PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 39/G/2013/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : --------------1. DELIMA SAMOSIR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat t ingga l d i Ja la n

P e muda/ Repe l it a

I,

RT 003/RW.004,

Kelurahan

Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai.…...............................PENGGUGAT I; 2. SAUR PANDAPOTAN Br SITORUS Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti No. 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; ----------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai.…..............................PENGGUGAT II; Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2013 kepada : -------------------------------------1. SAUT SIHALOHO, SH 2. MUHAMMAD NUR, SH 3. DAVIT. P. SIAHAAN, SH Ketiganya

berkewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat/Pengacara, Beralamat Kantor di Jalan Teuku Umar No. 60/D, Pekanbaru ; ------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 15, Putusan No.39/G/2013/PTUN.Pbr.

MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru ; -------------------------------------Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2013 kepada : ----------------------------------1. Nama

: ABDUL RAJAB, S.H., MH.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 2. Nama

: SUHAIRI, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 3. Nama : IFNI NASIF, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 4. Nama : NOVIA DAMAIYANI, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai …………………….… TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : 1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 6 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------------------------------------------

2.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-PP/2013/PTUN.Pbr tanggal 6 November 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---------------------------------------------------------


3.

Telah membaca permohonan masuk sebagai pihak dari

Richard Sianipar

tanggal 19 November 2013 melalui Kuasa Hukumnya Roida Sitompul, SH dan Rekan dengan Surat Kuasa tanggal 18 November 2013; ----------------------------4.

Telah membaca permohonan masuk sebagai pihak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 20 Desember 2013 melalui Kuasa Hukumnya Mohamad Akbar, SH dan Rekan dengan Surat Kuasa Nomor : B.3386 – XVII/ KC/ ADK/ 12/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 ; ------------------------------------

5.

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam sengketa ini ; -----------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2013/PTUN.Pbr tanggal, 4 November 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ---------------Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.2466, Surat Ukur No. 03007/ 2006 tanggal 27 Juli 2006 Atas Nama Richard Sianipar ; -----------------------------------------------------------------------Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut : --1.

Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Suntai, RT. 04/ RW. 09, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 13/ PBLK/ 1972 tanggal 15 Desember 1972, dengan ukuran dan batas – batas : --------------------- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- 100 Meter  Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ----100 Meter


 Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----100 Meter  Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 100 Meter Dahulu Wilayah Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Simpang Tiga, Kabupaten Kampar dan sekarang berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Wilayah No. 590/ 72/ LBB/ 12/ 2012, tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, setelah dilakukan pengecekan batas sepadan dan ukuran terdapat : ----------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SP Sitorus ----- 100 Meter  Sebelah Selatan berbatas dengan tanah LM Tobing/ R Sitompul ----100 Meter  Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nababan ----- 100 Meter  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan -----100 Meter 2.

Bahwa sebagian tanah Penggugat I tersebut yaitu seluas lebih kurang 5000 M dengan ukuran lebih kurang 50 M x 100 M tanpa memiliki alas hak yang jelas, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2466, Surat Ukur No. 03007/ 2006 tanggal 27 Juli 2006 a.n Richard Sianipar, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I ; -------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Labuh Baru, Kecamatan S iak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau berdasarkan Akta Jual Beli No. 10/ 80/ SH/ 1984, tanggal 11 Juni 1984, dengan ukuran dan batas-batas sepadan : -------------------------------------- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Suparno ----- 100 Meter  Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Sianipar -----31,50 Meter  Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ny. Simamora---100 Meter  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. T. Nababan---31,50 Meter Dahulu Wilayah Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Riau dan sekarang


berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Wilayah No. 590/ 72/ LBB/ 12/ 2012, tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, terletak di Jl. Suntai I, RT. 04/ RW. 09, setelah dilakukan pengecekan batas sepadan dan ukuran sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sianipar ----- 31,50 Meter  Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sianipar -----100 Meter  Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Napitupulu/Delima Samosir – 31,50 Meter  Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan -----------100 Meter 4.

Bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud tersebut diatas bersepadan satu dengan yang lainnya sejak dahulu sampai sekarang ; -----

5.

Bahwa tanah Penggugat I dan Pengggugat II tersebut saat ini diklaim oleh Sdr. Richard Sianipar dengan mengatakan bahwa Sdr. Richard Sianipar memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2466, Surat Ukur No. 03007/ 2006 tanggal 27 Juli 2006 diatas tanah Para Penggugat ; ------------------------------------------------------

6.

Bahwa tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut sejak dibeli selalu dirawat dan dipelihara dengan baik, dimana Para Penggugat sebagai pemilik juga mengusahakannya sampai saat ini dan tetap bersepadan tanah dan diakui keberadaan tanah tersebut oleh kelompok pemilik tanah disekitarnya/sepadan lain tanah Para Penggugat dan penjual asal pembelian tanah Para Penggugat, mengakui tidak pernah dijual tanah tersebut kepada orang lain ; --------------------

7.

Bahwa unt uk unt uk mengurus peningkat an sur at kepemilikan dar i Akt a Jual Be li me njad i S ert ifikat Hak Milik o leh P enggugat I dan P enggugat II juga t elah me ngur us pening kat an S ur at kepemilika n ber dasar kan S ur at Dasar Kepemilikan Hak mas ing – mas ing sebagaima na d iat ur dala m P P No. 24 Tahun 1997 dan Undang –


Undang Pokok Agr ar ia No. 5 T ahun 1960, Lur ah Labuh Baru Bar at t elah menge luar kan S ur at Ket er angan N o mor : 590/ 72/ LBB/ 12/ 2012 t ert anggal 21 Desember 2012 unt uk P enggugat I dan unt uk P enggugat I I dengan Surat Ket er angan No mor : 590/ 73/ LBB/ 12/ 2012 t ert anggal 21 Desember 2012, dima na dala m S ur at Ket erangan P er ubahan Wila ya h t er sebut dije laskan bahw a benar

P enggugat I dan II

menggarap sebidang t anah ya ng

ber lo kasi di J a la n S unt ai I , RT.04/RW. 09, Kelur ahan Labuh Bar u Bar at ; -- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ----8.

Bahwa sebagaimana d iur aikan d iat as unt uk me mast ikan bahwa t anah P enggugat I dan P enggugat II t idak per nah dit er bit kan sur at nya o leh T er gugat at as nama o rang lain maka kemud ian P ar a P enggugat pada t anggal 1 Me i 2013 me nga jukan per mo ho nan kepada T ergugat guna unt uk dapat member ikan penje lasa n at as o bjek t anah ya ng dimi lik i par a P enggugat dengan No mor : 159/ S S- A/ MK/ V/ 2013 ; --- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- -----

9.

Bahwa set elah P ar a P enggugat menga jukan per mo ho nan kepada T er gugat

maka

me mber ikan

pada

t anggal

penje lasa n

4

Okt o ber

sebaga ima n a

2013,

S ur at

T er gugat No mor

:

1167/200.3. 14.71/ X/ 2013 menje la skan bahwa S ert ifikat Hak M ilik No. 2466, S ur at Ukur No mor : 03007/ 2006, t anggal 27 Jul i 2006, Kelur ahan Labuh Bar u Bar at Kecamat an Payung S ekaki t er daft ar pada Kant or P ert anahan Kot a P ekanbar u at as nama Ric har d S ianipar ; ----- ---- ---- ----- ---- ------ ---- ---- ----- ---- ---- ----10. Bahwa karena Tergugat berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun


1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; ----------------------11. Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dimana Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2466 Surat Ukur 03007/ 2006 tanggal 27 Juli 2006, sehingga Penggugat I dan II tidak dapat lagi mengurus prosedur permohonan peningkatan hak Para Penggugat, sebagaimana surat dari Tergugat tertanggal 24 Oktober 2013, sehingga Penggugat I dan II tidak dapat lagi bebas menguasai objek tanah milik Para Penggugat, sebagaimana sebelum terbitnya SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Sdr. Richard Sianipar dan berakibat Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Para Penggugat tersebut (Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena hak dari Para Penggugat sudah dirampas oleh pihak lain secara bersama – sama dengan Tergugat secara melawan hukum dengan mengeluarkan/menerbitkan S ert ifikat Hak Mil ik No . 2466, Sur at Ukur No mo r : 03007/ 2006, t anggal 27 Juli 2 006, at as nama R ichar d S ianipar ; -- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ------ ---- ---- ----- ---- ---- ----12. Bahwa dari dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek yang digugat masih dalam tenggang waktu yang masih diperbolehkan Undang – Undang dan belum lewat batas waktu ; ------------------13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan S ert ifikat Hak Milik No . 2466, S ur at Ukur No mor : 03007/ 2006, t anggal 27 Juli 2006, at as na ma R ic har d S ianipar t elah me nimbu lkan ker ugian dan menghi la ngkan hak – hak Para


P enggugat . 14. Bahwa ber dasar kan pada ur aian t er sebut diat as sangat je las dan t er ang

bahwa

apa

yang

d ilakukan

o leh

T er gugat

dala m

me ner bit kan S ert ifikat Hak Milik No. 2466, Surat Ukur No mor : 03007/ 2006, t anggal 27 Juli 2006, at as na ma R ic har d S ianipar t elah me ngandung cacat hukum, maka pant as dan ber alasan hukum pener bit an S ert ifikat t er sebut har us lah dibat alkan ; --- ----Bahwa mengingat Ketentuan Pasal - Pasal dalam No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil para pihak dalam perkara ini serta untuk dapat memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ; --------------------------------2. Menyatakan batal dan atau tidak sah S er t if ikat Ha k M ilik N o. 2 4 66, Sur at Uku r N omor : 0 3 0 07/ 2 00 6, ta ngga l 2 7 J u li 2 0 0 6, ata s na ma R ichar d S ia nip ar ; -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut S er t if ikat Ha k M ilik N o. 2 46 6, Sur at Ukur N omor : 03 00 7/ 2 00 6, ta ngga l 27 J u li 20 06, atas na ma R ichar d S ia nip ar ; - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ; -------


Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : -----------------------------------Surat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat berupa S ert ifikat Hak Milik No . 2466, S ur at Ukur No mor : 03007/ 2006, t anggal 27 Jul i 2006, at as nama Richar d S ianipar ; --- ------ ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- Menimbang,

bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap

Pemeriksaan Persiapan dengan agenda melengkapi gugatan Para Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan) : ---------------1.

Pemeriksaan Persiapan I : tanggal 14 November 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; ---------------------------------------Majelis Hakim menyarankan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat karena objek sengketanya belum jelas dimana posisinya ; -----------------------------------

2.

Pemeriksaan Persiapan II : tanggal 20 November 2013, Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; -----------------

3.

Pemeriksaan Persiapan III : tanggal 28 November 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat hadir dan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir ; -------------------------Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan permohonan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat ; -------------------------------------------------------------------

4.

Pemeriksaan Persiapan IV : tanggal 5 Desember 2013, Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; ------------------------------Dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui letak tanah Para Penggugat dan Sertifikat yang berada diatasnya ; -------------------------------------

5.

Pemeriksaan Persiapan V : tanggal 19 Desember 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; --------------------------------------Setelah melihat hasil pemetaan tanah atas nama Richard Sianipar, Majelis Hakim memberikan 2 (dua) pilihan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu 1. Objek gugatan tetap Sertifikat Hak Milik No. 2466 tetapi yang sisanya saja


yang dicantumkan ; -------------------------------------------------------------------2. Dapat mengajukan pencabutan gugatan, setelah mengajukan permohonan pengukuran untuk melihat peta tumpang tindihnya tanah milik Para Penggugat ; ----------------------------------------------------------------------------6.

Pemeriksaan Persiapan VI : tanggal 23 Desember 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat hadir dan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir ; ------------------------Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan tetap meneruskan perkara ini dengan melengkapi semua objek gugatan yang ada di dalamnya dan akan dituangkan dalam gugatan ; --------------------------------------------------------------

7.

Pemeriksaan Persiapan VII : tanggal 2 Januari 2014, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; ---------------------------------------Kuasa Hukum Para Penggugat hanya menambahkan objek sengketanya saja namun belum diuraikan secara rinci mengenai Posita beserta Petitumnya ; -------

8.

Pemeriksaan Persiapan VIII : tanggal 9 Januari 2014, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; ---------------------------------------Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan belum siap dengan Perbaikan Gugatannya ; -------------------------------------------------------------------------------

9.

Pemeriksaan Persiapan IX : tanggal 16 Januari 2014, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ; ---------------------------------------Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Perbaikan Gugatannya tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki antara lain : -------------------------

Objek sengketa harus disesuaikan dengan buku tanah yang dibawa oleh Kuasa Hukum Tergugat, dicantumkan Nomor, Surat Ukur, Atas Nama dan terletak dimana harus diperjelas ; ------------------------------------------



Mengenai perihal : kata ‘penyempurnaan’ dihilangkan ; --------------------



Untuk nama Tergugat, kata ‘ Badan’ dibuang ; ------------------------------




Tenggang waktu kapan diketahuinya objek sengketa hendaknya diuraikan terlebih dahulu ; -------------------------------------------------------



Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa harus disebutkan ; ------------------------------------------------------------------------



Peraturan Perundang - Undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mana saja yang telah dilanggar Tergugat ; ----------------------



Uraikan alasan mengapa Penggugat I dan II mengajukan gugatan bersama - sama dalam satu surat gugatan ; ------------------------------------

 10.

Petitum harus diurutkan dan disesuaikan dengan objek sengketanya ; ----

Pemeriksaan Persiapan X : tanggal 23 Januari 2014, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir namun gugatan Para Penggugat belum dilengkapi antara lain ; -----------------------------------------------------------

Belum dicantumkannya Peraturan Perundang - Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mana saja yang dilanggar Tergugat ; --------------------------------------------------------------------------



Belum dijelaskannya kerugian Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa ; --------------------------------------------------------------------------



Objek sengketa ada yang belum jelas yaitu SHM No. 2558 SU. 3532/ 2007 yang ternyata telah tidak berlaku lagi ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 63 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ; -----------------------(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; -------------------------------------------------------------------(2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : --------------------------------------------------------------------------


a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) ; -------------------------------------b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; ---------------------------------------------(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; ---(4) Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ; ---------Penjelasan Pasal 63 ; ----------------------------------------------------------------------------Ayat (3) : Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat

baru sekali diberi kesempatan untuk

memperbaiki gugatannya ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasaanya tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup (lebih dari tiga puluh hari) kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan akan tetapi Para Penggugat tetap tidak memperbaiki gugatannya sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak dari Richard


Sianipar dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan (4) Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Putusan yang berkaitan dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru ; ------------------------------------------------------------------------------------Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta KetentuanKetentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ---------------------------------------

M E N G A D I L I

1

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; ------------------------

2

Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,- ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ; ---------------------Demikianlah diputus dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh kami A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. dan MALAHAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk


umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

TTD

MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, A.Md


Perincian biaya perkara : - Biaya Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- Biaya panggilan

: Rp. 195.000,-

- Biaya ATK

:

Rp.

- Pemeriksaan Setempat

:

Rp. 450.000,-

- Redaksi

:

Rp.

5.000,-

- Materai

:

Rp.

6.000,

50.000,-

Rp 736.000,(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents