P U T U S A N No. 09/ G / 2012/ PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----------------------------------------------------------------DANU ENDARMOKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Petapahan Jaya, Tempat tinggal di Jalan Rajawali RT. 006 RW. 003 Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung-Kabupaten Kampar ; ----------------------------Memberikan Kuasa Kepada RUSDINUR, S.H., dan KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 70 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2012, selanjutnya disebut ........................ PENGGUGAT ; ------------------------------------
M E L A W A N ---------------------------------------
BUPATI KABUPATEN KAMPAR, Berkedudukan Bangkinang,
berdasarkan
surat
kuasa
Di
khusus
Jalan
H.R
Nomor:
Subrantas,
183.1/HK-
SKK/30/tertanggal 29 Maret 2012 memberikan kuasa kepada : --------------1. Nama
: TARMIZI,SH,MH,
NIP
: 196801281994011001
Pangkat/Gol
: Pembina Tk. I/IVB
Jabatan
: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar
Alamat
: Kantor Bupati Kampar di Bangkinang
2. Nama
: KHAIRUMAN,SH
NIP
: 19671021200012100
Pangkat/Gol
: Penata/IIIC
Jabatan
: Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kab. Kampar
Alamat
: Kantor Bupati Kampar di Bangkinang. 3. Nama…………
2 3. Nama
: SIRAJUL MUNIR,SH.,MH
Pekerjaan
: Advokad/Panesahat hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir ,SH.,MH & Associates.
Alamat
: Jalan Jendral Sudirman Komplek Bussiness Center Blok BI Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai………………….……………………….TERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.09 /Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. Rabu tanggal 14 Maret 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 09/Pen-PP/2012/PTUNPbr. Selasa tanggal 27 Maret 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.09/ Pen-HS/2012/PTUNPbr.
Selasa tanggal
10 April 2012
Tentang Penetapan Hari Persidangan
dalam perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------Telah
membaca
berkas
perkara
dan
surat-surat
lainnya
yang
bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;------------------------------------Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan;---------------------------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;------------------------------ TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada Hari Selasa
tanggal 03 April 2012 dengan Register Perkara
No.09/G/2012/PTUN-Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut; Bahwa………..
3 Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----------------------------------Surat
Keputusan
Bupati
Kampar
nomor
141/PEMDES/31/2012
tanggal 22 Februari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. I. DALAM POSITA. Yang menjadi dasar Gugatan ini adalah: ---------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/PEM/26/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan
Tapung
Kabupaten
Kampar
oleh
Bupati
Kampar
BURHANUDIN HUSIN untuk masa jabatan (6 Enam) tahun;-----------------2. Bahwa adapun tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar diatur tersendiri dengan PERDA Kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 nomor 4) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah
nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);--------------------------------------------------------------------------3. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya adalah untuk menggantikan pejabat kepala desa yang telah habis masa jabatannya yaitu saudara BEJO RIYANTO melalui proses pemilihan langsung dibuktikan dengan : a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petapahan Jaya
Kecamatan
Tapung
Kabupaten
Kampar
nomor
Kpts.
01/BPD/PJ/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Pengesahan Calon…………
4 Calon Kepala Desa Terpilih Desa Petapahan Jaya. b. Surat Camat Tapung nomor 141/Pem/I/2008/81 tanggang 29 Januari 2008 Tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Petapan jaya. 4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Penggugat selaku Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tanpa diduga menerima Surat Keputusan Bupati Kampar nomor : 141/ PEMDES/31 /2012 tertanggal 22 Februari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar terpilih yang baru menjabat 2 (dua) bulan;-------------------------------------------------------------5. Bahwa Ironisnya, Surat Keputusan yang diterima oleh Tergugat tidaklah merupakan SALINAN ASLI (fotocopy), bahkan hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak pernah menerima turunan aslinya;---------------------------------------------------------6. Bahwa setelah Penggugat mengamati Surat Keputusan nomor : 141/ PEMDES/31 /2012 tertanggal 22 Februari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, ternyata keputusan tersebut didasari atas : a. Surat Camat Tapung nomor 140/PEM/TP/2012/90 tanggal 15 Februari 2012 tentang Laporan Permasalahan Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung kabupaten Kampar. b. Surat Badan Permusyawaratan Desa Petapahan Jaya nomor : 03/BPD/02/2012 Pemberhentian
tanggal
Kepala
9
Desa
Februari Petapahan
2012 jaya
perihal
Usulan
Saudara
Danu
Endarmoko. 7. Bahwa
meskipun
demikian,
walaupun
tindakan
administrasi
yang
dilakukan Tergugat didasar i atas alasan dua surat sebagaimana tersebut Pada……..
5 pada point 6 (enam) a dan b diatas, seharusnya Tergugat sebagai Kepala Daerah wajib melakukan penelitian secara seksama termasuk melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi atas laporan dimaksud, atau setidak tidaknya melibatkan pihak Inspektorat Kabupaten Kampar untuk meneliti kebenarannnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga dengan tidak serta merta mengeluarkan suatu keputusan memberhentikan
Penggugat
dari
jabatannnya
selaku
kepala
Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung kabupaten Kampar;----------------------8. Bahwa Penggugat menganggap pemberhentian Penggugat dari jabatannnya bukanlah konsekwensi akhir, karena syarat pemberhentian tersebut sungguhlah merupakan tindakan administrasi yang secara tegas diatur oleh suatu prosedur hukum dan/atau didasarkan atas suatu tindakan administrsi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;---------------------------------------------9. Bahwa terbitnya keputusan pemberhentian Penggugat tanpa pembuktian secara konkrit adanya unsur kesalahan pada diri Penggugat sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannnya sungguhlah terlalu premature dan tergesa-gesa. Hal ini dapat dibuktikan dengan singkatnya penilaian Tergugat atas 2 (dua) surat sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) a dan b diatas. Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan Tergugat terkesan tidak cermat, tidak hati-hati, tidak professional, tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;--------------------------10. Bahwa menurut ketentuan pasal 17 ayat (1 )s/d pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah nomor
72 tahun 2005 Tentang Desa, Terkait
dengan poin c dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, bila dikaitkan dengan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2007
tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian………….
6 Pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa pasal 28 ayat (3) menyangkut
tindakan
administrasi
yang
dilakukan
oleh
Tergugat,
sungguhlah tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian, dengan demikian tindakan administrasi Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo UndangUndang nomor 9 Tahun 2004 No. 51/2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : --------------------------a. “Keputusan
Ttata
Usaha
Negara
itu
bertentangan
dengan
Peraturan perundangan Yang berlaku” yaitu pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas
umum
pemerintahan
yang
Baik”,
yaitu
Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas. 11. Bahwa
Penggugat
mengajukan
gugatan
terhadap
Tergugat
Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru disamping Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni selaku Bupati Kampar yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan Penggugat, karenanya Pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51/2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung
sejak
diberitahukan
dan atau diketahuinya keputusan…………
7 keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” 12. Bahwa surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang dalam hal ini disebut sebagai
objek sengketa adalah
merupakan Surat
Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersipat kongrik, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51/2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat beralasan hukum surat keputusan Bupati Kampar No: 141/ PEMDES/31/2012 tanggal 22 februari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar haruslah dinyatakan Batal atau Tidak sah berikut segala akibat hukumnya karena tidak sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa. I.
DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK PERKARA : a. Bahwa karena Penggugat adalah selaku Kepala Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang masih berhak atas jabatannya, dimana Tergugat telah terlanjur mengeluarkan keputusan No:
141/PEMDES/31/2012
tanggal
22
Februari
2012
tentang
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka menurut hukum hak Penggugat harus dilindungi menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;----b. Bahwa
penerbitan
Surat
Keputusan
No:
141/PEMDES/31/2012,
tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa………….
8 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
yang
dikeluarkan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dalam jabatannya selaku Kepala Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat;--------------------------c. Bahwa Pasal 67 ayat (2)
undang-undang nomor 5 tahun 1986
jo
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51/2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha
negara
sedang
berjalan
sampai
adanya
putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap” ;---------------------------------Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada majelis hakim a quo untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda
pelaksanaan
Surat
keputusan
Bupati
Kampar
nomor
141/PEMDES/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar agar obyek perkara a quo tidak dipergunakan oleh pemegang Pejabat Pelaksana Tugas kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menunjuk hakim majelis guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : ----------------------------------------II. PETITUM Dalam Penundaan Mengabulkan..........
9
Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Putusan atas Surat Keputusan Bupati Kampar nomor 141/ PEMDES/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
hingga putusan a quo
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kampar nomor 141/ PEMDES/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kampar nomor 141/ PEMDES/31/2012 tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI 1. Objek Gugatan belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (belum bersifat final) Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena belum bersifat final, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986
jo Undang-undang
Nomor
9
Tahun
2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009……….
10 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :---------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat
hukum
(Lihat
Martiman
Prodjohamidjojo,
Hukum
Acara
Pengadilan Tata Usaha Negara, 1993 : 41). Keputusan yang masih memerlukan dan diikuti oleh keputusan dan penetapan lainnya belum bersifat final karenanya
belum dapat
menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan (penggugat). Artinya Surat Keputusan Nomor 141/Pemdes/31/2012 tertanggal 22 Februari 2012, sifatnya hanya sementara (belum final) karena diikuti
lagi
oleh
keputusan
lainnya
yaitu
berupa
akan
Keputusan
Pemberhentian ataupun mengaktifkan kembali Kepala Desa Petapahan Jaya (Tergugat) karena hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 30 Januari 2012 dan tindak lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2012 belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya (Tergugat) antara lain : 1. Selama tahun 2011 Kepala Desa Petapahan Jaya melakukan pungutan biaya masyarakat di Kantor Desa Petapahan Jaya sebesar Rp. 60.840.000 (enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu………
11 ribu rupiah) dimana seharusnya dana tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Desa dan masuk ke APBDes setiap tahun, tetapi hal tersebut tidak dilakukan kepala desa; 2. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Petapahan Jaya tidak dimasukan ke dalam APBD sebesar Rp. 157.415.398 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);---------------------------------------------------------------------------3. Tahun 2011 belum disetor ke kas negara dan daerah sejumlah Rp. 7.556.657 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) pajak atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Petapahan Jaya;------------------------------------------------------4. Belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2011 terhadap penggunaan ADD tahun 2001 yaitu pengadaan meja setengah biro sebanyak 4 (empat) unit) senilai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);--------------------5. Belum diselesaikanya pekerjaan pembangunan ruang belajar Taman Kanak-kanak (TK) satu local ukuran 6 m x 7 m sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 senilai Rp. 37.343.750 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);----Bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaar);-------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang
kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu Kesatuan...............
12 kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini. 3. Bahwa pemberhentian sementara Danu Endarmoko (Penggugat) sudah berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan Pasal 17 ayat (2) c,d,e,f dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 28 ayat (2) c,d,e,f dan ayat (4, 5) Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;--------------------------------------------------------------------4. Bahwa gejolak yang timbul di masyarakat yang menginginkan Danu Endarmoko
(Penggugat)
diberhentikan
dari
jabatan
Kepala
Desa
Petapahan Jaya sudah berlangsung sejak lama dan puncaknya terjadi pada tanggal 09 Februari 2012 masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di Kantor Desa Petapahan menuntut supaya Danu Endarmoko masyarakat
(Penggugat) sudah
mundur
banyak
dari
jabatannya
melakukan
karena
dinilai
penyelewengan
dan
penyimpangan-penyimpangan, hal ini juga sudah diekspos di media cetak seperti Koran Haluan dan Koran Rakyat Riau dan bahkan media elektronik, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga Kepala Desa Petapahan Jaya tidak memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksudkan Pasal
15 ayat
(1)
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;--Bahwa penolakan dan tuntutan pemberhentian Danu Endarmoko (Penggugat) dari jabatannya dari Kepala Desa Petapahan Jaya juga dilakukan oleh perangkat desa seperti RT dan RW melalui pernyataan Sikap………..
13 sikap pada tanggal 09 Februari 2012 yang intinya Ketua RT dan Ketua RW se Desa Petapahan Jaya atas kesadaran sendiri tanpa desakan dari pihak manapun menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua
RT
dan Ketua RW di Desa
Petapahan Jaya apabila
masih dipimpinan oleh Danu Endarmoko (Penggugat), sehingga di Desa Petapahan Jaya sudah tidak terjalin lagi hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh mitra kerja pemerintahan di desa
sebagaimana
dimaksudkan Pasal 15 ayat (1) huruf f dan n Peraturan Prmerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa;-------------------------------------------5. Bahwa atas desakan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk
menuntut
diberhentikannya
Danu
Endarmoko
(Penggugat)
sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi tersebut demi ketentraman dan keberlangsungan roda pemerintahan desa Petapahan Jaya, tertib administrasi, serta kepastian hukum; -------------6. Bahwa berdasarkan surat Badan Permuswaratan Desa (BPD) Desa Petapahan Jaya Nomor 03/BPD/02/2012 tanggal 09 Februari 2012 telah mengusulkan pemberhentian Danu Endarmoko (Penggugat) dari jabatannya sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya melalui rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dengan alasan :--------------------------a. RT dan RW di Desa Petapahan Jaya mengundurkan diri terhitung dari tanggal 09 Februari 2012 atas dasar tidak percaya dengan kepemimpinan Kepala Desa Danu Endarmoko (Penggugat); b. Danu Endarmoko (Penggugat) selama 4 (empat) tahun tidak pernah mengajukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPD; c. Tidak transparansi dalam mengelola keuangan baik yang bersumber dari…………
14 dari ADD maupun PAD; d. Penggunaan dana ADD tokoh masyarakat dan BPD tidak pernah dilibatkan/tidak tahu dalam hal penggunananya; e. Menyinggung etnis Banyuwangi di desa Petapahan Jaya (SARA); f. Danu Endarmoko (Penggugat) mengeluarkan statement “bahwa tanpa BPD pemerintahan Desa bisa berjalan” 7. Bahwa atas perbuatan tersebut di atas, Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu Danu Endarmoko (Penggugat) telah melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa dimana antara lain disebutkan “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
dan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan surat Badan Permuswaratan Desa (BPD) Desa Petapahan Jaya Nomor 08/PEM/BOD-PJ/I/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kampar telah mengusulkan pemberhentian
Danu
Endarmoko
(Penggugat) dari jabatannya
sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya berdasarkan surat pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat Desa Petapahan Jaya tanggal 23 Januari 2012;---------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa atas usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petapahan Jaya
tentang
pemberhentian
Danu
Endarmoko
(Penggugat)
dari
jabatannya sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya diteruskan oleh Camat Tapung…………
15 Tapung kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar melalui surat Nomor 140/PEM/TP/2012/90 tanggal 15 Februari 2012;-----------------10. Bahwa sebelum Bupati Kampar (Tergugat) memberhentikan sementara Danu Endarmoko (Penggugat) dari jabatannya sebagai Kepala Desa Petapahan evaluasi
Jaya,
Tim
Inspektorat
juga
telah
melakukan
terhadap kinerja Kepala Desa Petapahan Jaya Sdr. Danu
Endarmoko (Penggugat) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui LKHP Nomor 111/INSP/LKHP/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 jadi tidak benar dalil Penggugat point 7 halaman 3;-------------------------11. Bahwa
dari
hasil
temuan
Tim
Inspektorat
Kabupaten
Kampar
disimpulkan dan direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kampar antara lain :-------------------------------------------------------------------------a. Agar
kepala
desa
Petapahan
Jaya
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dana di desa yaitu :---------------------------------------------- Penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Petapahan Jaya tahun 2011 Rp. 157.415.398 (seratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak masuk dalam APBDes tahun 2011 dan tidak ada peraturan desa tentang penggunaannya;----------------------------------------------------- Dana yang dipungut kepada masyarakat desa atas pengurusan SKT/SKGR dan KTP/KK tahun 2011 sejumlah Rp. 60.840.000 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dasar dan harus dipertanggungjawabkan;------------------------------b.
Menyetorkan pajak sejumlah Rp. 7.556.657 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu
enam ratus
lima puluh tujuh
rupiah)
dengan rincian PPN sejumlah Rp. 6.324.524 (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan PPh Rp…………….
16 Rp. 917.133 (sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);---------------------------------------------------------------------------c. Mempertanggungjawabkan alokasi dana desa tahun 2010 atas pengadaan meja ½ biro sebanyak 4 unit dengan nilai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menyetorkan ke kas desa dengan membuat Berita Acara Penyetoran diketahui oleh BPD Petapahan Jaya Sdr. Danu Endarmoko, dan Kepala Desa Petapahan Jaya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;d. Melalui Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar menegur secara tertulis Kepala Desa Petapahan Jaya Sdr. Danu Endarmoko tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa yaitu :-----------------------------------------------------------------------------d.1. Tidak membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Kampar melalui Camat;----------------------d.2. Tidak menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD Petapahan Jaya; ----------------------------------e. Agar
Kepala Desa Petapahan
mempertanggungjawakan
pekerjaan
Jaya fisik
Sdr. Danu dengan
Endarmoko
menyelesaikan
kekurangan pekerjaan fisik bangunan Ruang Belajar TK Tahun 2011, yaitu :----------------------------------------------------------------------------f.1. Pekerjaan pemasangan alat gantung terdiri dari engsel jendela, kunci sorong dan hak angin 10 stel dengan biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);--------------------------------------------------f.2. Pekerjaan pasangan jendela kaca bingkai ukuran 0,55 m’ x 0,92 m’ dengan biaya Rp. 365.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); f.3. Pekerjaan………….
17 f.3. Pekerjaan pengecatan dinding tembok sisi kiri dan belakang bangunan TK dengan biaya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------------------------------12. Bahwa hasil temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar tersebut untuk sementara akan diselesaikan secara internal dengan meminta pertanggungajawaban Kepala Desa
Petapahan Jaya (Penggugat), dan
setelah itu hasil temuan dan penyimpangan dana tersebut akan dilapor kepada pihak yang berwajib sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku karena Kepala Desa Petapahan Jaya (Penggugat) diduga telah melakukan penyimpangan dan penyelewengan dana (tindak pidana korupsi),
dan
untuk
itulah
sdr.
Danu
Endarmoko
(Penggugat)
diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya, selanjutnya akan diikuti dengan Surat Keputusan pemberhantian secara
definitive
pertimbangan
ataukah
akan
diaktifkan
atau
tidaknya
itikad
ada
kembali
baik
berdasarkan
Penggugat
untuk
menyelesaikan temuan terhadap penyimpangan tersebut;-----------------13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan “pengesahan
pemberhentian
bahwa
kepala desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima” sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 9 halaman 4;--------------------------------------14. Bahwa
sdr.
kewajibannya
Danu
Endarmoko
sebagai
Kepala
(Penggugat) Desa
dan
tidak
melaksanakan
melanggar
ketentuan
peraundang-undangan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 68 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor…………
18 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (4), Pasal 17 ayat (1 dan 2), Pasal Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-25/PJ/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/1210/BAKD tanggal 19 Desember 2006, pada point 4 huruf a, sehingga dengan demikian sudah wajar menurut hukum diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya;--------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa oleh karena objek perkara aquo telah memenuhi azaz umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)
Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. -
Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
-
Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
-
Asas
kepentingan
umum
yaitu
asas
yang
mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. -
Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat………….
19 masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. -
Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
-
Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode
etik
dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. -
Asas
akuntabilas,
efisiensi
dan
efektifitas
yaitu
asas
yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
dalam
setiap
kebijaksanaan
penyelenggaraan negara,
bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan aquo yang menjadi objek perkara. III. DALAM PENUNDAAN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Ayat..........
20 Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan
kepentingan
penggugat
sangat
dirugikan
jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. 2. Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Nomor 141/Pemdes/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan penggugat yang telah dirugikan jika surat keputusan tersebut dilaksanakan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------DALAM EKSEPSI
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
DALAM PENUNDAAN
Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari penggugat.
DALAM POKOK PERKARA
Menolak gugatan penggugat seluruhnya
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
mengajukan
Replik
tertanggal
Penggugat telah
24 April 2012 dan atas Replik tersebut,
Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 01 Mei 2012 ;-----------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah……..
21 telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan terupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya,
dan telah disesuaikan dengan
aslinya dengan diberi tanda P-1 dan P-2 adalah sebagai berikut:-------------------1.
Bukti P-1
:
Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar nomor 141/PEMDES/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan
Tapung
Kabupaten
Kampar. (copy dari foto copy ). 2.
Bukti P-2
:
Foto copy Surat Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 tahun
2007
Tentang
Tata
cara
Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa. (copy dari foto copy ). Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya
yang
telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya T-1 s/d T-15, sebagai berikut:---------------------------------------1.
Bukti T-1
:
Foto copy surat Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. ( foto copy sesuai dengan aslinya ).
2.
Bukti T-2
:
Foto copy surat peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata cara pencalonan, pemilhan, pemberentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. (foto copy sesuai dengan aslinya ).
3.
Bukti T-3
:
Foto copy surat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.(foto copy sesuai dengan aslinya ).
4.
Bukti T-4
:
Foto copy surat berita haluan Riau Tanggal 10 Februari………..
22 .
Februari 2011 bahwa terjadi Demo menuntut Kades Petapahan Jaya diberhentikan. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------
5.
Bukti T-5
:
Foto copy surat berita Rakyat Riau Tanggal 10 Februari 2012 bahwa Warga Desa Petapahan Jaya Demo tuntut Kepala Desa turun dari jabatan. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------
6.
Bukti T-6
:
Foto copy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap kinerja Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------
7.
Bukti T-7
:
Foto copy Tindak lanjut lapoan khusus hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2012.( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------
8.
Bukti T-8
:
Foto copy saudara
surat keterangan atau Danu
Endarmoko,
SE
Pernyataan Bahwa
dia
bertanggung jawab keuangan Desa pada saat diperiksa Inspektorat. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------------9.
Bukti T-9
:
Foto copy surat pernyataan sikap RT dan RW sedesa Petapahan Jaya akan mengundurkan diri jika masih dipimpin oleh Danu Endarmoko, SE. ( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------------
10
Bukti T-10
:
Foto copy usulan Pemberhentian Kepala Desa oleh BPD pada Bupati Kampar. ( foto copy sesuai dengan aslinya );-------------------------------------------
11.
Bukti T-11
:
Foto copy keputusan Bupati Kampar Tentang Pengesahan keanggotaan BPD Desa Petapahan Jaya………..
23 Jaya Kecamatan Tapung. ( foto copy sesuai dengan aslinya );-------------------12.
Bukti T-12
:
Foto copy usulan Pemberhentian Kepala Desa petapahan Jaya saudara Danu Endarmoko, SE yang ditujukan kepada Camat. ( foto copy sesuai dengan aslinya );-------------------------------------------
13.
Bukti T-13
:
Foto Copy surat Camat Tapung terhadap Bupati Kampar
perihal
laporan
permasalahan
desa
Petapahan Jaya.( foto copy sesuai dengan aslinya );14
Bukti T-14
:
Foto
copy
keputusan
141/PEMDES/31/2012
Bupati
Kampar
tentang
Nomor
Pemberhentian
sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung
tertanggal
22
Februari
2012,
yang
merupakan objek perkara. ( foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------------------------15.
Bukti T-15
:
Foto
copy
Resume Laporan Khusus Hasil
Pemeriksaan Tentang Evaluasi Terhadap Kinerja Kepala
Desa
Endarmoko,
Petapahan SE.dalam
Jaya
Sdr.Danu
penyelenggaraan
pemerintahan Desa.( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3(tiga) orang yaitu:--------------------------------------------------------------------------------1. DELFI ANDRI (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan
sebagai
berikut;--------------------------------------------------------------------------------
Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini adalah tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya. Bahwa………
24 -
Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Petapahan Jaya.
-
Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya demontrasi adalah tidak adanya Transparasi pengelolaan keuangan di Desa Petapahan Jaya.
-
Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya demontrasi sudah 3x ( tiga kali ) dilakukan yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2011.
-
Bahwa saksi telah membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur.
-
Bahwa saksi tidak tahu kalau ada temuan kejanggalan laporan keuangan dari tahun 2009 sampai dengan 2010 yang diperiksa oleh Inspektorat.
-
Bahwa
saksi
tidak
tahu
kalau ada surat pernyataan RT dan
RW Sedesa Petapahan Jaya akan mengundurkan diri jika masih dipimpin
oleh Danu Endarmoko.
2. SUPARDI (dibawah sumpah)
pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi sejak Tahun 1998 sudah menjadi anggota Linmas pada Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. -
Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Danu Endarmoko dari tahun 2008 sudah menjadi Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya demontrasi adalah adanya sikap sombong dari Penggugat terhadap Etnis Banyuwanggi, yang dalam hal ini tidak dilakukan Penggugat. - Bahwa saksi mengetahui tentang Forum Peduli Desa Petapahan Jaya Kecamatan………..
25 Kecamatan Tapung. - Bahwa saksi tidak ikut dalam menandatangani atas diberhentikan Danu Endarmoko sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung. -
Bahwa
sepengetahuan
saksi
sejak
Penggugat
diberhentikan
dari
Jabatannya dan sekarang digantikan oleh PLT, semua pelayanan pada masyarakat tidak lancar. 3. M.HATTA TANJUNG, (dibawah sumpah)
pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------
Bahwa Saksi adalah Warga Desa Petapahan jaya Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar,
dan bekerja
sebagai
Sopir
Ambulance
Pemerintah Desa Kecamatan tapung . -
Bahwa saksi tidak tahu kalau Bapak Danu Endarmoko diperiksa oleh Inspektorat.
-
Bahwa saksi pada masa kepemimpinan Kepala Desa Saudara Danu Endarmoko telah membawa banyak perubahan dalam Warga Desa Petapahan jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
-
Bahwa saksi merasa senang kalau Danu Endarmoko dijadikan Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung kembali, sebab karenanya semua pelayanan pada masyarakat sangat lancar. Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi
dipersidangan;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Juni 2012;-------------------------Menimbang........
26 Menimbang, bahwa para pihak tidak
mengajukan apapun lagi, dan
akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala
sesuatu
yang
tertera
dalam
Berita
Acara
Persidangan
merupakan bagian dari putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM --------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut diatas ;----------------------Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdapat adanya 3 (tiga) pendapat, yang akan diuraikan sebagai berikut :-----------------------------------PENDAPAT HAKIM KETUA MAJELIS : -------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:
Menimbang, bahwa
terhadap
gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----------------
I.
Obyek Gugatan Belum Memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara ( belum bersifat final ) ;---------------------------------------------------Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara Aquo belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena belum bersifat final, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata
Usaha
Negara
;--------------------------------------------
Bahwa Keputusan tersebut masih memerlukan dan diikuti oleh Keputusan dan Penetapan lainnya belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan
(
Penggugat
141/Pemdes/31/2012
).
Artinya
Surat
Keputusan
Nomor
tertanggal 22 februari 2012, sifatnya hanya
sementara………..
27 II.
sementara
( belum final )
karena
akan
diikuti
lagi
oleh
keputusan lainnya yaitu berupa Keputusan Pemberhentian ataupun pengaktifan kembali Kepala Desa Petahapan Jaya (Penggugat) karena hasil temuan inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 30 Januari 2012 dan tindak lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2012 belum dapat
dipertanggung
jawabkan
oleh
Kepala Desa Petahapan
Jaya ( Penggugat ) antara lain :--------------------------------------------------
1. Selama tahun 2011 Kepala Desa Petapahan Jaya melakukan pungutan biaya masyarakat di Kantor Desa Petapahan Jaya sebesar Rp. 60.840.000,- (enam puluh juta delapan ratus empat puluh riburepiah) dimana seharusnya dana tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Desa dan masuk ke APB Desa setiap tahun, tetapi hal tersebut tidak dilakukan Kepala Desa ;------------------------------------2. Pendapatan Asli Desa ( PAD ) Desa Petapahan Jaya tidak dimasukan ke dalam APBDesa sebesar Rp. 157.415.398,- ( seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah ) ;------------------------------------------3. Tahun 2011 belum disetor ke kas negara dan Daerah sejumlah Rp. 7.556.657,- ( tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah )pajak atas penggunaan alokasi Dana Desa (ADD )Petapahan Jaya ;------------------------------------------------------4. Belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2011 terhadap penggunaan ADD tahun 2011 yaitu Pengadaan meja setengah biro sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp. 1,100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ;---------------
Belum………
28 5. Belum diselesaikannya pekerjaan pembangunan ruang belajar Taman
Kanak - Kanak ( TK ) satu lokal
ukuran
6 m x 7m
sumberDana Alokasi Dana Desa ( ADD ) tahun 2011 senilai Rp. 37.343.750 ( tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;--------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
eksepsi
Tergugat,
Penggugat
telah
mengajukan sanggahan dalam repliknya tertanggal 24 April 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------
1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo pada dasarnya telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Kampar senyatanya telah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat dengan tidak aktifnya lagi Penggugat dalam jabatannya
selaku
Kepala
Desa
Petapahan Jaya, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar :-----------------------------------------------2. Bahwa
walaupun
secara
tegas
Surat
Keputusan
tersebut
menetapkan memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya, faktanya sejak diberhentikan sementara dari jabatannya hingga gugatan ini diajukan, seyogianya alasan tersebut tidak dengan tegas menyatakan adanya tindakan hukum administrasi yang dilanggar oleh Penggugat. Karena pada dasarnya tindakan administrasi harus pula disertai dengan dasar administrasi yang jelas pula ;--------------3. Bahwa
sifat
final
yang
diuraikan
Tergugat
sebenarnya
telah
mengandung unsur definitif karena pada sifat definitif tersebut telah tampak jelas tatkala Pemberhentian Penggugat dari jabatannya telah berpengaruh besar pada diri Penggugat denga tidak adanya kepastian hukum tentang mengaktifkan kembali atau tidak dari
jabatan
Penggugat………..
29 Penggugat selaku Kepala Desa Petapahan jaya KecamatanTapung kabupaten
Kampar,
sehingga
dengan
sebagaimana terurai dalam eksepsi
demikian
Tergugat
sifat
sementara
senyatanyamerupakan
hasil akhir yang membuat Penggugat yang tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; -
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut , Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah, adalah :-------------------------------------------
-
Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kampar nomor
141/PEMDES/31/2012
tanggal
22
Pebruari
2012
Tentang
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ( vide bukti P- 1 = T-14 ) ; ----------------------
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Hakim
Ketua
Majelis
akan
mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini apakah sudah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?
Menimbang, bahwa menurut Pasal
1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara...........
30 Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat, yaitu Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kampar nomor
141/PEMDES/31/2012
tanggal
22
Pebruari
2012
Tentang
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ( vide bukti P- 1 = T- 14 ) ; ------------------------------------
Menimbang bahwa apabila Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Hakim Ketua Majelis bahwa Surat Keputusan Tergugat
berupa
Surat
Keputusan
Bupati
Kampar
nomor
141/PEMDES/31/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar
( vide bukti P- 1
berbentuk
penetapan
=
T- 14
), adalah Surat Keputusan sudah
tertulis
yang
menunjuk
kepada
isinya
yaitu
Pemberhentian sementara Kepala Desa Petapahan Jaya, diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, tindakan hukum yang dilakukan adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersumber pada hukum Tata Usaha Negara, Surat keputusannya bersifat konkrit dan tidak abstrak, bersifat individual ditujukan kepada Danu Endarmoko selaku Kepala Desa Petapahan Jaya,dan Surat Keputusan a quo belumlah bersifat final, karena
surat........
31 surat keputusan tersebut masih akan ada tindak lanjut setelah adanya hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan-Pemeriksaan
( LKHP ) Inspektorat
Kabupaten
Kampar Tahun 2012, apabila terbukti tindakan yang dilakukan Penggugat selaku Kepala Desa Petapahan Jaya akan diterbitkan Surat Keputusan berupa Pemberhentian sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya dan apabila tidak terbukti akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya, oleh karenanya perkara ini
Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam
belum memenuhi
Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Ketua Majelis sependapat dengan eksepsi Tergugat,
sehingga
eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan
diterima;------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa diatas,
dengan diterimanya eksepsi Tergugat
tersebut
menurut hemat Hakim Ketua Majelis telah cukup alasan untuk
menyatakan gugatan Penggugat “ tidak diterima , dan pokok perkara serta permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;--PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I : ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Hakim anggota I mempunyai pendapat
berbeda
sebagai
berikut:---------------------------------------
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan
pada.............
32 pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal
12 April 2012 yaitu
bahwa obyek gugatan belum
memenuhi unsur final dari suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU no 51 tahun 2009;------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut hakim anggota I berpendapat berbeda yaitu sebagai berikut :-----------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan bupati Kampar (tergugat) 141/Pemdes/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang pemberhentian sementara kepala desa petapahan jaya kecamatan tapung (vide bukti P-1= T-14);-----------------------Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 UU no 51 tahun 2009 mengatur bahwa KTUN yang menjadi kewenangan PTUN adalah keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;--------Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1angka 3 uu no 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan pasal 1 angka 9 uu 51 tahun 2009 unsur final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain
belum bersifat final karenanya belum dapat
menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak bersangkutan;----------Menimbang, bahwa pendapat Indroharto dalam bukunya usaha memahami Undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara halaman 116, bersifat final artinya
akibat
hukum
yang
ditimbulkan serta
dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar
sudah.........
33 sudah merupakan akibat hukum yang definitive. Menurut nalar badan atau pejabat TUN itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitive itu hanya ditentukan posisi hukum dari suatu subyek atau obyek hukum;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut pendapat indroharto Undang-undang
usaha
memahami
Negara
halaman 118, menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan
suatu perubahan dalam suasana Karena
penetapan
tentang
dalam bukunya
hubungan
Peradilan
hukum
yang
Tata Usaha
telah
ada.
tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka
sebagai tindakan ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 tersebut. Sebagai suatu tindakan hukum penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada , umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya;-------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut unsur final
terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan hukum tata usaha
Negara
dari
badan
atau
pejabat
tata
usaha
Negara
dalam
mengeluarkan suatu penetapan tertulis;---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersbut diatas hakim anggota I berpendapat surat keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu menimbulkan suatu hubungan hukum yang
baru............
34 baru dimana penggugat tidak lagi berstatus sebagai kepala desa (sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa petapahan
jaya)
dan
telah
ada
pejabat
kepala
desa
yang
diangkat
berdasarkan Surat Keputusan obyek sengketa yang menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala desa petapahan jaya, sehingga telah terpenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang 51 tahun 2009;---------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
seluruh
tersebut Hakim Anggota I berpendapat obyek
pertimbangan
hukum
sengketa termasuk KTUN
sebagimana dimaksud pasal 1 angka 9 undang-undang 51 tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk mengadii dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi tergugat haruslah dinyatakan ditolak;----------Menimbang, bahwa
oleh
karena eksepsi ditolak, maka
Hakim
anggota 1 akan mempertimbangkan pokok perkaranya;--------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan bupati Kampar (tergugat) 141/Pemdes/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang pemberhentian sementara kepala desa petapahan jaya kecamatan tapung (vide bukti P-1= T-14);-----------------------Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan pada tanggal 8 maret 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari sebagimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu pasal 17 Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 dan
Azas- azas Umum Pemerintahan yang
Baik, khususnya azas kepastian hukum, tertib penyelengaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas;----------------
Menimbang............
35
Menimbang bahwa, terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa terhadap objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan syarat dan prosedur ketentuan yang berlaku;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik tergugat serta bukti-bukti dan saksi di persidangan maka permasalahan yang harus dibuktikan dalam sengketa ini adalah apakah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, telah terdapat perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya tindakan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai Perundang-undangan atau asasasas umum pemerintahan yang baik?
Menimbang, bahwa
untuk
menilai suatu Keputusan Tata Usaha
Negara in casu obyek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ukurannya haruslah dilihat
dari
kewenangan
pejabat/
badan
tata
usaha
Negara
yang
mengeluarkan surat keputusan tersebut serta ketentuan yang bersifat prosedural formal serta substansinya telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Perda Kabupaten Kampar Nomor : 4 tahun 2007;---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 4 tahun 2007 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 jo psl 30 Peraturan Daerah
Kabupaten
Kampar Nomor: 4 tahun 2007, mengatur bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati;-------------------------------------------------------------------
36 Menimbang................
Menimbang, Penggugat
selaku
bahwa
surat
Kepala
keputusan
Desa
pemberhentian
Petapahan
Jaya
sementara
ditetapkan
dan
ditandatangani oleh bupati kampar (vide bukti P-1= bukti T-14);----------------Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut, majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan surat keputusan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa yang menjadi obyek sengketa perkara ini;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Petapahan jaya dalam konsideran menimbang Surat Keputusan obyek sengketa adalah berdasarkan surat Camat Tapung no 140/PEM/TP/2012/90 tanggal
15
Februari
2012
(vide
bukti
T-13)
dan
surat
BPD
no
03/BPD/02/2012 tanggal 9 Februari 2012 (vide bukti T-10);--------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam jawaban Tergugat halaman 3 point 3, pemberhentian sementara penggugat sudah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku terutama
ketentuan
Pasal 17 ayat (2) c,d,e,f dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa jo. Pasal 28 ayat (2) c, d, e, f dan ayat (4) dan (5) Paraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 04 tahun 2007;-----------------Menimbang, berdasarkan pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur pengakuan pihak adalah salah satu alat bukti;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) c,d,e,f dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa jo. Pasal 28 ayat (2) c, d, e, f dan ayat (4) dan (5) perda kab kampar no 04 tahun 2007 adalah prosedur dan atau persyaratan dari pasal 17 ayat 1 huruf c mengatur bahwa kepala
desa
berhenti
Menimbang,
karena
bahwa
obyek
diberhentikan;---------------------------------sengketa
dalam
perkara
ini
adalah
pemberhentian sementara kepala desa yang harus mengikuti prosedur dan
37 atau..........
atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor:
72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 4 tahun 2007 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 jo psl 30 Peraturan Derah Kabupaten Kampar
nomor : 4 tahun 2007;-------------------------------------
Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (1Peraturan Daerah Kabupaten . Kampar Nomor:
4 tahun 2007 mengatur Kepala Desa diberhentikan
sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 jo psl 30 Perda kab kampar nomor 4 tahun 2007 mengatur kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;---------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti konsidern menimbang yang tercantum pihak
pada SK
Tergugat
obyek
dalam
sengketa (vide bukti P-1= T-14), pengakuan
jawabanya
serta
bukti
T-10
berupa
usulan
pemberhentian kepala desa oleh BPD, bukti T-13 usulan camat Tapung meneruskan usulan BPD petapahan
jaya, dan
Tergugat
tidak
dapat
membuktikan bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap atas pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun dan atau bukti status tersangka sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 jo pasal 30 Perda Kab. Kampar nomor 4 tahn 2007, maka
38 menurut.......
menurut pendapat Hakim anggota I, prosedur dan atau persyaratan pemberhentian sementara penggugat tidak terpenuhi;----------------------------Menimbang, bahwa
berdasarkan seluruh
pertimbangan
hukum
tersebut diatas Hakim anggota I berkesimpulan telah terdapat pelanggaran prosedur
dan
atau
persyaratan
dalam
penerbitan
Surat
Keputusan
pemberhentian sementara Penggugat sebagaiamana diatur pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor: 4 tahun 2007 dan
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 2005 jo psl 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 4 tahun 2007, sehingga Surat Keputusan Nomor: 141/PEMDES/31/2012 (obyek sengketa) haruslah dinyatakan batal, dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya;------------PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II : ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari pihak Tergugat , Hakim Anggota II pada intinya berpendapat sama dengan Hakim Anggota I ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan bagian pokok perkara Hakim Anggota II mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim Anggota I dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;--------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
berdasarkan
bukti-bukti surat yang diajukan
Pihak yaitu bukti P-1 dan bukti T-1, T-2, T-09, T-10, T-12, T-13, T-14 dan T15 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Sdr. Delfi Andri, saksi Sdr. Supardi, saksi Sdr. M. Hatta Tanjung, Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum sebagai berikut;------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan
Tapung
Kabupaten
Kampar
yang
diangkat
dan
dilantik
berdasarkan Surat Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PEM/26/2008
39 tanggal……..
tanggal 8 Februari 2008 tentang Pengesahan, Pengangatan Petapahan Jaya
Kecamatan
Tapung
Kepala Desa
Kabupaten Kampar untuk masa
jabatan 6 (enam) tahun (Vide Posita Penggugat Poin 1) ; -------------------------Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Penggugat selaku Kepala Desa
Petapahan Jaya
Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
menerima Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/ PEMDES/ 31/2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar ( bukti P-1) ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada tanggal
9 dan 19 Februari 2012 timbul
demonstrasi didepan kantor Kepala Desa Petapahan oleh
masyarakat
yang
menuntut
agar
Kepala
Jaya yang dilakukan
Desa
Petapahan
Jaya
(Penggugat) untuk turun dari jabatannya karena dinilai telah melakukan korupsi, dan tidak adanya trasparansi pengelolaan keuangan di Desa Petapahan Jaya serta menyinggung salah satu etnis khususnya etnis Banyuwangi (vide keterangan saksi delfi andri) ; -----------------------------------Menimbang, bahwa penolakan dan tuntutan pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Kepala Desa Petapahan Jaya dilakukan juga oleh perangkat desa lainya seperti RT dan RW melalui pernyataan sikap pada tanggal 9 Februari 2012, yang disampaikan kepada BPD ; -----------------------Menimbang, bahwa atas desakan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat,
pada
tanggal
9
Februari
2012,
berdasarkan
surat
Badan Pemusyawaratan Desa Petapahan Jaya Nomor : 03/BPD/02/2012 telah mengusulkan pemberhentian
Penggugat
sebagai Kepala Desa
Petapahan Jaya melalui rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD (bukti T-09, T-10 dan T-13, dan Jawaban Tergugat poin 5 s/d poin 7); --------Menimbang,
bahwa
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan
mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) sampai
40 dengan………… dengan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Pasal 28 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6), Pasal 29 Ayat (1) sampai Ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (bukti T-1 dan T-2) ; ------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa didalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat ( 3), disebutkan dalam Ayat (2) yakni ” selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala
Desa
mempunyai
kewajiban
untuk
memberikan
laporan
penyelengaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan
keterangan
menginformasikan
pertanggungjawaban
laporan
penyelengaraan
kepada
Pemerintah
BPD, Desa
serta kepada
masyarakat” dan selanjutnya didalam Ayat (3) menyebutkan bahwa ” laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 ( satu kali) dalam 1 (satu) tahun ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Tahun
2005
tentang
Desa
yang
dihubungkan dengan bukti T-15
Peraturan Pemerintah Nomor 72
sebagaimana
tersebut
diatas
dan
serta terhadap dalil Penggugat poin 7,
didalam gugatannya Hakim Anggota II berpendapat bahwa, apa yang didalilkan Penggugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-15 dan keterangan Para Saksi serta fakta- fakta hukum dipersidangan, dan dihubungan dengan gugatan Penguggat, Hakim Anggota II berpendapat bahwa tidak terbukti kebenaranya, oleh karenanya berdasarkan hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-
41 Undang…….. undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “ dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;--------------------Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 97 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan;-------------------------------------------------------Mengingat , Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;----------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI :-------------------------------------------------------------------------
- Menerima Eksepsi Tergugat;----------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 133.500,(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);----------------------------------Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara
Pekanbaru
pada hari
Rabu tanggal 04
Juli 2012, oleh kami, FARI RUSTANDI, SH, sebagai Ketua Majelis, ADI IRAWAN, SH. D
an JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH. Masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Majelis Hakim
42 tersebut dengan dibantu oleh
AWALUDDIN, Amd.
Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau kuasa hukumnya;------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
KETUA,
DTO
ADI IRAWAN, SH.
DTO
FARI RUSTANDI, SH.
DTO
HAKIM ANGGOTA II,
DTO
JIMMY RYANT NATAREZA, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,
DTO
AWALUDDIN, Amd.
