PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR: 02/G/2016/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AHMAD MAULADIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Dewi Sartika RT. 13,Desa Tengin Baru, Kecamatan

Sepaku,

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Ichsan,SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Ichsan & Partners Jln. Poros MakasarMaros Km. 25, Komp. Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

…………………………………………….PENGGUGAT; MELAWAN BUPATI

PENAJAM

PASER

UTARA,

Berkedudukan

di

Kompleks

Pemerintahan, Jln. Propinsi KM. 09, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara: Dalam hal ini diwakili oleh: 1. SUHARDI,SIP.,MM, sebagai Plh Kepala Bagian Hukum;

Putusan : 02/G/2016/PTUN-SMD, halaman 1 dari 92 halaman

2. PITONO,SH, sebagai Kasubag Bankum & HAM; 3. M. RAMLI NA,SH, sebagai Kasubag Perencanaan Perundang-Undangan; 4. GUNAWAN

NU,SH,

sebagai

Kasubag

Dokumentasi dan Informasi; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2016; 5. ZULIKAR

TANJUNG,SH.,MH,

Jabatan

Kepala

Kejaksaan Negeri Penajam, Alamat Jln. Propinsi Km.09, Penajam,

Kelurahan

Nipah-Nipah,

berdasarkan

surat

Kecamatan

kuasa

Khusus

tertanggal 22 Februari 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai …..TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : 

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Januari 2016;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Januari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/G/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Januari 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;




Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN-PP/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Januari 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 17 Februari 2016 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;



Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;



Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Januari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Register perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Februari 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah peserta calon kepala desa pada Pimilihan Kepala Desa Tengin Baru , Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni sebagai Calon Nomor Urut 3 (tiga), dari tiga calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pimilihan Kepala Desa Tengin Baru, tahun 2015, yang urutannya sebagai berikut : - Calon Nomor 1 (satu) : Abdul Haris Nasution - Calon Nomor 2 (dua) : Sutarto - Calon Nomor 3 (tiga) : Ahmad Mauladin;


Yang selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2015, ketiga Calon Kepala Desa Tengin Baru membuat dan menyatakan MoU Deklarasi Damai yang diketahui pihak Panitia dan Camat serta Aparat Keamanan Setempat; 2. Bahwa atas Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru tahun 2015, oleh Panitia dilaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 15 Desember 2015, yakni pada 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara), yakni pada : - TPS 01 dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 1.036 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilihnya 791 Pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 245 Pemilih, dan jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 782 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah 9 lembar; - TPS 02 dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 1.437 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilih 964 Pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 473 Pemilih, dan jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 931 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah 33 lembar; 3. Bahwa setelah selesai Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru TPS 01 dan TPS 02, maka jumlah perolehan suara setiap calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut. : PEROLEHAN SUARA Nomor NAMA CALON

TPS 01

TPS 02

JUMLAH

286

748

189

218

Urut

1

Abdul Haris Nasution

2

Sutarto

462

29


3

Ahmad Mauladin

291

456

747

4. Bahwa hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 di atas, oleh Panitia telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tengin Baru mengenai calon terpilih Kepala Desa Tengin Baru, yakni Nomor Urut 1 atas nama Abdul Haris Nasution, dan BPD Desa Tengin Baru telah menyampaikan mengenai calon terpilih tersebut kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara/Tergugat pada tanggal 17 Desember 2015; .Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara/Tergugat kemudian menerbitkan : Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, yang mana Surat Keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2016, yang dalam perkara ini Surat Keputusan tersebut selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan; Bahwa terhadap surat yang menjadi obyek gugatan yakni : Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah Penggugat mengetahuinya pada tanggal 22 Januari 2016, sehingga batas tenggang waktunya 90 hari adalah masih memenuhi syarat untuk diajukan sebagai obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang


dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; 5. Bahwa obyek gugatan, yakni : Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) dan karenanya bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum; 6. Bahwa Penggugat mengajukan obyek gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, karena kepentingan hukum Penggugat adalah sangat dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang

Pengesahan

Pengangkatan

Kepala

Desa

Tengin

Baru,

Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, oleh karena ada pelanggaran hukum atau peraturan dalam tahapan penetapan calon terpilih dan dalam tahapan pemungutan suara khususnya di TPS 01 pada Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, sehingga Penggugat dirugikan karena terhalangi untuk terpilih sebagai Kepala Desa Tengin Baru secara sah dan benar menurut hukum; 7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016,

tanggal

21

Januari

2016,

tentang

Pengesahan


Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, adalah telah waktu dalam penerbitannya atau melanggar pasal 14 huruf (c) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, oleh karena berdasarkan pasal 14 huruf (c) dari Peraturan Bupati tersebut diatur bahwa : “Bupati menerbitkan keputusan

mengenai pengesahan dan

pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”, sementara Bapan Permusyawaratan Desa Tengin Baru telah menyampaikan mengenai calon terpilih kepala desa kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara/Tergugat adalah pada tanggal 17 Desember 2015, dengan demikian telah lewat waktu

5 (lima) hari, dan karenanya Surat

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, adalah lewat waktu/melanggar batas waktu dan karenanya gugur atau tidak sah menurut hukum; 8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016,

tanggal

21

Januari

2016,

tentang

Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, adalah tidak didasari oleh hasil pemungutan suara yang sesuai hukum atau peraturan dalam Pemilihan Kepala Desa, oleh karena melanggar pasal 12 huruf (d) angka 3

Peraturan Bupati

Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa,

yang menyatakan bahwa kelancaran

pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyediakan : “surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang


berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sahnya surat suara”, ternyata pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Tengin Baru, ada ditemukan surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang tidak berhak dipilih yakni surat suara dari Desa Wonosari dan ternyata pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia PPS di TPS 01 sebagai tanda sahnya surat suara, dan surat suara tersebut oleh Panitia Pemungutan Suara TPS 01 tetap dihitung sebagai surat suara pada saat perhitungan surat suara, yakni surat suara tidak sah, surat suara yang dimaksud tersebut ketahuan setelah dilakukannya perhitungan suara oleh PPS di TPS 01. Dengan digunakannya surat suara dari Desa Wonosari tersebut, maka pemungutan suara di TPS 01 adalah telah nyata melanggar pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan karenanya hasil pemungutan suara di TPS 01 adalah tidak sah menurut hukum, dan karena itu maka Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tengin Baru adalah harus diulang demi kepastian hukum; 9. Bahwa Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tengin Baru adalah juga melanggar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 01 Tahun 2015, Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, yakni Pasal 3 ayat (2) huruf (a), yaitu wewenang Panitia Pemilihan adalah “ menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”, oleh karena ternyata Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas pada TPS 01 adalah tidak menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan fakta antara lain :


 Pada tanggal 14 Desember 2015 tepatnya pada hari H-1, ada surat undangan pemilih untuk 9 orang di RT 006, oleh panitia pemilihan diserahkan kepada salah satu calon Kepala Desa yakni calon Nomor Urut 1 (Abdul Haris Nasution) untuk disampaikan pada pemilih, yang seharusnya undangan pemilihan tersebut diserahkan kepada Ketua RT/ Dusun setempat untuk dibagikan kepada warga yang memiliki hak suara yang namanya telah tercantum dalam undangan tersebut;  Adanya perbedaan perlakuan aturan / tata tertib antara TPS 01 dengan TPS 02 , yang mana ada beberapa Pemilih yang tidak tercantum didalam Dafar Pemilih Tetap (DPT) diwilayah TPS 02 diperbolehkan

untuk

memberikan

Hak

suaranya

dengan

memperlihatkan identitas dirinya (vide : Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (2) tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa), sedangkan di TPS 01 dengan hak yang serupa tidak diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya;  Adanya perbedaan dalam menyebutkan nama Calon Kepala Desa dan atau nomor urut calon, yakni tidak sama dalam menyebutkan atau membacakan surat suara di TPS 01 untuk setiap calon, hal mana melanggar Pasal 50, Ayat (5) dari Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa

Tengin

Baru

Kecamatan

Sepaku

Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa; Dengan demikian maka nyata adanya pelanggaran hukum atau peraturan dalam pemungutan suara di TPS 01 Desa Tengin Baru, dan karenanya hasil pemungutan suara di TPS 01 tersebut adalah tidak sah menurut hukum, dan karena itu maka Pemungutan Suara di TPS 01


Desa Tengin Baru adalah harus diulang demi kepastian dan keadilan hukum dan untuk menjaga asas-asas pemerintahan baik menurut hukum; 10. Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan/protes atas pelanggaran peraturan dalam Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, yang mana pengajuan keberatan dimulai sejak di TPS 01 sampai di kantor camat dan juga sampai di Bupati Penajam Paser Utara, namun tidak ada hasilnya dan tidak diindahkan, sehingga Tergugat nyata melanggar asas keterbukaan; 11. Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh kerena Tergugat memberi info bahwa tidak akan ada penerbitan surat pengesahan dan pelantikan kepala desa Tengin Baru karena bermasalah, namun kenyataanya tidak demikian ; 12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, adalah melanggar peraturan terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, serta melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022; 4. Memerintahkan kepada Tergugat, cq Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tengin Baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 03 Maret 2016 dan disampaikan dipersidangan tanggal 03 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; I.

DALAM EKSEPSI 1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak

menerima

keseluruhan

isi

Gugatan

PENGGUGAT

tanpa

terkecuali;


2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali; 3. Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Tidak Mempunyai dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo (Disqualificatoire Exceptie) pada perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); a. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menjelaskan: 1) Ayat (1) “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan”. 2) Ayat (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. 3) Ayat (3) “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”. b. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten”;


c. Berdasarkan Pasal tersebut, maka Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 079.05/414/2015

tentang

Pembentukan

Tim

Fasilitasi

dan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dengan uraian Tugas yaitu: 1) Merencanakan,

Mengkoordinasikan

dan

Menyelenggarakan

semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan tingkat kabupaten. 2) Melakukan bimbingan teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. 3) Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan. d. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menjelaskan “tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD”; e. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2015 calon Kades Tengin Baru Ahmad Mauladin mengajukan Surat Gugatan Kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan tuntutan meminta dilaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Tengin Baru atau Pemungutan Suara kembali; f. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2015 Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan Rapat terkait gugatan calon Kades Tengin Baru Ahmad Mauladin dengan kesepakatan menolak gugatan yang disampaikan


oleh saudara Ahmad Mauladin dan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru; g. Pada Tanggal 21 Desember 2015 Bupati Penajam Paser Utara Melayangkan Surat kepada Saudara Ahmad Mauladin dengan surat Nomor:

140/1101/Tu-Pimp/890/BPM-PD,

Perihal:

Tanggapan

Gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh Calon Kepala Desa A.n. Ahmad Mauladin. h. Bahwa permasalahan perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku telah diselesaikan oleh Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 sebagaimana amanat: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 37 Ayat (6) menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (7) menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 90 Ayat (2) menyatakan “Dalam


hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”; 4) Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “Dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Bahwa telah jelas Ahmad Mauladin tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo (Disqualificatoire Exceptie) pada perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikarenakan permasalahan perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku telah dianggap selesai. 4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel), karena surat Gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang, karena tanpa didasarkan fundamenteum Petendi atau Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan Hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan PENGGUGAT, sehingga berakibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 dan tanpa memuat alasan-alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang berdasarkan Hukum


secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peristiwa Hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut; Bahwa Petitum atau Tuntutan harus berdasarkan Hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya Tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan PENGGUGAT ditolak; Dengan hal demikian, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (obscuur libel), karena surat Gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang. 5. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kesalahan gugatan pada Subjek Sengketa yakni Bupati Penajam Paser Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan Tugas, Pokok dan fungsinya; Bahwa Ahmad Mauladin selaku PENGGUGAT telah melakukan Gugatan kepada Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 17 Februari 2016 pada halaman 1, semestinya Gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

sebagai

Lembaga

Penyelenggara Pemerintahan Desa yang telah menetapkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan


Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Tanggal 16 Desember 2015. a. Kedudukan Bupati Penajam Paser Utara sebagai Kepala Daerah: 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 menyatakan “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi

kewenangan

daerah

otonom”,

sementara Pasal 59 menyatakan “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah dan kepala

daerah

Provinsi

disebut

Gubernur,

untuk

daerah

Kabupaten disebut Bupati dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”. Dengan hal tersebut, maka jelas menurut Hukum bahwa Pemerintah Daerah adalah Lembaga penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sementara Kepala Daerah atau dalam hal ini adalah Bupati adalah termasuk dalam salah satu unsur atau perangkat dari Lembaga Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. 2) Bahwa patut kiranya untuk menelaah buku “Hukum Acara Perdata” karangan M. Nur Rasaid, S.H. , Penerbit Sinar Grafika, cetakan terakhir Maret 2013, pada halaman 9 paragraf 3 yang menyatakan: “Demikian pula halnya kalau Negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini maka yang akan mewakilinya adalah


salah satu departemen yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi, ……” Sementara Gugatan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal dan Angka tersebut dinyatakan bahwa “Gugatan adalah dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”, sementara dalam Pasal 12 menyatakan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. b. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka menyatakan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah

dan

ditetapkan

secara

demokratis”

sementara fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 55: (1)membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3)melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, selanjutnya dalam Pasal 63 dinyatakan Hak BPD yakni:

(1)mengajukan

usul

rancangan

Peraturan

Desa,


(2)mengajukan

pertanyaan,

menyampaikan

usul

dan/atau

pendapat, (3)memilih dan dipilih; dan (4)mendapat tunjangan. 2) Bahwa dengan adanya kewewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi ukuran untuk disebut sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penetapan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan

Kepala

Desa

Tengin

Baru

Kecamatan

Sepaku

Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Tanggal 16 Desember 2015 bisa

dikategorikan

sebagai

Keputusan

TUN,

karena

telah

memenuhi persyaratan yakni penetapan tertulis, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3) Dalam bukunya, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1993), Indroharto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan desa


diakui sebagai salah satu bentuk peraturan daerah dan masih diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan lain. 4) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

menyebutkan

“Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku” Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dengan hal tersebut, maka suatu badan bisa disebut Badan Tata Usaha

Negara

jika

menurut

peraturan

perundang-undangan

mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. c. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 adalah sebuah ketetapan yang bersifat deklaratur yakni ketetapan yang menyatakan bahwa hukumnya demikian (rechtsvastellende beschking) artinya keputusan itu untuk mengakui


suatu hak yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini juga bisa dilihat dalam: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 Ayat (5) menyatakan “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (5) abjad C menyatakan “bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan” 3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 90 Ayat (1) abjad c menyatakan “Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan” 4) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 abjad c menyatakan “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan


dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan”. Bahwa dari ketentuan tersebut, maka telah jelas Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

141/21/2016

tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 adalah sebuah keputusan

yang

didasari

oleh

sebuah

keputusan

Badan

Permusyawaratan Desa dan keputusan tersebut adalah sebuah pengakuan suatu hak yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian, seharusnya pihak PENGGUGAT dalam memformulasikan gugatannya menunjuk Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan pejabat penyelenggara urusan Pemerintahan Desa sebagai TERGUGAT, sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah salah karena melaksanakan Gugatan Kepada Bupati Penajam Paser Utara. 6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 oleh Bupati Penajam Paser Utara telah sesuai dengan Asas legalitas (asas wetmatigheid van het bestuur) yang menyatakan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku, maka Pejabat Tata Usaha Negara tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Ini


berarti, bahwa wewenang penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT adalah wewenang pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa adalah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang mengatur terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT. 7. Bahwa

setelah

mempelajari

dan

mencermati

materi

Gugatan

PENGGUGAT pada Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 17 Februari 2016 dalam perkara ini adalah berkaitan pemungutan ulang pada Tempat Pemilihan Suara (TPS) I Desa Tengin Baru, maka Petitum atau Tuntutan yang disampaikan PENGGUGAT adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Competensi Absolut); Bahwa Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi: Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka dapat disimpulkan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT bukan merupakan kewenangan


Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkaitan dengan Competensi Absolut (kewenangan mengadili), maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di

terima ( Niet

Onvankelijkverklard ); Berdasarkan

tanggapan

sebagaimana

terurai

diatas,

EKSEPSI

TERGUGAT mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga

sudah

sepantasnyalah

EKSEPSI

TERGUGAT

mohon

diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara. Berdasarkan eksepsi TERGUGAT tersebut di atas, cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan

PENGGUGAT

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

onvankelijkverklard); II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar segala hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI di atas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGUGGAT pada Nomor: 1 sampai dengan 4 Halaman 1 sampai dengan 2, maka


TERGUGAT akan menyampaikan kronologis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 yakni: a. Pada Tanggal 14 September 2015 Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tengin

Baru

dengan

menetapkan

Keputusan

Badan

Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2015, hai ini berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun

2015

tentang

“pembentukan

Panitia

Tata

Cara

Pemilihan

Pemilihan

Kepala

Desa

Kepala

Desa

Oleh

Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”; b. Panitia

Pemilihan

Kepala

Desa

Tengin

Baru

melaksanakan

pendataan Pemilih di Desa Tengin Baru pada 16 September - 15 Oktober 2015; c. Pada Tanggal 16 - 21 OKtober 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru melaksanakan penetapan Pemilih Sementara; d. Pada Tanggal 14 - 22 Oktober 2015, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tengin Baru, hal ini berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa “pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari”;


e. Penelitian Berkas Calon, Klarifikasi dan Penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober - 12 Nopember 2015; f. Pada Tanggal 13 Nopember 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa yang akan dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru dengan Nomor : 02 Tahun 2015, hal ini didasarkan Pasal 9 huruf (b) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata

Cara

pesyaratan

Pemilihan

Kepala

administrasi,

Desa

klarifikasi,

“penelitian serta

kelengkapan

penetapan

dan

pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari”; g. Pengumuman Calon Kades di Desa Tengin Baru dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru pada Tanggal 2 - 8 Desember 2015; h. Pelaksanaan masa kampanye bagi para Calon Kepala Desa Tengin Baru dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Desember 2015, hal tersebut berdasarkan Pasal 9 huruf (f) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa “pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari” i. Masa Tenang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru pada tanggal 12 - 14 Desember 2015, berdasarkan Pasal 9 huruf (g) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa “masa tenang paling lama 3 (tiga) hari”; j. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 140/384/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015, maka pelaksanaan Pemungutan Suara di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku dilaksanakan di Tempat


Pemilihan Suara (TPS) I dan Tempat Pemilihan Suara (TPS) II dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2015 mulai Pukul 07.30 13.00 Wita yakni: 1) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara FORMAT N, maka pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dari jumlah 1036 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang mengunakan hak pilinya 791 pemilih dan 245 pemilih tidak mengunakan hak pilihnya, jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 782 lembar dan kartu suara yang tidak sah 9 lembar, dengan hasil perolehan suara bagi calon kepala desa yakni: -


=

462 suara

-

Sutarto

=

29 suara

-

Ahmad Mauladin

=

291 suara

2) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara FORMAT N, maka pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dari jumlah 1437 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang mengunakan hak pilinya 964 pemilih dan 473 pemilih tidak mengunakan hak pilihnya, jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 931 lembar dan kartu suara yang tidak sah 33 lembar, dengan hasil perolehan suara bagi calon kepala desa yakni: -


=

286 suara

-

Sutarto

=

189 suara


-

Ahmad Mauladin

=

456 suara

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara FORMAT Q, maka pelaksanaan pemungutan suara di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2015, dari jumlah 2473 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang mengunakan hak pilinya 1755 pemilih dan 718 pemilih tidak mengunakan hak pilihnya, jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 1713 lembar dan kartu suara yang tidak sah 42 lembar, dengan hasil perolehan suara bagi calon kepala desa yakni: -

Abdul Haris Nasution =

748 suara

-

Sutarto

=

218 suara

-

Ahmad Mauladin

=

747 suara

l. Pada Tanggal 16 Desember 2015 Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; m. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2015 calon Kades Tengin Baru Ahmad Mauladin mengajukan Surat Gugatan Kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan tuntutan meminta dilaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Tengin Baru atau Pemungutan Suara kembali; n. Pada Tanggal 16 Desember 2015 Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku mengirimkan surat kepada Bupati Penajam


Paser Utara Cq. Camat Sepaku Nomor Surat: 140/11/BPD-TB, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pilkades; o. Pada Tanggal 17 Desember 2015 Camat Sepaku berkirim Surat kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Surat: 140/1195/Tapem, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku; p. Pada Tanggal 18 Desember 2015 Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan Rapat terkait gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru dengan kesimpulan: 1) Tuntutan Pemilihan Ulang atas dasar materi gugatan oleh calon Kepala Desa a.n. Ahmad Mauladin tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa karena bukan terkait materi gugatan hasil penghitungan suara. 2) Gugatan calon Kepala Desa Tengin Baru a.n. Ahmad Mauladin dapat dilaksanakan melalui Pengadilan dan tidak memperngaruhi tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya. q. Pada Tanggal 21 Desember 2015 Kepala BPMPD mengajukan Telahaan Staf dengan Surat Nomor: 140/902/BPMPD Perihal: Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku; r. Pada Tanggal 21 Desember 2015 Bupati Penajam Paser Utara Melayangkan Surat kepada Saudara Ahmad Mauladin dengan surat Nomor: 140/1101/Tu-Pimp/890/BPM-PD dengan perihal Tanggapan Gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh Calon Kepala Desa A.n. Ahmad Mauladin dan pada Poin (4)


Surat tersebut disimpulkan bahwa Bupati menolak gugatan A.n. Ahmad Mauladin. s. Pada Tanggal 21 Januari 2015 Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGUGGAT pada Nomor: 5 Halaman 2, maka dapat TERGUGAT sampaikan: a. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016, didasarkan: 1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5), bahwa Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati; b) Peraturan

Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2014

tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (5) huruf c sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014

tentang

Desa,

bahwa

bupati

menerbitkan

keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala


Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala

desa

dengan

keputusan

Bupati

berdasarkan

penyampaian BPD mengenai calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat; d) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c, bahwa Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. 2) Berdasarkan dokumen Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, yaitu: a) Surat Pengantar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kepada Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 045.2/929/BPMPD tanggal 30 Desember 2015; b) Telaahan Staf Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara cq Sekretaris Daerah Nomor 140/902/BPM-PD tanggal 21 Desember 2015 perihal Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, yang didalamnya tercantum berkas pemilihan Kepala Desa, antara lain: 1. Surat Camat Sepaku Nomor: 140/1195/Ta.Pem Tanggal 17 Desember 2015 perihal Laporan

Hasil Pelaksanaan

Pilkades Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku kepada


Bupati Penajam Paser Utara cq Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 140/11/BPD-TB tanggal 16 Desember 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Pilkades kepada Bupati Penajam Paser Utara cq Camat Sepaku; 3. Keputusan BPD Tengin Baru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Desember 2015. b. Bahwa

untuk

melaksanakan

perintah

peraturan

perundang-

undangan sebagaimana tersebut, Bupati Penajam Paser Utara harus menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa Tengin Baru paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru yang telah disampaikan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Camat Sepaku; c. Bahwa sesuai berkas Dokumen sebagaimana tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tengin Baru kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Camat Sepaku, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Sepaku berupa penyampaian Laporan Pilkades dimaksud kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara; d. Selanjutnya berdasarkan dokumen permohonan usulan penerbitan Keputusan

Bupati

yang

disampaikan

oleh

Kepala

BPMPD

Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser


Utara melalui Sekretaris Daerah dan diteruskan kepada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditindaklanjuti, maka pada Tanggal 21 Januari 2016, Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016. 4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGUGGAT pada Nomor 6 sampai dengan 8 Halaman 2 sampai dengan 3, maka TERGUGAT sampaikan: a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 ditetapkan pada Tanggal 21 Januari 2016; b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;


c. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; d. Bahwa Objek Sengketa telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yakni: 1) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. 2) Yang

berisi

tindakan

Hukum

Tata

Usaha

Negara

yang

berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. 3) Yang bersifat konkret, Individual dan Final; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala


Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada Abdul Haris Nasution dan bersifat definitive terhadap hasil pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku. 4) Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 tidak akan berpengaruh secara Hukum terhadap PENGGUGAT, dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti TERGUGAT telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku umumnya dan PENGGUGAT khususnya atas perolehan hasil pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku. e. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser

Utara

Nomor

Surat:

141/21/2016

tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 merupakan tindakan

aktif

dari

pejabat

administrasi

Negara

dengan

kewenangannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada Surat Gugatan Nomor 9 Halaman 3 dengan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/21/2016 tentang Pengesahan


Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c, yang menyatakan “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”; b. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2015 Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku mengirimkan surat kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Camat Sepaku Nomor Surat: 140/11/BPD-TB, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pilkades dan pada Tanggal 17 Desember 2015 Camat Sepaku berkirim Surat kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Surat: 140/1195/Tapem, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Ketetuan Umum Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan “Hari adalah hari kerja”, dengan demikian maka telah jelas menurut hukum, hitungan hari yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c adalah hitungan hari kerja bukanlah hari kalender; Dengan demikian, maka telah jelas menurut hukum apabila dihitung hari kerja maka penyampaian Badan Permusyawaratan Desa Tengin


Baru Kecamatan Sepaku kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Camat Sepaku pada Tanggal 16 Desember 2015 dan penerbitan Objek Sengketa pada Tanggal 21 Januari 2016 adalah 37 Hari Kalender dikurangi 13 hari kerja, dengan demikian maka jumlah hari yang disandarkan pada penerbitan objek sengketa adalah sejumlah 24 hari dan telah mencukupi waktu sebagaiaman diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c; d. Bahwa telah jelas menurut hukum, pengertian hari yang dimakudkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c, yang menyatakan “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa” adalah hitungan hari kerja dan bukanlah hari kalender sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT. 6. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 10 Halaman 3 Perkara: 02/G/2016/PTUN.SMD dengan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d nomor 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemungutan Suara menyediakan: surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sahnya”;


b. Bahwa terhadap surat suara yang memuat tanda gambar calon yang tidak berhak dipilih yakni surat suara dari Desa Wonosari Kecamatan Sepaku yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemunggutan Suara pada Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 01, maka pemilih yang bersangkutan dalam melaksanakan pencoblosan surat suara tersebut tidak mengajukan dan meminta penganti surat suara sebelum melakukan pencoblosan; c. Bahawa berdasarkan Pasal 12 huruf n Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia” dan dengan tersebut, maka surat suara sebagaimana dimaksud tidak dihitung

oleh

Panitia

Pemunggutan

Suara

pada

Tempat

Pemunggutan Suara (TPS) 01 dan dianggap cacat atau rusak. Dengan dalil tersebut, maka telah jelas menurut hukum pelaksanaan Pemunggutan Suara pada Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 01 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku adalah berdasarkan kaidah aturan yang berlaku sehingga hasil yang dicapai sah menurut hukum. 7. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 11 Halaman 4 Perkara: 02/G/2016/PTUN.SMD dengan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 12


huruf f angka 2, yang menyatakan “Penyampaian Surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima”. Bahwa berdasarkan bukti dokumen tanda terima undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada pemilih, undangan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 12 huruf f angka 2. Bahwa sebagai calon Kepala Desa dengan Nomor urut 1, maka Abdul Haris Nasuution tidak pernah menyampaikan Undangan Pemilih secara langsung kepada calon pemilih di RT. 06 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku. Bahwa yang sebenarnya adalah, pada Tanggal 14 Desember 2015, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku sempat menitipkan sejumlah 9 (Sembilan) Surat Undangan Pemilih kepada Abdul Haris Nasuution, untuk diserahkan kepada Ketua RT. 06, namun demikian berselang kurang lebih 20 menit Surat Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud telah diminta kembali, karena Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku menyadari adanya kekeliruan bahwa Abdul Haris Nasution adalah termasuk salah satu calon Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku dan kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, yang membawa dan menyerahkan Surat undangan Pemilih kepada ketua RT. 06 di rumah Ketua RT. 06 secara langsung. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pada perkara aquo.


b. Bahwa

pada

proses

pelaksanaan

pemungutan

dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara

suara

yang

pada Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 01 dan TPS 02 dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa; Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara

pada Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 01 diberlakukan sama dengan pada proses pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak membawa undangan pemilihan untuk memberikan hak suara dengan memperlihatkan identitas diri. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pada perkara aquo. c. Bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (5) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;


Bahwa dalam penyebutan nama Calon Kepala Desa dan atau Nomor Urut

calon

oleh

Panitia

Pemungutan

Suara

pada

Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 01 dilaksanakan dan dibacakan sesuai dengan nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut calon dan tidak ada penyebutan yang salah sebagaimana dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT

mensomir

PENGGUGAT

untuk

membuktikan

kebenaran dalil-dalil tersebut pada perkara aquo. Bahwa dengan dalil tersebut, maka telah jelas menurut hukum proses pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan TPS 02 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku adalah berdasarkan kaidah aturan yang berlaku dan telah sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sehingga hasil yang dicapai sah menurut hukum. 8. Bahwa menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 12 Halaman 4 Perkara: 02/G/2016/PTUN.SMD dengan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara FORMAT N, maka pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 telah dianggap syah dengan telah ditandatangani berita acara sebagaimana dimaksud dan dianggap semua pihak yang terlibat


dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 menyetujui hasil pemungutan suara; b. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten”; c. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menjelaskan “tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD”; d. Berdasarkan perintah tersebut, maka Bupati penajam Paser Utara menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 079.05/414/2015

tentang

Pembentukan

Tim

Fasilitasi

dan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dengan uraian Tugas yaitu: 1) Merencanakan,

Mengkoordinasikan

dan

Menyelenggarakan

semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan tingkat kabupaten. 2) Melakukan bimbingan teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. 3) Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.


d. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2015 calon Kades Tengin Baru Ahmad Mauladin mengajukan Surat Gugatan Kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan tuntutan meminta dilaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Tengin Baru atau Pemungutan Suara kembali; e. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2015 Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan Rapat terkait gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru adapun hasil kesimpulan rapat adalah: 1) Tuntutan Pemilihan Ulang atas dasar materi gugatan oleh calon Kepala Desa a.n. Ahmad Mauladin tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa karena bukan terkait materi gugatan hasil penghitungan suara. 2) Gugatan calon Kepala Desa Tengin Baru a.n. Ahmad Mauladin dapat dilaksanakan melalui Pengadilan dan tidak memperngaruhi tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya. f. Dari hasil Kesimpulan tersebut maka Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan

Kepala

Desa

Tingkat

Kabupaten

merekomendasikan kepada Bupati agar menolak gugatan yang disampaikan oleh saudara Ahmad Mauladin dan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru; g. Pada Tanggal 21 Desember 2015 Bupati Penajam Paser Utara Melayangkan Surat kepada Saudara Ahmad Mauladin dengan nomor

surat:

Tanggapan

140/1101/Tu-Pimp/890/BPM-PD

Gugatan

Pemilihan

Kepala

dengan

Desa

Tengin

perihal Baru

Kecamatan Sepaku oleh Calon Kepala Desa A.n. Ahmad Mauladin


dan pada Poin (4) Surat tersebut disimpulkan bahwa Bupati menolak gugatan A.n. Ahmad Mauladin. h. Pasal 23 pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menjelaskan: 1) Ayat (1) “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan”. 2) Ayat (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. 3) Ayat (3) “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”. 9. Menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 13 dan 14 Halaman 5, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut: a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 yang diterbitkan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Azas: - Kepastian Hukum; - Tertib Penyelenggaraan Negara;


- Keterbukaan; - Proporsionalitas; - Profesionalitas; - Akuntabilitas; b. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016 adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Pasal 65 ayat (2), menyatakan: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : “melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; c. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Telah Sesuai Dengan AzazAzaz Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: 1) Sesuai azas kepastian Hukum, apabila TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, berarti TERGUGAT telah menciptakan Ketidakpastian Hukum; 2) Sesuai azas kecermatan, TERGUGAT dengan cermat telah menilai untuk menetapkan pemenang dalam Pemilihan Kepala


Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perunang-Undangan; 3) Sesuai dengan azas kehatian-hatian, yakni berdasarkan dokumen permohonan

usulan

penerbitan

Keputusan

Bupati

yang

disampaikan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah dan diteruskan kepada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditindaklanjuti. Jadi Keputusan TERGUGAT tersebut tidak dikeluarkan secara Sembrono dan Tidak secara Asal-asalan; 4) Tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan (Objek Perkara) jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan sengketa pada Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepaa Desa; d. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Telah Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5), bahwa Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (5) huruf c sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

bahwa

bupati

menerbitkan

keputusan

mengenai

pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga

puluh)

Hari

sejak

diterima

laporan

dari

Badan

Permusyawaratan Desa; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan

keputusan

Bupati

berdasarkan

penyampaian

BPD

mengenai calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat; 4) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c, bahwa Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. e. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Telah Sesuai Dengan Asas Keterbukaan, yakni masyarakat Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur,

dan

tidak

diskriminatif

tentang

proses

dalam

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, dengan ini EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 17 Februari 2016 yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan:


DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT; 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelij verklard);

3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah keliru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

4. Mohon putusan EKSEPSI terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok Perkara TERGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Surat: 141/21/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016; 3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT; Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 15 Maret 2016, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 29 Maret 2016; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut; -

P-1 : Foto Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016,

tanggal

21

Januari

2016,

tentang

Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode


2016-2022; -

P-2:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keberatan dari Ahmad

Mauladin atas pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa Tengin Baru, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertangga;l 16 Desember 2015; -

P-3;

Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa Tengin Baru kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara Pilkades Tengin Baru Tempat Pemungutan Suara (TPS 01), tanggal 15 Desember 2015; -

P-4:

Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara Pilkades Tengin Baru Tempat Pemungutan Suara (TPS02), tanggal 15 Desember 2015; -

P-5:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya MoU Deklarasi Damai,

tertanggal 16 Nopember 2015, dibuat dan ditandatangani oleh ketiga Calon Kepala Desa Tengin Baru, dan diketahui pihak Panitia dan Camat serta Aparat Keamanan Setempat; -

P-6:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 01 Tahun 2015, Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, tanggal 5 Oktober 2015; -

P-7:

Foto Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 21

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 2 Oktober 2015; -

P.8;

Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

tahun 2015, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.29 sebagai berikut : -

T.1;

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016 tentang pengesahan PengangkatanKepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016-2022 Tanggal 21 Januari 2016; -

T.2;

Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1; -

T.3;

Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pemilihan Kepala Desa; -

T.4;


Penajam Paser Utara Nomor 140/384/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Tanggal 9 November 2015; -

T.5;


Penajam Paser Utara Nomor : 079.05/414/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Tanggal 26 November 2015; -

T.6;

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa Tengin Baru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa


Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Tanggal 16 Desember 2015; -

T.7;

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tanggal 5 Oktober 2015; -

T.8;

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Mandat Saksi Nomor:

004/P2KD-TB/XII/2015 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 14 Desember 2015; -

T.9;

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Mandat Saksi Nomor :

005/P2KD-TB/XII/2015 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 14 Desember 2015; -

T.10; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Mandat Saksi Nomor : 006/P2KD-TB/XII/2015 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 14 Desember 2015;

-

T.11; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Format (TPS) 01 Tanggal 15 Desember 2015;

-

T.12; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Format (TPS) 02 Tanggal 15 Desember 2015;

-

T.13; Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil


Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tenngin Baru Kecamatan Sepaku Kabupate Penajam Paser Utara, tertanggal 15 Desember 2015; -

T.14; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Daftar Hadir Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tanggal 16 Desember 2015;

-

T.15; Foto

Copy

Sesuai

Dengan

Aslinya

Surat

Badan

Permusyawaratan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 140/11/BPD-TB, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pilkades yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Camat Sepaku, tertanggal 16 Desember 2015; -

T.16; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Camat Sepaku Nomor : 140/1195/Tapem yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku pada tertanggal 17 Desember 2015;

-

T.17; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor :140/1101/Tu-Pimp/890/BPM-PD, ditujukan kepada Ahmad Mauladin Perihal : Tanggapan Gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh Calon Kepala Desa A.n Ahmad Mauladin pada tertanggal 21 Desember 2015;

-

T.18; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Telaahan Staf Kepala BPM-PD Kab. PPU Nomor : 140/902/BPM-PD, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Perihal : Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tertanggal 21 Desember 2015;

-

T.19; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pengantar kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nomor : 045.2/929/BPM-PD, ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum


Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 30 Desember 2015; -

T.20; Foto Copy Surat Abdul Haris Nasution yang tertujukan kepada Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara Perihal : Surat Pengunduran Diri, tertanggal 28 Januari 2016;

-

T.21; Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Tanda terima Berkas Surat di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demikrat Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 29 Januari 2016;

-

T.22; Foto

copy

sesuai

aslinya

Surat

Keputusan

Badan

Permusyawaratan Desa Tengin Baru Nomor: 01 tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 14 September 2015; -

T.23: Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan an. Sutarto warga Jln. Patimura RT. 12 Dusun III Desa Tengin Baru, tertanggal 28 Januari 201;

-

T.24; Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Tengin Baru an Abdul Haris Nasution, tertanggal 27 Januari 2016;

-

T.25; Fotocopy sesuai Asli Surat Tanda Terima Laporan Pelaksanaan Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq. Camat Sepaku ;

-

T.26; Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2015 TPS 01, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

-

T.27; Foto copy sesuai aslinya Daftar Hadir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, TPS 01;

-

T.28; Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)


tahun 2015 TPS 02, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara; -

T.29; Foto copy Daftar Hadir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, TPS 02; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat

mengajukan 6 ( enam ) orang saksi fakta masing-masing an. Miskam, Nuril Anwar, Gunarto Eko Saputro, Sri Yanto, Rudi Hartono dan Eva Sagita Priyanti; Saksi MISKAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa ada 2 TPS dan saksi memilih di TPS 01;

-

Bahwa pemenang di TPS 01 Pak Abdul haris Nasution. Pak Abdul Haris Nasution memperoleh suara 462, pak Mauladin 291 dan pak Sutarto 29 suara;

-

Bahwa ada pelanggaran berupa surat suara dari desa lain, yaitu desa wonosari. Surat suara itu dicoblos tetapi tidak dihitung sebagai suara yang sah;

Saksi NURIL ANWAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa dalam perhitungan suara sangat tergesa-gesa dengan suara yang tidak sama, ketika

disebut salah satu calon No. 1 teriakannya

sangat kuat tetapi jika No. 3 suaranya; -

Bahwa cara perhitungannya tidak cermat sering diulang-ulang dan tergesa-gesa;

-

Bahwa yang unggul di TPS 1 adalah Abdul Harris Nasution, sedangkan di TPS 2 Ahmad Mauladin;

-

Bahwa terhadap hasil pleno Bpk Ahmad Mauladin minta dilakukan perhitungan suara ulang;


Saksi GUNARTO EKO SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa adanya surat

suara dari desa Wonosari dalam Pemilihan

Kepada Desa, di DesaTengin Baru; -

Bahwa saksi melihat sendiri ada 2 orang yang tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan KTP;

-

Bahwa ada keberatan dari Ahmad Mauladin, yang mana isi keberatan itu adalah meminta dibuka kotak suara dan dihitung ulang surat suara TPS 1akan tetapi sampai pleno ditutup keberatan tersebut tidak dikabulkan;

-

Bahwa hasil pleno Nomor urut 1 Abdul Harris Nasution, selisih satu suara dengan nomor urut 3 Ahmad Mauladin;

Saksi SRI YANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Saksi masuk ke TPS 1;

-

Bahwa Saksi tidak memperoleh undangan saat pemilihan;

-

Bahwa ada yang datang membawa surat undangan memilih buat istri akan tetapi saksi tidak dapat undangan memilih;

-

Bahwa Saksi datang bersama istri ke TPS tetapi saksi tidak boleh mencoblos karena tidak membawa undangan;

-

Bahwa Saksi tidak boleh mencoblos dengan menunjukan KTP;

-

Bahwa Saksi dapat undangan DPS dan dibawa tapi tidak boleh mencoblos;

-

Bahwa Saksi Sejak awal tahun 1977 tinggal di Tengin Baru dan Saksi pernah menjabat sebagai RT 8 satu periode;

-

Bahwa alasan Saksi tidak mencoblos karena saksi tidak ada dalam daftar DPT;

-

Bahwa pada saat saksi memperlihatkan KTP saksi daftar DPT dibuka


memang betul saksi melihat tidak ada namanya; Saksi RUDI HARTONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa Saksi mencoblos di TPS 2;

-

Bahwa saat ke TPS tidak boleh mencoblos saksi pulang kerumah dan 1 (satu) jam kemudian RT datang kerumah membawa undangan, setelah itu saksi dan istri ke TPS dan bisa mencoblos;

Saksi EVA SAGITA PRIYANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa Pada awalnya saksi tidak mendapat undangan, jadi saksi ke TPS hanya membawa KTP, begitu datang dan ditanya sama petugas saksi tidak bisa mencoblos. Akhirnya saksi pulang kerumah, pada tengah hari kira-kira jam 13.00 pak RT kerumah saksi membawa undangan untuk mencoblos buat saksi dan suaminya;

-

Bahwa saksi tidak tercatat di DPT ; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat

mengajukan 2(dua) orang saksi fakta masing-masing an. Casita SP dan Buat;-Saksi CASITA SP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa berdasarkan pendataan TPS1 ada 1036, TPS 2 ada 1437 dan yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2473 Pemilih ;

-

Bahwa undangan Pernah dititipkan kepada salah satu Calon tapi saksi menyadari bahwa itu salah lalu diambil/ ditarik kembali;

-

Bahwa setelah undangan dititipkan kemudian saksi menarik kembali, setelah itu saksi mengantar langsung undangan itu kepada Ketua RT dan saat itu juga ada saksinya yaitu Ketua BPD dan Anggotanya, serta saksi sendiri;


-

Bahwa awalnya saksi berpikir supaya cepat, karena saksi sedang sibuk tapi kemudian saksi berpikir tindakan saksi salah maka surat undangan ditarik kembali oleh saksi

-

Bahwa Setelah saksi menghitung pada saat Rekapitulasi, memang ada yang protes yaitu bpk Ahmad Mauladin masalahnya adalah surat suara dari desa lain dan meminta perhitungan ulang;

-

Bahwa Saksi mengadakan rapat Internal dengan pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian, Panitia dan BPD dan rapat mengambil kesimpulan menolak untuk menghitung ulang karena tidak ada dalam aturannya;

Saksi BUAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Rudi Hartono dan istrinya ada di dalam

DPT

dan tidak

membawa undangan cuma bawa KTP; -

Bahwa ada orang lain seperti Rudi Hartono dan Istrinya yaitu ibu Suyati orang sudah lanjut usia, ada di DPT tapi tidak mendapat undangan;

-

Bahwa saksi mengecek nama Eva Sugita Priyanti, dan ada namanya di DPT;

-

Bahwa tidak ada ada orang yang tidak boleh memilih karena tidak ada namanya dalam DPT; Menimbang,

bahwa

Penggugat

dan

Tergugat

mengajukan

Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Mei 2016; Manimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022 (vide bukti P-1= T-1); Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Eksepsi dan Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah halhal berikut: 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) tersebut di atas, yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;


Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi sengketa

adalah

Nomor:141/21/2016,

Surat

Keputusan

tanggal

21

Bupati

Januari

Penajam

2016,

tentang

Paser

obyek Utara

Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 20162022 (vide bukti P-1= T-1); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan


yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (vide bukti P-1= T-1), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Penajam Paser Utara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Pemenang Pemilihan Kepala Desa Tengin baru, Kecamatan Sepaku dan berdampak kepada pihak yang dituju dan peserta lain yang merasa kepentingannya dirugikan, Menimbang bahwa secara materiil, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan sehingga keseluruhan produk administrasi yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru berakhir dan final dengan terbitnya obyek sengketa; Menimbang bahwa Obyek Sengketa a quo juga

tidak memerlukan

persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Pemenang Pemilihan Kepala Desa Tengin baru, Kecamatan Sepaku maupun bagi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata usaha


negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009; Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 2 tersebut di atas yaitu terkait mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.”; Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa akan tetapi merasa


kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa. Objek sengketa tersebut tertanggal 21 Januari 2016 (vide bukti P-1=T-1) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata usaha negara Samarinda pada tanggal 17 Februari 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari; Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang Pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat lebih dahulu; DALAM EKSEPSI; Menimbang, bahwa melalui jawabanya tertanggal 03 Maret 2016 Tergugat mengajukan eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut: 1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio)

dan

tidak

mempunyai

mengajukan

gugatan

dalam

Exceptie)di

Pengadilan

Tata

kepentingan

perkara Usaha

aquo Negara

hukum

dalam

(Disqualificatore (PTUN)

karena

permasalahan perselisihan pemilihan Kepala Desa di Tengin Baru Kecamatan Sepaku telah dianggap selesai; 2. Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena tanpa didasari Fundamentum Petendi atau posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat serta surat gugatan tidak terang isinya (onduidlijk). 3. Gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru; 4. Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (competensi

absolud)

karena

petitum

atau

tuntutan

yang

disampaikan Penggugat terkait pemungutan ulang pada Tempat


Pemilihan Suara (TPS) 01 Desa Tengin Baru, maka Petitum atau tuntutan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang,

bahwa

pada

pokoknya

dalam

replik,

Penggugat

menyatakan agar eksepsi Penggugat tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa bergantung pada dalil yang diajukan Tergugat di dalam eksepsi; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 1 (satu) yaitu tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupun

kepentingan, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki legal standing atau kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu penerbitan objek sengketa merugikan Penggugat, dikarenakan dengan penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022 (vide bukti P-1= T-1 )menyebabkan

Penggugat terhalangi untuk

terpilih sebagai Kepala Desa

Tengin baru dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan;


Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat

Ahmad

Mauladin

merupakan orang berbentuk natuurlijk Persoon yang kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan ataupun legal standing dengan demikian eksepsi ke-1 (satu) Penggugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan ataupun legal standing untuk dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

ke -2

(dua) tentang gugatan

kabur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan sengketa tata usaha Negara kabur atau tidak didasarkan pada ketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa syarat gugatan sebagaimana diatur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan harus memuat: a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat: c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telas jelas identitas Penggugat meliputi, nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat dan nama jabatan serta kedudukan Tergugat, selain itu didalam gugatan telah memuat posita sebagai dasar gugatan yang berisi alasan mengajukan gugatan serta petitum yang diminta Penggugat sehingga gugatan


Penggugat telah jelas dan tidak kabur dengan demikian eksepsi Tergugat ke-2 (dua) tentang gugatan kabur (obscure libel) layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

ke-3 (tiga) tentang gugatan

Penggugat salah alamat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022 (vide bukti P-1= T-1) yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara sehingga benar apabila Penggugat menunjuk bupati Penajam Paser Utara sebagai Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak salah alamat dalam mengajukan gugatan sehingga eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa terkait eksepsi ke 4 (empat) Tergugat yaitu petitum atau tuntutan yang disampaikan Penggugat terkait pemungutan ulang pada Tempat Pemilihan Suara (TPS) 01 Desa Tengin Baru bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi

adalah

tangkisan atau keberatan terkait formal gugatan di luar pokok perkara, sedangkan terkait petitum Penggugat yaitu terkait pemungutan ulang pada


Tempat Pemilihan Suara (TPS) 01 Desa Tengin Baru termasuk Petitum dalam Pokok

Perkara

sehingga

akan

dipertimbangkan

lebih

lanjut

dalam

pertimbangan pokok perkara; Menimbang, bahwa karena eksepsi ke 4 (empat) Tergugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara maka layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima; Menimbang karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi-eksepsi tergugat

tidak

diterima

maka

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ; Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif ; Menimbang,

bahwa

terlebih

dahulu

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu


apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo, baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 90 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa menyatakan “Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD”; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo ketentuan Pasal 90 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa Huruf c: bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 = T-1, P-3 = T-11, P-4 = T-12 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara Periode 2013 - 2018 yang bernama Drs. H. Yusran Aspar, M.si pada tanggal 21 Januari 2016;

-

Bahwa Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan

dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun


2014 Tentang Desa jo ketentuan Pasal 90 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ; Menimbang bahwa dalam menguji proses penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mengujinya dengan model pengujian derivatif yakni mempertimbangkan keseluruhan tahapan-tahapan pemilihan beserta prosedur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sepaku yang merupakan derivasi dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Bupati Penajam Paser Utara; Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 ayat 1diatur bahwa: “Pasal 41 (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.


Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di bagian atas bahwa karena obyek sengketa merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan prosedur

tahapan

Pemilihan

Kepala

Desa

yang

meliputi

Persiapan,

Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan maka pengujian prosedur dalam pengujian in casu tidak sekedar terbatas pada prosedur penerbitan obyek sengketa dalam konteks penetapan pemenang namun juga menyeluruh yang terkait dengan prosedur Persiapan, Pemungutan Suara dan Penetapan ; Menimbang bahwa karena keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yakni mulai dari tahapan persiapan berupa Pendataan Pemilih sampai dengan tahapan Pencoblosan dan penetapan pemenang merupakan bagian derivatif yang tidak dapat dipisahkan dari obyek sengketa dan keseluruhan organ penyelenggara tahapan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku menjadi tanggung jawab Bupati Penajam Paser Utara in Casu Tergugat sehingga tindakan seluruh unit-unit penyelenggara dalam semua tahapan Pemilihan Kepala Desa Sepaku dari segi hukum administrasi merupakan representasi dari Bupati Penajam Paser Utara in casu Tergugat: Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya sebagaimana juga termuat dalam Repliknya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan ; 1. Bahwa objek sengketa telah lewat waktu 5 (lima) hari dalam penerbitannya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 14 huruf c Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ; 2. Bahwa Ada perbedaan perlakuan aturan/tata tertib di TPS 01 dan TPS 02 dimana di TPS 02 diperbolehkan memberikan hak suaranya dengan memperlihatkan identitas diri sedangkan di TPS 01 tidak diperbolehkan ;-


3. Bahwa objek sengketa diterbitkan tidak didasari oleh hasil pemungutan suara yang sesuai hukum dalam pemilihan kepala desa yaitu melanggar ketentuan Pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan Bupati Penajam Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemilihan kepala desa karena pada saat pemungutan suara di TPS 01 ditemukan surat suara dari desa Wonosari ; 4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Pemungutan suara di TPS 01 juga melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf a keputusan panitia pemilihan kepala desa nomor 1 tahun 2015 karena panitia pemilihan tidak menjaga netralitas dimana ada 9 surat undangan pemilih, oleh panitia pemilihan diserahkan kepada salah satu calon kepala desa untuk disampaikan kepada pemilih; 5. Bahwa terdapat perbedaan perlakuan panitia pelaksana pemilihan dalam cara menyebutkan nama dan nomor urut calon kepala desa pada saat perhitungan suara; Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya sebagaimana juga

termuat

dalam

dupliknya

mendalilkan

bahwa

tindakan

Tergugat

menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap ke -5 (lima) pokok persoalan yang didalikan Penggugat tersebut, beberapa pokok persoalan yang tidak dipertentangkan lagi oleh para Pihak dalam proses persidangan a aquo, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang masih dipersengketakan para pihak yakni: 1. Bahwa menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 2016-2022, adalah tidak didasari oleh hasil


pemungutan suara yang sesuai hukum atau peraturan dalam Pemilihan Kepala Desa, oleh karena melanggar pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa

kelancaran

pelaksanaan

Pemungutan

Suara,

Panitia

Pemungutan Suara (PPS) menyediakan : “surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sahnya surat suara”, ternyata pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Tengin Baru, ada ditemukan surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang tidak berhak dipilih yakni surat suara dari Desa Wonosari dan ternyata pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia PPS di TPS 01 sebagai tanda sahnya surat suara, dan surat suara tersebut oleh Panitia Pemungutan Suara TPS 01 tetap dihitung sebagai surat suara pada saat perhitungan surat suara, yakni surat suara tidak sah, surat suara yang dimaksud tersebut ketahuan setelah dilakukannya perhitungan suara oleh PPS di TPS 01. Dengan digunakannya surat suara dari Desa Wonosari tersebut, maka pemungutan suara di TPS 01 adalah telah nyata melanggar

pasal 12 huruf (d) angka 3

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan karenanya hasil pemungutan suara di TPS 01 adalah tidak sah menurut hukum, dan karena itu maka Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tengin Baru adalah harus diulang demi kepastian hukum; 2. Menurut Penggugat adanya perbedaan perlakuan aturan / tata tertib antara TPS 01 dengan TPS 02 , yang mana ada beberapa Pemilih


yang tidak tercantum didalam Dafar Pemilih Tetap (DPT) diwilayah TPS 02

diperbolehkan untuk memberikan Hak suaranya dengan

memperlihatkan identitas dirinya (vide : Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (2) tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa), sedangkan di TPS 01 dengan hak yang serupa tidak diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya; Menimbang

bahwa

terlebih

dahulu

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan pokok sengketa yakni pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Tengin Baru, ada ditemukan surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang tidak berhak dipilih yakni surat suara dari Desa Wonosari; Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap surat suara yang memuat tanda gambar calon yang tidak berhak dipilih yakni surat suara dari Desa Wonosari Kecamatan Sepaku yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemunggutan Suara pada Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 01, maka pemilih yang bersangkutan dalam melaksanakan pencoblosan surat suara tersebut tidak mengajukan dan meminta pengganti surat suara sebelum melakukan pencoblosan. Menurut Tergugat, berdasarkan Pasal 12 huruf n Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyatakan “Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia” dan dengan tersebut, maka surat suara sebagaimana dimaksud tidak dihitung oleh Panitia


Pemunggutan Suara pada Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 01 dan dianggap cacat atau rusak; Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa in litis, dalam persidangan a quo telah dihadirkan saksi Miskam yakni saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa ada pelanggaran berupa surat suara dari desa lain, yaitu desa wonosari. Surat suara itu dicoblos tetapi tidak dihitung sebagai suara yang sah. Selanjutnya keterangan Saksi Casita yakni Saksi dari Ketua Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Setelah saksi menghitung pada saat Rekapitulasi, memang ada yang protes yaitu Bapak Ahmad Mauladin karena adanya surat suara dari desa lain dan meminta perhitungan ulang dan menurut Saksi Casita, pihaknya mengadakan rapat Internal dengan pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian, Panitia dan BPD dan rapat mengambil kesimpulan menolak untuk menghitung ulang karena tidak ada dalam aturannya; Menimbang bahwa untuk menguji pokok persoalan in litis, Majelis Hakim mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa khususnya yang terkait dengan tahapan pemungutan suara yakni ; -

Pasal 12 huruf (d) angka 3

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, junto Pasal 42 huruf c Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa bahwa

kelancaran

pelaksanaan

Pemungutan

yang menyatakan Suara,

Panitia

Pemungutan Suara (PPS) menyediakan : “surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda


sahnya surat suara” -

Pasal 12 huruf (w) angka 1 dan 5 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, junto Pasal 52 huruf a dan e Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa;

“ Surat Suara dianggap tidak sah apabila : 1. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.,……..5. menulis dan memilih calon selain gambar yang telah ditentukan Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan jawab jinawab serta keterangan para saksi di persidangan tersebut terungkap fakta bahwa memang telah terdapat kertas surat suara yang berasal dari wilayah pemilihan Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku yang ditanda tangani oleh Petugas TPS 01 Desa Tengin Baru yang ikut tercoblos dalam TPS 01 Desa Tengin Baru dan oleh Petugas Pemilihan pada TPS 01 Desa Tengin Baru pada saat perhitungan suara dinyatakan sebagai Surat Suara Tidak Sah: Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang tidak berhak dipilih di TPS 01 Desa Tengin Baru namun pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia TPS 01 Desa Tengin Baru sebagai tanda sahnya surat suara menunjukkan adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS 01 karena tindakan tersebut telah nyata menghapus atau menghilangkan hak pilih satu orang warga atau satu pemilih di TPS 01 Desa Tengin Baru mengingat kertas suara tersebut telah dicoblos namun dinyatakan Surat Suara Tidak Sah sehingga kehadiran dan pilihan si pemilih yang kebetulan mencoblos kertas suara yang


tidak sah tersebut akhirnya tidak memiliki bobot electoral vote atau pilihannya tidak memiliki dampak keterpilihan ; Menimbang bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, dalil bantahan Tergugat yang menerangkan bahwa maka pemilih yang bersangkutan dalam melaksanakan pencoblosan surat suara tersebut tidak mengajukan dan meminta pengganti surat suara sebelum melakukan pencoblosan adalah dalil yang menunjukkan sikap tidak professional dan tidak bertanggung jawabnya seorang panitia pemilihan mengingat segala potensi kesalahan dan cacatnya mekanisme pelaksanaan pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada reaksi para pemilih bukan pada sikap antisipasi atau tindakan preventif dari Panitia Pemilihan; Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “kelancaran pelaksanaan

Pemungutan

Suara,

Panitia

Pemungutan

Suara

(PPS)

menyediakan : “surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sahnya surat suara” dalam ketentuan di atas mengandung makna bahwa Petugas TPS wajib memastikan dan memperlihatkan secara teliti bahwa kertas suara yang akan dibawa dan dicoblos sang Pemilih di bilik suara adalah kertas suara yang legal, tidak cacat dan memang memuat gambar pasangan calon yang berhak dipilih pada TPS 01; Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem Pemilihan Kepala Desa tidak bisa dilepaskan oleh prinsip dan asas pemilihan umum secara universal. Dalam pemilihan umum (pemilu) diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan


hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret) dan langsung (direct). Kesetaraan( equal) dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi semua pemilih sehingga dalam perkara in casu, Pemilih yang kebetulan mendapatkan kertas suara dari Desa Wonosari tidak mendapat posisi yang equal sebagai pemilih; Menimbang bahwa Hasil Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) Pada pasal 22E ayat 1 juga dinyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali” dalam perkara in litis Majelis Hakim mempertegas bahwa penerapan khsusnya dua asas yakni asas Jujur dan Adil. Artinya bahwa penyelenggaraan dan pelaksana Pemilihan Kepala Desa, maka baik pemerintah, in casu Tergugat dan peserta pemilihan, pengawas, saksi, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sekaligus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan; Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru khususnya pada TPS 01 yang membiarkan adanya hak suara pemilih hilang atau hangus akibat adanya kertas suara yang illegal dan tidak sah dicoblos di TPS 01 menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, junto Pasal 42 huruf c Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam


Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dan tindakan Tergugat tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap asasasas Pemilu yakni, asas Bebas, Asas Jujur dan Asas Adil yang merupakan bagian inheren dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan manajemen Pemilihan Kepala Desa; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua sebagaimana didalilkan Penggugat, yakni

apakah

terdapat pelanggaran terhadap aturan/tata tertib pelaksanaan pemilihan suara di TPS 01 dan TPS 02 dimana di TPS 02 diperbolehkan memberikan hak suaranya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk sedangkan di TPS 01 tidak diperbolehkan memilih apabila hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk? Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat terhadap pokok persoalan in litis, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 diberlakukan sama dengan pada proses pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak membawa undangan pemilihan untuk memberikan hak suara dengan memperlihatkan identitas diri. Menimbang bahwa terkait pokok persoalan in litis, Majelis Hakim berpandangan bahwa berdasarkan bukti-bukti T-26, T-27, T-28 = P-8, T-29 = P8 dan keterangan saksi Sriyanto, saksi Rudi Hartono, saksi Eva Sagita P dan Saksi Casita didapatkan fakta -fakta hukum sebagai berikut ;


-

Bahwa

pemungutan

suara

pemilihan

Kepala

Desa

Tengin

Baru

dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 ; -

Bahwa pemungutan suara Kepala Desa Tengin Baru dilaksanakan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02 ;

-

Bahwa saksi Sriyanto tidak mendapat undangan memilih;

-

Bahwa saksi Sriyanto tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan namanya tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap, meskipun telah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk ;

-

Bahwa ada nama saksi Sriyanto didalam Daftar Pemilih Sementara akan tetapi di dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 01 tidak terdapat nama saksi Sriyanto

-

Bahwa saksi Sriyanto tinggal di desa Tengin Baru sejak tahun 1977 dan mantan Ketua RT 08 ;

-

Bahwa didalam Daftar Pemilih Tetap TPS 02 tidak terdapat nama saksi Rudi Hartono dan Eva Sagita P ;

-

Bahwa setelah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, saksi Rudi Hartono dan saksi Eva sagita P menggunakan hak pilihnya di TPS 02 ;

-

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tidak terdapat Daftar Pemilih Tambahan ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa berbunyi : (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) ................. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :


“penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih ”: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa berbunyi : (1) Warga Desa yang memiliki hak pilih adalah adalah warga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk atau sudah/pernah menikah. (2) Warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. (3) Warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berbunyi : “Pemilihan calon kepala desa dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil hanya oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; “

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib pemilihan kepala desa berbunyi : (1) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemungutan suara melalui Ketua RT dan atau Kepala Dusun paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara ; (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat terlaksana maka pemilih tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu identitas asli dan menyerahkan fotokopi KTP pada panitia pemungutan suara ;


Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pemilihan kepala desa yang bersifat Umum dan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat maka sudah sepatutnya Kepala Desa dipilih langsung oleh seluruh penduduk desa yang mempunyai hak pilih, oleh karena nya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib pemilihan kepala desa yang berbunyi “Pemilihan calon kepala desa dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil hanya oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)” haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib pemilihan kepala desa jo Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa maupun Peraturan-peraturan lainnya terkait pemilihan kepala desa, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang warga desa yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa; Menimbang, bahwa Pasal 61 ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun


2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undangundang berbunyi : (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Menimbang, bahwa esensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang adalah mengenai pemilihan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia demikian juga halnya esensi dari Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa adalah mengenai pemilihan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, maka dengan menggunakan metode argumentum de analogium (analogi) Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 61 ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undangundang dapat diterapkan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa


Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” ; Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat, Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republi Indonesia 1945 tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga

negara

berhak

memperoleh

kesempatan

yang

sama

dalam

pemerintahan.” Menimbang bahwa terkait dengan hak memilih dalam sebuah pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011- 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang

maupun

konvensi

internasional,

maka

pembatasan

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara; Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan: (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya; Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada Perkara Nomor Nomor 102/PUU-VII/2009 yang dibacakan Pada tanggal 6 Juli 2009 berbunyi: 1. “Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;” 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kebijakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk untuk ikut mencoblos dalam kontestasi pemilihan, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan wujud perlindungan atas hak-hak dasar warga negara (basic right) untuk memilih (right to vote) yang merupakan implementasi dari hak politik (Politic Right) warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar


Negara Republik Indonesia Tahun 1945 27 ayat (1) dan (2);

Pasal 28D ayat

(3), ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, fakta yang terungkap dalam TPS 01 menunjukkan adanya penyimpangan secara substansi peraturan perundang-undangan

yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara in casu

Tergugat

Pemilihan

cq

Panitia

di

TPS

01Desa

Tengin

Baru

yang

mengakibatkan hak-hak seorang warga negara untuk memilih menjadi terabaikan dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran asas demokrasi yang mestinya menjadi prinsip utama dalam sebuah proses pemilihan. Di samping itu Majelis Hakim mempertimbangkan

satu prinsip hukum dan keadilan yang

dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Calon dalam sebuah pemilihan yakni dalam pemilihan level mana pun yang boleh diuntungkan dan dirugikan

dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran hukum

administrasi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan sebuah pemilihan umum; Menimbang, bahwa apabila fakta di TPS 01 terdapat penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memilik hak pilih meskipun

sudah

menyerahkan

Kartu

Tanda

Penduduk

tetapi

tidak

diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, dan fakta bahwa di TPS 02 terdapat penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tetapi tidak dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan, yang dikaitkan dengan


ketentuan hukum Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panitia Pemilihan in casu Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 61 ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang ; Menimbang, bahwa pada pokoknya objek sengketa a quo diterbitkan terkait dengan penetapan pengesahan Kepala Desa terpilih atas pelaksanaan Pemilihan

Kepala

Desa

Tengin

Baru

Kecamatan

Sepaku

sedangkan

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru itu sendiri telah melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karena nya tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kedaulatan rakyat (asas demokrasi) asas kepastian hukum dan asas kecermatan ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan pencoblosan ulang pada TPS 01 sebagai berikut; -

Bahwa berdasarkan bukti T- 13 berupa hasil rekapitulasi suara keseluruhan setiap calon dalam Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru menunjukkan bahwa Penggugat memperoleh 747 (Tujuh


Ratus Empat Puluh Tujuh ) Suara dan saudara Haris Nasution selaku pemenang memperoleh 748 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan) suara sehingga terdapat selisih 1 suara antara Penggugat dan Pemenang: -

Bahwa dalam persidangan a quo terbukti secara nyata bahwa terdapat tindakan Tergugat in casu Panitia Pemilihan khususnya di TPS 01 yang menggugurkan atau menghilangkan suara pemilih akibat adanya kertas suara yang tidak legal yang ikut tercoblos serta tindakan petugas TPS 01 yang menolak warga yang tidak terdaftar di DPT untuk mencoblos meskipun warga tersebut sudah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan warga tersebut adalah mantan ketua RT dan sudah lama berdomisili di Desa Tengin Baru:

-

Bahwa adanya fakta selisih 1 suara antara Penggugat dan Haris Nasution selaku pemenang di satu sisi dan pada sisi lain adanya warga

yang

tidak

bisa

mencoblos

yang

secara

hukum

sesungguhnya memiliki hak untuk memilih dan adanya suara warga yang hangus atau hilang akibat kelalaian petugas di TPS 01 akibat kertas suara yang tidak legal,

justru melahirkan

ketidakadilan hukum bagi Penggugat dan Warga yang tidak bisa dipilih dan memilih mengingat dengan kondisi tersebut Potensi Keterpilihan bagi Penggugat dan Potensi memilih pilihan bagi warga menjadi hilang; -

Bahwa dalam konteks tatanan negara hukum, khususnya dalam proses penegakan hukum kepemiluan, diperlukan instrument hukum yang dapat memberi kepastian dan keadilan hukum pemilu (Electoral Justice) bagi calon maupun pemilih dalam sebuah


pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala desa karena salah satu indikator kesuksesan sebuah pemilihan adalah terwujudnya keadilan hukum pemilu : -

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

-

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha

Negara

Samarinda

sebagai

pelaksana

kekuasaan

kehakiman memiliki kewenangan dan landasan konstitusional dalam menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam bidang hukum administrasi dalam peristiwa hukum manapun termasuk dalam hal ini sengketa pemilihan kepala desa: -

Bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara in casu nilai Hukum dan Keadilan akan tegak apabila putusan Pengadilan memiliki nilai kemanfaatan bagi semua pihak dan secara tekhnis nilai kemanfaatan sebuah putusan Pengadilan dapat dimulai dan dijalankan apabila putusan pengadilan tersebut dapat dieksekusi atau dilaksanakan;

-

Bahwa perintah Pengadilan in casu PTUN Samarinda yang hanya membatalkan

atau

tidak

sah

penerbitan

obyek

sengketa

khususnya pada bagian yang terkait dengan tahapan hasil pemungutan suara di TPS 01 sesungguhnya tidak memiliki nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat, baik bagi Penggugat


maupun Penyelenggara Pemilihan in casu Tergugat apabila tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 sehingga diperlukan adanya perintah secara hukum untuk pemungutan suara ulang di TPS 01; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 20162022 telah melanggar prosedur dalam ketentuan perundang-undangan khususnya dalam Pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, junto Pasal 42 huruf c Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 61 ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas demokrasi, asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga secara hukum obyek sengketa harus dinyatakan batal: Menimbang bahwa karena secara hukum obyek sengketa telah dinyatakan

batal

dan

untuk

mewujudkan

keadilan,

kepastian

dan

kemanfaatatan hukum akibat putusan a quo yang telah menyatakan batal terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat in casu Bupati Penajam Paser Utara melalui aparaturnya seperti


Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari ) setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa aquo hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah

diubah

dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;


MENGADILI: I.

Dalam Eksepsi : - Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya ;

II.

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016 - 2022 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016 - 2022 ; 4. Memerintahkan Kepada Tergugat, Bupati Penajam Paser Utara melalui aparaturnya cq Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- ( Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,


MOHAMAD YUSUP, S.H. dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum,.

PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.,


Perincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-SMD 1. Biaya Pendaftaran Gugatan

: Rp.

2. Biaya ATK

: Rp. 120.000., -

3. Biaya Panggilan

: Rp. 100.000,-

4. Biaya Pemeriksaan Setempat

: Rp. ................,-

5. Sumpah

: Rp.

25.000, -

6. Redaksi

: Rp.

5000., -

7. Materai

: Rp.

6000, -

Jumlah

30.000, -

Rp. 286.000,(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents