PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 9/G/2014/PTUN.Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Nama

: NURHAYATI;

Kewarganegaraan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jalan Selokan Gang TK Budi Luhur No. 3 RT 002 RW 001 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

Pekerjaan

: Mengurus rumah tangga; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ASMANIDAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum "ASMANIDAR H. ZAINAL & Part" beralamat di Perum Duta Mas Blok H 3 No. 7 Tanah Merah, Siak Hulu, Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2014; Untuk selanjutnya disebut sebagai….... PENGGUGAT; MELAWAN:

Nama Jabatan

: LURAH PANGKALAN KERINCI KOTA;

Tempat Kedudukan

: Jalan Melati (belakang Mapolsek) Pangkalan Kerinci Kelurahan Pangkalan Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; Untuk selanjutnya disebut sebagai…….... TERGUGAT;

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor : 9/G/2014/PTUN-Pbr.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -------------------------------------------------1. Telah

membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 April 2014 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 April 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 9/G/2014/PTUN.Pbr; 2. Telah

membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara

Pekanbaru Nomor : 9/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 4 April 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; ----------------------------------------------------3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 4 April 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ------------------------------------4. Telah

mendengar keterangan Penggugat dan telah membaca berkas

perkara yang bersangkutan dalam sengketa ini; --------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 April 2014 dan dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2014/PTUN.Pbr telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor : 21/ I/ SKT/ KRC/ 94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA yang menerangkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 14.940 M2 dahulu terletak di RT. III RW. II Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;



Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :------------1. Bahwa

Penggugat

mengajukan

gugatan

terhadap

Tergugat

(Lurah

Pangkalan Kerinci Kota) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/ I/ SKT/ KRC/ 94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA yang menerangkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah;-------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Pelalawan Tahun 1999 yang merupakan pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dengan demikian Desa Pangkalan Kerinci menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan beberapa kelurahan salah satunya ialah Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dimana terletak lokasi tanah yang tersebut dalam objek gugatan aquo sehingga pihak Tergugat dalam perkara ini ialah Lurah Pangkalan Kerinci Kota;---------------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Surat Keterangan Tanah aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Halaman 3 dari 12 halaman


peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;---------------------------------------------------------------------4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/ I/ SKT/ KRC/ 94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :-------------------------------------------------------------------------------------- Penggugat tidak dapat memanfaatkan fungsi tanah miliknya baik secara ekonomi maupun sosial;----------------------------------------------------------------- Kepastian hukum atas kepemilikan tanah Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas;------------------------------------------------------------------------------------------Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/ I/ SKT/ KRC/ 94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA sedangkan diatas objek yang sama juga telah lebih dahulu diterbitkan surat keterangan sejenis yakni Surat Keterangan atas nama SAHMINAN BIN AGAM yakni Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 17/ SKPT/PK/1983 tertanggal 16 Juni 1983 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1973 Pasa l4 ayat 2 jo Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya

asas

bertindak

sewenang–wenang,

tidak

cermat

dan

bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun Halaman 4 dari 12 halaman


2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------------------------------------------------6. Bahwa Surat keterangan tanah aquo yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui Penggugat pada tanggal 17 Februari 2014 setelah Penggugat mendatangi kantor Camat Pangkalan Kerinci guna untuk konsultasi atas keinginan Penggugat untuk mengalihkan surat tanah warisan tersebut atas nama Penggugat sendiri, surat tanah dimaksud berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 17/ SKPT/ PK/ 1983 tertanggal 16 Juni 1983 atas nama SAHMINAN BIN AGAM (almarhum) ayah kandung Penggugat, surat mana diterbitkan oleh Kepala Desa Persiapan Pangkalan Kerinci tanggal 16 Juni 1983, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986;------------------------------------------------------------7. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari SAHMINAN BIN AGAM yang merupakan ayah kandung Penggugat sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;---------8. Bahwa

ayah

Penggugat

yang

bernama

SAHMINAN

BIN

AGAM

meninggalkan tanah warisan yang dahulu terletak di RT 1 RK 1 Desa Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 17/ SKPT/ PK/ 1983 tertanggal 16 Juni 1983 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Pangkalan Kerinci dan diketahui oleh Camat Langgam dengan batas – batas sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------Sebelah utara berbatas dengan Hamzah 100 meter;-------------------------------Sebelah selatan dengan Rawa Dempal 100 meter;---------------------------------Halaman 5 dari 12 halaman


Sebelah timur dengan Jalan Rebewe 200 meter;------------------------------------Sebelah barat dengan Ingkai 200 meter;-----------------------------------------------9. Bahwa setelah diketahui oleh Penggugat dari kantor Camat Pangkalan Kerinci pada 17 Februari 2014 ternyata surat keterangan pemilik tanah sebagaimana poin 8 sudah diterbitkan surat keterangan baru yakni surat keterangan tanah aquo yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian kepastian hukum atas kepemilikan tanah warisan Penggugat menjadi tidak jelas;-----------------------------------------------------------10. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh UDIN KARMILA yang menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan objek sengketa aquo yakni surat pernyataan tidak bersengketa adalah surat pernyataan yang menurut kami tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Camat Langgam sebagai pejabat yang berwenang mengetahui terbitnya surat pernyataan tidak bersengketa atas tanah;-------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa objek atas tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 17/ SKPT/ PK/ 1983 atas nama SAHMINAN BIN AGAM telah memiliki surat kepemilikan lain yakni surat keterangan objek sengketa aquo sehingga saat ini oleh Penggugat tidak pernah terjadi transaksi dengan pihak mana pun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah tersebut baik seluruhnya maupun sebagian;---------------------------12. Bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Pelalawan Tahun 1999 lokasi tanah dalam surat keterangan aquo yang dulu berada dalam wilayah Kabupaten Kampar sekarang menjadi berada pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota;----------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Halaman 6 dari 12 halaman


memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/I/SKT/KRC/94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA yang menerangkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 14.940 M2 dahulu terletak di RT. III RW. II Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;--------------------------------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/I/SKT/KRC/94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA yang menerangkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 14.940 M2 dahulu terletak di RT. III RW. II Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;----------------------------4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan menjadi

satu-kesatuan

yang tak terpisahkan dari

putusan ini ;-----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas ;----



Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-------------------------------Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/I/SKT/KRC/94 tertanggal 12 Januari 1994 atas nama UDIN KARMILA yang menerangkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 14.940 M2 dahulu terletak di RT. III RW. II Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;---------------------Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan agenda melengkapi gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan):1. Pemeriksaan Persiapan I : tanggal 15 April 2014, Pengugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk memperbaiki gugatannya; -----------------------------------------------------------------2. Pemeriksaan Persiapan II : tanggal 22 April 2014, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk memperbaiki gugatannya;------------------------------------------------------------------3. Pemeriksaan Persiapan III : tanggal 29 April 2014, Penggugat dan Tergugat tidak hadir;--------------------------------------------------------------------------------------4. Pemeriksaan Persiapan IV : tanggal 6 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat tidak hadir;--------------------------------------------------------------------------------------5. Pemeriksaan Persiapan V : tanggal 13 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat tidak hadir;--------------------------------------------------------------------------------------6. Pemeriksaan PersiapanVI : tanggal 22 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat tidak hadir; -------------------------------------------------------------------------------------Halaman 8 dari 12 halaman


Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : ------(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;--------(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-------------------------------------------------------------------------------------------a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----------------------------------------------------------------------------b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;------------------------------------------------------------(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----------------------------(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-------------------Penjelasan Pasal 63 :-----------------------------------------------------------------------------Ayat (3) : Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a itu tidak hadir bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta



penjelasannya tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup (lebih dari tiga puluh hari) kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan akan tetapi Penggugat tetap tidak memperbaiki gugatannya sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;----------------------------------------Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;------------------------------2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-------------------Demikian

diputus

dalam

rapat

pemusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 oleh Kami : POPPY PRASTIANY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H.,MH. dan MALAHAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. Panitera Pengganti, Pengadilan Tata



Usaha Negara Pekanbaru tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat ; -------------------------------------------------------------------------------------------HAKIM KETUA MAJELIS, ttd

POPPY PRASTIANY, S.H. HAKIM ANGGOTA, ttd

1. A. TIRTA IRAWAN, S.H.,MH. ttd

2. MALAHAYATI, S.H. PANITERA PENGGANTI , ttd

NUR SUJUD, S.H.



Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2. A T K

Rp.

50.000,-

3. Panggilan-panggilan

Rp.

137.500,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

228.500,-

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)



PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents