PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR: 05/G/2017/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----------------------------------------------------------------------------LIAUW

EDWIN

JANUAR

LAKSMONO,

Kewarganegaraan

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat

Jln.

Indonesia,

Kendangsari,

Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.-------------------Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. ERNA RAHMAWATI,SH.,MH. 2. C. SANAISSARA HAMAMNUDIN,SH. 3. FENNY ARSIH PONITA A,SH. 4. MARIATI DIAN ATIKA I,SH. 5. HERLINA HUSNUL AMANATI,SH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocate & Legal Consultant ESA LAW OFFICE beralamat di Gedung Graha S.A, Lantai 5, Ruang 516, Jln. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya 60281, berdasarkan surat kuasa khusus 23 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------PENGGUGAT; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu II Balikpapan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. AHMAD SYAFRUDDIN,SH;

Halaman 1 dari 110 halaman. Putusan Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN.SMD

2. SUGIANNOR,SH; 3. MISTUTI IRIANNI; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------TERGUGAT; 2. OENIK DJUNANI ASIEM, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jln. Mekarsari No.3 RT. 022 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balipapan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. STEPANUS HOK,SH; 2. LASMA LESTARI NAINGGOLAN,SH; Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal Jln. Jend. Sudirman Komplek Balikpapan Permai

Blok

F2

No.2

Kel.

Damai

Balikpapan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 3 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : ------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 02 Februari 2017 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;----------------------------------------------------------------------------------------



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------------




Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2017/PTUN.SMD tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----------------------



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 02 Februari 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -------------



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------------



Telah membaca Putusan Sela Nomor: 05/G/2017/PTUN.SMD tanggal 1 Maret 2017, tentang masuknya Intervensi;-------------------------------------------



Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----



Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;--TENTANG DUDUK SENGKETANYA Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30

Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Januari 2017 dengan Register perkara Nomor : 05/G/2017/PTUN-SMD, dan diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :---------------------------------------------Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagaimana terurai di bawah ini : I.

MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN 1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum adanya :


1. Sertifikat Hak Milik No. 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai Surat Ukur No. 00780/Karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 Sisa Luas 39.406 m² (dahulu Luas 44.722 m²), NIB Letak Tanah : 1602030307275 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; (OBJEK SENGKETA I) 2. Sertifikat Hak Milik No. 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015, sesuai Surat Ukur No. 00901/Karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 Luas 5.316 m², NIB Letak Tanah: 1602030307398 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; (OBJEK SENGKETA II) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Penggugat sebagai pemegang ASLI Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA ASAL) berupa : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 109-1992 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-9-1990 Luas 18.600 M² atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 0410-2005

sesuai

Surat

Ukur

No.

00171/2005

te

rtanggal

04/08/2005Luas 20200 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 1210-2005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13/09/2005 Luas 7428 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM;


Yang diperoleh melalui proses jual beli yaitu berdasarkan : 1. Akta Perikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H., di Surabaya antara, LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Penjual dengan LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO sebagai Pembeli atas tanah yang terdaftar sesuai SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No. 2610/Karang Joang seluas 7.428 m² dengan harga jual beli sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah); 2. Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 05 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H. di Surabaya, antara LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Pemberi Kuasa dengan LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO sebagai Penerima Kuasa atas tanah yang terdaftar sesuai SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No. 2610/Karang Joang seluas 7.428 m²; Menjadi tidak berlaku lagi setelah terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II; 2. Bahwa, sebelum Penggugat memperoleh Objek Sengketa Asal telah terjadi beberapa peristiwa hukum atas kepemilikan Objek Sengketa Asal antara lain : 1. Bahwa, mulanya antara OENIK DJUNANI ASIEM dan LIEM INGGRIANI LAKSMANA membuat pernyataan bersama yang pada intinya menyebutkan : 1. SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No.


2610/Karang Joang seluas 7.428 m² terdaftar atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 2. Uang pembelian persil dilakukan dan berasal dari 2 (dua) orang yaitu OENIK DJUNANI ASIEM dan LIEM INGGRIANI LAKSMANA; 3. Hak dan kewajiban atas tanah tersebut adalah menjadi kepunyaan dan tanggungan berdua tanpa pengecualian apapun; sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2006 antara OENIK DJUNANI ASIEM dengan LIEM INGGRIANI LAKSMANA yang telah di Legalisasi No. : 114/L/VII/2006 oleh HANGKY RIBOWO, S.H., Notaris di Balikpapan; 2. Bahwa,

berdasarkan

kesepakatan

bersama

antara

OENIK

DJUNANI ASIEM dan LIEM INGGRIANI LAKSMANA antara lain : 1. SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No. 2610/Karang Joang seluas 7.428 m² terdaftar atas nama OENIK DJUNANI ASIEM akan dijual dengan kesepakatan bersama; 2. Kesepakatan harga jual tanah tersebut adalah sebesar Rp. 35.000,- / meter; 3. Hasil dari penjualan tanah tersebut akan dibayarkan untuk hutang PT. KALITAN sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan rincian milik Bapak Edwin sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan milik Bapak Kastiawan sebesar

Rp. 750.000.000,- ;

sesuai Surat Kesepakan tertanggal 17 Maret 2008 antara OENIK DJUNANI ASIEM dengan LIEM INGGRIANI LAKSMANA;


3. Bahwa, pada tanggal 20 September 2008 telah terjadi jual beli antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Penjual dengan PIEN THIONO sebagai Pembeli atas tanah yang terdaftar sesuai SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No. 2610/Karang Joang seluas 7.428 m² dengan harga jual beli sebesar Rp. 1.617.980.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 4 tertanggal 20 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris N. Made Suta, S.H., M.M. di Surabaya dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 5 tertanggal 20 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris N. Made Suta, S.H., M.M. di Surabaya, antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Pemberi Kuasa dengan PIEN THIONO sebagai Penerima Kuasa; 4. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2010 telah terjadi jual beli antara PIEN THIONO sebagai Penjual dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Pembeli atas tanah yang terdaftar sesuai SHM No. 1153/Karang Joang seluas 18.600 m², SHM No. 2582/Karang Joang seluas 20.200 m² dan SHM No. 2610/Karang Joang seluas 7.428 m² dengan harga jual beli sebesar Rp. 1.617.980.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris N. Made Suta, S.H., M.M. di Surabaya dan Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 8 tertanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris N. Made Suta, S.H., M.M. di Surabaya, antara PIEN THIONO sebagai Pemberi Kuasa dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Penerima Kuasa;


5. Bahwa,

Putusan

Pengadilan

Negeri

Surabaya

No.

44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 19 Mei 2009 antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Penggugat melawan LIEM INGGRIANI LAKSMANA sebagai Tergugat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/Pdt/2010/PT.Sby jo. No. 44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 16 Februari 2010 antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Terbanding/dahulu Penggugat melawan LIEM INGGRIANI LAKSMANA sebagai Pembanding/dahuluTergugat dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : tertanggal

16 Desember

2014

yang

09/Kons/2014/PN.Sby membuktikan

bahwa

pemegang hak asal atas nama OENIK DJUNANI ASIEM tidak berhak lagi atas Objek Sengketa Asal (SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610/Karang Joang) karena telah menerima uang konsinyasi dari Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp. 539.600.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai hak dan bagian pemegang hak asal atas nama OENIK DJUNANI ASIEM atas penjualan Objek Sengketa Asal; 6. Bahwa, hingga pada akhirnya Penggugat memperoleh Objek Sengketa Asal pada tanggal 25 Agustus 2015 melalui jual beli antara LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Penjual dengan LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO sebagai Pembeli sesuai Akta Perikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H., di Surabaya dan Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 05 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H. di Surabaya, antara LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai


Pemberi Kuasa dengan LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO sebagai Penerima Kuasa; berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang dilindungi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: 1. Pasal 23 huruf a, yang menyebutkan : “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.” 2. Pasal 32 ayat (2), yang menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

tersebut

dengan

itikad

baik

dan

secara

nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan

ataupun

tidak

mengajukan

gugatan

ke

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” 3.

Bahwa, telah dilanggarnya hak Penggugat yang tidak dapat melakukan pemblokiran atas Objek Sengketa Asal dikarenakan telah terbit Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana


yang diketahui dari Surat Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat dengan Nomor : 1315/300.7/64.71/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang pada intinya menyebutkan : “tidak dapat melakukan pemblokiran karena sertipikat tidak berlaku lagi” 4.

Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan dengan menggunakan surat-surat / keterangan-keterangan yang diduga palsu sebagaimana diketahui oleh Penggugat melalui laporannya di Polda Jatim atas nama Terlapor OENIK DJUNANI ASIEM atas dugaan membuat dan menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Otentik, Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan berdasarkan Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-3 tertanggal 11 November 2016 dari an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim – Kasubdit IV Renakta selaku Penyidik diketahui telah terbit Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

5.

Bahwa, Objek Sengketa I diterbitkan berdasarkan Objek Sengketa Asal namun tidak dilengkapi SERTIFIKAT ASLI yang kemudian secara berkelanjutan Objek Sengketa I dijadikan dasar untuk pemisahan sertifikat sehingga terbit Objek Sengketa II;

6.

Bahwa, telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan atas Objek Sengketa Asal yaitu pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas mengakibatkan SertifikatSertifikat ASLI Objek Sengketa Asal yang ada pada Penggugat tidak berlaku dan Penggugat tidak dapat memiliki, menikmati dan memanfaatkan Objek Sengketa Asal maka Penggugat berhak untuk


mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa

II

ke

Pengadilan

Tata

sebagaimana diatur dalam Pasal 53

Usaha

Negara

Samarinda

ayat (1) Undang-undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” II. MENGENAI TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN 8. Bahwa, sebelum Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat, terlebih dahulu ada Objek Sengketa Asal yang diterbitkan dan di sahkan oleh Tergugat antara lain diterbitkan pada tanggal : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 109-1990 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-9-1990 Luas 18.600 M² atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 0410-2005

sesuai

Surat

Ukur

No.

00171/2005

te

rtanggal

04/08/2005Luas 20200 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 1210-2005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13/09/2005 Luas 7428 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM;


9. Bahwa, Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015 dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2015; 10. Bahwa, Penggugat mengetahui Objek Sengketa Asal tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Jawaban dari tergugat dengan Nomor : 1315/300.7/64.71/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Perihal : Permohonan Pemblokiran

Pemblokiran Sertifikat

Sertipikat

dengan

Nomor

atas :

Surat

Permohonan

895/Perm.ESA/XI/2015

tertanggal 23 November 2015 yang diakukan oleh Penggugat; 11. Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terhitung sejak adanya Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA JATIM – Kasubdit IV Renakta selaku Penyidik dengan Nomor : B/1463/SP2HP-3/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 11 Nopember 2016 yang pada intinya memberitahukan perkembangan penyidikan sebagai berikut : 1. Telah dilakukan introgasi terhadap Kasubsi Pendaftaran Hak Pertanahan (BPN) Balikpapan terkait dengan 3 SHM an. OENIK DJUNANI ASIEM. 2. Telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan rekomendasi gelar bahwa perkara atas laporan saudara layak ditingkatkan ke proses Penyidikan. 3. Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap saudara, saksi-saksi dan terlapor. 12. Bahwa, apabila diperhitungkan dari Penggugat mengetahui adanya Objek

Sengketa I dan Objek Sengketa II pada tanggal 11

Nopember 2016 dan gugatan a quo diajukan dan terdaftar pada tanggal 31 Januari 2017 maka terhitung 81 (delapan puluh satu) hari;


13. Bahwa, oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” 14. Bahwa, apabila ditinjau dari terbitnya Objek Sengketa I pada tanggal 28 Mei 2015 dan Objek Sengketa II pada tanggal 21 Agustus 2015 maka terhitung 2 (dua) tahun dari masuknya gugatan a quo pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan

ke

Pengadilan

mengenai

penguasaan

tanah

atau

penerbitan sertipikat tersebut.” III. MENGENAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI 15. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang


Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. dan yang telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut : a. Penetapan Tertulis. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah penetapan tertulis yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat yang berasal dari penggabungan 3 (tiga) bidang tanah yang terdaftar dalam SHM No. 1153/Kel. Karang Joang, SHM No. 2582/Kel. Karang Joang dan SHM No. 2610/Kel. Karang Joang (Objek Sengketa Asal) dengan luas total 44.722 m² yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas dasar Permohonan Penggabungan Bidang tanggal 13/11/2014 No. 23812/2014 atas nama Pemegang Hak OENIK DJUNANI ASIEM, yang kemudian berubah menjadi seluas 39.406 m² setelah adanya Objek Sengketa II; 2. Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat yang berasal dari pemisahan bidang tanah yang terdaftar dalam SHM No. 06778/Kel. Karang Joang (Objek Sengketa I) seluas 5.316 m²


atas dasar Permohonan Pemisahan Bidang tanggal 10/06/2015 No. 11578/2015 atas nama Pemegang Hak OENIK DJUNANI ASIEM; b. Dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan

Kota

menyelenggarakan

Balikpapan dan

yang

melaksanakan

berwenang

dalam

pendaftaran

tanah

khususnya dalam hal penggabungan dan pemisahan bidang tanah di Kelurahan Karan Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : 1. Pasal 5 yang menyebutkan : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.” 2. Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan : “Dalam

rangka

penyelenggaraan

pendaftaran

tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali

kegiatan-kegiatan

tertentu

yang

oleh

Per-aturan

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” 3. Pasal 36 yang menyebutkan : (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.


(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan. c.

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa I atas dasar Penggabungan Sertifikat dari Objek Sengketa Asal dan Objek Sengketa II atas dasar Pemisahan Sertifikat dari Objek Sengketa I oleh Tergugat adalah Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersumber pada

ketentuan

mengakibatkan

Hukum tidak

Pertanahan

berlakunya

(Agraria)

Objek

sehingga

Sengketa

Asal

sebagaimana diperkuat dengan adanya Surat Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat dengan Nomor : 1315/300.7/64.71/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan; d. Bersifat Konkrit. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat Konkrit, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Objek

Sengketa

I

bersifat

konkrit

sebagai

bentuk

penggabungan 3 (tiga) bidang tanah yang terdaftar dalam SHM No. 1153/Kel. Karang Joang, SHM No. 2582/Kel. Karang Joang dan SHM No. 2610/Kel. Karang Joang (Objek Sengketa Asal); 2. Objek Sengketa II bersifat konkrit sebagai bentuk pemisahan bidang tanah yang terdaftar dalam SHM No. 06778/Kel. Karang Joang (Objek Sengketa I); e. Bersifat Individual. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat Individual, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Objek Sengketa I ditujukan untuk pemegang hak OENIK DJUNANI ASIEM atas permohonan penggabungan bidang tanggal 13/11/2014 No. 23812/2014; 2. Objek Sengketa II ditujukan untuk pemegang hak OENIK DJUNANI ASIEM atas permohonan pemisahan bidang tanggal 10/06/2015 No. 11578/2015; f.

Bersifat Final. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat Final, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Objek Sengketa I bersifat final karena diterbitkan oleh Tergugat sebagai satu-satunya Pejabat Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah; 2. Objek Sengketa II bersifat final karena diterbitkan oleh Tergugat sebagai satu-satunya Pejabat Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah;

g. Berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Bahwa, terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara yaitu : 1. Tidak berlakunya Objek Sengketa Asal yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1153/Kel.Karang Joang atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Utara seluas 18.600 m², Sertifikat Hak Milik No. 2582/Kel. Karang Joang atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Utara seluas 20.200 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 2610/Kel.Karang Joang atas sebidang tanah yang terletak


di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Utara seluas 7.428 m²; 2. Munculnya keadaan hukum baru yaitu adanya Objek Sengketa I sebagai penggabungan bidang Objek Sengeta Asal atas 3 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Utara dengan luas total 44.722 m² yang kemudian berubah menjadi seluas 39.406 m² setelah adanya Objek Sengketa II; 3. Munculnya keadaan hukum baru yaitu adanya Objek Sengketa II sebagai pemisahan bidang Objek Sengketa I atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 5.316 m²; 16. Bahwa, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berdasarkan kewenangannya sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : 1. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

wewenang yang ada

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, antara lain :


a. Pasal 5 yang menyebutkan : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.” b. Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan : “Dalam

rangka

penyelenggaraan

pendaftaran

tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali

kegiatan-kegiatan

tertentu

yang

oleh

Per-aturan

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” c. Pasal 36 yang menyebutkan : (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan. Bahwa, dalam hal ini Tergugat dalam jabatannya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai Penanggung jawab dan Penyelenggara Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya adalah sebagai unit kerja Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah


yang diberi limpahan kewenangan untuk pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah di wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang menyebutkan : “Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.” Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah tepat apabila Tergugat adalah

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Balikpapan

yang

berkedudukan di Jl. Ruhui Rahayu No. 2, Balikpanan – Kalimantan Timur (dahulu berkedudukan di

Jl. Mr. Iswahyudi No. 40 Gg.

Bakaran, Balikpapan – Kalimantan Timur) telah menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sesuai limpahan kewenangannya untuk menerbitkan dan membatalkan hak atas tanah; 17. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan : “Gugatan

sengketa

Tata

Usaha

Negara

diajukan

kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”


b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” c.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 104 yang menyebutkan : (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena telah sesuai

dengan

tempat

kedudukan

Tergugat

yang

telah

menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;


IV. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN 18. Bahwa, diketahui dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan Obek Sengketa I dan Objek Sengketa II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” Bahwa, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”


19. Bahwa, yang dipermasalahkan Penggugat adalah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah terbit karena adanya cacad hukum administratif; 20. Bahwa, Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan yang berwenang

untuk

menerbitkan

Sertifikat-sertifikat

atas

dasar

permohonan penggabungan sertifikat dan permohonan pemisahan sertifikat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : 1. Pasal 48, 49 dan 50 PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur mengenai Pemisahan, Pemisahan dan Penggabungan Bidang Tanah; 2. Pasal 133, 134 dan 135 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur mengenai tata cara Pemisahan, Pemisahan dan Penggabungan Bidang Tanah; 3. Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang mengatur mengenai kewenangan Kepala

Kantor

Pertanahan

Balikpapan

(Tergugat)

dalam

menerbitkan Sertifikat Hak Milik; 21. Bahwa, mengenai klasifikasi cacat hukum adminstrasi telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu : 1. Pasal 104, yang menyebutkan :


(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Pasal 106 ayat (1), yang menyebutkan : “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang

berkepentingan atau oleh Pejabat

yang

berwenang tanpa permohonan.” 3. asal 107, yang menyebutkan : “Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f.

Kesalahan perhitungan luas;

g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i.

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.”

22. Bahwa, mengenai prosedur penggabungan sertifikat diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang


Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut : 1. Permohonan yang disertai alasan penggabungan dan diajukan oleh pemegang hak; 2. Identitas diri Pemohon; 3. Sertifikat-sertifikat asli hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung; Dan mengenai prosedur pemisahan sertifikat diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut : 1. Sertifikat asli hak atas tanah induk; 2. Identitas pemohon; 3. Persetujuan tertulis pemegang hak tanggungan apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan; 4. Surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan oleh pemegang hak; 23. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal sebagai berikut : 1. Melanggar ketentuan yang bersifat Prosedural / formal : a. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I tidak meminta dan tidak menarik kembali Sertifikat-sertifikat asli hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung yaitu SHM No. 1153/Karang Joang, SHM No. 2582/Karang Joang dan SHM No. 2610/Karang Joang (Objek Sengketa Asal) menginggat hingga saat ini Sertifikat-sertifikat asli Objek Sengketa Asal ada pada


Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, pemilik yang dilindungi hukum dan pemegang sertifikat hak milik ASLI atas dasar adanya Akta Perikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H., di Surabaya dan Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 05 tertanggal 25 Agustus 2015. Atas hal tersebut maka terbukti Tergugat telah melanggar prosedur dalam hal meminta dan menarik kembali sertifikat-sertifikat asli atas bidang tanah yang akan digabungkan sebelum menerbitkan Objek Sengketa I; (Melanggar Ketentuan Pasal 135 ayat 1) b. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I diduga menggunakan

data-data

yang

diragukan

kebenarannya

sehingga keabsahan Objek Sengketa I juga dipertanyakan mengingat Sertifikat-sertifikat ASLI Objek Sengketa Asal hingg saat ini tidak ada catatan yang menyebutkan : "Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah Hak ….. Nomor …../…… , yaitu Hak ……. Nomor … s/d ….. (lihat surat ukur/buku tanah nomor ... .. )" yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.” (Melanggar Ketentuan Pasal 135 ayat 4) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti benar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang


Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; c. Bahwa,

dalam

menerbitkan

Objek

Sengketa

II,

Tergugat

menggunakan dasar Sertifikat Tanah Induk (Objek Sengketa I) yang

berasal dari kesalahan prosedur berkelanjutan yaitu

Sertifikat Objek Sengketa I diterbitkan dengan tidak meminta dan menarik kembali sertifikat-sertifikat asli Objek Sengketa Asal yang kemudian digunakan untuk pemenuhan syarat-syarat lainnya maka terhadap hal tersebut Sertifikat Objek Sengketa I bukan sebagai Sertifikat asli hak atas tanah induk yang diminta sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti benar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; d. Bahwa, Tergugat telah melanggar prosedur penerimaan berkas permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengeloaan yang menyebutkan : “Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpiran 4. Halaman 27 dari 110 halaman. Putusan Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN.SMD

3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lmpiran 5.

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.” Dibuktikan dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tanpa memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis antara lain : 1. Tidak adanya Sertifikat-sertifikat Asli yang akan digabungkan yaitu Sertifikat-sertifikat Asli Objek Sengketa Asal yang ada pada Penggugat; 2. Tetap melanjutkan proses penerbitan Objek Sengketa I tanpa adanya sertifikat-sertifikat asli Objek Sengketa Asal yang akan digabungkan; 3. Tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis; 4. Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa II walaupun dalam penerbitan Objek Sengketa I tanpa adanya Sertifikatsertifikat

Asli

Objek

Sengketa

Asal

sehingga

terjadi

penggunaan data-data kelengkapan yang tidak benar secara berkelanjutan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti benar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah melanggar prosedur sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengeloaan; Halaman 28 dari 110 halaman. Putusan Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN.SMD

e. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah melanggar prosedur tentang pencacatan dalam buku tanah mengenai adanya sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya

dalam

buku

tanah

dengan

catatan

mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahu-an tersebut;” Dibuktikan dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II melalui permohonan dari pemegang hak asal atas nama OENIK DJUNANI ASIEM tanpa mencatat adanya sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 19 Mei 2009 antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Penggugat melawan LIEM INGGRIANI LAKSMANA sebagai Tergugat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/Pdt/2010/PT.Sby jo.


No. 44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 16 Februari 2010 antara OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Terbanding/dahulu Penggugat melawan

LIEM

INGGRIANI

LAKSMANA

sebagai

Pembanding/dahuluTergugat dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 09/Kons/2014/PN.Sby tertanggal 16 Desember 2014 yang membuktikan bahwa pemegang hak asal atas nama OENIK DJUNANI ASIEM tidak berhak lagi atas Objek Sengketa Asal (SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610/Karang Joang), atas hal tersebut maka permohonan penggabungan dan pemisahan sertifikat yang telah diproses oleh Tergugat adalah berasal dari data-data yang tidak benar oleh karenanya Tergugat terbukti melanggar prosedur tentang pencacatan dalam buku tanah mengenai adanya sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 2. Melanggar ketentuan yang bersifat Materiil / Substansial : a. Bahwa, terdapat Kesalahan Subjek Hak dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah salah dalam menentukan subyek hak sehingga melanggar ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan

diantaranya

bahwa

permohonan

harus

diajukan oleh pemegang hak atas tanah namun faktanya diketahui

bahwa

permohonan

penggabungan

bidang


tertanggal 13/11/2014 diajukan oleh pemegang hak lama yang tidak berhak; 2. Bahwa, Objek Sengketa I adalah tidak benar dan salah sehingga atas hal tersebut Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah melanggar ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; b. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah salah dalam menentukan subyek hak sehingga melanggar ketentuan pada Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

24 tahun

1997 Tentang

Pendaftaran

Tanah

yang

menyebutkan diantaranya bahwa permohonan harus diajukan oleh pemegang hak atas tanah namun faktanya permohonan pemisahan bidang tanah dilakukan oleh pemohon yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa II dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;


c. Bahwa, Tergugat menggunakan Data Yuridis Yang tidak benar dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, Tergugat menggunakan data yuridis yang tidak benar dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sehingga melanggar ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan : “Kepala

Kantor

Wilayah

meneliti

kelengkapan

dan

kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.” 2. Bahwa, bentuk penggunaan data yuridis yang tidak benar dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II walaupun telah diketahui tidak adanya Sertifikat ASLI Objek Sengketa Asal yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II; 3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I pada tanggal 28/05/2015 adalah setelah adanya Penetapan Pengadilan

Negeri

Surabaya

Nomor

:

09/Kons/2014/PN.Sby tertanggal 16 Desember 2014 yang


membuktikan bahwa pemegang hak asal atas nama OENIK DJUNANI ASIEM tidak berhak lagi atas Objek Sengketa Asal (SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610/Karang Joang) sehingga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “Atas

dasar

alat

bukti

dan

berita

acara

pengesahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan nya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1); termasuk

dengan

penerbitan

Objek

Sengketa

II

yang

didasarkan pada Objek Sengketa I adalah tidak sah dan patut untuk dibatalkan; Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek

Sengketa

II

yang

diterbitkan

oleh

Tergugat

telah

menggunakan data yuridis yang tidak benar sehingga melanggar ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; 3. Melanggar ketentuan mengenai dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang yaitu Tergugat telah melanggar

limpahan

kewenangannya

dalam

memproses

penggabungan sertifikat pada Objek Sengketa I seluas luas 44.722


m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) dikarenakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang menyebutkan : “Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

memberi

keputusan mengenai : 1.

Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);

2.

Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

3.

Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program : a. transmigrasi; b. redistribusi tanah; c. konsolidasi tanah; d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik.”

sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan hanya diberikan limpahan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar) atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan limpahan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar) atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana hal ini diatur


dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Keputusan

Kewenangan Pemberian

Hak

Pemberian Atas

dan

Tanah

Pembatalan Negara

yang

menyebutkan : “Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai : 1.

Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua hektar);

2.

Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3.” berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat melebihi kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II yang berasal dari Pemisahan Objek Sengketa I dinyatakan batal dan tidak berlaku; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuanketentuan yaitu : 1. Melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat Prosedural / formal sebagaimana diatur pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan


Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengeloaan dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 2. Melanggar

ketentuan-ketentuan

yang

bersifat

Materiil

/

Substansial sebagaimana diatur pada Pasal 135 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 3. Melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat

kewenangan

sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;


Oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dan dicoret sehingga Objek Sengketa Asal dapat diberlakukan kembali; 24. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu : I.

Melanggar Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tanpa meminta dan menarik Sertifikatsertifikat ASLI Objek Sengketa Asal mengakibatkan kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan, memiliki dan melakukan

pemblokiran

atas

tanah

miliknya

walaupun

Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, pemilik baru yang dilindungi hukum dan pemegang Sertifikat-sertifikat Asli Objek Sengketa Asal; 2. Bahwa, dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II mengakibatkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Akta Perikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H., di Surabaya dan Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 05 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H. di Surabaya, antara LIAUW HENDRA JUNAIDI sebagai Pemberi Kuasa dengan

LIAUW

EDWIN

JANUAR

LAKSMONO

sebagai

Penerima Kuasa menjadi tidak pasti sehingga melanggar kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, pemilik baru yang dilindungi hukum dan pemegang Sertifikat-sertifikat Asli Objek Sengketa Asal;


3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak menggunakan data yuridis yang tidak benar maka hak dan kepentingan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, pemilik baru yang dilindungi hukum dan pemegang Sertifikat-sertifikat Asli Objek Sengketa Asal telah dilanggar; Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; II.

Melanggar

Asas

Akuntabilitas

dalam

menerbitkan

Objek

Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya sehingga Penggugat sebagai pemilik objek sengketa asal yang SAH harus melakukan banyak upaya demi mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik yang SAH dari usaha-usanya yaitu

melakukan

pemblokiran

atas

tanah

miliknya

dan

melakukan laporan ke pihak kepolisian atas dugaan membuat dan

menggunakan

surat

palsu

dan

atau

menyuruh

menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Otentik, Pasal 263 dan atau 266 KUHP; 2. Bahwa, terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya sehingga

kepentingan

Penggugat

sebagai pemilik objek

sengketa asal terkalahkan dengan kesalahan objek hak dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;


3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II menggunakan daya yuridis yang tidak benar dan tanpa meminta dan menarik kembali Sertifikat-sertifikat ASLI Objek Sengketa Asal sehingga kebenaran dan keabsahan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diragukan; Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; III. Melanggar Asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah melanggar prosedur-prosedur, terdapat Kesalahan Subjek Hak dan Menggunakan Data Yuridis Yang tidak benar sehingga membuktikan Tergugat dalam mengambil keputusan tidak dipikirkan, dipertimbangkan secara masak dan diteliti terlebih dahulu atas adanya kepentingan pihak ketiga; 2. Bahwa, Tergugat tidak cermat dalam menentukan subyek hak pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II mengakibatkan tanda bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat digunakan sedangkan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang dilindungi hukum; 3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak cermat dan mengabaikan peristiwa hukum sebagaimana telah dijabarkan diatas; 4. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah menggunakan data yuridis yang tidak


benar dan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat dalam hal penggabungan dan pemisahan sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat 8 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : “Kepala

Kantor

Pertanahan

diberi

kewenangan

untuk

memberikan penetapan yang diperlukan untuk penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memberikan catatan seperlunya dalam buku tanah dan sertipikat serta daftar umum lainnya.” tidak harusnya menggunakan data yuridis yang tidak benar sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku sehingga Objek Sengketa Asal dapat diberlakukan lagi; Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; IV. Melanggar Asas Pemberian Alasan dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena Tergugat tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana proses beralihnya objek sengketa asal menjadi objek sengketa I dan objek sengketa II sehingga Penggugat yang telah memiliki tanda bukti hak kepemilikan yang SAH dan sebagai pemilik yang dilindungi hukum harus mencari


informasi dengan melakukan laporan polisi atas adanya kesalahan subyek hak pada objek sengketa I dan Objek sengketa II, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Pemberian Alasan oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; V. Melanggar Asas Permainan Yang Layak dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Bahwa, karena dengan adanya kesalahan subyek hak dalam penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, Tergugat tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk dapat membuktikan tanda hak yang dimilikinya dengan pembelaan-pembelaan yang sesuai prosedur yang sudah ditentukan; 2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah menggunakan data yuridis yang tidak benar sehingga Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang dilindungi hukum atas tanah pada Objek Sengketa Asal tidak dapat memiliki secara fisik maupun secara yuridis sehingga

mengakibatkan

kerugian

Penggugat

dalam

memperjuangkan dan memperoleh hak atas tanah Objek Sengketa Asal oleh karena sudah tepat apabila Objek Sengketa Asal dianyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi maka sebagai konsekuensi hukumnya Objek Sengketa Asal tetap berlaku;


Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Permainan Yang Layak oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; VI. Melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terdapat kesalahan subyek hak namun Tergugat tidak memberikan informasi yang pasti mengenai penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepad Penggugat mengingat Penggugat adalah sebagai sebagai pembeli beritikad baik dan juga sebagai pemilik hak atas tanah yang dilindungi hukum yang berhak untuk mengetahui proses penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran oleh karenanya sudah sepatutnya Objek Sengketa I dan juga Objek Sengketa II dinyatakan batal dan tidak berlaku; VII. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak mempertimbangkan datadata yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat mengajukan Surat Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat dengan Nomor : 895/Perm.ESA/XI/2015 tertanggal

23 November 2015 dari

Kuasa Hukum LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan Tergugat tidak memberikan informasi mengenai data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar penggabungan sertifikat dari Objek Sengeta Asal menjadi Objek Sengketa I dan Pemisahan Objek


Sengketa I menjadi Objek Sengketa II adalah melanggar Asas Kecermatan, Asas Pemberian Alasan, Asas Permainan Yang Layak serta Asas Keadilan dan Kewajaran; 25. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacad hukum administrasi dalam hal kesalahan prosedur, kesalahan subyek hak, menggunakan data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative sehingga melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) oleh karenanya telah tepat apabila Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dan dicoret sehingga Sertifikat Asal dapat diberlakukan kembali yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 109-1990 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-9-1990 Luas 18.600 M² atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 0410-2005

sesuai

Surat

Ukur

No.

00171/2005

te

rtanggal

04/08/2005Luas 20200 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 1210-2005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13/09/2005 Luas 7428 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 26. Bahwa, dikarenakan terbitnya Obyek Sengketa I dan Objek Sengketa II mengakibatkan

kerugian-kerugian

materiil

yang

di

derita

oleh

Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :


1. Biaya Transportasi Blokir Sertifikat ke BPN Balikpapan Rp. 1.500.000,2. Biaya

Transportasi Laporan

Kepolisian

di Polda Jatim Rp.

500.000,3. Biaya Transportasi Pengajuan Gugatan TUN Samarinda Rp. 2.000.000,4. Biaya Pengajuan Gugatan TUN Samarinda Rp. 1.000.000,- (+) Jumlah

:

Rp. 5.000.000,-

(yang akan dibuktikan pada sidang acara pembuktian) maka Penggugat berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang, kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat; berdasarkan hal tersebut diatas mohon untuk dapat dikabulkan; 27. Bahwa, dikarenakan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II cacad hukum

administrasi

maka

Tergugat

yang

menerbitkan

dan

menandatangani yaitu atas nama DIDIK BANGUN RESTUAJI, S.H., NIP 19601108 198903 1 002 dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor

Pertanahan

Kota

Balikpapan

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi administrative pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin


Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya; 28. Bahwa, guna menjamin apabila Tergugat tidak menjalankan putusan atas gugatan a quo telah berkekuatan hukum tetap maka mohon dapat dikabulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 2. Memberikan

ijin

kepada

Penggugat

untuk

membuat

pengumuman melalui media massa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : 1. Sertifikat Hak Milik No. 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai Surat Ukur No. 00780/Karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 Sisa Luas 39.406 m² (dahulu Luas 44.722 m²), NIB Letak Tanah : 1602030307275 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; (OBJEK SENGKETA I)


2. Sertifikat Hak Milik No. 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015, sesuai Surat Ukur No. 00901/Karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 Luas 5.316 m², NIB Letak Tanah : 1602030307398 atas nama ONIEK

DJUNANI ASIEM; (OBJEK

SENGKETA II) 3. Memerintahkan

Tergugat dengan

kewajiban untuk

mencabut

dan

mencoret dari register buku tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : 1. Sertifikat Hak Milik No. 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai Surat Ukur No. 00780/Karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 Sisa Luas 39.406 m² (dahulu Luas 44.722 m²), NIB Letak Tanah : 1602030307275 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; (OBJEK SENGKETA I) 2. Sertifikat Hak Milik No. 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015, sesuai Surat Ukur No. 00901/Karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 Luas 5.316 m², NIB Letak Tanah : 1602030307398 atas nama ONIEK

DJUNANI ASIEM; (OBJEK

SENGKETA II) 4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat; 5. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 10-91990 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-91990 Luas 18.600 M² atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM;


2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 04-102005 sesuai Surat Ukur No. 00171/2005 te rtanggal 04/08/2005Luas 20200 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 12-102005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13/09/2005 Luas 7428 m², NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; Tetap berlaku secara SAH. 6. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari kepada

Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan

sanksi

administratif

berupa

hukuman

disiplin

dalam

jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Februari 2017 yang disampaikan dipersidangan tanggal 1 Maret 2017, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------


A. Dalam Eksepsi 1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap halhal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; 2. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara ..(Kompetensi Absolut) a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, hal ini dibuktikan dengan adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya No. 44/Pdt.G/2009/PN.Sby dan dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah KEPEMILIKAN

DAN

KEPENGUASAAN

TANAH

BUKAN

PROSEDURAL ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun

1997,

dan

apabila pokok

sengketanya

(Geschilpunt,

Fundamentum Petendi) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi

peradilan

umum

untuk

mengadilinya,

dan

juga

Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan

pemilik

sah

atas

tanah

seharusnya

Penggugat

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan


Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili sengketa tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; 3. Bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan yang diperoleh melalui proses jual beli yaitu : a. Akta Perikatan Jual Beli No. 04 tanggal 25 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H ; b. Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No. 05 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H ; Dengan ini disampaikan bahwa ke-2 (dua) Akta tersebut dibuat setelah objek sengketa diterbitkan, masing-masing : a. Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 44.722 M2, diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 yang merupakan penggabungan Sertipikat Hak Milik No. 1153 / Kelurahan Karang Joang seluas 18.600 M2, Sertipikat Hak Milik No. 2582 / Kelurahan Karang Joang seluas 20.200 M2, dan Sertipikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Karang Joang seluas 7.428 M2 masing-masing atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM ; b. Sertipikat Hak Milik No. 06871 / Kelurahan Karang Joang an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 5.316 M2, diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2015 yang merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang an. OENIK DJUNANI ASIEM ;


4. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait pembayaran uang Konsinyasi kepada OENIK DJUNANI ASIEM, berdasarkan hal tersebut OENIK DJUNANI ASIEM masih merupakan pemegang hak yang sah terhadap : a. Sertipikat Hak Milik No. 1153 / Kelurahan Karang Joang atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM seluas 18.600 M2 ; b. Sertipikat Hak Milik No. 2582 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 20.200 M2 ; c. Sertipikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 7.428 M2 ; Yang kemudian digabungkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 44.722 M2, dan dipisahkan sebagian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 06871 / Kelurahan Karang Joang an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 5.316 M2 ; 5. Bahwa menanggapi Posita Gugatan point 25, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa Tergugat pernah menerbitkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan

Sertipikat

Pengganti

No.

117/64.71-300.7/IX/2014,

tanggal 5 September 2014, yang berisi : 1) bahwa telah dilaksanakan pengumuman pada tanggal 24 Juli 2014 melalui surat kabar harian Kaltim Post ; 2) selama masa pengumuman tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun ; 3) terhadap

permohonan

tersebut

telah

diterbitkan

Sertipikat

Pengganti ; 4) dengan diterbitkannya Sertipikat Pengganti tersebut, maka Sertipikat Hak Milik No. 1153 / Kelurahan Karang Joang, Sertipikat Hak Milik No. 2582 / Kelurahan Karang Joang, dan


Sertipikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Karang Joang yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ; berdasarkan hal tersebut di atas terhadap sertipikat objek sengketa asal yang ada pada Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi ; b. Bahwa Penggugat telah keliru di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang dimaksud Pemberian Hak didalam pasal tersebut adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak (pasal 1 ayat 5), sedangkan untuk penggabungan hak dan pemisahan hak tidak diatur di dalam peraturan tersebut ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat didalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat Prosedural/Formal, Materiil/Substansial dan sesuai dengan Kewenangannya. B. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; 2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; 3. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) UU No.


9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; 4. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembatalan atau mencabut sertipikat secara serta merta karena tata cara pembatalan hak atas tanah sudah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Jis Pasal 1 angka (12) jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Yang mana pembatalan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 5. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat selebihnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Menyatakan

menerima

dan

mengabulkan

eksepsi

Tergugat

untuk

seluruhnya ; 2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard) ;


2. Menyatakan secara hukum penerbitan sertipikat, masing-masing : a. Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK

DJUNANI

ASIEM seluas 44.722

M2,

yang

merupakan

penggabungan Sertipikat Hak Milik No. 1153 / Kelurahan Karang Joang seluas 18.600 M2, Sertipikat Hak Milik No. 2582 / Kelurahan Karang Joang seluas 20.200 M2, dan Sertipikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Karang Joang seluas 7.428 M2 masing-masing atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM ; b. Sertipikat Hak Milik No. 06871 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 5.316 M2, yang merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ; telah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ; 3. Menyatakan secara hukum sertipikat, masing-masing : a. Sertipikat Hak Milik No. 1153 / Kelurahan Karang Joang atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM seluas 18.600 M2 ; b. Sertipikat Hak Milik No. 2582 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 20.200 M2 ; c. Sertipikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 7.428 M2 ; yang telah diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang, tidak berlaku lagi karena adanya penggabungan, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 06778 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM, yang kemudian dipisahkan sebagian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 06871 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM seluas 5.316 M2 ;


4. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini. Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 yang

disampaikan dipersidangan tanggal 15 Maret 2017, yang

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-------------------------------------------------DALAM EKSEPSI I.

GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU Majelis Hakim yang mulia .

1. Bahwa gugatan yang penggugat ajukan ini sudah tidak dapat diterima kerena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa sesuai dengan ketentuan

pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986

tentang tata usaha negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang tergugat intervensi dapatkan bahwa ; Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) yang menerbitkan Putusan tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat dalam gugatannya ini telah di umumkan di media masa Tahun 2015 serta

telah

pula

diberitahukan

kepada

penggugat

melalui

suratnya

NO.1315/300.7/64.71/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal permohonan sertifikat, yang menjawab surat dari penggugat No.895//XI/2015 tanggal 23 November 2015 (gugatan penggugat pada romawi II poin 10), sebagaimana diakui sendiri oleh penggugat,dalam gugatannya dan sejak saat itu penggugat mengetahui (dianggap mengetahui) bahwa sertifikat :


1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 10-91992 sesuai surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-91990 Luas 18.600 m2 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 04-102005 sesuai Surat Ukur No. 00171/2005 tertanggal 04-08-2005 Luas 20.200 m2, NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 12-102005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13-09-2005 Luas 7.428 m2, NIB Letak Tanah : 116.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; Yang ada pada penggugat sudah dinyatakan tidak berlaku dan telah diterbitkan sertifikat pengganti yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No.06871 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM dengan luas 5.316 m2, sertifikat diterbitkan tanggal 21 Agustus 2015. (objek gugatan I) 2. Sertifikat Hak Milik No.06778 / Keluarahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM luas 44.722 m2 diterbitkan tanggal 28 Mei 2015. (Objek gugatan II) Dengan kata lain bahwa tergugat I telah melaksanakan prosedur hukum dalam menerbitkan Putusan Tata Usaha Negara untuk pengganti sertifikat tersebut dan sejak bulan desember 2015 penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II dan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara ”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” .


2. Bahwa oleh karena penggugat telah mengetahui adanya Putusan tata usaha Negara yaitu objek sengketa I dan Objek sengketa II ( penggantian sertifikat), dan sertifikat yang ada padanya dinyatakan tidak berlaku sejak Desember 2015, maka penggugat merasa keberatan dan tidak terima atas penggantian tersebut, maka penggugat membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian daerah jawa timur pada tanggal 13 Januari 2016 dengan nomor laporan polisi : LPB/57/I/2016/UM/JATIM Pelapor Sdr. Liaw Edwin Januar Laksmono (penggugat) yang melaporkan tergugat intervensi dengan tuduhan membuat dan menggunakan surat palsu dan atau memasukan keterangan palsu kedalam akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan pihak penyidik polda Jawa Timur berdasarkan surat panggilan

No.5.PGL/4641/XII/2016 telah memanggil

tergugat intervensi untuk dimintai keterangannya. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut, tidak benar penggugat mendalilkan dalam gugatanya

kalau

penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana yang disampaikan dalam dalil gugatannya pada romawi II poin 11. Bahwa surat yang disampaikan kepada penggugat dari Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Jatim IV / dengan No.13/1463/SP2HP/3/XI/2016. Direskim tanggal 11 Nopember 2016 diakui sendiri oleh penggugat adalah merupakan pemberitahuan kelanjutan rangkaian hasil penyidik/hasil kerja polisi dalam menindak lanjuti laporan polisi yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 13 Januari 2016 dengan pelapor penggugat sendiri,logika hukumnya kalau penggugat mengatakan baru mengetahui pada tanggal 11 November 2016,lantas dasar atau alasan apa penggugat membuat laporan pengaduan kepada pihak Penyidik Polda jatim ? tanggal 13 januari 2016, Pada hal dalam laporan polisi tersebut jelas diuraikan alasan penggugat melaporkan adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau memasukan keterangan


palsu dalam suatu akta otentik atas diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II, diduga dilakukan oleh tergugat intervensi, dan yang mengajukan laporan pengaduan itu adalah penggugat sendiri. 3. Bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut yaitu Putusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2015 (Objek gugatan I ) dan pada tanggal 28 Mei 2015 untuk objek Gugatan II, dan putusan tersebut diberitahukan oleh tergugat kepada Penggugat pada tanggal 2 Desember 2015 melalui suratnya NO.1315/300.7/64.71/XII/2015

perihal

permohonan sertifikat, yang menjawab surat dari penggugat No.895//XI/2015 tanggal 23 November 2015,dan atas pemberitahuan tersebut penggugat keberatan dan mengajukan

laporan polisi, kepada pihak kepolisian

daerah jawa timur pada tanggal 13 Januari 2016 dengan nomor laporan polisi : LPB/57/I/2016/UM/JATIM Pelapor Sdr. Liaw

Edwin Januar

Laksmono (penggugat) yang melaporkan tergugat intervensi dengan tuduhan membuat dan menggunakan surat palsu dan atau memasukan keterangan palsu kedalam akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan pihak penyidik polda Jawa Timur berdasarkan surat panggilan

No.5.PGL/4641/XII/2016 telah memanggil

tergugat intervensi untuk dimintai keterangannya, gugatan Tata Usaha Negara ini Pengugat Masukan, tanggal 30 Januari 2017 dari bukti –bukti dan kronologis tersebut,maka terbukti bahwa gugatan yang penggugat ajukan ini , telah lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.Karenanya berdasarkan bukti dan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan hukum menyatakan bahwa gugatan penggugat Tidak dapat diterima. II.

BAHWA

PENGGUGAT

TIDAK

MEMPUNYAI

LEGAL

STANDING

(Kedudukan hukum) Dalam Mengajukan Gugatan Tersebut


1. Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini, karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum, baik secara perdata maupun secara Tata Usaha Negara , karena berdasarkan fakta hukum sertifikat yang ada pada penggugat yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 10-91992 sesuai surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-91990 Luas 18.600 m2 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 04-102005 sesuai Surat Ukur No. 00171/2005 tertanggal 04-08-2005 Luas 20.200 m2, NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 12-102005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13-09-2005 Luas 7.428 m2, NIB Letak Tanah : 116.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; Semua atas nama tergugat intervensi, yang berarti tergugat intervensi adalah pemilik sah atas ketiga sertifikat Hak Milik, dengan demikian kalaupun sertifikat tersebut tergugat intervensi rubah menjadi dua sertifikat (objek sengketa I dan objek sengketa II) dan tetap atas nama tergugat intervensi tidak ada pelanggaran hukum dan tidak menyalahi kaedah hukum. 2. Bahwa kalaupun ada yang berkeberatan terhadap penggantian dan perubahan sertifikat tersebut, semestinya bukan penggugat tetapi sdr.

Ir. Pien Thiono

karena berdasarkan pengikat jual beli No.4 tanggal 20 September 2008 tergugat intervensi pernah membuat pengikatan jual beli dihadapan notaris Ngakan Made Suta, SH di Surabaya namun perikatan jual beli tersebut sudah batal oleh hukum, karena ternyata sdr. Ir. Pien Thiono tidak pernah memberikan pembayaran kepada tergugat intervensi atas harga tanah sebagaimana yang


disepakati dalam perikatan jual beli tersebut, pembayaran Cek billyet giro ABN Amro Surabaya tertanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp 550.000.000,- sesuai Cek billyet giro ABN Amro tanggal 31 oktober 2008 senilai Rp 567.980.000,ternyata tidak adanya dan tidak dapat dicairkan sehingga sampai sekarang tergugat intervensi tidak pernah menerima uang apapun dari sdr. Ir. Pien Thiono dan sesuai dengan klausul perikatan jual beli No. 4 tanggal 20 September 2008 tersebut. Apabila kemudian Cek billyet giro tersebut ternyata di tolak oleh bank yang bersangkutan bersangkutan maka pihak kedua (Ir. Pien Thiono) dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- per tiap-tiap hari keterlambatan selama 7 (tujuh) hari dan apabila telah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh temponya tersebut pihak kedua belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka pengikatan jual beli ini dianggap batal oleh hukum dan seluruh uang yang telah diterima pihak pertama (tergugat intervensi) dikembalikan kepada pihak kedua sebesar 50% (lima puluh persen) Bahwa faktanya sampai detik ini tergugat intervensi tidak pernah menerima uang dari sdr. Ir. PienThiono sebagai pembeli, dengan demikian perikatan jual beli No.4 tanggal 20-September-2008 dan kuasa menjual No.5 tanggal 20 September 2008 berdasarkan klausul perjanjian tersebut adalah batal oleh hukum dan tidak berkekuatan hukum, karena perjanjian jual beli antara sdr. Ir. Pien Thiono dengan tergugat intervensi batal oleh hukum, maka sdr. Ir. Pien Thiono tidak mempunyai hak memperjual belikan tanah milik tergugat intervensi dan kalaupun itu telah dilakukan, maka jual beli tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing/dalil mengajukan gugatan ini).


DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang tergugat intervensi uraikan dalam dalil eksepsi dianggap terulang kembali secara lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam dalil jawaban tergugat intervensi dalam pokok perkara. 2. Bahwa tergugat intervensi menolak dalil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh penggugat, mengenai sengketa atas sertifikat Hak Milik yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No.06871 / Kelurahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM dengan luas 5.316 m2, sertifikat diterbitkan tanggal 21-08-2015. (objek gugatan I) 2. Sertifikat Hak Milik No.06778 / Keluarahan Karang Joang atas nama OENIK DJUNANI ASIEM luas 44.722 m2 diterbitkan tanggal 28-08-2015. (Objek gugatan II) 3. Bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas nama tergugat intervensi yang dilakukan oleh tergugat I telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

khususnya

Pasal

12

Peraturan

Menteri

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 tentang tata cara pembelian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengelolah Jo Pasal 30 ayat (1) huruf c peraturan pemerintah No.24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah dengan dasar sebagai berikut : 3. A. Bahwa tergugat intervensi memang ada menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat kepada penggugat yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 109-1992 sesuai surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-9-1990 Luas 18.600 m2 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 0410-2005 sesuai Surat Ukur No. 00171/2005 tertanggal 04-08-2005


Luas 20.200 m2, NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 1210-2005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13-09-2005 Luas 7.428 m2, NIB Letak Tanah : 116.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; Bahwa maksud diserahkannya sertifikat tersebut agar tanah tersebut dicarikan pembeli untuk dijual dan sebagaimana yang disampaikan dan diakui oleh penggugat dalam dalil gugatannya angka romawi I poin 3. Bahwa pada tanggal 20 September 2008 terjadi pengikatan jual beli antara Tuan Ir. Pien Thiono dengan tergugat intervensi yang dibuat dihadapan Notaris Ngakan Made Suta, SH Notaris di Surabaya dengan akta No. 4 dan akta kuasa No.5 tanggal 20 September 2008. 3. B. Dalam perikatan jual beli tersebut disepakati harga tanah total Rp.1.617.980.000,-

dengan

harga

Rp.35.000,-

/m2

dan

disepakati

pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- sebelum akta ini ditanda tangani sedangkan sisanya Rp.1.117.980.000,- dibayar dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar billyet giro yaitu : 1. Billyet Giro ABN Amro Surabaya tanggal 9 Oktober 2008 No.918265 senilai Rp.550.000.000,2. Bilyet giro ABN Amro Surabaya tanggal 31 OKtober 2008 NO.918266 senilai Rp.567.980.000,Bahwa ternyata setelah tergugat intervensi tanda tangani perjanjian pengikatan jual beli tersebut, pembayaran yang disebutkan dalam perikatan jual beli tersebut. Bahwa uang Rp.500.000.000,- maupun pembayaran Cek billyet giro, tidak pernah tergugat intervensi terima, semua pembayaran tersebut diambil oleh penggugat.


3. C. Bahwa karena ternyata sdr Ir. Pien Thiono tidak membayarakan harga penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan jual beli No.4 tanggal 20 September 2008 maka sebagaimana yang disepakati dalam perikatan jual beli tersebut bahwa perjanjian/perikatan jual beli tersebut dianggap batal oleh hukum dan karenanya perikatan jual beli tersebut secara hukum sudah tidak berkekuatan hukum. 3. D. Berdasarkan hal tersebut sdr. Ir. Pien Thiono secara hukum tidak boleh mengalihkan dan atau menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak lain karena perikatan jual beli antara tergugat intervensi dan sdr. Ir. Pien Thiono telah batal oleh hukum. 3. E. Namun ternyata tanggal 9 Desember 2010 sdr. Ir. Pien Thiono malah memperjual belikan lagi tanah milik tergugat intervensi tersebut kepada Liauw Hendra Junaidi sebagai pembeli, perikatan jual beli ini adalah cacat hukum, tidak sah karena sdr. Ir. Pien Thiono bukan sebagai pemilik tanah yang diperjual belikan tersebut, karena perikatan jual beli No.4 tanggal 20 September 2008 sudah batal oleh hukum karena sdr. Ir. Pien Thiono tidak pernah merealisasikan pembayaran harga tanah tersebut kepada tergugat intervensi. 3. F. Sampai sekarang pun dan bahkan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.44/Pdt.G/2009/PN.SBY tanggal 19 Mei 2009 antara tergugat intervensi (sebagai penggugat) melawan Liem Inggriani Laksmana dan kawan kawan sebagai tergugat. Putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan karenanya Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat, dan karenanya tidak benar penggugat menyebut dirinya sebagai pembeli beritikad baik. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, karena sdr. Ir. Pien Thiono telah melakukan jual beli secara illegal tanah milik tergugat intervensi, termasuk


menjual tanah tersebut kepada penggugat, maka agar sertifikat hak milik atas nama tergugat tidak disalah gunakan lebih jauh lagi maka tergugat mengajukan pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional karena ternyata sertifikat hak milik atas nama tergugat intervensi tersebut telah disalah gunakan oleh sdr. Ir. Pien Thiono dan termasuk penggugat sendiri, yang membuat perikatan jual beli seolah tanah tersebut telah dibeli olehnya. 5. Bahwa Putusan Tata Usaha Negara atas penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, secara hukum telah benar dan tepat sesuai dengan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan “Permohonan harus diajukan oleh pemegang hak atas tanah”, Fakta hukumnya bahwa sertifikat tanah asal yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 109-1992 sesuai surat Ukur/Gambar Situasi No. 548/1990 tertanggal 10-9-1990 Luas 18.600 m2 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; 2. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 0410-2005 sesuai Surat Ukur No. 00171/2005 tertanggal 04-08-2005 Luas 20.200 m2, NIB Letak Tanah : 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 1210-2005 sesuai Surat Ukur No. 00183/2005 tertanggal 13-09-2005 Luas 7.428 m2, NIB Letak Tanah : 116.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; Adalah atas nama tergugat intervensi sebagai pemegang hak yang sah dan dalam data yuridis yang ada di Badan Pertanahan Nasional Balikpapan tidak ada catatan ataupun perubahan berupa gugatan, akta jual beli atas nama orang lain oleh karenanya perbuatan tergugat (BPN) menerbitkan objek sengketa I


dan objek sengketa II adalah sah dan berkekuatan hukum dan tidak ada pelanggaran hukum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas. 6. Berdasarkan uraian tergugat intervensi tersebut, bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karenanya gugatannya harus di tolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini tergugat intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan. DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi tergugat intervensi secara keseluruhan; 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan; 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi dan jawaban tergugat yang diajukan dalam persidangan ini. Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya atas Jawaban Tergugat secara tertulis tertanggal 22 Maret 2017

dan Replik atas Jawaban Tergugat II

Intervensi tertanggal 29 Maret 2017, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya Tertanggal 29 Maret 2017 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis tertangga 5 April 2017;----------------------Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

Gugatannya,

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan


diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 untuk bukti P-13 dicabut karena sama dengan bukti P-11 sebagai berikut:-----------------------------------------------------Bukti P-1 : Foto kopi Buku Tanah Hak Milik No. 06778 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 28 Mei 2015; Bukti P-2 : Foto kopi Buku Tanah Hak Milik No. 06871 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 21 Agustus 2015; Bukti P-3 : Foto kopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1153 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10 September 1990; Bukti P-4 : Foto kopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 04 Oktober 2005; Bukti P-5 : Foto kopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 25 Oktober 2005; Bukti P-6 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda

Jatim

Nomor:

B/1463/SP2HP-3/XI/2016/Ditreskrimum,

Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-3 yang ditujukan kepada Liauw Edwin Januar Laksmono, tertanggal 11 Nopember 2016;


Bukti P-7 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda

Jatim

Nomor:

B/268/SP2HP-1/II/2016/Ditreskrimum,

Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ditujukan kepada Liauw Edwin Januar Laksmono, tertanggal 25 Februari 2016; Bukti P-8 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu “Pro Justitia” Polda Jatim, Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/57/I/2016/UM/JATIM, tertanggal 13 Januari 2016; Bukti P-9

: Foto kopi sesuai aslinya Surat Advokat & Legal Consultan Erna Rahmawati,SH.,MH,Nomor:

895/Perm.ESA/XI/2015

perihal:

Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 23 Nopember 2015; Bukti P-10 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 1315/300.71/XII/2015, perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Advokat & Legal Consultan Erna Rahmawati,SH.,MH, tertanggal 02 Desember 2015; Bukti P-11 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Advokat & Legal Consultan Erna Rahmawati,SH.,MH,Nomor:

994/Perm.ESA/I/2017

perihal:

Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 30 Januari 2017; Bukti P-12 : Foto kopi sesuai aslinya Tanda Terima, Surat Permohonan Pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 30 Januari 2017;


Bukti P-14 : Foto kopi sesuai aslinya Tanda Terima, Surat Permohonan Pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 30 Januari 2017; Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04 (empat) tertanggal 25 Agustus 2015 oleh Notaris Iwan Saleh Irawan,SH; Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pelimpahan Kuasa Menjual Nomor 5 (Lima) tertanggal 25 Agustus 2015

oleh

Notaris Iwan Saleh Irawan,SH; Bukti P-17 : Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9024/2017 tertanggal 21 Maret 2017; Bukti P-18 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama wajib bayar HERLINA HUSNUL AMANATI yang disetor melalui Bank BRI tertanggal 21 Maret 2017; Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Blokir HM 06778 dan HM 06871-Karang Joang dari HERLINA HUSNUL AMANATI tertanggal 21 Maret 2017; Bukti P-20 : Foto copy Surat Bank Mandiri No. CBC.BJM/!!$/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang ditujukan kepada PT. Kalitan Putra Jln. Karang Rejo II RT.16 No. 39 Balikpapan perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK); Bukti P-21 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2072/2006 Kota Balikpapan dan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 779/2006 tertanggal 24 Juli 2006; Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Oenik Djunani Asiem, tertanggal 14 Juli 2006;


Bukti P-23 : Foto copy Surat Panin Bank Nomor: 011/L/SUC/EXT/07 tanggal 30 Maret 2007 yang ditujukan kepada Liauw Edwin Januar Laksmono perihal: Persetujuan Fasilitas Kridit; Bukti P-24 : Foto copy Tanda Terima Dokumen Asli oleh Bank Panin an. Liauw Edwin Januar Laksmono, tertanggal 12 April 2007 Bukti P-25 : Foto copy Pelunasan Kredit dari Bank Mandiri Nomor : CBC.BJM/BLP.177/2007 tertanggal 04 April 2007 yang ditujukan kepada PT. Kalintan Putra Jln. Karang rejo II RT. 16 No. 39 Balikpapan; Bukti P-26 : Foto copy Surat Bank Mandiri Nomor : 9 Hb.BAY/CO/746/2007 tertanggal 04 April 2007 Perihal: Peroyaan Hak Tanggungan Jaminan Kredit a.n. PT Kalitan Putra yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan; Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Oenik Djunani Asiem dengan Inggriani Laksmana tertanggal 17 Maret 2008; Bukti P-28 : Foto copy Surat Kuasa Oenik Djunani Asiem kepada Ong Tonny Budinata tertanggal 17 Maret 2008; Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pengikatan Jual Beli No. 4 tertanggal 20 September 2008 oleh Notaris N. Made Suta,SH.,MM; Bukti P-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Untuk Menjual No. 5 tertanggal 20 September 2008 oleh Notaris N. Made Suta,SH.,MM; Bukti P-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal

09

Desember

2010

oleh

Notaris

N.

Made

Suta,SH.,MM;


Bukti P-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual No.8 tertanggal 09 Desember 2010 oleh Notaris N. Made Suta,SH.,MM; Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 19 Mei 2009; Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya

No.

61/Pdt/2010/PT.Sby

jo

No.

44/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 16 Februari 2010; Bukti P-35 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 09/Kons/2014/PN.Sby tertanggal 16 Desember 2014; Bukti P-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA ke Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 12 Desember 2014; Bukti P-37 : Foto copy Surat Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U1/1268/Pdt/II/2015 Perihal: Mohon Bantuan Pelaksanaan Penawaran Cosignatie Perkara Nomor 09/Cons/2014/PN.Sby tertanggal 13 Februari 2015; Bukti P-38 : Foto copy Resi Pengiriman Surat PT.Pos Indonesia tertanggal 13 Februari 2015; Bukti P-39 : Foto copy Surat Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Pol. : K/589/VII/2009/Ditreskrim tertanggal 27 Juli 2009 Perihal: Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Sdri. Liem Inggriani L; Bukti P-40 : Foto copy Surat Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa

Timur

Ditreskrim,

Nomor:

perihal

B/1079/SP2HP2/LP.416.09/IX/2009/

Pemberitahuan

Perkembangan

Hasil


Penyelidikan (SP2HP) ke II yang ditujukan kepada Oenik Djunani Asiem tertanggal 1 september 2009; Bukti P-41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 175239LN tertanggal 20 November 2015; Bukti P-42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 041617KI tertanggal 20 November 2015; Bukti P-43 : Foto copy Tiket Lion Air an. Rahmawati/Erna Mrs, tertanggal 20 November 2015; Bukti P-44 : Foto

copy

Tiket

Citilink

an.

RASENRNARAHMAWATI

MRSFENNYARSIH PA, tertanggal 20 November 2015; Bukti P-45 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Uang dari Liauw Edwin Januar Laksmono, tertanggal 13 Januari 2017; Bukti P-46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 31 Januari 2017; Bukti P-47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 071646VC tertanggal 01 Februari 2017; Bukti P-48 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 31 Januari 2017; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T-50 sebagai berikut :---------------------------------------------------Bukti T-1

: Foto kopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 25 Oktober 2005;


Bukti T-2

: Foto kopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Balikpapan

Nomor:

672-520.1-44.2-2005

tentang

Pemberian Hak Milik Atas Tanah “ Ahli Waris Almarhun H. Adam Mochammad” Atas Sebidang Tanah Seluas 7.428 M2 yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan; Bukti T-3

: Foto kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak an. Beddu/Cici. Siti, tertanggal 10 Juli 1990;

Bukti T-4

: Foto kopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara an. Beddu/Cici. Siti, tertanggal 10 Juli 1990;

Bukti T-5

: Foto kopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah an. H. Syamsuddin tertanggal 7 Juni 2005;

Bukti T-6

: Foto kopi Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kota Balikpapan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan an. H. Syamsudin, tertanggal 7 Juni 2005;

Bukti T-7

: Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Adam Mochammad,SH;

Bukti T-8

: Foto kopi sesuai aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 1631/RPT-PA/IX-2005, tertanggal 28 September 2005;

Bukti T-9

: Foto kopi sesuai aslinya Peta Bidang Tanah Nomor: 183/K. Joang/05, tertanggal 13.9.05;

Bukti T-10 : Foto kopi sesuai aslinya Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: 50.1-54-183-03-5-4 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tanggal 24 Agustus 2005; Bukti T-11 : Foto kopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,


Propinsi Kalimantan Timur an. Oenik Djunani Asiem, tertanggal 04 Oktober 2005; Bukti T-12 : Foto kopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 235-520.1-44-2005 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama IDEHAMSYAH Atas Tanah di Kota Balikpapan, tertanggal 20 september 2005; Bukti T-13 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak an. H. Adam Mochammad, tertanggal 10 Juli 1990; Bukti T-14 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah an. IDEHAMSYAH, tertanggal 21 Februari 2005; Bukti T-15 : Foto kopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah an. IDEHAMSYAH, tertanggal 21 Februari 2005; Bukti T-16 : Foto kopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2005; Bukti T-17 : Foto kopi sesuai aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 1348/RPT-PA/VIII-2005, tanggal 11 Agustus 2005; Bukti T-18 : Foto kopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak an. H. Gaffar Moeloek; Bukti T-19 : Foto kopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak an. Burhan Moeloek, tertanggal 12 September 1980; Bukti T-20 : Foto kopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang sipunyai Pemohon an. IDEHAMSYAH, tertanggal 21 Februari 2005; Bukti T-21 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Nomor:

520.1/13/BPN-44.2/2005

perihal

Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah di Kel.


Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara an. IDEHAMSYAH, tertanggal 30 Agustus 2005; Bukti T-22 : Foto kopi sesuai aslinya Peta Bidang Tanah yang dimohon oleh IDEHAMSYAH untuk kepentingan Pemberian Hak; Bukti T-23 : Foto kopi sesuai aslinya Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: 50.1-54-183-03-5-4 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tanggal 24 Agustus 2005; Bukti T-24 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak milik No. 1153/Kelurahan

Karang

Joang,

Kec.

Balikpapan

Utara,

Kotamadya Balikpapan; Bukti T-25 : Poto copy Sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.201.3/361-16.2/1990 Perihal: Pemberitahuan S.K Hak Tanah; Bukti T-26 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.496/HM-BPP/BPN-16/275-1990 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Adam Mochamad yang terletak di Jalan SoekarnoHatta, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, tertanggal 02 Agustus 1990; Bukti T-27 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Milik No. 323/RPT/III/1990 tertanggal 29 Maret 1990; Bukti T-28 : Foto copy Surat Ukur No.548/1990 sebidang tanah terletak dalam Jalan Soekarno-Hatta, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan seluas 18.600 M2; Bukti T-29 : Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan an. H. ADAM MOCHAMAD tertanggal 10 Maret 1990; Bukti T-30 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 06778/ Kelurahan Karang Joang Kec. Balikpapan Utara,


Kotamadya Balikpapan an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 44.722 M2; Bukti T-31 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 06871/Kelurahan

Karang

Joang

Kec.

Balikpapan

Utara,

Kotamadya Balikpapan an. OENIK DJUNANI ASIEM seluas 5.316 M2; Bukti T-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 00780/Karang Joang/2015 atas sebidang tanah terletak dalam Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, seluas 44.722 M2; Bukti T-33 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 00901/Karang Joang/2015 atas sebidang tanah terletak dalam Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, seluas 5.316 M2; Bukti T-34 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No. 1.134/64.71/300/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 uraian Uraian tentang Sertifikat Hiliang HM. 1153, HM. 2582, HM. 2610 Kel. Karang Joang an. Oenik Djunani Asiem; Bukti T-35 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Pengumuman tentang Sertifikat Hilang No. 1.134/64.71/300/VII/2014 oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan; Bukti T-36 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengumuman Dan

Penerbitan

Sertifikat

Pengganti

No.

1177/64.71-

300.7/IX/2014 tertanggal 05 September 2014 an. Oniek Djunani Asiem; Bukti T-37 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Permohonan Sertifikat Pengganti karena hilang tertanggal 14 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;


Bukti T-38 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Pengumuman tentang Sertifikat hilang No. 1.134/64.71/300/VII/2014 yang diumumkan di media masa harian Balikpapan Post tertanggal 24 Juli 2014 Halaman 3; Bukti T-39 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat dari

OENIK

DJUNANI

ASIEM tertanggal 02 April 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Balikpapan; Bukti T-40 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 02610 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 7.428 M2; Bukti T-41 : Foto

copy

Sesuai

dengan

aslinya

Surat

ukur

Nomor:

00183/Karang Joang/2005 atas sebidang tanah terletak dalam Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 7.428 M2; Bukti T-42 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 02582 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 20.000 M2; Bukti T-43 : Foto

copy

Sesuai

dengan

aslinya

Surat

ukur

Nomor:

00171/Karang Joang/2005 atas sebidang tanah terletak dalam Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 20.200 M2; Bukti T-44 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 01153 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 18.600 M2; Bukti T-45 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat ukur Nomor: 00548/1990 atas sebidang tanah terletak dalam Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Oenik Djunani Asiem seluas 18.600 M2;


Bukti T-46 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Oenik Djunani Asiem, tertanggal 26 Mei 2015; Bukti T-47 : Foto copy Sesuai dengan aslinya Peta Situasi Tanah yang disengketakan, terletak di Jln. Soekarno Hatta Km. 18 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan; Bukti T-48 : Foto copy Sesuai dengan aslinya surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari Kepolisian Negara RI Polda Jatim No. B/9739/X/2016/Ditreskrimum tanggal 07 Oktober 2016; Bukti T-49 : Foto copy surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari Kepolisian

Negara

RI

Polda

Jatim

No.

B/10883/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Nopember 2016; Bukti T-50 : Foto copy surat panggilan dari dari Kepolisian Negara RI Polda Jatim

No.

S.Pgl/4330/XI/2016/Ditreskrimum

tanggal

11

Nopember 2016; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-17 sebagai berikut :-------------------Bukti T.Int-1

:

Foto copy Sesuai dengan aslinya Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 06778 Desa/Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertanggal 28 Mei 2015 Luas 44.722 m2 Oniek Djunani Asiem;

Bukti T.Int-2

:

Foto copy Sesuai dengan aslinya Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 06871 Desa/Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertanggal 21 Agustus 2015 Luas 5.316 m2 an. Oniek Djunani Asiem;


Bukti T.Int-3

:

Foto copy

Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 1153

Desa/Kel. Karang Joang tertanggal 10 September 1990 Luas 18.600 m2; Bukti T.Int-4

:

Foto copy Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 02582 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertanggal 4 November 2014 Luas 20.200 m2 an. Oniek Djunani Asiem;

Bukti T.Int-5

:

Foto copy Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tertanggal 12 Oktober 2005 Luas 7.428 m2;

Bukti T.Int-6

:

Foto

copy

Sesuai dengan

aslinya Surat

Panggilan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Nomor:

S.PGL/4262/XI/2016/Ditreskrimum,

tertanggal 11 November 2016; Bukti T.Int-7

:

Foto

copy

Sesuai dengan

aslinya Surat

Panggilan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Nomor:

S.PGL/4141/XII/2016/Ditreskrimum,

tertanggal 7 Desember 2016; Bukti T.II.Int-8 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta tanggal 20 September 2008 No: 4 Pengikatan Jual Beli oleh Notaris N. Made Suta,SH.MM;

Bukti T.II.Int-9 :

Foto copy Permohonan Pemblokiran Serifikat, diajukan oleh Oenik Djunani Asiem yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Balikpapan tertanggal 29 Juli 2009;

Bukti T.II.Int-10 :

Foto copy Permohonan Pemblokiran Serifikat No. 2610, No. 1153, No. 2582, diajukan oleh Oenik Djunani Asiem yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Balikpapan tertanggal 08 Januari 2013;


Bukti T.II.Int-11 :

Foto copy sesuai aslinya kwitansi pembayaran pencatatan blokir sebesar 50.000 tanggal bayar 18 Januari 2013;

Bukti T.II.Int-12 :


Bukti T.II.Int-13 :


Bukti T.II.Int-14 :

Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 907/Ket-64.71/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;

Bukti T.II.Int-15 :


Bukti T.II.Int-16 :


Bukti T.II.Int-17 :

Foto copy Risalah Tanda Terima Kontra Memori Banding No: 44/Pdt.G/2009/PN.SBY;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dibawah sumpah an. ONG TONNY BUDINATA dan TEGUH ARIFIANTO; Saksi ONG TONNY BUDINATA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:--------------------------------------------------------------

Bahwa bukti P.27, P.28, P.29 dan P.30 adalah saksi yang membuatnya;

-

Bahwa saksi kenal dengan Ong Budinata karena saksi diberi kuasa untuk menjual 3 (tiga) SHM;

-

Bahwa pada waktu diberi kuasa untuk menjual, 3 (tiga) tapi di Bank Mandiri dan kuasanya pada waktu itu dari bu Oenik dan Indriyani;

-

Bahwa sertifikatnya atas nama bu Oenik;

-

Ditunjukkan bukti P.3, P.4 dan P.5 saksi mengatakan benar itu sertifikat yang diberi kuasa untuk kepada saksi untuk menjual dan penjualan itu kirakira 3 tahun yang lalu;


-

Bahwa penjualnya adalah bu Oenik;

-

Bahwa pada waktu transaksi di Notaris bu Oenik dan pak Kastiawan ada, pak Edwin dan bu Indriyani juga ada;

-

Bahwa nilai jual belinya 1,6 Milyar;

-

Bahwa pembelinya adalah pak Fintiono;

-

Bahwa saksi mengetahui pembayaran Fintiono ke Oenik, dibayar pakai Giro;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat bukti P.1 dan P.2, obyek sengketa sekarang;

-

Bahwa menurut saksi itu penjualan lunas pada saat itu;

-

Bahwa saksi melihat giro tersebut diberikan kepada penjual dan ada nilai nominalnya untuk keseluruhan;

-

Bahwa pada pokoknya setelah transaksi selesai saksi tidak tahu lagi;

-

Bahwa saksi tidak tahu akte yang dibuat dinotaris itu akte jual beli atau perjanjian jual beli;

-

Bahwa menurut saksi itu dibayar lunas karena pembayaran dengan giro tersebut mereka sepekat dianggap selesai;

-

Bahwa SHM yang saksi lihat di Notaris itu adalah foto copy nya karena aslinya jadi hak tanggungan di Bank Mandiri;

-

Bahwa giro tersebut dibayarkan oleh Fintiono kepada Oenik Djunani Asiem;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P. 29;

-

Saksi tidak mengetahui ada atau tidak penjualan dari Fintiono ke Liauw Hendra;

-

Bahwa pak Edwin suami Indriani itu ada saat jual beli antara Fintiono dengan Oenik Djunani Asiem; Saksi TEGUH ARIFIANTO dibawah sumpah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------


-

Bahwa saksi mengatakan benar terhadap bukti P.3, P.4, P.5, P.15 dan P.16;

-

Bahwa saksi bekerja di kantor Iwan Saleh Iriawan sejak tahun 2011 sampai sekarang sebagai Assisten;

-

Bahwa yang saksi ketahui akte No. 02 tanggal 25 Agustus 2015 dan akte No. 05 tanggal 25 Agustus 2015 itu masing-masing adalah ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual antara Liauw Hendra sebagai Penjual dan Liauw Edwin Djanuar Laksmono sebagai Pembeli;

-

Bahwa dasar penjualannya adalah SHM asli an. Oenik Djunani Asiem;

-

Bahwa Liauw Hendra bisa menjual ke Oenik karena mempunyai kuasa menjual berdasarkan akte Notaris Made Sutta;

-

Bahwa saksi membuat perikatan jual beli SHM aslinya ada yang membawa pak Liauw Hendra;

-

Bahwa saksi tidak tahu gugatan perdata antara Oenik dengan Liauw Hendra;

-

Bahwa sertifikat itu an, Oenik Djunani Asiem dan yang melakukan ikatan jual beli itu pak Handra dengan pak Edwin;

-

Bahwa saksi tidak tahu ikatan jual beli atas SHM tersebut yang sebelumnya;

-

Bahwa hubungan Pak Hendra dengan pak Edwin itu kakak adik;

-

Bahwa saksi melihat asli ketiga SHM itu;

-

Bahwa saksi mengatakan bukti P. 14 itu adalah ikatan jual beli yang saksi bikin tanggal 25 agustus tahun 2015 dan yang menjadi obyek sekarang adalah SHM No. 6778 dan SHM 6706 yang terbit tanggal 25 Mei 2015; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat

mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang diminta oleh Majelis Hakim untuk diajukan sebagai saksi, dibawah sumpah an. ANDRY KURNIAWAN;


Saksi ANDRY KURNIAWAN menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi sekarang bertugas di BPN Balikpapan sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak Atas Tanah sejak tahun 2013;

-

Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polda Jatim tanggal 11 Nopember 2016;

-

Bahwa penyidik menanyakan proses penerbitan SHM pengganti an. Oenik Djunani Asiem dan kepada penyidik saksi menerangkan bahwa SHM pengganti itu diterbitkan atas dasar permohonan Oniek yang membawa putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

-

Bahwa penyidiknya adalah Kompol Yasinta;

-

Bahwa pada waktu itu saksi membawa foto copy buku tanah karena SHM aslinya dipegang oleh Pemiliknya;

-

Bahwa foto copy buku tanah tersebut saksi berikan kepada penyidik;

-

Yang saksi serahkan ke penyidik itu ada 3 yaitu penggantinya No. 1153, No. 2583 dan 2610;

-

Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik 2 kali yaitu tanggal 11 Oktober 2016 diperiksa penyidik di BPN Balikpapan dan yang kedua bulan Nopember 2016 diperiksa di Polda Jatim;

-

Bahwa semua permohonan itu diajukan melalui loket setelah sampai loket pengukuran dilakukan pengukuran, selanjutnya terbit surat ukur, setelah terbit surat ukur dinaikkan ke Pimpinan;

-

Bahwa syarat syarat penggantian sertifikat hilang yaitu Laporan Polisi, penyumpahan oleh kepala BPN kemudian diumumkan di media massa selama 30 hari jika tidak ada yang komplin baru diterbitkan;

-

Bahwa dalam kasus ini tidak ada laporan polisi dan penyumpahannya hanya diumumkan saja karena diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan;

-

Bahwa saksi tidak ingat nomor putusan pengadilan;

-

Bahwa saksi mengatakan benar terhadap bukti T. 35;


-

Bahwa dalam putusan pengadilan itu tidak ada perintah menerbitkan SHM pengganti;

-

Bahwa BPN menerbitkan SHM pengganti karena kata Oenik aslinya dititipkan kepada temannya karna ada permasalahan;

-

Bahwa pengumuman dikoran hanya satu kali;

-

Bahwa yang terbit itu sesuai yang hilang dan sifatnya hanya menyalin saja;

-

Bahwa saksi tahu obyek sengketa ini yaitu SHM hasil penggabungan sertifikat pengganti;

-

Bahwa sebelum terbit sertifikat pengganti tidak ada permohonannya;

-

Bahwa saksi mengatakan bukti P. 46 itu hanya pernyataan penggabungan bukan permohonan penggabungan;

-

Bahwa didalam buku tanah tidak ada catatannya pemecahanya setelah penggabungan tersebut;

-

Bahwa dasar BPN memecah adalah putusan Pengadilan;

-

Bahwa setelah diumumkan di media massa selama 30 hari tidak ada yang komplain;

-

Bahwa menurut sepengetahuan saksi dasar BPN memecah SHM itu karna adanya permohonan dari ke-3 SHM itu menjadi satu dan kemudian dipecah lagi, semua harus ada permohonannya;

-

Bahwa landasan menerbitkan sertifikat pengganti itu atas dasar putusan PN Surabaya; Menimbang, bahwa pengakuan Kuasa Penggugat menjelaskan sebagai

berikut: -

Bahwa kuasa Penggugat mengetahui obyek sengketa ini setelah adanya laporan perkembangan hasil penyidikan tanggal 11 Nopember 2016 tetapi bukan pada saat tanggal tersebut karena tanggal tersebut adalah pemeriksaan saksi-saksi;


-

Bahwa yang menjadi dasar laporan polisi oleh Penggugat adalah, kuasa Penggugat melakukan cek ini ke BPN Balikpapan dan BPN mengatakan cek in tidak dapat dilaksanakan karena sertifikat sudah tidak berlaku lagi, mendengar kalau sertifikat tidak berlaku lagi Kuasa Penggugat mengajukan pemblokiran kepada BPN secara resmi dan jawabannya sama bahwa sertifikat sudah tidak berlaku lagi dan tidak mengatakan telah diterbitkan sertifikat baru, berdasarkan jawaban resmi tergugat tersebutlah akhirnya kuasa Penggugat membuat Laporan Polisi ke Polda Jatim dari laporan perkembangan penyidikan tersebut kuasa Penggugat baru tahu telah diterbitkan

dua

sertifikat

baru

yaitu

hasil

penggabungan

dan

pemecahannya; Menimbang, bahwa pengakuan Kuasa Tergugat menjelaskan sebagai berikut: -

Bahwa penggabungan sertifikat itu tidak ada permohonannya, Cuma pernyataan penggabungan (bukti P.46);

-

Bahwa penggabungan dari sertifikat pengganti dan pemecahan dari sertifikat hasil penggabungan itu juga tidak ada permohonannya; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam

perkara ini; Menimbang,

bahwa

Penggugat

dan

Tergugat

mengajukan

Kesimpulannya masing-masing pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya diluar persidangan melalui Bagian Umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dan diterima Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2017; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------------------


Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;----------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan telah terurai di atas; ------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

pada

pokoknya

memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :--------1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T30=TII.Int-1) (Obyek Sengketa I);------------ ------------------------------------------2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) (Obyek Sengketa II);-------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 28 Februari 2017 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi dan jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 15 Maret 2017; -----------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai

eksepsinya

sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 Februari 2017 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi : --------------1. Eksepsi Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kompetensi Absolut) : ----------------------------------------------------------Bahwa masalah yang dituntut Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas objek sengketa a quo dan juga mengenai kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya melalui sengketa keperdataan, sehingga merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -------------------------------------------------2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); ----------------------Bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo sudah diterbitkan sejak Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Balikpapan) menerbitkan objek sengketa ini dan telah diumumkan di media massa tahun 2015 serta sudah diberitahukan kepada Penggugat melalui suratnya No. 1315/300.7/64.71/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal permohonan sertifikat yang menjawab surat

dari Penggugat No.

895/XI/2015 tanggal 23 November 2015 sehingga Penggugat dianggap mengetahui bahwa SHM No 1153, SHM No 2582 dan SHM No 2610 sudah tidak berlaku lagi dan telah terbit sertifikat pengganti yaitu SHM No 06871


dan SHM No 06778 yang menjadi

objek sengketa sehingga Penggugat

dianggap telah mengetahui terbitnya objek sengketa maka gugatan penggugat telah lewat waktu atau Kadaluarsa ; -------------------------------------3. Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan;-------------------------------------------------------------------Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini, karena penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum karena SHM No 1153, SHM No 2582 dan SHM No 2610 semua atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (Tergugat II Intervensi) kalaupun sertifikat tersebut dirubah menjadi dua sertipikat tetap atas nama Tergugat II Intervensi);--------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat

II

Intervensi

tersebut

di

atas

Pengadilan

akan

mempertimbangkannnya sebagai berikut; ------------------------------------------------1. Eksepsi Kompetensi Absolut ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:---------------------------------1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas

tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat

ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T30=TII.Int-1);-----------------------------------------------------------------------------2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas


meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2);-------------------------------------Menimbang

bahwa

ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;------------------------------------------Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan;---------------------------------------------------------------------------“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;--Menimbang, bahwa

tolok ukur

apakah suatu objek sengketa

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009

digugat melalui dimaksud dalam yang menyatakan

bahwa:“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagai berikut : ----------------Bahwa Objek Sengketa a quo adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Pejabat yang melaksanakan

pemerintahan dalam bidang pertanahan yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan objek sengketa a quo, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Konkrit : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa:----1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T30=TII.Int-1);----------------------------------------------------------------------------2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2);------------------------------------Individual : Ditujukan kepada OENIK DJUNANI ASIEM (pemegang sertipikat) dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan


persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Objek Sengketa a quo Pemegang Sertipikat (OENIK DJUNANI ASIEM) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah;---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Objek Sengketa a quo memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 dan Pengadilan juga tidak menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori Keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; ----------------------------------------------------------------------2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau (daluarsa); ----------Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal

28

Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor


00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) merupakan penggabungan dari SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 diketahui sejak Desember 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Januari 2017 sehingga

telah

melebihi batas waktu

pengajuan gugatan, pengadilan

mempertimbangkannya sebagai berikut : --------------------------------------------------Menimbang bahwa, pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------Menimbang

bahwa, dalam perkara ini, pihak Penggugat yang

mengajukan gugatan adalah merupakan pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;----------------Menimbang, bahwa mencermati keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo bahwa oleh

karena Penggugat adalah pihak

yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan

dilakukan secara

kasuistis yaitu sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo, kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik


Indonesia

Nomor:

5

K/TUN/1992,

tanggal

21

Januari

1993,

Juncto

Yurisprudensi Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Yurisprudensi Nomor:

270.K/TUN/2001,

yang pada pokoknya berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut diatas untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, jangka waktu dihitung mulai pada saat Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan ;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa

dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan

Penggugat secara faktual telah mengetahui adanya Sertipikat a quo Tergugat

(Kepala

menjawab/membalas

Kantor

Pertanahan

Kota

Balikpapan)

sejak dalam

surat dari Penggugat Nomor 895/Perm.ESA/XI/2015

tanggal 23 November 2015 tentang Permohonan Pemblokiran Sertipikat (bukti P-9) melalui surat Nomor 1315/300.7/64.71/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Permohonan Pemblokiran Sertipikat yang menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian yang dilakukan Tergugat terhadap ketiga sertipikat, yaitu : SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 semua atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (Tergugat II Intervensi) (bukti P-10) tidak dapat dilakukan pemblokiran karena sertipikat tersebut tidak berlaku lagi menurut Pengadilan bahwa surat Tergugat Nomor 1315/300.7/64.71/XII/2015 (bukti P-10) hanya menyatakan ketiga sertipikat awal SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 tidak dapat diblokir karena sertipikat tersebut tidak berlaku lagi dan tidak menyatakan bahwa telah terbit sertipikat yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 06778 (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) dan Sertipikat Hak


Milik Nomor: 06871 (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) sehingga dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T-48, T-49, T-50 menurut Pengadilan bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketa pada tanggal 11 November 2016

sesuai dengan bukti P-6, T-48, T-49, T-50

dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 30 januari 2017 oleh karenanya

pengadilan berpendapat

bahwa pengajuan gugatan Penggugat

di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa a quo; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluarsa tidak berdasar dan haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------------------3. Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini, karena penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum karena SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 semua atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (Tergugat II Intervensi) kalaupun sertifikat tersebut dirubah menjadi dua sertipikat tetap atas nama Tergugat II Intervensi); pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29, P-30, P-31, P-32, P-15 dan P-16 maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi (OENIK DJUNANI ASIEM) sejak tanggal 20 September 2008 telah melakukan perikatan jual beli sebidang tanah dengan SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 kepada Tuan Ir PIEN THIONO. Kemudian tanggal 9 Desember 2010 Tuan Ir PIEN THIONO melakukan perikatan jual beli dengan LIAUW HENDRA


JUNAIDI.

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2015 LIAUW HENDRA

JUNAIDI melakukan perikatan jual beli

dengan LIAUW EDWIN JANUAR

LAKSMONO (Penggugat), dan fakta dipersidangan asli sertipikat-sertipikat tersebut dipegang dan ada di Penggugat. Oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas

Penggugat memiliki

kedudukan hukum (legal standing) terhadap objek sengketa sehingga dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan tidak berdasar dan haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ditolak oleh pengadilan, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETANYA: Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; ----------------------------Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanggal 30 Januari 2017 agar dinyatakan batal/tidak sah; ------------------------------------------------------------------1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah :


1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T30=TII.Int-1) (Obyek Sengketa I);--------------------------------------------------------2. Sertipikat Hak Milik Nomor 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) (Obyek Sengketa II);------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dari Para pihak di persidangan, maka terbukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ------------------------------1.

Bahwa adanya

perikatan jual beli antara OENIK DJUNANI ASIEM

dengan Ir PIEN THIONO dibuat dalam Akta Perikatan Jual-beli Nomor 4 tanggal 20 September 2008 (bukti P-29); 2.

Bahwa adanya perikatan jual beli antara Ir PIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI

dibuat

dalam

Akta Perikatan Jual-beli Nomor

7

tanggal 9 Desember 2010 (bukti P-31); 3.

Bahwa adanya perikatan jual beli antara LIAUW HENDRA JUNAIDI dengan Penggugat (LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO) dibuat dalam Akta Perikatan Jual-beli Nomor 04 tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-15);

4.

Bahwa telah terbit Sertipikat awal, yaitu sertipikat Hak Milik Nomor

2610

terletak di kelurahan Karang Joang, Balikpapan tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 terletak di kelurahan

Karang Joang, Balikpapan

tanggal 4 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-4=T11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 terletak di kelurahan Karang Joang, Balikpapan tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-3=T-24=TII.Int-3);------------------------------------------


5.

Bahwa telah terbit Sertipikat penggabungan dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P3=T-24=TII.Int-3), yaitu serpikat yang menjadi objek sengketa 1 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor

06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM

(bukti P-1=T-

30=TII.Int-1); ---------------------------------------------------------------------------6.

Bahwa telah terbit Sertipikat yang menjadi objek sengketa 2 merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 06778 (bukti P-1=T-30=TII.Int1), yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2);----------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama

Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum


Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan Objek sengketa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa; ---------------Menimbang, Nomor

24

POKOK-POKOK

bahwa

Tahun

Peraturan

1997

Tentang

PENYELENGGARAAN

Pemerintah

Republik

Pendaftaran

Indonesia

Tanah BAB III

PENDAFTARANTANAH

Bagian

Kesatu Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah:------------------Pasal 5;-----------------------------------------------------------------------------------------Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;----------Pasal 6;------------------------------------------------------------------------------------------(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain; (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T30=TII.Int-1);


2. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2);----------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan “ Apakah prosedur Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis atau tidak ? dan Apakah yang menjadi landasan yuridis (alas hak) Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara

objek sengketa a quo telah benar

menurut hukum atau justru sebaliknya, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, untuk selanjutnya Pengadilan akan menguji bukti-bukti T34, T-35, T-36, T-37, T-46 yang merupakan data pendukung sebagai dasar pertimbangan yuridis Tergugat menerbitkan (objek sengketa I) Sertipikat Hak Milik Nomor

06778/Kel. Karang Joang (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) sebagai

Sertifikat pengganti atas hilang Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P-3=T-24=TII.Int-3) dapat diuraikan sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------------1. Adanya surat Daftar Pengantar dari Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan

Nomor 1134/6471/300/VII/2014 tanggal

pengumuman tentang sertifikat yang hilang

21 Juli

tentang

Sertipikat Hak Milik Nomor

2610 (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P-3=T24=TII.Int-3) semua atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti T-34);------


2. Adanya Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Nomor 1133/6471/300/VII/2014 tentang sertipikat hilang (bukti T-35);--------------------------------------------------------------------------------------3. Adanya berita acara pengumuman dan penerbitan sertipikat pengganti Nomor 1177/6471-300/IX/2014 tanggal 5 September 2014 (bukti T-36); 4. Adanya surat permohonan sertipikat pengganti karena hilang dari OENIK DJUNANI ASIEM kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 14 Juli 2014 (bukti T-37);--------------------------------------------------------5. Adanya surat pernyataan permohonan penggabungan sertipikat dari OENIK DJUNANI ASIEM kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 26 Mei 2015 (bukti T-46);----------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 dan Pasal 59 mengatur:--------------------------------------------------------------------------------------BAB VI PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI Pasal57; (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi; (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya; (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris; (4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan;

Pasal59; (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor


Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan; (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon; (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru; (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti; (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan; (6) Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya; (7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain dari pada yang ditentukan pada ayat (2); Menimbang,

bahwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut diatas

dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dalam menerbitkan semua objek sengketa dalam perkara a quo, karena ketika dicermati proses terbitnya sertipikat pengganti karena hilang yang sekarang menjadi objek sengketa a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 06778/Kel. Karang Joang, tertanggal 28 Mei 2015 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) merupakan penggabungan dari 3 (tiga) sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P-3=T-24=TII.Int-3) dimana pemegang objek sengketa atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ketika mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang berdasarkan bukti T-37 hanya melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy sertipikat akan tetapi

tidak ada dijadikan alat bukti permohonan

penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan dan juga


tidak dilampirkan surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian dimana pihak akan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait perihal kehilangan sertipikat yang nantinya dibawa kekantor Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan sertipikat perngganti karena hilang; Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa dalam menerbitkan penggantian SHM Nomor 1153, SHM Nomor 2582 dan SHM Nomor 2610 terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat terkait prosedur dalam menerbitkan sertipikat pengganti sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997, dan karena SHM Nomor 1153, SHM Nomor 2582 dan SHM Nomor 2610 pengganti tersebut menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa 1 maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa I Sertipikat Hak Milik Nomor 06778/Kel. Karang Joang, tertanggal 28 Mei 2015 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) tidak tepat dan tidak beralasan hukum; Menimbang, untuk selanjutnya

Pengadilan akan menguji bukti-bukti

Apakah yang merupakan data pendukung sebagai dasar pertimbangan yuridis Tergugat

menerbitkan (objek sengketa II)

Sertipikat Hak Milik Nomor

06871/Kel. Karang Joang, tertanggal 21 Agustus 2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi) atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor

06778/Kel. Karang Joang, tertanggal 28 Mei 2015 atas nama

OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) ; --------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 49 mengatur;:------Paragraf 2 Pemecahan, Pemisahan Dan Penggabungan Bidang Tanah Pasal 49 (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula; Halaman 100 dari 110 halaman. Putusan Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN.SMD

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur,buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan cacatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut; (3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4); Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selama persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta

hukum

yang ada obyek sengketa II merupakan pemisahan

sebagian dari obyek sengketa I, dimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa obyek sengketa I penerbitannya telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, atas dasar tersebut maka Pengadilan berkesimpulan karena obyek sengketa II diterbitkan atas dasar pemisahan dari Sertipikat Hak Milik yang cacat hukum maka terbitnya objek sengketa II Sertipikat Hak Milik Nomor 06871/Kel. Karang Joang, tertanggal 21 Agustus 2015 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) tidak tepat dan tidak beralasan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49, Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu

terhadap objek sengketa a quo dinyatakan

batal dengan segala akibat

hukumnya karena penerbitannya cacat hukum; ---------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan keabsahan objek sengketa a quo dari substansinya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, sengketa a quo

bahwa

alasan Tergugat untuk menerbitkan objek

dikarenakan adanya surat permohonan sertipikat pengganti

karena hilang (bukti T-37) dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa telah hilang 3 (tiga) sertipikat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P-3=T-24=TII.Int-3);--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-37 jika

dikaitkan

dengan

bukti-bukti P-29, P-30, P-31, P-32, P-15 dan P-16, yang diuraikan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------1.

Adanya Akta Perikatan Jual-beli Nomor 4 tanggal 20 September 2008 antara OENIK DJUNANI ASIEM dengan Ir PIEN THIONO (bukti P-29)

2.

Adanya Akta Kuasa untuk menjual Nomor 5 tanggal 20 September 2008 antara OENIK DJUNANI ASIEM dengan Ir PIEN THIONO (bukti P-30)

3.

Adanya Akta Perikatan Jual-beli Nomor 7 tanggal 9 Desember 2010 antara Ir PIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI (bukti P-31)

4.

Adanya Akta Pelimpahan Kuasa untuk menjual Nomor 8 tanggal 09 Desember 2010 antara Ir PIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI (bukti P-32);

5.

Adanya Akta Perikatan Jual-beli antara LIAUW HENDRA JUNAIDI dengan (Penggugat) LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO Nomor 04 tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-15); ------------------------------------------------------------

6.

Adanya Akta Pelimpahan Kuasa Menjual antara LIAUW HENDRA JUNAIDI dengan (Penggugat) LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO tanggal 25 Agustus 2015 (bukti T-16);-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta hukum diatas Pengadilan

berpendapat pada saat perikatan jual beli dihadapan Notaris N. Made Suta antara OENIK DJUNANI ASIEM dengan Ir. PIEN THIONO pada tanggal 20


September 2008 sesuai dengan bukti (P-29) membuktikan bahwa Tergugat II Intervesi telah menyerahkan sertipikat Asli, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 (bukti P-3=T-24=TII.Int-3) kepada Ir. PIEN THIONO dihadapan notaris tersebut. Selanjutnya Ir. PIEN THIONO melakukan perikatan jual beli dengan LIAUW HENDRA, kemudian LIAUW HENDRA melakukan perikatan jual beli dengan LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO (Penggugat);-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat II Intervensi tidak memiliki

itikad baik dengan berpura-pura bahwa telah hilang 3 (tiga)

sertipikat tersebut, apalagi Tergugat II Intervensi telah mengetahui bahwa keberadaan sertipikat Asli, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 sesunguhnya tidak hilang melainkan sudah diserahkan pada saat perikatan jual beli dengan Ir. PIEN THIONO tanggal 20 September 2008 (bukti P-29), hal ini diperkuat pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 dimana Penggugat membawa ke-3 (tiga) sertipikat asli, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 (bukti P-5=T-1=TII.In-5), Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 (bukti P-4=T-11=TII.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 untuk dijadikan alat bukti dipersidangan terbuka umum;-------------------------------Menimbang,

bahwa

pertimbangan

tersebut

diatas

Pengadilan

berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi tidak memiliki itikad baik dengan berpura-pura bahwa 3 (tiga) sertipikat tersebut telah hilang serta mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat pengganti karena hilang (bukti T-37) dan terhadap permohonan tersebut oleh Tergugat diterbitkan objek sengketa a quo dengan demikian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-


undangan yang berlaku sehingga dianggap cacat hukum administratif dalam hal Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo;

----------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) Sertipikat,

yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:

06778/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah: 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06871/Kel. Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2) telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa terdapat cacat substansi dalam hal

Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 06778/Kel. Karang Joang tertanggal 28 Mei 2015 nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-1=T-30=TII.Int-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06871/Kel. Karang Joang tertanggal 21 Agustus 2015 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM (bukti P-2=T-31=TII.Int-2)) harus dinyatakan batal; Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa maka kepada Tergugat diperintahkan dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah terhadap objek sengketa;


Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiel kepada Penggugat sesuai bukti P-41, P-42, P-45, P-46, P-47, P-48, maka kepada Tergugat diperintahkan dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);---------------------------------Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa maka kepada Tergugat diperintahkan dengan kewajiban untuk memberlakukan kembali secara sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2610, Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 atas nama ONIEK DJUNANI ASIEM; Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian dalam eksekusi putusan perkara ini maka kepada Tergugat diperintahkan dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Penggugat melalui Panitera untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah mebuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; ----------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya


maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----------------Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa aquo hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;------------------------------------------------------------------Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo tentang

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait; --MENGADILI: DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-------------DALAM POKOK SENGKETA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:


1. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Mei 2015 sesuai surat ukur Nomor 00780/karang Joang/2015 tertanggal 06/05/2015 sisa luas tanah 39.406 m2 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam meter persegi) (dahulu luas tanah 44.722 m2), NIB letak tanah : 1602030307275 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor


Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Agustus 2015 sesuai surat ukur Nomor 00901/karang Joang/2015 tertanggal 10/07/2015 luas tanah 5.316 m2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), NIB letak tanah : 1602030307398 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk memberlakukan kembali secara sah terhadap:


1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1153 Desa/Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 10-9-1990, sesuai surat ukur Nomor 548/1990 tanggal 10-9-1990 dengan luas tanah 18.600 m2 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2582 Desa/Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 04-10-2005, sesuai surat ukur Nomor 00171/2005 tanggal 04-8-2005 dengan luas tanah 20.200 m2, NIB letak tanah Nomor 16.02.03.03.01580 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2610 Desa/Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 12-10-2005, sesuai surat ukur Nomor 00183/2005 tanggal 13-09-2005 dengan luas tanah 7428 m2, NIB letak tanah Nomor 16.02.03.03.01621 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM; 5. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat; 6. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat apabila

untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa

Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap;


7. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 11.264.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);-------------------------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh TEDI ROMYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis. YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., dan DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari RABU tanggal 24 MEI 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

WINARJI DIAN

KENEDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;------------------------------------------------------------------------------

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TEDI ROMYADI, S.H.,M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.


Perincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran gugatan

Rp.

30.000,-

2. Panggilan

Rp.

100.000,-

3. ATK

Rp.

210.000,-

4. Pemeriksaan Setempat

Rp.

10.892.000,-

5. Sumpah

Rp.

15.000,-

6. Materai

Rp.

12.000,-

7. Redaksi

Rp.

5.000,-

Rp.

11.264.000,-

Jumlah


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents