P U T U S A N Nomor : 33/G/2013/PTUN-Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R Subrantas KM. 9 Pekanbaru, telah memutuskan dalam Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------1.
DR. H. INDRA MUCHLIS ADNAN, SH. MM. Ph.D, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bupati Indragiri Hilir, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan No. 1, RT. 002/ RW.004, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.
2.
H. AZIS ZAINAL, SH. MH.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Riau bertempat tinggal Jl. Punai No. 15 Sukajadi Pekanbaru. Keduanya
adalah
berpasangan
masing-masing,
selaku
Bakal
Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018. Berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 10.555.96.2013.VII.Sdrf. tertanggal 05 Juli 2013, Memberi
Kuasa
Kepada:
SYAMSUDIN
DAENG
RANI,
SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAM DAENG RANI & FOUNERS., Beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 11 Hotel Sahid Ratu Mayang Garden, Pekanbaru.. Yang selanjutnya disebut;-------------------------------------------------------------------------- PENGUGAT MELAWAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU, Berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru ;----------------------------------------------------
Hal 1 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.
H. AZIUN ASYAARI, SH MH
2.
YOANNA NILA KRESNA, SH
3.
YUDIS PAULINA, SH, MH
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Konsultan Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 514/KPU-Prov-004/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 ;------------------Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- TERGUGAT
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;--------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.33/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ---------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PenPP/2013/PTUN-Pbr tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini ;-------------------------------------------------------------------Telah mendengar keterangan pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 September 2013 ;-----------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr, tertanggal 3 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 September 2013;-----------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Hal 2 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
Pekanbaru dengan Register Perkara No. 33/G/2013/PTUN-Pbr, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut : Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU Provinsi Riau No. 324/KPU-Prov-004/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
tersebut,
Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada pemeriksaan persiapan dengan surat panggilan tercatat ;----------Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah dipanggil secara patut dengan surat panggilan tercatat untuk diberi nasehat guna perbaikan gugatan yang kurang jelas berdasarkan surat panggilan tanggal 5 September 2013, tanggal 12 September 2013, tanggal 9 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 ;--------------------Menimbang,
bahwa
atas
panggilan
Pengadilan
tersebut
pihak
Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan diatas ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Pbr masih dalam Pemeriksaan Persiapan ;------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pihak
Penggugat
tidak
mengajukan
dan
menyampaikan perbaikan gugatan dalam perkara ini ;-------------------------------------Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal 3 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU Provinsi Riau No. 324/KPU-Prov-004/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang ; --Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr masih dalam Pemeriksaan Persiapan guna perbaikan gugatan Penggugat ;---Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pertama, Penggugat melampirkan Surat Permohonan Penundaan sidang dari Kuasa Hukum Penggugat SYAM DAENG RANI, SH, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak dapat mengikuti persidangan pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2013 oleh karena Kuasa Hukum Penggugat harus menghadiri acara Rapat Pleno KPUD Inhil selaku Ketua Tim Advokasi Pasangan Wardan-Rosman tentang Penetapan Suara Pilkada Inhil 2013 sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke II (dua) pada hari Kamis, tanggal 19 september 2013 pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan walau sudah dipanggil secara patut melalui surat Panggilan tertanggal 12 September 2013 ;-----------------Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke III (tiga) pada hari Kamis, tanggal 26 september 2013 pihak Penggugat tidak hadir tanpa keterangan walau sudah dipanggil secara patut melalui surat Panggilan tertanggal 19 September 2013, sedangkan pihak Tergugat hadir dan sesuai Pasal 63 angka 2 (b) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah meminta Keterangan yang diperlukan dari pihak Tergugat ;--------------------------------
Hal 4 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke IV (empat) pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 pihak Penggugat tidak hadir tanpa keterangan walau sudah dipanggil secara patut melalui surat Panggilan tertanggal 26 September 2013 dan pihak Tergugat hadir dalam persidangan ;------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
perkara
a-quo
masih
dalam
pemeriksaan persiapan dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 63 ayat (1) yang menentukan bahwa: Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke II (dua) tertanggal 19 September 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke III (tiga) tertanggal 26 September 2013, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ke IV (empat) tertanggal 03 Oktober 2013, pihak Penggugat tidak pernah hadir tanpa keterangan, maka Penggugat atau Kuasanya telah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang mengatur bahwa : “Dalam hal Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan
dalam
panggilan
yang
kedua
tanpa
alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil secara patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara” ;--------------------Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat tidak serius terhadap proses gugatan yang diajukannya terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam hal ini sebagai Tergugat sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 33/G/2013/PTUNPbr ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hal 5 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara No. 33/G/2013/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;----------------------------------------------------------------------------Mengingat : Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur ; -------------------------------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------
Hal 6 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 oleh Kami : ELFIANY, S.H. MKn, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H, MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, dengan dibantu oleh SYAIFUDDIN ANSARI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota I,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
ELFIANY, S.H. MKn.
Hakim Anggota II Ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H, MH. Panitera Pengganti, Ttd
SYAIFUDDIN ANSARI. SH. MH.
Hal 7 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
RINCIAN BIAYA PERKARA: 1. Pendaftaran Gugatan / PNBP
Rp. 30.000,-
2. Alat tulis kantor
Rp. 50.000,-
3. Surat-surat Panggilan
Rp. 70.000,-
4. Redaksi
Rp. 5.000,-
5. Materai
Rp. 6.000,Rp. 161.000,-
(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
Hal 8 dari 8 PUT. No. 33/G/2013/PTUN-Pbr
