PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 7 / G / 2015 / PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-------------------Nama

: SARINAH ------------------------------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia ------------------------------------------------------------------Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga ---------------------------------------------

Bertempat tinggal : Rawang Empat Lubuk Keranji RT. 001, RW. 001, Desa Lubuk Keranji,

Kecamatan

Bandar

Petalangan,

Kabupaten

Pelalawan, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. NUR HERLINA, S.H. M.H., 2. CHAIRUL ARMAND, S.H. M.H, 3. MIRAWATI SURYA GAMA, S.H., 4. AZMI, S.H., 5. AS’AIDIL, S.H., Kesemuanya adalah Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat

&

Konsultan Hukum pada Kantor TOPAN MR & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Satria Kuantan Regency Cluster Town House / Ruko Blok A No. 1 RejosariPekanbaru, Propinsi Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 ;---------------------------------Selanjutnya disebut sebagai : -------------------- PENGGUGAT MELAWAN Plt. LURAH RAWANG EMPAT, Berkedudukan di Jalan Datuk Kenali No. 40 Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;--------------------------------------------Halaman 1 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : ------------------------1. DEVITSON. S, S.H. M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelalawan ;----------------------------------2. HERRY SASTRA WIJAYA, S.H, Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pelalawan ;------------------------------------------------------------3. HENDRI, S.H, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelalawan ;------------------------------------------------4. SYAFRI JULIANTO, S.H, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelalawan ;---------------------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan di Jalan Said Hasyim Pangkalan Kerinci, Berdasarkan Surat

Kuasa

Khusus Nomor : 180 / HK / 2015 / 193, tanggal 27 April 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ----------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-MH / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 12 Maret 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----------------------------------------------------------Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 7 / G / 2015 / PTUN. Pbr, tanggal 12 Maret 2015 ;-----------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-PP / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 16 Maret 2015, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-HS / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 15 April 2015, Tentang Hari Sidang ;-----------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 10 Maret 2015 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 April 2015 ;------------------------------------------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;-------------------Telah mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat; -----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015 dalam Register Perkara Nomor : 7/G/2015/PTUN.Pbr, telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 April 2015 ;--------------------------------------A. OBJEK GUGATAN : ----------------------------------------------------------------------------Surat Nomor : 100 / PEM / 07 Tanggal 20 Januari 2015, Perihal Pencabutan SKRKT Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011, atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Plt. LURAH RAWANG EMPAT ;-------------------------------------------------------B. DASAR-DASAR GUGATAN -----------------------------------------------------------------Bahwa adapun dalil-dalil hukum yang menjadi dasar dari Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-------------------------------------------------------------------------------1 ) Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak Jalan Lingkungan Desa RT.01, RW. 01, Dusun I (satu) Desa Lubuk Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, yang sekarang dikenal dengan Jalan Lingkungan Desa RT.01, RW. 01, Dusun I (satu) Kelurahan Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Halaman 3 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Kabupaten

Pelalawan,

seluas

±

20.000

M2

berdasarkan

Surat

Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama : SARINAH, dengan batas-batas sebagai berikut : -------------------------------- Sebelah Utara Hj. ROSLAINI / ZURIAWATI / Hj. ZAINAB : 93/106 M  Sebelah Timur JALAN /SUPARDI/JOPAIRO/SUDIRMAN :30/67/20M  Sebelah Selatan MARLINA : 60 M ---------------------------------------------- Sebelah Barat YUSRIZAL : 127 M ---------------------------------------------2 )

Bahwa sebidang tanah tersebut di atas, dibeli oleh Tn. NURBIT yang merupakan suami Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1405120809100053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan dari Ny. SAMSIA (Penjual) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tertanggal 12 Mei 2004, ditandatangani oleh saksisaksi Tn. USMAN (Kakek Penggugat), Tn. NURDIN (Ketua RT.2), Tn. SARDI (Anak Penggugat) dan diketahui oleh Tn. M. SATAR selaku Kepala Dusun ;------------------------------------------------------------------------------

3 )

Bahwa sejak dibeli tahun 2004 sebidang tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan keluarga, dengan menanami tanaman sawit dan tanaman lainnya seperti kelapa dan sebagainya, kemudian pada tahun yang sama (2004) Penggugat

mendirikan

1 (unit) bangunan

tempat

tinggal

Penggugat dan keluarga, yang sampai saat ini sebidang tanah tersebut dan segala sesuatu yang ada dan berdiri diatasnya masih dikuasai oleh Penggugat dan keluarga ;----------------------------------------------------------------


4 ) Bahwa

sekitar

Tahun

2011,

Penggugat

didatangi

oleh

Sdr.

HALIMUN/UJANG ITAM Bin Alm. TAHAI, yang mengaku adalah keponakan dari Ny. SAMSIA dan menuntut agar sebidang tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris, kemudian dilakukanlah mediasi antara Penggugat dengan Ny. Samsia dan Sdr. HALIMUN/UJANG ITAM Bin Alm. TAHAI yang diketahui oleh Pejabat Desa setempat, seperti, Kepala Dusun, Sekretaris Desa Lubuk Keranji, Ketua RT. 02 dan saksi-saksi lainya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2011 ;------------5 ) Bahwa dari hasil mediasi tersebut, telah tercapai kesepakatan bahwa Ny. Samsia (penjual) bersedia memberikan uang kompensasi kepada Sdr. HALIMUN/UJANG ITAM Bin Alm. TAHAI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HALIMUN/UJANG ITAM Bin Alm. TAHAI bersedia untuk membuat pernyataan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2011, yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi : Tn. USMAN (Kakek Penggugat) . M, Tn. SYAHRIL, (Paman Penggugat) Tn. KAHARUDDIN, (Adik Penggugat) Tn. AMRIL MUKMIN, S.Ag, (Abang Penggugat)

diketahui

oleh

Tn.

M.

SATAR

selaku

Kepala

Dusun/Lingkungan I (satu), Tn. NURDIN selaku Ketua RT. 02 dan Tn. ENDI JUFRI selaku Sekretariat Desa Lubuk Keranji ;---------------------------6 )

Bahwa dari Surat Pernyataan Sdr. Halimun/Ujang Itam Bin Tahai (Alm) pada pokoknya menyatakan bahwa :“ tidak akan menuntut seluruh harta ibu Samsia (penjual) baik yang ada di hutan, pekarangan, maupun di rumah. Mulai sejak tanggal surat pernyataan ini saya tanda tangani. Apabila saya lakukan maka saya siap diajukan dan di tuntut sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku”;------------------------

7 )

Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan sebidang tanah tersebut ke Kantor Desa Lubuk Keranji untuk mendapatkan surat keterangan tanah dari desa setempat, dengan menjalankan seluruh proses pendaftaran Halaman 5 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

tanah sesuai dengan ketentuan Kantor Desa Lubuk Keranji dan setelah semua proses pendaftaran tersebut selesai maka terbitlah Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215 / SKRKT / IV / 2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama : SARINAH, dengan lampiran sebagai berikut :-------------------------------------Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 04 April 2011, Scheet-Kaart Tanah, Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tanggal 04 April 2011, ditanda-tangani/cap jempol oleh Saksi/Sempadan Tanah yaitu :----- Sebelah Utara : Hj. ROSLAINI / ZURIAWATI / Hj. ZAINAB ;-------------- Sebelah Timur : JALAN / SUPARDI / JOPAIRO / SUDIRMAN ;----------- Sebelah Selatan : MARLINA ;------------------------------------------------------ Sebelah Barat : YUSRIZAL;---------------------------------------------------------Yang diketahui dan ditandatangani oleh Tn. M. SATAR selaku Kepala Dusun / Lingkungan I (satu), Tn. PAIRIN selaku Ketua Rukun Warga 01 dan Tn. MUJITO selaku Ketua Rukun Tetangga 01 ;----------------------------8 ) Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun sejak Tahun 2012 Sampai dengan Tahun 2015 atas sebidang tanah tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan ;----------------------------------------------------------------------------------9)

Bahwa setelah ± 4 tahun sejak SKRKT Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 Tanggal 21 April 2011 dikeluarkan Tergugat, kemudian Tahun 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 100 / PEM / 07 tanggal 20 Januari 2015, Perihal Pencabutan SKRKT Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat (objek gugatan) tanpa


mengklarifikasi kebenaran data-data dan dokumen yang Penggugat miliki, telah sewenang-wenang kemudian mencabut Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215 / SKRKT / IV / 2011 Tanggal 25 April 2011;-----------------------------------------------------------------------------------10) Bahwa Surat Nomor : 100 / PEM / 07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal Pencabutan SKRKT Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditandatangani oleh ARISMAN JA’AFAR selaku Pelaksana Tugas disingkat Plt. Lurah Rawang Empat yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015 ;--------------------------------------------------------11) Bahwa Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat mengenai “ Tenggang waktu” bagi pengajuan gugatan, dikarenakan :------------------------------------Bahwa Penggugat mengetahui Surat Nomor : 100 / PEM / 07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30 / SKRKT / IV / 2011 atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Plt. LURAH RAWANG EMPAT (Objek Gugatan) pada tanggal 28 Januari 2015 ;----------------------Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian gugatan in casu telah memenuhi Ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------


12) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :-----“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;--------------------------13) Bahwa sekitar Tahun 2014, Sdr. Halimun / Ujang Itam Bin Alm. Tahai memasang plang di tanah milik Penggugat yang menuliskan “ TANAH INI DIJUAL, HUBUNGI HALIMUN / UJANG ITAM........”, perbuatan Sdr. HALIMUN / UJANG ITAM Bin Alm. TAHAI mengakibatkan mengganggu kenyaman dan keamanan Penggugat dan keluarga ;---------------------------14) Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Gugatan, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat secara materil karena Penggugat telah melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000 berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Mei 2004, dan akibat Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat maka alas hak atas tanah Penggugat yaitu Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa / Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011 menjadi batal / tidak pasti; -----------------------------------------------------------------------------------------15) Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara aquo juga menyebabkan hak Penggugat sebagai warga negara Indonesia yaitu hak atas kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 berdasarkan SKRT Nomor: 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji yang diketahui Halaman 8 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

oleh Camat Bandar menjadi tidak pasti dan terabaikan, sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan pihak lain melakukan tindakan sewenang-wenang diatas tanah hak milik Penggugat; -------------------------16) Bahwa Tergugat selaku Plt. Lurah Rawang Empat yang merupakan Pejabat

yang

melaksanakan

urusan

Pemerintahan

Kelurahan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang telah mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang sebenarnya; -------------------Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan :--a. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----------“ Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :----------------------------a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;---------------------------b. melakukan pemberdayaan masyarakat ;----------------------------------------c. melaksanakan pelayanan masyarakat ;------------------------------------------d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum ;---------------------------e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;----------------------f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan ;---------------g.melaksanakan

tugas

lain

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan.”;---------------------------------------------------------------b. Bahwa selain itu, Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dengan OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo, telah bertentangan Halaman 9 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat merupakan

Pejabat

yang

melaksanakan

urusan

pemerintahan

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan ;----------------------------------------------------------------------Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, yang berbunyi sebagai berikut “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lurah mempunyai fungsi :---------------------------------------------------------------a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;------------------------------b. pemberdayaan masyarakat ;--------------------------------------------------------c. pelayanan masyarakat ;--------------------------------------------------------------d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;----------------------e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.”;------------------------------------------Bahwa Perbuatan Tergugat selaku Plt. Lurah Rawang Empat telah melaksanakan urusan yang tidak menjadi kewenangan Plt. Lurah yakni telah Mencabut SKRKT milik PENGGUGAT tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya

sehingga

telah

BERTENTANGAN

dengan

Peraturan

Pemerintah No. 73 / 2005 dimaksud karena tidak menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ;--------------------------------------------------c. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mencabut SKRKT Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama : SARINAH, bukan merupakan kualifikasi kewenangan Tergugat, apalagi status Tergugat merupakan Plt. Yang merupakan Pelaksana Tugas dan sifatnya juga sementara sebelum adanya Lurah yang sifatnya definitif, Halaman 10 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

sehingga Tergugat selaku Plt. Lurah Rawang Empat tidak diperbolehkan mengambil tindakan/ perbuatan yang sifatnya rentan dan berisiko hukum yang tinggi, bahkan telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (u) Permendagri No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan

Kabupaten/Kota

Kepada

Desa,

tepatnya

didalam

LAMPIRAN Permendagri No. 30 Tahun 2006 10 Oktober 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota yang dapat diserahkan kepada Desa, yaitu tercantum dalam :-----------------------------------------------“Angka 21: Bidang Pertanahan :------------------------------------------------------a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah ;--------------------------------c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa ;---------------d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan ”;----------------------------------17) Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;--------Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PENGGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan demikian telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan TERGUGAT tersebut Halaman 11 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah, yang berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ”;-----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa “Objek Gugatan” dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal

3

Undang-Undang

No.

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut:“Asas-Asas umum penyelenggaraan negara meliputi :---------------------------------------------------1. Asas Kepastian Hukum ;-------------------------------------------------------------2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;------------------------------------------3. Asas Kepentingan Umum ;----------------------------------------------------------4. Asas Keterbukaan ;--------------------------------------------------------------------5. Asas Proporsionalitas ;---------------------------------------------------------------6. Asas Profesionalitas ;-----------------------------------------------------------------7. Asas Akuntabilitas ;--------------------------------------------------------------------a. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ASAS KETERBUKAAN ;----------Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang

dimaksud

dengan

Objek

Gugatan

yang

digugat

oleh

PENGGUGAT dalam perkara aquotelah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar ASAS KETERBUKAAN, dimana Tergugat tidak dapat dan tidak bersedia memberikan penjelasan secara terbuka dan argumentatif kepada Halaman 12 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

PENGGUGAT tentang dasar dan alasan hukum yang sesuai dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011, atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Plt. LURAH RAWANG EMPAT ;-------------------Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka

4

Undang-Undang

No.

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut : ”

Yang

dimaksud Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara”;----------------------------------------------------------------------b. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka TERGUGAT telah melanggar ASAS PROFESIONALITAS ;-------------------------------Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang

dimaksud

dengan

Objek

Gugatan

yang

digugat

oleh

PENGGUGAT dalam perkara aquo telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar ASAS PROFESIONALITAS, dimana Tergugat tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional yakni tidak mampu membedakan hal-hal yang patut, boleh dan benar menurut hukum dengan yang tidak patut, tidak boleh dan tidak benar menurut hukum. TERGUGAT yang mencabut Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Penggugat tanpa alasan yang benar secara hukum menyebabkan Tergugat tidak profesional yakni tidak mengklarifikasi dengan data dan bukti yang ada tersebut sama sekali tidak beralasan hukum atau tidak Halaman 13 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku untuk didengar dan diperhatikan ;--------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka

6

Undang-Undang

No.

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut :“ yang dimaksud

dengan

asas

profesionalitas

adalah

asas

yang

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;------------------------------Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memberikan alasan-alasan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,

baik

mengenai

kewenangannya

maupun

mengenai fakta-fakta hukum sehingga mengharuskannya sebagai Pejabat Negara untuk mencabut SKRT No. 30/SKRT/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Lubuk Keranji tanggal 21 April 2011, padahal bukan merupakan kewenangannya, hal ini jelas Tergugat tidak professional dalam mengemban tugasnya selaku Plt. Lurah Rawang Empat ;--------------------------------------------------------------c. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ASAS AKUNTABILITAS ;--------Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang

dimaksud

dengan

Objek

Gugatan

yang

digugat

oleh

PENGGUGAT dalam perkara aquotelah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar ASAS AKUNTABILITAS, dimana Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengetahui bahwa Penggugat telah mempunyai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah


Register

Kepala

Desa

/

Lurah

Lubuk

Keranji

Nomor

:

30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama : SARINAH, adalah selaku masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, sehingga dengan adanya OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sikap

yang

tidak

AKUNTABEL

yang

telah

ditunjukkan

oleh

TERGUGAT, yang mana Tergugat yang mengeluarkan SKRKT Register

Kepala

Desa/Lurah

Lubuk

Keranji

Nomor

:

30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April

2011, namun

Tergugat

sendiri

yang

mencabut

hal ini

menunjukkan Tergugat tidak akuntabel dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dikeluarkannya ;--------------------------------------Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka

7

Undang-Undang

No.

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yang berbunyi sebagai berikut : ” Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;---------------18) Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 100/PEM/07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Plt. LURAH RAWANG EMPAT adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Halaman 15 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.



Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Nomor : 100/PEM/07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal Pencabutan SKRKT No. 30/SKRKT/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;-----------



Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama SARINAH dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;------

 Bahwa Keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan Badan atau instansi lainnya dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, Penggugat dapat kehilangan haknya dengan dibatalnya Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 Tanggal 21 April 2011, Mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, terdaftar atas nama : SARINAH yang diterbitkan Kelurahan Lubuk Keranji yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Rawang Empat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final ;---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Halaman 16 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ;-------------------------------------------------------------C. PETITUM / PERMOHONAN -----------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : ----1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Nomor : 100/PEM/07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Plt. Lurah Rawang Empat) ;3. Mewajibkan

Tergugat

untuk

mencabut

Surat

Keputusan

Nomor

:

100/PEM/07 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal Pencabutan SKRKT No. 30/SKRKT/IV/2011 atas nama Sarinah, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Plt. Lurah Rawang Empat) ;----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul

dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Mei 2015 yang diserahkan dipersidangan tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :----------Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai keberatan dan penolakan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut : POKOK PERKARA ---------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalam gugatan Penggugat pada dasar gugatan Penggugat poin 1 yang mendalilkan jika Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Nomor


Register : 30/SKRKT/IV/2011, tanggal 21 April 2011, yang diketahui oleh Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2015 tanggal 25 April 2011, atas nama SARINAH dengan batas-batas sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara

: Hj.Roslaini/ Zuriawati/ Hj.Zainab

: 93 / 106 .M ;--------

- Sebelah Timur

: Jalan/ Supardi/ Jopairo/ Sudirman : 30/ 67/ 20.M ;-------

- Sebelah Selatan : Marlina

: 160 .M ;-------------

- Sebelah Barat

: 127 .M ;------------

: Yusrizal

Karena ternyata sebidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut masih ada persengketaan dengan pihak lain yaitu Saudara HALIMUN bin TAHAI yang datang menghadap Tergugat dan menjelaskan tentang sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat, dan saudara HALIMUN bin TAHAI menyebutkan bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya dengan membawa bukti pernyataan dari tokoh masyarakat atau orang tua setempat yang mengetahui keberadaan sebidang tanah tersebut yang menerangkan bahwa adalah benar sebidang tanah tersebut merupakan kebun karet milik Almarhum GOGAB orang tua dari Almarhum TAHAI yang merupakan ayah kandung dari saudara HALIMUN.:-----------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa tidak tepat dan keliru dalam gugatan Penggugat pada poin 2 yang menerangkan

bahwa

Penggugat

menguasai

sebidang

tanah

tersebut

berdasarkan pembelian dari Ny. SAMSIA karena Ny. SAMSIA bukanlah pemilik yang sah dari sebidang tanah yang telah dikuasai Penggugat tersebut, melainkan sebidang tanah tersebut merupakan milik dari Saudara HALIMUN sesuai dengan pernyataannya dan pernyataan dari tokoh masyarakat yang memahami atau mengetahui posisi dan sejarah tanah tersebut dan bila diamati dalam proses Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Halaman 18 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

(SKRKT) yang diterbitkan atas nama Penggugat terdapat kejanggalan dimana riwayat tanah tersebut seharusnya atas nama Ny. SAMSIA bukanlah atas nama Penggugat dan itupun jika benar sebidang tanah tersebut merupakan Ny. SAMSIA sebagai pemilik yang sah.----------------------------------------------------3. Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat dalam gugatan pada poin 3 menerangkan

sejak

tahun 2004 telah membeli tanah tersebut

serta

mengelolanya bersama keluarga dengan menanam sawit, kelapa dan lain sebagainya dan pada tahun yang sama juga Penggugat mendirikan bangunan, karena sebidang tanah yang dikuasai Penggugat tersebut ternyata masih bersengketa atau masih ada tuntutan dari pihak lain yaitu tuntutan dari Saudara HALIMUN yang juga menyatakan sebagai pemilik yang sah pada objek tanah yang dikuasai Penggugat saat ini.------------------------------------------------------------4. Bahwa tidak benar dan keliru uraian gugatan Penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 6 yang menerangkan telah adanya mediasi atas penyelesaian sengketa sebidang tanah yang dikuasai Penggugat saat ini, karena pada Tahun 2011 saat itu saudara HALIMUN mendatangi Penggugat menuntut hak atas sebidang tanah sehingga dilakukanlah mediasi yang menghasilkan saudara HALIMUN mendapatkan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan Saudara HALIMUN bin TAHAI harus membuat pernyataan yang pada intinya berbunyi “Tidak akan menuntut seluruh harta ibu Samsia baik yang ada dihutan, pekarangan, maupun dirumah mulai sejak tanggal surat pernyataan ini saya tanda tangani, apabila saya lakukan maka saya siap diajukan dan dituntut sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku” itu adalah objek sebidang tanah yang dimiliki oleh Ny. Samsia dimana Saudara HALIMUN juga mempunyai hak atas tanah tersebut sebagai ahli waris, namun sebidang tanah yang menjadi sengketa saat ini objeknya berbeda dari pada yang telah diselesaikan melalui mediasi sebagai mana di uraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 6.;----------------Halaman 19 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

5. Bahwa tidak benar dan keliru penjelasan Penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan telah melalui semua proses dalam Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah karena setelah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tersebut yang ditanda tangani oleh semua pihak seperti RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa dan diketahui Camat Bandar Petalangan

ternyata ada pihak lain yaitu Saudara HALIMUN yang

mempermasalahkan Penerbitan surat tersebut yang mana menurut Saudara HALIMUN sebidang tanah yang telah diterbitkan surat dengan Nomor : 30/SKRKT/IV/2011, tanggal 21 April 2011 tersebut adalah sah sebagai miliknya dengan membawa bukti pernyataan dari tokoh masyarakat dan orang tua setempat yang mengetahui asal-usul sebidang tanah tersebut ;---------------------Bahwa persoalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah tentu hanya menerima setoran pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan bukti kepemilikan, tidak lagi memeriksa kebenaran bukti kepemilikan dari wajib pajak.-------------------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa tidak benar dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 yang menyebutkan

Tergugat

melakukan

Pencabutan

SKRKT

Nomor

:

30/SKRKT/IV/2011 sewenang-wenang tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu, karena sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 100 / PEM / 07 tanggal 20 Januari 2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam Penerbitan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ternyata ada kekeliruan atau permasalahan yaitu tuntutan dari pihak lain terhadap sebidang tanah tersebut dan harus diselesaikan terlebih dahulu, disamping itu juga dalam upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat melalui undangan yang Tergugat tembuskan kepada pihak Kecamatan, dan bahkan pihak Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan juga telah mengundang Penggugat untuk hadir duduk bersama


dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut namun Penggugat tidak berkenan hadir untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.7. Bahwa tidak tepat dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 dan poin 15 yang menyebutkan perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat mengeluarkan objek yang menjadi gugatan bagi Penggugat akibat terjadinya permasalahan yaitu tuntutan dari pihak lain yang menyebutkan bahwa sebidang tanah yang telah diterbitkan SKRKT dengan Nomor 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011, atas nama SARINAH adalah sebidang tanah miliknya dengan membawa saksisaksi dan pernyataan dari tokoh masyarakat setempat yang mengetahui sejarah asal-usul tanah tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut dapat Tergugat simpulkan pernyataan dari SARINAH pada tanggal 4 April 2011 pada saat mengajukan Penerbitan SKRKT tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;-------------------------------------------------------------------------8. Bahwa tidak benar dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 yang menyebutkan Tergugat melaksanakan urusan Pemerintahan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena sebaliknya Tergugat telah melaksanakan urusan Pemerintahan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai mana yang telah dituangkan

dalam

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang pada salah satu pasalnya menjelaskan tentang tugas dan fungsi Lurah diantaranya memelihara / penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;---------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Tergugat telah menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari permasalahan sengketa sebidang tanah terjadi antara Penggugat dengan Saudara HALIMUN yang terjadi di Kelurahan Rawang Empat dalam wilayah kerja Tergugat.;--------------------------------------------


9. Bahwa tidak benar dan tidak tepat Penggugat dalam gugatannya pada poin 17 yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena sebaliknya Tergugat telah melaksanakan urusan Pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan pada saat Penerbitan SKRKT dengan Nomor 30/SKRKT/IV/2011

tanggal 21 April 2011, atas nama SARINAH tidak ada

pihak lain yang mempermasalahkan sebidang tanah tersebut, namun setelah itu pada tanggal 10 Nopember 2014 ternyata ada pihak lain yang mempermasalahkan sebidang tanah tersebut yaitu Saudara HALIMUN dengan bukti dan saksi-saksi yang menjelaskannya ;----------------------------------------------Bahwa dalam hal melaksanakan urusan Pemerintahan yang baik Tergugat telah mengundang dan memanggil Penggugat untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak dapat diselesaikan Penggugat dengan baik sehingga Tergugat menerbitkan surat sebagaimana yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat.---------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat di atas jelas dan terang bahwa Tergugat tidak melakukan urusan Pemerintahan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-------------------------------------------------------------Oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut ;---------------POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------------------- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;---------------------------------

Menyatakan surat Tergugat Nomor : 100/PEM/07, tanggal 20 Januari 2015 sudah tepat sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;---------


- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----------------------------Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 20 Mei 2015 yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 ;--------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Mei 2015 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 ;--------------------------------------------------------------Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 13 adalah sebagai berikut :---------------------------1. Bukti P-1 :

Fotokopi surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama Sarinah yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat (sesuai dengan asli ) ;-------------------------------------------------------

2. Bukti P-2

:

Fotokopi

Surat

Register

Nomor

Keterangan :

Riwayat

30/SKRKT/IV/2011

Kepemilikan tanggal

21

Tanah April

2011(sesuai dengan salinan) ;-------------------------------------------3. Bukti P-3

:

Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu

Usman, Nurdin dan Sardi (sesuai

dengan asli) ;------------------------------------------------------------------4. Bukti P-4

:

Fotokopi

Kartu

Keluarga

Nomor

:

1405120809100053

dikeluarkan tanggal 27-07-2011 (sesuai dengan asli ) ;-----------5. Bukti P-5

:

Fotokopi Surat Pernyataan Halimun/Ujang Itam Bin Tahai tertanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi-saksi


(sesuai dengan asli) ;-------------------------------------------------------6. Bukti P-6

:

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 atas nama Nurbit (sesuai dengan asli) ;-----------------------------------------------

7. Bukti P-7

:

Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Supriadi Register Nomor : 39/SKRKT/2012 tanggal 11 Juni 2012 (sesuai dengan asli) ;------------------------------------------

8. Bukti P-8 :

Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Marlina Register Nomor : 01/SKRKT/2013 tanggal 14 Januari 2013 (sesuai fotokopi) ;-------------------------------------------

9. Bukti P-9

:

Fotokopi

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

Tanah

Register Nomor : 04/SKRKT/I/2015 tanggal 29 Januari 2014 dan

Register

Camat

Bandar

Petalangan

Nomor

:

26/SKRKT/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 atas nama Susi Sumardiah dan BA hasil Pengukuran Tanah (sesuai dengan asli ) ;----------------------------------------------------------------------------10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 TH. 2006 Tentang

Tata

Cara

Penyerahan

Urusan

Pemerintahan

Kabupaten / Kota kepada Desa (sesuai dengan salinan) ;---------11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2006 Tentang Kelurahan (sesuai dengan salinan) ;-------12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sesuai dengan salinan) ;--13. Bukti P-13 :

Fotokopi Surat Nomor : B.169/SKR/05/2015 tertanggal 01 Juni 2015 Perihal Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sorek (sesuai dengan asli)


Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda : T-1 sampai dengan T - 4 adalah berikut :------------------------------------------1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat tanah Halimun tertanggal 10 November 2014 atas sebidang tanah yang terletak di jalan Lingkungan H. Kamaruddin RT.01 / RW.01 Lingkungan 01 Kelurahan

Rawang

Empat,

Kecamatan

Bandar

Petalangan,

Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan asli) ;-------------------------------2. Bukti T-2 : Fotokopi

Surat

Pernyataan

Sudirman,

Nurdin,

Karim,

Dani

tertanggal 1 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;----------------------3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Plt. Lurah Rawang Empat Nomor : 471/KESSOS/ tanggal 19 November 2014 Perihal Panggilan (sesuai dengan asli) ; 4.Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor : 100/PEM/07 tertanggal 20 Januari 2015 Perihal Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat (sesuai dengan asli) ;-Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :----------------1. SAMSIA : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :---------------- Bahwa Penggugat adalah cucu dari adik saksi;----------------------------------------- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang terletak di RT.01/RW.01 kepada Nurbit, suami dari Penggugat pada tahun 2004 yang luasnya 2 hektar seharga Rp.15.000.000 ,- ;------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat hasil tebas tebang hutan


saksi sendiri pada Tahun 60 an ;----------------------------------------------------------- Bahwa menurut saksi tanah sebelum dijual saksi tanami sendiri berupa tanaman karet ;---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah yang saksi jual tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan ;------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi kenal Halimun yang mana anak dari abang saksi Tahai ;---------- Bahwa Halimun semasa kecil tinggal bersama saksi ;------------------------------- Bahwa saksi dan Halimun ada permasalahan tanah ;-------------------------------- Bahwa Halimun mengaku tanah yang saksi jual kepada Penggugat adalah tanah masuk warisan orang tuanya Tahai ;---------------------------------------------- Bahwa selama dari tahun 2004 tanah saksi tidak ada bermasalah ;-------------- Bahwa Halimun mempermasalahkann karena meminta uang kepada saksi sebesar Rp.5000.000 atas penjualan tanah ;------------------------------------------- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Halimun sebesar Rp. 5.000.000 dengan Surat Pernyataan Halimun bahwa dia tidak akan menggugat lagi harta saksi ;-------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Halimun bukan uang dari penjualan tanah tetapi dari penjualan emas milik saksi ;------------------------------------------- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kelurahan 1 kali atas permasalahan saksi dengan Halimun ;------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pertemuan di yang dilaksanakan dikantor Camat dan dihadiri oleh Halimun yang mana tanah mau dibagi-bagi ;-------------------------------------------- Bahwa pada pertemuan di kantor Camat saksi tidak mau tanah saksi dibagibagi ;----------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu Gogab dahulu punya tanah garapan yang terletak di RT.02


- Bahwa tanah Gogab tersebut sudah dijual oleh abang saksi yang bernama Tahai ;--------------------------------------------------------------------------------------------2. SYAHRIL : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :--------------------- Bahwa

Saksi

kenal

Penggugat

karena

sering

berkunjung

kerumah Samsia ;------------------------------------------------------------------------------ Bahwa hubungan saksi dengan Samsia hanya hubungan sama suku ;--------- Bahwa saksi kenal Samsia dari saksi kecil ;--------------------------------------------- Bahwa saksi tahu Samsia punya tanah dari hasil garapannya sendiri ;---------- Bahwa saksi tahu Samsia punya tanah garapannya dari cerita Samsia kepada saksi ;---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa menurut saksi tanah yang dijual kepada Penggugat seluas 2 hektar adalah tanah garapan Samsia sendiri dari tebas hutan ;----------------------------- Bahwa tanahnya sebelum dijual kepada Penggugat ditanami berupa tanaman karet oleh Samsia ;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu tanahnya Samsia telah dijual ke Sarinah pada Tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000.- adalah dari cerita Samsia dan Sarinah kepada saksi ;---------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Samsia punya tanah garapan selain tanah yang dijual kepada Sarinah yang letaknya didaerah rawa dan jauh dari tanah yang dijual kepada Sarinah - Bahwa tanah garapan Samsia yang letaknya didaerah rawa dan terletak di Desa yang sama dan jauh dari tanah objek sengketa ;------------------------------- Bahwa saksi pernah 1 kali kelokasi garapan Samsia yang letaknya didaerah rawa dan saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;------------------------------ Bahwa setahu saksi Halimun tidak pernah menggarap tanah ;-------------------- Saksi kenal Halimun karena pernah tinggal serumah dengan saksi ;------------


- Bahwa saksi tidak tahu Tahai punya tanah garapan ;-------------------------------- Bahwa saksi mengaku kenal Gogab dan tidak tahu punya tanah garapan ;---- Bahwa saksi pernah dengar Halimun dengan Sarinah ada masalah tanah ;--- Bahwa saksi pernah diajak Usman pertemuan menyelesaikan masalah Halimun dengan Samsia ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa pada pertemuan yang mana Halimun meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada Samsia atas penjualan tanah Samsia kepada Sarinah ;----- Bahwa pada pertemuan tersebut Halimun menanda tangani surat pernyataan bahwa dia tidak akan menuntut harta Samsia ;----------------------------------------- Bahwa menurut saksi surat pernyataan dibuat oleh Sekretaris Desa atas kesepakatan bersama ;----------------------------------------------------------------------- Bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Nurdin, Amril dan Sekretaris Desa ;---------------------------------------------------------------------------------------------3. MARIANI : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :---------------- Bahwa Saksi kenal Penggugat lebih kurang 10 Tahun ;----------------------------- Bahwa saksi punya tanah di RT.01/RW.01 Desa Lubuk Keranji sejak Tahun 2012 ;---------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah Penggugat ;---------------------- Bahwa tanah saksi peroleh jual beli dari Sudirman yang sepadanya sebelah Utara dengan Sutoyo, Selatan Marlina, Barat Sarinah, Timur Jalan Kamaruddin ;------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada saat saksi beli tanah dan tanah Penggugat sudah menggarap tanahnya dengan menanami sawit serta telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal ;---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menempati tanahnya ;---------


- Bahwa saksi tidak tahu proses pengurusan surat tanah Penggugat ;------------ Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Sarinah membeli tanahnya ;--------------- Bahwa saksi kenal Nurdin yang mana sebagai Ketua RT.02 dan tidak tahu apakah punya tanah garapan ;-------------------------------------------------------------- Bahwa saksi kenal Halimun dan tidak tahu apakah punya tanah garapan ;---- Bahwa saksi tahu Halimun punya masalah tanah dengan Penggugat ;--------4. ENDO : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-------------------- Bahwa Saksi tahu Penggugat punya tanah yang terletak di RT.01/RW.01 Desa Lubuk Kuranji ;--------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu asal tanah Penggugat adalah beli dari Samsia ;---------------- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual kepada Penggugat adalah tanah garapannya Samsia sendiri bersama suaminya ;-------------------------------------- Bahwa saksi tahun 60 an sama-sama menggarap tanah sama Samsia ;------- Bahwa saksi kenal Halimun dan tidak pernah melihat membantu Samsia dalam menggarap tanah ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----------------------1. HALIMUN : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :---------------- Bahwa Saksi kenal Penggugat ;----------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat adalah cucu dari adik ayah saksi ;------------------------------- Bahwa saksi pernah mempermasalahkan tanah Penggugat ;--------------------- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini tanah Penggugat adalah beli dari Samsia yang luasnya 2 hektar ;------------------------------------------------------------------------ Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kepada Samsia dari


Sudirman pada tahun 2012 ;---------------------------------------------------------------- Bahwa Samsia pernah bercerita kepada saksi Tahun 2004 yang mana Penggugat hanya menempati saja tanah tersebut ;----------------------------------- Bahwa tanah Penggugat selain tempat tinggal juga ditanami tanaman sawit;- Bahwa sebelum Tahun 2004 tanah Penggugat masih ditanami berupa tanaman karet oleh nenek saksi yang bernama Gogab ;----------------------------- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat kepada Samsia adalah tanah milik bersama yaitu Samsia, Tahai dan orang tua Penggugat ;--------------------------- Bahwa saksi benar menerima uang dari Samsia sebesar Rp. 5.000.000 .- ;-- Bahwa pada Tahun 2011 ada pertemuan antara saksi, Samsia dan Nurbit yang mana pertemuan tersebut tidak ada memceritakan masalah tanah ;------ Bahwa saksi ada diberi tanah oleh Samsia dan tanah tersebut sudah saksi jual ;-----------------------------------------------------------------------------------------------2. SUDIRMAN : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :------------------ Bahwa saksi adalah sepadan tanah Penggugat ;-------------------------------------- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat adalah beli dari Samsia ;--------------------- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat bermasalah dengan Halimun ;-------------- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat yang bermasalah dengan Halimun adalah tanahnya Gogab; ------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat yang dibeli dari Samsia adalah tanahnya Gogab dan orang tua saksi yang memberi tahu ;----------------------- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat sebelumnya digarap oleh Samsia ;---- Bahwa tanah Penggugat yang pertama kali menggarapnya adalah Gogap ;- Bahwa saksi pernah dipanggil di kelurahan masalah peneyelesaian tanah Penggugat ;------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi tidak diberi tahu akan ada pengukuran tanahnya Penggugat ;Halaman 30 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan Riwayat tanah Penggugat ;- Bahwa saksi sebelum menanda tangani surat tersebut tidak dibaca dahulu ;--3. HIKMA : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :------------------- Bahwa saksi kenal Sarinah, Samsia dan Halimun ;----------------------------------- Bahwa saksi kenal Samsia karena sama–sama tinggal di Rawang Empat ;---- Bahwa saksi tidak pernah berladang bersama Samsia ;----------------------------- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Samsia 1 bulan menakik karet ;--------- Bahwa saksi tahu Halimun pernah tinggal bersama Samsia sejak S D ;-------- Bahwa saksi tahu kebun karet yang saksi menakik bersama Samsia adalah tanahnya Gogab ;------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanahnya Gogab dari cerita-cerita orang tua ;---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setahu saksi yang menanami tanaman karet tersebut dahulu adalah Gogab ;-------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat ditanami tanaman sawit ;--------------------- Bahwa saksi tidak pernah melihat Halimun mengolah tanah ;---------------------- Bahwa saksi tidak tahu Samsia jual tanah kepada Penggugat ;------------------- Bahwa saksi tahunya Samsia jual tanah kepada Penggugat dari orang-orang - Bahwa saksi tidak tahu suami saksi saksi menanda tangani surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2014 ;-------------------------------------------------------------- Bahwa suami saksi meninggal baru 5 bulan yang lalu ;-----------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, tertanggal 17 Juni 2015, yang diserahkan di persidangan tanggal 17 Juni 2015 ;----------------------------


Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat dalam persidangan ini telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2015 yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 ;--------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara; ------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan obyek sengketa berupa Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat adalah bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat tertanggal 13 Mei 2015, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ataupun sanggahan dan langsung memuat pokok perkara, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalildalil Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberi penilaian terhadap formalitas gugatan Penggugat apakah Halaman 32 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut ;----------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----------------Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak diterimanya obyek sengketa a quo ; -------------------Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2015 (vide bukti P-1=T-4) apabila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Penggugat

mempunyai

legal

standing

atau

kepentingan

untuk

mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------


Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi” ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the interest, point the action” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat ;-------------------------------Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkungan Desa RT.01 RW.01 Dusun I (satu) Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang sekarang dikenal dengan Jalan Lingkungan Desa RT.01 RW.01 Dusun I (satu) Kelurahan Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan seluas ± 20.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011, mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 tanggal 25 April 2011 terdaftar atas nama SARINAH dengan batas-batas sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara Hj. Roslaini/Zuriawati/Hj. Zainab 93/106 M; ----------------------------- Sebelah Timur Jalan/Supardi/Jopairo/Sudirman

30/67/20 M; ------------------------


- Sebelah Selatan Marlina 160 M; --------------------------------------------------------------- Sebelah Barat Yusrizal 127 M; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH (obyek sengketa) dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan harta orang tua Tahai alm. Orang tua Halimun, selain itu pernyataan Sarinah sesuai Surat Pernyataan tanggal 4 April 2011 dianggap cacat hukum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ; -------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Sarinah Register Kepala Desa Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dan Register Camat Bandar Petalangan Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 tanggal 25 April 2011 diketahui bahwa Sarinah memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Lingkungan Desa RT.01 RW.01 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa/Kelurahan Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya bukti P-13 berupa Surat Keterangan Nomor : B.169/SRK/05/2015 tanggal 1 Juni 2015 diketahui bahwa surat tanah atas nama Sarinah No. Surat : 215/SKRKT/IV/2011 alamat : RT 01/01 Rawang Empat Desa Lubuk Keranji sedang menjadi agunan/jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk Unit Sorek atas nama Nurbit (suami Sarinah); -----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat sebagai pihak yang secara langsung dituju oleh surat keputusan obyek sengketa dengan diterbitkannya surat keputusan a quo menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan bukti P2 telah dirugikan karena hak atas tanah tersebut dicabut oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mempertahankan haknya ; ----------------------------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”; ---------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagai berikut : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara,

termasuk

sengketa

kepegawaian

berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku”; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal : -----1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------------------2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); -----------------------------------------------------------3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Halaman 36 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; --------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat (vide bukti P-1=T-4) ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji obyek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----------------------------------------------------------------------------------------

Obyek sengketa a quo adalah merupakan penetapan tertulis berupa surat pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011;----------------------------------------

-

Dikeluarkan/diterbitkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------

-

Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pencabutan surat hak atas tanah, bersifat individual karena yang ditujukan atas nama perorangan yaitu Saudara SARINAH, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun; -------------------------------------------------------------

-

Telah menimbulkan akibat hukum yaitu SKRKT atas nama SARINAH tidak dapat beralih/dialihkan kepada pihak lain; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini yaitu Penggugat

adalah SARINAH yang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (Naturlijke Persoon) dan Tergugat adalah Plt. Lurah Rawang Empat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo ;----------------------------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa a quo yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 serta melanggar Azas-Azas

Umum

Pemerintahan

yang

Baik

(AAUPB)

Khususnya

Asas

Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, kemudian pada Petitum gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah tindakan hukum Tergugat yang berkaitan dengan prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa dimaksud, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam bidang pertanahan ;--------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya; ---------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang akan diuraikan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud didalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti

surat bertanda T-1 s/d T-4 dan

mengajukan 3 (tiga) orang saksi; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Jawaban

Tergugat

dalam pokok

perkaranya

menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang pada salah satu pasalnya menjelaskan tentang tugas dan fungsi lurah diantaranya


memelihara/penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pemeriksaan

persidangan

telah

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :------------------------------------------------

Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Register Kepala Desa/Lurah Lubuk Keranji Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011 (vide Bukti P-2); ---------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Ny. Samsia dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Mei 2004 (vide Bukti P-3); ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012 s/d 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 (vide Bukti-P-6); ------------------------------------------------------------

-

Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2011, Ny. Samsia telah memberikan uang kompensasi kepada Sdr. Halimun/Bujang Itam Bin alm. Tahai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (vide Bukti P-5) ;------------------

-

Bahwa Saksi Ujang Itam menerangkan bahwa uang kompensasi 5.000.000,yang diberikan oleh Samsia adalah terhadap seluruh harta Samsia tetapi bukan tanah yang dijual ke Sarinah ; --------------------------------------------------------

-

Bahwa berdasarkan Surat No : 471/KESSOS/ Perihal : Panggilan, tanggal 19 November 2014 Plt. Lurah Rawang Empat telah memanggil Nurbit dan Istrinya untuk hadir pada Hari Kamis, tanggal 20 November 2014 di Kantor Lurah Rawang Empat dalam rangka penyelesaian masalah tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Rawang Empat (vide Bukti T-3); ---------------

-

Bahwa keterangan saksi HALIMUN dan SUDIRMAN menerangkan bahwa terhadap permasalahan tanah antara Sarinah dan Halimun, pernah diadakan pertemuan 3 kali di rumah Samsia dan di Kelurahan akan tetapi Sarinah tidak pernah hadir dan pertemuan tersebut tidak ada hasilnya; ----------------------------Halaman 40 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

-

Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pertimbangan yaitu ;-------------1. Tanah

tersebut

sesuai

dengan

keterangan

saksi-saksi

yang

ada

merupakan harta orang tua Tahai alm. Orang tua Saudara Halimun ;--------2. Pernyataan Sarinah tanggal 4 April 2011 dianggap cacat hukum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (vide Bukti P-1=T-4); ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban serta Duplik Tergugat, permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal: Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH yang menjadi surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang–undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Lurah sebagai dasar kewenangan Lurah didalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut ;------------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 229 Ayat (1) : Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan pemerintah. ----------------------------------------------------------------------Ayat (2) : Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat ;---------------Ayat (4) : Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam ;----------------------------Halaman 41 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ; --------------------------------------b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ; ---------------------------------------------------c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ; ----------------------------------------------------d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ; ----------------------------------------e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; --------------------------------f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat ; dan -----------------------------g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan. ------------------------------------------------------------------------------------------Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 18 Ayat (1) : Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan ;-----------------------Ayat (2) : Kelurahan dipimpin oleh Lurah ;-----------------------------------------------------Ayat (3) : Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat ; -----------------------------------------------------------------Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 5 ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :---------------------------------------------------------------a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ; ----------------------------------------b. Pemberdayaan masyarakat ; ------------------------------------------------------------------c. Pelayanan masyarakat ; ------------------------------------------------------------------------d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; --------------------------------e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan ; -----------------------f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;-----------------------------------------------------Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, Pasal 2 Ayat (1) huruf u : urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain : Bidang Pertanahan, selanjutnya didalam Lampirannya


disebutkan Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada Desa pada angka 21 : Bidang Pertanahan yaitu ;---------------------------------a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah ; ------------------------------c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa; ----------d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; ------------------------------Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan, Pasal 5 Ayat (1) : Kelurahan sebagai Perangkat Daerah, memiliki wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. ---------------------Ayat (2) : Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ---------Menimbang, bahwa mencermati Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH diterbitkan oleh Plt. Lurah Rawang Empat pada tanggal 20 Januari 2015 (vide Bukti P-1=T-4), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah uraikan diatas, Tergugat yaitu Plt. Lurah Rawang Empat selaku pelaksana tugas di Kelurahan Rawang Empat secara ex officio mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang Prosedur Penerbitan obyek sengketa ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penerbitan surat-surat dalam bidang pertanahan di wilayah desa/kelurahan diatur secara khusus didalam Peraturan Menteri Dalam Halaman 43 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana telah disebutkan diatas, selain itu Majelis Hakim juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang tanah yang berasal dari konversi hak-hak barat maupun adat ;---------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Keranji tanggal 21 April 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;----------------------------------Menimbang, bahwa kedudukan Kepala Desa/Lurah dalam mengeluarkan SKRKT dalam hal jual beli tanah di wilayahnya ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur di dalam Ketentuan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Pasal 7 Ayat (1) : PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. ------------------------------------------------------------------Ayat (2) : Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan Daerah yang bersangkutan yaitu Kepala Desa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 8 Ayat (1) : Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang


khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. ----------------------------------------------------------------------Ayat (2) : Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----------------------------------------------------------------------------------------------------b. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya ;-----------------------------------------------------Pasal 39 (1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika ;-----------------------------------b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , dan -----------------------------------------2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut

diatas,

dengan

demikian

Kepala

Desa/Lurah

sebagai

aparat

pemerintahan yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis didalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk didalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat Keterangan Tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah sebagaimana


diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan, maka Surat Keterangan Tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Kepala Desa/Lurah dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akan memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku penjabat pembuat akta tanah. Dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;--------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Penggugat sesuai bukti P-2 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam surat keputusan obyek sengketa disebutkan alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah ;-------------1. Tanah tersebut diatas sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang ada merupakan harta orang tua Tahai alm. Orang tua Saudara Halimun.;-------------2. Pernyataan saudara Sarinah tanggal 4 April 2011 kami anggap cacat hukum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat pada angka 1 di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 10 November 2014 menerangkan bahwa sebidang tanah Halaman 46 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

seluas 2 Ha yang terletak di RT 01 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan adalah Kebun karet milik Alm. Gogab orang tua dari alm. Tahai dan Samsia, bukti T-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2014 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di RT 01 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan merupakan peninggalan/warisan dari alm. TAHAI; -------------------------Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan tersebut merupakan surat keterangan biasa yang sifatnya sepihak oleh karena tidak diketahui

oleh

pihak

aparat

pemerintahan

Desa/Kelurahan

baik

Kepala

Desa/lLurah, sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan hak atas tanah di wilayah Desa/Kelurahan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

terhadap

alasan

Tergugat

yang

disebutkan pada angka 2 surat keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut : -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Sarinah Register Kepala Desa/Lurah Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 tanggal 21 April 2011, mengetahui Camat Bandar Petalangan dengan Register Nomor : 215/SKRKT/IV/2011 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama Sarinah, Scheet-Kaart Tanah, dan Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tanggal 4 April 2011 masing-masing diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan I (satu), Ketua RT 01 dan Ketua RW 01, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kwitansi tanggal 12 Mei 2004 yaitu pembayaran terhadap sebidang tanah yang terletak di RT 01, RW 01 Dusun I Halaman 47 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

seluas 2 Ha, diketahui Kepala Dusun, Majelis Hakim berpendapat bahwa SKRKT milik Penggugat tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai bukti T-3 berupa Surat Plt. Lurah Rawang Empat No : 471/KESSOS tanggal 19 November 2014 perihal : Panggilan kepada Nurbit dan Isteri untuk hadir pada Hari Kamis, tanggal 20 November 2014 di Kantor Lurah Rawang Empat berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Lingkungan I Kelurahan Rawang Empat, diketahui bahwa Tergugat berupaya memfasilitasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah antara Penggugat dan Halimun, dimana berdasarkan keterangan saksi Halimun dan Sudirman menerangkan bahwa Penggugat tidak hadir pada pertemuan tersebut juga terhadap pertemuan lainnya yang diadakan di rumah Samsia. Selanjutnya Samsia sebagai pemilik asal menyatakan bahwa tanah yang disebutkan didalam bukti P-2 tersebut dahulu adalah miliknya yang diperoleh dari tebas tebang; -------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

uraian

tersebut,

Majelis

Hakim

berpendapat keterangan Halimun yang menerangkan bahwa tanah yang disebutkan didalam bukti P-2 merupakan tanah warisan dari alm. Tahai adalah pernyataan sepihak oleh kerena tidak didukung dengan bukti-bukti surat yang sah, sedangkan Penggugat dapat memperlihatkan bukti P-2, P-3, P-6 dan P-13 sebagai dasar penguasaan terhadap bidang tanah tersebut. Dimana menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat secara serta merta menentukan status tanah dimaksud oleh karena pihak yang berwenang mengujinya adalah Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan status kepemilikan tanah seseorang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah tidak cermat oleh karena sebagai aparat pemerintahan yang paling bawah seharusnya Tergugat Halaman 48 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

meneliti terlebih dahulu riwayat tanah/kepemilikan tanah yaitu dengan meneliti data-data yang ada di Kantor Desa/Kelurahan dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan pihak lain secara seimbang termasuk didalamnya Ketua Adat yang dianggap mengetahui benar riwayat kepemilikan tanah setempat, sehingga Tergugat seharusnya tidak sampai pada tahap menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Asas Kecermatan bermakna mengatur agar badan/pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, selanjutnya Asas Keseimbangan bermakna bahwa Tergugat dalam mengambil suatu keputusan hendaknya selalu mempertimbangkan segala aspek dan Asas kepastian hukum yang mengatur hasil Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggung jawabkan; ------------------------------------Menimbang, bahwa dari uraian beberapa Asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur yang dilalui sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat

terhadap

Asas-Asas

yang

telah

dikemukakan

diatas

jika

dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak menerapkan asas-asas tersebut dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a quo); -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan Halaman 49 dari 53 halaman.Putusan Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr.

sebagai suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Khususnya Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur, Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum dimana dalam Asas ini dituntut Kecermatan atau Ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses hingga sampai pada tahap Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan didalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian patut secara hukum menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan; ---------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa a quo dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ;------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun


2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----------------------Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lainnya yang saling terkait ;---------------------------------------MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------------2. Menyatakan batal Surat Nomor : 100/PEM/07 tanggal 20 Januari 2015 Perihal: Pencabutan SKRKT Nomor : 30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH yang dikeluarkan oleh Tergugat (Plt. Lurah Rawang Empat) ; ------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 100/PEM/07 tanggal

20

Januari

2015

Perihal

:

Pencabutan

SKRKT

Nomor

:


30/SKRKT/IV/2011 atas nama SARINAH yang dikeluarkan oleh Tergugat (Plt. Lurah Rawang Empat); -------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;---Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Kami : ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., dan ELFIANY, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 1 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----------------------------------------------------HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti ttd

MAIRI, S.H.


Perincian Biaya Perkara :

1. Pendataran Gugatan : Rp.

30.000,-

2. ATK Perkara

: Rp.

50.000,-

3. Panggilan

: Rp.

125.000,-

4. Materai

: Rp

6.000,-

5. Redaksi

: Rp.

5.000,-

: Rp.

216.000,-

Jumlah

(dua ratus enam belas ribu rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents