PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 38/G/2014/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara: AMAT NOOR,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun RT/RW 05/03 No. 72, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ROESMAJIN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SALEH, SH., MH & REKAN”, berkantor di Jl. Raya Lempung Tama No. 15 Kec. Sambi Kerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai -------------- PENGGUGAT ; MELAWAN:

WALIKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 RT. 013, Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai-----------------TERGUGAT ; DAN SIAUW BUDHI SULISTYO SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Cemara No. 09 Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor : 38/G/2014/PTUN-SMD

RT. 031, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; HENNY YOLANDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Cemara No. 09 RT. 031, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H.; 2. APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, S.H.; 3. ALFONSO GULTOM, S.H. Kesemuanya

berkewarganegaraan

Indonesia,

Para

Advocates dari Kantor Advocates & Konsultan Hukum “Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H. & Partners “, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas RT. 46 No. 30 Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2015 ; Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI 1 & 2 ; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PENDIS/2014/PTUN.SMD tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

-

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

38/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; Halaman 2 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN.PP/2014/PTUN-SMD. tanggal

12 Januari 2015 tentang Pemeriksaan

Persiapan; -

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/Pen-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 10 Februari 2015 tentang Penentuan Hari Sidang;

-

Putusan Sela Nomor : 38/G/2014/PTUN-SMD, tanggal 24 Februari 2015;

-

Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

-

Dan, telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang,

23 Desember 2014,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

gugatannya

tertanggal

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2014/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : I. OBYEK GUGATAN : 1. Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan A quo adalah Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang masing-masing : 1.1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Siauw budi Sulsityo Setiawan.

-

Sebelah Timur

: Jl. Marsma Iswahyudi.

-

Sebelah Selatan : Jalan.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit.

Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

1.2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan,

seluas 972 m2.

Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Henny Yolanda.

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Henny Yolanda.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit.

1.3. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 983 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Siauw Budi Sulistyo Setiawan.

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Siauw Budi Sulistyo Setiawan.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit.

2. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan IMTN tersebut diatas pada tanggal 14 Nopember 2014 ketika meminta legalisir Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974, di Kecamatan Balikpapan Selatan namun oleh staff kecamatan diberitahu kalau tanah dimaksud dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 telah terbit 6 (enam) lembar IMTN dan seketika itu kami meminta foto kopinya, namun yang bersangkutan tidak berani memberi dan menyarankan membuat surat yang isinya meminta foto kopi IMTN tersebut. Bahwa mengingat hal ini bagi kami sangat penting sehingga hari itu juga (tertanggal 14 Nopember 2014) kami berkirim surat pada Camat Balikpapan Selatan Nomor : 23/S.Kel/S&R/XI/2014., Hal : Mohon untuk diberikan Foto kopi IMTN atas tanah (depan Hotel HAAI) Jl. Marsma R. Iswahyudi. Halaman 4 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

2.1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Penggugat mendaftarkan di gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan pada tanggal 22 Januari 2015 dilaksanakan sidang pertama. Dan pada sidang pertama tersebut Camat Balikpapan Selatan mengatakan hanya ada 3 (tiga) IMTN bukan 6 (enam) lembar sebagaimana informasi yang kami dapat. 2.2. Bahwa ketika Camat Balikpapan Selatan mengatakan ada 3 (tiga) IMTN sambil menunjukkan pada Majelis Hakim, maka saat itulah Penggugat baru mengetahui fisik dari Obyek sengketa masing-masing

IMTN No.:

591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dan 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda 2.3. Bahwa karenanya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diketahuinya IMTN yang diterbitkan oleh Camat Balikpapan Selatan dimaksud. II. DASAR GUGATAN : 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. jo pasal 07 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, 3 (tiga) IMTN tersebut diatas yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat Balikpapan Selatan An. Walikota Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Balikpapan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ; 3. Bahwa 3 (tiga) IMTN yang diterbitkan dan ditanda tangani Camat Balikpapan Selatan An. Walikota Balikpapan jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebuah lembaga pemerintahan yang merupakan pembagian wilayah administrasi di Pemerintahan Kota Balikpapan, Kecamatan adalah wilayah camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan Kecamatan Balikpapan Selatan dipimpin seorang Camat sebagai

pimpinan tertinggi yang mengendalikan operasional Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa 3 (tiga) IMTN, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut: - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas memberikan Ijin Membuka Tanah Negara dengan menyebutkan namanama sebagai subyek hukumnya dan menyebut luas tanahnya ; -

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama pemegang IMTN sebagai subjek hukumnya ;

-

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun


vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; 6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata tidak dapat mengurus surat-surat atas tanah yang menjadi obyek dalam IMTN yang diterbitkan oleh Tergugat ; 7. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaoaman diubah dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”; 8. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; 9. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”; 10. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi ; “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, dan Penggugat adalh orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;


Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 10 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang yurisdiksinya membawahi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ; III. Alasan Penolakan Surat Keputusan Tergugat : Bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di jalan Marsma R. Iswahyudi (dahulu jalan Sepinggan By Pass Balikpapan) RT. 10 Kelurahan Sungai Nangka (dahulu RT. 70 Kel. Sepinggan) Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 yang berukuran Panjang 350 dan Lebar 360 m, yang selanjutnya sebagian dari tanah dimaksud telah menjadi SHM No. 19 (tanah di sisi selatan Jalan Marsma Iswahyudi seluas 55.000 m2) atas nama Amat Noor. 2. Bahwa atas tanah yang berada di sisi Utara Jl. Marsma Iswahyudi (didalam pagar Hotel HAAI) dengan batas-batas beserta ukuran sebagai berikut : - sebelah Utara. Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, berbatasan dengan tanah hotel HAAI. - sebelah barat. Panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter, berbatasan dengan tanah La Djaheri dan Jalan hotel HAAI. -

sebelah Selatan. Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, berbatasan dengan jalan Marsma R. Iswahyudi;

- sebelah timur. Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, berbatasan dengan pagar Perumahan Total. Yang tidak masuk dalam bagian Sertipikat Hak Milik No. 19 atas nama Amat Noor, namun sebagai bagian dari Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Halaman 8 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 adalah masih tetap menjadi hak dari Penggugat ; 3. Bahwa tanah Penggugat dalam butir 2 tersebut di atas adalah sisa tanah yang tertera dalam Gambar Situsasi (G.S) sertifikat Hak Milik Nomor 19 Desa/Kampung Sepinggan, tertera nama Amat Noor (penggugat) sebagai pemegang hak yang berikan oleh Walikota/KDH Tingkat II Balikpapan, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah (sekarang kantor Pertanahan Nasional kota Balikpapan) pada tanggal 11-1-1978. 4. Bahwa Penggugat mendapati / mengetahui sebagaian dari sisa tanah yang menjadi obyek dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974, oleh Tergugat telah diterbitkan IMTN sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama orang lain masing-masing seluas : 4.1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Siauw budi Sulsityo Setiawan.

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Jalan.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit.

4.2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan,

seluas 972 m2.

Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Henny Yolanda.

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Henny Yolanda.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit. Halaman 9 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

4.3. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 983 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

: Siauw Budi Sulistyo Setiawan.

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Siauw Budi Sulistyo Setiawan.

-

Sebelah Barat

: Rencana Parit.

5. Bahwa Penggugat menguasai tanah dimaksud dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974, sejak dahulu tidak pernah mengatahui ada pihak lain yang juga menguasai tanah dimaksud dan Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat telah menerbitkan IMTN diatas tanah yang menjadi obyek Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 ; 6. Bahwa nama-nama yang tercantum / selaku pemegang IMTN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak pernah menguasai dan atau membuka tanah Negara yang terletak di jalan Marsma R. Iswahyudi (dahulu jalan Sepinggan By Pass Balikpapan) RT. 10 Kelurahan Sungai Nangka (dahulu RT. 70 Kel. Sepinggan) Kecamatan Balikpapan Selatan ; 7. Bahwa lebih ironis lagi penerbitan 3 (tiga) IMTN diatas tanah yang menjadi obyek Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat, adalah satu keluarga sebagaimana alamat yang tercantum dalam obyek sengketa (3 (tiga) IMTN) tersebut diatas. Hal ini ditengarai Surat Keputusan Tergugat tersebut untuk menghindarkan batasan maksimum yang bisa diberikan oleh Camat selaku pejabat tata usaha Negara ; 7.1. bahwa oleh karena itulah tampak jelas Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya untuk maksud dan tujuan lain, selain yang dimaksud dalam


pasal 5 (1) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negera. 8. Bahwa orang yang bernama Siauw Budi Sulistyo Setiawan dan Henny Yolanda adalah orang yang tidak menguasai fisik tanah yang yang menjadi obyek dalam Obyek sengketa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa diatas tanah yang menjadi Obyek Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974, adalah perbuatan / Keputusan yang bertentangan dengan : A. Pasal 107 Permen Agraria No.: 9 tahun 1999 tentang tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negera dan Hak pengelolaan disebutkan bahwa “Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah : a. kesalahan prosedur b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan c. kesalahan subjek hak d. kesalahan objek hak e. kesalahan jenis hak f. kesalahan perhitungan luas g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah. h. data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative B. Pasal 4 ayat (3) Perda Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan administrasi Pertanahan, yang menyatakan “Tanah

Negara

yang dimohonkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan kriteria”: a. tanah pertanian 1. ada tanda batas; dan 2. telah dikuasai secara riil; b. tanah non pertanian Halaman 11 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

1. terawat dan ada tanda batas; dan 2. telah dikuasai secara riil. C. pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2006, yang menyatakan : Ayat 1, “Permohonan izin yang dinyatakan lengkap dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian peninjauan dan pengukuran lokasi”. Ayat 2, “untuk kelancaran pengukuran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib terlebih dahulu memasang patok batas dan menghadirkan saksi-saksi batas”. Karena faktanya Penggugat mengetahui tidak pernah ada pengukuran atas tanah yang menjadi obyek pada obyek sengketa. D. Pasal 2 Peraturan Walikota Balikpapan No.: 13 tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka / Memanfaatkan Tanah Negera sebagai berikut : (1) Tanah Negara bebas. (2) Tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa dan/atau status penguasaannya belum memenuhi syarat yuridis. Bahwa tanah yang menjadi obyek pada obyek sengketa tidak kuasai secara fisik oleh pemegang iizin obyek sengketa, dan tanah dimaksud masih dalam sengketa pada Pengadilan Negeri Balikpapan Register Nomor : 124 / Pdt.G / 2013 / PN. Bpp., dan Register perkara nomor 26 / pdt.G / 2014 / Pn. Bpp. 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah keputusan yang melawan hukum, dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ; 10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik: a. Asas Kepastian Hukum :


Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh Penggugat berdasar, Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat. Oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat 6 (enam) lembar IMTN adalah keputusan yang tidak sah; b. Asas bertindak Cermat : Asas ini menghendaki semua keputusan dilakukan dengan cermat sehingga pemberian Ijin Membuka Tanah Negara tidak terjadi tumpang tindih atau diberikan yang kedua kalinya terhadap tanah yang sudah diberikan ijin. c. Asas Motifasi : Asas ini menghendaki adil dan jelas sehingga apapun yang telah diputuskan oleh Tergugat dalam bentuk Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat harus dilaksanakan karena belum pernah ada dibatalkan atau dianulir sehingga apapun bentuk pemberian Ijin Membuka Tanah Negara oleh Tergugat harus jelas alasan dan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negera. d. Asas Jangan Menyalahgunakan / Mencapuradukkan Kewenangan (Detourment de Pouvoir) Keputusan untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar IMTN masing-masing : - Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: - Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 972 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: - Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Halaman 13 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 983 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. Dengan batas-batas: Adalah penggunaan wewenang yang berlebihan karena menyimpang dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, maka hal ini disebut melanggar hukum. e. Asas Keadilan (larangan melanggar Willekeur / bertengangan dengan nalar yang sehat) ; Keputusan Tergugat dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar IMTN baru tersebut dengan obyek yang sama dengan Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat adalah keputusan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan nalar yang sehat. f. Asas Kepercayaan : Dengan disahkannya Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat oleh Pejabat Camat pada tanggal 26 Agustus 1974, telah memberikan pengharapan yang besar bagi Penggugat untuk dapat memiliki dan menguasai tanah di jalan Marsma R. Iswahyudi (dahulu jalan Sepinggan By Pass Balikpapan) RT. 10 Kelurahan Sungai Nangka (dahulu RT. 70 Kel. Sepinggan) Kecamatan Balikpapan Selatan. g. Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal : dengan batalnya Keputusan tentang pemberian Ijin Membuka Tanah Negera sebanya 3 (tiga) lembar IMTN lembar tersebut, diatas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat oleh Pejabat Camat pada tanggal 26 Agustus 1974, Tergugat Wajib mengakui kekuatan hukum dan berlakunya Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 atas nama Penggugat.


Dengan demikian dasar-dasar pengajuan gugatan telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

untuk menindaklanjuti

gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 3 (tiga) Surat Keputusan Tergugat Tentang Ijin Membuka Tanah Negera (IMTN) masing – masing : 2.1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. 2.2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan,

seluas 972 m2.

Tertanggal 17 pebruari 2014. 2.3. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 983 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 3 (tiga) Surat Keputusan Tergugat Tentang Ijin Membuka Tanah Negera (IMTN) masing – masing : 3.1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0178/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec.


Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 946 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. 3.2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0177/Balsel, atas nama Siauw Budi Sulistyo Setiawan, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan,

seluas 972 m2.

Tertanggal 17 pebruari 2014. 3.3. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor : 591/0176/Balsel, atas nama Henny Yolanda, dengan alamat Jl. Cemara No.:09 RT. 031 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah kota Balikpapan, seluas 983 m2. Tertanggal 17 pebruari 2014. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; 2. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana diatur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, dengan melihat : - IMTN Nomor

: 591/0178/Balsel, Tanggal 17 Februari 2014, atas nama Henny

Yolanda. - IMTN Nomor

: 591/0177/Balsel, Tanggal 17 Februari 2014, atas nama Siauw Budi

Sulistyo Setiawan. - IMTN Nomor

: 591/0176/Balsel, Tanggal 17 Februari 2014, atas nama Henny Halaman 16 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Yolanda. (selanjutnya ketiga IMTN tersebut disebut sebagai Objek Sengketa) Bahwa rentang waktu diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 17 Februari 2014 denagn diajukannya gugatan pada tanggal 23 Desember 2014 sudah melebihi batas waktu 90 (Sembilan) puluh hari. Dan TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 14 November 2014, karena proses penerbitan IMTN objek sengketa melalui prosedur hukum yang panjang, dimana salah satunya adalah adanya masa pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertahanan, Kecamatan dan Kelurahan serta RT setempat sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelanggaraan Adminitrasi Pertahanan dan Pasal 4 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN. Dan pada masa pengumuman terbukti PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan, adapun pihak yang pernah mengajukan keberatan sehingga IMTN objek sengketa sempat tertunda lama yaitu Bapak Junaidy (permohonan IMTN objek sengketa tercatat sejak tanggal 23 Mei 2013, IMTN terbit pada tanggal 17 Februari 2014), namun setelah Camat Balikpapan Selatan melakukan koordinasi secara resmi, tidak ada tanggapan dari yang Bapak Junaidy, oleh karena itu secara hukum IMTN objek sengketa patut disahkan oleh Camat Balikpapan Selatan dan mohon majelis hakim mempertimbangkan perihal masa pengumuman yang telah dilakukan secara patut menurut hukum tersebut sehingga melakukan perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan yang dimulai sejak tanggal diterbitkannya IMTN objek sengketa. 3. EKSEPSI TENTANG SUBYEK HUKUM Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Walikota Balikpapan, padahal sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 9 Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertahanan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Balikpapan No. 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN, Kewenangan penandatanganan telah diberikan kepada Camat untuk tanah IMTN perorangan dengan luas maksimal 1000 m2. Di dalam perkara ini, jelas obyek sengketa Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

merupakan IMTN dengan tanah berukuran kurang dari 1000 m2 sehingga masuk dalam wilayah kewenangan yang telah diberikan kepada Camat, artinya bahwa kewenangan di dalam memproses permohonan, peninjauan lokasi, pengumuman data yuridis sampai dengan penandatanganan IMTN sudah tidak berada pada TERGUGAT melainkan ada pada Camat. Menurut TERGUGAT pemberian kewenangan kepada camat di dalam penerbitan IMTN tersebut merupakan suatu delegasi karena berdasarkan ciri-ciri sebagaimana R.H.J.M. Huisman, Algemeen Bestuursrecht,hlm. 8 yang tercantum di dalam buku Hukum Administrasi Negara oleh Ridwan HR, Penerbit: PT. Rajagrafindo PersadaJakarta, 2006, hlm. 109 : Perbedaan antara Delegasi dan Manfaat No. 1.

Delegasi Overdracht

van

bevoegdheid;

No.

Mandat

1.

Opdracht tot uitvoering; (perintah

(pelimpahan wewenang);

2.

Bevoegdheid

kan

untuk melaksanakan)

door

het

2.

Bevoegdheid kan door mandaatgeer

oorspronkelijk bevoegdeorgan niet

nog incidenteel uitgeofend worden;

incidenteel

(kewenangan dapat sewaktu-waktu

uitgoefend

worden;

(kewenangan tidak dapat dijalankan

dilaksanakan oleh mandans);

secara incidental oleh organ yang memiliki wewenang asli)

3.

Overgang van verantwoordelijkheid; 3.

Behooud van verantwoordelijkheid;

(terjadi peralihan tanggungjawab);

(tidak terjadi peralihan tanggung jawab)

4.

Wettelijke

basis

berdasarkan UU);

vereist;

(harus

4.

Geen wettelijke basis vereist; (tidak harus berdasarkan UU);


5.

Moet schriftelijke; (harus tertulis);

5.

Kan

schriftelijk,

ma

gook

mondeling; (dapat tertulis, dapat pula secara lisan); Berdasarkan teori tersebut, maka di dalam perkara IMTN : Pertama,IMTN untuk luasan maksimal 1000 m2 telah terjadi pelimpahan kewenangnan kepada Camat (Overdracht van bevoegdheid); Kedua, kewenangan yang telah diserahkan tersebut tidak dapat dijalankan secara insidental oleh Walikota (Bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoedge organ niet incidenteel uitgoefend worden); Ketiga, pelimpahan secara definitif dilakukan secara tertulis (Moet schriftelijke), bukan sekedar perintah untuk melaksanakan (Opdracht tot uitvoering) atau perintah lisan. Adapun dasar peraturan perundang-undangan yang dimaksud, yakni Pasal 9 Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertahanan : “Untuk kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, wewenang penandatanganan Surat Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara dapat dilimpahkan kepada Pejabat tertentu dengan Keputusan Walikota “ Juncto Pasal 5 ayat (1) Perwali Kota Balikpapan No. 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN : “Camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN perorangan dengan luas maksimal 1000 m2 (seribu meter persegi) untuk tanah non pertanian.” Dengan adanya pelimpahan tersebut, maka telah terjadi peralihan kewenangan dan tanggung-jawab dari Walikota kepada Camat (Overgang van verantwoorde-lijkheid), sehubungan segala mekanisme mulai dari permohonan, peninjauan/pengukuran lokasi, pengumuman, dan sebagainya sampai terbitnya IMTN berada pada Camat. Menurut S.F. Marbun di dalam buku Peradilan Administrasi dan Upaya Administrastif di Indonesia, UII Press-Yogyakarta, Cetakan Kedua (Revisi), 2003, hlm. 128 :


“ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya yang dilakukan

dengan

peraturan

perundang-undangan,

sedangkan

pada

mandat

pelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas. Selanjutnya, ditinjau dari segi tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya, pada delegasi tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya beralih kepada

delegataris,

sedangkan

pada

mandat

tetap

berada

pada

pemberi

mandat(mandans). Akhirnya, ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contraries actus, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandat (mandans) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.” Dengan demikian, maka menurut TERGUGAT gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Walikota Balikpapan mengandung cacat formil perihal subyek hukum, karena wewenang tersebut sudah jelas didelegasikan kepada Camat, sehinggan tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya beralih kepada Camat, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan subyek hukum keliru atau setidaknya menyatakan subyek hukum kurang pihak. 4. TUNTUTAN PENGGUGAT SUDAH TERPENUHI Bahwa perlu disampaikan kepada PENGGUGAT perihal jangka waktu berlakunya IMTN, sebagaimana Pasal 3 atay (2) Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertahanan, IMTN memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa sesuai ketentuan tersebut yang juga tertulis di dalam IMTN objek sengketa pada huruf B angka 5 (lima), IMTN objek sengketa secara hukum sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 februari 2015 dan TERGUGAT

nyatakan belum dapat diperpanjang

sehubungan muncul permasalahan ini. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku IMTN Halaman 20 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

objek sengketa dan belum ada perpanjangan terhadap IMTN objek sengketa, maka secara hukum IMTN tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, dengan demikian maka tidak perlu diputuskan lagi melalui jalur pengadilan atau dengan kata lain sesungguhnya apa yang dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana petitumnya yang meminta pembataln IMTN sudah terpenuhi. Sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk mencabut atau membatalkan IMTN yang faktanya IMTN objek sengketa sampai dengan Eksepsi/Jawaban ini dubuat telah berakhir masa berlakunya. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA dan pada dasarnya TERGUGAT menolak seluruh Dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT. 2. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah menerbitkan IMTN objek sengketa, karena kewenangan terhadap IMTN objek sengketa sudah diberikan kepada Camat sebagaimana diuraikan pada Eksepsi angaka 3 (tiga). 3. Bahwa di dalam sengketa TUN ini, akan diuji apakah IMTN objek sengketa diterbitkan sudah sesuai prosedur atau terdapat cacat administrasi di dalam proses penerbitannya. Adapun dasar untuk menguji IMTN objek sengketa adalah peraturan perundangundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam perkara ini, secara peraturan perundang-undangan akan diuraikan perihal penerbitan IMTN objek sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertahanan Jo. Peraturan Walikota Balikpapan No. 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN. 4. Bahwa IMTN objek sengketa diajukan pemohon atas nama Henny Yolanda dan Siauw Budi Sulistyo Setiawan pada tanggal 23 Mei 2013 dengan melengkapi berkas-berkas permohonannya sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Administrasi Pertahanan dan Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan No. 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN. Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Sehubungan persyaratan telah terpenuhi dengan baik, maka secara hukum Camat Balikpapan Selatan wajib memproses IMTN dari Pemohon terhadap tanah yang luasnya ≤ 1000 m2. 5. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Camat Balikpapan Selatan, sehubungan dengan alas hak tanah pemohon IMTN obyek sengketa, disampaikan kronologis singkat bahwa pemohon atas nama Henny Yolanda dan Siauw Budi Sulistyo Setiawan mengajukan IMTN berdasarkan: -

Surat keterangan dan Pernyataan Tanah atas Nama Noor Echsan tanggal 9 September 1994 dengan ukuran luas 53.792 m2 yang batas-batasnya :

-

Utara

: Tanah Hak Joseph SH

Timur

: Pagar Total

Selatan

: Tanah Hak Muhammad Kadong

Barat

: Tanah Hak Djama

Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak dari Noor Echsan kepada William Suryadi Nomor 01587/PH/CBT/IX/1994 dengan ukuran ± 328 m X ± 164 m dengan batas-batas :

-

Utara

: Tanah Hak Joseph SH

Timur

: Pagar Total

Selatan

: Tanah Hak Muhammad Kadong

Barat

: Tanah Hak Djama

Akta Kuasa No. 01 Tanggal 11 Maret 2013 dari Tn. William Suryadi kepada Tn. Husni P. Saberah yang dibuat Hamid Gunawan, SH. Notaris di Balikpapan.

-

Kwitansi tanggal 14 Maret 2013, Pembelian sebagian Bidang Tanah Perwatasan William Suryadi Segel No. 01587/PH/CBT/IX/1994 kepada Siauw Budi S.S. (pembeli/pemohon IMTN obyek sengketa)

-

Kwitansi tanggal 14 Maret 2013 Pembelian sebagian Bidang Tanah Perwatasan William Suryadi Segel No. 01587/PH/CBT/IX/1994 kepada Henny Yolanda (pembeli/pemohon IMTN obyek sengketa). Halaman 22 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

6. Bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertahanan Jo.

Perwali

Nomor

13

Tahun

2011

tentang

Pelayanan

Penerbitan

Izin

Mmebuka/Memanfaatkan Tanah Negara sudah mengatur secara terperinci mengenai persyaratan dan prosedur/tata cara penerbitan IMTN, dimana pemohon telah melengkapi persyartan sesuai dengan ketentuan tersebut,sehingga tidak ada alasan Camat Balikpapan Selatan untuk tidak memproses permohonan IMTN tersebut. 7. Bahwa di dalam proses penerbitan IMTN objek sengketa, dilakukan mekanisme verifikasi berkas-berkas permohonan yang di dalamnya berisi antara lain alas hak tanah/kronologis kepemilikan tanah yang dimaksud beserta dokumen pendukung lainnya, sket gambar tanah yang dilengkapi tandatangan saksi-saksi batas tanah termasuk dari Ketua RT setempat, kemudian tanah yang dimohonkan IMTN tersebut ditinjau oleh Tim dari Pemerintah Kota Balikpapan yang melibatkan Bagian Perkotaan, BPN, Kelurahan, Kecamatan, saksi batas tanah, Ketua RT setempat. Mekanisme selanjutnya, dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis tanah dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan apabilaada sanggahan dari pihak ketiga maka proses penerbitan IMTN akan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak ada sanggahan maka proses penerbitan IMTN harus dilanjutkan dan ditandatangani oleh Camat Balikpapan Selatan. 8. Bahwa di dalam penerbitan IMTN objek sengketa, prosedur tersebut sudah dilaksanakan dengan sempurna dan tidak ada sanggahan dari pihak PENGGUGAT. Bahkan pihak yang pernah mengajukan keberatan sehingga IMTN objek sengketa sempat tertunda lama (permohonan IMTN objek sengketa masuk 23 Mei 2013, IMTN terbeit 17 Februari 2014) adalah Bapak Junaidy sebagaimana diuraikan di dalam eksepsi, namun setelah Camat Balikpapan Selatan melakukan koordinasi secara resmi, tidak ada tanggapan apapun dari yang bersangkutan, sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Camat Balikpapan Selatan untuk tidak menerbitkan IMTN objek sengketa. Bahwa semua proses tersebut tertuang bukti-buktinya dalam risalah/warkah yang pada saatnya nanti akan dibuktikan di persidangan perkara ini.


9. Bahwa klaim PENGGUGAT di lokasi tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa cukup aneh, karena hal tersebut masih harus dibuktikan lagi, sehubungan status tanah PENGGUGAT hanya berupa segel yang harus diakui bahwa segel memiliki cacat bawaan yakni tidak memiliki titik koordinat atau peta/gambar situasi yang akurat, apalagi segelnya adalah Tahun 1974, sehingga kemungkinan PENGGUGAT hanya berasumsi bahwa tanah sisa dari Segel yang sebagian telah disertifikatkan tersebut adalah tanah IMTN yang saat ini menjadi obyek sengketa. Jika PENGGUGAT dapat berasumsi, maka TERGUGAT dapat juga berasumsi bahwa mungkin tanah sisa yang dimaksud PENGGUGAT bukan terletak di tanah IMTN obyek sengekta, mungkin juga tanah sisa dari segel PENGGUGAT yang sebagian sudah disetifikat tersebut sudah menjadi jalan raya karena jalan sepinggan by pass di tahun 1974 dengan jalan Marsma Iswahyudi (dahulu sepinggan by Pass Balikpapan) saat ini memiliki ukuran yang jauh berbeda. Bahwa asumsi-asumsi yang demikian sangat berbahaya jika dibenarkan secara hukum. Sedangkan TERGUGAT di dalam menerbitkan IMTN obyek sengketa sudah bertindak dengan cermat termasuk dalam melihat alas hak dari Pemohon (Henny Yolanda dan Siauw Budi Sulistyo Setiawan), oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkan dalil-dalil PENGGUGAT sehubungan dengan klaim PENGGUGAT di lokasi tanah IMTN obyek sengketa. 10. Bahwa camat tidak menyalahgunakan wewenang, karena menerbitkan IMTN sesuai luasan tanah sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Balikpapan No. 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan IMTN dan sehubungan IMTN yang diterbitkan kepada pemohon yang satu keluarga tidak melanggar ketentuan, karena Pasal 4 ayat (13) Perwali No. 13 Tahun 2011 menentukan bahwa IMTN dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih nama pemohon. 11. Bahwa sepanjang pengetahuan TERGUGAT, justru PENGGUGAT yang terbukti tidak menguasai tanah IMTN obyek sengketa, jika PENGGUGAT menguasai tanah IMTN obyek sengketa, maka tidak mungkin tidak mengetahui adanya proses penerbitan IMTN di tanah tersebut, karena IMTN diterbitkan sudah melalui mekanisme yang lebih tertib Halaman 24 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

secara administrasi/lebih transparan karena aturannya jelas dan lebih akurat karena sudah memakai teknologi GPS atau dengan kata lain IMTN sudah punya titik koordinat. 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dengan mekanisme IMTN yang lebih tertib transparan dan akurat, maka Camat Balikpapan Selatan secara hukum tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik di dalam menerbitkan IMTN obyek sengketa. 13. Bahwa Meskipun IMTN obyek sengketa tersebut secara formil masa berlakunya telah habis, namun secara materil pihak pemohon patut dilindungi haknya secara hukum di lokasi tanah tersebut karena telah melakukan pengurusan surat tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan : DALAM EKSEPSI : 1.

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk sebagian atau seluruhnya;

2.

Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Membebankan kepada PENGGUGAT biaya yang timbul dalam Perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1

& 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : I.

LEGALITAS DASAR KEPEMILIKAN TERGUGAT INTERVENSI-I dan II 1.1.

Bahwa surat-surat Tergugat Intervensi-I, II sebagai formalitas landasan kepemilikannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

(a) Surat Penyataan Jual Beli Tanah Perwatasan dari RAHIM kepada NUR ECHSAN yang telah diketahui oleh Kepala Kampung Damai


Kotamadya Balikpapan tanggal 15 Mei 1975 dan ketahui oleh Camat Balikpapan Timur an terdaftar No. 1586A/SPH/CBT/IX/94; (b) Surat Pernyataan dari Noor Echsan bahwa telah melepaskan haknya kepada Willian Suryadi tertanggal 9 September 1994, yang telah diketahui oleh Ketua RT 59 Kelurahan Damai yang ditandatangnai oleh Pardji; (c) Kwitansi pembayaran uang atas pelepasan hak dari Sdr. Wiliam Suryadi kepada Tergugat Intervensi-I dan II, melalui kuasanya; (d) Ijin Membukan Tanah Negara (IMTN) No. 591/0176/Balsel tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda seluas 983m2; (e) Ijin Membukan Tanah Negara (IMTN) No. 591/0178/Balsel tertanggal 17 Februari atas nama Siauw Budhi Sulistion Setiawan seluas 972M2; (f) Ijin Membukan Tanah Negara (IMTN) No. 591/0178/Balsel tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda seluas 946M2; 1.2.

Bahwa jika benar Penggugat memiliki tanah secara sah dan berada dilokasi areal tanah milik Tergugat Intervensi-I dan II, tentu tanah milik Penggugat akan tertera pada peta gambar di kantor Tergugat sehingga tidaklah mungkin Objek Sengketa terbit atas nama Tergugat Intervensi-I dan II;

1.3.

Bahwa berdasarkan fakta formalitas tersebut diatas maka secara yuridis Tergugat Intervensi-I dan II adalah sah sebagai pemilik tanah sebagaimana tersebut pada Objek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI 1. Penggugat Tida Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat (i)

Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Pengugat sebagaimana terurai pada posita gugatan halaman 10 butir 8-D, bahwa ternyata tanah yang tertera pada Objek Sengketa telah menjadi Objek Perkara No. 26/Pdt.G/PN Bpp dimana perkara aquo diajukan oleh Penggugat / Amat Noor terhadap PT. Putra Tara Agung, dkk. Dan pada saat Penggugat mengajukan gugatan Tata Halaman 26 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Usaha Negara No. 38/G/2014/PTUN SMD sekarang ini, Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN Bpp masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balikpapan dan belum berkekuatan hukum tetap; (ii)

Bahwa secara yuridis gugatan dalam perkara No.26/Pdt.G/2014/PN Bpp adalah merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat untuk membuktikan apakah Penggugat benar-benar sebagai pemilik tanah sebagaimana tertera pada Objek Sengketa dan apabila Majelis Hakim perkara No. 26/Pdt.G/2014PN Bp belum memutuskan bahwa Penggugat / Amat Noor adalah pemilik tanah Objek Sengketa dan perkara aquo belum berkekuatan hukum tetap, maka kedudukan Penggugat sebagai pemilik tanahyang tertera pada Objek Sengketa masih dalam permasalahan hukum sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tidak memiliki legal standing untuk menolak Objek Sengketa yang telah diterbitkan secara sh oleh Tergugat kepada Tergugat Intervensi-I dan II;

(iii)

Bahwa berdaarkan fakta hukum terurai diatas, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN tidak terpenuhi maka Penggugat / Amat Noor tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalm perkara ini sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (i)

Bahwa Objek Senketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014 dan telah diketahui oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN Bpp akan tetapi Penggugat tidak mengikuti sertakan Tergugat Intervensi-I dan IIN sebagai pihak;

(ii)

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) (i)

Bahwa menurut Tergugat Intervensi-I dan II jika Penggugat menyatakan penolakannya terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi-I dan II maka tentu Penggugat harus membuktikan secara materiil surat kepemilikannya terhadap tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa perkara ini;

(ii)

Bahwa jika diperhatikan posita gugatan Penggugat halaman 6, sub bab III Alasan Penolakan Surat Keputasan Tergugat, maka jelas Penggugat telah mengakui memiliki tanah dengan ukuran Panjang350M dan Lebar 360M ( seluas 126.000 M2) dan sebagian dari padanya telah menjadi objek SHM No. 19 ( tanah disisi selatan dari Jln. Marsma Iswahyudi seluas 55.000M2 ) jadi seolah--lah masih ada sisa tanah Penggugat yang belum bersertipikat kurang lebih seluas 71.000 M2;

(iii)

Bahwa jika benar ‘’ quod-non ‘’ Penggugat memiliki tanah dengan ukuran Panjang 350M dan Lebar 360M dan seluas 55.000M2 telah dipisahkan dari Surat Induk karena telah masuk didalam SHM No. 19, maka Tergugat Intervensi-I dan II mensomer Penggugat untuk membuktikan adanya pemisahan tanah seluas 55.000M2 itu dan tentu harus jelas tertulis pada surat induk tanah Penggugat;

(iv)

Bahwa didalam perkara ini Penggugat hanya mendalilkan miliki tanah disisi Utara Jln. Marsma Iswahyudi dengan Ukuran :

(v)

-

Sebelah Utara panjang 60M;

-

Sebelah Barat panjang 70M;

-

Sebelah Selatan panjang 60M;

-

Sebelah Timur panjamh 50M;

Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat tersebut, tanah Penggugat disisi Utara Jln. Marsma Iswahyudi hanya seluas kurang lebih Halaman 28 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

3.900M2 dan tidak dijelaskan disisi mana tanah Penggugat selebihnya atau 67.100M2 sehingga ada pada sisi Utara Jln. Marsma Iswahyudi seluas kurang lebih 3.900M2 tersebut; (vi)

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang keberadaan tanah yang diakui Penggugat sebagai tanah miliknya dengan ukuran Panjang 350M dan Lebar 360M dan Surat Induk tersebut telah dijadikan Penggugat sebagai Landasan hukum untuk menolak Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat Intervensi-I dan II, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat telah menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan keberatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi-I dan II tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; III.

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat Intervensi-I dan II menyatakan dengan tegas menolak seluruh pendapat dan dalil-dalil gugatan dan/atau segalan sesuatu hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Intervensi-I dan II;

2.

Bahwa Tergugat Intervensi-I dan II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tentang alasan penolakan Objek Sengketa / Surat Keputasan Tergugat Dan selanjutnya akan memberikan tanggapan dan/atau bantahan sebagai berikut : 2.1.

Bantahan Tergugat Intervensi-I dan II Terhadap Dalil Penggugat butir 1,2 dan 3 yang telah menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah dengan ukuran Panjang 350M dan Lebar 360M (i)

Bahwa menurut Tergugat Intervensi-I dan II, jika Penggugat menyatakan menolak Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada Tergugat-I, dan II Intervensi maka tentu Penggugat harus membuktikan secara materil Halaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

dasar kepemilikannya terhadap tanah yang menjadi yang menjadi objek dan Objek Sengketa perkara ini; (ii)

Bahwa pada posita gugatan Penggugat butir 1 Penggugat mengakui memiliki tanah dengan ukuran Panjang 350M dan 360M atau jika dihitung seluas 126.000 M2 dan menurut Penggugat sebagian dari padanya telah menjadi objek SHM No. 19 ( tanah disisi selatan dari Jln. Marsma Iswahyudi seluas 55.000M2 ) jadi berdasarkan dalil Penggugat tersebut, masih ada sisa tanah Penggugat yang belum bersertipikat kurang lebih seluas 67.100M2;

(iii)

Bahwa demi hukum Terggugat Intervensi-I dan II mensomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran pengakuannya bahwa tanah selau 55.000M2 yang telah menjadi objek Sertipikat Hm No. 19 itu telah dipisahkan dari Surat Induk yang berukuran panjang 350M dan lebar 360M dan telah tercatat di Kantor Pertahanan Kota Balikpapan;

(iv)

Bahwa didalam perkara ini Penggugat mendalilkan memiliki tanah disisi Utara Jln. Marsma Iswahyudi ( didalam pagar Hotel HAAI ) dengan batas-batas dan ukuran : -

Sebelah Utara panjang 60M

-

Sebelah Barat panjang 70M

-

Sebelah selatan panjang 60M

-

Sebelah Timir panjang 50M

Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dengan cara bagaimana sehingga tanah Penggugat bisa berada disisi Utara Jln.Marsma Iswahyudi seluas 3.900M2; (v)

Bahwa dalil menjadi Penggugat pada butir 3 adalah tidak benar karena faktanya tanah yang menjadi objek dari Obyek Halaman 30 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

Sengketa ini telah dimiliki oleh RAHIM sejak tahun 1975 sehingga tidak benar kalau obyek tanah SHM No.19 adalah tanah Tergugat Intevensi-I dan II dan hal itu sudah terbukti dengan diterbitkannya Obyek Sengeketa oleh Tergugat dan diberikan kepada Tergugat-Intervensi-I dan II; 2.2.

Bantahan Penggugat Intervensi -I dan II Terhadap dalil Penggugat butir 4 (i)

Bahwa adalah benar Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengeketa kepada Tergugat Intervensi-I dan II sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada butir 4.1,4.2 dan 4.3 dan penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan penerbitannya adalah sah menurut hukum dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dilokasi dan pada saat dilakukan pengukuruan penggugat tidak ada berada diatas tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga sehingga oleh karenanya adalah sah menurut hukum tindakan Tergugat/Walikota Balikpapan menerbitkan Obyek Sengketa;

(ii)

Bahwa jika benar tanah yang tertera pada Obyek Sengketa adalah milik Penggugat sejak tanggal 21 Agustus 1974, maka bagaimana mungkin Penggugat membiarkan tanahnya kosong dan ditelantarkan sedemikian rupa hingga 41 tahun lamanya dan tidak pernah mengajukan dan/atau melakukan upaya untuk menmguasainya,akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat muncul setelah Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa kepada tergugat intervensi-I dan II dan baru mengklaim bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa ini seolah-olah tanah milik Penggugat’’quod-non’; Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

2.3.

Bantahan Tergugat Intervensi-I dan II Terhadap Dalil Penggugat butir 5,6 dan 7 (i)

Bahwa tidak benar dalil penggugat butir 5,6 dan 7 tersebut karena faktanya sejak tanggal 21 Agustus 1974 sampai sekarang bahkan sejak almarhum RAHIM memilikinya pada tahun 1975,Penggugat tidak pernah menyatakan tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa ini sebagai tanah miliknya;

(ii)

Bahwa pada saat pemilik awal yaitu Sdr.Wiliam Suryadi menggugat

pemilik

Hotel

HAAI

dalam

perkara

No.14/Pdt.G/2013PN Bpp (Vide posita gugatan butir 8D),Penggugat tidak pernah mengintervensikan dirinya selaku pemilik tanah yang menjadi Obyek Perkara aquo,akan tetapi justru mengajukan gugatan terhadap PT.Putra Tara Agung,dkk,dan sekarang menolak Obyek Sengketa dan diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat Intervensi-I dan II; 2.4.

Bantahan Tergugat Intervensi-I dan II Dalil Penggugat butir 8 dan 9 (i)

Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 8 dan 9 yang menyatkan bahwa Tergugat Intervensi-I dan II tidak menguasai fisik dan tanahk karena faktanya justru Penggugat yang tidak pernah menguasai fisik tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa ini telah Penggugat dalilkan dimiliki sejak tanggal 21 Agustus 1974 sampai sekarang;

(ii)

Bahwa sebaliknya sebelum Tergugat Intervensi-I dan II menerima pelepasan dhak dari Sdr.Wiliam Suryadi yaitu Halaman 32 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

pada tanggal 17 februari 2014,tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa ini tidaj dikuasai oleh Penggugat dan bahkan pada saat dilakukan pemerikasaan dan pengukuran tanah obyek dari Obyek Sengketa ini tidak ada keberatan dari Penggugat sehingga bagi Tergugat Intervensi-I dan II adalah benar sebagai tanah milik Sdr.Wiliam Suryadi yang telah dijual kepada Tergugat Intervensi-I dan II sehingga proses penerbitan Obyek Sengeketa dilanjutkan oleh tergugat/Walikota Balikpapan; (iii)

Bahwa posita gugatan Penggugat butir 8A, B, C dan D adalah tidak benar karena faktanya Tergugat tidak pernah melanggar hukum administrasi dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena telah terlebih dahulu di periksa,diukur dan tidak ada orang lain yang mengaku berhak diatas tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa ini;

(iv)

Bahwa obyek perkara No.124/Pdt.G/2013/PN Bpp adalah sebagian dari tanah Sdr. Wiliam Suryadi yang masuk didalam lokasi tanah Hotel HAAI sedangkan tanah pada bagian depan yang sekarang diakui oleh Penggugat bukan termasuk obyek sengketa aquo akan tetapi termasuk didalam areal tanah Sdr.Wiliam Suryadi keseluruhan. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan dalam perkara

No.26/Pdt.G/2014/PN

Bpp,Tergugat

telah

menerbitkan Obyek sengekata sehingga tidak benar bahwa tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa telah menjadi Obyek Perkara No.26.Pdt.G.2014.PN Bpp;


2.5.

Bantahan Tergugat Intervensi-I dan II Terhadap Dalil Penggugat butir 10 (i)

Bahwa tidak benar dalil pengugat butir 10 menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena faktanya sebelum Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah terlebih dahulu dilakukan peneriksaan dan pengukuran obyek yang dilakukan oleh Camat Balikpapan Selatan beserta jajarannya;

(ii)

Bahwa menurut Tergugat Intervensi-I dan II justru Penggugat yang telah melanggar asas motifasi (butir 10 huruf”’c”) karena berdasarkan indikasi yang diperlihatkan Penggugat telah menimbulkan praduga kepada Tergugat Intervensi-I dan II bahwasanya motifasi Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini demikian juga gugatan perkara No.26/Pdt.G/2014/PN Bpp hanyalah sekedar untuk memberikan legalitas kepada pihak lain yang tidak memiliki surat alas hak dalam menguasi tanah milik Sdr.Wiliam Suryadi,dimana sebagian telah dilepaskan kepada Tergugat Intervensi-I dan II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,bersama ini Tergugat Intervensi-I dan II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor.39/G/2014/PTUN.SMD memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-I dan II untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklard)


DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2.

Menyatakan Obyek Sengekata adalah sah menurut hukum;

3.

Menyatakan sebagai hukum penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara ini;

4.

Membebankan biaya perkara kepada penggugat; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik

tertanggal 24 Maret 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 07 April 2015 dan Tergugat II Intervensi 1 & 2 telah menyampaikan Duplik tertanggal 06 April 2015 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut : 1. Bukti P-1

: Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun, tertanggal 21 Agustus 1974, yang dibuat oleh LAKALAU dan AKIL ALIE dengan ukuran panjang 350 meter dan lebar 360 meter ;----------------------------------------------------------

2. Bukti P-2

: Foto Copy dari foto copy surat permohonan konversi menjadi Hak Milik ;---------------------------------------------------------------------------

3. Bukti P-3

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Kehilangan tertanggal 5 Juni 1976, yang dibuat oleh USMAN ;----------------------

4. Bukti P-4

: Foto copy dari foto copy gambar situasi No. 27/1978 No. 19 atas nama AMAT NOOR ;---------------------------------------------------------

5. Bukti P-5

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat yang ditujukan Bpk. Camat Balikpapan Selatan, No. : 23/S.Kel/S&R/XI/2014 tanggal 14


November 2014, Perihal : Mohon untuk diberikan Foto kopi IMT atas tanah (depan Hotel HAI Jl. Marsma R. Iswahyudi ;----------------6. Bukti P-6

: Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;-------------------------------------------------------------------

7. Bukti P-7

: Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri ;--------------------------------------------------

8. Bukti P-8

: Foto Copy Sesuai Dengan Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bpp. ;-----------------------------

9. Bukti P-9

: Foto Copy Sesuai Dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bpp. ;-----------------------------

10. Bukti

P-10 : Foto Copy Sesuai Dengan Salinan Resmi Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 14/Pdt/G/1991/PN. BPP;---------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T-I sampai dengan T-V sebagai berikut : 1. Bukti

T-I

: Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan; --------------------------------------------------------------------

2. Bukti T-II

: Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara;---------------------------------

3. Bukti T-III

: Foto copy sesuai dengan aslinya Warkah IMTN Nomor : 591/0177/Balsel tanggal 17 Februari 2014 atas nama Siauw Budhi Sulistio Setiawan;-------------------------------------------------------------Halaman 36 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

4. Bukti T-IV

: Foto copy sesuai dengan aslinya Warkah Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/0176/Balsel tanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda ;---------------------------------------------------------------

5. Bukti T-V

: Foto copy sesuai dengan aslinya Warkah Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/0178/Balsel tanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda ;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 &2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T-2-Intv-1 sampai dengan T-2-Intv-6 sebagai berikut : 1. Bukti T-2-Intv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara No. 591/0176/Balsel tanggal 17 Februari 2015 atas nama Henny Yolanda/ Tergugat II Intervensi 1 seluas 983 M2;----2. Bukti T-2-Intv-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara No. 591/0177/Balsel tanggal 17 Februari 2015 atas nama Siauw Sulistio Setiawan/ Tergugat II Intervensi 2 seluas 972 M2;--------------------------------------------------------------------------3. Bukti T-2-Intv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara No. 591/0178/Balsel tanggal 17 Februari 2015 Henny Yolanda/ Tergugat II Intervensi 1 seluas 946 M2;-----------4. Bukti T-2-Intv-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. 1587/PH/CBT/IX/1994, dari Noor Echsan kepada William Suryadi;-------------------------------------------------5. Bukti T-2-Intv-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Pihak I : Tn. William Suryadi, Pihak II : Tn. Husni P Saberah, Nomor : 07, Tanggal 11 Maret 2013 dibuat dihadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan;-----------------------------------------------------


6. Bukti T-2-Intv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Pihak I : Tn. Husni P Saberah (Kuasa Tn. William Suryadi), Pihak II : Tn. Siauw Budhi Sulistio Setiawan, Nomor : 16, Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat II Intervensi 1 & 2 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasanya sedangkan pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yaitu : (1) SIMON SATTU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tana Toraja, 07 September 1960 Jenis Kelamin Laki-laki, alamat JL. MARSMA R. ISWAHYUDI, RT. 10, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta ; Yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : (1) Drs. AHMAD MAULUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Enrekang, 09 Desember 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kelurahan Manggar, Alamat Jalan Mufakat No. 47, RT 9, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki (2) ANDI AFRIANTO, S.STP, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat,

tanggal

lahir

UJUNG PANDANG, 28-04-1985, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Jabatan Kasubag. Perencanaan Program, Alamat Komp. Wika Blok M7 No. 20, RT/RW 074/-, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Jenis Kelaminlaki-laki, Agama Islam;


Yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim memerintahkan untuk hadir 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : (1) Nama

:

ABDUL QOYYUM

NIP

:

199101122011011002

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Tempat, tanggal lahir

:

SUKOHARJO, 12-01-1991

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil, Pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jabatan Staff Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Alamat Dalam

kapasitasnya

:

Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40, Balikpapan

mewakili

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KOTA

BALIKPAPAN untuk menerangkan mengenai data-data penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 19 milik Penggugat; (2) Nama

:

DR. JUNAIDY SUGIANTO, SH, M.M., MH.

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Tempat, tanggal lahir

:

Banjarmasin, 14 Maret 1947

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Budha

Pekerjaan

:

Pengusaha

Alamat

:

Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 070, Kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan


Dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT. Putra Tara Agung guna membuat terang sengketa a quo; Yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2015, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 24 Juni 2015 dan Tergugat II Intervensi 1 & 2 melalui surat masuk tertanggal 01 Juli 2015; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan

dalam

putusan

ini,

maka

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai obyek sengketa adalah: 1.

Surat Ijin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN), Nomor : 591/0176/Balsel, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda seluas 983 M2 (vide bukti T-IV = T-2-Intv-1);

2.

Surat Ijin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN), Nomor : 591/0177/Balsel, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Siauw Budhi Sulistio Setiawan seluas 972 M2 (vide bukti T-III = T-2-Intv-2);


3.

Surat Ijin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN), Nomor : 591/0178/Balsel, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Henny Yolanda seluas 946 M2 (vide bukti T-V = T-2-Intv-3); Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokok

persengketaan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi 1 dan 2; DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Maret 2015, adalah sebagai berikut : 1. Tenggang waktu mengajukan Gugatan; 2. Subyek hukum, dalam hal ini yang menjadi Tergugat seharusnya adalah Camat Balikpapan Selatan; 3. Tuntutan Penggugat telah terpenuhi; Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam Jawabannya tertanggal 3 Maret 2015, adalah sebagai berikut : 1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat; 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; 3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dikaitkan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan in casu; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kedudukan hukum Penggugat dikaitkan

dengan

kepentingan

mengajukan

gugatan,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alasan mengajukan gugatan oleh karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek Halaman 41 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

sengketa a quo yang mana Penggugat merasa penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu: 1.

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;

2.

Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan merasa dirugikan di

atas tanah miliknya diterbitkan obyek sengketa, dengan alasan tanah tersebut yang terletak di Jalan. Marsma R. Iswahyudi (dahulu Jalan Sepinggan By Pass Balikpapan) RT. 10, Kelurahan Sungai Nangka (dahulu RT. 70 Kelurahan Sepinggan) Kecamatan Balikpapan Selatan dikuasai oleh Penggugat; Menimbang, bahwa dasar penguasaan Penggugat adalah Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 yang berukuran panjang 350M dan lebar 360M, yang mana sebagian tanah tersebut telah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19 (tanah disisi selatan Jl. Marsma Iswahyudi seluas 55.000M2) atas nama Penggugat (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagi berikut : 1. Bahwa Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 menjadi dasar permohonan untuk diterbitkannya SHM No. 19 (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4); 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas nama Abdul Qoyyum menerangkan bahwa berdasarkan warkah yang ditunjukkan di persidangan tanggal 3 Juni 2015 tanah Penggugat tersebut tidak Halaman 42 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

seluruhnya menjadi SHM No. 19, namun apabila digambarkan maka sebagian kecil tanah Penggugat (di seberang jalan Marsma Iswahyudi) tidak termasuk yang disertipikatkan (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 3 Juni 2015); 3. Bahwa lokasi tanah yang IMTN-nya menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi obyek dalam perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bpp, namun perkara tersebut masih dalam upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-9); 4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menegaskan bahwa di atas lokasi terdapat pangkalan Taxi yang setelah Majelis Hakim tanyakan pada Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasanya dipersidangan, keduanya tidak pernah memberikan ijin menjadi pangkalan taxi di tempat itu; 5. Bahwa keterangan PT. Putra Tara Agung, menegaskan bahwasanya PT. Putra Tara Agung yang memberikan ijin pangkalan taxi di tempat lokasi tersebut dan sekaligus membuat tembok pembatas dipinggir jalan raya (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Juni 2015); 6. Bahwa PT. Putra Tara Agung menerangkan telah membeli bidang tanah seluas 50mx50m dari Penggugat yang berasal dari Surat Keterangan Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974, yang terletak diseberang jalan yang mnejadi sebagian kecil bidang tanah yang tidak termasuk dalam SHM No. 19, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Juni 2015); 7. Bahwa jual beli antara PT. Putra Tara Agung dan Penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bpp, namun perkara tersebut masih dalam upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-9); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya benar semula Penggugat memiliki bidang tanah Surat Keterangan


Kesaksian Hak Milik Tanah Perwatasan Kebun tertanggal 21 Agustus 1974 dan selanjutnya sebagian menjadi SHM No. 19; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim juga berpendapat tanah tersebut telah dijual kepada PT. Putra Tara Agung seluas 50mx50m sebagaimana fakta yang menjadi pengetahuan hukum bagi Majelis Hakim yang merupakan salah satu alat bukti menurut hukum acara peradilan tata usaha negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan lokasi tanah yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa pada saat gugatan diajukan tidak lagi memiliki hubungan keperdataan, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki kerugian dan harus dikatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (no interest no action); Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam gugatan in casu; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat adalah beralasan dan harus dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; DALAM POKOK SENGKETA: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang,

bahwa

bukti-bukti

yang

dipertimbangkan

telah

menjawab

persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan dalam berkas perkara; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat; 2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami JIMMY C PARDEDE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Halaman 45 dari 46 Halaman, Putusan Nomor: 38/G/2014/PTUN-SMD

dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,

JIMMY C PARDEDE, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

RIDUANSYAH, S.H.

Rincian Biaya : 1. Pendaftaran Gugatan

:

Rp.

30.000,-

2. Panggilan

:

Rp.

347.000,-

3. ATK

:

Rp.

100.000,-

4. Materai Putusan Sela

:

Rp.

6.000,-

5. Materai Putusan

:

Rp.

6.000,-

6. Sumpah

:

Rp.

25.000,-

7. Redaksi Penetapan

:

Rp.

5.000,-

:

Rp.

519.000,-

Jumlah

Terbilang ( lima ratus sembilan belas ribu rupiah )


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents