PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor: 36/ G / 2015/ PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara: --------------------NAZARUDDIN B, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pulau Terap I, RT. 005/RW. 002 Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok), Kabupaten Kampar-Riau; -----------------Selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT; M E L A W A N: KEPALA

BADAN

KEPEGAWAIAN

NEGARA

KANTOR

REGIONAL

XII

PEKANBARU, Berkedudukan di Jalan Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru 28281 Yang dalam perkara ini diwakili oleh: -----------------------------------------------------------------1. Drs. ARIF AFFANDI.,196402231991031001, Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; -----------------------------2. WISUDO

PUTRO

NUGROHO,

S.H.,

M.KN.,

NIP.198603202009121001, Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; -----------------------------------------------------------------3. FAJRIN

INDRA,

S.H.,

NIP.198306192014021001,

Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Analis Hukum pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; ------------------------------------------------4. NURAINA

JULIA

SAFITRI,

S.H.,NIP.198407062014022002,

Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Analis Hukum pada Kantor

Regional XII BKN Pekanbaru; ------------------------------------------------5. RAHMAT

FAJRI,

S.H.,

NIP.198512212015031001,

Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Analis Hukum pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; ------------------------------------------------6. YOGI

SUSANTO,

S.H.,

NIP.199105202015031001,

Kewarganegaraan Indonesia Jabatan: Analis Hukum pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06315/VI/KR.XII/09-2015 tertanggal 7 September 2015, selanjutnya disebut sebagai.........................................TERGUGAT, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 36/PENMH/2015/PTUN-Pbr. tanggal 31 Agustus 2015. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; ------------------------------------------------- Penetapan Ketua Majelis No. 36/PEN-PP/2015/PTUN-Pbr., Tanggal 1 September 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -------------------------------------------------------------- Penetapan Ketua Majelis No.36/PEN-HS/2015/PTUN-Pbr., Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut; ---------------------------- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan; --------------------------------------------------------------------------------------------- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; ---------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -------------------------------Bahwa

Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUN-Pbr.

28 Agustus 2015, yang telah diperbaiki pada 7 Oktober 2015 dalam Register Perkara No.36/G/2015/PTUN-Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut; -----------Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU NOMOR:

00038/KEP/MT/21406/15

TANGGAL

3

JUNI

2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS ATAS NAMA NAZARUDDIN B; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adapun alasan pengajuan Gugatan Penggugat sebagai berikut; -----------------------------A. DASAR HUKUM; ----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tanggal 03 Juni 2015, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam

Undang-undang R.I. Nomor:

5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang R.I. Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang R.I. Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: ----------------------------------”Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 2. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tanggal 03 Juni 2015, telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana di atur dalam


Undang-Undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang R.I. Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang R.I. Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi: ------------------------------------------------------------------------------------“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.; ----------------------------------------------------------3. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang R.I. Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang R.I. Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi: ------------------------------------------------------------------------”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara ”. --------------------------------------------------------------------------B. DALAM POKOK SENGKETA: ----------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau


Nomor: SK.813.5/P/83/171 tertanggal 27 Agustus 1983 sebagai Guru Agama pada Sekolah Dasar (SD) Nomor: 009 Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar; ------------------------------------------------------------------------2. Bahwa pada tahun 1984 dengan alasan kekurangan Guru Agama di SD No. 011 Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar, Penggugat dipindahkan dari SD Nomor: 009 Muara Takus ke SD Nomor: 011 Tanjung; --------------

3. Bahwa pada tahun 1986, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana salinan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:

SK.821.2/P/86/43 tetanggal 26 Oktober 1986 dengan

golongan II/a dan tempat bekerja di SD No. 011 Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar; ------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1988, ada rapat pembahasan tentang jam pelajaran bidang studi Agama Islam di SD 011 Tanjung dan di dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Kepala Sekolah, dimana menurut Penggugat jam pelajaran Agama Islam adalah 4 (empat) jam, sementara menurut Kepala Sekolah hanya 3 (tiga) jam. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan percekcokan antara Penggugat dengan kepala sekolah; -------------------------------------------------5. Bahwa dua hari kemudian, Tanggal 8 Agustus 1988, keluar Surat Nota Nomor: 0850/109.2.5/F1 yang berisi agar Penggugat menghadap Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar di Bangkinang pada tanggal 11 Agustus 1988; -----------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1988, Penggugat datang menghadap Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar di Bangkinang, namun Penggugat tidak bertemu dengan Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar. Penggugat hanya bertemu dengan Kasi TGTT Bpk. Anas Fuad dan memerintahkan Penggugat untuk kembali lagi pada tanggal 13 Agustus 1988; ---------------


7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1988, Penggugat kembali datang menghadap Bpk. Anas Fuad dan Penggugat diperintahkan untuk memeriksakan sendiri kesehatan Penggugat di RSUP Riau dengan menyerahkan surat Nomor: 3043/440/1988 tertanggal 11 Agustus 1988; 8. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Penggugat melakukan pengujian kesehatan sebagaimana surat Nomor: 207/TPK/1988 tanggal 29 September 1988 yang menyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya (sehat jasmani dan rohani);9. Bahwa mestinya berdasarkan surat tersebut persoalan kesehatan yang dituduhkan kepada Penggugat selesai dan Penggugat bisa mengajar di SD 011 Tanjung, namun yang terjadi adalah Penggugat dipindah ke SD Nomor: 059 Trans AD Kuok sebagaimana surat perintah penugasan Nomor: 4339/824/1988 tanggal 24 Oktober 1988; -------------------------------10. Bahwa kemudian Penggugat datang menghadap kepala sekolah SD Trans AD, namun kepala sekolah Trans AD (Bpk. Nuardi) menolak Penggugat untuk mengajar di SD tersebut dengan mengatakan “Kita takut nanti anak-anak takut pula untuk sekolah besok”. Hal ini karena di dalam surat Nomor: 4339/824/1988 tanggal 24 Oktober tersebut terdapat kalimat

“Dalam

bersangkutan”.

rangka Artinya

ketenangan dan ketentraman kepindahan

Penggugat

kami

jiwa

yang

karena

ada

gangguan kejiwaan; ---------------------------------------------------------------------11. Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 1988, Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar mengeluarkan surat Nomor: 4525/824.2/1988, perihal pencabutan surat perintah penugasan Nomor: 4339/824/1988 tanggal 24 Oktober dan memerintahkan Penggugat untuk bertugas di Kandep Dikbud Kecamatan Bangkinang sebagai Staf Pembantu Dinas P dan K Dati II Kampar; -----------------------------------------------------------------------------


12. Bahwa akan tetapi hanya bekerja selama 3 (tiga) minggu di Kandep Dikbud Kecamatan Bangkinang, Penggugat kemudian diperintahkan oleh atasanya untuk tidak bekerja atau tidak masuk kantor sebagaimana surat tertanggal 2 Desember 1988; ---------------------------------------------------------13. Bahwa kemudian pada tahun 2000, Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas Nomor: 1124/824.2/2000, tertanggal 7 Agustus 2000, untuk bertugas sebagai staf pada Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Barat; -----------------------------------------------------------------------14. Bahwa akan tetapi seluruh Surat Keputusan kenaikan pangkat Penggugat seluruhnya adalah sebagai Guru SD 011 Tanjung, mulai dari golongan II/a, II/b, II/c, II/d dan terakhir III/a yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar saat itu Bpk. Jefri Noer sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 823.3/BAKD/2002/388 tertanggal 24 Juni 2002; -----------------------15. Bahwa Penggugat menjadi PNS aktif hingga umur 60 tahun, sesuai dengan usia pensiun guru. Namun ketika akan mengurus pensiun Penggugat ditekan oleh Kepala Inspektorat Kab. Kampar untuk membuat Surat Pernyataan bersedia dipensiunkan pada usia 56 tahun atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar No. 1124/824.2/200 tertanggal 7 Agustus 2000; ---------------16. Bahwa 2 (dua) hari kemudian surat pernyataan bersedian dipensiunkan pada usia 56 tahun tersebut telah pula dicabut oleh Penggugat dengan alasan bahwa surat pernyataan tersebut di buat di bawah tekanan atau ancaman Kepala Inspektorat Kab. Kampar bahwa apabila Penggugat tidak mau pensiun di usia 56 tahun, maka pensiun Penggugat tidak akan bisa diurus lagi (tidak akan menerima gaji pensiun); ----------------------------17. Bahwa anehnya kemudian berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara

Kantor

Regional

XII

Pekanbaru

Nomor:


00038/KEP/MT/21406/15

tertanggal

03

Juni

2015,

Penggugat

dipensiunkan pada usia 56 tahun sebagai PNS pada UPTD DIKBUD Kec. Kuok (dahulu Kec. Bangkinang Barat) Kab. Kampar, bukan sebagai guru yang pensiun pada usia 60 tahun; ---------------------------------------------------18. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------a. Bahwa Surat Keputusan (SK) terakhir PNS Penggugat adalah sebagai guru pada SD 011 Tanjung sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 823.3/BAKD/2002/ 388 tertanggal 24 Juni 2002. Dengan adanya surat Bupati Kampar tersebut, maka Surat Perintah Tugas Nomor: 1124/824.2/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian mestinya Penggugat pensiun sebagai guru pada usia 60 tahun, bukan sebagai staf UPTD DIKBUD Kec. Kuok yang pensiun pada usia 56 tahun sebagaimana Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015; ------------------------------------------------------------b. Bahwa Penggugat hanya dipindahkan dari jabatan fungsional guru ke jabatan staf teknis administrasi (jabatan struktural) / UPTD DIKBUD Kec. Kuok hanya berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, tanpa ada Surat Keputusan pembebebasan / pemberhentian dari jabatan guru. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan


Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------------------“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”; ------Lalu siapa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota tersebut? Menurut Pasal 1 ayat (5), PP Nomor: 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota, sehingga dengan demikian pemindahan Penggugat dari jabatan fungsional guru ke jabatan struktural pada Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Barat dan UPTD DIKBUD Kec. Kuok adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Laporan Khusus

Hasil

Pemeriksaan

(LKHP)

Inspektorat

No.

700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5; ------------19. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni

2015, telah pula merugikan Penggugat dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 10 Juni 2015, Penggugat diharuskan untuk membayar gaji yang terlanjur dibayarkan dari bulan Januari 2011 hingga Maret 2015 sebesar Rp. 116.449.700,-. Hal mana mestinya tidak menjadi tanggungjawab Penggugat, tetapi tanggungjawab Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana Surat Kepala Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.I.I/99 tertanggal 2 Januari 2015, yang berbunyi: “Apabila pengangkatan,


pemberhentian sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara serta bukan karena kesalahan

PNS

Kepegawaian

yang

bersangkutan,

bertanggungjawab

untuk

maka

Pejabat

Pembina

mengembalikan

kerugian

keuangan negara tersebut kepada kas negara”; -------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan: --------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------2. Menyatakan

batal

Kepegawaian

atau

Negara

tidak

sah

Kantor

surat

Regional

Keputusan XII

Kepala

Pekanbaru

Badan Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas nama Nazaruddin B. XII Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15

tertanggal

03

Juni

Pekanbaru

2015

Tentang

Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS atas Nama Nazaruddin B; -----3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara

Kantor

Regional

XII

Pekanbaru

Nomor

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015 Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebgai PNS Atas Nama Nazaruddin B; -----------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula; ---------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------------


Bahwa atas Gugatan

Penggugat a quo Tergugat telah mengajukan

Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketa sebagai berikut: --------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI: -------------------------------------------------------------------------------1) Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (Obscuur libel); ----------------------------a.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS atas nama Nazaruddin B, sedangkan Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 dengan kelebihan pembayaran gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar; ---------------------------b. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak menyebutkan secara terang dan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat

Posita/fundamentum

petendi

dimana

dalam

gugatannya

Penggugat tidak menyebutkan satupun Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat serta tidak menyebutkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat; -----------------------------------------------------------------------------------c.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara kelebihan pembayaran gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas


Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo dan Pengugat tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur libel); -------2. Gugatan kurang pihak; ------------------------------------------------------------------------Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo, apabila dicermati mengenai proses terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 adalah memang benar diterbitkan oleh Tergugat, namun dalam proses terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 882.4/BKD-BPP/637 tanggal 27 Mei 2015 tentang Usulan Pemberhentian PNS dengan hormat dengan hak pensiun atas nama Nazaruddin. B, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru. Oleh karena dalam pengusulan pemberhentian PNS dengan hormat dengan hak pensiun atas nama Pengugat adalah melibatkan instansi pemerintah daerah Kabupaten Kampar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset), maka jelas gugatan pengugat adalah kurang pihak; -----------------------------------------------------------------------------3. Gugatan Penggugat salah pihak (salah alamat); -------------------------------------Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara aquo, namun dalam hal ini didalam Posita Penggugat lebih mengedepankan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berkaitan erat dengan kewenangan yang berada ditangan Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset), hal tersebut bukan merupakan


kewenangan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, sehingga jelas gugatan Penggugat tersebut salah pihak/salah alamat; --------------------------------Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut: -----------------------------------------1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -------------------------------------2. Menyatakan

bahwa

gugatan

Penggugat

terhadap

Tergugat

adalah

kabur/tidak jelas (Obscuur libel), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat kurang Pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------------4. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 salah Pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; ------------------------------------------------------B. DALAM POKOK SENGKETA;----------------------------------------------------------------1) Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok sengketa; ---------------------------------------------------------------------


2) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan

Penggugat,

kecuali

yang

diakui

secara

tegas

kebenarannya; --------------------------------------------------------------------------------3) Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------4) Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan

dengan

ditetapkan

Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian Negara a quo; --------------------------------------------------------------5) Bahwa Penggugat lahir di Pulau Terap tahun 1954 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengangkatan sebagai Calon PNS berdasarkan surat Keputusan

Gubernur

Kepala

Daerah

Tingkat

I

Riau

Nomor:

SK.813.5/P/83/171 tertanggal 27 Agustus 1983 dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; ---------------------------------------------------------------6) Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi pernyataan Penggugat Nomor 1 s/d 10, 12, 13, dan 15. Oleh karena tidak relevan dengan pokok gugatan; --------7) Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 11 halaman 4 yang antara lain menyatakan ”bahwa kemudian pada tanggal 5 November 1988, Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar mengeluarkan surat Nomor: 4525/824:2/1988, perihal pencabutan surat perintah penugasan Nomor: 4339/824/1988 tanggal 24 Oktober dan memerintahkan Penggugat untuk bertugas di Kandep Dikbud Kecamatan Bangkinang sebagai staf pembantu dinas P dan K Dati II Kampar”; -------------------------------------------------------------


Bahwa dalil Tergugat yang mendasarkan ketentuan ini PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS tidak relevan karena Penggugat dipindahkan tahun 1988, sementara PP tersebut berlaku tahun 2003; --------------------------------------------------------------Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut diatas bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS menyatakan bahwa: ---------------------------------------Pasal 7 ayat (1): Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, PNS dalam lingkungan kekuasaannya dalam dan dari jabatan-jabatan yang tidak termasuk dalam jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 6; -----------------------------------------------------------Pasal 7 ayat (2): Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabata lain dalam lingkungan

kekuasaannya,

sepanjang

mengenai

pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan-jabatan di bawah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inpektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Instansi veritkal tingkat provinsi, dan jabatan-jabatan lain yang sederajat dengan itu; --------------------------------------------------------------------------------------Perihal pemindahan Penggugat dari SD Trans AD sebagai guru ke Kandep Dikbud Kecamatan Bangkinang sebagai Staf Pembantu Dinas P dan K Dati II Kampar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar; ----------8) Pernyataan Penggugat dalam angka 14 halaman 4 yang antara lain menyatakan ”bahwa akan tetapi seluruh surat keputusan Kenaikan Pangkat


Penggugat seluruhnya adalah sebagai Guru SD 011 Tanjung, mulai golongan II/a, II/b, II/c, II/d, dan terakhir III/a yang dikeluarkan oleh bupati Kampar . . . . . . . . . . dst”; ------------------------------------------------------------------Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut diatas maka perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan guru seorang PNS harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar Nomor: 4525/824:2/1988, perihal pencabutan surat perintah penugasan

Nomor:

4339/824/1988

tanggal

24

Oktober

1988

dan

memerintahkan Penggugat untuk bertugas di Kandep Dikbud Kecamatan Bangkinang sebagai staf pembantu dinas P dan K Dati II Kampar, disebutkan dengan jelas bahwa Penggugat adalah staf pembantu di dinas P dan K bukan sebagai guru; ----------------------------------------------------------------9) Pernyataan Penggugat dalam angka 16 halaman 5 yang antara lain menyatakan ”bahwa surat pernyataan bersedia dipensiunkan pada usia 56 tahun tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan alasan bahwa surat tersebut dibuat

dibawah tekanan atau ancaman Kepala Inspektorat

Kabuapten Kampar bahwa apabila Penggugat tidak mau pensiun diusia 56 Tahun, maka pensiun Penggugat tidak bisa diurus lagi (tidak akan menerima gaji pensiun); ----------------------------------------------------------------------------------Menanggapi pernyataan tersebut bahwa Tergugat tidak menerima surat Pernyataan pencabutan tidak bersedia dipensiunkan pada usia 56 Tahun; --10) Pernyataan Penggugat dalam angka 17 halaman 5 yang antara lain menyatakan ”bahwa anehnya kemudian berdasarkan Surat Keputusan


Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 Penggugat dipensiun pada usia 56 Tahun pada UPTD Dikbud Kecamatan Kuok (dahulu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar) bukan sebagai guru yang pensiun pada usia 60 Tahun.” Menanggapi pernyataan tersebut bahwa Penggugat mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menetapkan SK aquo dengan pertimbangan sebagai berikut: a. usul dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar dengan persyaratan salah satunya adalah permohonan dari yang bersangkutan, berupa Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP), Penggugat bersedia memperoleh Kenaikan Pangkat Pengabdian TMT 01 Desember 2010 sehingga Penggugat dipensiunkan TMT 01 Januari 2011; ------------b. Bahwa berdasarkan amprah gaji yang diterima menunjukkan bahwa tunjangan jabatan yang dterima oleh Penggugat sebesar tunjangan jabatan fungsional umum bukan tunjangan jabatan fungsional tertentu guru; -----------------------------------------------------------------------------------------c.

Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat Nomor: 860/P dan K/Sekr/7001 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Jabatan Penggugat fungsional umum UPTD P dan K Kec. Kuok bukan Guru; ------------------------------------------------------------------------------------------

d. Bahwa berdasarkan SK Kenaikan Gaji Berkala Nomor: 822/UPTD P dan K- Kuok/515 tanggal 08 Agustus 2014 jabatan Penggugat adalah Staf UPTD; ----------------------------------------------------------------------------------------


e. Bahwa berdasarkan DP3 Tahun 2012 dan 2013 jabatan Penggugat adalah Staf; -------------------------------------------------------------------------------f. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Mei 2015 Penggugat bersedia dipensiunkan pada usia 56 Tahun dengan jabatan fungsional umum;----------------------------------------------------------------------------------------g. Bahwa tidak terdapat SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru; h. Bahwa berdasarkan Surat kepala UPT P dan K Kec Kuok Nomor : 896/UPTD P dan K- Kuok/418 tanggal 18 Oktober 2013 ditegaskan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Staf Teknis Administrasi (fungsional umum); --------------------------------------------------------------------------------------i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS menyatakan bahwa PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun (BUP) yang dimaksud adalah 56 Tahun; ----------------------------------------------------11) Pernyataan Penggugat dalam angka 18 huruf a halaman 5 yang antara lain menyatakan bahwa Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor : 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Bahwa surat keputusan (SK) terakhir PNS Penggugat adalah sebagai guru pada SD 011 Tanjung sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823.3/BAKD /2002/388 tertanggal 24 Juni 2002. Dengan adanya surat Bupati

Kampar

tersebut,

maka

surat

perintah

tugas

Nomor

:


1124/824.2/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian mestinya Penggugat pensiun sebagai Guru pada usia 60 Tahun, bukan sebagai Staf UPTD Dikbud Kec. Kuok yang pensiun pada usia 56 Tahun sebagaimana Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 03 Juni 2015; --------------Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut diatas maka perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 22 angka 1 huruf a dan b Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya bahwa Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: -------------------------------------1. Dalam jangka waktu: --------------------------------------------------------------------a. 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Guru Utama Madya ke bawah; --------b. Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari unsur utama; ----------------------------------------------------------Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa Penggugat tidak lagi melaskanakan tugas sebagai Guru semenjak dipindahkan oleh Kepala Dinas P dan K Dati II Kampar untuk bertugas di Kandepdikbud Kecamatan Bangkingang sebagai Staf Pembantu di Dinas P dan K Dati II Kampar, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat mengumpulkan angka kredit sebagai Guru dalam hal persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan bagi Guru sementara Penggugat bertugas sebagai Staf (fungsional umum). Apabila Penggugat dapat mengumpulkan angka kredit maka menimbulkan pertanyaan butuir-butir kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Penggugat


sehingga dapat mengumpulkan angka kredit sebagai guru. Sehingga apabila jabatan Penggugat adalah staf/fungsional umum maka batas usia pensiun yang digunakan adalah 56 tahun bukan 60 tahun; ----------------------12) Pernyataan Penggugat pada poin 19 yang antara lain menyatakan bahwa . . . “Penggugat diharuskan untuk membayarkan gaji yang terlanjur dibayarkan dari bulan januari 2011 hingga maret 2015 sebesar Rp. 116.449.200,- . . . . dst”; -------------------------------------------------------------------Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut maka dapat kami sampaikan bahwa jumlah gaji yang diterima Penggugat selama kurun waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 159.349.700.-, sementara akumulasi uang pensiun Penggugat dari Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Maret 2015 yakni sebesar Rp. 116.449.200,-. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 42.900.500.yang dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pemabayaran dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dibayarkan dan dikembalikan Pemerintah Kabupaten Kampar ke kas umum negara; ----------------------------13) Bahwa

Penggugat

telah

mencairkan

tabungan

pensiun

dengan

menggunakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:00038/KEP/MT/21406/15

tertanggal

3

Juni

2015

tentang

Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS atas nama Nazaruddin B sehingga secara de facto dan de jure Penggugat telah mengakui dan menerima objek sengketa; ----------------------------------------------------------------14) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut: ---------------------------------------------


Dalam Eksepsi: -----------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -------------------------------------2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (Obscuur libel), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------3. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat kurang Pihak, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -------------------------------------4. Menyatakan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor:

00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 salah Pihak, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; ------------------------------------------------------Dalam Pokok Sengketa: -----------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; ----------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------------------3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS atas Nama Nazaruddin B

yang dijadikan

objek sengketa merupakan Keputusan/ Beschikking) yang sah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian; ----------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; -------------------------------------------------------


Bahwa terhadap Jawaban Tergugat a quo, Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan Replik tertanggal 21 Oktober 2015, yang atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Oktober 2015; ------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti di persidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-19 kecuali P-6, P11, P-15, P-16, P-17 berupa Fotocopy dari Fotocopy sebagai berikut; --------------------1.

Bukti P-1

:

Fotocopy Surat

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15 Tanggal 3 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------------2.

Bukti P-2

:

Fotocopy Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.5/P/83/171 tertanggal 27 Agustus 1983 (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------

3.

Bukti P-3

:

Fotocopy

surat

Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Riau

Nomor:SK.821.2/P/86/43 tertanggal 26 Oktober 1986. ( foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------4.

Bukti P-4

:

Fotocopy Surat Nota Nomor: 0850/109.2.5/F1 tanggal 8 Agustus 1988. (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------

5.

Bukti P-5

:

Fotocopy

Surat Nomor: 3043/440/1988 tertanggal 11

Agustus 1988. (foto copy sesuai dengan aslinya); -------------6.

Bukti P-6

:

Fotocopy

Surat

Nomor:

207/TPK/1988

tanggal

29

September 1988. (copy dari foto copy); -------------------------7.

Bukti P-7

:

Fotocopy Surat perintah penugasan Nomor: 4339/824/1988 Tanggal 24 Oktober 1988 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

8.

Bukti P.8

:

Fotocopy

Surat

Nomor:

4525/824.2/1988

Tanggal

5

November 1988 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----------


9.

Bukti P-9

:

Fotocopy Surat dari Kakandep Dik Bud Kecamatan Bangkinang tanggal 2 Desember 1988. ( foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

10. Bukti P-10

:

Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 823.3/BAKD/2002/388 tertanggal 24 Juni 2002.(foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

11. Bukti P-11

:

Fotocopy Surat Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 20015. (copy dari foto copy); ----------------------------------------

12. Bukti P-12

:

Fotocopy Surat Penetapan Angka Kredit: ------------------------

Nomor: 00254/860/AK/2002 tanggal 30 Juni 2001; -------

-

Nomor: 01235/I09.2c/AK-199 tanggal 30 Juni 1997 ------(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----------------------------

13

Bukti P-13

:

Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tanda Tanggan /Pembatalan Surat pernyataan. (copy dari foto copy); -----------------------------------------------------------------

14. Bukti P-14

:

Fotocopy Surat tanggal 22 Mei 2015, perihal Pencabutan Tanda Tangan/Pembatalan surat pernyataan (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

15. Bukti P-15

:

Fotocopy Surat Nomor: 824.4/Dikpora-Peg/6357 Tanggal 08 November 2010. (copy dari foto copy); ---------------------------

16. Bukti P-16

:

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat Tanggal 10 Desember 2014. (copy dari foto copy); ---------------------------------------------------

17. Bukti P-17

:

Fotocopy Surat Nomor: 882.4/P dan K-Sekr/12988 perihal Usulan An. Nazaruddin B Tanggal 10 Desember 2014.


(copy dari foto copy); ---------------------------------------------------

Fotocopy Surat

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil jangka Waktu Penilaian Januari Sampai Dengan Desember 2001, Atas Nama Nazaruddin.B (foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------------18. Bukti P-18

:

Fotocopy Surat

Wewenang Pengangkatan,Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( foto copy sesuai dengan aslinya / Bukti Add Informandum); -----------------------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 sampai dengan T-24, kecuali bukti T- 6.,T-7.,T-8.,T-17.,T-20.,T-22c yang merupakan copy dari fotocopy sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bukti T-1

:

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS atas nama Nazaruddin B (foto copy sesuai dengan aslinya);-

2.

Bukti T- 2

:

Fotocopy Surat

Kepala

Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Kampar Nomor: 882.4/BKD-BPP/637 tertanggal 27 Mei 2015 Perihal Usulan Pemberhentian PNS dengan hormat dengan hak Pensiun an. Nazaruddin B (foto copy sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------3.

Bukti T- 3

:

Fotocopy Surat Permintaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil A/N Nazaruddin B(foto copy sesuai dengan aslinya; -----------


4.

Bukti T- 4

:

Fotocopy Surat Data Perorangan Calon Penerima Pensiun PNS

yang

mencapai

Batas

Usia

Pensiun

yang

ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala UPTD P dan K Kec. Kuok Kab. Kampar (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------------5.

Bukti T- 5

:

Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia pensiun pada usia 56 (lima puluh enam) tahun tertanggal 20 Mei 2015 yang dibuat sendiri oleh Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---

6.

Bukti T- 6

:

Fotocopy surat Daftar Gaji Pegawai Kantor Pemerintahan Daerah

Kabupaten

Kampar

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan Kab. Kampar Kec. Bangkinang Barat tahun 2013 dan 2014 (copy dari fotocopy); ----------------------------7.

Bukti T- 7

:

Fotocopy surat Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kuok Nomor: 896/UPTD P dan K-Kuok/418 tertanggal 18 Oktober 2013 Perihal PNS a.n. NAZARUDDIN B, NIP. 19541231 198309 1 025 (copy dari foto copy); -------------------------------

8.

Bukti T- 8

:

Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 800.04/BKD-BPP/965 tertanggal 29 Oktober 2015 Perihal Status Kepegawaian a.n. Nazaruddin. B NIP 19541231 198309 1 025 (copy dari foto copy); -----------------

9.

Bukti T- 9

:

Fotocopy Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30

Maret

2015

tentang

Status

Kepegawaian

Sdr.

Nazaruddin B NIP 19541231 198309 1 025 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------10. Bukti T- 10

:

Fotocopy Surat Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Kampar kepada Bupati Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12


tertanggal 30 Maret 2015 Perihal Status Kepegawaian Sdr. Nazaruddin B, NIP 19541231 198309 1 025 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------11. Bukti T- 11

:

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor 860/P dan KSekr/7001 tertanggal 19 Mei 2015 ( foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------------------------

12. Bukti T-12

:

Fotocopy Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kuok Kabupaten Kampar Nomor 822.4/UPTD P dan K-Kuok/515 tertanggal 8 Agustus 2014 Perihal Kenaikan

Gaji Berkala An. Sdr. Nazaruddin B. (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------------13

Bukti T- 13

:

Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS tahun 2013 yang dibuat Tanggal 31 Desember 2013 dan diterima Penggugat tanggal 2 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

14. Bukti T- 14

:

Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS tahun 2012 yang dibuat Tanggal 31 Desember 2012 dan diterima Penggugat Tanggal 2 Januari 2013. ( fotocopy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

15. Bukti T- 15

:

Fotocopy Surat Daftar Susunan Keluarga yang dibuat dan ditandatangani Penggugat tertanggal 24 November 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------------------------

16. Bukti T- 16

:

Fotocopy Surat Informasi Pembayaran Asuransi dari PT Taspen

dengan

Nomor

Taspen

42000835500

a.n.


Nazaruddin B (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------

17. Bukti T- 17

:

Fotocopy Surat SK Pembagian Tugas Guru SDN 016 Tanjung Dari Tahun 2008 s/d 2015. (copy dari foto copy); ---

18. Bukti T- 18

:

Fotocopy Surat Buku Pembayaran Gaji Guru SD Negeri 016 Tanjung Dari Tahun 2010-2012. (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------------------------

19. Bukti T- 19

:

Fotocopy Surat Daftar Hadir/am Masuk dan Pulang Pegawai Cabang Dinas DIKPORA Kecamatan Bangkinang Barat Dari 2008 s/d 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T- 20

:

Fotocopy Surat Amprah Gaji Februari 2007 s/d Desember 2011. (copy dari foto copy); ------------------------------------------

21. Bukti T- 21

:

Fotocopy Surat Daftar Hadir Pada SD 011/016 Tangjung Tahun Ajaran 1992 / 1993, 2001 / 2002, 2002 / 2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008. (fotocopy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

22

Bukti T- 22

:

Fotocopy Surat Lampiran

Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Inspektorat tentang Status Kepegawaian Saudara Nazaruddin B NIP 19541231 198309 1 025 (copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------------23. Bukti T- 23

:

Fotocopy Surat Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. SK.813.5/P/83/171 tanggal 27-8-1983 tentang pengangkatan CPNS Sdr. Nazaruddin B (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------

24. Bukti T- 24

:

Fotocopy Surat SK Gubernur Riau No. SK.821.2/p/86/43 tanggal 26-10-1986 tentang Pengangakatan PNS Sdr. Nazaruddin B (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------


Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu: ---------------------------------------1. MUKHTAR LUBIS, S.Pd (di bawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini, yaitu bahwa Penggugat dipensiunkan pada Usia 56 Tahun sebagai PNS pada UPTD DIKBUD Kecamatan Kuo Kabupaten Kampar, bukan sebagai Guru; -------------------

-

Bahwa saksi adalah Kepala sekolah SDN 011 Tanjung yang kemudian berganti nama sejak September 1998 menjadi SDN 016 Tanjung; -----------------------------

-

Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi menjadi Kepala sekolah pada di SDN 011 Tanjung, yang kemudian berganti nama sejak September 1998 menjadi SDN 016 Tanjung, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajar; -------------------

-

Bahwa sejak saksi menjadi Kepala sekolah pada di SDN 016 Tanjung tidak

ada

data atau berkas Penggugat pada sekolah tersebut; --------------------------------------

Bahwa saksi tidak pernah memproses kenaikan

-

Bahwa terhadap Bukti P-12 berupa Penetapan Angka Kredit Penggugat, saksi

pangkat Penggugat; -------------

sebagai kepala sekolah tidak mengetahui kebenarannya; ---------------------------------

Bahwa

terhadap

Bukti

P-13

saksi

mengetahui

kebenarannya

dan

menandatanganinya tetapi bukan saksi yang memberikan penilaian atas DP3 tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2002

Penggugat tidak pernah mengajar pada

SDN 016 Tanjung; -------------------------------------------------------------------------------------


-

Bahwa sejak tahun 1998 telah 2 (dua) kali Saksi memberikan penilaian DP3 atas Nama Penggugat pada

tahun 2001 sampai dengan 2002, dengan alasan

Penggugat meminta saksi untuk memberikan penilaian dan saat itu Penggugat menyatakan masih Guru SDN 016 TanJung, tetapi saksi menolaknya karena Saksi tidak sebagai Guru lagi pada SDN 016 Tanjung, selanjutnya saksi menandatangani formulir kosong DP3 milik Penggugat; -----------------------------------------------------------

Bahwa yang menjadi alasan saksi untuk menandatangani formulir kosong DP3 milik Penggugat karena Penggugat mendatangi Saksi dengan membawa surat perintah dari Kandepdikbudcam Bangkinang dengan alasan Gaji Penggugat April 2002 masih pada SDN 016 Tanjung; -------------------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap Bukti T-15 berupa Usulan Pensiun Penggugat, tidak diketahui Saksi; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. SUHERMAN, S.Pd (di bawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini bahwa pada tahun 1988 saksi sama-sama Guru dan berdekatan dengan Sekolah dimana Penggugat mengajar di SDN 011 Tanjung yang kemudian berganti nama sejak September

1998

menjadi SDN 016 Tanjung, Penggugat membuat keributan

sehingga Rapat para Guru memutuskan Penggugat tidak diberikan jam mengajar; -

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Koto Kampar Hulu sejak Tahun 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa selama Penggugat bertugas pada UPTD DIKBUD Kecamatan Kuo Penggugat Pada umumnya tidak bermasalah; ------------------------------------------------


-

Bahwa setelah menerima surat

perintah tugas sebagai staf fungsional Umum

pada Kandepdikbudcam Bangkinang, Penggugat masuk kantor dan bekerja; -------

Bahwa terhadap Bukti P-7 berupa Surat Perintah Penugasan Penggugat, saksi mengetahui akan kebenarannya.akan tetapi Penggugat tidak diterima jadi guru pada SDN 059 Kuo; ----------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap Bukti P-8 saksi mengetahui akan kebenarannya. karena Penggugat tidak bertugas sebagai Guru; -------------------------------------------------------

3. ABDUL RAUF, S.Pd (di bawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini

bahwa pada tahun 2013 Penggugat dipindahkan sebagai staf pembantu pada Fungsional Umum di UPTD Kecamatan Kuo; -------------------------------------------------

Bahwa saksi sebagai Penilik Sekolah sejak 2003; -------------------------------------------

-

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD. Kecamatan Kuo sejak 2013 hingga kini; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap Bukti P-15 berupa usulan pensiun Penggugat dan P-12 berupa Penetapan Angka Kredit Penggugat Tidak diketahui saksi; ---------------------------------

-

Bahwa saksi

mengeluarkan

surat keterangan

bahwa

Penggugat Pensiun

sebagai staf Fungsional Umum di UPTD Kecamatan Kuo; ----------------------------------

Bahwa terhadap Bukti P-14 berupa pembatalan Surat Pernyataan Penggugat tidak diketahui saksi; ------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa benar

terhadap Bukti T-7 berupa Surat yang menyatakan jabatan

Penggugat adalah staf teknis administrasi dan Bukti T-22 berupa Lampiran LHP Inspektorat diakui dan diketahui saksi; ------------------------------------------------------------


4. SYUFRIATI, S.Sos., M.Si (di bawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini; ---------------- Bahwa saksi sebagai Pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar yang ditugaskan untuk memeriksa permasalahan/kasus Penggugat; ------------------------------------------- Bahwa Penggugat sebagai staf fungsional umum bukan Guru; ----------------------------- Bahwa saksi

telah meminta Informasi dan mendatanggi ABDUL RAUF sebagai

Kepala UPTD Kecamatan Kuo sekaligus sebagai atasan Penggugat; ----------------------- Bahwa selanjutnya Saksi telah melakukan konfirmasi kepada Penggugat atas informasi yang saksi lakukan dan ternyata Penggugat menginginkan dipensiunkan sebagai Guru namun Penggugat tidak menjabat lagi sebagai

Guru sejak Tahun

1988; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa terhadap Bukti P-14 berupa pencabutan pernyataan Penggugat, tidak diketahui saksi; ------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menandatangani surat bersedia Pensiun Umur

56 atau 60; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa para pihak telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan Tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan; ---------------------------------------------------Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -------------------------------


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

Gugatan

Penggugat

adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa a quo; ----------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa in litis adalah: ----------------------------------------------------------Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15, Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nazaruddin B (vide Bukti P-1 = T-1); Dalam Eksepsi: ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat a quo, Tergugat

telah

mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------------------1. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel); -------------------------------------Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara kelebihan pembayaran gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar

dengan

Surat

Keputusan

objek

sengketa

dan

Penggugat

tidak

menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel); -------------------------------------2. Gugatan Kurang Pihak; ------------------------------------------------------------------------------Bahwa pengusulan pemberhentian PNS dengan hormat dengan hak pensiun atas nama Penggugat melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset ), maka jelas Gugatan Penggugat adalah kurang pihak; ---------------------------------------------------------------------------------3. Gugatan Penggugat salah pihak (salah alamat); -----------------------------------------------


Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a quo, namun dalam positanya Pengugat lebih mengedepankan

bukti–bukti

dan

fakta–fakta

yang

berkaitan

erat

dengan

kewenangan yang berada ditangan Pemerintah Kabupaten Kampar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset), hal tersebut bukan merupakan kewenangan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, sehingga jelas Gugatan Penggugat salah pihak/salah alamat; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat a quo, pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat karena tidak berdasar, dipaksakan dan hanya mencari-cari kesalahan; ------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dalil eksepsi dari Tergugat serta dalil bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat

Kabur/tidak

jelas

(Obscuur

Libel),

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkannya dengan berpedoman pada syarat–syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Gugatan harus memuat: ---------------------------------------------------------------------------------a. nama, Pejabat, dan tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya; b. nama, Pejabat, dan tempat kedudukan tergugat; ---------------------------------------------c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; ----------------


Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat dikaitkan dengan syarat–syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan a quo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat–syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan, sebagai berikut: -------------------------------------------------------------- bahwa Gugatan Penggugat telah jelas memuat baik identitas Penggugat maupun Tergugat; -------------------------------------------------------------------------------------------------- bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memuat dasar gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa in litis berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor: 00038/KEP/MT/21406/15, Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nazaruddin B, yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan melanggar asas–asas umum pemerintahan yang baik; ------------------------------------------------------------------------------------------------- bahwa Guugatan Penggugat dalam petitumnya memohon kepada pengadilan agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut agar surat keputusan objek sengketa dan merehabilitasi hak–hak kepegawaian Penggugat; ----------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa oleh karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat– syarat formal gugatan yang ditentukan oleh peraturan perundang– undangan, maka terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur /tidak jelas (Obscuur Libel) tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak; -----------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak sebagai berikut; -----------------------------


Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: -----------------Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 53 ayat (1) Undang– Undang Peradilan Tata Usaha Negara a quo menunjuk siapa saja yang menjadi pihak dalam proses di Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya dan Penggugat adalah selalu berupa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Uaha Negara; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya“, menunjuk pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga seorang Pejabat TUN dianggap berwenang melakukan tindakan hukum (dalam hal ini menerbitkan Keputusan TUN) yang disengketakan. Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan yang disengketakan itu menyebut dengan jelas Badan atau Pejabat TUN yang diberi wewenang pemerintahan. Dasar pemberian wewenang tersebut bersifat atributif, yakni diberikan oleh suatu


peraturan perundang–undangan. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang

disebutkan

dalam

peraturan

dasarnya

telah

memperoleh

wewenang

pemerintahan secara atributif tersebut; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar

yang memberikan wewenang

pemerintahan secara atributif adakalanya secara eksplisit maupun implisit memberikan suatu wewenang pemerintahan yang diberikan secara atributif itu didelegasikan dari badan atau Pejabat TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat TUN yang lain. Apabila atas dasar pendelegasian wewenang pemerintahan tersebut Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh delegasi lalu menerbitkan keputusan TUN yang kemudian menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Badan atau Pejabat TUN terakhir inilah yang menurut hukum harus bertanggung jawab dan dapat digugat atas diterbitkannya suatu Keputusan TUN; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain pendelegasian wewenang, pelimpahan wewengan pemerintahan dapat juga terjadi dengan cara pemberian mandat. Dalam hal Penerima mandat (mandataris) menerbitkan Keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka menurut hukum yang harus bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan TUN tersebut dan yang dapat digugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang memberikan mandat; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, dapat diketahui siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam proses di Peradilan Tata Usaha Negara baik sebagai Penggugat maupun Tergugat; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum

mengenai

badan/Pejabat TUN mana yang


seharusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa in litis, akan dipertimbangkan sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa in litis, dapat di ketahui penerbitan objek sengketa berkaitan dengan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a yang telah mencapai batas usia pensiun, maka untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan–ketentuan yang berkaitan dengan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil khusus untuk golongan III/a yang telah mencapai batas usia pensiun; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil , yang berbunyi: Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap kewenangan atributif yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Keputusannya Nomor 70/KEP/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keputusan dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, yang salah satu isinya poin Pertama angka 11 menyebutkan: ----------------------------------


Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah di Lingkungan wilayah kerjanya meliputi: --------------------------------------11. Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda/dudanya; -----------------------------Menimbang, bahwa setelah Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru menerima delegasi wewenang untuk menetapkan Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia

pensiun

dan

pemberian

pension

janda/dudanya,

selanjutnya

Tergugat

mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24/KEP/KR.XII/02-2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pejabat penerima kuasa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24/KEP/KR.XII/02-2015 a quo adalah Kepala Seksi Pensiun PNS Instansi Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru; ------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan a quo yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberian Kuasa yang berasal dari Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru a quo kepada Kepala Seksi Pensiun PNS Instansi Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru merupakan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat, yang


menurut teori Hukum Administrasi Negara dalam penerbitan surat keputusan berdasarkan pelimpahan kewenangan secara mandat, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah si pemberi mandat, bukan penerima mandat. Pemberian mandat tersebut dapat diketahui dalam penulisan “atas nama” yang tercatat dalam surat keputusan objek sengketa in litis. Dengan demikian Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru selaku pemberi mandat bertanggungjawab secara hukum atas penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa in litis dan telah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa in litis; -------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, dengan didudukkannya Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru sebagai Tergugat dalam sengketa in litis telah tepat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak; ------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (salah alamat), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dan Eksepsi tentang gugatan kurang pihak, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana yang

ditentukan

dalam

peraturan

perundang–undangan

yang

berlaku

serta

menyatakan yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa in litis adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, sehingga alasan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak

(salah

alamat) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak; ----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum a quo, maka terhadap seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut; ---


Dalam Pokok Sengketa: --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat secara formil yang meliputi mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat, sebagai berikut; ---Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut: ---------------------------------------------------Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------------------------Pasal

47:

Pengadilan

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa in litis (vide bukti P-1 = bukti T-1), ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara selaku


Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Nazaruddin B

(Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final

artinya telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa in litis tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, maka objek sengketa in litis secara kumulatif telah memenuhi unsur Keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara in casu); -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam sengketa in litis telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian oleh Penggugat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in litis termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha Negara dan Tergugat berkedudukan di Kota Pekanbaru yang termasuk kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Majelis Hakim

berpendapat

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru

berwenang


memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis (vide Pasal 47 jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); --------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan; -------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

ketentuan

tenggang

waktu

pengajuan

gugatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada Tanggal 3 Juni 2015, yang kemudian digugat oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 28 Agustus 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut; -----------------Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan hukum. Kedua, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses.


Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara sedangkan Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; ----------------------------------Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa yang memberhentikan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Usia Pensiun 56 Tahun yang menurut Penggugat seharusnya Penggugat diberhentikan kedudukannya sebagai guru dengan usia pensiun 60 Tahun; ---------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara, dikaitkan dengan unsur kepentingan dalam Undang–Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa in litis, karena objek sengketa in litis ditujukan langsung kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalil gugatannya seharusnya Penggugat dipensiunkan sebagai guru bukan sebagai pegawai negeri sipil; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan mengadili, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta kepentingan untuk menggugat; ----------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa in litis (vide Bukti P-1 = bukti T-1), baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang


berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap pengujian terhadap dari segi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa in litis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa in litis secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya keberatan dipensiunkan pada usia 56 Tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPTD DIKBUD Kecamatan Kuok (dahulu kecamatan Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, dan bukan sebagai guru yang pensiun pada usia 60 tahun, yang menurut dalil Penggugat surat pernyataan bersedia dipensiunkan pada usia 56 tahun

telah Penggugat

cabut karena surat

pernyataan yang dibuat Penggugat sebelumnya dibuat di bawah tekanan atau ancaman Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar. Terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat diusulkan Pensiun oleh BKD Kabupaten Kampar pada 27 Mei 2015 (vide Bukti T-2). Pengusulan tersebut sebagai tindak lanjut dari Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap status kepegawaian Penggugat yang merekomendasikan Kepada Bupati Kampar cq. Kepala Badan Kepegawaian Kampar untuk mengusulkan pensiun Penggugat TMT 1 januari 2011 (vide bukti T-9,T-10 conform keterangan saksi Syufriati). Dalam pengusulan dari BKD tersebut tersebut disertakan surat pernyataan Penggugat tertanggal 20 Mei 2015

yang berisi pernyataan Penggugat bersedia

dipensiunkan pada usia 56 (lima puluh enam) Tahun sebagaimana jabatannya adalah


fungsional umum/ jabatan structural (vide Bukti T-5),

surat permintaan pensiun

sebagai pegawai negeri sipil dari Penggugat yang mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir Desember 2010 karena batas usia pensiun (vide Bukti T-3),serta dilampirkan Data Perseorangan Calon Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia

Pensiun

yang

dibuat

oleh

Penggugat

dengan

meminta

agar

dapat

dipertimbangkan pensiunnya TMT: 1- 12- 2010 (vide Bukti T-4); -----------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan saksi Abdul Rauf selaku Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan Kuok dimana Penggugat bertugas, menyatakan tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 22 Mei 2015 (vide Bukti P-14) perihal pencabutan tanda tangan/Pembatalan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei 2015 (vide Bukti T-5) yang bersedia dipensiunkan sebagai PNS pada usia 56 tahun dengan jabatan fungsional umum, demikian juga keterangan Kuasa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa dalam proses pengusulan Pensiun Penggugat, Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan surat pernyataan Penggugat tanggal 22 Mei 2015 sehingga tetap memproses berkas pengusulan pensiun Penggugat yang diajukan melalui BKD Kabupaten Kampar yang kemudian terbit objek sengketa yang memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai PNS dengan pensiun TMT 1 Januari 2011, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pemberhentian pegawai negeri sipil karena

mencapai batas usia pensiun

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-------------------------------------------------(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah 56 ( lima puluh enam ) tahun; --------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah menyerahkan Surat pernyataannya yang mencabut pernyataan untuk pensiun pada usia 56 tahun dengan jabatan fungsional umum kepada instansi–instansi yang berkaitan dengan proses pensiun, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah mencabut surat pernyataan bersedia dipensiunkan sebagai PNS pada usia 56 tahun tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi penerbitan objek sengketa, berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) terakhir PNS Penggugat adalah sebagai guru pada SD 011 Tanjung sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 823.3/BAKD/2002/388 tertanggal 24 Juni 2002, maka Surat Perintah Tugas Nomor: 1124/824.2/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 tidak berlaku lagi sehingga Penggugat semestinya pensiun sebagai guru pada usia 60 tahun, bukan sebagai staf UPTD DIKBUD Kecamatan Kuok yang pensiun pada usia 56 tahun sebagaimana surat keputusan objek sengketa, sebagai berikut; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditentukan sebagai berikut: “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat

(1) dan Pasal 6 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menyebutkan: --------------


Pasal 1 angka 1: “Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.”-------------------------------------------------------------------Pasal 5 ayat (1): --------------------------------------------------------------------------------------------Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.; --------------------------------------------------Pasal 6 : Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah: --------------------------------a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan; -----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan a quo, ditentukan bahwa guru merupakan jabatan fungsional yang mempunyai, tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk

melakukan

kegiatan

mendidik,

mengajar,

membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan mempunyai

kewajiban

merencanakan

pembelajaran/bimbingan,

melaksanakan

pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan; ----------------Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1983 dengan golongan ruang II/a dan ditempatkan di SD No.009 Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar , kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1986 ditempatkan sebagai Guru SD No.011 Tanjung pada golongan ruang


II/a. Pada 24 Oktober 1988 Penggugat dipindahtugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk bertugas di SD No.059 Trans AD Kuok Kecamatan Bangkinang, namun Surat Perintah Tugas tanggal 24 Oktober 1988 tersebut dicabut kembali. Kemudian pada 5 November 1988 dan TMT 01-111988 Penggugat ditugaskan sebagai staf pembantu Dinas P dan K Dati II Kampar pada Kandep Dikbud cam Bangkinang (vide bukti P-2,P-3,P-7,P-8 = T-22 ); ---------------------Menimbang, bahwa Penggugat naik pangkat ke Golongan II/d TMT 01-10-1997 dalam jabatan Guru Muda Tk I dengan angka kredit 93,150 dengan SK Kepala BAKN Nomor: 13-04/00032/KEP/X/1997/T Tanggal 09-10-1997 (vide bukti P-12); --------------Menimbang, bahwa Penggugat kembali dipindahkan dari Kanin Depdiknas Kecamatan Bangkinang ke cabang Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Barat sebagai staf berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 1124/824.2/2000 tanggal 0708-2000 dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kampar (vide Bukti T-22); ----------------Menimbang, bahwa Penggugat naik pangkat ke Golongan III/a TMT 01-04-2002 dalam jabatan guru madya, dengan angka kredit 108,560 pada unit kerja SDN 016 Tanjung berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor: 823.3/BAKD/2002/388 tanggal 24 Juni 2002 (vide Bukti P-10); -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Daftar Hadir Pegawai atau Guru SD Negeri 011 Tanjung (sekarang SD Negeri 016 Tanjung) Tahun Ajaran 1992/1993, 2001/2002– 2007/2008 (vide Bukti T-21), Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru SDN 016 Tanjung Tahun 2008 s/d 2015 (vide Bukti T-17), maupun dalam Buku Pembayaran Gaji Guru SD Negeri 016 Tanjung (vide Bukti T-18) diketahui bahwa Penggugat tidak terdaftar baik sebagai guru maupun pegawai pada SD tersebut; -----------------------------Menimbang, bahwa dalam Daftar Gaji Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bangkinang Barat Tahun 2007 s/d Desember 2011 (vide Bukti T-20) dan dalam Daftar Hadir/Jam Masuk dan Pulang Pegawai Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang Barat dari Tahun 2008 s/d 2014 (vide Buki T-19), serta Daftar


Gaji Pegawai Kantor Pemda Kabupaten Kampar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Barat Tahun 2013 dan 2014, Penggugat tercatat sebagai Staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang berubah menjadi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuok) dengan tunjangan umum (conform keterangan saksi Abdul Rauf); --Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti a quo dan berpedoman pada ketentuan tentang Guru a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai guru terhitung mulai tanggal 0111-1988, semenjak Penggugat ditugaskan sebagai Staf Pembantu Dinas P dan K Dati II Kampar pada Kandep Dikbud cam Bangkinang sampai dengan terakhir sebelum pensiun Penggugat menjalankan tugas sebagai Staf pada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuok. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak saat itu Penggugat tidak menjalankan tugas dan kewajiban fungsionalnya sebagai Guru dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan menjalankan kewajibannya

untuk

merencanakan

pembelajaran/bimbingan,

melaksanakan

pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan; ----------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1988 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) terakhir PNS Penggugat adalah sebagai Guru pada SDN 011

Tanjung

sebagaimana

Petikan

Keputusan

Bupati

Kampar

Nomor:

823.3/BAKD/2002/388 tertanggal 24 Juni 2002, dan Surat Perintah Tugas Nomor: 1124/824.2/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 tidak berlaku lagi sehingga Penggugat semestinya pensiun sebagai guru pada usia 60 tahun, bukan sebagai staf UPTD


DIKBUD Kecamatan Kuok yang pensiun pada usia 56 tahun sebagaimana surat keputusan objek sengketa, menurut Majelis Hakim dalil Pengugat tersebut tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatutan dan kelayakan, sehingga harus dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendpat bahwa penerbitan objek sengketa in litis telah sesuai dengan kewenangan yang diperolehnya dan dalam penerbitannya baik secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan– undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas–asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis, maka alasan Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya terbukti tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------


Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; ------------

-----------------------------------------M E N G A D I L I:-------------------------------------------------Dalam Eksepsi: 

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; ---------------------------------------------------------

Dalam Pokok Sengketa: 1.

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------------------------------

2.

Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah

Rp.156.000,00

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah); ------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada BONNYARTI

Hari Rabu, Tanggal 2 Desember 2015 oleh

KALA LANDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI

NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. masingmasing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;


HAKIM ANGGOTA, TTD

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS, TTD

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI, TTD

AWALUDDIN, A.Md.


PERINCIAN BIAYA PERKARA NO : 36/G/2015/PTUN-Pbr.

PENDAFTARAN GUGATAN

Rp. 30.000,-

BIAYA ADMINISTRASI (ATK)

Rp. 50.000,-

PANGGILAN

Rp. 65.000,-

METERAI

Rp. 6.000,-

REDAKSI

Rp. 5.000,-

JUMLAH

Rp. 156.000,(seratus lima puluh enam ribu rupiah)


PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents