P U T U S A N No. 23 / G / 2012 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : 1.
Nama
:
BUTTY HUTAGALUNG.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Wiraswasta.
Tempat tinggal
:
Jalan Permai No. 1009 Palembang Sumatera Selatan.
2.
3.
4.
5.
Nama
:
BETTY HUTAGALUNG.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal
:
Jalan Kp. Kandang Gang Sawo I Jakarta.
Nama
:
FENRU BENNY HUTAGALUNG.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Wiraswasta.
Tempat tinggal
:
Jalan Swadaya Raya Jakarta.
Nama
:
WT. HALOMOAN HUTAGALUNG.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Wiraswasta.
Tempat tinggal
:
Jalan Denpasar IV/22 Jakarta.
Nama
:
ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Wiraswasta.
Tempat tinggal
:
Jalan Teratai No. 210 Sukajadi Pekanbaru.
Kesemuanya .............
2
Kesemuanya oleh
dalam
hal
ini
diwakili
Kuasanya : BINTANG SIANIPAR, S.H.,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat dan Pengacara, yang beralamat di KANTOR
ADVOKAT
&
KONSULTAN
HUKUM BINTANG SIANIPAR, SH & REKAN, Jalan
T.
Tambusai
Blok
Kuda-Kuda
Super No. 73 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2012,
selanjutnya
disebut
sebagai……………………PARA PENGGUGAT ; MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. PARNINGOTAN, S.H. 2. DESSY WULAN SARI, S.H. Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Plh. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan
Pepaya
berdasarkan
No. Surat
No.676/14.71/VI/2012 2012,
47 Kuasa tanggal
selanjutnya
Pekanbaru, Khusus 05
Juni
disebut
sebagai……………………………...TERGUGAT ;
Pengadilan ……………
3
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.23/PEN.MH/2012/PTUN-Pbr. tanggal 30 Mei 2012
Tentang
Penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.23/PEN.MH/2012/PTUN-Pbr. tanggal 17 Juli 2012
Tentang
Penggantian
Majelis
Hakim
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
No.A.23/PEN.MH/2012/PTUN-Pbr.
tanggal
20
September 2012 Tentang Penggantian Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
No.23/PEN-PP/2012/PTUN-Pbr.
Penetapan tertanggal
Ketua
31
Mei
Majelis
2012
Tentang
Pemeriksaan Persiapan ; Telah
membaca
No.23/PEN-HS/2012/PTUN-Pbr.
Penetapan tertanggal
Ketua
25
Juni
Majelis
2012
Tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang,
bahwa
Para
Penggugat
dalam
gugatannya
tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2012 dan telah diperbaiki pada
tanggal
25
Juni
2012
dengan
Register
Perkara
No.23/G/2012/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa ………………
4
1.
Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No.768 terdaftar atas nama Gunawan Makmur tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 320/200.0.14.71/11/2012 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan yang ditujukan kepada saudara ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG, salah satu diantara Para Penggugat dimana isi surat tersebut, merupakan Penolakan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama salah satu Para Penggugat, karena diatas tanah yang dimohon tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik No. 768 ;
2.
Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pasangan suami istri WELLY HUTAGALUNG dan ALM. SITI BR. TOBING, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2011, terakhir bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 210 Sukajadi Pekanbaru ;
3.
Bahwa semasa hidupnya Alm. WELLY HUTAGALUNG, yaitu ayah dari Para Penggugat, ada mempunyai satu bidang tanah seluas 5.664 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang dikenal terletak di Jalan Siak II, RT. V/RW. XI Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan, sekarang dikenal terletak di Jalan Siak II RT. 03/RW. 05 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, yang dibeli oleh Alm. WELLY HUTAGALUNG ayah dari Para Penggugat dari Sdr. KADENI tertanggal 12 April 1999, dengan Reg
No.
alas
hak
Surat
540/037-KT/IV/99
Keterangan tertanggal
Ganti 20
Rugi
April
(SKGR)
1999
yang
ditandatangani oleh Camat Tampan pada waktu itu, dengan batasbatas sebagai berikut : -
Sebelah utara berbatas dengan tanah Kadeni
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Siak II : 120 M ;
-
Sebelah Barat berbatas dengan jalan
: 50 M ;
-
Sebelah Timur berbatas dengan jalan
: 46 M ;
: 116 M ;
4. Bahwa …………..
5
4.
Bahwa dalam rangka peningkatan alas hak tanah
tersebut pada
point 2 (dua) sekitar bulan Juli tahun 2011 Para Penggugat bersepakat untuk mengurus Sertipikat Tanah tersebut, dan pada waktu
itu
ahli
HUTAGALUNG,
waris
yaitu
FENRU
BUTTY
BENNY
HUTAGALUNG,
HUTAGALUNG,
dan
BETTY WT.
HALOMOAN HUTAGALAUNG, memberikan kuasa kepada adik mereka yang bernama ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG, untuk mengurus permohonan penerbitan Sertipikat menjadi atas nama adik mereka, yaitu ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG ke Badan Pertanahan
Kota
Pekanbaru,
berdasarkan
Surat
Pernyataan
tertanggal 12 Agustus 2011 ; 5.
Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Para Penggugat yang diwakili oleh adiknya ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG, mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan melengkapi syarat administratif serta membayar biaya permohonan dan atas permohonan tersebut Petugas Ukur Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, turun dan melakukan pengukuran pada tanggal Desember 2011, yang dihadiri oleh saksi sempadan dan Pejabat RW karena pada waktu tersebut Pejabat RT berhalangan hadir ;
6.
Bahwa setelah diadakan pengukuran dilapangan dan diproses pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan menyesuaikan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, ternyata surat permohonan tersebut tidak bisa diproses, karena tumpang tindih (overlap) dengan sebidang tanah yang telah dimiliki atas hak tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 768 terdaftar atas nama GUNAWAN MAKMUR ;
7. Bahwa …………….
6
7.
Bahwa objek sengketa yang oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 768 atas Nama Gunawan Makmur, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2012, dengan surat Kepala Seksi Survey, dan Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru No : 320/200.3.14.71/11/2012, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, masih dalam batas tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;
8.
Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final dan menimbulkan akibat Hukum bagi Para Penggugat, oleh karenanya adalah memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9.
Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang menerbitkan Sertipikat Haki Milik Nomor 768 terdaftar atas nama Gunawan Makmur telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat juga telah melanggar Azas-Azas Kepastian Hukum dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat tidak bertindak secara cermat dan hati-hati serta tidak melaksanakan azas akuntabilitas, sesuai Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan
untuk ………….
7
untuk sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa Tergugat
pada
waktu
menerbitkan
objek
sengketa
telah
mempergunakan wewenangnya untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta Hukum yang kami uraikan diatas, sangat berkenan Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili pada suatu hari yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan member keputusan yang amarnya sebagai berikut : 1.
Mengabulakn gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan
batal
atau
tidak
sah
“Sertipikat
Hak
Milik
No. 768/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No. 678/1991, seluas 14.880 M² atas nama GUNAWAN MAKMUR, dahulu atas nama HERRY PURNOMO, Sertipikat Hak Milik Nomor 768/ Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ; 3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut “Sertipikat Hak Milik No.768/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru Tanggal 9 September 1991, Surat Ukur no. 768/1991, seluas 14.880 M² atas nama GUNAWAN MAKMUR, dahulu atas nama HERRY PURNOMO, Sertipikat Hak Milik Nomor 768/Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah
mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM ...............
8
I. DALAM EKSEPSI Tentang Kewenangan Mengadili Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi obyek perkara adalah: -
Sertipikat Hak Milik No : 768/Kelurahan Labuh Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991, seluas 14.880 M2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu
atas
nama
Herry
Purnomo,
Sertipikat
Hak
Milik
No.768/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru ; -
Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan point 3,4 dan 6 yang pada intinya Penggugat memiliki tanah dahulu dikenal di jalan Siak II, Rt.V/Rw.XI, Kel.Labuh Baru, Kec.Tampan dan sekarang terletak di jalan Siak II, Rt.03/Rw.05, Kel.Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki dengan luas 5.664 M2 atas nama Alm. Welly Hutagalung (orang tua Penggugat) yang dibeli dari Kadeni dengan SKGR Reg.540/037-KT/IV/99 tanggal 20 April 1999, selanjutnya Penggugat pada bulan Juli 2011 meningkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik di kantor Tergugat dan setelah dilakukan pengukuran oleh Tergugat ternyata permohonan Penggugat tidak bisa diproses karena tumpang tindih (overlap) dengan obyek perkara ;
-
Bahwa
dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya
tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah dengan dua surat yang berbeda sebagai alas hak 768/Kelurahan
Labuh
yaitu Sertipikat Hak Milik No:
Barat,
Kecamatan
Payung
Sekaki
Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991, seluas 14.880 M2
Gunawan Makmur, dahulu
Sertipikat Hak
Milik No.768/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru
milik………….
9
milik pihak ketiga (Gunawan Makmur) dan SKGR Reg.540/037KT/IV/99 tanggal 20 April 1999, jalan Siak II, Rt.V/Rw.XI, Kel.Labuh Baru, Kec.Tampan dan sekarang terletak di jalan Siak II, Rt.03/Rw.05, Kel.Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki dengan luas 5.664 M2 atas nama Alm. Welly Hutagalung (orang tua Penggugat). Dengan demikian jika dicermati isi gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak / pemilik sah atas tanah obyek perkara, hal ini sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan , maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak, hal ini
sesuai
dengan
Putusan
Mahkamah
Agung
RI.
No.88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang intinya: “Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara terebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dpat diterima ; Gugatan Penggugat Kabur -
Bahwa Penggugat
tidak menguraikan, merumuskan dengan
cermat isi gugatannya yang antara lain dalam gugatan point 9 yang menyebutkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian
dalam ……………
10
dalam point 10 gugatan yang menyebutkan Tergugat juga telah melanggar
Azas-azas
kepastian
hukum
dan
Azas
Umum
Pemerintahan yang baik karena Tergugat tidak bertindak secara cermat dan hati-hati serta tidak melaksanakan Azas akuntabilitas sesuai Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan tegas perbuatan atau prosedur apa yang telah dilanggar oleh Tergugat pada waktu menerbitan obyek perkara sehingga obyek perkara harus dinyatakan batal atau tidak sah, maka apabila dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas perbuatanperbuatan maupun prosedur yang dilanggar oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu menerbitkan surat keputusan, maka gugatan demikian adalah kabur ; -
Bahwa dari uraian maupun konstruksi gugatan tersebut di atas, gugatan
tidak disusun dengan jelas, cermat sehingga menjadi
kabur, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; II. DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas ;
-
Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 768 terdaftar atas nama Gunawan Makmur nyata-nyata melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah dirubah
dengan ………..
11
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan point 10 gugatan yang menyebutkan Tergugat juga telah melanggar Azas-azas kepastian hukum dan Azas Umum Pemerintahan yang baik karena Tergugat tidak bertindak secara cermat dan hati-hati serta tidak melaksanakan Azas akuntabilitas, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 (1) yang menyebutkan :”Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau oleh Kepala Pantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak-hak pihak lain yang membebani ; -
Bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan obyek sengketa telah melakukan tahapan-tahapan yaitu Bahwa Panitia Ajudikasi telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu berupa penelitian terhadap surat dasar pihak ketiga sebagai pemilik obyek perkara, dan terhadap pengolahan data fisik dimana
pemilik
obyek perkara adalah yang menguasai fisik tanah hal ini dibuktikan pada waktu melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan, demikian juga pendukung
penguasaan
surat dasar sebagai bukti yuridis
fisik
adalah
ditanda
tangani
para
sempadan dan diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Tergugat sudah cukup hati-hati dalam melakukan proses atas obyek perkara dan telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; - Bahwa …………..
12
-
Bahwa
Tergugat
dalam menerbitkan obyek perkara sangat hati-
hati dan telah melalui tahapan-tahapan dan telah memakan waktu cukup lama, dan selama proses tersebut tidak ada keberatan Pengugat secara resmi melalui surat tertulis kepada pemilik sertipikat maupun kepada Tergugat , sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 768/Kelurahan Labuh Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991, seluas 14.880 M2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu
atas
nama
Herry
Purnomo,
Sertipikat
Hak
Milik
No.768/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, adalah sah menurut hukum, dan
merupakan alat bukti yang
kuat kepada pihak lain atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat 1: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, dan ayat 2:” Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan
ke
pengadilan
mengenai
penguasaan
tanah
atau
penerbitan sertipikat tersebut” ;
- Bahwa …………….
13
-
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). ; Bahwa
atas
Jawaban
Tergugat,
Para
Penggugat
telah
menyampaikan Replik tertanggal 23 Juli 2012, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan Duplik ; Bahwa terhadap sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu Gunawan Makmur sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik No: 768/Kelurahan Labuh Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991, seluas 14.880 M2 atas nama Purnomo), namun
Gunawan Makmur (dahulu atas nama Herry
pihak ketiga tersebut/Gunawan Makmur tidak
pernah datang ; Bahwa panggilan kepada pihak ketiga/Gunawan Makmur tersebut telah dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh undangundang yaitu dengan alamat : 1. Jalan DDS Gang DDS Blok H No. 6 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. 2. Tg. Keling RT. 002 RW. 01 Kelurahan/Desa MI Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintanm Propinsi Kepulauan Riau.
3. Jalan ……………
14
3. Jalan Ir. H. Juanda No. 29 Pekanbaru. 4. Jalan Ir. H. Juanda No. 29 Medan. Bahwa
untuk
memperkuat
dalil-dalil
gugatannya,
Para
Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti P-4 dan P-8. Adapun bukti surat Para Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa : Bukti P-1
:
Surat Pernyataan Ahli Waris tangal 12 Agustus 2011 ;
Bukti P-2
:
Surat Keterangan Perubahan Wilayah No.590/49/LBB/ 09/2011 tanggal 07 September 2011 ;
Bukti P-3
:
Surat
Keterangan
Ahli
Waris
No.477.20.5/IV/
Dispenduk/2005/73 tanggal 16 April 2005 ; Bukti P-4
:
Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik ;
Bukti P-5
:
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ;
Bukti P-6
:
Surat Keterangan Ganti Kerugian No.529/592-2/LBXII/98 tanggal 12 April 1999 ;
Bukti P-7
:
Surat
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kota
Pekanbaru
No.320/200.3.14.71/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Hak Atas Tanah an. Sdr. Erwin Manumpak Hutagalung ; Bukti P-8
:
Buku Tanah Hak Milik No.768/Simpang Baru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991 tanggal 15 Maret 1991, Luas 14.880 M2, dahulu atas nama HARRY PURNOMO, sekarang atas nama GUNAWAN MAKMUR ;
Bahwa
Para
Penggugat
juga
mengajukan
Bukti
Ad Informandum yaitu : Bukti P-1 Ad. Informandum
: Sket Kart/Peta Posisi Tanah ;
Bukti …………….
15
Bukti P-2 Ad. Informandum
: Surat
Keterangan
Ganti
No.456/037-KT/XII/1998
Kerugian
tanggal
30
Desember 1998 atas nama Kadeni ; Bukti P-3 Ad. Informandum
: Surat Keterangan Dogor Siregar tanggal 22 Juli 1986 ;
Bahwa
untuk
memperkuat
dalil
Jawabannya,
Tergugat
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-1. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 berupa : Bukti T-1
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
No.1347/KT/X/1990
tanggal 3 Oktober 1990 ; Bukti T-2
:
Akta Jual Beli No.63/2005 tanggal 16 Juni 2005 ;
Bukti T-3
:
Buku Tanah Hak Milik No.768/Simpang Baru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur No.678/1991 tanggal 15 Maret 1991, Luas 14.880 M2, dahulu atas nama HERRY PURNOMO, sekarang atas nama GUNAWAN MAKMUR ;
Bukti T-4
:
Surat Panggilan No.879/600.14.71/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 ;
Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah
mengajukan
1
(satu)
orang
saksi
yang
telah
memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. K A D E N I Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi membuka lahan tersebut sekitar tahun 1982 secara berkelompok, yang mana 1 (satu) kelompok berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa …………..
16
-
Bahwa dasar saksi membuka lahan tersebut adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bernama Kadir ;
-
Bahwa ukuran tanah saksi di lokasi tersebut adalah 37 x 100 M ;
-
Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Welly Hutagalung tahun 1998 seluas ± 5000 M2 ;
-
Bahwa sebagian tanah yang saksi jual kepada Welly Hutagalung adalah tanah saya ditambah sebagiannya dari tanah yang saksi beli dari adik saksi ;
-
Bahwa sejak saksi dijual tanah tersebut, Welly Hutagalung telah mendirikan pondok ;
-
Bahwa saksi yang membersihkan tanah tersebut, walau telah dijual kepada Welly Hutagalung ;
-
Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik orang tersebut ;
-
Bahwa setahu saksi, Sdr. Adnan pernah menjual tanah kepada Sdr. Herry Purnomo ;
-
Bahwa saksi tahu tentang pembukaan lahan untuk peruntukan Terminal Akap yaitu pada tahun 1991, tetapi tidak termasuk tanah yang saksi jual kepada Welly Hutagalung ;
-
Bahwa saksi tidak kenal Herry Purnomo dan Gunawan Makmur ;
Bahwa
pihak
Tergugat
tidak
mengajukan
Saksi
dalam
perkara ini ; Bahwa Para Penggugat dan Tergugat
tidak menyerahkan
Kesimpulan dalam perkara ini ; Bahwa
akhirnya
para
pihak
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini
menyatakan
tidak
ada
dan selanjutnya mohon
putusan ;
Bahwa .............
17
Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 768/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki (semula masuk dalam wilayah Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru tertanggal 09 September 1991, Surat Ukur No. 678/1991, Luas 14.880 M2, atas nama GUNAWAN MAKMUR (semula atas nama HERRY PURNOMO), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang,
bahwa
Tergugat
telah
menanggapi
Gugatan
Penggugat dengan mengajukan Jawabannya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkaranya lebih jauh, terlebih dahulu perlu untuk dipertimbangkan dasar kepentingan kedudukan hukum atau hak menggugat dari Penggugat (legal standing) untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa aquo, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat adalah sebagai satu-satunya
pihak
atau
pemilik
yang
sah
atas
bidang
tanah
sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo ? ; Menimbang……………
18
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk diketahui terlebih dahulu, mengingat surat keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo yang dipersoalkan penerbitannya oleh Para Penggugat adalah merupakan suatu surat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga sebelumnya Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah satusatunya Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah bukti kepemilikan Para Pengugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai
pokok
perkaranya,
tetapi
apabila
dalam
pemeriksaan
persidangan terdapat fakta hukum atau bukti lain yang bertentangan atau membantah bukti kepemilikan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat selama itu tidak ada mempunyai kedudukan atau hak hukum untuk menggugat (legal standing) dalam mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Miliknya, kecuali persoalan hak kepemilikan tersebut telah terlebih dahulu diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum yang berwenang (Pengadilan Negeri setempat), hal ini sesuai dengan norma atau kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahakamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa meskipun suatu sengketa terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut masih ada menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanahnya, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu ke peradilan umum (Pengadilan Negeri) setempat mengenai kepemilikannya, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;
Menimbang ……………
19
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
gugatan
Para
Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi sdr. KADENI pada persidangan tanggal 01 Oktober 2012, diketahui bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik Alm. WELLY HUTAGALUNG (Bapak/Ayah dari Para Penggugat) yang telah dibeli dari Sdr. KADENI sebagaimana dari adanya bukti alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. No. : 540/037-KT/IV/99 tertanggal 20 April 1999 (vide bukti P.6), dimana Sdr. KADENI sebelumnya memperoleh tanah tersebut dari Sdr. MISWADI, Sdr. KATWADI dan sdr. DOGOR SIREGAR pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. No. : 456/037-KT/XII/1998 tertanggal 30 Desember 1998 (vide bukti P.2.Ad-Informandum) ; Menimbang,
bahwa
terhadap
dalil-dalil
Gugatan
Para
Penggugat yang menyatakan tanah berperkara atau tanah obyek sengketa a quo adalah milik dari Para Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut dengan menjelaskan bahwa Pihak Ketiga Sdr. GUNAWAN MAKMUR, selaku Pemilik Obyek Perkara atau Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo telah menguasai fisik bidang tanah dan telah memiliki surat dasar sebagai bukti yuridis pendukung kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa a quo, dan dalam pemeriksaan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat kepemilikan pihak ketiga Sdr. GUNAWAN MAKMUR tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama HERRY PURNOMO (Pemegang Hak Pertama atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo) tanggal 21 September 1990 Register Camat Nomor : 1347/KT/X/1990 tertanggal 03 Oktober 1990 (vide bukti T-1), surat Akta Jual Beli No : 63/2003 tanggal 16 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah /PPAT H. WARMAN (vide bukti T-2), dan Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo Pembukuan tertanggal 7 September 1991 dan Penerbitan Sertipikat tertanggal 9 September 1991 (vide bukti T-3) ; Menimbang ……………
20
Menimbang, bahwa dari penjelasan dan beberapa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum bahwa antara bukti-bukti Para Penggugat dengan bukti-bukti Tergugat yang terkait dengan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa aquo adalah merupakan bukti-bukti yang saling berbantahan atau berlawanan, dalam pengertian bahwa Para Penggugat bukanlah satusatunya pihak yang dapat menunjukkan adanya bukti hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa aquo, akan tetapi pihak ketiga Sdr. GUNAWAN MAKMUR adalah sebagai pihak lain yang juga mempunyai bukti-bukti hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa a quo atau tanah berperkara tersebut, dan bahkan suratsurat bukti kepemilikan yang dipunyai pihak ketiga tersebut adalah lebih dahulu
diterbitkan
daripada
surat-surat
bukti
kepemilikan
yang
dipunyai Para Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat bukti yang terkait dengan hak
kepemilikan
atau
penguasaan
atas
tanah
tersebut
adalah
merupakan bukti-bukti yang bersifat keperdataan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak dalam kewenangannya untuk dapat menilai keabsahan dari bukti-bukti yang saling bertentangan yang bersifat keperdataan tersebut, karena hal itu merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk menilai dan mempertimbangkannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara incasu masih terdapat persoalan hukum menyangkut sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah yang bersifat keperdataan yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Pihak Penggugat melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) yang berwenang, mengingat dalam
pemeriksaan ……….
21
pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya belum dapat dipastikan adanya pembuktian bahwa tanah obyek sengketa aquo adalah tanah yang sah kepunyaan Almarhum WELLY HUTAGALUNG (Ayah Para Penggugat) dan juga Para Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidak-tidaknya belum dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pihak pemilik yang sah atas bidang
tanah
obyek
sengketa
aquo,
sehingga
Majelis
Hakim
berkesimpulan bahwa Para Penggugat untuk saat ini tidak mempunyai kedudukan dan hak hukum (legal standing) atau kewenangan untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo yang diterbitkan atas nama pihak lain, terlebih lagi bahwa apabila dicermati
tanggal
dan
waktu
penerbitan
dari
surat-surat
bukti
kepemilikan pihak ketiga Sdr. GUNAWAN MAKMUR adalah jauh lebih dahulu diterbitkan daripada tanggal dan waktu penerbitan surat-surat bukti kepemilikan Para Penggugat ; Menimbang,
bahwa
selain
pertimbangan
diatas,
perlu
dipertegas juga bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditentukan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5
(lima)
tahun
sejak
diterbitkannya
sertipikat
itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, dengan demikian apabila dihubungkan dengan perkara incasu, dimana diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo telah diterbitkan pada tanggal 9 September 1991, sementara Gugatan Para Penggugat terhadap penerbitan sertipikat tersebut …………
22
tersebut baru diajukan atau didaftarkan pada Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2012, maka telah jelas diketahui bahwa Para Penggugat telah kehilangan
hak
hukum
atau
kewenangan
untuk
mempersoalkan
penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo ; Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kedudukan atau hak hukum (legal standing) atau kewenangan dari Para Penggugat dan/atau dengan telah hapusnya atau berakhirnya hak hukum atau kewenangan Para Penggugat untuk menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat maupun Gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkaranya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Velkraad) ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap
alat
bukti
yang
tidak
relevan
Majelis
Hakim
mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI ………….
23
MENGADILI: -
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
-
Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 17 OKTOBER 2012 oleh kami HUSEIN AMIN
EFFENDI,
S.H.
sebagai
Hakim
Ketua
Majelis,
AGUS EFFENDI, S.H. dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 OKTOBER 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
AGUS EFFENDI, S.H.
HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.
HAKIM ANGGOTA,
ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
A S W I R M A N, S.H.
24
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
ATK
Rp.
50.000,-
Surat Panggilan
Rp. 162.500,-
Meterai
Rp.
6.000,-
Redaksi
Rp.
5.000,-
J u m l a h
Rp. 253.500,-
(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
