PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: 1. PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 Tanggal 12 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda dan Akta Perubahan Nomor : 71 Tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda. Alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh YOSEF, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak ----PENGGUGAT I ; 2. PT. BERKAH SAWIT LESTARI, diwakili oleh YOSEF yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 84 Tanggal 30 Halaman 1 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

September 2010, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda. Alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh YOSEF, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT. BERKAH SAWIT LESTARI, alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak ---PENGGUGAT II ; 3. PT. SERIMBA RAYA MAKMUR, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 83 Tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda. Alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan

Karang

Asam

Ulu,

Kecamatan

Sungai

Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh PANARDI, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT. SERIMBA RAYA MAKMUR, alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak ---PENGGUGAT III;

Halaman 2 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Dengan ini Pihak Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada : ------------------------------------------------------ABD RAHMAN, S.H., dan ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H. Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii No. 04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015. MELAWAN: BUPATI MALINAU,

yang berkedudukan Jalan Pusat Pemerintahan Lt. II, Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JEMI , S.H., M.Si., Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau, 2. SLAMET RIYONO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau; 3. ANTONIUS BANGUN SILITONGA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau; 4. DIKAN FADLI NUGRAHA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Pusat Pemerintahan Lt. II, Kantor Bupati Malinau, Provinsi


Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 180/129/HK/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak ------------------------------------------TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PENDIS/2015/PTUN-SMD tanggal 06 Oktober 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN/2015/PTUN-SMD tanggal 06 Oktober 2015 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 25/PEN/2015/PTUN-SMD

tanggal

06 Oktober 2015

Nomor :

tentang Penunjukan

Panitera Pengganti; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN-PP/2015/PTUN-SMD tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN-HS/2015/PTUN-SMD tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang; 6.

Berkas perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN-SMD; Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan

Para Pihak di persidangan; Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 Oktober

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Halaman 4 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Nopember 2015 yang mengemukakan dalildalil sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai : Keputusan penolakan ( fiktif negatif ) sesuai sikap diam Bupati Malinau (Tergugat ) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut : - Surat permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 untuk perpanjangan surat keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.25/2010 tanggal 25 januari 2010 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 hektar, lokasi kabupaten Malinau provinsi Kalimantan utara; - Surat permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan PT. BERKAH SAWIT LESTARI Nomor : 189/BLS-SMD/IX/2013 tanggal 23 september 2013 untuk perpanjangan surat keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.19/2011 tanggal 02 nopember 2011 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 18.600 hektar, lokasi kabupaten Malinau provinsi Kalimantan Utara; - Surat permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan karet PT. SERIMBA RAYA MAKMUR NOMOR ; 224/SRM-SMD/IX/ 2013 tanggal 23 september 2013 untuk perpanjangan surat keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011tanggal 02 nopember 2011 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan karet seluas 19.000 hektar lokasi kabupaten malinau provinsi Kalimantan Utara;


1. Bahwa PT. Bina Sawit Alam Makmur telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Nomor :005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, untuk memperpanjang Izin lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas +20.000 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; 2. Bahwa permohonan PT. Bina Sawit Alam Makmur sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya diterima Tergugat akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersikap diam tidak memproses permohonan tersebut diatas dan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya ; 3. Bahwa PT.

Berkah

Sawit

Lestari telah mengajukan Permohonan

Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan

Nomor :189/BLS-SMD/IX/2013

tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, untuk memperpanjang Izin lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.19/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 18.600 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; 4. Bahwa Permohonan PT. Berkah Sawit Lestari sudah 2 (dua) tahun lamanya diterima Tergugat, akan tetapi sampai diajuknnya gugatan ini Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersikap diam tidak memproses permohonan tersebut diatas dan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya ; 5. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Nomor :224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013, yang ditujukan kepada Tergugat, untuk memperpanjang Izin lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor Halaman 6 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

:503/K.15/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Karet seluas 19.00 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; 6. Bahwa permohonan PT. Serimba Raya Makmur sudah 2 (dua) tahun lamanya diterima Tergugat, akan tetapi sampai diajuknnya gugatan ini Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersikap diam tidak memproses permohonan tersebut diatas dan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya ; 7. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat tersebut selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersikap diam tidak memproses permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II tersebut maka Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersikap diam dipersamakan dan dianggap telah mengeluarkan Keputusan

Tata Usaha Negara yang

isinya menolak Permohonan

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ; II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa sikap diam Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang tidak memproses permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tersebut diatas keputusan Tergugat

dan

tidak

mengeluarkan

yang menjadi kewenangannya dianggap dan dipersamakan selaku

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

telah

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak Permohonan Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III ; 2. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah keputusan yang bersifat Fiktif/abstrak karena keputusan ini dianggap seolah–olah ada Halaman 7 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

padahal tidak ada, padahal sebenarnya secara faktual dalam bentuk tertulis tidak ada atau disebut Keputusan Tata Usaha Negara Negatif karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap isinya menolak permohonan dan telah mengeluarkan Keputusan yang tidak ada ketentuan waktu kapan Keputuan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan ; 3. Bahwa permohonan perpanjangan ijin lokasi oleh penggugat I, penggugat II dan penggugat III telah diterima oleh tergugat lewat 4(empat) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan penggugat I, penggugat II dan penggugat III, maka secara materil telah terpenuhi menurut pasal 3 ayat 3 undang-undang no.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4. Bahwa syarat formal tentang tenggang waktu dimulai sejak diterimanya permohonan perpanjangan oleh tergugat pada setiap tanda terima tergugat tidak ada mencantumkan tanggal tanda terima ; 5. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugantan ini di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Oktober 2015, secara formal gugatan para Penggugat dapat diterima ; III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN ; 1. Bahwa sikap diam yang dipersamakan dengan penolakan Tergugat memperpanjang Izin lokasi perkebunan Para Penggugat dan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak Permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sangat merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Perusahaan karena dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak permohonan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak dapat

melakukan kegiatan dan aktifitas dilokasi kebun, sementara Para

Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, seperti biaya untuk pengukuran lahan, biaya penyediaan bibit Kelapa Sawit dan bibit Karet dan


sekarang bibi sawit dan bibit Karet yang telah tersedia tersebut tidak dapat ditanam dilokasi karena Izin Lokasi belum diperpanjang ; 2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat Iiserta Penggugat III telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. DASAR-DASAR GUGATAN ; 1. Bahwa PT. Bina Sawit Alam Makmur adalah pemegang Izin lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau

Nomor : 503/K.25/2010

Tanggal 25

Januari 2010, Tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Penggugat I selaku pemegang Izin telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala kewajibannya ; 2. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari adalah pemegang Izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/ K.19/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 18.600 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Penggugat II selaku pemegang Izin telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan telah memenuhi segala kewajibannya ; 3. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur adalah pemegang Izin lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.15/ 2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Karet seluas 19.900 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Penggugat II selaku pemegang Izin telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan telah memenuhi segala kewajibannya ; 4. Bahwa PT.Bina Sawit Alam Makmur Penggugat I, PT. Berkah Sawit Lestari penggugat II, PT. Serimba Raya Makmur penggugat III adalah satu kepemilikan atas nama Yosef dan ketiga perusahaan, PT.Bina Sawit Alam Halaman 9 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari dan PT. Serimba Raya Makmur di konsorsiumkan oleh pemiliknya Sdr. Yosef dan di gabung dalam group PT. Bina sawit alam makmur sehingga dalam persiapan pembibitan sawit dan karet di konsentrasikan di lahan PT. Bina Sawit Alam Makmur; 5. Bahwa ketiga perusahaan dimaksud adalah satu kepemilikan dapat dilihat pada alamat ketiga perusahaan yaitu jalan Pangeran Suropati komplek perumahan Griya Tepian Lestari Blok F. no.28 RT.12 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi KALIMANTAN TIMUR; 6. Bahwa selain alamatnya yang sama juga dapat dilihat ketiga perusahaan tersebut PT.Bina Sawit Alam Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari dan PT.Serimba Raya akte pendiriannya juga merupakan kepemilikan saham Yosef secara dominan; 7. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan yang diamanatkan saat menerbitkan perizinan permohonan perpanjangan harus sudah diterima

paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya

masa berlaku surat Izin dimaksud ; 8. Bahwa kebijakan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersikap diam tidak memproses Permohonan Pengguat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dipersamakan dan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak Permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;


9. Bahwa kebijakan Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara, bersikap diam yang dipersamakan dengan penolakan Tergugat dan dianggap telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak Permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo jelas telah melanggar asasasas umum pemarintahan yang baik terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan sebab Tergugat tidak memproses Permohonan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan apa alasan Tergugat tidak memproses Permohonan Para Penggugat tersebut ; 10. Bahwa selain tindakan tergugat telah melanggar azaz-azaz umum pemerintahan yang baik terutama atas kepentingan hukum dan dengan tidak memperoleh permohonan para penggugat, tergugat juga telah melanggar perda kabupaten Malinau No.5 Tahun 2003 tentang perijinan usaha perkebunan bab VI tata cara perijinan usaha perkebunan pasal 13 menyebutkan “ Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap Bupati tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan ijin usaha perkebunan, maka permohonan di setujui; 11. Bahwa oleh karena itu kebijakan Tergugat bersikap diam yang tidak memproses permohonan

Para Penggugat yang dipersamakan dan

dianggap bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang

isinya menolak Permohonan

Para Penggugat untuk

memperpanjang Izin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk segera memproses permohonan Para Penggugat ; 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor :09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan bagi Halaman 11 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Penggugat untuk memohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ; 13. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk untuk segera memproses Permohonan Para Penggugat yaitu ; -

Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Bina Sawit Alam Makmur Nomor :005/ BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07

Januari

2013 untuk memperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan

Kelapa Sawit

seluas 20.000 Hektar,

yang

Lokasi

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; - Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Berkah Sawit Lestari Nomor :189/BLS-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk memperpanjang

Surat

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

:503/K.19/2011 Tanggal 02Nopember2011,tentangPemberian Ijin Lokasi Perkebunan KelapaSawit seluas18.600 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; - Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Serimba Raya Makmur Nomor :224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk memperpanjang

Surat

Keputusan

Bupati Malinau Nomor

:503/K.15/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Karet seluas 19.900 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; 14. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para Pihak untuk hadir dipersidangan ; Halaman 12 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Berdasarkan hal-hal yang telah diuaraikan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam yang dipersamakan dengan penolakan Tergugat memperpanjang Izin lokasi perkebunan Penggugat I, II dan III ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses ; - Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Bina Sawit Alam Makmur Nomor: 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 untuk memperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; - Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Berkah Sawit Lestari Nomor :189/BLS-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk memperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.19/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 18.600 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; - Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Serimba Raya Makmur Nomor :224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk

memperpanjang

Surat

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor:503/K.15/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Karet seluas 19.900 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; Halaman 13 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 Desember 2015, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut; I.

DALAM EKSEPSI a. Kedudukan Penggugat Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III menyatakan dirugikan oleh sikap diam Tergugat terhadap permohonan perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan yang diajukan oleh Penggugat

I,

Penggugat

II,

maupun

Penggugat

III.

Namun

sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan ijin lokasi Penggugat I, Penggugat II, maupun Penggugat III) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III; Bahwa Bupati Malinau telah memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur yang terakhir telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010, tetapi justru Penggugat 1 berkonflik dengan masyarakat disekitar lahan ijin lokasi antara lain masyarakat di Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Setarap Punan dan Desa Batu Kajang, yang sampai

dengan

saat

ini

tidak

dapat

diselesaikan

sehingga

mempengaruhi kundusifitas masyarakat daerah tersebut;


Bahwa Bupati Malinau juga telah memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Berkah Sawit Lestari dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010, tetapi sampai saat ini PT. Berkah Sawit Lestari tidak melakukan kegiatan/aktifitas apapun pada lahan tersebut. Bahwa atas sikap dari PT. Berkah Sawit Lestari tersebut Kepala Dinas Perkebunan Peringatan

Kabupaten tertulis

Malinau

telah

kepada perusahaan

3 (tiga) kali memberikan untuk

segera melakukan

kegiatan/aktifitas pada lokasi lahan perkebunan sebagaimana ijin lokasi perkebunan dari Bupati Malinau. Surat Peringatan tersebut dikirimkan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari berdasarkan alamat pada Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap. Bahwa Bupati Malinau juga telah memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Serimba Raya Makmur dengan Keputusan Bupati Malina Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010, tetapi sampai dengan saat ini PT. Serimba Raya Makmur juga tidak melakukan kegiatan/aktifitas apapun pada lahan tersebut. Bahwa atas sikap dari PT. Serimba Raya Makmur tersebut Kepala Dinas Perkebunan Peringatan

Kabupaten tertulis

Malinau

telah

kepada perusahaan

3 (tiga) kali memberikan untuk

segera melakukan

kegiatan/aktifitas pada lokasi lahan perkebunan sebagaimana ijin lokasi perkebunan dari Bupati Malinau. Surat Peringatan tersebut dikirimkan kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur berdasarkan alamat pada Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor Halaman 15 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

pos, tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap. Bahwa

dalam

Gugatan

tata

Usaha

Negara

(TUN)

Nomor

:

25/G/2015/PTUN.SMD perkara a quo, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian Ijin Lokasi Perkebunan kepada perusahaan manapun. Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun, apakah perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Serimba Raya Makmur dengan alamat JL. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Serimba Raya Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan ijin lokasi Perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut diatas, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tiba-tiba berubah patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara illegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sampai dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dapat membuktikan sebaliknya. Halaman 16 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

b. Penggabungan Gugatan Bahwa gugatan yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Nopember 2015 oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut : -

Penggugat I mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sikap diam Tergugat yang tidak memproses permohonan Direktur PT. Bina Sawit Alam Makmur Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal

Permohonan

Perpanjangan

Izin

Lokasi

Perkebunan -

Penggugat II mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sikap diam Tergugat yang tidak memproses permohonan Direktur PT. Berkah Sawit Lestari Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan

-

Penggugat III mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sikap diam Tergugat yang tidak memproses permohonan Direktur PT. Serimba Raya Makmur Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan

Bahwa dari uraian di ats sangat jelas subyek gugatan maupun obyek gugatan dalam perkara ini berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga seharusnya gugatan diajukan secara terpisah oleh masingmasing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena obyek yang digugat oleh masing-masing Penggugat juga berbeda. Kemudian oleh karena terhadap Penggugat I sudah pernah diberikan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan maka pertimbangan-pertimbangan yang dapat diambil oleh seorang Badan atau Pejabat TUN akan berbeda pula.


Dengan demikian gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan dengan melakukan penggabungan subyektif maupun penggabungan obyektif yang justru menghilangkan sifat individual dari gugatan tersebut. c. Gugatan Salah Alamat (Error in Subjecto) Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 menentukan apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN (keputusan TUN yang fiktif negative) Fiktif, menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata dan tertulis. Negatif, menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN. Badan atau Pejabat TUN yang menerima permohonan tetapi permohonan itu bukan kewajibannya untuk menjawab, maka sikap diamnya tidak dapat dianggap sebagai keputusan TUN yang fiktif negative, dan oleh karena itu tidak dapat digugat. Bahwa dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur disebutkan dalam Diktum Keempat bahwa apabila hendak diperpanjang keputusan ini, permohonan harus sudah diterima di Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa Halaman 18 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima. Bahwa dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari disebutkan dalam Diktum Keempat bahwa apabila hendak diperpanjang keputusan ini, permohonan harus sudah diterima di Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima. Bahwa dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Karet Seluas ± 19.000 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur juga disebutkan dalam Diktum Keempat bahwa apabila hendak diperpanjang keputusan ini, permohonan harus sudah diterima di Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima. Bahwa dalam surat-surat keputusan tersebut diatas sangat jelas bahwa seharusnya untuk memperpanjang keputusan mengenai ijin lokasi, permohonan sudah harus diterima oleh di Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau, dengan kata lain pemohon

dalam hal ini

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya surat permohonan yang ditembuskan kepada Kepala Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau. Namun faktanya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III hanya membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Malinau Halaman 19 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

tetapi

justru

dikirimkan

kepada

Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten Malinau tanpa tembusan kepada pihak manapun (yang bahkan surat tersebut tidak pernah sampai kepada Tergugat), oleh karena itu gugatan dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, salah alamat (error in subject) sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima; d. Kewenangan Mengadili Bahwa berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru bisa berwenang mememriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrative telah dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan : Ayat (1) Upaya administrative adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”. Ayat (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.


Bahwa Penggugat I mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 dengan lampiran 1 (satu) berkas berupa fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur (sebagaimana surat yang diterima oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan pemeriksaan persiapan); Bahwa Penggugat I mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis Januari 2013; Bahwa setelah mengirimkan surat tersebut Penggugat I sama sekali tidak pernah menanyakan kembali atau mengkonfirmasi kembali mengenai surat Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013, atau dengan kata lain Penggugat I juga hanya berdiam diri dan tidak melakukan pengecekan ulang apakah surat yang dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tersebut secara administrasi telah diterima oleh Tergugat atau tidak. Penggugat I tidak pernah lagi mengirimkan surat keberatan atau melakukan upaya administratif lain jika memang tidak puas atau keberatan atas sikap Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau terhadap surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Bahwa Penggugat II mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 189/BSL-SMD/XI/2013 tanggal 23 Halaman 21 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

September 2013 dengan lampiran 1 (satu) berkas berupa fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 HA Di Kabupaten Malinau kepada PT. Berkah Sawit Lestari (sebagaimana surat yang diterima oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan pemeriksaan persiapan). Bahwa Penggugat II mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis atas nama Wiwi Karmila tanpa tanggal. Bahwa setelah mengirimkan surat tersebut Penggugat II sama sekali tidak pernah menanyakan kembali atau mengkonfirmasi kembali mengenai surat Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 189/BSLSMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013, atau dengan kata lain Penggugat II juga hanya berdiam diri dan tidak melakukan pengecekan ulang apakah surat yang dikirimkan kepada Kantop Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tersebut secara administrasi telah diterima oleh Tergugat atau tidak. Penggugat II tidak pernah lagi mengirimkan surat keberatan atau melakukan upaya administratif lain jika memang tidak puas atau keberatan atas sikap Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau terhadap surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanhggl 23 September 2013. Dengan demikian maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Bahwa Penggugat III mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dengan lampiran 1 (satu) berkas berupa fotocopy Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember Halaman 22 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Karet Seluas ± 19.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur (sebagaimana surat yang diterima oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan pemeriksaan persiapan). Bahwa Penggugat III mengirimkan surat tersebut Penggugat III sama sekali tidak pernah menanyakan kembali atau mengkonfirmasi kembali mengenai surat Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013, atau dengan kata lain Penggugat

III

juga

hanya

berdiam

diri

dan

tidak

melakukan

pengecekan ulang apakah surat yang dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tersebut secara administrasi telah diterima oleh Tergugat atau tidak. Penggugat III tidak pernah lagi mengirimkan surat keberatan atau melakukan upaya administratif lain jika memang tidak puas atau keberatan atas sikap Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau terhadap surat Pemohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini; e. Gugatan Telah Kadaluwarsa (verjaring) Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) Halaman 23 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN; Bahwa pada Paparan Ketua Muda MA urusan Lingkungan Peradilan TUN dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang tanggal 6-10 Oktober 2009, yang dipergunakan sebagai dasar waktu penerimaan surat adalah bukti penerimaan, apabila tidak ada, baru dipakai bukti pengiriman. Bahwa Penggugat I mengirimkan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis Januari 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, dictum ketiga yang pada pokoknya Bupati Malinau memberikan perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan yaitu tanggal 25 Januari 2010, yang berarti Ijin Lokasi Perkebunan berlaku sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 diktum Keempat seharusnya surat permohonan dari Penggugat I sudah diterima 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya yaitu paling lambat tanggal 14 Januari 2013. Jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat) bulan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 14 Mei 2013. Oleh karena itu waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh

Penggugat I seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan Halaman 24 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

tanggal 12 Agustus 2013. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 06 Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat I harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa Penggugat II mengirimkan surat Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis atas nama Wiwi Karmila tanpa tanggal. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pekebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari, diktum Ketiga yang pada pokoknya Bupati Malinau memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Berkah Sawit Lestari selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan yaitu tanggal 02 Nopember 2010, yang berarti Ijin Lokasi Perkebunan berlaku sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 diktum Keempat seharusnya surat permohonan dari Penggugat II sudah diterima 10 (sepuluh)

hari kerja

sebelum berakhirnya masa

berlakunya yaitu paling lambat tanggal 22 Oktober 2013. Bahwa jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat) bulat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 22 Februari 2014, maka waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat II seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 23 Halaman 25 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Mei 2014. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 06 Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undangundang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat II harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Penggugat III mengirimkan surat Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis atas nama Wiwi Karmila tanpa tanggal. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Karet seluas ± 19.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan yaitu tanggal 02 Nopember 2010, yang berarti ijin lokasi Perkebunan berlaku sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 diktum Keempat seharusnya permohonan dari Penggugat III sudah diterima 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya yaitu paling lambat tanggal 22 Oktober 2013; Bahwa jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat) bulat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 22 Februari 2014, maka waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat III seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 23 Mei 2014. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 06 Halaman 26 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undangundang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat III harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); II.

DALAM POKOK PERKARA Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. 1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan karena : - Tergugat tidak memproses permohonan Para Penggugat. - Tergugat melanggar Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Perkebunan; 2. Bahwa

terhadap

dalil-dalil

tersebut,

Tergugat

menyampaikan

Jawaban yang pokoknya obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Bupati Malinau telah memeberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada

PT.

Bina

Sawit

Alam

Makmur

yang

terakhir telah

diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Halaman 27 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Sawit Seluas ± 20.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda; - Selama masa perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan tersebut PT. Bina Sawit Alama Makmur justru berkonflik dengan masyarakat di sekitar lahan ijin lokasi antara lain masyarakat di Desa Setulang, Desa Setarap

Punan

dan

Desa

Batu

Kajang

karena

beberapa

tanaman/tanam tumbuh milik masyarakat pada lahan warga dan lahan adat “dijarah”oleh CV. Luhur Perkasa yang juga beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda. (yang merupakan alamat yang sama dengan alamat Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III), adalah perusahaan pemegang IPK yang menjadi mitra PT. Bina Sawit Alama Makmur. Hal mana Kuasa Direktur CV. Luhur Perkasa yaitu Sdr. PANARDI juga merupakan Direktur Utama PT. Serimba Raya Makmur (Penggugat III); - Bahwa konflik antara PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa dengan masyarakat sekitar lahan Ijin Lokasi Perkebunan sampai dengan saat ini tidak dapat diselesaikan sehingga PT. Bina Sawit Alam Makmur tidak lagi melakukan aktifitas/kegiatan; - Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012; - Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Bina Sawit Alam Makmur Jl. Cipto mangunkusumo No. 88 Samarinda Halaman 28 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

yang ternyata hanya berupa tempat biliar dan gudang tempat parkir alat berat tua dan rusak, sehingga Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 memberikan Nilai E Kategori Kurang Sekali; - Bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012, Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap beberapa perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Bina Sawit Alama Makmur, hal mana dari penilaian tersebut PT. Bina Sawit Alam Makmur memperoleh Nilai E, Kategori Kurang Sekali, yang selanjutnya Sertifikat Penilaian beserta Surat Keputusan Penetapan Kelas Kebun tersebut dikirimkan kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur dengan alamat Jl. Cipto mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi lagi-lagi surat tersebut kembali dengan alasan alamat tidak lengkap; - Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013 Direktur PT. Bina Sawit Alam Makmur yang beralamat di Jl. Cipto mangunkusumo No. 88 Samarinda mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013; - Bahwa permohonan perpanjangan Izin Lokasi Sawit tersebut dilampiri dengan 503/K.25/2010

fotocopy

tanggal

25

Keputusan Bupati Malinau Januari

2010

tentang

Nomor

Pemberian

Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa sawit Seluas ± 20.000 Ha di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur; Halaman 29 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 kepada Diktum Pertama, perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur diberikan dengan ketentuan/syarat yang harus dipenuhi antaranya : ~Angka 2 : Apabila ada hak-hak

pihak lain diatas lokasi yang

dimohon, maka pemohon harus menyelesaikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan

benda-benda yang

diatasnya

terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah. ~Angka 4 : Untuk tanah masyarakat yang tidak bersedia diganti rugi supaya Pihak perusahaan menawarkan kerjasama dalam bentuk kemitraan inti an plasma dengan jalan tanah tersebut di enclave. ~Angka5:

Perkembangan

perolehan

tanah

beserta

persyaratan-persyaratan lainnya oleh pemohon setiap 3 (tiga) bulan sekali harus dilaporkan kepada Bupati Malinau, dengan tembusan Kepala Bagian Pertanahan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau. ~Angka 7: Membuat AMDAL sesuai peraturan yang berlaku, serta mempresentasikan/menyampaikan hasilnya dihadapan Komisi Amdal Kabupaten Malinau. ~Angka 8: Turut serta menjaga keamanan an ketertiban di lokasi sekitarnya.


- Bahwa ketentuan-ketentuan sebagimana tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I, dengan demikian Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilanjutkan; - Dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 juga disebutkan bahwa apabila hendak diperpanjang keputusan ini, permohonannya harus sudah diterima di Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima; -

Bahwa permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan yang diajukan oleh Penggugat I dan dikirim kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau hanya dilampiri dengan fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010, ternyata tidak pernah sampai kepada Tergugat ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau. Selain itu ternyata permohonan tersebut tidak disertai dengan laporan kegiatan yang telah dicapai dan alas an lain ynang dapat diterima, dengan alas an-alasan tersebut maka dengan sendirinya permohonan Penggugat II tersebut tidak layak dan tidak dapat untuk dipertimbangkan;

-

Bahwa Bupati Malinau telah memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. berjkah Sawit Lestari selama 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No 88 Samarinda;


-

selama jangka waktu pemberian Ijin Lokasi Perkebunan, PT. Berkah Sawit Lestari tidak pernah melakukan kegiatan/aktifitas apapun pada lokasi yang telah diberikan ijin, sehingga Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau memberikan Peringatan tertulis kepada perusahaan untuk segera melakukan kegiatan/aktifitas pada lokasi lahan perkebunan sebagaimana ijin lokasi perkebunan dari Bupati Malinau, yaitu dengan :  Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/34/Disbun/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari (jl. Ciptomangunkusumo No 88 Samarinda) perihal Surat Peringatan I;  Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/232.b/Disbun/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 kepada Direktur Berkah Sawit Lestari (jl. Ciptomangunkusumo No 88 Samarinda) perihal Surat Peringatan II (SP 2);  Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/343/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari (jl. Ciptomangunkusumo No 88 Samarinda) perihal Surat Peringatan (SP) 3;

-

Surat Peringatan tersebut dikirimkan melalui kantor poskepada Direktur Berkah Sawit Lestari berdasarkan alamat pada Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 yaitu jl. Ciptomangunkusumo No 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap;

-

Bahwa

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Halaman 32 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Nomor 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012; -

Bahwa dalam melaksakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Berkah Sawit Lestari jl. Ciptomangunkusumo No 88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliar dan gudang tempat parkir alat berat tua

dan

rusak,

sehungga Tim Pelaksana Penilaian

Usaha

Perkebunan Tahun 2012 memberikan Nilai E Kategori Kurang Sekali; -

Bahwa berdasarkan penilian dari Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012, Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap beberapa perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Berkah Sawit Lestari,hal mana dari penilaian tersebut PT. Berkah Sawit Lestari memperoleh Nilai E, Kategori Kurang Sekali, yang selanjutnya Sertifikat Penilaian beserta Surat Keputusan Penetapan Kelas Kebun tersebut dikirimkan kepada PT. Berkah Sawit Lestari dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi surat tersebut kembali dengan alasan alamat tidak lengkap;

-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 Direktur PT. Berkah Sawit Lestari yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No 88 Samarinda mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013;

-

Bahwa permohonan perpanjangan Izin Lokasi Sawit tersebut dilampiri dengan

fotocopy

Keputusan Bupati Malinau

Nomor

503/K.649/2010 TANGGAL 02 November 2010 tentang Pemberian Halaman 33 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari; -

Bahwa

berdasarkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

503/K.649/2010 tanggal 02 November 2010 pada Diktum Pertama, pemberian Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Berkah Sawit Lestari diberikan dengan ketentuan/syarat yang harus dipenuhi diantaranya : 

Angka 2 : Apabila ada hak-hak pihak lain diatas lokasi yang Dimohon, maka permohonan harus menyelesaikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan benda-benda yang diatasnya terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah.



Angka 4 : Untuk tanah masyarakat yang tidak bersedia diganti Rugi supaya pihak perusahaan

menawarkan

kerjasama dalam bentuk kemitraan inti an plasma denga jalan tanah tersebut di enclave. 

Angka 5 : Perkembangan perolehan tanah beserta persyaratanPersyaratan lainnya oleh permohonan setiap 3 (tiga) bulan sekali harus dilaporkan kepada Bupati

Malinau,

dengan

tembusan Kepala

Bagian Pertanahan, Kepaala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau. 

Angka 7 : Membuat AMDAL sesuai peraturan yang berlaku, serta mempresentasikan/menyampaikan hasilnya di hadapan Komisi Amdal Kabupaten Malinau. Halaman 34 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD



Angka 8 : Turut serta menjaga keamananan ketertiban di lokasi Sekitarnya.

-

Bahwa oleh karena Penggugat II selama waktu pemberian Ijin Lokasi Perkebunan sama sekali tidak melakukan kegiatan/aktifitas maka Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 November

2010

tidak

dapat dilaksanakan

atau

tidak dapat

dilanjutkan; -

Dalam keputusan Bupati Malinau Nomor 530 /K.649/2010 tanggal 02 November 2010 juga disebutkan bahwa apabila hendak diperpanjang keputusan ini, permohonannya harus sudah diterima

di Kantor

Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima. -

Bahwa permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan yang diajukan oleh Penggugat II dan dikirim kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau hanya dilampiri dengan Fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 November 2010 ternyata tidak pernah sampai kepada Tergugat ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau. Selain itu ternyata permohonan Tersebut tidak pernah disertai dengan laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima, dengan alasan-alasan tersebut maka dengan sendirinya permohonan Penggugat

II

tersebut

tidak

layak

dan

tidak

dapat

untuk

dipertimbangkan; -

Bahwa Bupati Malinau telah Memberikan Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Serimba Raya Makmur selama 3 (tiga) tahun dengan keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Halaman 35 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Karet Seluas ± 19.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda; -

Selama jangka waktu pemberian Ijin Lokasi Perkebunan, PT. Serimba Raya Makmur tidak pernah melakukan kegiatan/aktifitas apapun pada lokasi yang telah diberikan ijin, sehingga Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau memberikan Peringatan tertulis kepada perusahaan untuk segera melakukan kegiatan/aktifitas pada lokasi lahan perkebunan sebagaimana ijin lokasi perkebunan dari Bupati Malinau, yaitu dengan : 

Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/35/Disbun/I/2012

tanggal

26

Januari

2012

kepada

Direktur PT. Serimba Raya Makmur (jl. Ciptomangunkusumo No. 88 Samarinda) perihal Surat Peringatan I; 

Sampul surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/35/Disbun/I/2012 yang ditujukan kepada PT. Serimba Raya Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alasan penerima tidak dikenal;



Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/232.b/DISBUN/VI/2012 tanggal 06 September 2012 kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur perihal Surat Peringatan (SP) 2;



Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/342/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur (jl. Ciptomangunkusumo No. 88) perihal Surat Peringatan (SP) 3;


-

Surat Peringatan tersebut dikirimkan melalui kantor pos kepada Direktu r PT. Berkah Sawit Lestari b erd asarkan al amat p ada keputu san Bu p ati Mal in au Nomor 503/648/2010 tangg al 02 Nopember 2010 yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap.

-

Bahwa

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012; -

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Serimba Raya Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliar dan gudang tempat parkir alat berat tua dan rusak, sehingga Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 memberikan Nilai E Kategori kurang sekali.

-

Bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012, Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap beberapa perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Serimba Raya Makmur, hal mana dari penilaian tersebut PT. Serimba Raya Makmur memperoleh nilai e, kategori kurang sekali, yang selanjutnya Sertifikat Penilaian beserta Surat Keputusan Penetapan Kelas Kebun tersebut dikirimkan kepada PT. Serimba Raya Makmur Halaman 37 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi surat tersebut kembali dengan alasan alamat tidak lengkap. -

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 Direktur PT. Serimba Raya Makmur yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No 88 Samarinda mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan dengan surat Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013.

-

Bahwa permohonan perpanjangan Izin Lokasi Sawit tersebut dilampiri dengan Fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Karet Seluas ± 19.000 HA di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur;

-

Bahwa

berdasarkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 pada Diktum Pertama, pemberian Ijin Lokasi Perkebunan kepada PT. Serimba Raya Makmur diberikan dengan ketentuan/syarat yang harus dipenuhi diantaranya : 

Angka 2 : Apabila ada hak-hak pihak lain diatas lokasi yang Dimohon, maka permohonan harus menyelesaikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan benda-benda yang diatasnya terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah.



Angka 4 : Untuk tanah masyarakat yang tidak bersedia diganti Rugi supaya pihak perusahaan

menawarkan

kerjasama dalam bentuk kemitraan inti an plasma denga jalan tanah tersebut di enclave.




Angka 5 : Perkembangan perolehan tanah beserta persyaratanPersyaratan lainnya oleh permohonan setiap 3 (tiga) bulan sekali harus dilaporkan kepada Bupati

Malinau,

dengan

tembusan Kepala

Bagian Pertanahan, Kepaala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau. 

Angka 7 : Membuat AMDAL sesuai peraturan yang berlaku, serta mempresentasikan/menyampaikan hasilnya di hadapan Komisi Amdal Kabupaten Malinau.



Angka 8 : Turut serta menjaga keamanan an ketertiban di lokasi sekitarnya.

-

Bahwa oleh karena Penggugat III selama waktu pemberian Ijin Lokasi Perkebunan sama sekali tidak melakukan kegiatan/aktifitas maka Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tidak dapat

dilaksanakan

atau

tidak dapat

dilanjutkan; -

Dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember

2010

juga

disebutkan

bahwa

apabula

hendak

diperpanjang keputusan ini, permohonannya harus sudah diterima di Kantor Bagian Pertanahan kabupaten Malinau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima; -

Bahwa permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan yang diajukan oleh Penggugat III dan dikirim Kepada kantor Pelayanan Halaman 39 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Terpadu Kabupaten Malinau hanya dilampiri dengan fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 ternyata tidak pernah

sampai kepada Tergugat

ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau. Selain itu ternyata permohonan tersebut tidak disertai dengan laporan kegiatan yang telah dicapai dan alasan lain yang dapat diterima, dengan alasanalasan tersebut maka dengan sendirinya permohonan Penggugat III tersebut tidak layak dan tidak dapat untuk dipertimbangkan; -

Selanjutnya mengenai kesimpulan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 13 Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Perkebunan dapat kami tanggapi sebagai berikut : ~

Bahwa perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Perkebunan Mengatur tentang Izin Usaha Perkebunan, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II Pengggugat

III

adalah

perpanjangan

dan Izin

Lokasi

Perkebunan sehungga hal tersebut sangat berbeda dan tidak relevan dengan gugatan karena peraturan megenai Ijin Lokasi telah diatur sendiri dengan Perda Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2005; Dengan demikian sikap Tergugat yang oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dianggap sebagai keputusan Fikitif Negatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan baik; Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam Ekspesi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon


kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan: M E M U T U S DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-

menyatakan gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memenuhi

syarat-syarat

yuridis

formil

sebagai

suatu

surat

gugatan

sebagaimana yang diharuskan oleh Acara Tata Usaha Negara; DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

-

Menyatakan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

-

Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2015, dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Januari 2016 ; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto


copinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-I.1 sampai dengan P-I.53, sebagai berikut : Bukti P.I.1

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari PT. Bina sawit Alam Makmur, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan Kepada Yth. Bupati Malinau;

Bukti P.I.2

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang

Pemberian

Perkebunan

Perpanjangan

Kelapa Sawit

Ijin

Lokasi

Untuk

Seluas ± 20.000 Ha Di

Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ;Bukti P.I.3

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bina Sawit Alam Makmur, Nomor : 29, Tanggal : 12 Januari 2007, dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda ;

Bukti P.I.4

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02060.A.H.01.01.Tahun 2008, tanggal 16 Januari 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bina Sawit Alam Makmur;

Bukti P.I.5

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.511/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 Tentang

Kelayakan

Lingkungan Kegiatan

Perkebunan

Kelapa Sawit Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur ;


Bukti P.I.6

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur (tanpa lampiran)

Bukti P.I.7

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Lembar Pengesahan Dan

Persetujuan

Nomor

:

522.21/035/DKP-III/II/2008

tanggal 11 Pebruari 2008; Bukti P.I.8

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Badan

Pengendalian

Dampak

Lingkungan

Daerah

Kabupaten Malinau Nomor 08 Tahun 2008 Tanggal 05 Pebruari 2008 Tentang Pengesahan AMDAL PT. Bina Sawit Alam Makmur Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur ; Bukti P.I.9

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari PT. Bina Sawit Alam Makmur, Permohonan HGU atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur Nomor : 071/BSAM/U/IX/2012 tanggal 27 September 2012, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Samarinda ;

Bukti P.I.10

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Badan Pertanahan

Nasional

RI

Kantor

Wilayah

Propinsi

Kalimantan Timur, Nomor : 211/6-64.200/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT. Bina Sawit Alam Makmur seluas ± 20.000 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan Kepada Yth. Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Halaman 43 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Penetapan Batas Bidang Tanah Dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta ; Bukti P.I.11

:


Nasional

Republik

Indonesia,

Nomor

:

4374/16.1-300.16/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral PT. Bina Sawit Alam Makmur seluas ± 20.000 Ha di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti P.I.12

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kesepakatan Bersama PT. Bina Sawit Alam Makmur Dengan Masyarakat Desa Batu Kajang Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Batu Kajang, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, tanggal 14 Juli 2010 ;

Bukti P.I.13

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kesepakatan Bersama PT. Bina Sawit Alam Makmur Dengan Masyarakat Desa Punan Setarap Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa Punan Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, tanggal 14 Juli 2010 ;

Bukti P.I.14

:

Foto Copy Dari Foto Copy Pemetaan Desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas ;

Bukti P.I.15

:

Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor. 858 atas nama Yosep ;

Bukti P.I.16

:

Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor. 859 atas nama ; Halaman 44 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Bukti P.I.17

:


Bukti P.I.18

:


Bukti P.I.19

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya Foto dari Kantor ;

Bukti P.I.20

:


Bukti P.I.21

:


Bukti P.I.22

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Seksi Pelayanan Pemuda/Remaja Jemaat GKII Batu Kajang Nomor : 02/REMDA/GKII-BK/XIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT. BISAM di Samarinda ;

Bukti P.I.23

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Sekolah

SMP

Negeri

4

Malinau

006/08/SMPN4-Ms/LKz/II/2015

Selatan

tanggal

2

Nomor

Maret

:

2015,

Perihal : Ucapan Terima Kasih, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Pimpinan PT. BISAM di Batu Kajang ; Bukti P.I.24

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Penyerahan Tempat Sampah Untuk SMP Negeri 4, tanggal 10 Maret 2015 ;

Bukti P.I.25

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Penyerahan Tempat Sampah Untuk SMP Negeri 4, tanggal 10 Maret 2015 ;


Bukti P.I.26

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Landclearing Untuk Gereja, Jalan Dan Lapangan Bola tanggal 10 Maret 2015 ;

Bukti P.I.27

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Penyerahan Alat Belajar Untuk Sekolah TK, tanggal 06 Maret 2015 ;

Bukti P.I.28

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Foto Dokumentasi Kebun Kebun Kelapa Sawit tanggal 04 Nopember 2015 ;

Bukti P.I.29

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Kebun Di Malinau tanggal 07 Maret 2015 ;

Bukti P.I.30

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Acara Rohani Warga Batu Kajang tanggal 10 Maret 2015 ;

Bukti P.I.31

:

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya PT. Bina Sawit Alam Makmur Dokumentasi Penyerahan Alat Olahraga tanggal 04 Nopember 2015 ;

Bukti P.I.32A

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Badan Pengurus Seksi Perkauan Gereja Kemah Injil Indonesia, Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan, yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT. Bina Sawit Alam Makmur Nomor : 06/SEK-PER/GKII-BK/IV/2015 tanggal 9 April 2015, Perihal : Mohon Bantuan Transportasi ;

Bukti P.I.32B

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kuitansi PT. Bina Sawit Alam Makmur; Halaman 46 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Bukti P.I.33

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Proposal Karang Taruna Desa Batu Kajang Tahun 2015 Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara ;

Bukti P.I.34

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Proposal Panitia Valentine Ke III Pemuda GKII Jemaat Batu Kajang Tahun 2015 ;

Bukti P.I.35

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan ;

Bukti P.I.36

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ijin Lokasi Atas Tanah ;

Bukti P.I.37

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Panitia Perayaan Natal/Tahun Baru Gereja Kemah Injil Indonesia Kajang Baru Tahun 2015/2016 Nomor : 02/BPJ/GKII-KGBR/X/2015 tanggal 18-10-2015 Perihal : Bantuan Dana Perayaan

Permohonan

Natal & Tahun Baru, yang

ditujukan kepada Bapak Direktur PT. BISAM ; Bukti P.I.38

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Panitia Natal Seksi Pelayanan Pemuda/I & Remaja Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Batu Kajang Nomor : 03/PANPEM/GKII/BK/IX/2015 TANGGAL 20 Agustus 2015 Perihal : Mohon Sumbangan Dana Natal Seksi Pemuda/Remaja Jemaat GKII Batu Kajang, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BISAM ;


Bukti P.I.39

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kwitansi Tanda Terima Sumbangan PT. Bina Sawit Alam Makmur partisipasi perayaan natal Desa Batu Kajang, Desember 2015 ;

Bukti P.I.40

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Panitia Natal Sentral Batu Kajang Nomor : 04/PAN-NAT-SENTRAL/GKIIBK/XI/2015

tanggal

12

Nopember

2015

Perihal

:

Permohonan Bantuan Dana Natal Sentral Batu Kajang, yang ditujukan PT. Bina Sawit Alam Mmakmur ; Bukti P.I.41

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kwitansi Tanda Terima Sumbangan PT. Bina Sawit Alam Makmur partisipasi perayaan natal Desa Batu Kajang, Desember 2015 ;

Bukti P.I.42

:

Foto Copy Dari Foto Copy Photo Dokumentasi Aktifitas Karyawan Kebun PT. BSAM Dalam Rangka Pembersihan Tanaman Hama Dan Pemeliharaan Kebun tanggal 28 Januari 2016 ;

Bukti P.I.43

:


Bukti P.I.44

:


Bukti P.I.45

:

Foto Copy Dari Foto Copy Photo Dokumentasi Aktifitas Karyawan Kebun PT. BSAM Dalam Rangka Pembersihan


Tanaman Hama Dan Pemeliharaan Kebun tanggal 28 Januari 2016 ; Bukti P.I.46

:


Bukti P.I.47

:

Foto Copy Dari Foto Copy Photo Dokumentasi Hasil Pembersihan Tanaman Hama Dan Pemeliharaan Kebun PT. BSAM tanggal 28 Januari 2016 ;

Bukti P.I.48

:


Bukti P.I.49

:


Bukti P.I.50

:


Bukti P.I.51

:

Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan dari KARIM LAING tertanggal 07 Maret 2016 ;

Bukti P.I.52

:

Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan dari YUWEL OVANG tertanggal 07 Maret 2016 ;

Bukti P.I.53

:

Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Masyarakat Batu Kajang tertanggal 13 Maret 2016 ;


Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-II.1 sampai dengan P-II.12, sebagai berikut : Bukti P.II.1

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari PT. Berkah Sawit Lestari Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau ;

Bukti P.II.2

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ;

Bukti P.II.3

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.769/2010 tanggal 15 Desember 2010 Tentang

Kelayakan

Lingkungan Kegiatan

Perkebunan

Kelapa Sawit Di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti P.II.4

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ;

Bukti P.II.5

:


Nasional

RI

Kantor

Wilayah

Propinsi


Kalimantan Timur Nomor : 285/6-64.200/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT. Berkah Sawit Lestari seluas ± 18.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Yth. Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah Dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI ; Bukti P.II.6

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4403/16.1-300.16/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT. Berkah Sawit Lestari seluas ± 18.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P.II.7

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 343/12.1-200.12/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT. Berkah Sawit Lestari seluas ± 18.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Yth. PT. Berkah Sawit Lestari Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 di Samarinda;

Bukti P.II.8

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Perintah Setor Nomor : 343/12.1-200.12/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 ;

Bukti P.II.9

:

Foto Copy dari Foto Copy Salinan/Grosse Akta Pendirian PT. Berkah Sawit Lestari Nomor : 84 tanggal 30 September


2010 yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda ; Bukti P.II.10

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57391.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Berkah Sawit Lestari ;

Bukti P.II.11

:


Bukti P.II.12

:


Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat III melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-III.1 sampai dengan P-III.10, sebagai berikut : Bukti P.III.1

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari PT. Serimba Raya Makmur Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau;

Bukti P.III.2

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Halaman 52 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Karet Seluas ± 19.000 Ha Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Serimba Raya Makmur ; Bukti P.III.3

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.768/2010 tanggal 15 Desember 2010 TentangKelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Karet Di Kecamatan

Malinau

Selatan,

Kabupaten

Malinau,

Provinsi Kalimantan Timur Oleh Pt. Serimba Raya Makmur ; Bukti P.III.4

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor

503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011

Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur ; Bukti P.III.5

:


Nasional

RI

Kantor

Wilayah

Propinsi

Kalimantan Timur Nomor : 284/6-64.200/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT. Serimba Raya Makmur seluas ± 19.000 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Yth. Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah Dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI ; Bukti P.III.6

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari

Badan

Pertanahan Nasional RI Nomor : 4402/16.1-300.16/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT. Serimba Raya Makmur seluas ± 19.000 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang Halaman 53 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti P.III.7

:

Foto Copy Dari Foto Copy Salinan/Grosse Akta Pendirian PT. Serimba Raya Makmur Nomor : 83 tanggal 30 September 2010 dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda ;

Bukti P.III.8

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-56915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Serimba Raya Makmur ;

Bukti P.III. 9

:


Bukti P.III.10

:


Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-102, sebagai berikut : 1. Bukti T - 1

:

Foto Kopi Dari Foto kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor 561 Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit


Seluas ± 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ; 2. Bukti T - 2

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

522.21/036/DKP-II/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Perihal : Rekomendasi Kesediaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan An. Bina Sawit Alam Makmur ; 3. Bukti T - 3

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.353/2008 tanggal 21 Juli 2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ;

4. Bukti T - 4

:

Foto Copy Dari Foto Copy Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Bina Sawit Alam Makmur;

5. Bukti T - 5

:

Foto Copy Dari Foto Copy Rapat Sosialisasi PT. Bina Sawit Alam Makmur Di Desa Batu Kajang Hari Minggu tanggal 07 September 2008;

6. Bukti T - 6

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur

7. Bukti T - 7

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008

Tanggal 13 Februari 2008

Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ; Halaman 55 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

8. Bukti T - 8

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.262/2008

Tanggal 29 Mei 2008 Tentang

Pemberian Izin Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 4.200 Hektar Di Kecamatan Malinau Selatan Dan Kecamatan Malinau Barat Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ; 9. Bukti T - 9

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.502/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 4.200 Hektar Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ;

10. Bukti T - 10

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rapat Sosialisasi Rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Luhur Perkasa dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Sawit Alam Makmur tanggal 6 Juli 2010 ;

11. Bukti T - 11

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Nomor 522.21/73/KptsII/II/2010

Tanggal

11

Februari

2010

Tentang

Izin

Pemanfaatan Kayu Pada KBNK AN. CV. Luhur Perkasa Pada Areal Pembangunan Perkebunan PT. Bina Sawit Alam Makmur Kabupaten Malinau Tahun 2010/2011; 12. Bukti T - 12

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 680/4847/Kpts/DK-III/2010 Tanggal 14 September

2010

Tentang

Izin

Pemasukan

Dan

Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu AN. CV. Luhur Perkasa Pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Sawit Alam Makmur ;


13. Bukti T - 13

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Rapat Desa Batu Kajang tanggal 24 September 2010 Perihal : Penolakan

Perusahaan

yang

ditujukan

kepada

Yth.

Pimpinan PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa ; 14. Bukti T - 14

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Bupati Malinau Nomor : 525/256/Disbun/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Perihal : Penjelasan tentang penyelesaian Permasalahan lahan antara Masyarakat Desa Setulang dengan PT. BSAM yang ditujukan kepada Yth. Kapolres Malinau ;

15. Bukti T - 15

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kapolres Malinau Nomor : Res.1.13/1007/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal : Mohon

penyelesaian

permasalahan

lahan

Masyarakat Desa Setulang dengan PT.BSAM

antara yang

ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau ; 16. Bukti T - 16

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kapolres Malinau Nomor : Res.1.13/1006/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal : Mohon penjelasan

yang ditujukan kepada Yth. Bupati

Malinau ; 17. Bukti T - 17

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Lembaga Adat Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Nomor : 05/LADS/III/2012 tanggal 17 Maret 2012 yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur ;

18. Bukti T - 18

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Adat Desa Setulang tanggal 04 Maret 2012 yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT. Bina Sawit Alam Makmur ;


19. Bukti T - 19

:

Foto Copy Dari Foto Copy Lembaga Adat Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Tentang Daftar Tanaman Masyarakat Adat Desa Setulang Yang Digusur PT. Bina Sawit Alam Makmur tanggal 05 April 2012 ;

20. Bukti T - 20

:

Foto Copy Dari Foto Copy Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 17 Maret 2012 oleh Lembaga Adat Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan ;

21. Bukti T - 21

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Lembaga Adat Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan tanggal 25 Maret 2012 yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Malinau ;

22. Bukti T - 22

:

Foto Copy Dari Foto Copy Notulen Rapat Pertemuan Dengan Masyarakat Adat Desa Setulang tanggal 3 April 2012, Acara Penyampaian Aspirasi Dari Masyarakat Adat Desa Setulang ;

23. Bukti T - 23

:

Foto Copy Dari Foto Copy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 09/LAD-ST/IV/2012 tanggal 12 April 2012, oleh Lembaga Adat Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan;

24. Bukti T - 24

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Penyampaian Aspirasi Masyarakat Adat Desa Setulang Kepada DPRD Kabupaten Malinau, tanggal 03 April 2012 ;

25. Bukti T - 25

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rapat Pada Tanggal 01 Juni 2012 Tentang Lahan Warga Desa Setulang Yang Terkena Gusur Oleh PT. BSAM Di Ruang Rapat Wakil Bupati Malinau ;

26. Bukti T - 26

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rapat Penyelesaian Masalah Antara Masyarakat Setulang Dengan PT. BSAM


Tentang Ganti Rugi Lahan Dan Denda Adat tanggal 14 Juni 2012 ; 27. Bukti T - 27

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Desa Setarap Nomor : 38/2021/STP-X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Peihal : Kegiatan Penebangan Kayu diwilayah Hutan Adat Desa Setarap yang ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau ;

28. Bukti T - 28

:

Foto Copy Dari Foto Copy Notulen Hasil Pertemuan Bupati Malinau Beserta Masyarakat Adat Desa Setarap Dan Punan Setarap Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2011 Di Ruangan Intulun Kantor Bupati Malinau ;

29. Bukti T - 29

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kesepakatan Bersama Antara masyarakat desa batu Kajang, Desa Punan Setarap Dan Desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Dengan Pihak PT. Bina Sawit Alam Makmur Dan CV. Luhur Perkasa, tanggal 12 Januari 2012 ;

30. Bukti T - 30

:

Foto Copy Dari Foto Copy Kesepakatan Bersama CV. Luhur Perkasa Dengan Masyarakat Desa Batu Kajang Tentang Rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Wilayah Desa batu Kajang, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau tanggal 14 Juli 2010 ;

31. Bukti T - 31

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Rapat Desa Batu Kajang tanggal 24 September 2010 Perihal : Penolakan Perusahaan, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa ;

32. Bukti T - 32

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa batu Kajang tanggal 19 Januari 2011, Perihal : Pernyataan Sikap Masyarakat Batu Kajang, Penolakan


Terhadap Perusahaan Perkebunan PT. BISAM dan CV. Luhur Perkasa, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau ; 33. Bukti T - 33

:

Foto Copy Dari Foto Copy Laporan Hasil pertemuan Dengan

Masyarakat

Desa

Batu

Kajang

Bersama

Manejemen PT. Bina Sawit Alam Makmur Tanggal 19 Januari 2011 ; 34. Bukti T - 34

:

Foto Copy Dari Foto Copy Resume Hasil Pertemuan Antara PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa Dengan Masyarakat Desa Batu Kajang Desa Setarap Dan Desa Punan Setarap Yang Difasilitasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Serta Dihadiri Anggota DPRD Malinau Dan Segenap Unsur Muspida Tanggal 12 Januari 2012 Di Ruang Intulun ;

35.

Bukti T - 35

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Serifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinau diberikan kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur tanggal 03 Desember 2012 ;

36. Bukti T - 36

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sampul surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Bina Sawit Alam Makmur, D/a. Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ;

37. Bukti T - 37

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sampul surat dari Sekretariat

Daerah

489/08/DISBUN/1/2012,

Kabupaten yang

Malinau

ditujukan

Nomor

kepada

:

Yth.

Direktur PT. Bina Sawit Alam Makmur, D/a. Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Telp / Fax (0541) 262738/262726 yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; Halaman 60 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

38. Bukti T - 38

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ;

39. Bukti T - 39

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/34/Disbun/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ;

40. Bukti T - 40

:

Foto Copy Dari Foto Copy Sampul Surat Kepala Dinas Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

522.1/34/Disbun/I/2012 yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit Lestari D/a. Jl. Ciptomangunkusumo No. 88 Samarinda, yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; 41. Bukti T - 41

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

525/232a/DISBUN/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 2, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; 42. Bukti T - 42

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/343/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 3, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ( Jl. Ciptomangunkusumo No. 88) ;

43. Bukti T - 43

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sampul Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit Lestari D/a. Jl.


Ciptomangunkusumo No. 88 Samarinda, yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; 44. Bukti T - 44

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sampul Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525 / K.387 / 2012 yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Berkah Sawit

Lestari

D/a.

Jl.

Ciptomangunkusumo

No.

88

Samarinda, yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; 45. Bukti T - 45

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Serifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinau diberikan kepada PT. Berkah Sawit Lestari tanggal 03 Desember 2012 ;

46. Bukti T - 46

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur ;

47. Bukti T - 47

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.116/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan Karet Seluas ± 2.000 Hektar Kepada PT. Serimba Raya Makmur ;

48. Bukti T - 48

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten

Malinau

Nomor

:

525.I/35/DISBUN/I/2012

tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Serimba Raya Makmur ( Jl. Ciptomangunkusumo No. 88) ; 49. Bukti T - 49

:

Foto Copy Dari Foto Copy Sampul Surat Kepala Dinas Perkebunan

Kabupaten

525.I/35/DISBUN/I/2012

Malinau

Nomor

:

yang ditujukan kepada Yth.


Direktur

PT.

Serimba

Raya

Makmur

D/a.

Jl.

Ciptomangunkusumo No. 88 Samarinda, yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; 50. Bukti T - 50

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

525/232.6/DISBUN/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 2, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Serimba Raya Makmur ; 51. Bukti T - 51

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/342/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 3, yang ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Serimba Raya Makmur ;

52. Bukti T - 52

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sampul Surat Kepala Dinas

Perkebunan

Kabupaten

525/K.387/DISBUN/IX/2012

Malinau

Nomor

:

yang ditujukan kepada Yth.

PT. Serimba Raya Makmur D/a. Jl. Ciptomangunkusumo No. 88 Samarinda, yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia ; 53. Bukti T - 53

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Serifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinau diberikan kepada PT. Serimba Raya Makmur tanggal 03 Desember 2012 ;

54. Bukti T - 54

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 ;


55. Bukti T - 55

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/420/Disbun/IX/2012 tanggal 17 September 2012 Untuk : Melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2012 kepada PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Serimba Raya Makmur, PT. Gunung Agung Jati Rimba, PT. Bina Sawit Alam Makmur, dan PT. Rimba Karya Utama ;

56. Bukti T - 56

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 Tentang

Penetapan

Kelas

Kebun

Berdasarkan

hasil

Penilaian Usaha Perkebunan Di Kabupaten Malinau Tahun 2012; 57. Bukti T - 57

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor Maret

2012

: 525/24/SK-TPPKM/III/2012 tanggal 20

Tentang

Pembentukan

Tim

Pengkajian

Perkebunan Tahun 2012 ; 58. Bukti T - 58

:

Foto Copy Sesuai Dengan Foto Aslinya 15 (lima belas) lembar Dokumentasi Peninjauan Lapangn Tim Pengkajian Perkebunan Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 ;

59. Bukti T - 59

:

Foto Copy Sesuai Dengan Foto Aslinya 10 (sepuluh) lembar Dokumentasi upaya penyelesaian dari Pemkab Malinau atas tuntutan Masyarakat Adat Desa Setulang terhadap PT. Bina Sawit Alam Makmur ;

60. Bukti T - 60

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Perjanjian antara Pihak I A.n, Masyarakat Desa Batu Kajang dengan Pihak II A.n, CV. Luhur Perkasa tanggal 22 September 2010 ;

61. Bukti T - 61

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Lembaga Adat Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Nomor : 140/ /LA-BK/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 ; Halaman 64 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

62. Bukti T - 62

:

Foto Copy Dari Foto Copy Perkebunan Sawit BSAM Akan Terganjal

Penolakan

Warga,

http://utaralintas.blog.com/berita/ ; 63. Bukti T - 63

:

Foto Copy Dari Foto Copy Banyak Perusahaan Abal-Abal, http://www.korankaltim.com/banyak-perusahaan-abal-abal/ ;

64. Bukti T - 64

:

Foto Copy Dari Foto Copy Warga Setarap Adukan CV Luhur Perkasa,

http://www.korankaltim.com/warga-setarap-

adukan-cv-luhur-perkasa ; 65. Bukti T - 65

:

Foto

Copy

Perkebunan

Dari di

Foto

Copy

9

Perusahaan

Malinau

Dinilai

Buruk

Sekali,

http://sustainablepalmoilinindonesia.blogspot.com/2013/07/9 -perusahaan-perkebunan-di-malinau-html ; 66. Bukti T - 66

:

Foto

Copy

Perusahaan

Dari

Foto

Kayu

Copy

dan

DPRD

Malinau

Perkebunan,

Sidak

http://sku-

patroli.blogspot.com/2012/03/dprd-malinau-sidakperusahaan-kayu-dan.html ; 67. Bukti T - 67

:

Foto Copy Dari Foto Copy Konflik Masyarakat Adat versus Perkebunan

Sawit

di

Malinau,

http://lopi1903.blogspot.com/2012/01/konflik-masyarakatadat-versus.html ; 68. Bukti T - 68

:

Foto Copy Dari Foto Copy Perusahaan Kayu Kangkangi DPRD

Malinau,

http://m.inilah.com/news/detail/1793578/perusahaan-kayukangkangi-dprd-malinau ; 69. Bukti T - 69

:

Foto Copy Dari Foto Copy Hutan Adat Dibabat, Warga Setarap

Tertekan,

http://regional.kompas.com/read/2011/07/04/03020038/huta n.adat.dibabat.warga.setarap.tertekan ; Halaman 65 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

70. Bukti T - 70

:

Foto Copy Dari Foto Copy BSAM versus Masyarakat Adat Desa Setarap, http://utaralintas.blog.com/opini/ ;

71. Bukti T - 71

:

Foto Copy Dari Foto Copy Rambah Kayu Berkedok Perkebunan, http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/2055rambah-kayu-berkedok-perkebunan ;

72. Bukti T - 72

:

Foto Copy Dari Foto Copy Disbun Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan,

http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-410-

disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html ; 73. Bukti T - 73

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

74. Bukti T - 74 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Surat-Surat Masuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau bulan Januari 2013 ;

75. Bukti T - 75 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Surat-Surat Masuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tanggal 30 Oktober 2013 ;

76. Bukti T - 76 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat PT. Serimba Raya Makmur

Nomor

:

224/SRM-SMD/IX/2013

tanggal

23

September 2013, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan, ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau yang diterima oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tanggal 31 Oktober 2013 ; 77. Bukti T - 77 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat PT. Berkah Sawit Lestari

Nomor

:

189/BSL-SMD/IX/2013

tanggal

23

September 2013, ditujukan kepada Yth. Bupati Malinau yang diterima oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau tanggal 31 Oktober

2013 ;


78. Bukti T - 78 :

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya 8 (delapan) lembar foto dokumentasi situasi terbaru bekas lokasi persemaian bibit kelapa sawit PT. Bina Sawit Alam Makmur di Desa Batu Kajang ;

79. Bukti T - 79 :

Foto Sesuai Dengan Foto Aslinya 3 (tiga) lembar foto dokumentasi

situasi

terbaru

lahan

masyarakat

Desa

Setulang yang pernah digusur oleh PT. Bina Sawit Alam Makmur melalui perusahaan IPK CV. Luhur Perkasa ; 80. Bukti T - 80 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya 1 (satu) bendel permintaan ganti rugi lahan/tanaman dan pondok ladang atas nama Sibuk Jare kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa ;

81. Bukti T - 81 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya contoh surat Tanda Terima Berkas Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BTS, tanggal 10 Juni 2013 ;

82. Bukti T - 82 :

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya 4 (empat) lembar foto dokumentasi Kunjungan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan

Tahun

2012

ke

alamat

Jalan

Cipto

Mangunkusumo No. 88 Samarinda ; 83. Bukti T - 83 :

Foto Copy Sesuai Dengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan

Keputusan

525.26/K.55/2008

Tentang

Bupati

Malinau

Pemberian

Izin

Nomor Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur ; 84. Bukti T - 84 :


Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor


503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa

Sawit

Yang

Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; 85. Bukti T - 85 :


Keputusan

525.26/K.55/2008 Perkebunan

Karet

Tentang Yang

Bupati

Malinau

Pemberian Terpadu

Nomor

Izin

Usaha

Dengan

Industri

Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur ; 86. Bukti T-86

:

Foto Copy Dari Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos ;

87. Bukti T-87

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos ;

88. Bukti T-88

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

89. Bukti T-89

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1991 tentang Izin Lokasi ;

90. Bukti T-90

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia

Nomor

:

2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk

Masyarakat

Sekitar

(Kebun

Plasma)

dan

Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responbility) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan ;


91. Bukti T-91

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Peredaran Benih Bina;

92. Bukti T-92

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, dan Penggunaan Sarana Proteksi ;

93. Bukti T-93

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria

dan

Tata

Ruang/Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional Nomor Tahun 2015 tentang Izin Lokasi ; 94. Bukti T-94

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Direktur Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor : 1842/SR.120/E4/11/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sertifikasi Benih Untuk Kebun Plasma ;

95. Bukti T-95

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 264/Kpts/SR.120/12/2012 tentang Standar

Operasional

Prosedur

Sertifikasi

Benih

dan

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Kelapa Sawit; 96. Bukti T - 96

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Antonius Ferri, Nomor : 001/LAP-MASY/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 Perihal : Laporan Dugaan Kuat Telah Terjadi Tindak Pidana Illegal Loging Oleh CV. Luhur Perkasa di Kab. Malinau Kalimantan Timur ditujukan kepada Bapak Kapolri Jenderal Timor Pradopo ;

97. Bukti T - 97

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Sekretariat Bersama Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Nomor : 052/Gab-LSM/Mal/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 Perihal : Pengaduan

Sangketa

Lahan

Antara

Warga

dengan


Perusahaan, ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta ; 98. Bukti T - 98

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 001/STPL-PB AMAN/V/2012 , tanggal 28 Mei 2012 surat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) ;

99. Bukti T - 99

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 122/STPL-KH/V/2012 dari

Komisi

Nasional

Hak

tanggal 11 Mei 2012

Asasi

Manusia

Republik

Indonesia; 100.Bukti T - 100 :

Foto Copy Dari Foto Copy Tanda Terima dari Sekretariat Bersama Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau ;

101.Bukti T - 101 :

Foto Copy Dari Foto Copy Tanda Terima tanggal 28 Mei 2012

dari

Sekretariat

Kabupaten 102.Bukti T - 102 :

Bersama

Kecamatan

Malinau

Malinau ;

Foto Copy Dari Foto Copy KTUN”FIKTIF POSITIF” DAN AKUNTABILITAS

ADMINISTRASI

http//ptun-samarinda.go.id/index

PEMERINTAH”

php/layanan-publik/42-

ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat tidak mengajukan

Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi

kesempatan oleh Majelis Hakim; Menimbang

bahwa

selain

mengajukan

alat

bukti

surat,

Tergugat

mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing atas nama ISKANDAR, RUDI


HARTONO, TOH LENJAU, LAING NGAU, JEMI LOTER, MUSA dan LUHAT IGAI; Saksi ISKANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi pernah mengantar surat atas nama pemilik dari Bupati Malinau tahun 2012 dan 2013; - Bahwa Saksi mengantar surat sesuai dengan alamat yang tertera dialamat surat tersebut tapi alamatnya tidak ditemukan; - Bahwa Saksi menyatakan alamat surat tersebut Jl. Cipto Mangunkusumo No.88; - Bahwa Saksi menyatakan alamat surat tersebut ditujukan atas nama perusahaan PT. Bina Sawit Alam Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari dan PT. Serimba Raya Makmur; - Bahwa Saksi menyatakan ketiga perusahaan itu satu alamat yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No.88; - Bahwa Saksi menceritakan ketika Surat diantarkan sesuai dengan prosedur, surat yang kami antarkan di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 ternyata ada tiga, yaitu : Pertama : Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 adalah tempat billiard dan sudah kami tanyakan ternyata tidak ada yang mengenal nama perusahaan itu. Kedua : Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 adalah tempat depot air isi ulang dan sudah kami tanyakan ternyata tidak ada yang mengenal nama perusahaan itu. Ketiga : Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 adalah tempat Perusahaan Redi Mix.


Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 dari jembatan Mahakam sampai simpang tiga Loa Duri yang wilayahnya sangat luas, sementara alamat yang tertera di surat tersebut tidak mencatumkan RT dan Kelurahan, sementara Jl.

Cipto

Mangunkusumo No.88 ada tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Keledang, Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek. Setelah kami tidak bisa menemukan alamat pada surat tersebut kemudian surat dikembalikan ke kantor diserahkan ke pengawas kemudian surat itu ditahan selama empat belas hari untuk menunggu yang komplain setelah tidak ada yang mengkomplain selama empat belas hari maka surat tersebut oleh pengawas akan dikembalikan si pengirim. (tahun 2012). - Bahwa Saksi sudah menanyakan kewarga tentang perusahaan ini yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88, mereka tidak kenal dengan perusahaan yang tertera pada surat itu; - Bahwa

sepanjang

pengalaman

saksi

dalam

mengantar

surat pernah

menemukan nomor yang sama dalam satu jalan di Jl. Cipto Mangunkusumo juga; - Bahwa Saksi, tahun 2013 lagi mengirimkan surat di alamat yang sama untuk perusahaan itu; - Bahwa Saksi usahakan lagi ternyata tidak menemukan alamat tersebut, dan kami coba surat tersebut di kirimkan ke Kantor Pos Cabang Loa Duri ternyata tidak ditemukan juga alamat yang dimaksud selanjutnya surat tersebut dikembalikan ke Kantor Pos kami; - Bahwa Saksi menyatakan ya alamat perusahaan di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 yang tidak ditemukan; - Bahwa Saksi menyatakan dari ketiga alamat perusahaan di surat itu, ada nomor telepon perusahaan yang saksi pernah hubungi tapi tidak ada respon ; Halaman 72 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada respon seperti telepon tersebut tidak diangkat ; - Bahwa Saksi mengatakan sejak tahun 2007 sudah bertugas di Samarinda, Jl. Cipto Mangunkusumo dari jembatan Mahakam sampai Loa Duri saksi sering lewat di jalan ini; - Bahwa ya wilayah kerja Saksi untuk mengantar surat-surat termasuk di Jl. Cipto Mangunkusumo wilayah antaran surat-surat Kelurahan Keledang sebagian dan Kelurahan Harapan Baru ; - Bahwa tim Saksi yang mengantar surat-surat di Jl. Cipto Mangunkusumo ada 2 (dua) orang, yaitu saksi dari kantor pos pusat dan 1 (satu) orang lagi dari kantor pos cabang Loa Janan ; - Bahwa Saksi selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 saksi belum pernah ditugaskan mengantarkan surat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 dari instansi pemerintah Kabupaten Malinau selain surat tahun 2012 dan 2013 ; - Bahwa surat yang Saksi antar itu kurang hapal pengirimnya yang jelas dari instansi pemerintah ; - Bahwa Saksi waktu menelpon itu masuk tapi tidak diangkat ; - Bahwa Saksi menyatakan Jl Cipto Mangunkusumo No. 88 yang ada 3 (tiga) jaraknya tidak terlalu jauh ; - Bahwa Saksi menerangkan yang mengantarkankan langsung surat tersebut dan dikembalikan ke pingirim, terhadap surat yang dikembalikan tersebut ada keterangannya; - Bahwa Saksi menyatakan keterangannya kita antar alamat tersebut tidak ditemukan dan ada cap surat kembali


- Bahwa Saksi menyatakan betul bahwa lokasi yang saudara tidak temukan itu sudah diterangkan oleh kuasa Tergugat ; Saksi RUDI HARTONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi sebagai PNS di instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau ; -

Bahwa tugas dan fungsi Saksi Ditempatkan Di Dinas Perkebunan di Bidang Usaha Tani sebagai staf Pengembangan Sumber Daya ;

-

Bahwa keterkaitan Saksi surat-menyurat seperti di bidang kami yang mengurus masalah bila ada kegiatan perusahaan ;

-

Bahwa Saksi menyatakan PT. Bina Sawit Alam Makmur, PT. Berkah Sawit Lestari dan PT. Serimba Raya Makmur itu juga pernah terkait surat-menyurat di instansi saksi ;

-

Bahwa

Saksi

mengantar

surat

ketiga

perusahaan

itu

tentang

Surat

pemberitahuan tentang rencana penilaian terhadap kinerja ketiga perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ; -

Bahwa Saksi menyatakan ketiga perusahaan itu, PT. Bina Sawit Alam Makmur bergerak dibidang kelapa sawit, dan kedua perusahaan lain kalau tidak salah bergerak dibidang gaharu dan karet. Dan yang ada aktivitas hanya PT. Bina Sawit Alam Makmur dan dua perusahaan yang lain tidak ada ;

-

Bahwa yang Saksi antar itu Pertama yang diantar itu surat pemberitahuan rencana penilaian pertama diantar di kantor perwakilan perusahaan di Malinau tapi selalu tidak ada orang di kantor. Dan pada waktu mengantar surat bertemu dengan Pak Yatno kemudian surat itu dititipkan untuk disampaikan surat tersebut kepada pak Yosef ;

-

Bahwa Saksi menyatakan surat kedua tahun 2012 tentang Pemberitahuan Persiapan Penilaian diantar surat tersebut di kantor perwakilan perusahaan lagi Halaman 74 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

dan ada yang menerima surat tersebut tetapi tidak tahu namanya dan sempat di foto

orangnya,

karena

sangat

sulit

mencari

staf

perusahaan

untuk

mengkonfirmasi ; -

Bahwa Saksi menyatakan surat ketiga tentang Pemberitahuan Persiapan Penilaian, dan saksi bertemu dengan pak Panardi distop dipinggir jalan dan dititipkan surat tersebut karena Saksi berpendapat bahwa pak Panardi adalah orang Luhur Perkasa bagian dari PT. Bina Sawit Alam Makmur ;

-

Bahwa Saksi menyatakan kelanjutan surat tersebut setelah diterima oleh pak Panardi tidak ada jawaban, sehingga batas waktu untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai ;

-

Bahwa Saksi yang mengantar 3 (tiga) surat tentang Pemberitahuan Persiapan Penilaian ;

-

Bahwa Saksi Saksi pertama kali mengetahui bibit itu sejak tahun 2012 pada waktu peninjauan ;

-

Bahwa Saksi menyatakan betul Ijin lokasi Penggugat pada tahun 2010 ;

-

Bahwa Saksi menyatakan betul kalau sudah memiliki ijin usaha boleh melakukan aktifitas ;

- Bahwa Setahu saksi, tidak pernah

Tim Pengawas Benih ada melaporkan

kepada dinas yang terkait tentang PT. Bina Sawit Alam Makmur ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah Tim Pengawas Benih pernah mengingatkan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PT. Bina Sawit Alam Makmur tapi tidak dilakukan ; - Bahwa Saksi menyatakan Luhur Perkasa perusahaan beraktifitas sebagai IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) ;


- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar surat ke Base Cam PT. Bina Sawit Alam Makmur di Batu Kajang ; - Bahwa Saksi menyatakan Tim telah dibentuk sempat melakukan penilaian, data-data yang Saksi berikan pada saat Tim melakukan penilaian data-data yang berkaitan dengan legalitas, karena dalam peraturan itu ada 9 (sembilan) penilaian. Dan Tim Penilai memiliki sertifikat ; - Bahwa Saksi menyatakan, pada saat Tim melakukan penilaian ada 9 (sembilan) perusahaan yang dinilai ; - Bahwa Saksi menyatakan untuk masalah keberadaan bibit di PT. Bina Sawit Alam Makmur awalnya kita tidak mengetahui bahwa mereka ada mengadakan bibit kelapa sawit untuk ditanam dan seharusnya ada pemberitahuan ke dinas yang terkait ; - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dari PT. Bina Sawit Alam Makmur mengajukan ijin tentang bibit kelapa sawit untuk areal di Batu Kajang ; - Bahwa Saksi menyatakan ya ada mekanisme yang harus ditempuh setelah memiliki ijin lokasi dan ijin usaha untuk pengadaan bibit dan distribusi bibit perlu ada ijin lagi, kalau masalah pengadaan bibit prosedurnya ada orangnya kalau ijin lokasi yang diberikan pemerintah contoh luasnya 1.000 hektar. jadi bibit yang dimohonkan sesuai dengan luasannya. Kalau 1 Hektar 140 bibit berarti untuk 1.000 Hektar X 140 bibit = 14.000 bibit yang harus dimohonkan ; - Bahwa Saksi menyatakan dalam pengadaan dan pendistribusian bibit kelapa sawit memerlukan ketentuan dan syarat-syarat administratif lagi ; - Bahwa Saksi tidak tahu, belum pernah melihat ada permohonan Penggugat dalam pengadaan dan pendistribusian bibit kelapa sawit Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat administratif lagi ;


- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengajuan bibit itu harus dilaporkan ke Dinas Perkebunan ; - Bahwa Saksi menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat itu dari aturan yang diberikan lewat kantor Dinas Perkebunan ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada permohonan bibit dari Penggugat ; - Bahwa Saksi tahu bahwa sistem penangkaran bibit yang dari Kabupaten ada rekomendasi dari kantor Saksi, rekomendasi itu maksudnya kalau pihak perusahaan sudah ada 1.000 hektar yang sudah siap lahannya perusahaan harus memohon kepada dinas (kalau 20.000 bibitnya wewenang Kabupaten Malinau) memberikan rekomendasi SP2PKS ( Surat Penyaluran Benih Kelapa Sawit) itulah dasar perusahaan untuk mengambil bibit tersebut tetapi pihak Penggugat tidak pernah mengajukan ke Dinas Perkebunan ; - Bahwa Saksi menyatakan diluar dari 20.000 bibit itu rekomendasi wewenang Propinsi dan Dirjen BUN ; - Bahwa Saksi menyatakan di dalam ijin lokasi ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diselesaikan, termasuk pembebasan lahan ; - Bahwa sepengetahuan Saksi, cara kerja Tim Pengawas Benih seperti Tim Pengawas Benih bekerja kalau ada pemohon yang mengajukan permohonan kemudian diproses, setelah itu SP2PKS dikeluarkan oleh Dinas yang terkait ; - Bahwa Saksi menyatakan untuk mengeluarkan SP2PKS persyaratannya legalitas perusahaan harus dipenuhi ; - Bahwa Saksi menyatakan seandainya tidak dipenuhi legalitas perusahaan tidak bisa diterbitkan SP2PKS ; - Bahwa Saksi menyatakan setelah terpenuhi selanjutnya diterbitkan SP2PKS kemudian setelah terbit Si Pemohon akan mengambil bibit di tempat Halaman 77 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

pengambilan bibit dan selanjutnya melaporkan ke Dinas, kemudian Dinas mengecek sesuai permohonan bibit si pemohon. Setelah itu pemohon baru boleh mengusahakan bibit itu ; - Bahwa Saksi menyatakan seandainya pemohon (perusahaan) tidak pernah mengajukan permohonan, tidak bisa tiba-tiba SP2PKS itu datang ke lokasi untuk memberikan ; - Bahwa Saksi tidak paham, ternyata bahwa di lokasi yang sudah diterima ijin usaha dan ijin lokasi langsung mengerjakan aktifitas dan lokasi itu terdapat tegakan kayu, apakah saya bisa menebang sesuka ; - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi mengantar surat tahun 2012 untuk kepentingan masuknya Tim Penilai sedang berlangsung kegiatan IPK ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada Dinas Perkebunan punya Petugas Penyuluh terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan ; - Bahwa Saksi menyatakan ada Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan ; -

Bahwa Saksi menyatakan tentang tata cara penyemaian, pembibitan itu tidak perlu disampaikan terus menerus karena dianggap Penggugat memahami ;

- Bahwa Saksi menyatakan

tujuan

Rencana Persiapan Penilaian untuk

memberitahu supaya siap ; - Bahwa Saksi menyatakan ya, pengiriman surat 3 (tiga) kali dalam periode yang sama ; - Bahwa pada saat saksi mengantarkan surat pertama dititipkan kepada Yatno tanda terimanya nanti dilihat diekspedisi ; - Bahwa pada saat saksi mengantarkan surat yang ketiga dititipkan kepada Panardi ada tanda terimanya ; Halaman 78 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi menyatakan ketentuannya ditujukan langsung ke alamat tidak bisa dititipkan langsung ; -

Bahwa Saksi menyatakan di surat Rencana Persiapan Penilaian ada alamatnya PT. Bina Sawit Alam Makmur, di kantor perwakilan di Teluk Sanggan, Malinau ;

- Bahwa Saksi

pernah ditujukan langsung atau disampaikan langsung untuk

surat yang pertama tapi tidak ada orangnya ; - Bahwa Saksi menyatakan Rencana Persiapan Penilaian itu tahun 2012 dan dilakukan tiap tahun; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada penilaian di tahun 2011 baru dibentuk tahun 2012 ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada surat menyurat di tahun 2010 dan 2011 ; - Bahwa Saksi tidak pernah mengantar, surat ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Malinau untuk PT. Bina Sawit Alam Makmur itu diserahkan ke siapa ; Saksi TOH LENJAU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di Desa Setulang, pekerjaan Saksi wiraswasta, petani ladang berupa padi di Desa Setulang ; - Bahwa lahan Saksi ada ±2 hektar, termasuk ± 7 hektar lahan saudara Saksi yang sudah digusur ; - Bahwa Saksi menyatakan nama perusahaan pak Yosef yang menggusur PT. Bina Sawit Alam Makmur (BSAM) ; - Bahwa Saksi menyatakan selain PT. Bina Sawit Alam Makmur (BSAM) yang menggusur tahun 2012, tidak ada perusahaan lain ;


- Bahwa Saksi menyatakan pak Yosef atas nama perusahaannya menggusur lahan saksi itu untuk membuat tempat pembibitan ; - Bahwa tanah Saksi jadi digusur setelah itu Saksi usir dan dibuang bibitnya, dan sempat ada bibitnya ; - Bahwa lahan saksi yang digusur ada ± 2 hektar, yang ± 2 hektar sebelum digusur ditanam durian, kopi, rambutan dan macam-macam buah ; - Bahwa waktu digusur itu oleh PT.BSAM, saksi ada ; - Bahwa keadaan tanah Saksi yang ± 2 hektar waktu digusur di tahun 2012 waktu itu Saksi larang digusur, selanjutnya membawa polisi untuk membacking ; - Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut Saksi garap setelah bermukim di Desa Setulang sejak tahun 1973 asalnya hutan ; - Bahwa ya Saksi hanya menanam dan menguasainya turun-temurun ; - Bahwa Saksi menyatakan waktu digusur itu rata, habis semua ; - Bahwa Saksi menyatakan bibit sawit ; - Bahwa ya tanah yang disamping Saksi juga digusur termasuk yang ± 7 hektar diantaranya yang ± 2 hektar tanah Saksi ; - Bahwa keadaan tanah Saksi setelah digusur oleh perusahaan tidak bisa ditanam padi lagi sudah gersang jadi rumput tanah yang ± 7 hektar ; - Bahwa sepengetahuan Saksi ada lahan warga lain terkena gusuran disekitar lahan Saksi ; - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hutan adat yang ditebang di Desa Setulang ; - Bahwa Saksi menyatakan setelah digusur tidak ada ganti rugi dari perusahaan sampai sekarang ; Halaman 80 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu bahwa PT.BSAM memiliki ijin yang diterbitkan oleh Bupati ; - Bahwa Saksi melapor Kepala Adat menanyakan kenapa lahan Saksi digusur ; Saksi ; - Bahwa Saksi menyatakan Kepala Adat tidak pernah menjelaskan sebelum lahan Saksi digusur pihak dari penggusur/perusahaan tidak pernah ketemu dengan Kepala Adat ; Saksi LAING NGAU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan perbuatan yang terjadi di wilayah lahan masyarakat Adat Desa Setulang ; - Bahwa Saksi menyatakan yang terjadi disana yang pertama masyarakat melapor kepada saksi (Sebagai Ketua Lembaga Adat) ; - Bahwa Saksi menjadi Ketua Lembaga Adat Desa Setulang sejak tahun pertama lupa, tahun kedua 2011 s/d 2016 dan ada suratnya ; - Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Setulang adalah masyarakat ; - Bahwa yang kasih surat Saksi Kepala Desa Setulang ; - Bahwa yang menjadi wewenang Kepala Lembaga Adat kalau ada masalahmasalah yang merusak/menggangu ketentraman desa saksi tangani untuk diselesaikan masalah dengan musyawarah, namanya Lembaga Adat Desa Setulang ; - Bahwa ceritanya Saksi pernah warga melapor tentang PT.BSAM, masyarakat melapor kepada Saksi bahwa pak Yosef menggusur tanpa meminta ijin ;


- Bahwa Saksi pernah bertemu pak Yosef baru sekali di Kantor Bupati Malinau, dalam rangka masalah pengrusakan lahan masyarakat Desa Setulang ; - Bahwa masyarakat melapor pada Saksi tahun 2012 ; - Bahwa Saksi satu desa dengan TOH LENJAU ; - Bahwa waktu itu Saksi mendapatkan laporan kesimpulan yang dilakukan oleh Saksi sebagai Kepala Lembaga Adat, setelah mendengar laporan masyarakat kemudian membuat pertemuan di balai adat tentang penolakan terhadap perusahaan, keputusan kami perlu melihat tempat penggusuran untuk mengecek kelapangan hari Senin tahun 2012, setelah itu kami pergi ke lokasi untuk bertemu dengan orangnya tapi tidak ketemu pak Yosef. Kemudian saksi membuat pelang/larangan di lokasi bertuliskan “ jangan meneruskan pekerjaan ini karena lahan masyarakat Desa Setulang” Laporan kedua dari masyarakat karena mereka menggusur lebih luas dan kami pergi ke lokasi lagi tapi pelang larangan yang dipasang oleh kami sudah dibuang. Dan kami bertemu dengan polisi di lokasi. Lalu saksi menanyakan kepada polisi siapa yang punya pekerjaan ini ? Polisi tidak menjawab. Lalu saksi mengatakan kepada polisi jangan meneruskan pekerjaan ini karena ini lahan masyarakat Desa Setulang. Laporan yang ketiga gusuran tambah luas lagi pengusuran lalu saksi pergi ke lokasi dan tidak bertemu pak Yosef dan tambah banyak polisi dan kami tetap melarang untuk dilanjutkan. Dan saksi mengatakan jangan diteruskan pekerjaan ini kalau kami datang keempat kalinya kami tidak bertanggung jawab kalau ada masalah yang terjadi. Dan polisi menjawab ya pak. Laporan keempat dan lebih banyak polisi, dan pergilah kami ke lokasi gusuran ada karyawan yang mengisi polibet dan waktu itu saksi larang juga dan kami


suruh pulang, dan meminta kepada polisi agar alat berat itu segera dibawa pulang, dan tidak jadi digusur ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada ganti rugi penggusuran, lahan yang sudah digusur belum tahu apakah dipakai bertani lagi ; - Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa, setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa, terkait yang dilakukan dilingkungan saksi selalu ada diberikan tembusannya atau sosialisasi dalam bentuk surat atau secara lisan ; - Bahwa setelah ada permasalan itu Kepala Desanya pernah omong dengan Saksi , bahwa Kami sepakat untuk sama-sama melarang perusahaan untuk beraktifitas di lahan warga ; - Bahwa Saksi tidak tahu sebagai Ketua Kepala Adat bahwa di lokasi Desa Adat Saksi ada ijin perusahaan untuk berkebun dan Kepala Desa tidak

pernah

memberitahu ; - Bahwa Saksi menyatakan yang diundang ke Kantor Bupati Malinau semua lembaga-lemabaga di Desa Setulang hadir pada waktu itu, isi pembicaraan meminta ganti rugi dengan pak Yosef tetapi tidak sanggup ganti rugi ; - Bahwa Saksi menyatakan ganti rugi dalam bentuk ganti rugi denda-denda adat seperti gong, tikar, perisai, mandau rambut ; - Bahwa Saksi menyatakan perusahaan harus didenda karena perusahaan menggusur lahan warga dan menebang kayu hutan adat ; - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan pak Yosef waktu itu, pak Yosef tidak pernah memberitahu tentang ijinnya kepada Saksi ; - Bahwa Saksi menyatakan

orang-orang di Kantor Bupati tidak ada yang

memberitahu pak Yosef adalah direktur perusahaan perkebunan yang berada di wilayah saksi, yang saksi tahu pak Yosef yang punya pekerjaan ; Halaman 83 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi menyatakan kalau pak Bupati juga tidak memberitahukan bahwa pak Yosef direkturnya ; - Bahwa Saksi hadir di ruangan saat pertemuan, Saksi tidak mendengarkan apa yang dijelaskan Bupati ; - Bahwa Saksi menyatakan nama perusahaannya PT. Bina Sawit Alam Makmur, Saksi tahu dari orang ; - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak tahu perusahaan itu masih ada atau tidak ada di wilayah ; Saksi JEMI LOTER, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi tinggal di Desa Setarap, kenal PT. Bina Sawit Alam Makmur (BSAM), direkturnya pak Yosef ; - Bahwa Saksi menyatakan sosialisasi tahun 2008 di rumah pak Kepala Desa, perusahaan harus sosialisasi karena ingin membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Saksi ; - Bahwa Saksi menyatakan PT.BSAM belum bawa ijin waktu itu ; - Bahwa Saksi menyatakan yang hadir waktu sosialisasi itu semua masyarakat ; - Bahwa waktu itu tanggapan pemuda yang diwakili oleh Saksi sebenarnya kami tidak menerima, karena banyak hal-hal yang disampaikan perusahaan pada waktu itu yang mengiurkan sehingga kami terbuka waktu itu dengan perusahaan yang penting lahan mana yang masyarakat berikan itulah yang seharusnya digarap oleh perusahaan ; - Bahwa Saksi menyatakan yang menggiurkan karena ada lapangan pekerjaan dan perusahaan waktu itu berjanji akan membantu 200 - 300 juta untuk desa ;


- Bahwa Saksi menyatakan setelah pertemuan 2008, ada pertemuan kedua tanggal 7 September 2008 dengan pihak perusahaan di Balai Desa, masyarakat hadir semua dan direspon baik oleh warga. Pertemuan ketiga tanggal 6 Juli 2010 di Kantor Bupati Malinau ; - Bahwa Saksi menyatakan inti pertemuan tersebut mensosialisasikan dan ada kesepakatan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat ; - Bahwa Saksi menyatakan yang hadir mewakili Desa Setarap waktu itu Kepala Desa Setarap, Kepala Adat, dan saksi dan tokoh adat ; - Bahwa Saksi menceritakan PT. BSAM di Desa Saksi, Setelah pertemuan di Kantor Bupati kami tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, tiba-tiba melihat anak sungai itu airnya keruh di tahun 2010 ternyata ada alat bekerja di darat kampung ambil kayu di hutan adat saksi, setelah saksi cek bersama Kepala Desa dan warga PT.BSAM ada beroperasi disana di wilayah hutan adat, membuat jalan menarik kayu menebang pohon-pohon. Setelah itu kami pulang ke Desa dan mengadakan pertemuan dengan kesepakatan seluruh warga ; - Bahwa Saksi menyatakan kesepakatannya supaya pihak perusahaan dapat bertemu dengan masyarakat secara langsung, saksi menahan alat berat perusahaan dari Base Camp ke Desa Setarap waktu itu dan kami diproses hukum ; - Bahwa waktu pertemuan di Kantor Bupati tahun 2010, belum ada informasi dari PT.BSAM bahwa setelah ini nanti akan kami ada kegiatan seperti ini, dan kami menunggu meminta kesepakatan pada waktu itu di kantor tolong apabila pihak perusahaan melakukan kegiatan di lapangan tolong sampaikan dulu ke masyarakat dimana-mana tanah yang bisa digarap atau ditanami oleh perusahaan ;


- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu tahun 2010, tidak disampaikan dari PT.BSAM yang mengatakan bahwa bentuk awal dari kegiatan misalnya menebang pohon atau membuat jalan ; - Bahwa Saksi menyatakan jadi yang ada digambaran warga atau tokoh pemuda pada waktu perusahaan itu masuk bentuk kegiatannya ketika perusahaan masuk, hanya jakau (bekas ladang masyarakat) yang akan diberikan kepada perusahaan untuk menanam sawit bukan hutan adat yang kita berikan ; - Bahwa Saksi menyatakan sudah disampaikan oleh Ketua Adat

kepada

perusahaan bekas ladang masyarakat (jakau) pada saat pertemuan ; - Bahwa Saksi menyatakan waktu pertemuan di Desa, pihak perusahaan tidak diundang ; - Bahwa Saksi menyatakan waktu penahanan alat berat, disetujui Kepala Desa ; - Bahwa Saksi menyatakan kayu yang ditebang oleh perusahaan PT.BSAM pada waktu itu ± 4.000 m3 kubik kayu dan Saksi tidak tahu secara luas lokasinya yang sudah ditebang ; - Bahwa yang Saksi katakan pada pak Samudra pada hari ini ingin menahan alat perusahaan supaya pihak perusahaan bisa bertemu langsung dengan masyarakat Desa Setarap karena pihak perusahaan sudah melanggar dengan menebang hutan adat Desa Setarap. Setelah menahan alat berat kemudian dilaporkan di polisi karena perampasan alat berat PT. BSAM ; - Bahwa Saksi menyatakan yang terlapor waktu itu Tokoh Pemuda, Kepala Desa dan Ketua Adat ; - Bahwa Saksi pada akhirnya tidak ditahan tetapi diminta supaya mengembalikan alat berat perusahaan yang ditahan tetapi kami meminta denda pada perusahaan pada waktu itu ; Halaman 86 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi menyatakan belumada ganti rugi sampai sekarang dari

pihak

perusahaan ; - Bahwa ada permohonan ganti rugi Saksi secara tertulis ; -

Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan kepada Majelis Hakim berupa surat ganti rugi kepada perusahaan, surat ganti rugi ini sudah ditujukan kepada PT. BSAM dan tembusan-tembusannya ;

-

Bahwa tujuan Saksi laporkan supaya ijinnya tidak diperpanjang lagi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sampai hari ini ijin dari PT.BSAM ; - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aktifitas PT.BSAM di Desa Punan Setarap ; - Bahwa Saksi menyatakan kalau jakau sendiri dan hutan adat sendiri

pula

tempatnya dan dilindungi ; - Bahwa Saksi menyatakan

kayu sempat dibawa ke lokpon maksudnya kayu

yang sudah ditebang kemudian ditampung dipanggung kemudian dimuat loging kemudian dibawa ke lokpon maksudnya nanti dimuat ke tongkang selanjutnya tidak tahu dibawa dan dijual kemana karena harga kayu pada saat itu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perkubik. Dan permasalahan ini sempat kami laporkan ke KOMNAS HAM (tahun 2012), ke AMAN (tahun 2012), ke Komisi III DPR RI (tahun 2012) ; - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan perkebunan ada ijin dari Bupati dan Saksi bersama warga benar hanya mengadakan penolakan untuk kegiatan di desa Saksi ; - Bahwa Saksi tahu setelah di tolak di Desa Setulang atau di Desa Setarap untuk pembibitan, perusahaan ada melakukan pembibitan di tempat yang lain Di Desa


Batu Kajang dan masih ada kegiatan perusahaan dengan warga di Desa Batu Kajang ; -

Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.I.13, Saksi tidak pernah melihat. Kalau yang ini Desa Punan Setarap sedangkan saksi di Desa Setarap ;

-

Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.I.14, di dalam internal Desa Setarap tidak ada konflik perbatasan, dulu pernah ada bersengketa batas administrasi dengan Desa Setulang tapi sudah selesai ;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa perselisihan antar desa itu ; Saksi MUSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi ada pertemuan dengan pak Panardi di tahun 2016, dia datang kerumah dan berbicara katanya jangan terpengaruh kalau ada masyarakat Batu Kajang ke rumah Saksi karena ada Hakim masuk ke desa ; - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Majelis Hakim sudah pernah ke Batu Kajang ; - Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat ; - Bahwa yang dikelola PT. BSAM 3 hektar, pondok punya Saksi ; - Bahwa Saksi belum pernah melakukan kesepakatan, tindakan Saksi tidak menyetujui ; - Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak Saksi menerima uang dari perusahaan, tidak pernah ada informasi sebelumya ; - Bahwa Saksi memiliki lahan di Desa Batu Kajang, digusur tanpa sepengetahuan Saksi ; - Bahwa luas lahan Saksi yang digusur itu ± 1 (satu) hektar ; - Bahwa lahan Saksi digusur untuk tempat pembibitan kelapa sawit ; - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Guru, tinggal di Sentaban ; Halaman 88 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi tinggal di Sentaban sedangkan lahan Saksi di Batu Kajang, ceritanya Pada tahun 1991 Saksi jadi guru di Desa Batu Kajang berdomisili selama 17 tahun dan selama itu Saksi membuka lahan di Desa Batu Kajang ; - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa lahan saksi digusur dari pak Luha masyarakat yang ada di Desa Batu Kajang ; - Bahwa yang disampaikannya kepada Saksi, dia mengatakan Saksi punya lahan digusur oleh perusahaan dan silahkan Saksi melihatnya. Setelah itu Saksi pergi melihat lahan itu dan betul telah digusur ; - Bahwa yang Saksi sampaikan kepada pak Panardi kenapa digusur lahan ini, Saksi mengatakan tidak mau kalau lahan Saksi itu digusur, karena akan merusak tanah itu yang dipakai Saksi tempat berladang. Lalu Panardi menjawab ini hanya sementara tempat pembibitan nanti kita ukur berapa luas lahan yang digusur ini dan nanti kami ganti rugi tempat persemaian itu. Setelah itu saksi mengatakan jangan melebar lagi dan dijawab pak Panardi iya pak. Pernah pak Panardi mendatangi rumah Saksi yang di Sentaban dan pak Panardi menceritakan bahwa mereka telah membuat pembibitan kepada Saksi dan mengatakan lahan Saksi sudah ditanam sebagai percontohan, lalu saksi berpikir kapan Saksi memberikan ijin untuk menanamnya dan saksi merasa keberatan dengan hal-hal itu ; - Bahwa Saksi menyatakan ganti rugi yang katanya pak Panardi itu hanya lisan, sekarang janji itu tidak pernah ada ; -

Bahwa Saksi bertemu dengan pak Panardi di tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 ;

- Bahwa pak Panardi tidak pernah meminta ijin untuk menggarap tanah Saksi ; - Bahwa baru Saksi menelpon anaknya, katanya pak Panardi ada membawa surat untuk ditandatangani ; Halaman 89 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi diperlihatkan P.I.12, Saksi tidak pernah lihat ; - Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan pak Panardi Tahun 2016 di rumah Saksi, kata pak Pananardi kepada Saksi bahwa jangan terpengaruh kalau ada masyarakat Batu Kajang datang ke rumah Saksi karena ada Hakim masuk ke desa ; - Bahwa Saksi menyatakan Dermanius Musa Anak kandung Saksi ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.I.53, ya ini nama anak Saksi dan tandatangannya ; Saksi LUHAT IGA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -

Bahwa Saksi sebagai Kepala Adat Desa Batu Kajang sejak tahun 2012 samapai dengan tahun 2017 ;

-

Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Adat Desa Batu Kajang berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kepala Desa, sebelumnya Pak Ngau Lawai ;

- Bahwa Saksi tahu PT. BSAM (Bina Sawit Alam Makmur), Saksi mengetahuinya pada tahun 2010 waktu ada sosialisasi ; - Bahwa Saksi menyatakan PT. BSAM perusahaan sawit, Saksi tidak tahu tahun 2010 PT.BSAM sudah dapat ijin ; - Bahwa pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Adat Desa Batu Kajang, Saksi tidak pernah melihat surat PT.BSAM ; -

Bahwa Sakis menyatakan pada waktu sosialisasi tahun 2010 pada waktu itu setuju, saat mereka dapat ijin lalu perusahaan tidak tahu hak-hak masyarakat ;

-

Bahwa Saksi menyatakan masyarakat demo tahun 2010, karena perusahaan beroperasi tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, perusahaan tidak pernah minta ijin dengan warga ;


- Bahwa Saksi menyatakan pak Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kalau perusahaan memiliki ijin ; -

Bahwa Saksi menyatakan selesai demo tidak terjadi pembicaraan tapi setelah demo kami ditahan polisi ;

-

Bahwa Saksi menyatakan 11 (sebelas)

orang yang ditahan, Saksi ditahan

tahun 2010 ; -

Bahwa yang Saksi protes dari perusahaan karena perusahaan tidak tahu hakhak masyarakat, menebang kayu log, masuk tanpa ijin ;

- Bahwa Saksi menyatakan ada penebangan hutan adat di Desa Batu Kajang, masih ada aktifitas PT. BSAM dan aktifitas PT. BSAM di lahan masyarakat ; -

Bahwa Saksi menyatakan Ada 11 (sebelas) warga yang di lahannya digaraf PT. BSAM yang sepakat ;

- Bahwa Saksi menyatakan dari 11 (sebelas) warga yang namanya Karim Laing, Dermanius Musa, Lengkan Kerit, Nyiam Lawing, Asang Iing, Encau Ulin, Nin Lubit, Yuwel Ovang, Asang Luat, Lengkan Lingu dan Agem Mafo termasuk yang sepakat dengan PT.BSAM ; - Bahwa Sepengetahuan Saksi, hanya ada 11 (sebelas) warga saja yang setuju terhadap perusahaan ; - Bahwa Saksi tahu lahan mereka dikasi sukarela karena mereka dibayar ; - Bahwa Saksi tidak tahu kebun plasma dan tidak tahu asal-usul bibit ; - Bahwa Saksi menyatakan jumlah Kepala Keluarga di Batu Kajang ada 122 KK (Kepala Keluarga) ; - Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan mereka bertani, mereka punya ladang ; - Bahwa Saksi menyatakan masih ada yang menolak ; Halaman 91 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.I.12, saksi pernah melihat dan dibaca hanya sekilas ; Menimbang dalam persidangan perkara a quo, atas Permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maka telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di kantor Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang berlokasi di Jl. Cipto Mangunkusumo No 88 Samarinda pada tanggal 16 Februari 2016; Menimbang bahwa atas Permohonan Tergugat, dalam persidangan a quo juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara untuk beberapa lokasi pada tanggal 19 Februari 2016; Menimbang bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan Tergugat menyampaikan secara Tertulis pada tanggal 29 Maret 2016 ; Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat

III,

pihak

Tergugat

Bupati

Malinau

melalui

kuasanya

telah

menyampaikan satu Jawaban untuk ketiga Penggugat yang berisi tentang eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara tertanggal 07 Desember 2015;


Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat Bupati Malinau, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ; Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat antara lain tentang : a. Kedudukan Penggugat b. Penggabungan Gugatan c. Gugatan Salah Alamat (Error in Subjecto) d. Kewenangan Mengadili e. Gugatan Telah Kadaluwarsa (verjaring) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

(1)

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2)

Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3)

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas secara sistematis yaitu sebagai berikut : 1. Kewenangan mengadili ; 2. Gugatan Telah Kadaluwarsa (verjaring) Halaman 93 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

3. Kedudukan Penggugat ; 4. Gugatan Salah Alamat (Error in Subjecto) ; 5. Penggabungan Gugatan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Bupati Malinau sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1. Kewenangan Mengadili Menimbang, ketentuan

di

atas

bahwa harus

eksepsi di

Kewenangan

pertimbangkan

mengadili

terlebih

sebagaimana

dahulu

sebelum

mempertimbangkan eksepsi lain ; Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait Kewenangan Mengadili dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bahwa Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah dilaksanakan ; Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi keseluruhan dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kewenangan Mengadili, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan Eksepsi Kewenangan Mengadili sebagaimna yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun lebih tepat disebut sebagai Eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian karena eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan mengadili dan hanya dapat diputus bersama-sama pokok perkara maka eksepsi tersebut akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya ;


2. Gugatan Telah Kadaluwarsa Menimbang bahwa, dalam eksepsinya tentang Tenggang Waktu, Tergugat mendalilkan bahwa; - Bahwa Penggugat I mengirimkan surat Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis Januari 2013. Jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat) bulan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 14 Mei 2013. Oleh karena itu waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat I seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 12 Agustus 2013. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 06 Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat I harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; - Bahwa Penggugat II mengirimkan surat Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis atas nama Wiwi Karmila tanpa tanggal.

Bahwa jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat) bulan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 22 Februari 2014, maka waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat II seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 23 Mei 2014. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Halaman 95 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Samarinda tanggal 06 Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat II harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; - Bahwa

Penggugat

III

mengirimkan

surat

Nomor

:

224/SRM-

SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau dengan paraf tanda terima tertulis atas nama Wiwi Karmila tanpa tanggal. Bahwa jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 maka jangka waktu 4 (empat)

bulat

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

yang

bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan adalah tanggal 22 Februari 2014, maka waktu 90 (Sembilan puluh hari) tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat III seharusnya selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 23 Mei 2014. Dengan demikian gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 06 Oktober 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat III harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Menimbang bahwa, atas eksepsi Tenggang Waktu dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak menunjukkan dalil dan bukti surat untuk membantah secara tegas eksepsi Tergugat tersebut; Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara teliti dan seksama, maka terhadap eksepsi terkait Gugatan Telah Kadaluwarsa yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Penolakan (fiktif negatif) sesuai sikap diam Bupati Malinau ( Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut : Halaman 96 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 untuk perpanjangan surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 hektar, Lokasi Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (vide bukti P.I.1) ; 2. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan PT. BERKAH SAWIT LESTARI, Nomor : 189/BLS-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk perpanjangan surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.19/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 18.000 hektar, Lokasi Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (vide bukti P.II.1); 3. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan PT. SERIMBA RAYA MAKMUR, Nomor : 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk perpanjangan surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Karet Seluas 19.000 hektar, Lokasi Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (vide bukti P.III.1); Menimbang bahwa dalam point gugatannya yang terkait dengan Tenggang Waktu, Penggugat mendalilkan bahwa ; - Bahwa permohonan perpanjangan ijin lokasi oleh penggugat I, penggugat II dan penggugat III telah diterima oleh tergugat lewat 4(empat) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan penggugat I, penggugat II dan penggugat III, maka secara materil telah terpenuhi menurut pasal 3 ayat 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;


- Bahwa syarat formal tentang tenggang waktu dimulai sejak diterimanya permohonan perpanjangan oleh tergugat pada setiap tanda terima tergugat tidak ada mencantumkan tanggal tanda terima ; - Bahwa dengan demikian pendaftaran gugantan ini di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Oktober 2015; Menimbang, bahwa obyek gugatan yang diajukan pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini diajukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penghitungan tenggang waktu serta akibat hukum yang ditimbulkan adalah berbeda dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa secara jelas pengaturan Tenggang waktu terkait dengan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3)

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berkaitan dengan

masalah jangka waktu untuk menghitung sejak kapan gugatan terhadap sikap diam badan atau pejabat TUN tersebut bisa diajukan. Ayat (2) menentukan, apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) Halaman 98 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

telah lewat, namun badan atau pejabat TUN tetap tidak berbuat apa-apa (diam), maka

Tergugat dianggap

telah

menolak

mengeluarkan

keputusan

yang

dimohonkan kepadanya. Berdasarkan ayat (2) ini, maka gugatan terhadap badan atau pejabat TUN yang tidak menjawab suatu permohonan baru dapat diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundangundangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) badan atau pejabat TUN yang bersangkutan; Menimbang, bahwa pada ayat (3) menentukan, apabila dalam peraturan perundang-undangannya tidak menentukan jangka waktu kewajiban untuk menjawab suatu permohonan, maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat TUN yang diam saja dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan oleh karenanya Tergugat dapat digugat. Menimbang, bahwa masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya memberikan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kepada penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang akan digugat. Sehingga gugatan tersebut tidak boleh didaftarkan apabila telah melebihi waktu 90

(sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang akan digugat dikaitkan dengan keputusan TUN fiktif-negatif penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selain tetap memperhatikan ketentuan Pasal 55, juga harus kembali memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan TUN fiktif-negatif sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2), dalam penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Halaman 99 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

untuk mengajukan gugatannya dihitung sejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan. Sedangkan untuk keputusan TUN fiktif-negatif yang diatur pada ayat (3), penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatannya dihitung sejak lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan sejak permohonan diajukan kepada badan atau pejabat TUN yang digugat ; Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dari semua ketentuan dan peraturan Perundang-undangan tentang pengaturan dan pengelolaan perizinan perkebunan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, Majelis Hakim tidak menemukan aturan yang mengatur secara rinci dan jelas jangka waktu dimana Tergugat harus menjawab dan atau mengabulkan permohonan atau menolak permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat I sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Surat

Permohonan

Perpanjangan

Ijin

Lokasi

Perkebunan Penggugat I (PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR), Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 di ajukan pada tanggal 07 Januari 2013 (vide bukti P.I.1) ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas telah di terima oleh Tergugat pada Bulan Januari 2013 yang berstempel Pemerintah Kabupaten Malinau (vide bukti P.I.1)

dan menurut Majelis Hakim bukti P.I.1 tersebut

membantah dalil Penggugat I yang menerangkan bahwa

setiap tanda terima

tergugat tidak ada mencantumkan tanggal tanda terima; Menimbang, bahwa Gugatan Pengguat I terdaftar dalam register perkara di peradilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan No perkara 25/G/2015/PTUN.SMD ; Halaman 100 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa oleh karena tidak diatur jangka waktu dimana Tergugat harus menjawab dan atau mengabulkan permohonan atau menolak permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan maka tenggang waktu 4 bulan jatuh pada bulan Mei 2013 kemudian di tambah 90 hari (3 bulan) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jatuh pada bulan Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat II sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Surat

Permohonan

Perpanjangan

Ijin

Lokasi

Perkebunan Penggugat II ( PT. BERKAH SAWIT LESTARI), Nomor : 189/BLSSMD/IX/2013 di ajukan pada tanggal 23 September 2013 (vide bukti P.II.1) ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas telah di terima oleh Tergugat melalui pegawai yang menerima atas nama Wiwi Karmila dan berstempel Pemerintah Kabupaten Malinau pada bulan September 2013 (vide bukti P.II.1) dan telah tertulis dalam daftar surat-surat masuk pada tanggal 23 September 2013 (vide bukti T-75) ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bukti P.II.1 vide Bukti T-75 membantah dalil Penggugat II yang menerangkan bahwa

setiap tanda terima

tergugat tidak ada mencantumkan tanggal tanda terima; Menimbang, bahwa Gugatan Pengguat II terdaftar dalam register perkara di peradilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan No perkara 25/G/2015/PTUN.SMD ; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa oleh karena tidak diatur jangka waktu dimana Tergugat harus menjawab dan atau mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Halaman 101 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

perpanjangan ijin lokasi perkebunan maka tenggang waktu 4 bulan jatuh pada bulan Januari 2014 kemudian di tambah 90 hari (3 bulan) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jatuh pada bulan April 2014 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat III sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Surat

Permohonan

Perpanjangan

Ijin

Lokasi

Perkebunan Penggugat III (PT. SERIMBA RAYA MAKMUR), Nomor : 224/SRMSMD/IX/2013 yang diajukan pada tanggal 23 September 2013 (vide bukti P.III.1); Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas telah di terima oleh Tergugat melalui pegawai yang menerima atas nama Wiwi Karmila dan berstempel Pemerintah Kabupaten Malinau pada bulan September 2013 (vide bukti P.III.1) dan tertulis dalam buku surat-surat masuk pada tanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti T-75) ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bukti P.III.1 vide Bukti T-75 tersebut membantah dalil Penggugat III yang menerangkan bahwa setiap tanda terima tergugat tidak ada mencantumkan tanggal tanda terima; Menimbang, bahwa Gugatan Pengguat III terdaftar dalam register perkara di peradilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan No perkara 25/G/2015/PTUN.SMD ; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa oleh karena tidak diatur jangka waktu dimana Tergugat harus menjawab dan atau mengabulkan permohonan atau menolak permohonan perpanjangan ijin lokasi perkebunan maka tenggang waktu 4 bulan jatuh pada bulan Pebruari 2014 kemudian di tambah 90 hari (3 bulan) sebagaimana ketentuan


Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jatuh pada bulan Mei 2014 ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa secara substansi inti dari pengujian tenggang waktu dalam konteks perkara pengujian fiktif negatif di PTUN adalah ketika Tergugat diam atau tidak merespon atas Permohonan warga Negara in casu Penggugat atas sebuah permohonan perpanjangan izin maka oleh Undang-Undang Peratun Pasal 3 ayat 3 sebagaimana disebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat sesungguhnya memiliki waktu selama 4 bulan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi atas Permohonan tersebut; Menimbang bahwa dalam konteks berkoordinasi dan berkomunikasi tersebut dalam perkara in litis, tidak terdapat bukti atau keterangan Saksi bahwa baik Penggugat I,Penggugat II maupun Penggugat III telah melakukan koordinasi berupa konfirmasi ulang atas permohonan yang diajukan vide bukti PI.1, PII.2 dan P.III.3 ; Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada Kantor Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III baik yang berkedudukan di Jl, Cipto Mangkusumo No 88 Samarinda pada tanggal 16 Februari 2016 maupun Pemeriksaan Setempat yang di lakukan di kantor cabang Penggugat I, II dan III di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada tanggal 19 Februari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I, II dan III adalah sebuah Perusahaan yang secara administrative mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Tergugat atas Permohonan izin yang dimohonkan dalam perkara in litis; Menimbang bahwa dalam Replik, Bukti Surat dan Kesimpulan , Pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memberikan dalil dan bukti tentang alasan dan faktor penyebab gugatan Penggugat I, Penggugat II dan


Pengguta III baru didaftarkan di Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengguat I, Penggugat II dan Penggugat III pada tanggal 6 Oktober 2016 telah melampaui Tenggang waktu (Daluwarsa) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Kadaluwarsa ; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Kadaluwarsa secara hukum diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya serta pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan Tidak Diterima; Menimbang bahwa, secara filosofis adanya Tenggang Waktu mengajukan gugatan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi Pencari Keadilan dan Pejabat Tata Usaha Negara selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara dalam hal ini bahwa Perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima, sebaliknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kepastian hukum tentang waktu berlakunya yang tidak setiap saat dapat digugat sehingga adanya tenggang waktu menggugat


memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Kadaluwarsa di terima secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkar MENGADILI DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Kadaluwarsa ;


DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak diterima ; 2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.501.000 ( Dua Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah) ; Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jum’at, tanggal 1 April 2016, oleh kami IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum. PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H. Halaman 106 dari 107. Putusan No. 25/G/2015/PTUN-SMD

Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran gugatan

Rp.

30.000,-

2. Panggilan

Rp.

120.000,-

3. ATK

Rp .

100.000,-

4. Pemeriksaan Setempat

Rp. 20.190.000

5. Sumpah

Rp.

50.000,-

6. Meterai Penetapan

Rp

6.000,-

7. Meterai Putusan

Rp

6.000,-

8. Redaksi Putusan

Rp

5.000,-

Jumlah Rp

,- Rp. 20.501.000,-


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents