P U T U S A N No. 02 / G / 2013 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : PT. RAMA SALOMO,
berkedudukan di Jalan Sei Serayu No. 43 Kelurahan Babura, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 11 Juni 2004
dihadapan
Oskar
Simarmata,
SH.
Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh : TIMBANG Indonesia,
SIANIPAR, Pekerjaan
Kewarganegaraan
Direktur
PT.
Rama
Salomo, Tempat tinggal Jalan Sei Serayu No.
43
Sunggal, Utara,
Kelurahan Kota
Babura,
Medan,
berdasarkan
Propinsi
Surat
tertanggal 14 Januari
Kecamatan Sumatera
Kuasa
Khusus
2013 memberikan
kuasa kepada : SUHENDRO, S.H., M. Hum., Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRO & PARTNERS, Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai
Pesisir
Pekanbaru,
selanjutnya
disebut sebagai…………………...PENGGUGAT ;
MELAWAN ………….
2
MELAWAN PENGHULU BAGAN SINEMBAH UTARA, berkedudukan di Ampaian Rotan, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan
Bagan
Sinembah,
Kabupaten
Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. PARLIN TOBING, S.H., M.H. 2. HORAS TOBING, S.H. 3. AIDIL FITSEN, S.H. Kesemuanya
Kewarganegaraan
Pekerjaan Pengacara/Advokat
Indonesia,
pada
Kantor
Pengacara TOBING & ASSOCIATES, Komplek Puri Nangka Sari, Blok C No. 10, Jalan T. Tambusai Kuasa
Pekanbaru,
Khusus
berdasarkan
tanggal
2
Surat
Februari
2013,
selanjutnya disebut sebagai………TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.02/PEN-AC/2013/PTUN-Pbr. tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.02/PEN-AC/2013/PTUN-Pbr. tanggal 14 Januari 2013
Tentang
Penunjukan
Hakim
Tunggal
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
No.02/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr.
Penetapan
Hakim
tanggal 14 Januari 2013
Tunggal Tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; TENTANG ...............
3
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2013 dengan Register Perkara No.02/G/2013/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : -
Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012.
DASAR DAN ALASAN GUGATAN : 1.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Desa Sinembah) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/ menerbitkan Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 (objek sengketa a quo) ;
2.
Bahwa Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Keputusan …………
4
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 3.
Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : -
Penggugat
selalu dihalang-halangi
mengusahakan
tanaman
kelapa sawit yang ada diatas lahan milik Penggugat ; -
Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang Penggugat mohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir menjadi terhalang serta tertunda ;
-
Luas tanah milik Penggugat seluas 624 ha yang dituangkan dalam
Penetapan
Ketua
Pengadilan
No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM.
tanggal
Negeri 9
Januari
Dumai 2006
luasnya menjadi berkurang dengan adanya hasil pengukuran yang dibuat sepihak oleh Tergugat ; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4.
Bahwa Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 (objek sengketa), Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012 jal 10.00 WIB yang disaksikan oleh Sdr. Binsar Panjaitan dan Sdr. Suriyanto, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa ………..
5
5.
Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan tanah seluas 624 Ha yang terletak di Dusun Ampaian Rotan RT. 01 dan RT. 02/RW.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau yang berbatas sebagai berikut :
6.
-
Sebelah Utara berbatas dengan ……….…...…Lahan Masyarakat ;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan .….………………..PT. ERMERA ;
-
Sebelah Timur berbatas dengan tanah ..………………PT. ERKON ;
-
Sebelah Barat berbatas dengan ….……………………...…PT. SHIP ;
Bahwa lahan tanah seluas 624 Ha tersebut diatas pada awalnya diperoleh oleh Penggugat dengan membeli dari Sdr. Santoso alias Kwan Pok Keng sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003, jual beli mana dilakukan dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Penghulu Bagan Sinembah, serta telah pula ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2003 dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan ;
7.
Bahwa setelah Penggugat menguasai dan mengolah tanah yang dibeli dari Sdr. Santoso alias Kwan Pok Keng tersebut, Penggugat mendapat gangguan dari sebagian masyarakat yang mengaku bahwa lahan tersebut miliknya, padahal lahan tersebut telah Penggugat beli sebagaimana telah diuraikan diatas ;
8.
Bahwa atas gangguan dari sebagian masyarakat terhadap lahan yang telah Penggugat beli tersebut dari Sdr. Santoso alias Kwan Pok Keng, maka demi untuk kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan perdata/kepemilikan terhadap Sdr. Santoso alias Kwan Pok Keng di Pengadilan Negeri Dumai dalam Perkara No.05/PDT/G/2004/PN.DUM.;
9. Bahwa ……………….
6
9.
Bahwa singkatnya Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan Putusan No.05/PDT/G/2004/PN.DUM. tanggal 11 Pebruari 2004, yang amar berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) ; 3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tertanggal 25 Maret 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sah dan berkekuatan hukum ; 4. Menyatakan tanah/kebun kelapa sawit seluas 624 Ha dengan alas hak 312 (tiga ratus dua belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang terletak di Dusun Ampaian Rotan RT. 01 dan RT. 02/RW.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas dengan .…….......Lahan Masyarakat ;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan ......…..………PT. ERMERA ;
-
Sebelah Timur berbatas dengan tanah …………...PT. ERKON ;
-
Sebelah Barat berbatas dengan ……………………..…PT. SHIP ;
adalah sah milik Penggugat ; 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau berada diatas tanah/perkebunan objek sengketa tersebut diatas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan semula, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;
7. Menghukum ……….
7
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.05/PDT.G/2004/ PN.DUM. tanggal 11 Pebruari 2004 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; 11. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.05/PDT.G/2004/PN.DUM. tanggal 11 Pebruari 2004 yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah pula melaksanakan Eksekusi sebagaimana tercantum dalam
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.05/Pen.Pdt.G/2004/ PN.DUM. tanggal 9 Januari 2006 dan Berita Acara Pengosongan No.05/B.A.Pdt.G/2004/PN.DUM. tanggal 18 Januari 2006 serta Peta Hasil Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM ; 12. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Dumai melaksanakan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM. tanggal 9 Januari 2006 dan Berita Acara Pengosongan No.05/B.A.Pdt.G/2004/PN.DUM. tanggal 18 Januari 2006 serta Peta Hasil Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM, dengan tanpa alasan yang jelas Bupati Rokan Hilir telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di
Dusun
Ampaian
Rotan
Kepenghuluan
Bagan
Sinembah
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;
13. Bahwa …………….
8
13. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Rokan Hilir ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan
batal
Surat
Keputusan
Bupati
Rokan
Hilir
No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang enetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun
Ampaian
Rotan
Kepenghuluan
Bagan
Sinembah
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; 3. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
serta
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
lainnya
yang
merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; 4. Menyatakan …………..
9
4. Menyatakan Penetapan Hakim No.11/PEN/AC/2005/PTUN-Pbr. Tentang
Penangguhan/Penundaan Surat Keputusan Bupati
Rokan Hilir
No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang
Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tetap sah dan berlaku ; 5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima ; 6. Menghukum Tergugat
untuk membayar biaya yang timbul
dalam sengketa ini sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; 14. Bahwa
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2005 telah pula dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.84/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2005 yang dimohonkan
banding
sebagai
putusan
yang
mempunyai
kekuatan hukum tetap ; -
Menghukum
Tergugat/Pembanding
untuk
membayar
biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; Dengan
demikian
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2005 Jo. Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.84/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2005 juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; 15. Bahwa ………………
10
15. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Dumai melaksanakan Eksekusi sesuai dengan Penetapan No.05/Pen.Pdt.G/2004/ PN.DUM. tanggal 9 Januari 2006 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2005 Jo.
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.84/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2005 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka lahan milik Penggugat tersebut secara terus menerus dikuasai serta diusahai oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; 16. Bahwa akan tetapi dengan dasar yang tidak jelas Penggugat (TIMBANG SIANIPAR) dan SANTOSO Alias KWAN POK KENG digugat secara perdata oleh Sdr. AMIN HARYANI disebut juga AMIN HARIJANI Alias AMIN di Pengadilan Negeri Dumai terdaftar dengan Register No.09/PDT.G/2006/PN.DUM ; 17. Bahwa dalam No.09/PDT.G/2006/PN.DUM, TIMBANG SIANIPAR berkedudukan sebagai TERGUGAT I dan SANTOSO Alias KWAN POK KENG sebagai TERGUGAT II ; 18. Bahwa
adapun
amar
Putusan
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.09/PDT.G/2006/PN.DUM tanggal 13 November 2006 adalah sebagai berikut : MENGADILI : I.
DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidakdapat diterima ;
II.
DALAM PROVISI : -
III.
Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
2.
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;
3. Menyatakan …………..
11
3.
Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek perkara berupa tanah seluas kurang lebih 2.121.226 M2 atau kurang lebih 212,12 Ha berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, setempat dikenal dengan Dusun Ampaian Rotam Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah (dh. Kecamatan Kabupaten
Kubu),
Kabupaten
Rokan
Bengkalis),
dengan
Utara
berbatasan
Hilir
batas-batas
(dh.
sebagai
berikut : -
Sebelah
dengan
tanah
dengan
Lahan
masyarakat ; -
Sebelah
Selatan
berbatasan
Cadangan PT. Rama Salomo/Timbang Sianipar ; -
Sebelah Barat berbatasan dengan lahan PT. Okta Hedron ;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan PT. Rama Salomo/Timbang Sianipar ;
4.
Menghukum Tergugat I dan/atasu orang-orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
5.
Menyatakan
batal
Penetapan
Ketua
dan
tidak
berkekuatan
Pengadilan
No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM.
Negeri tanggal
9
hukum Dumai Januari
2006 sepanjang mengenai objek perkara ini ; 6.
Menyatakan
batal
dan
tidak
berkekuatan
hukum
pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara ini ; 7.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 385.500.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; 8. Menghukum………….
12
8.
Menghukum
Tergugat
I
dan
Tergugat
II
untuk
membayar ganti rugi sebagai akibat hilangnya hak Penggugat untuk menikmati hasil perkebunan kelapa sawit tersebut sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18 Januari 2006 hingga Tergugat I menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat ; 9.
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun ada
upaya
hukum
berupa
perlawanan,
banding
maupun kasasi ; 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar obgkos perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 2.169.000,- (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; 11. Menolak gugatan selebihnya ; 19. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.09/PDT.G/2006/ PN.DUM tanggal 13 November 2006 tersebut, TIMBANG SIANIPAR (Tergugat I) dan SANTOSO Alias KWAN POK KENG (Tergugat II) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana termuat
dalam
Putusan
No.41/PDT/2007/PT.R
Pengadilan
tanggal
04
Juli
Tinggi 2007
Pekanbaru
yang
amarnya
berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : -
Menerima
permintaan
banding
dari
Pembanding
semula
Tergugat I dan Tergugat II ; -
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.09/PDT.G/2006/PN.DUM tanggal 13 November 2006 yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI …………..
13
MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan eksepsi dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
-
Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
20. Bahwa
atas
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru
No.41/PDT/2007/PT.R tanggal 04 Juli 2007, AMIN HARYANI disebut juga AMIN HARIJANI Alias AMIN melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung ; 21. Bahwa
adapun
amar
Putusan
Mahkamah
Agung
No.240
K/PDT/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah sebagai berikut : MENGADILI : -
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMIN HARYANI
disebut
juga
AMIN
HARIJANI
alias
AMIN
tersebut ; -
Menghukum
Pemohon
Kasasi/Penggugat
untuk
membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) ; sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung No.98 PK/PDT/2010 tanggal 19 November 2010 adalah sebagai berikut : MENGADILI : -
Menolak HARYANI
permohonan disebut
peninjauan
juga
AMIN
kembali HARIJANI
:
AMIN
alias
AMIN
dari
tersebut ;
- Menghukum …………..
14
-
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
22. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat merupakan pemilik yang sah secara hukum terhadap lahan seluas 624 Ha tersebut karena Penggugat peroleh secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; 23. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Penggugat dilaporkan oleh Sdr. AMIN HARIJANI
ke Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi
No. Pol : LP/143/VII/2010/Riau/DITRESKRIM UM tanggal 29 Juli 2010 atas dugaan tindak pidana “menggunakan surat palsu” berupa 312 lembar SKGR atas nama Santoso dalam mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Dumai Nomor : No.05/PDT.G/2004/ PN.DUM. tanggal 11 Pebruari 2004 dan “Pencurian Tandan Buah Sawit”. Dan atas laporan Sdr. AMIN HARIJANI
tersebut, maka
Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Riau ; 24. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, Penyidik Polda Riau minta kepada Penggugat untuk dilakukan pengukuran ulang sebagaimana tersebut dalam Surat Ditreskrimum Polda Riau No. B -/103-/VII/20012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012 tentang Undangan Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang ; 25. Bahwa
atas
Surat
Ditreskrimum
Polda
Riau
No. B -/103-/VII/20012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012 tentang Undangan Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang tersebut, Penggugat telah menolak sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Juli 2012 Perihal Nota Keberatan Pengukuran ;
26. Bahwa ……………..
15
26. Bahwa akan tetapi pengukuran lahan milik Penggugat tersebut tetap dilakukan pengukuran dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Tergugat. Dan terbukti pula bahwa lahan milik Penggugat memang benar seluas 624 Ha sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM. tanggal 9 Januari 2006 ; 27. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 ketika Penggugat menjalani opname di Rumah Sakit Herna Medan, Penyidik Polda Riau tanpa melalui prosedur hukum lalu menangkap serta menahan Penggugat selama 15 (lima belas) hari ; 28. Bahwa oleh karena penangkapan serta penahanan atas diri Penggugat
tidak
mengajukan
melalui
prosedur
Permohonan
hukum,
Praperadilan
di
maka
Penggugat
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru dengan Register No.07/Pid./PRA/2012/PN-PBR. Dan Permohonan
Praperadilan
yang
Penggugat
ajukan
tersebut
dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
No.07/Pid./PRA/2012/PN-PBR. tanggal 15 Oktober 2012 ; 29. Bahwa dalam rentang waktu yang tidak begitu lama setelah Permohonan
Praperadilan
dikabulkan
oleh
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru sebagaimana terurai pada point 28 diatas, Penggugat mendengar dari para pekerja di lahan Penggugat bahwasanya mereka diganggu serta dihalangi oleh orang suruhan Sdr. AMIN HARIJANI untuk membersihkan lahan milik Penggugat. Dan atas kejadian tersebut Penggugat mencari informasi dasar dan alasan apa orang suruhan Sdr. AMIN HARIJANI mengganggu serta menghalangi-halangi para pekerja Penggugat untuk membersihkan lahan milik Penggugat ;
30. Bahwa …………….
16
30. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Penggugat mendengar informasi dari Sdr. Gunawan yaitu Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir bahwasanya Tergugat telah menerbitkan Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ; 31. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat lalu mengirimkan surat kepada Tergugat sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No.026/SH-ADV/XII/2012
tanggal
19
Desember 2012
Perihal
Mohon Penjelasan Atas Pengukuran Ulang Lahan Kebun Milik Timbang Sianipar ; 32. Bahwa atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No.026/SHADV/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 Perihal Mohon Penjelasan Atas Pengukuran Ulang Lahan Kebun Milik Timbang Sianipar tersebut, pada tanggal 20 Desember 2012 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Peta Hasil
Pengukuran
Tempat
Kejadian
Perkara
Tindak
Pidana
Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012, yang mana dalam objek sengketa a quo diterangkan bahwa lahan PT. Rama Salomo Overlap atau tumpang tindih
dengan
lahan
PT.
Okta
Hedron
(Amin
Harijani)
seluas 92,06 Ha ; 33. Bahwa
tindakan
Tergugat
dalam
menerbitkan
Peta
Hasil
Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 (objek
sengketa)
adalah
tindakan
yang
bertentangan
dengan
peraturan perundang-undangan serta bertentangan pula dengan Asas-asas
Umum
Pemerintahan
Yang
Baik
khususnya
Azas
Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
34. Bahwa ……………
17
34. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; 35. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo ; PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT -
Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
-
Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dipercepat adalah karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup
mendesak
yaitu
agar
Penggugat
mengetahui
secepat
mungkin tanpa harus berlama-lama atau berlarut-larut tentang keabsahan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat diatas lahan milik Penggugat. ; PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING) -
Bahwa
untuk
menghindari
kerugian
yang
lebih
besar
bagi
Penggugat yang antara lain adalah dikhawatirkan lahan yang dinyatakan
over
lapping
sebagaimana
tersebut
dalam
objek
sengketa dialihkan atau dikuasai orang lain, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum lagi ;
- Bahwa ……………
18
-
Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
untuk
menangguhkan
atau
menunda tindak lanjut objek sengketa a quo selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -
Memerintahkan Tergugat (Penghulu Bagan Sinembah Utara) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan Tergugat ; 3. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
mencabut
Peta
Hasil
Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;
Menimbang ……………
19
Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 05 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan atas Penggugat kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil Tergugat ; 2. Bahwa melihat objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo yaitu berupa peta pengukuran tempat kejadian perkara tindak pidana menggunakan surat palsu dan pencurian tandan buah sawit tanggal 23 Juli 2012, maka gugatan yang diajukan bukan merupakan kewenangan
Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, sebab objek sengketa nyata-nyata bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 3. Bahwa objek sengketa tidak bersifat individual, konkrit, dan final. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut : -
Peta hasil pengukuran yang menjadi objek sengketa bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah yang dapat menimbulkan hak sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan, akan tetapi merupakan keterangan yang memuat hasil dari pengukuran yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang ada dalam peta hasil pengukuran tersebut, sebelum dibuat berupa “peta” telah pula dibuat Berita Acara Pengajuan Titik Nol yang ditandatangani oleh semua pihak termasuk pihak Penggugat sendiri, jadi tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak (termasuk pihak Penggugat) maka objek sengketa tidak dapat dibuat ;
- Objek ...............
20
-
Objek
sengketa
dikeluarkan
atas
permintaan
dari
hasil
pemeriksaan badan penegak hukum, yaitu Kepolisian Daerah Riau melalui Surat No. B/1033/VII/2011/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012. Dengan demikian Tergugat dalam hubungannya dengan objek sengketa tidak berdiri sendiri tetapi objek sengketa ditimbulkan karena diperlukan oleh pihak Kepolisian Daerah Riau dalam rangka penegakan hukum pidana ; -
Objek sengketa belum final, sebab objek sengketa dikeluarkan atas kepentingan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Riau, dimana atas Perkara dalam Penyidikan tersebut sampai saat ini masih dalam proses hukum, sehingga belum ada kepastian hukum apakah objek sengketa dalam perkara aquo dapat dipertahankan secara hukum atau sebaliknya akan terjadi lagi pengukuran ulang ;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek sengketa yang diajukan dalam perkara aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga untuk memeriksa dan memutus tentang kebenaran materiil atas objek sengketa, haruslah diajukan melalui Peradilan Umum, dengan tegasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo sepanjang objek sengketanya adalah Peta Hasil Pengukuran ; Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menolak gugatan yang telah diajukan Penggugat dengan alasan hukum, bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; B. DALAM .............
21
B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah diajukan pada bagian Eksepsi dianggap diulangi dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian pokok perkara,dimana dengan tegas disampaikan, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil
Penggugat
kecuali
yang
diakui
secara
tegas
keberadaannya demi mendukung dalil-dalil Tergugat ; 2. Bahwa tentang dalil Penggugat pada point (3)
dalam gugatan,
tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat. Tidak ada kepentingan Tergugat dengan tanah milik penggugat, sehingga adalah tidak masuk akal kalau Tergugat dikatakan menghalanghalangi penggugat untuk mengusahakan tanahnya, dalil ini sangat tidak beralasan hukum. Demikian juga halnya tentang penerbitan Sertifikat yang terhalang, itu diluar kemampuan dan kewenagan dari
Tergugat
bilamana
Penggugat
merasa
dirugikan
atas
penundaan penerbitan Sertifikat dimaksud, seharusnya penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang menghalangi penerbitan sertifikat dimaksud, sebab Tergugat bukan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat. Demikian juga halnya
dengan
luas
tanah
milik
Penggugat
yang
menjadi
berkurang, hal ini juga bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat, sebab yang menunjuk batas-bataas tanah yang diukur juga dari Penggugat ; 3. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa yaitu berupa “ Peta hasil
pengukuran
tanah”
bukan
berarti
Tergugat
telah
melakukan suatu pelanggaran atau telah malakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan, sebab pembuatan peta dimaksud semata-mata hasil pengukuran yang
dilakukan ……….
22
dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terkait dengan tanah yang diterangkan dalam peta dimaksud, satu hal yang perlu kami sampaikan disini, bahwasanya ‘pengukuran dan pembuatan peta dalam perkara aquo adalah atas permintaan pihak penyidik (kepolisian) maka tidak ada alasan hukum apapun yang
dapat dilakukan Tergugat untuk
tidak
melaksanakan
permintaan Pinyidik, apalagi selaku Aparatur Pemerintah walau pada tingkat terendah, Tergugat haruslah taat hukum sehingga azas-azas Pemerintahan yang baik dapat dicapai ; 4. Bahwa tentang permohonan penagguhan pelaksanaan surat Keputusan
yang
dimohonkan
oleh
Penggugat
adalah
tidak
beralasan hukum, sebab tidak ada suatu surat keputusan yang telah dilakukan atau diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini. yang ada hanya “peta” sedangkan objek sengketa berupa “peta” ini dalam kepentingan proses hukum yang masih berjalan, dengan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum untuk dikaitkan dengan proses hukum pidana yang masih berjalan. Dengan demikian permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Hakim untuk menolak permohonan dimaksud ; 5. Bahwa tentang dalil-dalil Penggugat lainnya yang menyangkut isi putusan Pengadilan, tidak ada hubungan dengan Penggugat dan tidak pula ada Relevansinya dengan perkara aquo, maka Tergugat tidak bersedia menanggapi putusan-putusan Pengadilan tersebut, akan tetapi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat ;
Berdasarkan ……………
23
Berdasarkan hal-hal yang telah diajukan dan diuraikan oleh Tergugat diatas, dimohon dengan segala hormat kiranya gugatan yang diajukan dalam perkara aquo agar ditolak oleh Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo demi tercapainya kepastian hukum dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat ;
B. DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
atas
pertanyaan
Hakim,
Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah tegas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, tetap dalam gugatan dan mohon gugatan dikabulkan. Sedangkan pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Hakim Tunggal, kecuali bukti P-1, P-6, P-7, P-20, P-21, P-23, P-25, P-26, P-29, P-30, P-31, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38 dan P-31. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-44 berupa : Bukti P-1
:
Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak
Pidana
Menggunakan
Surat
Palsu
dan
Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ; Bukti P-2
:
Surat
Penghulu
Bagan
Sinembah
No.140/Pem/BSU/2012/03 tanggal
Utara
24 Desember
2012 Perihal Penjelasan ; Bukti P-3
:
Surat Keputusan Manteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik
HT.01.04.TH.2004
Indonesia
Tentang
No.C-22401
Persetujuan
Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rama Salomo ; Bukti P-4 …………..
24
Bukti P-4
:
Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 11 Juni 2004 dihadapan Oskar Simarmata, SH. Notaris di Medan ;
Bukti P-5
:
Akte Pemasukan Kedalam Perusahaan Nomor 2 tanggal 11 Juni 2004 dihadapan Oskar Simarmata, SH. Notaris di Medan ;
Bukti P-6
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.05/PDT/G/2004/PN.DUM. tanggal 11 Pebruari 2004 ; Bukti P-7
:
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.05/Pen.Pdt.G/2004/ PN.DUM. tanggal 9 Januari 2006 ; Bukti P-8
:
Berita Acara Pengosongan No.05/B.A.Pdt.G/2004/ PN.DUM. tanggal 18 Januari 2006 ;
Bukti P-9
:
Peta Hasil Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM ;
Bukti P-10
:
Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003 ;
Bukti P-11
:
Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003 ;
Bukti P-12
:
Surat Pernyataan Santoso/Kwan Pok Keng dan Ng Tjin Siu tanggal 24 Oktober 2003 ;
Bukti P-13
:
Kwitansi tanggal 25 Maret 2003 ;
Bukti P-14
:
Surat Bupati Rokan Hilir No.100/TP/2003/5454 tanggal
16
Juni
2003
Perihal
Laporan
Hasil
Penelitian Dan Penelusuran Konflik Penguasaan Tanah antara Santoso vs Kelompok Tani Restu Keluarga ; Bukti P-15
:
Surat Pernyataan H. Khairul Rasyid tanggal 14 Januari 2004 ;
Bukti P-15 …………..
25
Bukti P-16
:
Surat Pernyataan Khairul Kifli Lubis tanggal 15 Januari 2004 ;
Bukti P-17
:
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr.
tanggal
28
Juni
2005 ; Bukti P-18
:
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan No.84/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2005 ; Bukti P-19
:
Surat
Keterangan
Kabupaten
Rokan
Kepala Hilir
Kantor
Pertanahan
No.507/500/BPN/2005
tanggal 19 Desember 2005 ; Bukti P-20
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.09/PDT.G/2006/ PN.DUM tanggal 13 November 2006 ; Bukti P-21
:
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru
No.41/PDT/2007/ PT.R tanggal 04 Juli 2007 ; Bukti P-22
:
Putusan Mahkamah Agung No.240 K/PDT/2008 tanggal 19 Juni 2008 ;
Bukti P-23
:
Putusan Mahkamah Agung No.98 PK/PDT/2010 tanggal 19 November 2010 ;
Bukti P-24
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
No.07/Pid./PRA/2012/PN-PBR. tanggal 15 Oktober 2012 ; Bukti P-25
:
Surat
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
No.B/1032/VII/2012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012
Perihal
Undangan
untuk
dilakukan
Pengukuran Ulang ; Bukti P-26
:
Surat dari Kuasa Hukum Timbang Sianipar tanggal 13 Juli 2012 Perihal Nota Keberatan Pengukuran ;
Bukti P-27 …………..
26
Bukti P-27
:
Tanda Terima Nota Keberatan Pengukuran tanggal 13 Juli 2012 ;
Bukti P-28
:
Surat Timbang Sianipar No.004/IV/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal Permohonan Sertipikat untuk 624 Ha (312 Sertipikat) ;
Bukti P-29
:
Surat Direktur PT. Rama Salomo No.010/VII/2012 tanggal
23
Juli
2012
Perihal
Permohonan
Pengukuran Tanah Atas Lahan Seluas 624 Ha di Kabupaten Rokan Hilir Untuk Mendapatkan Izin Lokasi dan Kepemilikan Hak ; Bukti P-30
:
Pernyataan Tergugat tanggal 20 Desember 2012 tentang kebenaran pernah menanda tangani Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ;
Bukti P-31
:
Surat Pernyataan Supri tanggal 29 Maret 2004 ;
Bukti P-32
:
Surat
Direktur
PT.
Rama
Salomo
No.015/D-RMS/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 Perihal Rekayasa Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan di TKP ; Bukti P-33
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.379/PID/B/2005/ PN.DUM tanggal 10 Agustus 2005 ; Bukti P-34
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rokan
Hilir
No.228/PID/B/2006/PN.RHL tanggal 17 Januari 2007 ; Bukti P-35
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rokan
Hilir
No.229/PID/B/2006/PN.RHL tanggal 17 Januari 2007 ;
Bukti P-36 …………..
27
Bukti P-36
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rokan
Hilir
No.227/PID/B/2006/PN.RHL tanggal 03 Januari 2007 ; Bukti P-37
:
Surat
Tuntutan
Nomor
Reg.Perkara
:
243/Epp.1/01/2007 tanggal 10 Januari 2007 ; Bukti P-38
:
Peta Tanah/Verwerek Sertipikat Hak Milik atas nama Amin Haryani ;
Bukti P-39
:
Surat
Ketua
Pengadilan
Negeri
No.W4-U6/1425/HT.04.10/VIII/2012 Agustus
2012
Perihal
Dumai
tanggal
Permohonan
06
Penjelasan
Perkara No.05/PDT.G/2004/PN.DUM ; Bukti P-40
:
Surat Pernyataan HP. Gultom tanggal 06 Agustus 2012 ;
Bukti P-41
:
Surat Pernyataan Sya’ari tanggal 06 Agustus 2012 ;
Bukti P-42
:
Surat
Ketua
Pengadilan
Negeri
No.W4-U6/1435/HT.04.10/VIII/2012
Dumai
tanggal
07
Agustus 2012 Perihal Mohon penjelasan tentang pengkuran tanah yang telah di Eksekusi Perkara Perdata No.05/PDT.G/2004/PN.DUM ; Bukti P-43
:
Surat
Kepala
Kepolisian
Resort
Rokan
Hilir
No.B/239/III/2012/Reskrim tanggal 13 Maret 2012 Perihal Tindak lanjut Laporan Polisi No. Pol. : LP/K/49/IV/2007/SPK, tanggal 6 April 2007 a.n Pelapor Sdr. Timbang Sianipar ; Bukti P-44
:
Surat
Kepala
Kepolisian
Resort
Rokan
Hilir
No.B/763/IX/2007/Reskrim tanggal 5 September 2007 Perihal Pelimpahan Penyidikan kasus tindak Pidana Memalsukan Surat An. Tersangka AMIN HARIJANI ;
Menimbang …………..
28
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Hakim Tunggal. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 berupa : Bukti T-1
:
Surat
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
No.B/1033/VII/2012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012 Perihal Mohon untuk melakukan Pengukuran Ulang ; Bukti T-2
:
Berita Acara Penunjukan Titik Nol (0) tanggal 16 Juli 2012 ;
Bukti T-3
:
Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan Sengketa Antara Timbang Sianipar (PT. Rama Salomo) Dengan Amin
Harijani
(PT.
Okta
Hedron)
di
Desa/Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara ; Bukti T-4
:
Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak
Pidana
Menggunakan
Surat
Palsu
dan
Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ; Menimbang, Penggugat
telah
bahwa
mengajukan
disamping 6
mengajukan
(enam)
orang
saksi
bukti yang
surat, telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing yaitu : 1. Z A I M U R D I N : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa
saksi
menjabat
sebagai
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2000 s/d 2007 ; -
Bahwa saksi menerangkan lahan milik Sdr. Santoso pada mulanya bersengketa dengan lahan Kelompok Tani Restu Keluarga, tetapi setelah diteliti dan ditelusuri oleh Tim dari Instansi terkait ternyata jarak antara lahan milik Kelompok Tani Restu Keluarga dengan lahan milik Sdr. Santoso berjarak ± 3 KM ; - Bahwa ……………….
29
-
Bahwa benar lahan/tanah milik Sdr. Santoso dijual kepada Sdr. Timbang Sianipar ;
-
Bahwa setelah lahan milik Sdr. Santoso dijual kepada Sdr. Timbang Sianipar terjadi gejolak dari masyarakat, oleh karena itu Sdr. Timbang Sianipar mengajukan gugatan perdata terhadap Sdr. Santoso di Pengadilan Negeri Dumai ;
-
Bahwa benar Sdr. Amin Harijani pernah datang ke saksi minta tolong untuk pengukuran tanahnya seluas 200 Ha, tetapi pengukuran tidak bisa dilakukan karena Sdr. amin Harijani tidak dapat menunjukkan alas hak tanah yang akan diukur ;
-
Bahwa saksi tidak pernah melihat Verwerek Sertipikat Hak Milik atas nama Amin Harijani ;
-
Bahwa setahu saksi, lahan/tanah milik Sdr. Amin Harijani tidak tumpang tindih dengan lahan milik Sdr. Timbang Sianipar ;
-
Bahwa saksi tahu persis tentang Surat Bupati Rokan Hilir No.100/TP/2003/5454 tanggal 16 Juni 2003 Perihal Laporan Hasil Penelitian Dan Penelusuran Konflik Penguasaan Tanah antara Santoso vs Kelompok Tani Restu Keluarga (Bukti P-14) ;
-
Bahwa benar saksi yang menanda tangani Peta Hasil Penetapan Eksekusi
Pengadilan
Negeri
Dumai
No.05/Pen.Pdt.G/2004/
PN.DUM atas atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Dumai ; -
Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak boleh serta berwenang menerbitkan Peta Pengukuran yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini
karena
Pejabat
yang
hanyalah
pihak
Kantor
Pertanahan ; 2. MHD. SALEH : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi bekerja sebagai Juru Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1986 s/d 1999 ;
- Bahwa …………….
30
-
Bahwa benar saksi yang membuat Verwerek Sertipikat Hak Milik atas nama Amin Harijani ;
-
Bahwa setahu saksi, tanah milik Sdr. Santoso tidak tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Amin Harijani karena jaraknya 11 KM dari tanah/lahan milik Sdr. Santoso ;
-
Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak berwenang menerbitkan Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara
Tindak
Pidana
Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012 ; 3. SANTOSO Als KWAN POK KENG : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan dahulu saksi memiliki lahan Kelapa Sawit di Kepenghuluan Bagan Sinembah seluas 624 Ha (312 SKGR), tetapi lahan tersebut telah dijual kepada Sdr. Timbang Sianipar pada tahun 2003 ;
-
Bahwa lahan tersebut dahulunya saksi beli dari masyarakat ;
-
Bahwa benar saksi pernah digugat Perdata oleh Sdr. Timbang Sianipar di Pengadilan Negeri Dumai, dan lahan tersebut telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Peta Hasil Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/ 2004/PN.DUM tersebut ;
4. BINSAR PANJAITAN : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 Juli 2012 telah dilakukan Pengukuran Lahan seluas 624 Ha milik Sdr. Timbang Sianipar yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai ;
-
Bahwa saksi ikut dalam Pengukuran Lahan tersebut karena diminta oleh pihak Penyidik Kepolisian Polda Riau ;
- Bahwa ……………..
31
-
Bahwa kapasitas saksi ikut dalam pengukuran tersebut adalah karena saksi salah seorang Anggota Kelompok Tani yang memiliki lahan bersempadan dengan lahan milik Sdr. Timbang Sianipar ;
-
Bahwa saksi tahu batas-batas lahan milik Sdr. Timbang Sianipar karena saksi pernah bekerja di PT. Rama Salomo ;
-
Bahwa saksi menerangkan ia bersama Sunarto dan Robinson Sianipar tidak pernah menanda tangani Berita Acara Pengukuran tetapi
yang
mereka
tanda
tangani
adalah
Daftar
Hadir
Pengukuran, karena pada waktu itu mereka bertiga hanya disodorkan kertas kosong oleh Penyidik Polda Riau untuk ditanda tangani ; -
Bahwa pada saat pengukuran saksi ada melihat Sdr. Amin Harijani di lokasi tetapi hanya sebentar saja ;
-
Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diukur pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2012 adalah hanya 624 Ha milik Sdr. Timbang Sianipar ;
5. S U N A R T O : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah Ajudan dari Sdr. Timbang Sianipar ;
-
Bahwa setahu saksi, Sdr. Timbang Sianipar menolak pengukuran yang akan dilakukan oleh Penyidik Polda Riau sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Timbang Sianipar tanggal 13 Juli 2012, oleh karena Sdr. Timbang Sianipar menolak pengukuran maka dilaksanakanlah musyawarah di Kantor Penghulu dan disepakati pihak terkait bahwa lahan yang diukur hanyalah lahan milik Sdr. Timbang Sianipar seluas 624 Ha dengan petunjuk batas Sdr. Binsar Panjaitan ;
-
Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pengukuran diatas lahan milik Sdr. Amin Harijani ;
-
Bahwa
saksi
tidak
pernah
menanda
tangani
Berita
Acara
Penunjukan Titik Nol (0), tetapi yang ditanda tangani adalah Daftar Hadir Pengukuran yang berupa kertas kosong ; -
Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan siapa Peta Hasil Pengukuran dibuat ; 6. ROBINSON …………..
32
6. ROBINSON SIANIPAR : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi mengetahui pengukuran yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2012 ;
-
Bahwa setahu saksi, pengukuran dilaksanakanuntuk kepentingan pihak Penyidik Kepolisian Polda Riau ;
-
Bahwa lahan yang diukur pada tanggal
16 s/d 17 Juli 2012
adalah lahan milik Sdr. Timbang Sianipar seluas 624 Ha ; -
Bahwa setahu saksi tidak ada lahan milik Amin Harijani diatas lahan 624 Ha milik Sdr. Timbang Sianipar ;
-
Bahwa nama Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir adalah Sdr. Gunawan ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak
Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing yaitu : 1. E L I Z A R : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan memang benar saksi ikut dalam pengukuran lahan milik Sdr. Timbang Sianipar pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2012 ;
-
Bahwa yang minta kepada saksi untuk ikut dalam pengukuran lahan milik Sdr. Timbang Sianipar pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2012 adalah Penyidik Polda Riau ;
-
Bahwa yang membuat Peta Pengukuran tersebut adalah Sdr. Gunawan (Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) ;
-
Bahwa
setahu
saksi
yang
mengukur
serta
membuat
Peta
Pengukuran tersebut adalah Sdr. Gunawan, tetapi yang menanda tanganinya adalah Penghulu Bagan Sinembah Utara ;
- Bahwa ……………
33
-
Bahwa
setahu
saksi,
Sdr.
Gunawan
(Juru
Ukur
Kantor
Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) tidak ada memiliki Surat Tugas
dari
Kepala
Kantor
Pertanahan
untuk
melakukan
pengukuran ; -
Bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pengukuran, Sdr. Amin Harijani menyatakan bahwa diatas sebagian lahan milik Sdr. Timbang Sianipar terdapat lahan milik Sdr. Amin Harijani ;
-
Bahwa saksi juga ikut menanda tangani Berita Acara Penunjukan Titik Nol (0) tersebut termasuk Amin Harijani, Timbang Sianipar dan Karyawan PT. Rama Salomo ;
-
Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Kepenghuluan Bagan
Sinembah,
tidak
seorangpun
Penghulu
pernah
menerbitkan/membuat Peta Pengukuran seperti objek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 04 Maret 2013, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara
Tindak
Pidana
Menggunakan Surat Palsu Dan
Pencurian Tandan Buah Sawit” tanggal 23 Juli 2012 di Dusun Ampaian Rotan, Desa Bagan Sinembah Utara Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Penghulu Bagan Sinembah Utara (Vide bukti P-1 dan T-4) ;
Menimbang ……………
34
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu : 1.
Objek
sengketa
yang
disampaikan
Penggugat
adalah
bukan
merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab objek sengketa tersebut nyata-nyata bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 2.
Objek sengketa tidak bersifat individual, konkrit dan final, oleh karena
Peta
Hasil
Pengukuran
bukan merupakan
alas
hak
kepemilikan tanah yang dapat menimbulkan hak sebagaimana didalilkan
oleh
Penggugat
dalam
gugatannya.
Akan
tetapi
merupakan keterangan yang memuat hasil dari pengukuran yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang ada dalam Peta Hasil Pengukuran tersebut ; Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
mempertimbangkan
eksepsi-eksepsi
Tergugat
sebagaimana
disampaikan diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya
unsur kepentingan Penggugat (Legal
diterbitkannya
objek
sengketa
tersebut
oleh
Standing) Tergugat
terhadap dan
akan
dipertimbangkan juga mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa
disertai
tuntutan ganti
rugi
dan atau
direhabilitasi ;
Menimbang ……………
35
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-4 berupa foto copy objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2012
yang
mana,
objek
sengketa
tersebut
disampaikan
sesuai
Permohonan Kepolisian Daerah (POLDA) Riau, yang meskipun secara tidak langsung ditujukan kepada Penggugat, yang mana sesuai dengan isi Surat tanggal 11 Juli 2012 dari Polda Riau ternyata objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata digunakan untuk menindak lanjuti hasil gelar Perkara antara Timbang Sianipar (Penggugat) seluas 624 Ha dengan lahan yang diakui milik
PT. Okta Hedron dengan
pemilik Amin Harijani. Hal mana ternyata objek sengketa tersebut didalam kolom keterangannya di Peta Hasil Pengukuran tersebut tertulis bahwa lahan PT. Rama Salomo milik Penggugat overlap dengan lahan PT.
Okta
Hedron
seluas
62,6
Ha,
hal
ini
menunjukkan
dan
membuktikan bahwa luas tanah 624 Ha milik Penggugat telah dianulir atau dimentahkan kembali oleh Tergugat. Oleh karena di lahan seluas 624 Ha sudah ada Putusan dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Dumai No.05/Pen.Pdt.G/2004/PN.DUM. yang sudah mempunyai kekuatan
hukum
kepentingannya.
tetap,
sehingga
Dengan demikian
Penggugat Hakim
merasa
dirugikan
Pengadilan berpendapat
bahwa unsur kepentingan Penggugat atas terbitnya objek sengketa tersebut sudah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 (Vide bukti P-8, P-9 dan T-4) ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
Menimbang ……………
36
Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2012. Pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya meskipun objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2012 akan tetapi baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2012 dengan disaksikan oleh saksi Binsar Panjaitan dan Sunarto pada pukul 10.00 WIB dan terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya yang
disampaikan
dipersidangan
tidak
membantah
hal
tersebut.
Sehingga menurut Hakim tenggang waktu pengajuan gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2013 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Hakim
akan
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam awal putusan diatas ; DALAM EKSEPSI : TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT : Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain adanya penetapan tertulis yaitu terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha
Negara. Tertulis
yang diisyaratkan bukanlah bentuk
formatnya seperti pada umumnya Surat Keputusan (misalnya Surat Keputusan Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya), persyaratan tertulis dimaksudkan untuk memudahkan dari segi pembuktian. Sebagai referensi bahwa dalam perkembanganya Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya terpaku dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, misalnya suatu memo, nota, dan sebagainya yang sekarang ini sudah dapat diuji atau dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang ……………
37
Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dan Pencurian Tandan Buah Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 23 Juli 2012 didalamnya terdapat unsur-unsur yaitu : -
Adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bagan Sinembah Utara ;
-
Adanya maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut ;
-
Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;
Bahwa disamping itu Peta Hasil Pengukuran tersebut oleh Tergugat merupakan tindakan yang dilakukan selaku Pejabat di Daerah adalah dalam rangka melaksanakan urusan yang bersifat eksekutif yang mana tindakan tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, hal ini dapat ditunjukkan pada tulisan PT. Rama Salomo yang nyatanyata tercantum (terdapat) dalam kolom keterangan yang nota bene Penggugat sebagai Direkturnya (antara lain dalam kolom keterangan tercantum kalimat lahan PT. Rama Salomo overlap dengan lahan PT. Okta Hedron seluas 62,6 Ha) sehingga dengan demikian unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sudah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berwenang
untuk
memeriksa,
mengadili
dan
memutus
perkara
dimaksud. Terhadap Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
tidak
berdasar oleh karenanya
Eksepsi
Tergugat
tentang
Kewenangan Absolut menurut Pengadilan haruslah dinyatakan ditolak. (Vide bukti T-4 ) ;
Menimbang ……………
38
Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada atau untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat atas Permohonan Polda Riau tanggal 11 Juli 2012, oleh Pihak Tergugat selaku Penghulu Bagan Sinembah Utara dalam proses pengukuran lahan telah menghadirkan saksi-saksi sepadan termasuk saksi Gunawan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, Binsar Panjaitan, Sunarto, Elizar, Robinson Sianipar serta hadir beberapa anggota dari Polda Riau selaku Pemohon. Akan tetapi setelah proses pengukuran dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2012 yang juga hadir Penggugat Timbang Sianipar yang mana hasil dari pengukuran lahan tersebut yang semula hanya untuk mengukur lahan milik Penggugat ternyata Tergugat telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012” yang
faktanya
ternyata
dikirim kepada
Polda
Riau
sesuai
yang
dimohonkan. Melihat fakta tersebut sudah jelas bahwa objek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan kepada atasan Tergugat yaitu Camat Bagan Sinembah atau Bupati Rokan Hilir maupun persetujuan dari instansi lain. Dengan demikian, karena objek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain maka telah dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa belum final haruslah dinyatakan ditolak ;
DALAM ……………
39
DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan
oleh
Tergugat
selaku
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
disampaikan/dikirim kepada Polda Riau sesuai permohonan adalah guna menindaklanjuti gelar perkara antara Timbang Sianipar seluas 624 Ha dan lahan yang diakui milik Amin Harijani seluas 62,6 Ha. Bahwa atas terbitnya
Surat
Keputusan
objek
sengketa
tersebut
kepentingan
Penggugat telah dirugikan, yang mana pihak Polda Riau (Pemohon) dan Tergugat sendiri telah keliru memahami keberadaan status tanah milik Penggugat seluas 624 Ha yang berada di Dusun Ampaian Rotan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tersebut yang mana ternyata sebelumnya sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 09/Pdt.G/2006/PN.DUM tanggal 13 November 2006 sampai pada tingkat Pemerikasaan Peninjauan Kembali No. 98 PK/PDT/2010 tanggal 19 November 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Vide bukti P-6, P-9, P-14, P-20, P-21, P-22, P-23 dan T-1) ; Menimbang, bahwa selebihnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ataukah sebaliknya ? Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha
Negara
itu
haruslah
ada
kewenangan
atau
mempunyai
kewenangan dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh suatu peraturan perundang-undangan apakah itu dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi, Peraturan Daerah, dan sebagainya ;
Menimbang ……………
40
Menimbang, bahwa sesuai bukti P-25 dan P-26 Penggugat telah
diundang
oleh
Kepolisian
No.B/1032/VII/2012/RESKRIMUM
Daerah tanggal
Riau 11
dengan
Juli
Surat
2012
Perihal
Undangan untuk melakukan pengukuran ulang, akan tetapi undangan tersebut telah dijawab oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 13 Juli 2012 yaitu Perihal Nota Keberatan Pengukuran, yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwa tanah seluas 624 Ha milik Penggugat tersebut sudah pernah diukur dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir serta sudah pernah diputus dalam proses peradilan dari 3 (tiga) Badan Peradilan yaitu Perdata, Pidana, Peradilan Tata Usaha Negara yang kesemuanya yaitu yang ketiganya telah dimenangkan oleh Penggugat (Vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24) ; Menimbang,
bahwa
didalam
persidangan
saksi
Tergugat
bernama Elizar menerangkan bahwa ia hadir untuk ikut menyaksikan pengukuran ulang, kapasitasnya selaku anggota masyarakat biasa bukan sebagai Sekretaris Desa. Ia juga mengetahui bahwa kehadiran Gunawan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pengukuran tidak disertai atau tidak membawa Surat Tugas resmi
dari
menjelaskan
Kantor bahwa
Pertanahan Penghulu
Kabupaten Bagan
Rokan
Sinembah
Hilir.
Utara
Ia
juga
(Tergugat)
sebelumnya belum pernah sekalipun menerbitkan Surat Keputusan terkecuali objek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24
Tahun
1997
tentang
Pendaftaran
Tanah
disebutkan
dalam
Pasal
1
(1)
“Pendaftaran
ayat
bahwa:
antara
lain
Tanah
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus
meneruskan ……………
41
menerus
berkesinambungan
dan
teratur,
meliputi
pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data hasil dan data yuridis, dalam bentuk Peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan Rumah Susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti, haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
menyebutkan “Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional serta dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pendafataran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menyelenggarakan masalah tanah di Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang untuk ditingkat Kota dan Kabupaten didelegasikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten, termasuk didalamnya tugas-tugas wewenang adalah pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan yuridis dalam bentuk
Peta
dan daftar mengenai bidang-bidang
tanah.
Hal
ini
menunjukkan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Peta/Peta Hasil pada suatu bidang tanah adalah Kantor Pertanahan yang ada di Kota atau Kabupaten ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian
Perkara
Tindak
Pidana
Menggunakan
Surat
Palsu
dan
Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012” tersebut yaitu faktanya :
- Diterbitkannya …………
42
-
Diterbitkannya objek sengketa tersebut didasari oleh permohonan Kepolisian Daerah Riau ;
-
Kehadiran Juru Ukur (Gunawan) ke lokasi lahan tanah milik Penggugat tidak didasari oleh Surat Tugas yang resmi dari Instansi Kantor Pertahanan Kabupaten Rokan Hilir ;
-
Meskipun sudah ada keberatan dari Penggugat terhadap akan dilaksanakannya pengukuran ulang oleh Tergugat dan Juru Ukur, sesuai bukti
P-26 dan P-27 akan tetapi pengukuran ulang tetap
dilaksanakan ; -
Objek sengketa hanya dibuat dibawah tangan, sehingga objek sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan surat autentik ;
Bahwa disamping itu sesuai keterangan saksi Penggugat masing-masing bernama
:
Zaimurdin
dan
Mhd.
Saleh
dibawah
sumpah
telah
menerangkan bahwa Penghulu atau Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Peta Tanah dan menandatangani Peta Tanah, oleh karena selain tidak mempunyai kecakapan dibidang itu yang berwenang adalah Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka
Pengadilan
berpendapat
bahwa
penerbitan
Surat
Keputusan Penghulu Bagan Sinembah Utara (Tergugat) berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buat Sawit tanggal 23 Juli 2012” diterbitkan bukan atas wewenang yang ada padanya (Tergugat) ; Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Penghulu Bagan Sinembah Utara berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012” haruslah dinyatakan tidak sah ;
Menimbang ……………
43
Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan
berpendapat
dan
berkesimpulan
bahwa
Surat
Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012” telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 14 serta melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah, maka patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan ; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf (a) Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1986
maka
kepada
Tergugat
diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena dikhawatirkan objek
sengketa
akan
menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Penggugat serta kerugian
yang
lainnya,
maka
Penetapan
No.02/PEN-PNG/2013/
PTUN-Pbr tanggal 06 Maret 2013 cukup beralasan untuk dinyatakan sah dan berlaku ; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini ; Menimbang ………….
44
Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan peraturan yang terkait ;
MENGADILI: DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi dari Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dan Pencurian Tandan Buah Sawit” tanggal 23 Juli 2012 di Dusun Ampaian Rotan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dan Pencurian Tandan Buah Sawit” tanggal 23 Juli 2012 di Dusun Ampaian Rotan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau ;
4. Menyatakan ………….
45
4. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 02/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 06 Maret 2013 tentang Penundaan/Penangguhan Surat Keputusan Penghulu Bagan Sinembah Utara berupa : “Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dan Pencurian Tandan Buah Sawit” tanggal 23 Juli 2012 di Dusun Ampaian Rotan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau tetap sah dan berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
Demikian SUPRIYANTO,
diputuskan
oleh
Hakim
Tunggal
:
GATOT
S.H., M. Hum. pada hari SELASA tanggal 05 MARET
2013, putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 06 MARET 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.
PANITERA PENGGANTI ,
HAKIM TUNGGAL,
ttd
ttd
A S W I R M A N, S.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.
46
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Meterai
…………
Rp.
12.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
70.000,-
J u m l a h
…………..
Rp.
167.000,-
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
