuan setelah lewat batas waktu penerbitan (fiktif – positif) maka permohonan menjadi batal atau permohonan jika ditarik menjadi batal, maka melalui permohonan a-quo akan menjadi penyelesaian terhadap ketidak pastian hukum yang diperlakukan oleh Termohon kepada Pemohon guna memperpanjang ke-4 perizinan yang menjadi kewenangan Termohon dan kewajiban hak Pemohon memilikinya sebagai Pengurus Perseroan; 18. Bahwa, Termohon telah melampaui kewenangannya dengan tidak menerbitkan perpanjangan perizinan dari Pemohon yang sah sebagaimana ditentukan oleh UU Perseroan dan Ketentuan yang berlaku dan dengan adanya kepentingan Termohon tidak menerbitkan perpanjangan perijinan yang dimohonkan akibat adanya kepentingan pihak lain dalam hal ini Steven Hakim/ Hendrik Hakim; 19. Bahwa, perijinan yang dimohonkan adalah ketentuan perundang-undangan dan dengan tidak diterbitkannya setelah waktu yang ditentukan maka perbuatan Termohon sudah bertentangan dengan UU 30 Tahun 2014 jo. UU 28 tahun 1999; PETITUM (1) Mengabulkan permohonan pemohon; (2) Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/ KPPT) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon; (3) Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini; Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 15 September 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:---------------------------Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan pemohon yang disampaikan pada tanggal 02 September 2016, kecuali yang diakui dengan jelas tegas kebenarannya oleh TERMOHON. 2. bahwa obyek permohonan terkait Kepala KPPT belum mengeluarkannya Perubahan perizinan yang telah diajukan oleh pemohon yaitu meliputi : a. SIUP dan TDP Simultan ( perubahan ) b. Izin Gangguan c. Izin Pemasangan Reklame ( perpanjangan ) d. Izin Prinsip/Perubahan ( Perubahan ) Adalah sudah sesuai, karena permohonan yang diajukan pemohon masih terdapat berkas yang belum dilengkapi dan masih adanya permasalahan internal di Perusahaan serta masih menunggu pertimbangan/advice hukum terkait legalitas Kepengurusan PT. Gusher Tarakan dari BKPM, Kementerian Hukum dan Ham dan Kejaksaan Negeri Tarakan setelah adanya Putusan PK MA Nomor : 215/PK/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang sudah inkracht. sehingga Kepala KPPT/TERMOHON belum menerbitkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan mekanisme dan pertimbangan hukum yang berlaku sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). Selain itu, Permohonan perizinan dari pemohon adalah tidak perpanjangan perizinan sebagaimana dalil yang disampaikan pemohon namun perubahan perizinan. Selain itu, perizinan yang dimohonkan pemohon bersifat masing-masing izin bukan dijadikan satu izin sebagaimana yang didalilkan pemohon sehingga masing-masing izin mempunyai persyaratan sendiri sendiri. Disamping itu, pemohon juga sudah menarik kembali permohonan perizinannya dengan alasan menunggu proses legal dan sempat mengajukan kembali namun sudah dikembalikan oleh KPPT karena adanya berkas yang kurang. Untuk itu, Keputusan TERMOHON yang tidak mengeluarkan Ijin yang diajukan Pemohon adalah sah dan benar menurut hukum menurut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar.Dimana Pemerintah Kota Tarakan / KPPT tidak boleh melakukan tindakan yang hukum yang justru akan menimbulkan permasalahan hukum sehingga KPPT bersifat pasif, sepanjang perusahaan mash ada konflik internal yang belum ada titik kesepakakatan maka ijin tidak akan diterbitkan. Sehingga sudah selayaknya apabila Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Eksepsi, mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa tentang Objek Permohonan, tentang Permohonan Fiktif, Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum ( Legal Standing ). Bahwa tentang obyek permohonan yaitu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) Kota Tarakan yang belum menerbitkan perubahan perizinan yang telah diajukan oleh PT. Gusher Tarakan melalui Gusti Syaifudin, SH yaitu meliputi : -

SIUP dan TDP Simultan ( perubahan )

-

Izin Gangguan

-

Izin Pemasangan Reklame ( perpanjangan )

-

Izin Prinsip/Perubahan ( Perubahan ) Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Tarakan bukannya tidak mau

menerbitkan Perizinan yang diajukan Pemohon ( Gusti Syaifudin, SH ) atas Perizinan PT. Gusher Tarakan, namun karena di dalam PT. Gusher saat ini masih terjadi konflik internal dalam manageman Kepengurusan. Sehingga Pemerintah Kota Tarakan memberikan kesempatan kepada pihak pihak agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut. Supaya Perizinan yang nantinya dikeluarkan oleh KPPT clear dan tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari dan Pemerintah Kota tidak akan terbawa dalam pusaran permasalahan Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

tersebut baik aspek administrasi, Perdata maupun pidana. Dan perlakuan Pemerintah ini juga berlaku terhadap permohonan perizinan yang dilakukan pihak manapun karena prinsip perizinan adalah harus lengkap persyaratannya, tidak ada konflik internal dan tidak ada keberatan dari pihak lainnnya baru bisa diterbitkan.

Sehingga tindakan Pemerintah jelas telah sesuai dan mengacu

Peraturan Walikota dan SOP yang ada, sehingga KPPT belum mengeluarkan perizinan hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan dan dilatarbelakangi sebagai berikut : a.

Bahwa Pemohon dalam hal ini Gusti Syaifudin, SH pada tanggal 3 Mei 2016 datang ke KPPT hanya sebatas konsultasi dan KPPT memberitahukan dalam mengajukan perizinan harus melengkapi kelengkapan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2014 dan SOP KPPT.

b.

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2016 Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas berkas kelengkapan namun banyak berkas yang belum dilengkapi sebagaimana terlihat pada

list yang ada di lembar

formulir yang disediakan KPPT. c.

Bahwa di dalam kelengkapan berkas pengajuan perizinan PT. Gusher Tarakan yang disampaikan pemohon berkas perizinan yang ada baik SIUP, SITU dan Izin reklame masih tertulis atas nama Presiden Direktur Hendrik Hakim.

d.

Bahwa Adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung ( MA ) Nomor : 340/K/Pdt/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang intinya mengembalikan pemegang saham kepada posisi semula sesuai dengan awal didirikannya Perusahaan tanggal 8 Juni 2000 yaitu: - Hendrik Hakim dan Steven Hakim : 50 % saham ( hendrik hakim 175 saham dan Steven Hakim 75 saham ) - Gusti Syaifuddin dan deny Mardani : 50 % ( Gusti syaifuddin 175 saham dan Deny Mardany 75 saham ) Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Berdasarkan putusan tersebut, masing masing pemegang saham harus menjalankan roda perusahaan secara bersama sama lagi sesuai dengan awal didirikan PT. Gusher Tarakan pada tahun 2000. e.

Pada tanggal 10 Juli 2015, Menteri Hukum dan Ham RI membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-26545.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013 yang didasarkan Putusan Kasasi MA nomor : 340K/Pdt/2013 tanggal 1 Juli 2013, dengan mengembalikan Kepengurusan seperti semula yaitu :

f.

Presiden Direktur

: Hendrik Hakim

Direktur

: Denny Mardani

Presiden Komisaris

: Gusti Syaifuddin

Komisaris

: Steven Hakim

Pada tanggal 14 Desember 2015, pihak Gusti Syaifuddin ( yang notebene hanya pemegang saham 50 % ) melakukan RUPS tanpa di hadiri oleh pihak Hendrik Hakim/Steven Hakim. Kemudian RUPS merubah susunan Kepengurusan menjadi : -

Direktur Utama

: Gusti Syaifuddin

-

Direktur

: Agus Tony

-

Komisaris

: Deny Mardani

Yang disahkan oleh Notaris Yenny Agustinah, SH, M.Kn dan telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 15 maret 2016. Sehingga dapat dikatakan RUPS dan perubahan kepengurusan tersebut cacat secara hukum karena dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan tanpa di hadiri Pemegang Saham lainnya ( Hendrik hakim /50 % ) alias tidak Quorum. g.

Pada tanggal 4 Mei 2016 pihak Hendrik Hakim selaku Direktur mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kota Tarakan jika diterbitkannya surat perpanjangan Perizinan karena telah adanya Putusan Peninjauan Kembali dari MA Nomor : 215/PK/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah


inkrach yang intinya membatalkan putusan Kasasi Tanggal 1 Juli 2013, dan mengembalikan komposisi Pemegang Saham menjadi : - Hendrik Hakim dan Steven Hakim : 97, 52 % - Gusti Syaifuddin dan deny Mardani : 2, 38 % Serta Susunan Pengurus : - Presiden Direktur

: Steven Hakim

- Direktur

: Yusuf Sawirin

- Komisaris

: Hendrik Hakim

Sehingga dengan adanya PK tersebut Pencatatan oleh Menteri Hukum dan Ham tanggal 15 Maret 2016 yang didasarkan akta notaris Yenny, dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dasar pengeluaran SK menteri tersebut yaitu Putusan Kasasi telah dibatalkan oleh Putusan PK. h.

Pada tanggal 4 Mei 2016, Pihak Steven Hakim/Hendrik Hakim mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan HAM tentang pembatalan keputusan AHU 14 desember 2015 dan tanggal 15 Maret 2016 serta pemblokiran transaksi di PT. Gusher Tarakan.

i.

Pada tanggal 18 Mei 2016, pihak Hendrik mengajukan kembali keberatan terhadap rencana Pemerintah Kota Tarakan yang akan menerbitkan Perizinan PT. Gusher yang diajukan oleh Gusti Syaifudin, SH dengan pertimbangan Gusti saat ini tidak lagi bertindak dan mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan setelah adanya Putusan PK.

j.

Adanya Surat dari kementerin Hukum dan Ham Nomor : AHU2.AH.01.01474 tanggal 6 Juni 2016 tentang Informasi tentang Status Transaksi PT.Gusher Tarakan yang intinya sampai saat ini status PT. Gushet Tarakan tidak dapat diakses dalam sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ), karena masih adanya permasalahan internal.

k.

Bahwa pihak Gusti Syaifudin, SH dalam melakukan RUPS dan mendaftarkan

kepengurusn baru tidak melampirkan adanya putusan PK


yang telah inkracht jelas dapat dikatakan pemohon telah menyimpangi kaedah hukum yang berlaku. l.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Tarakan menyikapi adanya permohonan perizinan PT. Gusher Tarakan yang diajukan Gusti Syaifudin, SH sangat bersifat pasif dan berhati hati, harus cermat dan teliti sesuai dengan prinsip asasa asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berpedoman kepada Peraturan Perundanag-undangan yang berlaku agar tidak ada permasalaahn hukum di kemudian hari. Artinya pemerintah Kota dalam hal ini KPPT akan mengeluarkan ijin apabila permasalahan di internal perusahaan telah diselesaakan terlebih dahulu dan telah ada kesepakatan dari masing masing Pengurus.

m. Walikota Tarakan memerintahkan kepada Sekretaris daerah untuk dilakukan rapat membahas permasalaahan dan melakukan mediasi /pertemuan dengan para pihak baik Gusti Syaifudin, SH maupun Steven Hakim. n.

Pada tangggal 17 Mei 2016 dilaksanakan rapat di ruang Sekretaris daerah yang intinya : sebelum Pemerintah Kota Tarakan/KPPT menerbitkan permohonan terlebih dahulu meminta advice tertulis kepada BKPM, Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan berita acara rapat tanggal 17 Mei 2016

o.

Untuk itu, Kemudian Pemerintah Kota Tarakan mengirim kepada surat permintaan Advice kepada BKPM dan Kementerian Hukum dan Ham guna mengambil langlah langkah dalam menyikapi pengajuan perizinan PT. Gusher.

p.

Selain itu, pada tanggal 6 Juni 2016 dilakukan rapat di ruang Asisten Pemerintahan yang intinya selain meminta Advice kepada BKPM dan Kementerian Hukum dan Ham juga sebaiknya meminta advice dari kejaksaan Negeri Tarakan.


q.

Pada tanggal 9 Juni 2016, Pemerintah Kota Tarakan mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Tarakan perihal advice Hukum pengajuan perizinan PT. Gusher Tarakan

r.

Bahwa pada tanggal 1 agustus 2016 ada surat dari PT. Gusher tarakan melalui kuasa hukumnya tentang Penarikan Permohonan Surat izin dengan alasan menunggu proses legal.

s.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 mengajukan kembali perizinan dan terdapat kelengkapan yang masih kurang sehingga KPPT mengembalikan lagi agar perlu melengkapi kekurangan berkas antara lain : -

Bukti surat pembayaran pajak SITU atau IG- Ho

-

Bukti surat pembayaran pajak reklame yang terakhir

-

Bukti surat kehilangan izin Situ dari Kepolisian

-

Pernyataan tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh Gusti Syaifuddin dan Hendrik Hakim

t.

Pada tanggal 2 Agustus 2016, BKPM membalas surat dari Pemerintah Kota Tarakan yang diterima Pemerintah Kota Tarakan yang intinya Pemerintah Kota Tarakan tidak menerbitkan perizinan atas nama PT. Gusher Tarakan yang diajukan oleh Gusti Syaifuddin, SH

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 dalam pokok perkara diatas, dapat disimpulkan hal hal antara lain sebagai berikut : a. bahwa Permohonan Perubahan Perizinan yang diajukan PT. Gusher Tarakan melalui Gusti Syaifudin,SH pada tanggal 4 Mei 2016 masih terdapat kekurangan berkas persyaratannya dan masih terdapat konflik internal di PT. Gusher Tarakan antara Gusti Syaifuddin dan Hendrik Hakim yang masih harus diselesaikan terlebih terkait aspek Legalitas Kepengurusan

setelah

adanya.

Putusan

PK

MA

Nomor

:

215/PK/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang sudah inkracht. Sehingga Pemerintah Kota Tarakan belum memproses dan menerbitkan permohonan pengajuan Perizinan yang diajukan Pemohon. Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

b. Bahwa dengan adanya Putusan PK MA Nomor : 215/PK/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang sudah inkracht. Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf i UU Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan Pemerintah / Pejabat

berkewajiban

melaksanakan

putusan

Pengadilan

yang

mempunyai Kekuatan hukum tetap. Sehingga Pemerintah dalam menerbitkan perizinan PT. Gusher sangat wajar jika melakukan pengkajian terlebih dahulu dengan meminta advice hukum kepada Kementerian Hukum dan Kejaksaan Negeri Tarakan dan tidak boleh mengabaikan adanya Putusan PK tersebut. c. Bahwa Objek permohonan terkait belum dikeluarkan Perubahan Perizinan oleh KPPT bukan dikategorikan sebagai Objek TUN sebagaimana dimaksud pada pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan bagi Permohonan Perizinan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada. sedangkan permohonan perpanjangan perizinan PT. Gusher Tarakan tidak dapat dikategorikan sesuai pasal 53 ayat 1 dan ayat (2) Sehingga Pemerintah Kota Tarakan yang belum mengeluarkan keputusn adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2104, dan perbuatan KPPT yang tidak mengelayarkan tidak dapat dikategorikan sebagai TUN yang fikti positif. Karena KPPT belum mengeluarkan keputusn masih adanya kelengkapan yang belum dilengkapi dan masih adanya kajian melalui permintaan advice kepada pihak terkait. d. Oleh karena Objek Gugatan tidak dikategorikan sebagai TUN maka PTUN Samarinda Tidak berwenang memeriksa perkara ini dan ketentuan pasal 53 ayat (3 ) dan ayat (4 ) tidak dapat diterapkan dalam pengajuan perkara ini. Untuk itu, sudah seharusnya gugatan dari Pemohon di tolak dan dikesampingkan.


Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka TERMOHON memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban TERMOHON, dan untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 2. Menerima seluruh eksepsi TERMOHON. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tindakan KPPT/termohon yang belum mengeluarkan Perubahan Perizinan PT. Gusher Tarakan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli maupun copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.24 sebagai berikut:---------------------------------------------------------1.

Bukti P - 1.

:

Foto copy sesuai dengan copy Kartu Tanda Penduduk Gusti Syaifuddin, SH.; ----------------------------------------------------

2.

Bukti P - 2.

:

Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. GUSHER TARAKAN” oleh Notaris Linda Ibrahim, SH., Nomor : 58, tanggal 8 Juni 2000; --------------------------------

3.

Bukti P - 3.

:

Foto copy Akta Risalah Rapat “PT. GUSHER TARAKAN” oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn., Nomor : 06 tanggal 17 November 2015; --------------------------------------


4.

Bukti P – 4

:

Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik

Indonesia

Nomor

AHU-

0107222.AH.01.10.TAHUN 2015, tanggal 10 Desember 2015, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gusher Tarakan; ----------------------5.

Bukti P – 5

:

Foto Copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor

AHU-

0107222.AH.01.10.TAHUN 2015, tanggal 10 Desember 2015, tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan; -----------------------6.

Bukti P – 6

:

Foto copy Akta Risalah Rapat “PT. GUSHER TARAKAN” oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn., Nomor : 12 tanggal 14 Maret 2016; --------------------------------------------

7.

Bukti P – 7

:

Foto Copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0031686, tanggal 15 Maret 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gusher Tarakan yang ditujukan Kepada Notaris Yenni Agustinah, SH., M.Kn.; ---

8.

Bukti P – 8

:

Foto copy Bundel Tanda Terima Berkas (SIUP dan TDP Simultan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.; -----------------------------

9.

Bukti P – 9

:

Foto copy Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Gangguan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.; -----------------------------

10.

Bukti P – 10 :

Foto copy Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Pemasangan Reklame) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.; ----------------------------11.

Bukti P – 11 :

Foto copy Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Prinsip / Perubahan)

yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.; -------------------12.

Bukti P - 12

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan

Kembali,

Perkara

Nomor:

13/Pdt.G/2011/PN.Trk, tertanggal 3 Mei 2016; ---------------13.

Bukti P - 13

:

Foto copy sesuai dengan Print Out Profil PT. Gusher Tarakan, waktu unduh tanggal 20 Nopember 2015; -----------

14.

Bukti P - 14

:

Foto copy sesuai dengan Print Out Profil PT. Gusher Tarakan, waktu unduh tanggal 15 Maret 2016; ----------------

15.

Bukti P - 15 :

Foto copy sesuai foto copy Surat PT. Bank Negara Indonesia Nomor: HUK/2/0250/R, tertanggal 02 April 2013 yang ditujukan kepada Hendrik Hakim; -------------------------

16.

Bukti P - 16

:

Foto copy sesuai foto copy Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan

Nomor:

SPHP-

00051/WPJ.14/KP.0405/RIKSIS/2015 tanggal 18 Juni 2015, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; --------------------17.

Bukti P - 17

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 001/SH/GT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani, perihal Tanggapan Atas Undangan RUPSLB PT. Gusher Tarakan; ----------------------

18.

Bukti P - 18

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 201/HH/GT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani, perihal Tanggapan Atas Undangan RUPSLB PT. Gusher Tarakan; ----------------------


19.

Bukti P - 19

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 202/HH/GT/IX/2015 tanggal 4 September 2015, ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani, perihal Tanggapan Atas Undangan RUPSLB PT. Gusher Tarakan; ----------------------

20.

Bukti P - 20

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 004/SH/GT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani, perihal Tanggapan Terhadap Surat

Saudara

tanggal

15

September

2015

N0.

36/Dir/GT/9/2015; ------------------------------------------------21.

Bukti P - 21

:

Foto copy sesuai foto copy Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 204/HH/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani, perihal Tanggapan Terhadap Surat

Saudara

tanggal

15

September

2015

N0.

35/Dir/GT/9/2015;-------------------------------------------------22.

Bukti P - 22

:

Foto copy sesuai dengan Pint Out Putusan PK, Nomor: 762 PK/Pdt/2011; --------------------------------------------------------

23.

Bukti P - 23

:

Foto copy sesuai dengan Print Out Putusan Nomor: 81/G/2015/PTUN-JKT; --------------------------------------------

24.

Bukti P - 24

:

Foto copy sesuai Pint Out dari Direktori Putusan, Putusan Nomor: 213/G/2014/PTUN-JKT (tidak ada putusannya); ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya maupun copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.5 sebagai berikut :-----------------------------------------1.

Bukti T – 1

:

Foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan PT. Gusher Tarakan, tanggal 4 Mei 2016; ------------------------------------

2.

Bukti T – 2

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Steven Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan Nomor : 005/SHHalaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

GT/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, Perihal Status hukum terakhir dari PT. Gusher Tarakan berdasarkan putusan terakhir PK nomor 215 PK/PDT/2014 yang telah Inkcrah van gewijsde dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, ditujukan kepada Kepala BPMP2T Tarakan; -----------------3.

Bukti T – 3

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Steven Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan Nomor : 010/SHGT/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, Perihal Keberatan atas rencana pembuatan surat-surat dan atau penerbitan ijin atas PT. Gusher Tarakan yang dilakukan oleh Pihak Gusty Syaifuddin cs selain pengurus yang sah PT. Gusher Tarakan sesuai dengan Putusan Pengadilan PK-MA nomor 215 PK/Pdt/2014 tertanggal 28 Agustus 2015, ditujukan kepada Kepala BPMP2T Kota Tarakan; ---------------------------------

4.

Bukti T – 4

:

Foto copy sesuai dengan Salinan Asli Putusan Peninjauan Kembali Nomor 215 PK/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015;

5.

Bukti T – 5

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Steven Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan Nomor : 005/SH-GT/V/2016,

tanggal

04

Mei

2016,

Perihal

Menyambung surat kami dengan No. 004/SH/GT/V/2016 perihal Tindak lanjut permohonan pembatalan keputusan Nomor AHU-2.AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 dan keputusan Nomor AHU-3.AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 dan Turunannya dan mengembalikannya kembali

kepada

keadaan

semula.

Dan

Permohonan

Pemblokiran dan tindak lanjut Pembatalan surat keputusan AHU dengan No. Akta 03 tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn di Tarakan dan surat keputusan AHU dengan Nomor AHUHalaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

0107222.AH.01.10.Tahun 2015 tertanggal 28 Agustus 2015, ditujukan kepada Bapak Menteri Hukum dan Ham RI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Umum; -----------------------6.

Bukti T – 6

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, Nomor : 503/190/KPPT, tanggal 16 Mei 2016, Perihal Kajian / Telaahan Hukum PT. Gusher Tarakan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tarakan Cq. Kepala Bagian Hukum SEKDA Kota Tarakan; --------------------------------------------

7.

Bukti T – 7

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Nomor : 005/256/HK, tanggal 12 Mei 2016, Perihal

Rapat

Koordinasi,

ditujukan

kepada

Gusti

Syaifuddin, SH. dan Kuasa Hukum; ----------------------------8.

Bukti T – 8

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Nomor : 180/256/HK, tanggal 12 Mei 2016, Perihal Rapat Koordinasi, ditujukan kepada Steven Hakim dan Kuasa Hukum; -------------------------------------------------

9.

Bukti T – 9

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Notulen Rapat,tanggal 17 Mei 2015; ------------------------------------------------------------

10. Bukti T – 10

:

Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Nomor : 180/855/HK, tanggal 13 Mei 2016, Perihal Advice Hukum Status Hukum Kepengurusan PT. Gusher Tarakan, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI; -------------------------------------------------------------

11. Bukti T – 11

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Nomor : 503/898/HK, tanggal 18 Mei 2016, Perihal Advice Hukum Status Hukum Kepengurusan PT.


Gusher Tarakan, ditujukan kepada Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM PTSP Pusat; -------------------------------------12. Bukti T – 12

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, Nomor : 005/213/KPPT, tanggal 30 Mei 2016, Perihal Undangan, ditujukan kepada Kepala Seksi pada KPPT; --------------------

13. Bukti T – 13

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, Nomor : 503/216/KPPT, tanggal 03 Juni 2016, Perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Sdr. Steven Hakim; ---------------------------

14. Bukti T – 14

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Steven Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan Nomor : 013/SHGT/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016, Perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan; --------------------------------------------

15. Bukti T – 15

:

Foto copy sesuai dengan Asli Resume Rapat dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 14 Juni 2016; ------------------------------

16. Bukti T – 16

:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU2.AH.01.01-474, tanggal 06 Juni 2016, Perihal Informasi Tentang Status Transaksi PT. Gusher Tarakan, ditujukan kepada Direksi PT. Gusher Tarakan; ----------------

17. Bukti T – 17

:

Foto copy sesuai dengan Asli Notulen Rapat dan Daftar Hadir, tanggal 6 Juni 2016; ---------------------------------------

18. Bukti T – 18

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Walikota Tarakan, Nomor : 180/1019/HK, tanggal 9 Juni 2016, Perihal Permintaan Pendapat Hukum Perizinan PT. Gusher Tarakan, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan; --------Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

19. Bukti T – 19

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Sdr. Agus Tony selaku Direktur PT. Gusher Tarakan, tanggal 1 Agustus 2016, perihal Penarikan Permohonan Surat Izin, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan; -

20. Bukti T – 20

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, Nomor : 503/268/KPPT,

tanggal

1

Agustus

2016,

Perihal

Pengembalian Berkas, ditujukan kepada Sdr. Agus Tony / Gusti Syaifuddin,. SH.; -------------------------------------------21. Bukti T – 21

:

Foto copy sesuai dengan Asli Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 48/B.6/A.3/2016, Perihal Pendapat Hukum atas Permasalahan PT. Gusher Tarakan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tarakan, tanggal 02 Agustus 2016; ---------------------------------------------------

22. Bukti T – 22

:

Foto copy sesuai dengan Asli Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, tanggal 16 September 2014; ----------

23. Bukti T – 23

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : 503/HK-II/74/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan; --------------------------------

24. Bukti T – 24

:

Foto copy sesuai dengan Asli Standar Pelayanan (SP) Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

(KPPT)

Kota

Tarakan;-------------------------------------------------------------25. Bukti T – 25

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Akta Risalah Rapat PT. GUSHER TARAKAN, oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn., Nomor : 03, Tanggal 14 Desember 2015; ------------Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

26. Bukti T – 26

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GUSHER TARAKAN, oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn., Nomor : 15, Tanggal 26 Agustus 2015; -------------------------

27. Bukti T – 27

:

Foto copy sesuai dengan Foto copy Akta Risalah Rapat PT. GUSHER TARAKAN, oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn., Nomor : 06, Tanggal 09 September 2015; -------------

28. Bukti T - 28. :

Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 10.1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala KPPT Nomor 060/KPPT-VII/05/2009

tentang

Sistem

Monitoring

Perjalanan Dokumen pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tahun 2014; -----------------------------29. Bukti T - 29.

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Advokat-Konsultan Hukum Salahuddin,SH, perihal: Surat Permohonan Perizinan PT. Gusher Tarakan Nomor: 010/SDN/VIII/2016 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Tarakan, tertanggal 2 Agustus 2016; ---------------------------------------

30. Bukti T - 30.

:

Salinan Resmi Putusan No. 742 PK/PDT/2004 antara PT. Gusher Tarakan melawan Gusti Syaifuddin,SH. dk; ----------

31. Bukti T - 31.

:

Salinan Resmi Putusan No. 741 PK/PDT/2009 antara Gusti Syaifuddin, SH. Dk melawan Hendrik Hakim Dk; ----------

32. Bukti T - 32.

:

Foto copy Putusan No. 340 K/Pdt/2013 antara Hendrik Hakim. Dk melawan Gusti Saifuddin,SH Dk; ------------------

33. Bukti T - 33.

:

Foto copy sesuai aslinya Salinan Risalah- Rapat PT. Gusher Tarakan, Akta Nomor: 17 tanggal 06 Oktober 2006, Notaris Darmawin Dahram, SH., Notaris di Tarakan; ------------------

34. Bukti T - 34.

:

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor: W13.-00167 Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

HT. 01.04-TH.2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar

Perseroan

Terbatas,

tertanggal

22

November 2006; ---------------------------------------------------35. Bukti T - 35.

:

Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gusher Tarakan Nomor: 45 tanggal 15 Maret 2012, oleh Notaris Rudy Limantara, SH.,; ------------------------------------------------------------------

36. Bukti T - 36.

:

Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU26545.AHA.01.02

Tahun

2013

Tentang

Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 17 Mei 2013; ----------------------------------------------------------------37. Bukti T - 37.

:

Foto copy sesuai aslinya Berita Koran Radar Tarakan, tanggal 19 April 2016,

oleh Steven Hakim Presiden

Direktur/Direktur Utama; ----------------------------------------38. Bukti T - 38.

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha PT. Gusher Tarakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Tarakan Nomor: 503/493/DTK/SITU/2005 tanggal 17 November 2005; ----------------------------------------------------

39. Bukti T - 39.

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gusher Tarakan Nomor: 17-03/PM/765/XXXIX/5/2011 tanggal 16 Nopember 2011; --------------------------------------

40. Bukti T - 40.

:

Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Gusher Tarakan Nomor: 1709151/727/XXXVII/7/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 19 Agustus 2015; -------------------------------------------------------

41. Bukti T - 41.

:

Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Merek an. Pemilik merek Hendrik Hakim, tertanggal 6 Juni 2006; ------------------------


42. Bukti T – 42

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat PT. Gusher Tarakan Nomor: 28/Dir/GT/7.2015 tanggal 11 Agustus 2015, perihal Undangan menghadiri Rapat RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan, yang ditujukan kepada Bapak Steven Hakim; ---------------------------------------------------------------

43. Bukti T - 43.

:

Foto copy sesuai foto copy Surat PT. Gusher Tarakan No. 001/SH/GT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Tanggapan Atas Undangan RUPSLB PT. Gusher Tarakan, yang ditujukan kepada Deny Mardani; --------------------------

44. Bukti T - 44.

:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. Gusher Tarakan No. 31/Dir/GT/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal: Undangan menghadiri RUPSLB PT. Gusher Tarakan, yang ditujukan kepada Steven Hakim; ---------------------------------

45. Bukti T - 45.

:

Foto copy sesuai foto copy Surat PT. Gusher Tarakan No. 002/SH/GT/IX/2015 tanggal 4 September 2015 perihal: Tanggapan Atas Undangan kedua RUPSLB PT. Gusher Tarakan, yang ditujukan kepada Sdr. Deny Mardani; ---------

46. Bukti T - 46.

:

Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan oleh Steven Hakim melalui Koran Radar Tarakan tanggal 25 Agustus 2015; -----

47. Bukti T - 47.

:

Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan Kedua oleh Steven Hakim melalui Koran Radar Tarakan tanggal 8 September 2015; -----------------------------------------------------------------

48. Bukti T - 48.

:

Foto copy sesuaidengan Aslinya Surat PT. Gusher Tarakan No. 36/DIR/GT/9/2015 tanggal 15 September 2015 perihal: Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT. Gusher Tarakan tanggal 9-9-2015 tentang pemberhentian sementara a.n. Steven Hakim dari posisi sebagai komisaris PT. Gusher Tarakan; -------------------------------------------------------------


49. Bukti T - 49.

:

Foto copy sesuai foto copy Surat PT. Gusher Tarakan No. 004/SH/GT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal: Tanggapan terhadap surat saudara tanggal 15 September 2015 No. 36/Dir/GT/9/2015; -------------------------------------

50. Bukti T - 50.

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Nomor: 12 tanggal 14 Maret 2016, Salinan Risalah-Rapat PT. Gusher Tarakan, Notaris Yenni Agustinah,SH.,M.Kn; --------------------------------------

51. Bukti T - 51.

:

Foto copy sesuai foto copy Print Out dari Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung, nama pihak Hendrik Hakim; ----

52. Bukti T - 52.

:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak PT. Gusher Tarakan tahun 2011,2012,2013 dan 2014; ------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan 3 (tiga ) orang saksi fakta dibawah sumpah an. Dra. ETIK ZAKATIAH, USMAN, SE dan SALAHUDDIN, SH dan 1 (satu) orang saksi fakta tanpa disumpah an. AGUS TONI serta 1 (satu) orang Ahli an. ARBIJOTO,SH.,: -------------------------------------------------1.

Dra. ETTY ZAKATIAH, Tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 15-07-1963, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. AMD RT. 010, RW. 002, Kel. Kampung I SKIP, Tarakan Tengah. Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----------------

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gusher Tarakan di Bagian Keuangan mulai tahun 2000 sampai tahun 2005 selanjutnya keluar dan baru tahun 2011 masuk lagi sampai sekarang; - Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini yaitu perpanjangan ijinyang diajukan PT. Gusher yaitu 1. SIUP dan TDP, 2. Izin Gangguan, 3. Izin Pemasangan Reklame, 4. Izin Prinsip/Perubahan; - Bahwa PT. Gusher Tarakan mengajukan perpanjangan ijin tahun ini kira-kira dua bulan yang lalu; - Bahwa yang mengajukan perpanjangan ijin adalah pak Agus Toni; Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

- Bahwa aktifitas di PT. Gusher seperti biasa dan jumlah karyawan sekitar 30 orang; - Bahwa yang saksi ketahui tahun 2000/2001 ijin yang dimiliki PT. Gusher Tarakan ialah 1. SIUP dan TDP, 2. Izin Gangguan, 3. Izin Pemasangan Reklame, 4. Izin Prinsip/Perubahan; - Bahwa seingat saksi TDP tersebut an. PT. Gusher Tarakan termasuk ijin Prinsip dan ijin Gangguan; - Bahwa nama Pemohonnya tahun 2000/2001 tersebut ialah Deni Mardani jabatannya waktu itu Direktur PT. Gusher Tarakan; - Bahwa TDP,SIUP dan SITU itu ada masa berlakunya; - Bahwa saksi tidak tahu setelah masa berlakunya ijin itu habis, diperpanjang atau tidak; - Bahwa yang menyimpan dokumen ijin itu adalah saksi sendiri; - Bahwa ijin yang dikeluarkan tahun 2000 itu saksi tidak tahu apakah ada aslinya atau tidak; - Bahwa AktePendirian PT. Gusher Tarakan oleh Notaris Linda Ibrahim; - Bahwa susunan pengurus dalam akte tahun 2000 tersebut Hendrik Hakim sebagai Direktur Utama, Deni Mardani sebagai Direktur, Gusti Saefuddin sebagai Preskom dan Steven Hakim sebagai Komisaris; - Setelah ditunjukkan bukti P. 2 saksi mengatakan yang menjadi Direktur Utama adalah Steven Hakim, Deni Mardani sebagai Direktur, Gusti Saefuddin sebagai Preskom dan Steven Hakim sebagai Komisaris; - Bahwa setelah tahun 2000 ada akte Notaris lagi yaitu tahun 2001; - Bahwa saksi lupa setelah tahun 2001 itu Direkturnya Steven Hakim atau Hendrik Hakim; - Bagwa terhadap SK yang baru itu landasan hukumnya adalah dari Menkumham; - Bahwa periode tahun 2001/2005 tidak ada perpanjangan karena saksi tidak pernah menerima untuk menyimpan lagi; - Bahwa PT. Gusher Tarkan bergerak dibidang Developer dan Jasa Konsrtuksi;


- Bahwa waktu saksi keluar tahun 2005 perkerjaan konstruksi tersebut sudah selesai hasilnya berupa komplek pertokoan Ramayana, komplek Gusher Palza dan Green Mall tarakan dan termasuk Hotel yang baru jadi Strukturya saja; - Bahwa selain yang dimintakan perpanjangan tahun 2001 PT. Gusher Tarakan belum mempunyai ijin baru; - Bahwa waktu saksi bekerja tahun 2000/2005 saksi kenal dengan Hendrik Hakim dan Steven Hakim; - Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2005 itu ada perpanjangan ijin an. Hendrik Hakim atau tidak; - Bahwa saksi tidak tahu susunan pengurus tahun 2011, pada waktu saksi masuk sudah dieksekusi dan kembali ke pengurus lama dan saksi tidak tahu susunan pengurus tahun 2006; - Bahwa saksi tidak tahu susunan pengurus sekarang, karena saksi hanya dipanggil pak Gusti Saefuddin untuk bekerja kembali; - Bahwa saksi mengetahui tahun 2011 ada masalah intern atara Gusti Saefuddin dengan Hendrik Hakim; - Bahwa saksi tidak tahu mengapa pembangunan Hotel itu belum dilanjutkan; - Bahwa berkas permohonan ijin yang diurus oleh Pak Usman yaitu SIUP,SITU berupa foto copynya, saksi melihat aslinya tahun 2000; - Bahwa tugas saksi di Bagian Keuangan adalah menerima pembayaran-pembayaran dan tahun 2011 rekeningnya an. Deni Mardani; - Bahwa saksi tidak tahu pengambilalihan tahun 2011, yang saksi tahu adanya pembacaan putusan di kantor yang sekarang; - Bahwa setelah ditunjukkan bukti P.1 saksi mengatakan benar itu kelengkapan berkasberkasnya yang selama ini tersimpan dikantor saksi; - Bahwa komposisi kepengurusan tahun 2000 dengan tahun 2011 sama dan saksi tidak tahu materi setiap ijin hanya filenya ada dibagian keuangan; - Bahwa dalam menjalankan tugasnya saksi berkoordinasi dengan pak Suardi dan mulai setahun yang lalu dengan pak Agus Toni; Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

- Bahwa akhir tahun 2015 baru ada perubahan kepengurusan dan pak Gusti Saefuddin sebagai Direktur utamanya; - Bahwa saksi tidak tahu dalam RUPS itu ada yang keberatan atau tidak; - Bahwa saksi tidak tahu apakah pengurus baru mengurus ijin baru atau tidak, setahu saksi yang terakhir ini saja yaitu perpanjang ijin seperti SIUP, SITU dan TDP; - Bahwa setahu saksi belum ada hasilnya dari permohonan perpanjangan itu dan saksi tahunya dari pak Toni; - Bahwa saksi kenal dengan Hendrik Hakim yaitu Direktur PT. Gusher tetapi sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah ke kantor PT. Gusher lagi; -------------------2. USMAN,

Tempat

tanggal

lahir

Tarakan,

16-08-1964,

Agama

Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. P. Diponegoro, RT. 032, RW. 006, Kel. Sebengkok,

Tarakan

Tengah,

dibawah

sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Notaris Yenni Agustinah;

-

Bahwa awalnya saksi diminta bantuan untuk mengurus perpanjangan ijin PT. Gusher, pada saat itu saksi minta blanko ke KPPT, kemudian persyaratan saksi penuhi dan lengkap saya masukkan. Kemudian setelah saksi ditolak karena perpanjangan ijin dan aslinya tidak ada, dimohon dibuat surat keterangan hilang dari kepolisian, kemudian saya lampirkan kembali dan saya masukkan kembali dan saya ditolak lagi;

-

Bahwa saksi menyatakan setelah itu berfikir selama mengurus ijin tidak pernah diminta surat pernyataan (bapak Gusti Syaifudin), jadi saksi kembalikan berkas ke PT. Gusher, karena saksi tidak pernah mengurus sesulit ini;

-

Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SIUP, TDP, IG, Reklame aslinya tetapi hanya lihat tidak baca saksi fikir ya PT. Gusher ya sudah;

-

Bahwa saksi mengatakan berkas diverifikasi sebelum kita meninggalkan dengan tanda terima berkas itu, dia sesuaikan berkas tersebut, seperti dari persyaratan itu apa saja yang mereka minta, diverifikasi, lengkap baru dikasih tanda terima; Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

-

Bahwa saksi mengatakan seluruh pengurusan ijin harus di KPPT; -----------------------

3. SALAHUDDIN, SH., Tempat tanggal lahir Samarinda, 14-10-1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Alamat Jln. Cendana No.09, RT. 002, RW. 003, Kel.Lingkas Ujung,

Kec.

Tarakan

Timur,

dibawah

sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: --------

Bahwa saksi merupakan pengacara/advokad dari Pemohon (Gusti Syaifuddin);

-

Bahwa saksi diberitahu oleh orang yang mengurus berkas bahwa harus ada keterangan hilang untuk surat-surat yang akan didaftarkan ulang perpanjangannya dan penggantian. Saksi berdasarkan perintah Pak Gusti Syaifuddin menuju ke Polres Kota Tarakan untuk membuat Surat Keterangan Hilang. Yang hilang adalah SITU, SIUP, TDP;

-

Bahwa saksi mengatakan hari itu saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat jam 8 pagi, sebelumnya malamnya saya dihubungi oleh Pak Gusti Syaifuddin untuk menemani beliau, mendampingi beliau untuk menghadiri pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Sekda Kota Tarakan yaitu bapak Hairul. Saya tidak ingat pak, kalau tahunnya 2016. Baru baru ini saja. Permasalahannya kata Pak Gusti, tolong didampingi saya diundang oleh Sekda, untuk membahas perijinan yang saya perintahkan untuk didaftar ditolak oleh kantor KPPT Kota Tarakan;

-

Bahwa pada pertemuan pagi hari itu, yang hadir saya sendiri, Pak Tonin, kedua orang ini pak, Pak Gusti, Pak Sekda, Pak Asisten I. Tetapi Pak asisten I dan Pak Sekda masuk tetapi ijin lagi keluar karena akan ada acara diluar. Kemudian ada Kepala Kantor KPPT, Bagian Aset Daerah Pak Hari Wijaya dan Pengacara Hendrik Hakim yang dikuasakan untuk menyerahkan Putusan PK kepada sekda. Itu saja Pak. Setelah itu saling berdebatlah, berargumentasi. Pak Gusti juga mengatakan kepada Pak Sekda mengapa ijin ini ditolak atau tidak diterbitkan padahal sudah menyertakan persyaratan-persyaratannya. Setelah semua berbicara, Kepala KPPT Kota Tarakan Bapak Ariefdah berstatement bahwa ijin tidak bisa dikeluarkan, dipending dulu karena yang memohon ini masih ada konflik intern. Kepala KPPT pernah Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

menyuarakan kalau ini saya tandatangani maka saya yang akan masuk penjara. Setelah berbicara banyak banyak, closing statement daripada Sekda, menyatakan kalau begini permasalahannya, Tarakan tidak akan maju-maju. Sedangkan ijin itu diperlukan oleh Pemohon untuk mengajukan GTM (Grand Tarakan Mall) yang masuk dalam on the spot sebagai mall tersepi didunia; -

Bahwa saksi pada tahun 2013 pernah menggugat di Pengadilan Negeri Tarakan, nomor perkara 13. Di Pengadilan Negeri Tarakan di menangkan perkara itu, intinya karena sah kepemimpinan yang dipimpin oleh Gusti Syaifuddin, Denny Mardani 50% sahamnya dengan Hendrik Hakim. Jadi Hendrik Hakim dengan anaknya 50% saham, Gusti Syaifuddin dengan anaknya Denny Mardani 50% saham. Menyatakan bahwa hutang yang dilakukan oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim merupakan hutang pribadi bukan hutang PT. Gusher, dan ini dikuatkan sampai dengan Mahkamah Agung. sampai kasasi dikuatkan. Akan tetapi, Hendrik Hakim dan Steven Hakim melakukan Peninjauan Kembali dan Putusan PK itu saya sebagai Lawyer agak bingung membaca putusan itu. Siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, sepertinya putusan ini mengambang. Putusan itu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, dan menghukum termohon untuk membayar atau terbalik saya lupa pak, bisa dilihat langsung. Soalnya terlalu banyak perkara PT. Gusher ini pak. Itu saja pak yang diruang Sekda. Setelah itu sehari kemudian hearing di Gedung DPRD komisi berapa gitu yang diketuai Bapak Abduramsyah. Sehari setelah pertemuan di ruang Sekda sekitar jam 2 siang, sekitar 2/3 dari anggota DPRD yang hadir disitu meminta keterangan kepada Pak Gusti, saya sebagai kuasa hukumnya, kepada pak Tonin juga, para anggota DPRD itu dipimpin oleh Ketua Sidang yang saya lupa namanya. Jadi pada intinya hearing itu, anggota DPRD ini menyayangkan atas terjadinya terhadap Grand Tarakan Mall ini. Soalnya Grand Tarakan Mall merupakan aset Kota tarakan.Satu satunya mall di Tarakan yang sekarang menjadi sepi. Itulah dengan jawaban-jawaban Pak Gusti saya ingin memajukan mall itu, saya sudah memanggil investor dari Sahid Group, dari Cineplex XXI, dari Matahari, dari Hypermart, sudah ada timnya masuk. Tetapi dari XXI, Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Matahari dan Hypermart itu menanyakan ijin dari GTM itu, makanya pak Gusti memperpanjang ijin itu karena ijin itu sudah mati pak. Jadi dijawab pak Gusti bagaimana saya mau memajukan mall itu, mau mengangkat derajatnya mall itu kalo pihak KPPT Tarakan menolak perpanjangan dan tidak mendukung, Pak Gusti juga menyatakan seandainya saya juga membayar pajak dari mall itu yang sudah tertunggak sekitar 6 Milyar adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam hearing itu semua anggota DPRD setuju dengan Pak Gusti; -

Bahwa saksi mengatakan pak Sekda mengeluarkan closing statement peserta rapat masih ada, belum bubar, masih berjalan. Dia mengatakan kalau begitu untuk memajukan Tarakan, menghidupkan mall kembali, supaya investor masuk, kita terbitkan saja perijinan itu dengan catatan apabila ada kesalahan dikemudian hari bisa dicabut dan jika pihak Pak Gusti berkeberatan bisa melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai SK pencabutan yang akan kami lakukan;

-

Bahwa saksi ikut hadir dalam RUPS PT. Gusher Tarakan, mewakili Denny Mardani yang tidak bisa hadir karena sakit. Pada saat itu tanpa kehadiran Hendrik Hakim dan Steven Hakim, rapat tetap dilanjutkan oleh Notaris Yenni Agustinah. Rapat pertama tidak hadir, memanggil kembali. Rapat kedua tidak hadir, ada surat balasan daripada Hendrik Hakim yang tidak mengakui adanya RUPS. Rapat ketiga, karena pada rapat kedua itu memberikan waktu kepada Hendrik Hakim dan Steven Hakim untuk melaporkan keuangan perusahaan dan karena pada rapat ketiga itu laporan keuangan tidak ada disetorkan dan tidak hadir maka memberhentikan saudara Hendrik Hakim dan Steven Hakim; ------------------------------------------------------------------------------

4. AGUS TONI,

Tempat tanggal lahir Tarakan, 16-08-1964, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta,

Alamat Jln. AMD RT. 010, RW. 002, Kel. Kampung I SKIP, Tarakan Tengah, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------

Bahwa saksi mengajukan permohonan pada tanggal 4 Mei 2016 dan waktu itu yang menerima ibu Novi dan terdapat kekurangan berkas pak. Kekurangan fotocopy KTP Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

pada waktu pagi hari, kemudian itu ada dilingkari-lingkari. Kemudian pada siang hari setelah kami lengkapi kami bawa lagi ke KPPT kemudian diterima dan diberi tanda terima sesuai dengan yang ada waktu itu yang menerima namanya Ibu Nufi, kemudian disitu diberi keterangan tanggal 4 bulan 5. Berkas sudah diterima trus tanggal 9 bulan 5 direncanakan ada kunjungan dan direncanakan tanggal 24 mei atau 21 hari berkas selesai. Tapi pada kenyataannya waktu tanggal 9 yang direncanakan ada kunjungan kami tunggu-tunggu sampai sore hari tidak ada tanpa ada keterangan apapun. Setelah itu pada keesokan harinya saya baru ke KPPT menanyakan lagi kenapa kemarin tidak ada yang datang berkunjung tanpa keterangan, saya tunggu 1 hari. Kemudian KPPT menyatakan bahwa ini berkas sudah lengkap tapi ada surat dari pihak lain yang menyatakan keberatan selanjutnya kami menunggu proses. Beberapa hari kemudian kami mendapat surat yang ditujukan kepada Bapak Gusti Syaifuddin yang berisi mengundang dari pada pihak yang keberatan dimana salah satu point berisi apabila dalam waktu 4 hari kerja yang bersangkutan tidak datang intinya akan diterbitkan, tapi kami tidak pernah diinfokan apa datang atau tidak, tapi setelah 4 hari ada pemberitahuan bahwa pihak yang keberatan tidak bisa datang karena ada kepentingan lain tapi surat tidak pernah kami lihat. Hari ke hari sebagai yang mengantar Bundel tersebut saya selalu ditanya oleh pemohon perkembangan; -5. ARBIJOTO, SH., Tempat tanggal lahir Semarang, 29-11-1939, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan

Alamat Jln. Kehakiman V/49, Komplek Kehakiman Tanah Tinggi, Tangerang. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------

Bahwa ahli merupakan mantan hakim agung dan lulusan S3;

-

Bahwa ahli merupakan salah satu pemikir terbentuknya UU Nomor 5 Tahun 1986 dan salah satu asisten saya pada saat itu adalah Paulus Lotulung yang menjadi Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara;

-

Bahwa ahli mengatakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya mengenai perbuatan administrasi dan itupun dilakukan dengan penetapan tertulis Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

sedangkan lanjutan daripada itu mengenai tindakannya itulah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -

Bahwa dulu maksudnya ahli dalam pengertian pembuat undang-undang hanya mengenai penetapan tertulis saja kemudian pada akibatnya para pencari keadilan tidak mencapai kepuasan lalu latar belakangnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

-

Bahwa ahli Seperti yang dikatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau dalam waktu 10 hari dia tidak menjalankan kewajibannya untuk mengeluarkan penetapan maka mengarah pada beschikingnya itu;

-

Bahwa ahli sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan tidak diterbitkannya ijin atau permohonan atau perpanjangan atau perubahan yang sudah ditentukan badan pemerintahan setelah lewat waktu tidak dikeluarkan boleh kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hak dari pencari keadilan untuk menjalankan yang selanjutnya;

-

Bahwa ahli mengatakan Jadi kalau Pejabat Negara yang tidak tahu kalau sudah lewat waktu bisa diajukan permohonan, Badan Penyelenggara tersebut sengaja atau memang ada konflik lalai atau tidak tau dapat dikenakan sanksi hukum melalui Pasal 133 KUH Perdata, kalau dia tau, dia ada maksud, dan ada kepentingan pribadi apalagi kepentingan yang mana ada conflict of interest maka bisa masuk Pasal 421 KUH Pidana, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat;

-

Bahwa Jika dengan dikeluarkannya akte itu, lalu kita melihat dalam ketentuan Buku IV KUH Perdata, itu terutama mengenai Pasal 1868 dan Pasal 1870. Pasal 1868 mengenai Akta Otentik yaitu mengenai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik, jadi dengan diterimanya akta itu dari panitera sebagai bukti maka dia mempunyai kekuatan sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara ini lebih banyak keperdataan daripada pidananya;

-

Bahwa menurut ahli kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan kesempatan sebelum ijin diterbitkan kepada semua pihak Itulah yang


dinamakan diskresi, tetapi diskresi itu dibatasi harus tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang undangan; -

Bahwa Menurut pengalaman Ahli, ada kewajiban dari pemerintah untuk menerbitkan perohonan dari pemohon sementara ada yang keberatan Kalau aparat atau Badan Administrasi mempertimbangkan hal yang lain ada yang dilakukan dengan sengaja. Kalau karena tidak tahunya merupakan perbuatan melanggar hukum secara perdata;

-

Bahwa menurut pendapat ahli Karena itu berupa Perseroan Terbatas maka kita lihat Undang-Undang Nomor 41, jadi nanti ada keputusan dari para pemegang saham dan RUPS, kalau tidak puas baru ke Peradilan Umum. Jadi ada suatu adagium yang namanya melawan hukum yang melanggar peraturan, secara Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUH Perdata dan secara Pidana masuk dalam Pasal 421 KUH Pidana;

-

Bahwa menurut ahli Aparat itu tidak perlu menilai kesana dan Keputusan Tertinggi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ditangan RUPS. Presiden Direktur itu ditetapkan oleh RUPS kemudian diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, didaftarkan secara administrasi. Jika sudah terpenuhi berarti ya sudah itu yang dipakai sebagai dasar yang lainnya harus dikesampingkan; -----------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Termohon mengajukan

6 (enam) orang saksi fakta an. NOVI INVANI,SE, YALESWATI, MARIYATI,SE, R. SUDARSONO,SH., MANSYUR, SH.,MH., dan STEVEN HAKIM; ---------------------1.

NOVI INVANI, SE., Tempat tanggal lahir Batang, 19-11-1976, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

PNS,

Alamat Jln. P. Diponegoro, RT. 013/000, Kel. Sebengkok, Kecamatan

Tarakan

Tengah,

menerangkan

dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:----------------

Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bagian Front Office;

-

Bahwa saksi menerima tanda terima yang dibawa oleh pak Salahuddin;

-

Bahwa kelengkapan yang saksi paraf dan setempel itu belum lengkap dan yang dilingkari itu yang kurang dan tidak ada berkasnya, tanda terima lengkap itu Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

diberikan karena pemohon menyanggupi akan melengkapi sampai tanggal 24 bulan 5 tetapi sampai saat itu tidak dilengkapi; -

Bahwa saksi menangani berkas yang diajukan Gusti Saefuddin itu belum Lengkap;

-

Bahwa saksi mengatakan sesuai SOP berkas belum ke atasan bagian verifikasi, belum diserahkan karena belum melewati bagian saksi;

-

Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan berkas bapak salahuddin dan Agus Toni;

-

Bahwa saksi mengatakan Pemohon itu mengajukan permohonan Dua kali, yang pertama yang saksi berikan tanda terima dan yang kedua tidak diberikan tanda terima karena tidak melengkapi berkas, menerima permohonan itu pada tanggal 4 Mei 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------

2.

YALESWATI,

Tempat

tanggal

Balikpapan,

30-08-1967,

Agama

Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat: Jln. Adityawarman RT. 003/000, Kel. Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------

Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Kasi Perijinan/ verifikasi;

-

Bahwa saksi mengatakan ada permohonan dari bapak gusti, dan berkas ini belum diverifikasi karena belum sampai ke bagian saksi, belum melewati Fron Office;

-

Bahwa saksi mengatakan berkas dinyatakan lengkap di bagian saksi, dan apabila sudah lengkap baru saksi paraf;

-

Bahwa saksi mengatakan permohonan PT. Gusher belum saksi Verifikasi karena belum lengkap; -----------------------------------------------------------------------------------

3.

MARIYATI, SE., Tempat tanggal lahir Bulungan, 15-06-1968, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

PNS, Alamat

Kampung I SKIP RT. 007, RW. 002, Kel. Kampung I


SKIP, Kec. Tarakan Tengah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:----------------

Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Kasi Penanaman Modal;

-

Bahwa saksi memiliki tupoksi tidak masuk kewenangan saksi tahu karena semua Kepala Seksi mendapatkan Disposisi;

-

Bahwa saksi mengatakan bukti T.2 keberatan karena ada putusan PK, T.3. Keberatan jika ijin dikeluarkan;

-

Bahwa saksi mengatakan ijin PT. Gusher belum keluar sedangkan Ijin Prinsip PT. gusher sudah sampai meja saksi cuma akte Notaris, dan yang dari Menkumham sudah;

-

Bahwa saksi mengatakan Setelah itu dibawa Dilaporkan ke pimpinan dan dilaporkan ada permohonan PT. Gusher masuk dan berkas dipelajari; Sampai hari ini permohonan yang menyertakan akte Notaris, dan yang dari Menkum belum diproses karena harus dipelajari dan saksi minta permohonan advis dulu (bukti T.6);

-

Bahwa saksi dalam pertemuan itu pihak pak gusti sendiri, pak gusti mengatakan supaya permohonan dikabulkan, sedangkan kuasa Hendrik hanya memperlihatkan putusan PK, dan sekda belum mengambil keputusan dan akan menyurati BKPM dan Menkumham dulu, BKPM tidak ingat apa bicara atau tidak;

-

Bahwa saksi Pernah melihat surat keberatan dari Steven Pernah tanggal 4 dan 18 Mei 2016 saksi melihatnya karena pemohon ijin juga juga mengajukan perijinan yaitu yang terkait dengan bagian penanaman modal yaitu mengajukan ijin prinsip/ perubahan bukan perpanjangan;

-

Bahwa saksi ikut rapat diruangan sekda mei tahun 2016 yang hadir pihak steven, salahudin dan Agus Toni, saksi hadir sebagai KPPT;

-

Bahwa Sepengetahuan saksi kesimpulan sudah sesuai ditindak lanjuti buktinya T.11 ini hasil rapat dibuat langsung setelah rapat; ------------------------------------------------

4.

R. SUDARSONO, SH., Tempat tanggal lahir Jakarta, 12-12-1960, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Narogong Jaya 2 D 54 No. 15, RT. 006, RW. 009, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:----------------

Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Ijin dan Bantuan Hukum, sejak tahun 2011;

-

Bahwa Tupoksi saksi yaitu memberikan pelayanan dan memberikan diskusi kepada investor baik pusat dan daerah dan memberikan bantuan hukum kepada investor yang mengalami masalah hukum, termasuk tupoksi saksi ketika prosesinvestasi oleh swasta jika diminta seperti ada masalah pemegang saham, diberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan sebagai mediator, baik kepada swasta dengan swasta maupun dengan pemerintah;

-

Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah menangani di Sengketa Tarakan, sedang PT. Gusher ini adalah PMDN sehinga bukan kewenangan BKPM tapi pernah diminta pendapat hukum karena jika ada masalah BKPMD selalu koordinasi dengan BKPM;

-

Bahwa saksi memberikan pendapat hukum terhadap PT. Gusher yaitu adanya sengketa kedua belah pihak, satu pihak pak gusti mempunyai putusan tetap Kasasi pihak lainnya mempunyai putusan PK, sehingga KPPT berkoordinasi minta pendapat hukum BKPM;

-

Bahwa intinya isi surat yang saksi berikan itu sarannya kita menganut azas ketidak berpihakan UU 30/2014 pasal 10 ayat 1 butir c nanti jika berpihak kepada pak gusti nati yang satu akan menuntut kembali makanya makanya ditunda dulu jangan diproses dulu sampai pengadilan ini selesai;

-

Bahwa saksi mengatakan Jika ada keberatan atas permohonan perijinan Jika ada dua pemegang saham kles yang pertama dilakukan adalah mediasi didamaikan apa ada solusinya jika masih bersikeras larinya ke Pengadilan dan kami tidak bisa intervensi dan ijin dikeluarkan jika sudah clear;

-

Bahwa saksi mengatakan dokumen yang pernah diberikan pemohon kepada saksi yaitu Akte pendirian, surat dari sekda dan putusan Kasasi dan PK; Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

-

Bahwa saksi mengatakan dokumen yang saksi pakai dasar untuk memberikan advis yaitu Putusan Kasasi dan PK; Pendapat BKPM terhadap kasus seperti ini BKPM tidak akan memproses;

-

Bahwa saksi menceritakan pada tanggal 18 Mei 2016 saksi dapat surat dari sekda mengenahi permasalahan PT. Guser sudah ada putusan Kasasi dan dari pihak Steven ada putusan PK yang membatalkan putusan kasasi tersebut, dari situ kami keberatan ini harus dilakukan tindakan lanjutan, kami membuat pendapat hukum kalau perusahaan ini bermasalah dan KPPT mengeluarkan putusan akan menimbulkan ketidak pastian hukum ini dikeluarkan karena azas ketidak berpihakan kepada si a maupun si b, sehingga KPPN menunda pemrosesan ijin tersebut, berdasarkan hal yang disampaikan tadi saksi mengeluarkan surat agustus 2016 memberikan saran kepada KPPT untuk menunda dulu sampai proses hokum ini selesai; -------------------

5.

MANSYUR, SH.,MH., Tempat tanggal lahir Balikpapan, 11-09-1961, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Dosen

Alamat Jln. Aki Balak RT. 60, Karanganyar Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------

Bahwa Saksi bekerja sebagai pengacara dan sebagai Dosen Universitas Borneo;

-

Bahwa Saksi mengikuti Rapat Kehadiran saksi disana berdasarkan adanya undangan kepada Hendrik Hakim melalui fax, kebetulan dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan ini dipercaya sebagai kuasa, yang saksi tangani tentang gugatan terhadap keputusan rapat pemegang saham berikut terhadap penetapan pengadilan tentang corum rapat umum pemegang saham itu setelah RUPS dan dikeluarkan aktena dan dari pihak Gusti mengajukan gugatan perdata dan di Pengadilan Negeri, berkaitan dengan penetapan corum yang diterbitkan oleh Pengadilan dengan akte Nomor: 11/PDT/P/2006/PN.TRK tanggal 27 September 2006 artinya kepengurus terjadi perubahan, kepengurusan saat itu Presdirnya adalah Steven Hakim Direkturnya Yusuf Sawirin komisarisnya Hendrik Hakim dan Gusti saefuddin dan deni Mardani sebagai pemegang saham dan terjadi perubahan Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

mengenai jumlah saham hal inilah yang digugat pak gusti dan Deni Mardani di Pengadilan tingkat pertama gugatan dikabulkan dan titingkat banding gugatan ditolak dan yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi sehingga putusan itu inkrah, selanjutnya Gusti Saefuddin mengajukan PK dengan register No. 741 PK/PDT/2009 dan putusannya tanggal 25 Januari 2011, disamping itu gusti juga mengajukan Kasasi terhadap penetapan Pengadilan No. 11 yang menyangkut corum tadi dan dikabulkan kemudian PK dan dimenangkan oleh pak Hendrik Hakim PKnya no. 472 tanggal 25 Januari 2011, atas putusan tersebut pak Gusti mengajukan gugatan lagi yang pada pokoknya minta penetapan itu tidak sah dan batal demi hokum, gugatannya tahun 2013 di PN dikabulkan, di PT dikabulkan, di Kasasi dikabulkan juga selanjutnya pihak saksi mengajukan PK, jadi putusan kasasi No. 340 itlah yang dijadikan dasar mereka untuk mengajukan ijin SITU, SIUP dan TDP ke KPPT tapi waktu itu saksi belum memperlihatkan putusan PK No. 215, Saat saksi hadir dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan berkaitan dengan putusan Kasasi yang dijadikan dasar Pemohon saksi katakana sudah ada putusan yang membatalkan putusan Kasasi tersebut; -

Bahwa saksi mengetahui setelah adanya putusan Kasasi tahun 2015 itu ada RUPS, Berkaitan dengan RUPS yang dilakukan oleh Gusti dan deni kita tahunya adanya RUPS itu setelah tanya ke Menkumhan tetapi Hendrik dan Steven tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan RUPS itu, memang ada undangan yang disampaikan oleh Deni, informasinya steven menjawab sebenarnya yang mempunyai kewenangan mengadakan RUPS ini adalah dia, selanjutnya saksi diminta oleh seven menecek, setelah dapat No. aktenya membuat surat meminta supaya akte itu diberikan kepada steven atau Hendrik hakim setelah suratnya masuk saksi dikuasakan untuk mempertanyakan dan oleh ibu Yeni mengatakan sementara ini belum bisa menyerahkan karena pak gusti menyampaikan keberatan keculai pak gusti ijinkan baru akan diberikan ke pak Steven, kemudian saksi koordinasi dengan dewan Notaris, katanya tidak demikian dan bila ada yang minta bisa diberikan, selanjutnya Steven kirim surat ke Notaris dengan ancaman jika tidak diberikan akan melapor ke dewan Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

pengawas, setelah surat itu masuk beberapa hari kemudian dipanggil notaris dan diberikan salinan akte itu sehingga baru tahu susunan pengurus dan RUPS yang dilakukan oleh pak Gusti, RUPS yang dilakukan bulan Maret itu mereka sudah tahu adanya putusan PK yang membatalkan putusan Kasasi dari pemberitahuan putusan PK tanggal 17 februari 2016; - Bahwa Kehadiran saksi diruang rapat sekda ada yang mempertanyakan surat kuasany tapi saksi menyampaikan diforum, dan ada yang menyuruh saksi meninggalkan; - Bahwa saksi mengatakan sekda Menyuruh tetap didalam dan saksi menyampaikan beberapa hal yang terkait putusan; - Bahwa saksi Setelah rapat itu langsung pulang bersalam- salaman Saksi tidak mengikuti sampai selesai saksi hanya bertugas menyampaikan salinan putusan PK, saksi tidak mengikuti pembuatan kesimpulan itu saksi hanya tahu poin 1 & 2 gitu; - Bahwa saksi mengetahui PT. Gusher Tarakan sejak adanya sengketa yang dipercayakan kepada saksi berkaitan dengan gugatan perkara no. 7 tahun 2007; - Bahwa saksi mengetahui akte-akte PT. Gusher waktu diajukan dalam pembuktian tahun 2007; - Bahawa Setahu saksi pak Steven pernah menjadi Presdir dan selanjutnya digantikan oleh Hendrik Hakim; - Bahwa saksi melihat TDP, SIUP dan dokumen-dokumen lain yang menjadi dasar pemohon diajukan pemohon yang dipimpin oleh Hendrik Hakim, Kalau saksi pernah mengajukan SITU, SIUP dibawah tahun 2006 tapi saksi tidak ingat apa an. Steven atau Hendrik Hakim; - Bahwa Saksi mengetahui kedudukan PT. Gusher itu dari namanya berkedudukan di Tarakan tapi seingat saksi pernah diadakan rapat untuk merubah tempat kedudukan di Balikpapan; - Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu SK badan hukum PT. Gusher yang pernah dikeluarkan tahun 2006/2013 itu sudah dibatalkan oleh SK badan hokum SK Kumhan N0. 2345; ------------------------------------------------------------------------------------------


6.

STEVEN HAKIM Tempat tanggal lahir Jakarta, 18-02-1979, Agama Kristen, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta,

Alamat Jln. TRS Bandengan Utara I/22 RT. 005, RW. 016, Kel.

Pejagalan,

Kec.

Penjaringan,

Jakarta

Utara,

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------

Bahwa Saksi menceritakan kronologis Fakta pertama Semua bukti mengenai ijin-ijin itu dari saksi dan disimpan ditempat saksi dan saksi juga Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan sehingga gugatan ini salah alamat; Fakta kedua sejak tahun 2006 saksi sebagai Presdir dan Direkturnya Indra Salim, hal tersebut digugat oleh gusti saefuddin sehingga dalam gugatan tersebut mengenai RUPS dan penetapan atas RUPS tersebut dalam gugatan tersebut telah dimenangkan oleh pihak saksi, dan Kasasi yang dimenangkan oleh pihak pak Gusti di PK juga dan dimenangkan oleh pihak saksi juga dalam perjalanan pak gusti mengajukan gugatan baru No. 13 dan endingnya menguatkan kembali no. 741 dan 742 artinya akte no. 45 yang mana saksi sebagai Presdirnya berlaku kembali; Fakta berikutnya pak gusti memenangkan kasasi no. 340 lalu pak gusti mengundang saksi melakukan RUPS dan undangan tersebut ditolak saksi karna cacat hukum;

-

Bahwa saksi mengumumkan di Koran pada tanggal 19 April 2016, pernah mengumumkan di Koran karana ini setelah terjadi RUPS, dalam RUPS tersebut saksi membacanya dan notaris menulis berdasarkan putusan Kasasi, RUPS desember 2015 berdasarkan putusan kasasi No. 340 dan RUPS tersebut sedangkan putusan 2145 bulan agutus telah keluar dan telah diumumkan di webset setelah tahu RUPS bulan Maret saksi membatahnya dan hal tersebut adalah tidak sah, setelah itu bulan Mei saksi mendengar pihak pak gusti mengajukan ijin di KPPT dan saksi mengirim surat ke KPPT mengingatkan kembali bahwa yang berhak mengajukan ijin adalah saksi (T.2, T.3);


-

Bahwa saksi keberatan terkait kepengurusan tersebut seharusnya dengan adanya putusan PK, sehingga yang berhak mengajukan ijin adalah kepengurusan lama dan kembali ke pengurusan tahun 2006;

-

Bahwa saksi pernah mengirimkan surat ke Dirjen AHU isi suratnya, keberatan dan minta Pemblokiran dalam pencatatan di KUMHAM dan jawabannya adalah pada T.16 mereka telah menon aktifkan karena masalah internal;

-

Bahwa saksi mengatakan SIUP, SITU dan TDP itu sekarang masih ada aslinya an. Hendrik Hakim;

-

Bahwa saksi mengatakan Ijin-ijin yang

masa berlakunya sudah habis tidak

perpanjang tetapi rencananya diperpanjang; -

Bahwa saksi mengatakan setelah putusan PK ada upaya, Setelah tahun 2011 aktifitas di Tarakan diambil alih oleh kubu pak gusti dan kubu saksi diusir keluar dan saksi sudah laporkan kepolisisian tentang pengrusakan dan sudah P.21 secara hukum saksi masih menguasai tapi sekarang masih dikuasai pak gusti;

-

Bahwa saksi pada tahun 2000/2006 jadi Presdir, tapi di Australia, lalu yang tanda tangan akte saksi sendiri pulang balik Jakarta;

-

Bahwa saksi tahu ada hutang di BNI tahun 2004 dan macet /tidak bayar; Sampai tahun 2007 lupa berapa utangnya itu utang PT. Gusher Putusan pengadilan mengatakan itu utang pribadi Hendrik hakim;

-

Bahwa saksi mengatakan PT. Gusher pernah bayar PBB tapi masih ada tunggakan dan tunggkannya sampai hari ini kurang jelas;

-

Bahwa saksi mengatakan PT. Gusher berkedudukan di Balikpapan;

-

Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dan sudah inkrah dan saksi kalah;

-

Bahwa saksi masih menjadi Direktur ramayanya dan masih membayar pajaknya, Grand Tarakan Mall menguasai secara de jure ya secara fisik tidak, dan dulu rekeningnya an. Deni Mardani; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulannya

masing-masing tertanggal 27 September 2016; -------------------------------------------------Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; ----------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud, tujuan dan alasan Permohonan Pemohon, sanggahan Termohon, serta surat-surat bukti, keterangan saksi maupun kesimpulan para pihak, tidak lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah dimuat dalam duduknya Permohonan tersebut diatas; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa obyek Permohonan dalam Permohonan ini adalah ” Pengujian Penerimaan terhadap Permohonan Pemohon kepada Termohon berupa perpanjangan perizinan berikut ini”: -------------------------------------------------------------1. SIUP dan TDP Simultan (perubahan); 2. Izin Gangguan; 3. Izin Pemasangan Reklame (perpanjangan); 4. Izin Prinsip/ Perubahan (perubahan); ---------------------------------------------------------Menimbang, terhadap tehnis istilah penyebutan pokok Permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah menerangkan bahwa penerbitan SIUP dan TDP adalah bagian tak terpisahkan dari Izin Gangguan, Izin Pemasangan Reklame dan Izin Prinsip sehingga dalam pengujian Permohonan a quo Majelis Hakim dalam menguji hal yang terkait dengan Izin Gangguan, Izin Pemasangan Reklame dan Izin Prinsip menjadi tak terpisahkan dari pengujian pokok Pemohon tentang penerbitan SIUP dan TDP; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah, Prosedur dan/atau Substansi penerbitan Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal Permohonan, Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut: ------------1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Tenggang Waktu pengajuan Permohonan dan; 3. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 yakni tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus Permohonan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa norma sebagai berikut: -------------------------------Menimbang, berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: ---------(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; ---------------


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah substansi Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo termasuk jenis Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya?; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kerangka hukum Pasal 53 ayat 1,2,3 dan 4 tentang Permohonan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: Bahwa salah satu syarat sahnya sebuah keputusan apabila ditetapkan dan diputuskan oleh Pejabat yang berwenang. Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menetapkan sebuah keputusan memiliki batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Apabila batas waktu untuk menetapkan sebuah keputusan tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu 10 hari tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan Permohonan; ---------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menguji dan mengadili sebuah Permohonan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Fiktif Positif) berawal dari kondisi ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat 2,3 dan 4); Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3 dan 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa legal issue untuk menguji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji perkara a quo adalah apakah terdapat sebuah ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas waktu kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon untuk menetapkan Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon?; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pokok Permohonan dalam perkara a quo adalah Permohonan perpanjangan perizinan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah SIUP dan TDP Simultan (perubahan) yang meliputi Izin Gangguan, Izin Pemasangan Reklame (perpanjangan) dan Izin Prinsip/ Perubahan (perubahan), dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah ketentuan perundang-undangan tentang penerbitan SIUP dan TDP tidak mengatur batas waktu bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerima atau menolak terhadap Permohonan penerbitan SIUP dan TDP Simultan?; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak adanya ketentuan setelah lewat batas waktu penerbitan (fiktif – positif) maka Permohonan menjadi batal atau Permohonan jika ditarik menjadi batal, maka melalui Permohonan a-quo akan menjadi penyelesaian terhadap ketidak pastian hukum yang diperlakukan oleh Termohon kepada Pemohon guna memperpanjang ke-4 perizinan yang menjadi kewenangan Termohon dan kewajiban hak Pemohon memilikinya sebagai Pengurus Perseroan; ------------------------------------------------------Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Menimbang, untuk menguji hal tersebut, Majelis Hakim mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

777/M-

DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan Perdagangan yakni khususnya pada Pasal 5 yang berbunyi: ---------------------------------------------------------------------------------------(1) Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar; (2) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam dokumen terpisah dengan format SIUP dan format TDP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan mengenai SIUP dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai TDP; (3) Dalam hal Permohonan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan; (4) Perusahaan Perdagangan yang ditolak Permohonannya dapat mengajukan kembali Permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; ------------------Menimbang, bahwa sepanjang pengujian Permohonan a quo, beberapa fakta yang terkait dengan pengujian tentang kewenangan Pengadilan mengadili Permohonan a quo terungkap dalam beberapa bukti sebagai berikut: ------------------------------------------

Bukti P – 8 berupa Bundel Tanda Terima Berkas (SIUP dan TDP Simultan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH;

-

Bukti P – 9 berupa Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Gangguan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.;


-

Bukti P – 10 berupa Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Pemasangan Reklame) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH.;

-

Bukti P – 11 berupa Bundel Tanda Terima Berkas (Izin Prinsip / Perubahan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tertanggal 4 Mei 2016 atas Berkas Permohonan Gusti Syaifuddin, SH;

-

Bukti T-1 berupa tanda Terima Berkas Permohonan PT. Gusher Tarakan, tanggal 4 Mei 2016;

-

Bukti T – 19 berupa Surat Sdr. Agus Tony selaku Direktur PT. Gusher Tarakan, tanggal 1 Agustus 2016, perihal Penarikan Permohonan Surat Izin, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan;

-

Bukti T – 20 berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan, Nomor: 503/268/KPPT, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal Pengembalian Berkas, ditujukan kepada Sdr. Agus Tony / Gusti Syaifuddin,. SH; ----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Majelis Hakim berpendapat: -----------------------------------------------------------------------

Bahwa secara nyata dan faktual bahwa sesungguhnya terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur soal batas waktu (tempus) kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara terhadap adanya sebuah Permohonan;

-

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar. Hal ini menunjukkan adanya ketentuan bersyarat bagi Pemohon SIUP dan TDP yakni data dan dokumen harus lengkap dan benar; Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

-

Bahwa apabila Permohonan ditolak maka Pemohon sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk mengajukan Permohonan SIUP dan TDP sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut; -------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan subtansi dari Pasal 5 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri tersebut menurut Majelis Hakim bahwa legal issu Permohonan a quo tidak masuk dalam kategori sebagaimana pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 yakni “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” mengingat pada faktanya terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 yang mengatur batas waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintah in casu Termohon untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan yakni paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara langkap dan benar; ---------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena terdapat pengaturan ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas permohonan in casu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar maka tahapan proses Permohonan in casu yang melibatkan antara Termohon dan Pemohon harus mengikuti tahapan dan pengaturan Permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tersebut di atas; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon pertama kali mengajukan Permohonan SIUP dan TDP serta izin lainnya pada tanggal 4 Mei 2016 (vide bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11) dan menurut bukti T-1 berkas Permohonan Pemohon tersebut telah diperiksa oleh staf KPPT bagian Front Office atas nama Novi Invani, SE., yang menjadi saksi dalam perkara Permohonan a quo dan berdasarkan T-1 dan keterangan saksi Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

Yaleswati., yang merupakan Kasi Perijinan bahwa tanggal 04 Mei 2016 tersebut disampaikan bahwa berkas Permohonan Pemohon belum lengkap disertai dengan beberapa catatan; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan bukti T-19 Pemohon mengajukan Permohonan penarikan berkas Permohonan yang telah diajukan pada tanggal 04 Mei 2016 dan atas Permohonan penarikan berkas tersebut, Termohon mengembalikan berkas Permohonan Pemohon (vide bukti T-20); ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 777/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan yakni khususnya pada Pasal 5 ayat 4 yakni “Perusahaan Perdagangan yang ditolak Permohonannya dapat mengajukan kembali Permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”, maka Pemohon meskipun dinyatakan persyaratan belum lengkap dan menarik kembali berkasnya lengkap namun masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali Permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; --------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 khususnya dalam Pasal 5 menunjukkan adanya sistem yang lengkap dalam sebuah Permohonan Perizinan SIUP dan TDP yang meliputi hak dan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara, hak dan kewajiban warga sebagai Pemohon serta waktu yang limitatif bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing; ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang menerima, menguji dan mengadili Permohonan a quo karena adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus batas Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

waktu pejabat tata usaha negara in casu Termohon untuk menerima atau menolak Permohonan Pemohon yang apabila dalam proses Permohonan tersebut terdapat persoalan atau sengketa hukum maka Substansi pengujiannya bukan dalam konteks kewenangan pengujian Penerimaan Permohonan (Fiktif Positif) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa secara filosofis, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang hendak dicapai dengan pengaturan pengujian Permohonan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara apabila dalam sebuah penetapan keputusan Permohonan, baik Pejabat Pemerintah dan masyarakat tidak memiliki landasan tentang batasan waktu penetapan keputusan oleh Pejabat berwenang yang diatur dalam ketentuan perundangundangan namun apabila jenis Penetapan keputusan tentang sebuah Permohonan diatur khusus dalam sebuah ketentuan perundang-undangan maka perlindungan hukum dan kepastian hukum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga secara mutatis mutandis Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadilinya; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut karena Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menguji Permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima terhadap hal-hal yang terkait pokok Permohonan Pemohon berupa kewenangan Termohon, Prosedur dan Substansi Permohonan tidak dipertimbangkan lagi; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; ----------Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; ---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ---------------------------------

-

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus Tiga puluh Satu Ribu Rupiah); ----------------------------------------------------------

------ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh kami KUKUH SANTIADI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, SH., dan IRVAN MAWARDI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor : 1/F/FP/2016/PTUN.SMD

WINARJI DIAN KENEDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; --------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTIN ANDRIANI, SH.

KUKUH SANTIADI, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

IRVAN MAWARDI.,SH.,MH. Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.


Rincian Biaya Nomor : 1/P/FP/2016/PTUN.SMD

J

1.

Pendaftaran Gugatan

:

Rp.

30.000,-

2.

ATK

:

Rp.

100.000,-

3.

Panggilan

:

Rp.

40.000,-

4.

Sumpah

:

Rp.

20.000,-

5.

Materai

:

Rp.

6.000,-

6.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

jumlah

Rp. 231. 000,(Dua ratus Tiga puluh Satu Ribu Rupiah)


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents