P U T U S A N No. 41 / G / 2012 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : PT. PANCASURYA GARDEN, dalam hal ini diwakili oleh : AGUS TEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pancasurya Garden, Alamat di Gedung Surya Dumai Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 395 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. H. AKSAR BONE, S.H., M.H. 2. SARTIKA JOHAR, S.H. 3. STEYA PRAWIRA, S.H. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum H. AKSAR BONE, S.H., M.H. & REKAN, Berkantor di Hotel Asean Jalan Jenderal Sudirman No. 722 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2011, selanjutnya disebut sebagai.…PENGGUGAT ; MELAWAN 1.
KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN
KAMPAR,
berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. RIDWAN, S.H. 2. AHMAD LUTFI.
Keduanya.................
2
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan
Pegawai
Sengketa
Konflik
Negeri dan
Sipil/Kepala
Perkara
pada
Seksi Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.767/Sk-14.01/IX/2012 tanggal 26 September 2012, selanjutnya disebut sebagai……TERGUGAT ; 2. S Y A H R I L,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri
Sipil,
Bertempat tinggal Jalan
Tengku Bey RT. 002 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam
hal
ANWAR,
ini
diwakili
S.H.,
oleh
Kewarganegaraan
Kuasanya
:
Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office
IDHAM,
ANWAR
&
PARTNERS,
Jalan
Pembangunan No. 35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober
2012,
selanjutnya
disebut
sebagai………….……TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; 3. N U R S I A H,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri
Sipil,
Bertempat tinggal Jalan
Tengku Bey RT. 002 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam
hal
ANWAR,
ini
diwakili
S.H.,
oleh
Kewarganegaraan
Kuasanya
:
Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office
IDHAM,
ANWAR
&
PARTNERS,
Jalan
Pembangunan No.35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober
2012,
selanjutnya
disebut
sebagai………….……TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;
Pengadilan …………
3
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
No.A.41/PEN.MH/2012/PTUN-Pbr.
tanggal
19
September 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No.41/PEN-PP/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 20 September 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No.41/PEN-HS/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah
membaca
Putusan
Sela
No.41/G/2012/PTUN-Pbr.
tertanggal 24 Oktober 2012 ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 September 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan Register Perkara No.41/G/2012/ PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : I. DUDUK PERSOALAN / DALAM POSITA : 1.
Bahwa
Penggugat
selaku
Direktur
Utama
mewakili
PT. Pancasurya Garden mendalilkan mempunyai Hak Guna Bangunan atas tanah/lahan seluas ±
314,6752 Hektar,
sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, tertanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No.12392/R/1996 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat), tanah/lahannya dahulu terletak di tiga (3) desa yaitu Desa Kualu, Desa Teluk Kenidai dan Desa Teratak Buluh, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ;
Bahwa ……………..
4
Bahwa karena ada pemekaran wilayah Desa Kualu, maka tanah/ lahan Penggugat sebagiannya sekarang dikenal dan terletak di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, karena Desa Kualu dimekarkan menjadi salah satu Desa Baru yaitu Desa Tarai Bangun. 2.
Bahwa adapun tanah/lahan Penggugat secara fisik sebagiannya adalah berbatas langsung dengan tanah/lahan objek perkara vide Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, Luas 8.307 M2, Surat Ukur 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, dan Sertipikat Hak Milik No.6522/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, Luas 12.274 M2,
Surat Ukur No.06630/Tarai
Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah (Objek Perkara) ; 3.
Bahwa sebelum tanah/lahan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Perkara, dimana alas hak Syahril dan Nursiah adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Camat Tambang pada Tahun 2007, sedangkan Penggugat telah lebih dahulu
memperoleh
sebagaimana
hak
atas
tanah/lahan
dimaksud
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa
Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, tertanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No.12392/R/1996, sehingga menurut fakta fisik dan yuridis formal dimana Tergugat telah mengetahui keberadaan hak (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, tertanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No.12392/R/1996) semenjak Tahun 1996 yang berbatas langsung dengan objek perkara, sebagaimana peta bidang yang ada pada objek perkara, menurut hukumnya semestinya Tergugat meneliti sudah atau tidaknya Penggugat telah memberikan persetujuan sempadan batas tanah sebelum objek perkara diterbitkan, karena faktanya Penggugat hingga saat ini tidak pernah memberikan persetujuan batas sempadan tanah terhadap objek perkara ;
4. Bahwa ................
5
4.
Bahwa
karena ada sengketa/klaim fisik oleh Syahril dan
Nursiah masalah batas tanah selaku pemilik objek perkara dengan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Kualu,
Teluk Kenidai, Teratak Buluh, tertanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur / Gambar Situasi No.12392/R/1996 yang merupakan hak Penggugat, maka pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 Tergugat melakukan pengukuran pengembalian batas tanah objek perkara yang dilakukan oleh stap Tergugat yang bernama Ansyarullah yang juga dihadiri oleh staf lapangan Penggugat, dengan dasar hukum Surat Tugas Pengukuran dari Tergugat tertanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh Evan Rahmaini, S. SIT., MH. selaku penanggung jawab pekerjaan lain dalam pelaksanaan pengukuran pemetaan ; 5.
Bahwa Penggugat baru mengetahui objek perkara pada tanggal 05
September
2012
setelah
Penggugat
diperlihatkan
dan
diberikan fhoto copy surat tugas pengukuran dari Tergugat tertanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh Evan Rahmaini, S. SIT., MH., yang didalamnya dijelaskan tentang objek perkara,
sehingga dengan demikian pengajuan gugatan
aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diketahui
keberadaan
objek
perkara
sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986, berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya
Keputusan
Badan
atau Pejabat
Tata
Usaha
Negara” ;
6. Bahwa …………….
6
6.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara Pekanbaru, dan juga karena Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Lembaga/Badan Administrasi Negara
yang bertugas
untuk menerbitkan Objek Perkara ; 7.
Bahwa objek perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang
menimbulkan
akibat
hukum
bagi
seseorang
yaitu
Penggugat karena diterbitkan tanpa adanya persetujuan dan tandatangan Penggugat selaku sempadannya/fisik tanahnya yang berbatas dengan hak Penggugat yang lebih dahulu vide Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, yaitu semenjak tertanggal 14 Agustus 1996 yang juga diterbitkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 8.
Bahwa tindakan/perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Objek Perkara aquo telah melanggar azas pemerintahan kepastian
yang baik yaitu
melanggar
hukum dan kecermatan, karena semestinya Tergugat
mencermati/meneliti apakah Penggugat sudah/dan atau telah memberikan persetujuan batas sempadan, Penggugat menurut hukumnya
haruslah
menentukan batas tanah
dilibatkan/diikutsertakan
untuk
objek perkara, dan seharusnya
Penggugat ..............
7
Penggugat menurut hukumnya harus mendatangani berita acara pengukuran dan penentuan batas tanah sebelum objek perkara diterbtikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
Azas-azas
Umum
Pemerintahan
yang
baik,
yaitu
kepastian hukum dan kecermatan ; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan hukum Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, luas 8.307 M2, Surat Ukur No.06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, luas 12.274 M2, Surat Uukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya ; 9.
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan putusan, sebagai berikut :
II.
PETITUM: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
1. Sertpikat ...............
8
1. Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, luas 8.307 M2, Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, yang diterbitkan oleh Tergugat ; 2. Sertipikat Hak Milik No.6522/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, luas 12.274 M2, Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010
tertanggal
02
Agustus
2010
atas
nama
Nursiah, yang diterbitkan oleh Tergugat ; 3. Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah ; 1. Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, luas 8.307 M2, Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, yang diterbitkan oleh Tergugat ; 2. Sertipikat Hak Milik No.6522/Tarai Bangun, tertanggal 3 Agustus 2010, Luas 12.274 M2,
Surat Ukur No. 06630/
Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa
Tergugat
atas
gugatan
Penggugat
tersebut
telah
mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.
TENTANG LEWAT TENGGANG WAKTU Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6521/2012 Desa Tarai Bangun Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 Luas 8.307 M2. tercatat An. SYAHRIL dan Sertipikat Hak Milik
No. 6522/2010 ……………
9
No. 6522/2010 Desa Tarai Bangun, Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 Tanggal 02 Agustus 2010, Luas 12.274 M2 tercatat An. NURSIAH yang diterbitkan oleh Tergugat Tanggal 03 Agustus 2010, berarti saat didaftarkannya Gugatan ini pada tanggal 18 september 2012. Keputusan Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut
telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau telah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung namun berdasarkan fakta-fakta yang
ada
Penggugat
secara
langsung
atau
tidak
langsung
mengetahui penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ; 2.
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) Bahwa Penggugat menyatakan didalam posita Gugatan Penggugat, point (2), point (3) dan point (4) yang mana Penggugat mendalilkan HGB No. 4/Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh yang berbatasan langsung dengan Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun (objek perkara) yang mana Penggugat mendalilkan bahwa, yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk memproses terbitnya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (M. 6521 dan M. 6522) adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian tahun 2007 yang diterbitkan oleh Camat Tambang sementara Penggugat tanpa menyebutkan Nomor dan tanggal serta bulan dari Penerbitan SKGR tersebut, serta atas nama
siapa
SKGR
itu
diperuntukkan,
Sertipikat
Hak
Milik
No. M 6521/Tarai Bangun dengan demikian sangatlah jelas Gugatan Penggugat
tidak berdasar menurut hukum, dengan
demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
DALAM …………….
10
DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa segala yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bahagian dalam pokok perkara ini ;
2.
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas ;
3.
Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita Gugatan Penggugat pada point (3) halaman 2 yang mana Pengugat tidak pernah memberikan persetujuan sempadan batas tanah sebelum Objek Perkara ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; Terhadap tanah yang sudah terdaftar dengan sesuatu hak atas tanah (HGB. No. 4/1996) pada batas sempadan hanya cukup ditulis dengan membubuhkan No. Haknya saja,
contoh
batas
sebelah
timur dengan B. No.4/1996 ; 4.
Terhadap lahirnya
suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara
Penggugat
dirugikan
merasa
karena
dengan
tanpa
adanya
persetujuan dan tanda tangan Penggugat selaku sempadan dalam hal penerbitan Pejabat Tata Usaha Negara (Sertifikat M.6521/Tarai Bangun dan M. 6522/Tarai Bangun) Tergugat sudah berdasarkan kepada kecermatan formal dengan memperhatikan dan bertindak berdasarkan Negara,
Azaz
Kepastian
Keterbukaan,
Hukum,
Tertib
Proporsionalitas,
Penyelenggaraan
Profesionalitas
dan
Akuntabilitas sehingga sudah memenuhi Unsur Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
5. Bahwa …………..
11
5.
Bahwa Tergugat adalah Instansi/Lembaga yang melaksanakan pendelegasian Hak Menguasai Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengelola Administrasi Pertanahan di Republik Indonesia ini, oleh karena itu merupakan tugas dan wewenang Tergugat
untuk memberikan hubungan
hukum
orang
antara
tanah
dengan
atau
Badan
Hukum
(Menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah) termasuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun An. SYAHRIL Luas 8.307 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun An. NURSIAH Luas 12.724 M2 ; Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun An. SYAHRIL Luas 8.307 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun An. NURSIAH Luas 12.724 M2 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 dengan tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah oleh Pemohon. b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik. c. Penerbitan Peta Bidang Tanah. d. Pemeriksaan
Tanah
oleh
Panitia
Surat
Keputusan
Pemeriksaan
Tanah
“A”
(Panitia A). e. Penerbitan
Pemberian
Hak
Milik
No.355/HM/BPN/14.01/2010-2 Persil Tanggal 21 Juli 2010. f. Penerbitan
Surat
Ukur
Tanggal
02
Agustus
2010
No. 06629/Tarai Bangun/2010 An. SYAHRIL dan Surat Ukur 02 Agustus 2010 No. 06630/Tarai Bangun/2010 An. NURSIAH. g. Penerbitan
Sertipikat
Hak
Milik
No.
6521/Tarai
Bangun
An, SYAHRIL Seluas 8.307 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun An. NURSIAH Seluas 12.724 M2, jadi Tergugat dalam penerbitkan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, a quo tidak melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik.
Berdasarkan …………..
12
Berdasarkan fakta-fakta yang tergugat kemukakan diatas, mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
Menerima Eksepsi Tergugat ;
-
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan
Syah
dan
Berharga
Sertipikat
Hak
Milik
No. 6521/Tarai Bangun An. SYAHRIL Luas 8.307 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.6522/Tarai Bangun An. NURSIAH Luas 12.274 M2 dan berkekuatan hukum ; -
Menghukum
Tergugat
membayar
biaya
yang
timbul
dalam
perkara ini ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo Et Bono) ; Bahwa
terhadap
Perkara
No.41/G/2012/PTUN-Pbr.
yang
sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama SYAHRIL dan NURSIAH masing-masing tertanggal 10 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.41/G/2012/PTUN-Pbr. tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1.
Mengabulkan
Permohonan
Intervensi
dari
SYAHRIL dan
NURSIAH tersebut ; 2.
Menetapkan Pemohon Intervensi SYAHRIL sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 ; 3. Menetapkan…………..
13
3.
Menetapkan Pemohon Intervensi NURSIAH sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 ;
4.
Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ; Bahwa Tergugat II Intervensi 1 atas gugatan Penggugat
tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.
KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE) Bahwa Penggugat dalam petitumnya point 2 (dua) menyatakan bahwa batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6521/Desa Tarai Bangun dengan SU tanggal 02 Agustus 2010 No.06629/Tarai Bangun/2010 seluas 8.307 M2 milik Tergugat II Intervensi 1. Apabila dicermati secara seksama, Tergugat II Intervensi 1 menilai perkara a quo lebih cenderung pada sengketa hak, hal ini didasari pada dasar dan alasan gugatan Penggugat point 4 (empat) yang menyatakan “bahwa karena ada sengketa/klaim fisik oleh Syahril dan Nursiah masalah tapal batas selaku pemilik objek perkara dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04 Desa Kualu, Teluk Kenidai,
Teratak
Buluh
tertanggal
14
Agustus
1996,
Surat
Ukur/Gambar Situasi No.12392/R/1996 ... dst” ; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah sengketa perbatasan tanah atau sengketa hak yang sama-sama diklaim oleh para pihak sehingga harus dibuktikan legalitas kepemilikan para pihak diatas objek yang disengketakan ; Bahwa oleh karena perkara a quo bersumber dari sengketa perbatasan atau sengketa hak maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sengketa hak adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ; 2. PENGGUGAT ................
14
2.
PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING Bahwa mencermati posita Penggugat point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 Pasal 18 dan Pasal 19, persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersempadan bukan syarat mutlat dan mengikat tapi hanya disebutkan dengan kalimat “ sedapat mungkin” ; Bahwa
mengingat pendaftaran
dilakukan
secara
sporadik,
hak maka
Tergugat
II
Intervensi 1
pengukuran
dilakukan
berdasarkan petunjuk dari Tergugat II Intervensi 1 dan diikatkan pada titik dasar teknik lokal yaitu titik sempadan milik Penggugat sebagaimana
yang
tertuang dalam Peta Bidang
Tanah yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka tanah milik Tergugat II Intervensi 1 tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 6521/Desa Tarai Bangun dengan SU tanggal 02 Agustus 2010 No.06629/Tarai Bangun/2010 seluas 8.307 M2 milik Tergugat II Intervensi 1 ; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ke Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana
dimaksud
oleh
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tantang Pengadilan Tata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;
DALAM ...............
15
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap diulangi
kembali
serta
menjadi
satu
kesatuan
yang
tidak
terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ; 2.
Bahwa Tergugat II Intervensi 1 melakukan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tahun 2010 berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 2007 yang letak objeknya di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar ;
3.
Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 1 secara yuridis faktual tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 12392/R/1996 dan kalaupun terjadi tumpang tindih secara fisik itu disebabkan oleh Penggugat yang membuat batas sempadan diluar batas bidang tanah yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 12392/R/1996 yang dilakukan dengan cara menggeser posisi titik sempadan ;
4.
Bahwa berdasarkan alasan point 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, maka alasan gugatan point 8 (delapan) tidak relevan terlebih lagi persetujuan batas sempadan bukan syarat mutlak dan mengikat bagi pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;
5.
Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak cukup untuk memohon pembatalan objek perkara dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setikdaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa …………….
16
Bahwa Tergugat II Intervensi 2 atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.
KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE) Bahwa Penggugat dalam petitumnya point 2 (dua) menyatakan bahwa batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6522/Desa Tarai Bangun dengan SU tanggal 02 Agustus 2010 No.06630/Tarai Bangun/2010 seluas 12.274 M2 milik Tergugat II Intervensi 2. Apabila dicermati secara seksama, Tergugat II Intervensi 2 menilai perkara a quo lebih cenderung pada sengketa hak, hal ini didasari pada dasar dan alasan gugatan Penggugat point 4 (empat) yang menyatakan “bahwa karena ada sengketa/klaim fisik oleh Syahril dan Nursiah masalah tapal batas selaku pemilik objek perkara dengan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh tertanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No.12392/R/1996 ... dst” ; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah sengketa perbatasan tanah atau sengketa hak yang sama-sama diklaim oleh para pihak sehingga harus dibuktikan legalitas kepemilikan para pihak diatas objek yang disengketakan ; Bahwa oleh karena perkara a quo bersumber dari sengketa perbatasan atau sengketa hak maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sengketa hak adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ;
2. PENGGUGAT ..................
17
2.
PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING Bahwa mencermati posita Penggugat point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 Pasal 18 dan Pasal 19, persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersempadan bukan syarat mutlat dan mengikat tapi hanya disebutkan dengan kalimat “sedapat mungkin” ; Bahwa
mengingat pendaftaran
dilakukan
secara
sporadik,
hak maka
Tergugat
II
Intervensi 2
pengukuran
dilakukan
berdasarkan petunjuk dari Tergugat II Intervensi 2 dan diikatkan pada titik dasar teknik lokal yaitu titik sempadan milik Penggugat sebagaimana
yang
tertuang dalam Peta Bidang
Tanah yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka tanah milik Tergugat II Intervensi 2 tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 6522/Desa Tarai Bangun dengan SU tanggal 02 Agustus 2010
No.06630/Tarai
Bangun/2010
seluas
12.274
M2
milik
Tergugat II Intervensi 2 ; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ke Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana
dimaksud
oleh
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tantang Pengadilan Tata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;
DALAM ..................
18
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap diulangi
kembali
serta
menjadi
satu
kesatuan
yang
tidak
terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Intervensi 2 dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ; 2.
Bahwa Tergugat II Intervnsi 2 melakukan pendaftaran tanah kepada Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Kampar
pada
tahun
2010
berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 2007 yang letak objeknya di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar ; 3.
Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 2 secara yuridis faktual tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 12392/R/1996 dan kalaupun terjadi tumpang tindih secara fisik itu disebabkan oleh Penggugat yang membuat batas sempadan diluar batas bidang tanah yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 12392/R/1996 yang dilakukan dengan cara menggeser posisi titik sempadan ;
4.
Bahwa berdasarkan alasan point 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, maka alasan gugatan point 8 (delapan) tidak relevan terlebih lagi persetujuan batas sempadan bukan syarat mutlak dan mengikat bagi pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;
5.
Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak cukup untuk memohon pembatalan objek perkara dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setikdaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa ................
19
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvankelijke Verklaard) ; -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono). Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II
Intervensi 1 dan 2, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 07 Nopember 2012. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Duplik masingmasing tertanggal 14 Nopember 2012 ; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti P-3 dan P-4.
Adapun
bukti surat
Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa : Bukti P-1
:
Akta
Pernyataan
Keputusan
Pemegang
Saham
PT. Pancasurya Garden Nomor 05 tanggal 23 Juli 2012 dihadapan Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. ;
Bukti P-2 …………..
20
Bukti P-2
:
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04/Desa Kualu, Teluk Kenidai Teratak Buluh tanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur No.12392/R/1996 tanggal 14 Agustus 1996, Luas 326, 75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden ;
Bukti P-3
:
Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 333/SKGR/VII/1995 tanggal 21 Juli 1995 atas nama Ir. Daniel Damaris ;
Bukti P-4
:
Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 336/SKGR/VII/1995 tanggal 21 Juli 1995 atas nama Ir. Daniel Damaris ;
Bahwa
untuk
memperkuat
dalil
Jawabannya,
Tergugat
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 berupa : Bukti T-1
:
Permohonan
Hak
Milik
Pertanian
No.319/520/07
tanggal 22 Agustus 2007 atas nama H. Syahril ; Bukti T-2
:
Permohonan
Hak
Milik
Pertanian
No.314/520/07
tanggal 22 Agustus 2007 atas nama Nursiah ; Bukti T-3
:
Surat Keterangan No.273/SK/TRB/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
Bukti T-4
:
Surat Keterangan No.258/SK/TRB/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
Bukti T-5
:
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.355/HM/BPN-14.01/2010-2 Psl tanggal 21 Juli 2010 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Syahril, DKK (2 Persil) Atas Tanah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang ;
Bukti T-6 ……………..
21
Bukti T-6
:
Surat Ukur No.06629/Tarai Bangun/2010 tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril ;
Bukti T-7
:
Buku Tanah Hak Milik No.6521/Desa Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Surat Ukur No.06629/Tarai Bangun/2010, Luas 8.307 M2 atas nama Syahril ;
Bukti T-8
:
Surat Ukur No.06630/Tarai Bangun/2010 tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah ;
Bukti T-9
:
Buku Tanah Hak Milik No.6522/Desa Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Surat Ukur No.06630/Tarai Bangun/2010, Luas 12.274 M2 atas nama Nursiah ;
Bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim. Adapun
bukti surat Tergugat II Intervensi
1 tersebut
diberi tanda Bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1-3 berupa : Bukti T.II Int.1-1 : Sertipikat Hak Milik No.6521/Desa Tarai Bangun tanggal
03
Agustus
2010,
Surat
Ukur
No.06629/Tarai Bangun/2010, Luas 8.307 M2 atas nama Syahril ; Bukti T.II Int.1-2 : Berita
Acara
Pengukuran
Pengembalian
Batas
Sertipikat Hak Milik No.6521/2010 An. Syahril ; Bukti T.II Int.1-3 : Berita Acara Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No.6521/2010 An. Syahril ; Bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim. Adapun
bukti surat Tergugat II Intervensi
2 tersebut
diberi tanda Bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.2-3 berupa :
Bukti T.II Int.2-1..................
22
Bukti T.II Int.2-1 : Sertipikat Hak Milik No.6522/Desa Tarai Bangun tanggal
03
Agustus
2010,
Surat
Ukur
No.06630/Tarai Bangun/2010, Luas 12.274 M2 atas nama Nursiah ; Bukti T.II Int.2-2 : Berita
Acara
Pengukuran
Pengembalian
Batas
Sertipikat Hak Milik No.6522/2010 An. Nursiah ; Bukti T.II Int.2-3 : Berita Acara Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No.6522/2010 An. Nursiah ; Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. E R I Z A L. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tambang pada Bagian Pertanahan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ;
-
Bahwa saksi pernah ke lahan milik PT. Pancasurya Garden yang letaknya di Desa Tarai Bangun ;
-
Bahwa setahu saksi, Desa Kualu dimekarkan menjadi Desa Tarai Bangun pada tahun 2001 ;
-
Bahwa setahu saksi PT. Pancasurya Garden memperoleh lahan tersebut adalah dengan memberi ganti kepada masyarakat di 3 Desa yaitu Desa Teluk Kenidai, Desa Teratak Buluh dan Desa Kualu ;
-
Bahwa saksi tidak tahu luas serta batas-batas tanah milik PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kerugian
atas
nama
Syahril
dan
Surat Keterangan Ganti Nursiah,
karena
Surat
Keterangan Ganti Kerugian tersebut tanpa diketahui Camat Tambang ;
- Bahwa …………..
23
-
Bahwa saksi tidak tahu tentang Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Syahril dan Nursiah ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
2. SADIIN BAHARUN. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan ia menjabat sebagai Ketua RT. 002 RW. 002 Desa Tarai Bangun sejak tahun 2005 hingga sekarang ;
-
Bahwa menerangkan PT. Pancasurya Garden memiliki lahan di RT. 002 RW. 002 Desa Tarai Bangun ;
-
Bahwa saksi tidak tahu alas hak, luas serta batas-batas tanah milik PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa saksi menyatakan Syahril dan Nursiah memiliki tanah di RT. 002 RW. 002 yang letaknya berbatas dengan lahan milik PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa
saksi
tidak
tahu
dari
siapa
Syahril
dan
Nursiah
memperoleh tanah tersebut ; -
Bahwa benar saksi yang menanda tangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nursiah ; Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. ANSARULLAH. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
-
Bahwa saksi yang melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik atas nama Syahril dan Nursiah tersebut ;
- Bahwa …………..
24
-
Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik atas nama Syahril dan Nursiah tersebut disaksikan oleh pihak PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa benar pihak PT. Pancasurya Garden tidak mau menanda tangani Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas ;
-
Bahwa setahu saksi, tanah dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Syahril dan Nursiah tidak tumpang tindih dengan lahan milik PT. Pancasurya Garden ; Bahwa
disamping
mengajukan
bukti
surat,
Tergugat
II
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. SARDALIS. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan tanah milik Syahril dan Nursiah berbatas dengan tanah PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa setahu saksi, Syahril dan Nursiah memperoleh tanah tersebut dari Abdul Halim ;
-
Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Syahril dan Nursiah ;
-
Bahwa pada waktu tanah tersebut digarap oleh Syahril dan Nursiah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan termasuk pihak PT. Pancasurya Garden ;
-
Bahwa setahu saksi tanah milik Syahril dan Nursiah tumpang tindih dengan tanah PT. Pancasurya Garden, hal ini sesuai dengan Pengukuran Pengembalian Batas oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- Bahwa …………..
25
-
Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
-
Bahwa saksi tahu tentang Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Syahril dan Nursiah ;
-
Bahwa setahu saksi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh PT. Pancasurya Garden atas Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Syahril dan Nursiah ;
2. ABDUL HALIM. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan, benar tanah milik Syahril dan Nursiah berasal dari saksi ;
-
Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia masih memiliki tanah di lokasi tersebut yang berbatas dengan tanah Nursiah ;
-
Bahwa benar tanah milik Syahril dan Nursiah telah diberi tanda/patok batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
-
Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; Bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1
dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menyerahkan Kesimpulan dalam perkara ini ; Bahwa
akhirnya
para
pihak
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini
menyatakan
tidak
ada
dan selanjutnya mohon
putusan ; Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
TENTANG ...............
26
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka yang pada intinya, pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril ; 2. Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah ; Yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat, dinyatakan batal atau tidak sah ; Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsinya melalui Surat Jawabannnya tertanggal 31 Oktober 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pun juga telah menyampaikan
eksepsi
bersama-sama
melalui
Surat
Jawabannya
tertanggal 31 Oktober 2012 ; Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 diatas, Penggugat telah memberikan Jawabannya yang termuat dalam Repliknya tertanggal 07 Nopember 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan tetap pada gugatan semula ; Menimbang
bahwa,
atas
eksepsi-eksepsi
yang
diajukan
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat yang diajukan bersamasama Surat Jawabannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Tentang …………..
27
1. Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/ 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah yang diterbitkan Tergugat tanggal 03 Agustus 2012 dan didaftarkan gugatan pada tanggal 18 September 2012 berarti gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mangajukan gugatan ; 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat Point (2), (3) dan (4) Penggugat mendalilkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Kualu, Teluk Kenidari Teratak Buluh yang berbatasan langsung dengan kedua obyek sengketa a quo, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Camat Tambang, dan dimana Penggugat tanpa menyebutkan nomor dan tanggal serta bulan dari Penerbitan, Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut, serta atas nama siapa Surat Keterangan Ganti Kerugian itu diperuntukkan, berdasarkan
sehingga
menurut
demikian
hukum,
gugatan
sehingga
Penggugat
cukup
tidak
alasan bahwa
gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak diterima ; Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang diajukan bersama-sama dengan Jawabannya tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Tentang Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/ 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat
Hak …………..
28
Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun, tertanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah yang menjadi obyek gugatan (Vide Bukti T.II.INT. 1 dan 2) ini lebih cenderung pada Sengketa Hak dengan Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kualu, Teluk Kenidai,
Teratak
Buluh
tanggal
14
Agustus
1996,
Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1966 ….dst. Dengan demikian Perkara a quo yang diklaim oleh para pihak harus dibuktikan kepemilikannya oleh Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara
yang
berwenang
untuk
mengadili
sehingga
gugatan
Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima ; 2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Bahwa mengingat pendaftaran Hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dilakukan secara sporadik, berdasarkan petunjuk dari Syahril dan Nursiah dikaitkan pada titik dasar teknik lokal yaitu titik sempadan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), maka tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkan obyek sengketa a quo, maka Penggugat dapat dikualifikasi tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah atas dirugikan untuk mengajukan gugatannya sebagaimana dimaksud kutipan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Nomor 9 Tahun 2004
jo Undang-Undang
jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima ;
Menimbang ……………
29
Menimbang bahwa, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 termasuk eksepsi lain-lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; Menimbang bahwa, atas perbedaan pendapat diatas dalam eksepsi merujuk pada ketentuan normative yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 2004
jo Undang-Undang Nomor 9
jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; 2. Eksepsi kewenangan Relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa ; Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi point (2) Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat ; Menimbang bahwa, dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang telah bermaterai cukup diberi tanda P-1 s/d P-4 serta menghadirkan 2 orang saksi yang bernama 1. Erizal dan 2. Sadiin Baharun yang telah disumpah memberikan keterangan selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang ;
Menimbang ………..
30
Menimbang bahwa, Tergugat juga untuk menguatkan dalildalil
bantahannya
bermaterai
cukup
telah
mangajukan
yang
diberi
tanda
alat-alat T-1
s/d
bukti
yang
telah
T-9
serta
telah
menghadirkan saksi yang bernama Ansarullah yang disumpah telah memberikan keterangan selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang ; Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga telah mengajukan alat-alat bukti surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda (T.II Int.1-1, T.II Int.1-2, T.II Int.1-3, T.II Int.2-1, T.II Int.2-2 dan T.II Int.2-3), serta telah menghadirkan saksi 2 orang yang bernama 1. Sardalis dan 2. Abdul Halim, keduanya telah disumpah memberikan
keterangan
selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang ; Menimbang bahwa, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi
sebagai berikut : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; Menimbang
bahwa, atas
dasar ketentuan diatas,
maka
kualitas seseorang yang menggugat itu ditentukan atas ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara ; Menimbang bahwa, menurut Doktriner SF. MARBUN dalam bukunya “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia” (1997,226) dikatakan sebagai berikut : “Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (Rechstreeks Beloong) sesuai dengan adagium point d’interest point d’action” ; Menimbang ………..
31
Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan normative Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan azas hukum acara yang menyatakan bila tidak ada kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan (point d’interest point d’action) atau no interest, no action) maka sengketa ini Majelis Hakim akan menilai apakah benar Penggugat memiliki legal standing dan berkepentingan dirugikan secara langsung atas terbitnya obyek sengketa a quo ; Menimbang bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memiliki kepentingan yang merasa dirugikan atas terbitnya kedua Keputusan Tergugat berupa : 1. Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril ; 2. Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun tetanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah ; Menurut Penggugat kedua obyek sengketa tersebut berbatasan langsung atau sempadan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Kuala, Teluk Kenidai, Teratak Buluh tanggal 14 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1996 sehingga Keputusan tersebut malanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); Menimbang bahwa, dalil-dalil Penggugat diatas telah dieksepsi oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan dalil Penggugat tidak mempunyai legal standing dan berkepentingan untuk menggugat sebab kedua obyek sengketa a quo milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (Syahril dan Nursiah) tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat yaitu
Sertipikat ………..
32
Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kuala, Teluk Kenidai, Teratak Buluh
tanggal
14
Agustus
1996
Surat
Ukur/Gambar
Situasi
No. 12392/R/1996 yang luasnya ± 326,75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah dilakukan Pendaftaran Hak secara sporadik dan Pengukuran Ulang yang dilakukan pada titik dasar teknik lokal yaitu titik sempadan yang tertuang dalam Peta Bidang Tanah yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) ; Menimbang bahwa, dari uraian-uraian diatas dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terhadap permasalahan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (Syahril dan Nursiah) mengajukan permohonan kepada Tergugat berkaitan batas sempadan dengan Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kuala, Teluk Kenidai, Teratak Buluh tanggal 14 Agustus 1996 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1996 yang luasnya ± 326,75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden untuk diukur ulang berkaitan dengan pengembalian batas tanah terhadap perkara a quo ; Menimbang bahwa, terhadap hal tersebut, pihak Tergugat telah menindaklanjuti dengan melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah, batas sempadan terhadap tanah perkara a quo yang dilakukan oleh saksi dipersidangan yang bernama Ansarullah sebagai Staf Pengukuran dan Pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dimana dari Hasil Pengukuran Pengembalian Batas : Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun tetanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat (PT. PANCASURYA GARDEN) yang dituang didalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas (Bukti T.II Int-1-2 dan T.II Int-2-2) ;
Menimbang ………..
33
Menimbang bahwa, dari bukti T.II Int-1-2 dan T.II Int-2-2 yang telah dilakukan Tergugat terhadap pengembalian batas-batas tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas Tanah Hak Milik No. 6521/2010 An. Syahril dan Hak Milik No. 06522/2010 An. Nursiah yang dimana pengukuran batas sempadan tersebut tidak ada perubahan ukuran dan posisi tanah antara Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun tanggal 02 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 6630/Tarai Bangun tanggal 02 Agustus 2010 tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kuala, Teluk Kenidai, Teratak Buluh tanggal 14 Agustus 1996 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1996 yang luasnya ± 326,75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden yang diketahui langsung oleh Kepala Seksi Surve Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Bukti T.II Int-1-3 dan T.II Int-2-3) ; Menimbang bahwa, fakta hukum dipersidangan menurut saksi Abdul Halim dipersidangan membenarkan bahwa saksi adalah pemilik tanah asal semula dan telah dijual kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (Syahril dan Nursiah) dan membenarkan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun tetanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kuala, Teluk
Kenidai,
Teratak
Buluh
tanggal
14
Agustus
1996
Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1996 yang luasnya ± 326,75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden dan juga saksi Abdul Halim hadir juga dalam pelaksanaan pengukuran ulang pengembalian batas yang
dilakukan ………..
34
dilakukan
oleh
Petugas
Staf
Pengukuran
dan
Pemetaan
Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 05 September 2012 ; Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas dari jinawab,
bukti-bukti
bukti
surat
dipersidangan pembacaan gugatan, dan
saksi
dipersidangan,
Majelis
jawab Hakim
berkeyakinan dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun tetanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangun No. 04 Desa Kuala, Teluk
Kenidai,
Teratak
Buluh
tanggal
14
Agustus
1996
Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 12392/R/1996 yang luasnya ± 326,75 Ha atas nama PT. Panca Surya Garden, hanya berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6521/Tarai Bangun tanggal 03 Agustus 2010, Luas 8.307 M² Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik No. 6522/Tarai Bangun tetanggal 03 Agustus 2010 Luas 12.274 M² Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun 2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah ; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dengan tidak tumpang tindih obyek sengketa a quo yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan tidak ada kepentingan yang dirugikan secara langsung oleh terbitnya obyek sengketa a quo, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai hal ini telah terbukti dan haruslah dikabulkan ;
Menimbang ………..
35
Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan tidak berkepentingan untuk menggugat dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; MENGINGAT ; Khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ; MENGADILI: DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan
Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard) ; -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 169.500,- (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian ………..
36
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 08 JANUARI
2013
oleh
kami
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. dan POPPY PRASTIANY, S.H. masing
sebagai
masing-
Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 JANUARI
2013
oleh
Majelis
Hakim
tersebut
dan
dibantu
oleh
ASWIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.
HAKIM ANGGOTA,
ttd
POPPY PRASTIANY, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
A S W I R M A N, S.H.
37
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Materai
…………
Rp.
12.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
72.500,-
J u m l a h
…………
Rp.
169.500,-
(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
