P U T U S A N Nomor : 28 / G / 2012/ PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan
acara
biasa
telah
menjatuhkan
Putusan
dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : --------------------------------------------------------------------------------------------TRISNO LAMIN Dt. SINGO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pantai Raja, Tempat Tinggal RT. 001/002 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ; -----------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada Iwat Endi, SH., Effendi Hasan, SH., Dadang S.SH., dan Dikbat M, SH., Keempatnya Pekerjaan Penyuluhan
Kewarganegaraan Advokat Dan
pada
Pembelaan
Kantor Hukum
Indonesia, Lembaga Pemuda
Pancasila (LPPH-PP), Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 203 D Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2012 ; -------------------Selanjutnya disebut sebagai …….....PENGGUGAT ; --------------------------------------- M E L A W A N -----------------------------------------B U P A T I
K A M P A R Berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang ; --------Memberikan Kuasa Kepada ; ------------------------------1. Tarmizi, S.H., M.H. …..
2
1.
TARMIZI,
SH.MH
Jabatan
Kepala
Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kampar ; --------------2.
KHAIRUMAN,
SH.,
Jabatan
Kasubbag
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kampar ; -3.
M. IRSADUL AFKARI, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar ; --
4.
SIRAJUL
MUNIR,
SH.,MH.,
Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum ; ------------------Keempatnya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kampar, kecuali Sirajul Munir, SH.,MH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir, SH.,MH & Associates, Beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang, Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
183.1/HK-SKK/67 tertanggal 29 Juni 2012 ; -----------Selanjutnya disebut sebagai ………. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.28/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. tanggal 21 September 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis PP/2012/PTUN-Pbr. tertanggal
18 Juni 2012
Nomor : 28/Pen-
Tentang
Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 26 Juni 2012 ; --------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 28/Pen.HS/2012/ PTUN-Pbr …..
3
PTUN-Pbr tertanggal 11 Juli 2012 Tentang Hari Persidangan pada tanggal 18 Juli 2012 ; -----------------------------------------------------------------Telah mempelajari bukti-bukti dari kedua belah pihak ; ---------------------Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2012
dengan Register Perkara Nomor
28/G/2012/PTUN-Pbr., yang kemudian diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2012 mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut ; --------------------------------Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ; ------------------------------------ALASAN-ALASAN GUGATAN : 1.
Bahwa
Penggugat
mengajukan
gugatan
terhadap
Tergugat
di
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Bangkinang yang masih berada didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -------------------------------------2.
Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2004 …..
4
2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------3.
Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar adalah pada tanggal 27 April 2012 sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
4.
Bahwa
berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor
:
141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, telah memutuskan, menetapkan ; -----------------------------------------------------------------------------Kesatu : Memberhentikan Sementara saudara Trisno Lamin dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; --------------------------------------------------------Kedua :
Mengangkat Edi Pratono (Camat Perhentian Raja) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan perhentian Raja ; ----------------------------------------------------------
5.
Bahwa
objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah
merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ic. Penggugat, sehingga …..
5
sehingga telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -------------------------------------------6.
Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar adalah tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan prosedur dalam keputusan dan pelaksanaannya ; -------------------------------------------
7.
Bahwa Penggugat dinonaktifkan sementara sebagai Kepala Desa Pantai Raja
Kecamatan
Perhentian
Raja
oleh
Tergugat
berdasarkan
pertimbangan Surat Camat Nomor : 140/SET-PHR/91 tanggal 18 April 2012, Nomor Pol : B/96/I/2012/tanggal 20 Januari 2012 dan Surat Bupati Kampar dengan perihal persetujuan pemeriksaan an. Trisno Lamin Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar No : 180/HK-SRT/10 ; -------------------------------------------------------8.
Bahwa Surat Camat dan Surat Bupati Kampar tersebut pada point 7 diatas sehubungan dengan Penggugat sebagai terlapor di Kepolisian Resort Kampar yang dilaporkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab …..
6
jawab yang mengatasnamakan Ninik Mamak dan Wakil Masyarakat Desa Pantai Raja yang kemudian laporan tersebut tidak terbukti, sesuai dengan surat yang diterima Penggugat dari Bupati Kampar Nomor : 700/ORG-LKHP/59 tanggal
April 2012 Perihal Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kampar tahun 2012. Dan hasil saran /pembinaan dari Tim Inspektorat yang turun ke Desa Pantai Raja tanggal 12 Januari 2012 serta surat jawaban /tanggapan Penggugat tanggal 12 April 2012. Terhadap Surat Bupati Kampar Nomor : 700/ORG-LKHP yang tersebut diatas ; --------------------------------------------------------------------------------------9.
Bahwa Penggugat atas laporan Polisi yang tersebut diatas telah dilakukan
pemeriksaan
yang
sampai
saat
gugatan ini
diajukan
Penggugat sebagai saksi terlapor ; -------------------------------------------------10. Bahwa Tergugat menonaktifkan sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yaitu Penggugat, telah melanggar dan menyimpang dari prosedur yang berlaku yaitu ; ---------------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; ------------. Pasal 18 ayat 1 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota
tanpa
melalui
usulan
BPD
apabila
dinyatakan
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; ---------------------------------------------. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, Bab IV Pemberhentian Kepala Desa : ---------------------------------------------------
Pasal 29 (1). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun …..
7
tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----------------------------------------------------------
Sehingga terang dan jelas maksud dari Peraturan dan Pasal-Pasal diatas menegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang maknanya harus diputuskan terbukti bersalah dalam pengadilan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum tetap/Inkrach Van Gewijsde ; ----------
11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/Pem Des/106/2012 tanggal 19 April 2012
Perihal Tentang Pemberhentian
Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar juga mengangkat Edi Pratono ( Camat Perhentian Raja) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, yang juga telah melanggar dan menyimpang dari prosedur yang berlaku yaitu ; -----------------------------------------------------------------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; ------------
Pasal
21
:
apabila
Kepala
Desa
diberhentikan
sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------------------------------------------------------. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Bab IV Pemberhentian Kepala Desa ; -------------------------------------------------------
Pasal
32
:
apabila
Kepala
Desa
diberhentikan
sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai …..
8
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----------------------------------------------------------
Sehingga terang dan jelas maksud dari Peraturan dan Pasal-Pasal diatas menegaskan bahwa Sekretaris Desa melaksanakan tugas (Plt) dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/Inkrach Van Gewijsde ; ----------------------------------------------------------------------
12.
Bahwa tindakan Hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 141/Pem Des/106/2012 tanggal 19 April 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintah yang baik dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga
jelas-jelas
telah
merugikan
Penggugat
dan
tindakan
Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan-gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah : -----------------------------------------------------------------a.
Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; ---------------------
b.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik ; --------------------
13.
Bahwa terhadap Camat Perhentian Raja yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Pantai Raja oleh Bupati Kampar dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kampar yang tersebut diatas telah …..
9
telah pula diberi teguran secara resmi/somasi hukum tanggal 28 Mei 2012 oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang pada intinya agar Camat/Plt tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh suasana saat ini dimana masyarakat merasa resah karena pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pantai Raja sejak dinonaktifkannya Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja tidak terlayani dengan baik dan maksimal ; -------------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN 14.
Bahwa salah satu dari azas hukum Tata Usaha Negara yang melandasi hukum acara Tata Usaha Negara, adalah Azas Praduga Rechmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid=Praesumptio Iustse Cause), artinya : Bahwa setiap tindakan praduga selalu harus dianggap Rechmatig sampai ada pembatalan, sehingga Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 april 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; --------------------------------------
15.
Bahwa
apabila
Tergugat
dengan
keputusannya
melaksanakan
Keputusan Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sudah barang tentu
akan
menimbulkan…..
10
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yakni : -
Moril maupun materil ; --------------------------------------------------------
-
Pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi tidak terlayani dengan baik dan maksimal di Kantor Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab, Kampar ; -------------------------------------
-
Tekanan masyarakat, perangkat desa, dan aparatur desa, yang resah dengan diberhentikannya sementara penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar seperti surat-surat yang telah mereka keluarkan (surat-surat terlampir) ; -----------------------------------------------------------------------
Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN -
Mengabulkan
permohonan
Pelaksanaan
Surat
Penggugat
Keputusan
Bupati
tentang Kampar
Penundaan Nomor
:
141/PemDes/106/2012 tanggal 19 april 2012 Perihal Tentang Pemberhentian
Sementara
Kepala
Desa
Pantai
Raja
Kec.
Perhentian Raja Kab. Kampar ; ------------------------------------------------
Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 april 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar. Selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----------------
Bahwa berdasarkan dalil-dali yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti serta …..
11
serta
saksi-saksi
yang
nantinya
dapat
dihadapkan
didepan
persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----DALAM POKOK PERKARA 1
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012
tanggal
19
April
2012
Tentang
Perihal
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar ; -------------------------------------------------------------------3.
Memerintahkan
Tergugat
141/PemDes/106/2012
untuk
tanggal
mencabut 19
April
Keputusan 2012
Nomor
tentang
:
Perihal
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar ; -------------------------------------------------------------------4.
Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; --------------------------------------------------------------------------
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Jawaban pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------1
DALAM EKSEPSI
1.
Objek gugatan belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (belum bersifat final) ; ----------------------------------------------------------------Bahwa .....
12
Bahwa
Surat
Keputusan
141/PemDes/106/2012
Bupati
Kampar
Nomor
:
tanggal 19 April 2012 yang dijadikan objek
sengketa dalam perkara aquo belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena belum bersifat final, sehingga belum memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; ----”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----------------------------------------------------------------------Bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat
hukum
(Lihat
Martiman
Prodjohamidjojo,
Hukum
Acara
Pengadilan Tata Usaha Negara, 1993 : 41) ; -----------------------------------Keputusan yang masih memerlukan dan diikuti oleh keputusan dan penetapan selanjutnya belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Penggugat) ; ---------------------------------------------------------------------------Artinya Surat Keputusan Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 april 2012, sifatnya hanya sementara (belum final) karena akan diikuti lagi oleh keputusan lainnya yaitu berupa Keputusan Pemberhentian ataupun mengaktifkan kembali Kepala Desa Pantai Raja (Tergugat), hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar .....
13
Kampar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan ”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara” ; -----------------------------Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Pantai Raja,Tergugat terlebih dahulu menurunkan Tim Inspektorat Kabupaten
Kampar
terkait
adanya
laporan
masyarakat
dan
Permohonan Persetujuan pemeriksaan Penggugat sebagai saksi dan tersangka dari Kepala Kepolisian Resort Kampar melalui surat Nomor B/96/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 Tentang Penggelapan Dalam Jabatan Jo Penggelapan Dana Bantuan Kabupaten Kampar (Tindak Pidana Korupsi) ; -----------------------------------------------------------------------Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26 Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1.
Agar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin karena tidak membuat SPJ Dana Block Grant tahap kedua tahun 2008 ; -------------------------------------------
2.
Agar Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin dalam jangka waktu 60 hari sejak LKHP diterima mengembalikan Dana ADD tahun.....
14
tahun 2011 yang belum dilaksanakan tahap kedua sebesar Rp 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ke Kas Desa guna diprogramkan oleh Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya ; ----------------------------3.
Memerintahkan Camat Perhentian Raja secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa yang ada dalam kecamatannya ; --------------------------------------------------
4.
Agar Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar dan BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tentang pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pantai Raja dari tahun 2012 s/d 2012 yang tidak ada pembukuannya dan tidak jelas penggunaannya ; --------------------
5.
Sementara
menunggu
permasalahan
yang
terjadi
dapat
diselesaikan, dilakukan penonaktifkan sementara Kepala Desa Pantai raja Kecamatan Perhentian Raja Sdr. Trisno Lamin dari jabatannya.
Untuk
menghindari
permasalahan
dilapangan,
sebaiknya menunjuk Camat Perhentian Raja sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja ; ----------------------------------Bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru yang mengadili perkara aquo untuk menolak
gugatan Penggugat
seluruhnya
dan atau
menyatakan
gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) ; ------------II.
DALAM POKOK PERKARA
1
Bahwa mohon dalil-dalil dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang.....
15
terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -------------------------------------------------2.
Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini ; ------------------------------------------------------------------------------
3.
Bahwa Pemberhentian Sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja berawal dari adanya Laporan dari salah seorang tokoh masyarakat Desa Pantai Raja (Ninik Mamak) tanggal 12 Desember 2012 perihal penyelewengan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Pantai Raja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
4.
Bahwa selain laporan tokoh masyarakat tersebut diatas, pemberhentian sementara
Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai
Raja juga berawal dari adanya Surat dari Kapolres Kampar yang ditujukan kepada Tergugat Nomor : B/1081/XII/2011/Tipikor tanggal 23 Desember 2011 tentang Mohon Bantuan untuk menyerahkan fotocopy SPJ Block Grant dan ADD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Jo Surat Kapolres Kampar Nomor : B/96/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Permohonan Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa Pantai Raja An. Trisno Lamin sehingga tidak benar dalil Penggugat point 7 ; --------------------------------------------------------------------5.
Bahwa atas permintaan tersebut diatas Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 180/HK-SRT/10 tanggal 09 Februari 2012 tentang Persetujuan Pemeriksaan An. Trisno Lamin Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan Jo Penggelapan Bantuan Kabupaten Kampar (Tindak Pidana Korupsi), dimana tindakan Tergugat .....
16
Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Jo Pasal 34 Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; -----------------------------------------------------------------6.
Bahwa atas laporan dan permintaan tersebut diatas, sebelum Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Tergugat melalui Surat Perintah Bupati Kampar Nomor 700/Insp/07 tanggal 12 Januari 2012 memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Pantai Raja Tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja mulai sejak tahun 2007 sampai saat ini, sehingga tidak benar dalil Penggugat point 8 dan 9 ; --
7.
Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar melalui Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja mulai sejak tahun 2007 sampai 2011 ditemukan beberapa temuan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------a.
Alokasi dana Block Grant tahun 2008 tahap II SPJnya tidak diketemukan ; ------------------------------------------------------------------Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Block Grant tahun 2008 tahap II tidak dapat Tim Pemeriksa melihatnya, karena SPJ tersebut tidak dapat ditemukan baik dari pihak desa maupun pada bagian Pemerintah Desa sekda Kabupaten Kampar ; -----Hal .....
17
Hal
ini
belum
Penggunaan
mengacu
Dana
kepada
Bantuan
Petunjuk
(Block
Pelaksanaan
Grant)
Infrastruktur
Desa/Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun 2007 pada point IV Pelaporan,
Pemantauan
dan
Evaluasi
serta
Pertanggungjawaban point 1 yakni : Kepala Desa/Kelurahan harus menyampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan (Block Grant) Infrastruktur dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan melampirkan faktur/bon/kwitansi asli setiap bulan yang telah diteliti keabsahannya dan diketahui oleh Camat kepada
Bupati
Kampar
melalui
Kepala
Bagian
Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tiap tanggal 10 bulan berikutnya, dan selain laporan SPJ tersebut juga disampaikan kepada BPD untuk diketahui. Untuk laporan SPJ akhir kegiatan disampaikan kepada Bupati Kampar Cq. Kabag Pemerintahan Setda Kampar paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya yang diketahui oleh Camat . Akibatnya pengeluaran Dana Block Grant tahun 2008 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi ; b.
Dana fisik ADD tahun ke II tahun 2011 belum dilaksanakan. Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
dilapangan
ditemukan
pembangunan fisik dana ADD tahap II belum dilaksanakan yaitu normalisasi sungai dengan biaya sebesar Rp. 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), hal ini disebabkan karena anggaran dana ADD tahap II tahun 2011 tersebut baru diterima oleh pihak desa pada tanggal 05 Januari 2012 Rek. No. 0000159-01-03-000059-3 ; ------------------Hal .....
18
Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Pasal 15 ayat (1) Huruf
(h)
dan
(I)
menyelenggarakan melaksanakan
Kepala
Desa
administrasi
dan
mempunyai
desa
dengan
mempertanggungjawabkan
kewajiban baik
dan
pengelolaan
keuangan desa ; ---------------------------------------------------------------Agar Kepala Desa Pantai Raja dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak LKHP diterima mengembalikan Dana ADD tahun 2011 yang belum dilaksanakan tahap kedua sebesar Rp. 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ke kas desa guna diprogramkan oleh Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya ; ----------------------------c.
Dana bantuan dari Pihak ke 3 tidak dibukukan serta tidak jelas penggunaannya ; --------------------------------------------------------------Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf
(h)
dan
(I)
menyelenggarakan melaksanakan
dan
Kepala
Desa
Administrasi
mempunyai
Desa
dengan
mempertanggungjawabkan
kewajiban baik
dan
pengelolaan
keuangan desa ; ---------------------------------------------------------------Akibatnya dana kontribusi bantuan dari pihak ke 3 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan ; ----Agar Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar dan BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tentang pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa .....
19
Desa Pantai Raja dari tahun 2010 s/d 2012 yang tidak ada pembukuannya dan tidak jelas penggunaannya ; ------------------------------8.
Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 26 Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan
terhadap
Pemerintah
Desa
Pantai
Raja
Kecamatan
Perhentian Raja tahun 2007 sampai 2011 telah disimpulkan yaitu apa yang
dilaporkan
tersebut
adalah
benar,
dimana
dana
bantuan
Pemerintah Kabupaten Kampar mulai sejak tahun 2007 sampai saat ini (tahun 2011) tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pantai Raja karena dana tersebut tidak pernah terealisasi untuk pembangunan bagi masyarakat Pantai Raja sebagai berikut ; -----------------------------------------a.
Tahun 2008-2011 tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati Kampar ; -------------------------------
b.
Tahun
2008-2011
tidak
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa ; --c.
Tahun
2008-2011
tidak
menginformasikan
laporan
penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat ; -----------9.
Bahwa dari laporan pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar direkomendasikan pula sebagai berikut ; ------------------------------------------a.
Agar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin karena tidak membuat SPJ Dana Block Grant tahap kedua tahun 2008 ; ---------------------------------------------
b.
Agar Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin dalam jangka waktu 60 hari sejak LKHP diterima mengembalikan Dana ADD tahun .....
20
tahun 2011 yang belum dilaksanakan tahap kedua sebesar Rp. 50.323.021 (lima piluh juta tiga ratusdua puluh tiga ribu dua piluh satu rupiah) ke Kas Desa guna diprogramkan oleh pemerintah Desa untuk tahun berikutnya ; -----------------------------------------------c.
Memerintahkan Camat Perhentian Raja secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa yang ada dalam kecamatannya ; ---------------------------------------------------------
d.
Agar Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar dan BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tentang pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pantai Raja dari tahun 2012 s/d 2012 yang tidak ada pembukuannya dan tidak jelas penggunaannya ; ----------------------
e.
Sementara
menunggu
permasalahan
yang
terjadi
dapat
diselesaikan, dilakukan penonaktifan sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Sdr. Trisno Lamin dari jabatannya.
Untuk
menghindari
permasalahan
dilapangan,
sebaiknya menunjuk Camat Perhentian Raja sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja ; ------------------------------------10.
Bahwa
Sdr.
kewajibannya
Trisno sebagai
Lamin Kepala
(Penggugat) Desa
dan
tidak
melaksanakan
melanggar
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur menurut Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (h dan i), Pasal 71 ayat (3), Pasal 68 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Jo Pasal 28 ayat (2) c,d,e,f Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun .....
21
29 tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, sehingga dengan demikian sudah wajar menurut hukum Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja ; --------------------------------.
Bahwa menurut Pasal 28 ayat (2) c, d, e, f Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan
:
Kepala
Desa
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; ---------------------------------c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; ---------------d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; ----------------------e Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau ; --------f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -------------------------------.
Bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 menyebutkan
”Peraturan
Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa” ; -----------------------------------------------.
Bahwa menurut Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 menyebutkan ”Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari ; -------------------------------------------------------------------------
,
Bahwa amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) mewajibkan terhadap pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya hal ini merupakan .....
22
merupakan
perencanaan
terhadap
kegiatan
pembangunan,
penerimaan dan penggunaan alokasi dana yang telah disepakati Kepala Desa dan BPD dan setiap pungutan yang dilakukan oleh desa
harus
bertentangan
diatur dengan
dengan
Peraturan
kepentingan
Desa
umum
dan
yang
tidak
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Sdr. Trisno Lamin telah terbukti melakukan pungutan terhadap pihak ketiga tanpa ada payung hukum sebagai dasar untuk melakukan pungutan sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar telah ditemukan dari bulan Agustus 2010 sampai Januari 2012 Saudara Trisno Lamin selaku Kepala Desa melakukan pungutan liar terhadap 7 (tujuh) pengusaha perkebunan diwilayah desanya yang jumlahnya sebesar Rp. 112.550.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini bertentangan Peraturan yang lebih tinggi dimana apabila pungutan itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat harus diatur dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya
sedangkan
untuk
Pemerintah
Propinsi
dan
Kabupaten/Kota diatur oleh Peraturan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan untuk Pemerintah Desa setiap pungutan yang dilakukan Desa diatur oleh Peraturan Desa yang merupakan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 ; -------------------------.
Bahwa menurut Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi .....
23
Administrasi Desa menyebutkan : ”Bentuk administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari : -
11.
a.
Buku Anggaran Penerimaan ; -------------------------------------
b.
Buku Anggaran Pengeluaran Rutin ; ----------------------------
c.
Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan ; --------------
d.
Buku Kas Umum ; ----------------------------------------------------
e.
Buku Kas Pembantu Penerimaan ; ------------------------------
f.
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin dan ----------------
g.
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan ; -------
Bahwa Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja sudah berdasarkan Ketentuan dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku terutama Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007
Tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga tidak benar dalil Penggugat point 10-13 : -----------------------------------------------.
Bahwa Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan ; ”Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh pemeriksa kasus-kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten” ; -----------------------------------------------------------.
Bahwa Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2007 Tentang Tata .....
24
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan ”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara” ; -----------------------------------------------.
Bahwa Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan ”Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; --------.
Bahwa Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan ; ---------------------(1).
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau usul Camat ; ----------------------------
(2).
Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dapat
berasal
dari
perangkat
desa
dengan
memperhatikan aspirasi BPD atau berasal dari staf Kecamatan ; -----------------------------------------------------------(3).
Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif ; ----------------------------------------------(4)
Masa .....
25
(4).
Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan ; ----------------------------------
12.
Bahwa oleh karena objek perkara a quo telah memenuhi azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum,
Asas
Keterbukaan,
Asas
Proporsionalitas
dan
Asas
Profesionalitas serta Asas Akuntabilitas ; ----------------------------------------
Asas Kepastian Hukum yaitu : Asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; -----------------------------------------------------------------------------
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu : Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ; -------------------------------------
-
Asas Kepentingan Umum yaitu : Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Asas Keterbukaan yaitu : Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; ------------------------------------------------------------------
Asas .....
26
-
Asas
Proporsionalitas
yaitu
:
Asas
yang
mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -
Asas Profesionalitas yaitu : Asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan
kode
etik
dan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku ; --------------------------------------
Asas Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas yaitu :
Asas yang
menentukan bahwa setiap kegaiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------13.
Bahwa asas tersebut diatas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya Keputusan aquo yang menjadi objek perkara ; --------------------------------------------------------
III.
DALAM PENUNDAAN
1.
Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan
”Gugatan
tidak
menunda
atau
menghalangi
dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat
sangat
dirugikan .....
27
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; --------------------------------------------------------------------------2.
Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor 141/PemDes/312012 tanggal 22 Februari 2012 sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehiongga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan jika surat keputusan tersebut dilaksanakan ; ------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------
DALAM EKSEPSI -
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ----
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----------------------
DALAM PENUNDAAN -
Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
Jawaban
Tergugat
tersebut,
Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 1 Agustus 2012, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2012 ; --------------------------------------------------------------------Menimbang …..
28
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-16 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 ; --------------------------------------------------------------------BUKTI PENGGUGAT : 1.
P
-
1
:
Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Kampar Nomor : 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------
2.
P
-
2
:
Fotocopy SK (Surat Keputusan) Kampar Nomor : 141/Pem/03/2008 tanggal 23 Januari 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------------------------
3.
P
-
3
:
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 4 Tahun
2007
Tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (fotocopy Peraturan Perundang Undangan) ; ------------------------------------------------------4.
P
-
4
:
Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang
Desa
(fotocopy
Peraturan
Perundang-
Undangan) ; ------------------------------------------------------5.
P - 5 : … ..
29
5.
P
-
5
:
Fotocopy Surat Tanggapan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)
Desa
Pantai
Raja
Nomor
:
01/BPD/PR/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------6.
P
-
6
:
Fotocopy
Surat
Pemberdayaan
Pernyataan Masyarakat
Sikap (LPM)
Lembaga Nomor
:
01/LPM/PR/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------7.
P
-
7
:
Fotocopy Berita Acara Rapat Mengenai Perdes (Peraturan Desa) Desa Pantai Raja tanggal 3 Juni 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------
8.
P
-
8
:
Perdes (Peraturan Desa) Desa Pantai Raja Nomor KPTS.141/PEM-DES/PR/2010/VI/10 tanggal 6 Juni 2010 Tentang Pungutan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pantai Raja(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
9.
P
-
9
:
Fotocopy Surat Perintah Bupati Kampar Nomor 700/INSP/07 tanggal
10. P
-
10 :
Januari 2012 (fotocopy) ; -------
Fotocopy Surat Bupati Kampar Nomor : 700/ORGLKHP/58 Tanggal
April 2012 yang ditujukan kepada
Penggugat Perihal Tindak Lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kab. Kampar Tahun 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------11. P
-
11
:
Fotocopy
Surat
Penggugat
Nomor
:
Des/PR/13/2012 Tanggal 12 April 2012
140/PemPerihal
Jawaban …..
30
Jawaban/Tanggapan Surat Bupati Kampar Tanggal April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------12. P
-
12
:
Foto Pengerjaan Normalisasi Sungai Dari Dana Alokasi Desa Tahap Ke II sebesar Rp. 50.323.021,Tahun 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------
13. P
-
13
:
Pernyataan sikap tanggal 04 Mei 2012 Tentang Kepala Desa Pantai Raja sebagai Terlapor di Polres Kampar yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Ketua LPM, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV dan dua Ninik M (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------
14. P
-
14 :
Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Raja/Penggugat Nomor : 670/Pem-Des/PR tanggal 10 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
15. P
-
15 :
Surat
Pernyataan
tanggal
25
April 2012
yang
ditandatangani oleh 2 Ninik Mamak Desa Pantai Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------16. P
-
16 :
Surat Persetujuan Tiga Ninik Mamak Desa Pantai Raja tanggal 26 Juni 2001 (fotocopy) ; ---------------------
17. P
-
17 :
Berita Acara Rapat tanggal 12 Juni 2009 Tentang Tapal Batas Desa Pantai Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------
18. P
-
18 :
Undangan
Perkawinan
(fotocopy
sesuai
dengan
aslinya) ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah…..
31
telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-11 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut ; -----------BUKTI TERGUGAT : 1.
T
-
1
:
Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa (fotocopy Peraturan Perundang-Undangan) ; ---------------------------------------
2.
T
-
2
:
Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Fotocopy Peraturan Perundang-Undangan) ; -------------------------
3
T
-
3
:
Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fotocopy Peraturan Perundang-Undangan) ; ----------
4.
T
-
4
:
Fotocopy
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kampar
Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa (Fotocopy Peraturan Perundang-Undangan) ; --------------------------------------5.
T
-
5
:
Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa Pantai Raja dari Kepolisian Resort Kampar (fotocopy) ; ---------------------
6.
T
-
6
:
Fotocopy Surat Persetujuan Pemeriksaan Kepala Desa…..
32
Desa Pantai Raja oleh Bupati Kampar (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------7.
T
-
7
:
Fotocopy
Laporan
Khusus
Hasil Pemeriksaan
Tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007-2011 (fotocopy) ; ------------------------8.
T
-
8
:
Fotocopy usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------
9.
T
-
9
:
Fotocopy
Keputusan
141/PEMDES/106/2012
Bupati
Kampar
Tentang
Nomor
:
Pemberhentian
Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---10. T
-
10 :
Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Tim Penyidik Polres Kampar terhadap Kasus Trisno Lamin (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
11. T
-
11
:
Fotocopy Surat Panggilan Trisno Lamin sebagai Tersangka di Polres Kampar (Fotocopy) ; -----------------
12. T
-
12
:
Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara An. Trisno Lamin (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------
13. T
-
13 :
Fotocopy Peraturan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Pungutan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak …..
33
Siak Hulu Kabupaten Kampar (fotocopy PerundangUndangan) ; ------------------------------------------------------14. T
-
14 :
Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang
Sumbangan
Pihak
Ketiga
(fotocopy
Perundang-Undangan) ; --------------------------------------15. T
-
15 :
Fotocopy Surat Pengunduran Diri Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai raja tanggal 5 September 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
16. T
-
16 :
Fotocopy
Keputusan
141/Pemdes/267
Bupati
Kampar
Tentang
Nomor
:
Pengesahan
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat
Kepala
Desa
Pantai
Raja
Kecamatan
Perhentian Raja tanggal 21 September 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang bernama 1. SARJONO
2.
ZULKIFLI, M. DALI 3. ZULKIFLI yang masing-masing dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : 1.
SARJONO, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa
saksi
menjabat
sebagai
Sekretaris
Desa
Pantai
Raja
Kecamatan Perhentian Raja sejak bulan Mei 2004 sampai dengan sekarang ; --------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu …..
34
yaitu mengenai Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; -------------------------------
Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; -------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi tidak pernah membaca SK objek sengketa ; ------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Penggugat sudah 2 (dua) kali periode menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Raja ; -----------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Normalisasi Sungai sudah terlaksana dengan baik ; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Inspektorat Kampar pernah mengunjungi Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dalam rangka meninjau lapangan, dan untuk memeriksa dana bantuan desa ; ------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tidak sesuai dengan prosedur Perundang-Undangan yang berlaku ; ----------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah mengetahui tentang dana bantuan Kabupaten Kampar untuk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; --------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan setiap dana yang masuk pada Kas Desa Pantai
Raja
Kecamatan
Perhentian
Raja
dipergunakan
untuk
pembangunan desa ; ------------------------------------------------------------------
Bahwa
saksi tidak pernah membaca Tentang Peraturan Desa
(Bukti P-8) ; ------------------------------------------------------------------------------2.
ZULKIFLI, M. DALI …..
35
2.
ZULKIFLI, M. DALI, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja sejak bulan Desember 2011 ; ---------------------------------
-
Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini mengenai Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ---------------------------------------
-
Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat diberhentikan Sementara sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui uang yang masuk pada Kas Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; -------------------------------
-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya sumbangan dari pihak ke 3 untuk Kas Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ----------
3.
ZULKIFLI, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ----------------------------------------
-
Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja sejak tahun 2005, dan pada pertengahan Mei 2011 tidak menjabat lagi ; ---------------
-
Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini mengenai Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ---------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja karena masalah pidana ; -----------------------------------------------------------------------Bahwa …..
36
-
Bahwa saksi pernah membaca objek sengketa perkara ini ; ----------------
-
Bahwa saksi tidak pernah ikut dilibatkan dalam Pembentukan Peraturan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ----------------
-
Bahwa saksi mengatakan setelah Peraturan Desa dibuat, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya ; --------------------------------------------------
-
Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Desa tersebut, dan pihak LPM tidak keberatan atas dibentuknya Peraturan Desa tersebut ; ------Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah
mengajukan saksi 2 (dua) orang yang bernama 1. AHMAD SYUKRI
2. H.
BACHTIAR yang masing-masing dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ----------------------------------------1.
AHMAD SYUKRI, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian PerundangUndangan pada Setda Kampar
sejak tahun 2001 sampai dengan
sekarang ; ---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan dilihat dari Bukti T-9 (objek sengketa), ini hanya merupakan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja, masih ada SK lain yang akan menyusul ; ----------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan SK objek sengketa diketik sendiri oleh saksi;
-
Bahwa saksi mengatakan setelah diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa,
kemudian
digantikan oleh
Edy Pratono
(Camat
Perhentian Raja), selanjutnya digantikan lagi oleh H. Bachtiar ; --------2. H. BACHTIAR …..
37
2.
H. BACHTIAR, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja sejak tanggal 21 September 2012 ; --------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pertimbangan diangkatnya sebagai Kepala Desa Pantai Raja Perhentian Raja karena adanya kepercayaan dari masyarakat ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1982 sampai 1983 di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; -----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Penggugat sudah 2 (dua) kali periode menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Raja dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 (8 tahun) ; ----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
dan
Tergugat
telah
mengajukan
Kesimpulannya masing-masing dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2012 Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : “Surat Keputusan Bupati
Kampar
Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012
Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” ; ---------------------------------------------------DALAM EKSEPSI .....
38
DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat
telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat
Jawaban tertanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut Bahwa objek gugatan belum memenuhi unsur final serta menimbulkan akibat hukum, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena akan diikuti lagi oleh keputusan lainnya yaitu berupa Keputusan pemberhentian defenitif ataupun mengaktifkan kembali Kepala Desa Pantai Raja ; --------------Menimbang, bahwa Eksespi tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 01 Agustus 2012 ; ----------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“ ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan orang atau badan .....
39
badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action) ; ------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
persoalan
hukumnya
apakah
Penggugat
mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; ----------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : “ Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012
Tentang
Pemberhentian
Sementara
Kepala
Desa
Pantai
Raja
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” (vide bukti P-1 dan T-9) dimana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo, dimana Penggugat tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Pantai Raja yang selama ini Penggugat jalankan sehari-hari sampai akhir jabatan Penggugat yaitu tahun 2014 ; -----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat mempunyai kepentingan untuk
mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan
Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang
dikeluarkan .....
40
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final berarti
akibat
hukum
yang
ditimbulkan
serta
dimaksudkan
dengan
mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa yaitu : “Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” (vide bukti P-1 dan T9), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa sudah memiliki unsur final, meskipun nantinya ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Pemberhentian yang permanen (defenitif), alasan hukumnya karena kedua Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan Surat Keputusan Pemberhentian Permanen (defenitif)
sama-sama berdiri sendiri dan tidak mungkin hadir dalam satu
masa yang sama, artinya tidak mungkin Surat Keputusan Pemberhentian Sementara itu tetap berlaku bila Surat Keputusan Pemberhentian yang permanen diterbitkan/dikeluarkan ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dapat disimpulkan “Surat Keputusan Kampar
Bupati
Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” (vide bukti P-1 dan T-9) tersebut, sesungguhnya sudah menimbulkan akibat hukum yang defenitif bagi Penggugat ; -----------Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim .....
41
Hakim berpendapat bahwa “Surat Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor :
141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” (vide bukti P-1 dan T-9), sudah memenuhi unsur final sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga
dapat dijadikan objek
sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat mempunyai alasan hukum untuk tidak diterima; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sudah memenuhi unsur final sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan mencermati
objek sengketa tersebut
(vide Bukti P-1 da T-9), maka Majelis Hakim dapat mengetahui yang dituju langsung oleh objek sengketa tersebut adalah Saudara TRISNO LAMIN (Penggugat), sehingga tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak diterimanya objek sengketa .....
42
sengketa a quo oleh Penggugat ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam gugatanya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo baru diketahui Penggugat pada tanggal 27 April 2012 dan hal tersebut tidak pula disangkal secara tegas oleh Tergugat ; --------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa baru diketahui Penggugat tanggal 27 April 2012 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2012, maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; ----DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : ----------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141 /PEM/03/2008 tanggal 23 Januari 2008 (vide bukti P-2) ; ------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor
:
141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” (vide bukti P-1 dan T-9) ; -------------------------------3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan …..
43
dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 25 Juli 2012. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : --------------------------------------------1. Bahwa Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat Desa Pantai Raja (Ninik Mamak) ; ------------------------------------------2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berawal dari adanya Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar Nomor : B/96/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 (vide bukti T-5), yang memohon persetujuan kepada Tergugat untuk memeriksa Trisno Lamin (Penggugat) ; -----------------------------------3. Bahwa Tergugat memberikan persetujuan pemeriksaan an. Trisno Lamin Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor 180/HK-SRT/10 tanggal 9 Februari 2012 kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar (vide bukti T-6) ; ------------4. Bahwa
Tergugat
sebelum
menerbitkan
Surat
Keputusan
Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar,
Tergugat
mengeluarkan
Surat
Perintah
Nomor
700/INSP/07 tertanggal 12 Januari 2012 kepada Tim Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Penggugat tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ; ---------------------------------------------------------------------------5. Bahwa .....
44
5. Bahwa
Tim
Inspektorat
Pemerintahan
Kabupaten
Kampar
membuat Laporan khusus Hasil Pemeriksaan dengan Nomor 06/INSP/LKHP/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 (vide bukti T-7) ; -------6. Bahwa alasan diterbitkannya Surat Keputusan
Bupati Kampar
Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”
(vide bukti P-1 dan T-9),
oleh Tergugat dikarenakan Penggugat diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana korupsi dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa dan melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari Perspektif Hukum Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur
dan/atau
substansi
obyek
sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; --------------Menimbang .....
45
Menimbang, bahwa untuk membuktkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-.18 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SARJONO, ZULKIFLI M. DALI, SE dan ZULKIFLI sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama AHMAD SYUKRI dan H. BACHTIAR ; -------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana terurai di bawah ini : ---------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141 /PEM/03/2008 tanggal 23 Januari 2008 (vide bukti P-2) ; ------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar ada memberikan Surat kepada Bupati Kampar (Tergugat) untuk memohon persetujuan tertulis pemeriksaan terhadap Kepala Desa Pantai Raja a.n Trisno Lamin (Penggugat), berdasarkan Surat Nomor : B/96/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 (vide bukti T-5) ; -----------3. Bahwa Tergugat memberikan persetujuan pemeriksaan a.n Trisno Lamin Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Kabupaten
Kampar
kepada
pihak
Kepolisian
Perhentian Raja Negara
Republik
Indonesia Daerah Riau Resort Kampar, berdasarkan Surat Nomor : 180/HK-SRT/10 tanggal 9 Februari 2012 (vide bukti T-6) ; -----------------4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Nomor 700/INSP/07 tertanggal 12 Januari 2012 kepada Tim Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Penggugat Tentang Masalah Dana Bantuan …..
46
Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ; ---------------------------5. Bahwa Tim Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Kampar membuat Laporan
Khusus
Hasil
Pemeriksaan
dengan
Nomor
06/INSP/LKHP/2012 tanggal 26 Januari 2012 Tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 (vide bukti T-7) ; -------------------------------------6. Bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar a.n Bupati Kampar menyurati
Camat
Perhentian
Raja,
berdasarkan
Surat
Nomor
140/ADM.PEMDES/IV/2012 tanggal 5 April 2012 Perihal : Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (vide bukti T-8) ; -----------------------------------------------------------------7. Bahwa Camat Perhentian Raja menindaklanjuti Surat dari Bupati Kampar, berdasarkan Surat Nomor :140/SET-PHR/91 tanggal 18 April 2012 Perihal : Usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ------------------------------------------------------8. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” dan mengangkat Edi Pratono (Camat Perhentian Raja) sebagai Pelaksana tugas Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (vide bukti P-1 dan T-9) ; -------------------------------------9. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar memanggil Trisno Lamin Datuk Singo (Penggugat) sebagai Tersangka dalam perkara diduga Tindak Pidana “Penggelapan”, berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/1163/VI/2012/Reskrim tanggal 15 Juni 2012 (vide bukti T-11) ; -----------------------------------------10. Bahwa .....
47
10. Bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor
Kampar menyurati Bupati Kampar, berdasarkan Surat Nomor : B/795/VII/2012
tanggal
30
Juli
2012
Perihal
:
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara a.n Tersangka Trisno Lamin Datuk Singo (Penggugat) yang berkas perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Bangkinang (vide bukti T-12) ; -----------------------------11. Bahwa Camat Perhentian Raja menyurati Bupati Kampar berdasarkan surat tanggal 5 September 2012 Perihal Pengunduran diri selaku Plt. Kepala Desa Pantai Raja (vide bukti T-15) ; ------------------------------------12. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tanggal 21 September 2012 mana
bersesuaian
dengan
keterangan
(vide bukti T-16), hal
saksi
H.
Bachtiar
di
persidangan, dimana saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Pantai Raja berdasarkan Surat Keputusan tersebut ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mepertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku? ; --------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 1 angka 17 yang berbunyi : “Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu”; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang .....
48
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; -------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; --------Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan
di
atas,
maka
Majelis
Hakim
berpendapat
mengenai
Pemberhentian Sementara Kepala Desa kewenangan atributifnya dimiliki oleh Bupati/Walikota ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 29 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Bupati Kampar mempunyai kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; --------------------------Menimbang .....
49
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari Aspek Prosedural
Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan Ketentuan
Hukum Yang Berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa karena Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana korupsi dan berdasarkan laporan khusus hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tahun 2007 sampai 2011 tanggal 26 Januari 2012 (vide bukti T-7), sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah : ---------------------------------------------------1. Apakah benar Penggugat selaku Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana Korupsi? ; ---------------------------------------------------------------------------2. Apakah dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan jika terjadi dugaan tindak pidana Pejabat yang berwenang dapat memberhentikan Sementara Kepala Desa dari jabatan yang didudukinya? ; ---------------------3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara Prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ; ---------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Surat
Panggilan
Nomor
:
Sp.Gil/1163/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar (vide bukti T-11), dimana Penggugat dipanggil .....
50
dipanggil
sebagai
Tersangka
dalam
perkara
diduga
tindak
pidana
“Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana Sub Pasal 374 KUHPidana ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar Nomor : B/7951/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Bupati Kampar
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
hasil Penyidikan Perkara an.Tersangka Trisno Lamin Datuk Singo (vide bukti T-12) dimana berkas perkara Trisno Lamin (Penggugat) sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Bangkinang (tahap I) dan masih menunggu perkembangan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar
Trisno Lamin (Penggugat)
sebagai tersangka
tindak pidana penggelapan dan tentang Penggugat diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai dengan perkara aquo ini disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara belum ada satu bukti suratpun dan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi ; -------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan jika
terjadi
dugaan
tindak
pidana
Pejabat
yang
berwenang
dapat
memberhentikan Sementara Kepala Desa dari jabatan yang didudukinya ; --Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa berbunyi : Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; ---------------------------------------------Menimbang .....
51
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; --------Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
meneliti
dan
membandingkan dengan seksama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat seorang Kepala Desa baru dapat diberhentikan sementara oleh Tergugat tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dugaan tindak pidana terhadap Penggugat belum di putus di Pengadilan ; -----------------------Menimbang, bahwa bila dikaitan dengan alasan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dikarenakan Penggugat melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan dugaan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terkesan terburu-buru, seharusnya Bupati Kampar (Tergugat) menunggu terlebih dahulu putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat baru mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang .....
52
Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal Pemberhentian Sementara Kepala Desa telah jelas merupakan kewenangan dari Bupati Kampar (Tergugat) namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjalankan kewenangan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku dan
bukan
berarti
dalam
melaksanakan
peraturan
tersebut
tanpa
memperhatikan rasa keadilan, kecermatan dalam bertindak tapi juga harus memperhatikan juga hak-hak bagi yang terkena Surat Keputusan tersebut agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan di daerah betul-betul memperhatikan kepentingan yang terkena Surat Keputusan tersebut, sehingga masyarakat dapat menikmati dan terasa aman dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat telah disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa berbunyi : Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; -------Menimbang .....
53
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”; --------Menimbang,
bahwa bunyi ketentuan tersebut diatas memberikan
petunjuk bahwa Kepala Desa baru dapat di berhentikan sementara oleh Tergugat, apabila dugaan tindak pidana yang dilakukan Penggugat sudah ada putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; --------Menimbang, bahwa objek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2012, sedangkan Penggugat dipanggil sebagai Tersangka dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan surat panggilan Nomor : Sp.Gil/1163/VI/2012/Reskrim tanggal 15 Juni 2012 (vide bukti T-11 ; Menimbang, bahwa sampai dengan perkara aquo di sidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara, dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat belum di putus oleh Pengadilan ; ----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melalui prosedur, dimana Tergugat seharusnya menunggu terlebih dahulu putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat ; ----------------------------Menimbang, bahwa ketidakcermatan Tergugat lainnya dalam hal menerbitkan.....
54
menerbitkan objek sengketa setelah Majelis Hakim cermati, pada bagain memutuskan poin kedua yang berbunyi : Mengangkat Edi Pratono (Camat Perhentian Raja) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 21 berbunyi “Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 32 berbunyi :” “Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dan pasal 30, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa tindakan Tergugat lainnya yang tidak cermat
dalam menjalankan peraturan, dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tanggal 21 September 2012 (vide bukti T-16) pada saat perkara aquo masih berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara Pekan Baru, sedangkan putusan pengadilan baik itu yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap tentang tindak pidana
penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat belum ada ; -------------------------Menimbang .....
55
Menimbang, bahwa Tergugat baru dapat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tanggal 21 September 2012 (vide bukti T-16), apabila tindak pidana penggelapan
yang dilakukan Penggugat putusan pengadilan sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 22 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pasal 33 ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari aspek prosedur bahwa “Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” telah melanggar Peraturan PerundangUndangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Kecermatan dan Asas Keadilan ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari segi prosedur “Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” adalah cacat hukum secara prosedural, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal
beralasan hukum
untuk dikabulkan ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang …..
56
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ; --------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ada meminta Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 6 Juni 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2012 , maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada melihat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan
jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
tetap
dilaksanakan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal permohonan penundaan dinyatakan ditolak ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; --------Menimbang, bahwa berdasar Ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara Mengingat,
Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2009
Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; --------------------------------MENGADILI I
DALAM EKSEPSI -
Menolak …..
57
-
Menolak Eksepsi Tergugat ; ------------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor :
141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” ; ---------------------------------------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor
:
141/PemDes/106/2012
Pemberhentian
Sementara
tanggal
Kepala
Desa
19
April
Pantai
2012
Raja
Tentang
Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar” ; ----------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ; -------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.
153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; ---------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah
Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami Husein Amin Effendi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwika Hendra Kurniawan, SH, dan Poppy Prastiany, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewi Mona Sari, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru, dengan dihadiri .....
58
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----------
HAKIM ANGGOTA I TTD DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH
KETUA MAJELIS TTD HUSEIN AMIN EFFENDI, SH
HAKIM ANGGOTA II TTD POPPY PRASTIANY, SH PANITERA PENGGANTI TTD DEWI MONA SARI, Amd
59
PERINCIAN BIAYA PERKARA 1.
Pendaftaran Gugatan
Rp. 30.000,-
2.
ATK
Rp. 50.000,-
3
Panggilan
Rp. 62.500,-
4.
Materai
Rp.
6.000,-
5.
Redaksi
Rp.
5.000,-
--------------Jumlah
Rp.153.500,-
(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
