P U T U S A N No. 39/ G / 2012/ PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----------------------------------------------------------------SAHAT PARDEDE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Meranti No. 09 RT/03.RW/06, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012.;---------------------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada:-------------------------------------------------------------1. Bangun VH.PASARIBU,SH. 2. JUN ERIK
DAVID SIANTURI,SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan
Advokat / Pengacara Alamat Jalan Soekarno Hatta N0. 97-
D Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai. .........................PENGGUGAT ; L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU.;--------------------------berkedudukan Berdasarkan
di
Jalan
Surat
Kuasa
Pepaya Khusus
Nomor tertanggal
47 04
Pekanbaru
Riau.
Desember
2012
menguasakan kepada:--------------------------------------------------------------------1. ABDUL
RAJAB
NAINGGOLAN,SH.,MH.NIP.197009031997031005
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.;------------------------------------------2. IFNI NASIF,SH. NIP. 195905291986031006 Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.;----------------3. SUHAIRI, SH. NIP.196307011983011001, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai......................................................... TERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------------------------Telah…….
2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.39 /Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. tanggal 11 September
2012
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 39/Pen-PP/2012/PTUNPbr. Tanggal 12 September 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.39/ Pen-HS/2012/PTUNPbr. tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut; ------------------------------------------------------------------------Telah
membaca
berkas
perkara
dan
surat-surat
lainnya
yang
bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;------------------------------------Telah
mendengarkan
keterangan
saksi
yang
diajukan
oleh
Penggugat diperidangan;----------------------------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;------------------------------ TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 31 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 03 September 2012 dan telah diperbaiki pada Hari tanggal 23 Oktober 2012 dengan Register Perkara No.39/G/2012/PTUNPbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;--------------------------1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : ------------------------------------1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama WAHYONO SUMARDI :-----------Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 769,
dengan Surat Ukur/Gambar
Situasi No. 679/1991, atas nama WAHYONO SUMARDI, dimana Sertifikat
Hak
Milik
No.
769
tersebut
diterbitkan
oleh
Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;----------------------------------------------------------Sertifikat.............
3 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERRY PURNOMO :----------------Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 768, dengan Surat Ukur / Gambar Situasi No.678/1991, atas nama HERRY PURNOMO, dimana Sertifikat Hak Milik No. 768 tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siak II Kelurahan
Labuh
Baru
Barat
Kecamatan
Tampan
Kotamadya
Pekanbaru. Berdasarkan Akta jual beli No. 63/2005 Tanggal 16 Juni 2005 telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR. Bahwa ke 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No.769 dan Sertifikat Hak Milik No.768 tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru didasari oleh:---------------------------------------------------------------------------1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor.: 1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 atas nama Adnan, dijual kepada Wahyono Sumardi.;----------------------------------------------------------------------------2. Surat Keterangan Ganti Rugi Reg.Nomor : 1347/KT/X/1990 tanggal 5 Oktober 1990 atas nama Adnan, dijual kepada Hery Purnomo.;----------Bahwa ke 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1347/KT/X/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang berasal dari Adnan, namun Adnan membantah dan menyangkal bahwa hal tersebut tidak benar, karena Adnan tidak pernah menjual tanahnya kepada Saudara Wahyono Sumardi dan Herry Purnomo. Lebih tegasnya bahwa karena Adnan tidak mengenal dan tidak pernah bertransaksi dengan Wahyono Sumardi dan Herry Purnomo.;-------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Tergugat di atas tanah Penggugat, setelah ADANYA SURAT UNDANGAN.........
4 UNDANGAN MEDIASI oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 27 Juni 2012 dan ditegaskan dengan Berita Acara Pengumpulan Data Fisik Nomor: 805/200.3.14.71/VII/2012 oleh Tergugat Tanggal 6 Juli 2012.;----Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undangundang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pengajuan Gugatan Para Penggugat adalah sah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu untuk menggugat.;----------------------------3. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah berdasarkan : ------------------Sertifikat
Hak
Milik
No.7226
dengan
Surat
Ukur/Gambar
Situai
No.61/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 3755 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.437/2001 tanggal 19 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal
2
Agustus
2001
sesuai/berdasarkan
Surat
Keputusan
Kankantah Kota Pekanbaru tanggal 26 Juli 2001 No.: 683-520.2-05-012001, dengan luas 8.435 M² dimana tanah/lahan tersebut saat ini terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;--------------------------------------------------------------Bahwa lahan milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi. Bahwa tanah/lahan tersebut sejak Penggugat ganti rugi sampai saat ini lahan masih dalam pengguasaan Penggugat. 4. Bahwa di atas tanah Penggugat tersebut saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kesemuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) masing-masing : ------------------------------------1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Wahyono Sumardi :------------------
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 769, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 679/1991, atas nama Wahyono Sumardi, dimana Sertifikat Milik
No.
769
tersebut
diterbitkan
oleh
Hak
Kantor
Pertanahan...........
5 Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;----------------------------------------------------------2. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Herry Purnomo :--------------------
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 768, dengan Surat Ukur / Gambar Situasi No.678/1991, atas nama Herry Purnomo, yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR berdasarkan Akta jual beli No. 63/2005 Tanggal 16 Juni 2005 dimana Sertifikat Hak Milik No. 768 tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat. Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;-------------------------Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam pemetaan yang diterbitkan oleh Tergugat.;-------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.769 Tahun 1991 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih kepada GUNAWAN MAKMUR, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat)
adalah
merupakan
suatu
penetapan
tertulis
yang
dikeluarkannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.;-----------------------------Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Peradilan Tata Usah Negara, yang dimaksud dengan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final adalah : ---------------------------------------------------------------------Konkret artinya : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara..........
6 Negara atau tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya
: Keputusan
Tata
Usaha
Negara
tersebut
tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu bearti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada.;-----------------------------------------------Final, artinya
: akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan
tertulis
(Surat
Keputusan) benar-benar
merupakan Akibat Hukum yang defenitif.;---------------6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR berdasarkan Akta jual beli No. 63/2005 Tanggal 16 Juni 2005, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena objek Gugatan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat.;----------------------------Sehingga tanah yang Penggugat miliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7226 dengan Surat Ukur/Gambar Situai No.61/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 3755 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.437/2001 tanggal 19 Juni 2001 MENJADI BERTUMPANG TINDIH dengan Sertifikat Hak Milik No.769 atas nama Wahyono Sumardi seluas ± 6.760 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.768 atas nama Hery Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, bertumpang tindih dengan penggugat seluas ± 1.246 m2 . Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas yang menjadi objek perkara oleh Tergugat diatas lahan/tanah milik Penggugat, maka
tindakan Tergugat
jelas – jelas telah menimbulkan kerugian...............
7 kerugian bagi Penggugat.;------------------------------------------------------------Bahwa oleh karenanya fakta tersebut di atas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004.;---------------------7. Bahwa pada intinya tanah yang Penggugat miliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7226 dengan Surat Ukur/Gambar Situai No.61/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 3755 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.437/2001 tanggal 19 Juni 2001 dengan luas 8.435 M2 telah terbit dan menjadi tumpang tindih dengan terbitnya Sertifikat
Hak
Milik
No.769
dengan
Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991, dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR.;------------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindih antara Sertifikat HaK Milik Penggugat No.7226 dengan Surat Ukur/Gambar Situai No.61/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 3755 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.437/2001 tanggal 19 Juni 2001, luas 8.435 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991,
atas
nama
WAHYONO
SUMARDI dan Sertifikat Hak Milik No. 768, Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991, atas nama HERRY PURNOMO yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, setelah adanya Berita Acara Pengumpulan Data Fisik Nomor : 805/200.3.14.71/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru dan undangan mediasi..................
8 mediasi dari Tergugat tanggal 27 Juni 2012.;------------------------------------Bahwa dengan demikian, tanah yang Penggugat miliki yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 769 dan No. 768 dan hal tersebut merupakan kesalahan dan kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti hak.;------------8. Bahwa dengan demikian, maka jelaslah bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat maka tindakan tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat atas tanah haknya.;-----------------------------------------------------------Diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak mempergunakan Kecermatan Formal, artinya terhadap
keputusan
tersebut
semua
fakta-fakta
yang
relevan
tidak
diinventarisasi, dan tidak diperiksa dengan cermat dan teliti sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, oleh karenanya Sertifikat
Hak
Milik
No.769
dengan
Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 M2 atas nama WAHYONO SUMARDI dan SHM No. 768 Tahun 1991 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 M2 atas nama HERRY PURNOMO yang
telah beralih haknya kepada
GUNAWAN MAKMUR, jelas-jelas telah merugikan Penggugat.;----------------Bahwa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, dan untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (general principles of good administration), sehingga Surat Keputusan dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa..........
9 9. Bahwa Surat Keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24/1997.;--Bahwa penerbitan objek sengketa tidak mengikuti aturan dan atau prosedur yang ditetapkan untuk pendaftaran tanah, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997. Bahwa gambar situasi/surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran, bahwa surat ukur, selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda penting, harus memuat pula : --------------a. nomor pendaftarannya;-----------------------------------------------------------b. nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;-----------------------------------c. nomor pajak;------------------------------------------------------------------------d. uraian tentang letak tanah;------------------------------------------------------e. ukuran tentang keberadaan tanah;---------------------------------------------f. luas tanah;--------------------------------------------------------------------------g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;--------------Bahwa sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugat terlebih dahulu dengan cermat melakukan upaya pengecekan data fisik lahan yang menjadi objek sengketa untuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara), sehingga tidak terjadinya tumpang tindih atas penguasaan maupun kepemilikan tanah, karena sebagaimana perkara Aquo, bahwa Surat Keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap tanah/lahan yang dimiliki, diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat yang telah memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas berdasarkan alas hak yang jelas dan tegas.;--------------------------------------Bahwa............
10 Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasari pada kecermatan formal dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, serta Azas Keterbukaan, oleh karena itu Sertifikat
Hak
Milik
No.769
dengan
Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 m2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 m2 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, HARUSLAH DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH.;-----------------10. Bahwa melihat dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 m2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 Tahun 1991 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 m2 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997.;-----------------------------------------Bahwa
Surat
Keputusan
yang
diterbitkan
oleh
Tergugat
adalah
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharaannya,
hal
mana
sebelum
diterbitkannya
objek
perkara
seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan upaya pengecekan fisik lahan yang menjadi objek untuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara) sehingga tidak terjadinya tumpang tindih penguasaan maupun kepemilikan tanah, karena sebagaimana perkara A quo bahwa surat........
11 surat keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap tanah/lahan yang dimiliki, diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat jauh sebelum diterbitkannya objek perkara. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) ditetapkan : --------------------------------------------------------------Pasal 12 ayat (1) : ---------------------------------------------------------------------Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :--------------------a.
pengumpulan dan pengolahan data fisik;-------------------------------------
b. pembuktian hak dan pembukuannya;----------------------------------------c.
penyajian data fisik dan data yuridis;------------------------------------------
d. penyimpanan daftar umum dan dokumen;----------------------------------Pasal 18 ayat (1);-----------------------------------------------------------------------Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.;-------------------------------------Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang telah menetapkan : ---------------------------------------------(1) daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
20
ayat
(1)
diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sistematik...........
12 sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadik
untuk
memberi
kesempatan
kepada
pihak
yang
berkepentingan mengajukan keberatan.---------------------------------------(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, serta tempat lain yang dianggap perlu.;----------------------------------------------(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini pendaftaran secara sporadik, individual, pengumuman dilakukan melalui media massa.;----------------------------------------------11. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, serta tidak memperhatikan Azas keadilan atau kewajaran, dimana Azas ini menghendaki
agar
dalam
melakukan
tindakan
hukum
pemerintah/Tergugat tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak, jika Tergugat/pemerintah melakukan tindakan sewenangwenang dan tidak layak, maka keputusan yang berkaitan dengan kehendaknya dapat dibatalkan.;---------------------------------------------------12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, karena; -----------------------------------Menurut Pasal 53 (2) sub b Undang-undang No. 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik.;------------------Bahwa.........
13 Bahwa azas umum penyelenggara negara yang diabaikan atau dilanggar, oleh Tergugat dalam membuat atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 M2 atas nama WAHYONO SUMARDI dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 M2 atas nama HERRY PURNOMO yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, adalah Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;----------------------------------------------Bahwa menurut penjelasan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tersebut, yang dimaksud dengan Azas kepastian hukum adalah : ---------------------“Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;---------------------------------------------------------------13.Bahwa Penggugat jelas telah mengalami kerugian yang sangat besar, dimana sebagai akibatnya bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan fakta hukum yang jelas, menjadi tidak pasti secara hukum, karena telah terjadi tumpang tindih atas tanah dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat.;------------------------------------14.Bahwa dengan demikian, maka dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Yang Terhormat, agar pelaksanaan surat Keputusan Tergugat : ----------------------------------Sertifikat Hak
Milik No. 769
dengan
Surat ukur / Gambar Situasi No.679...........
14 No.679/1991 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Haruslah ditunda/diskorsing selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai adanya Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;--------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986, sebagaimana
dirubah
dengan
Undang-undang
No.
9
tahun
2004,
Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang Terhormat, agar kiranya dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.;-----------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------I. Dalam Penundaan. -
Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan beserta tindakan administrasi lainnya sebatas luas tanah yang bertumpang tindih terhadap: ---------------------------------------------------Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 m2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 m2 atas
nama Herry Purnomo yang telah
beralih haknya kepada GUNAWAN............
15 GUNAWAN MAKMUR, dimana ke -2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siak II Kelurahaan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;----------------------------------
Memerintahkan
agar
Tergugat
untuk
menangguhkan/penundaan
pelaksanaan beserta tindakan administrasi lainnya sebatas luas tanah yang bertumpang tindih terhadap : --------------------------------------------Sertifikat Hak Milik No.769 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siak II Kelurahaan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;----------------------------------------------------------Sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;--------------------------------------------------------------------------------II. Dalam Pokok Perkara.;--------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----------------------------------2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa : ------Sertifikat
Hak
Milik
No.769
dengan
Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 m2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 m2 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR berdasarkan Akta jual beli No. 63/2005 Tanggal 16 Juni
2005,
dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor pertanahan.............
16 Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat). Bahwa objek sengketa terletak di Jalan
Siak
II Kelurahaan
Labuh
Baru
Barat
Kecamatan
Tampan
Kotamadya Pekanbaru.;--------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa : Sertifikat
Hak
Milik
No.769
dengan
Surat
ukur/Gambar
Situasi
No.679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 6.760 m2 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat ± 1.246 m2 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR berdasarkan Akta jual beli No. 63/2005 Tanggal 16 Juni 2005 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih, dimana ke-2 (dua) Sertifikat Hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat), bahwa objek sengketa terletak di Jalan Siak II Kelurahaan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.;--------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 November
2012 yang pada pokoknya
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI;-------------------------------------------------------------------------Tentang Kompetensi Absolut.;-----------------------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 pada pokoknya menguraikan yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan dan telah beralih kepada Gunawan Makmur. Bahwa.........
17 Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas obyek perkara yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik No.7226 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001, yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan;-----------------------Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 pada pokoknya menguraikan Sertipikat Hak Milik No.7226 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001 menjadi bertumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama Wahyono Sumardi seluas kira-kira 6.760 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang telah beralih kepada Gunawan Makmur seluas kira-kira 1.246 M2.;--------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian gugatan demikian jika dicermati terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan antara bidang tanah yang menjadi milik Penggugat (Sahat Pardede) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.7226 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001 dengan tanah Wahyono Sumardi sesuai Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, dan dengan tanah Herry Purnomo yang telah beralih kepada Gunawan Makmur sesuai Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, yang kesemuanya diterbitkan oleh Tergugat, dimana baik sertipikat yang menjadi
obyek
perkara
maupun
penerbitannya telah sesuai
sertipikat
milik
Penggugat
proses
prosedur hukum yang benar, sehingga jika
Penggugat mendalilkan telah terjadi tumpang tindih kepemilikan, maka yang pertama sekali diputuskan adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang bertumpang tindih tersebut, sengketa
ini
adalah
sehingga oleh karenanya menurut hukum
sengketa
kepemilikan/perdata
yang
merupakan
kewenangan dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadilinya...........
18 mengadilinya, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi:”Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----------------------------------------------------------------------------Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan, dirumuskan dengan teliti, cermat dan lengkap mengenai kesalahan Tergugat sebagai Pejabat Administrasi pada waktu melakukan proses penerbitan keputusan terhadap sertipikat yang menjadi obyek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat menguraikan kesalahan Tergugat hanya bersifat normatif dimana isi gugatan Penggugat hanya menguraikan bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek perkara tidak mengikuti aturan
atau prosedur yang
ditentukan dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tanpa menguraikan dengan jelas perbuatan atau tindakan yang bagaimana yang dilanggar oleh Tergugat pada waktu melakukan proses penerbitan obyek perkara sehinggga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, dengan demikian gugatan menjadi kabur dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA.:------------------------------------------------------------Bahwa apa yang diuraikan di atas dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan. Bahwa Tergugat
menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat kecuali secara tegas diakui di bawah ini;--------------------------------Bahwa...........
19 Bahwa gugatan Penggugat pada
point 6
yang pada pokoknya
menguraikan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan dan telah beralih kepada Gunawan Makmur yang dilakukan oleh Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena obyek gugatan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan baik sertipikat yang menjadi obyek perkara maupun sertipikat Penggugat proses penerbitannya telah melalui mekanisme maupun prosedur hukum yang benar, dimana disamping sertipikat yang menjadi obyek perkara
terlebih
dahulu diterbitkan oleh Tergugat dibanding sertipikat Penggugat, juga pada waktu pengajuan permohonan penerbitan pertama sekali di Kantor Tergugat baik sertipikat yang menjadi obyek perkara maupun sertipikat penggugat dimana surat dasar masing-masing baik mengenai batas sempadan sangat berbeda sekali, sehingga dengan adanya perbedaan sempadan sertipikat yang menjadi
obyek
perkara
dan
sempadan
sertipikat
membuktikan bahwa sertipikat Penggugat tidak
Penggugat
tersebut
tumpang tindih dengan
obyek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.;--------Bahwa
gugatan
Penggugat
pada
point
7
yang
pada
pokoknya
menguraikan dimana Sertipikat Hak Milik No.7226 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001 dengan luas 8.435 M2 menjadi bertumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama Wahyono Sumardi seluas kira-kira 6.760 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang telah beralih kepada Gunawan Makmur seluas kira-kira 1.246 M2, hal ini Penggugat ketahui setelah adanya Berita Acara Pengumpulan Data Fisik No.805.........
20 No.805/200.3.14.71/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan juga berdasarkan Undangan Mediasi dari Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012, sehingga dengan adanya tumpang tindih tanah Penggugat dengan obyek perkara adalah merupakan kesalahan dan kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai bukti hak, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa dengan adanya Berita Acara Pengumpulan Data Fisik No.805/200.3.14.71/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012, membuktikan Penggugat sangat ragu-ragu memastikan kebenaran letak tanahnya, dan Berita Acara Pengumpulan Data Fisik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa sertipikat Penggugt berada di atas sertipikat obyek perkara mengingat berita acara tersebut dibuat Tergugat didasarkan permohonan pengukuran ulang dari Penggugat dan pada waktu pengukuran lapangan dilaksanakan diperoleh data berdasarkan penunjukan dari Penggugat (Sahat Pardede) sendiri yang dalam perkara ini kebetulan hasil penunjukan Pengugat tersebut setelah dituangkan dalam peta bidang hasilnya terdapat tumpang tindih dengan sertipikat obyek perkara, dengan demikian Tergugat tetap mengacu kepada alas hak sebagai dasar kepemilikan pertama sekali yang diajukan oleh pemegang obyek perkara maupun Penggugat pada waktu memohonkan haknya di kantor Tergugat, dimana dapat dilihat dengan jelas dasar surat pemegang obyek perkara berbeda nama-nama sempadan dengan dasar surat Penggugat, yatu:---------------------------------------------------------------------------Bahwa kedua sertipikat yang menjadi obyek perkara dasarnya adalah:---------SKGR.Reg.Camat No .1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 dimana Adnan menjual kepada Wahyono Sumardi, batas-batasnya sebagai berikut: -Utara berbatas dengan tanah Parit;----------------------------------------------------Selatan berbatas dengan tanah Jalan.;------------------------------------------------Timur berbatas dengan tanah Seopomo.;--------------------------------------------Barat..........
21 -Barat berbatas dengan tanah Hery Purnomo;----------------------------------------SKGR.Reg.Camat No .1347/KT/X/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dimana Adnan menjual kepada Hery Purnomo;-------------------------------------------------Utara berbatas dengan tanah Parit;----------------------------------------------------Selatan berbatas dengan tanah Jalan;-------------------------------------------------Timur berbatas dengan tanah parit;---------------------------------------------------Barat berbatas dengan Sahyono Sumardi;-------------------------------------------Sedangkan sertipikat Penggugat batas-batasnya adalah:---------------------------Utara berbatas dengan Parit;------------------------------------------------------------Selatan berbatas dengan Hutagalung;-------------------------------------------------Timur berbatas dengan Dagor/Sitanggang;-------------------------------------------Barat berbatas dengan Jalan;----------------------------------------------------------Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama sempadan tersebut adalah merupakan bukti yang membantah dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan sertipikat Penggugat tumpang tindih dengan obyek perkara, dan kalaupun Penggugat bersikukuh bahwa sertipikat obyek perkara tumpang tindih dengan sertipikat Penggugat maka sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, dimana perkara aquo merupakan sengketa kepemilikan yang harus diadili oleh Peradilan Umum untuk diputuskan terlebih dahulu kebenaran surat-surat dasar kepemilikan baik yang dimiliki oleh pemegang obyek perkara maupun Penggugat dan siapa yang paling berhak atas tanah aquo, karena tidak ada kewenangan Tergugat untuk menilai dan memutuskan apakah surat dasar kepemilikan pemilik obyek perkara maupun surat dasar Penggugat pada waktu permohonan hak pertama sekali di kantor Tergugat sah atau tidak,
sebab kalau tidak
demikian maka sertipikat yang menjadi obyek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1........
22 ayat 1 yang berbunyi:”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.;---------------------------------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat pada point 9,10,11, dan 12 pada pokoknya menguraikan surat keputusan atas obyek perkara yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah
sebagaimana
yang
ditentukan
dalam
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
dan
merupakan
suatu
tindakan
yang
sewenang-wenang
dan
bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat tidak cermat melakukan upaya pengecekan data fisik lahan yang menjadi obyek sengketa untuk diterbitkannya suatu pemberian hak adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa Tergugat sebagai pejabat atministrasi yang berwenang untuk pendaftaran hak atas tanah adalah selalu berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususya peraturan-peraturan dibidang pertanahan dalam hal ini
peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar terkait
dengan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997
tentang Pendaftaran
Tanah
yang
merupakan salah satu Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran
Tanah
telah
diatur
beberapa
ketentuan
terkait
penerbitan suatu sertipikat atas tanah, termasuk penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adalah:-----------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 8:”Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses............
23 proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”;---------Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b:”Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. Pembuktian hak dan pembukuannya”;---------------------------------------------------------------------Pasal 18 ayat (1) :”Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas
oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;-----------------Pasal 18 ayat (3):”Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”;-------------------------------------------------------------Pasal 25 Ayat (1):”Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik”;------------------------------------------Bahwa dari uraian tersebut di atas dalam perkara aquo Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek perkara telah sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Yaitu:--------------------------------------------------------------------
Bahwa obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama
Wahyono
Sumardi
berdasarkan
SKGR.Reg.Camat
No
.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 dimana Adnan menjual Kepada……..
24 kepada Wahyono Sumardi, batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Parit, Selatan berbatas dengan tanah Jalan, Timur berbatas dengan tanah Seopomo,Barat berbatas dengan tanah Hery Purnomo, dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang telah
beralih
kepada
Gunawan
Makmur
SKGR.Reg.Camat
No
.1347/KT/X/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dimana Adnan menjual kepada Hery Purnomo, batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Parit, Selatan berbatas dengan tanah Jalan,Timur berbatas dengan tanah parit, Barat berbatas dengan Wahyono Sumardi.;------------------------
Bahwa surat dasar obyek perkara dikeluarkan dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kantor camat sesuai dengan register tersebut di atas, kemudian dalam surat dasar obyek perkara para sempadan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.
-
Bahwa Tergugat pada waktu melakukan pengukuran dilapangan untuk megumpulkanan
data
fisik
yang
disesuaikan
dengan
surat
dasar
pemohon, dan pada saat pengukuran berdasarkan penunjukan pemegang obyek perkara telah bersesuaian antara fakta lapangan dengan surat dasar pemohon,
selanjutnya Tergugat membuat data fisik lapangan
tersebut ke dalam surat ukur/gambar situasi dan pada saat itu belum ada terdapat daftar surat ukur/gambar situasi milik orang lain termasuk atas nama pihak Penggugat dan selama proses berjalan
tidak ada
keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat, sehingga proses dapat dilanjutkan sampai terbitnya sertipikat yang menjadi obyek perkara.;------Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, mengingat sertipikat obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No.769 tahun 1991, atas nama Wahyono Sumardi dan Sertipikat Hak Milik No.768 tahun 1991, atas nama Herry Purnomo yang telah beralih kepada...........
25 kepada Gunawan Makmur lebih dahulu terbit dibandingkan dengan sertipikat Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.7226 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.;-------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI;-------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat.;---------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA.;------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan yaitu pemegang Sertipikat Hak Milik/objek sengketa secara patut dan sah, namun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persidangan.;-Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 20 November 2012 dan atas Replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dipersidangan;---------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya,
dan telah disesuaikan dengan
aslinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 adalah sebagai berikut:--1.
Bukti P-1
: Foto copy Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Nomor:
774/600.14.71/VI/2012,
tertanggal 27 Juni 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------------------------------------Bukti……….
26 2.
Bukti P-2
: Foto copy Berita Acara Pengumpulan Data Fisik Kantor Pertanahan
Kota
Pekanbaru
Nomor:
805/200..3.14.71/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------------------
3.
Bukti P-3
: Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Sahat Pardede No. 3765, Surat Ukur No.437/Lb.Baru/2001 seluas 8.435 M² tanggal 19 Juni 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya );-------------------------------------
4.
Bukti P-4
: Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 412/037-KT/X/98 tanggal 26 Oktober 1998, yang dijual Tukino kepada Pardede (foto copy dari foto copy);------------------------------------------------------
5.
Bukti P-5
: Fotocopy surat Pernyataan H. Adnan tertanggal 12 Juli 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya );-----------
6.
Bukti P-6
: Fotocopy surat Keterangan Ganti Rugi Reg. Nomor: 1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990, yang dijual oleh Adnan kepada Wahyono Sumardi (foto copy dari foto copy);-----------------------------------------
7.
Bukti P-7
: Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Reg. Nomor: 1347/KT/X/1990 tanggal 3 Oktober 1990, yang dijual oleh Adnan kepada Herry Purnomo (foto copy dari foto copy);-----------------------------------------------
8.
Bukti P.8
: Foto copy surat pernyataan Wahyono Sumardi ( foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------------
9.
Bukti P-9
: Foto copy surat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru N0.03 Tahun 2003 ( foto copy sesuai dengan aslinya )
10
Bukti P-10
: Foto copy surat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru N0.04 Tahun 2003 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) Menimbang............
27 Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya
yang
telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:---------berikut : --------------------------------------------------------------------------------------
1.
Bukti T-1
:
Foto copy surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 768 Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan. (foto
copy sesuai dengan aslinya );------------------------------2.
Bukti T-2
:
Fotocopy surat Permohonan Pengukuran/Pendaftaran tanggal 25 Oktober 1990 An. HERRY PURNOMO (foto copy sesuai dengan aslinya );-------------------------------
3.
Bukti T-3
:
Foto copy surat Keterangan Ganti Rugi (Reg. Lurah) No.
431/593/SKGR/IX/90
tanggal
24
September
1990 (Reg. Camat No. 1347/KT/X/90 tanggal 3 Oktober 1990 An. HERRY PURNOMO) (foto copy dari foto copy);------------------------------------------------------4.
Bukti T-4
:
Foto copy surat Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 An. GUNAWAN MAKMUR
(foto copy dari
foto copy );-----------------------------------------------------5.
Bukti T-5
:
Foto
copy
Kelurahan
Buku
Tanah
Hak
Milik
Nomor
769
Simpang Baru Kecamatan Tampan.Surat
(foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------6.
Bukti T-6
:
Fotocopy Surat Permohonan Pengukuran/Pendaftaran tanggal 25 Oktober 1990 An. WAHYONO SUMARDI ( foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------
7.
Bukti T-7
:
Foto copy surat Keterangan Ganti Rugi (Reg. Lurah) No. 285/593/SKGR/IX/90 tanggal 18 Juli 1990 (Reg. Camat No. 1213 / KT /X/1990 tanggal 18 September 1990 An. WAHYONO SUMARDI (foto copy dari foto copy); ------------
Bukti T-8………
28 8.
Bukti T-8
:
Foto
copy
surat
Pengadaan
Tanah
Untuk
Pembangunan Terminal Akap di Pekanbaru Tahap II N0.09/PTT/1997. (foto copy dari foto Copy );-----------9.
Bukti T-9
:
Foto copy surat Gambar Situasi N0. 677 s/d 691 diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru. ( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------------------------------
10. Bukti T-10
:
Foto copy surat Berita Acara Penunjukan Batas Sepadan An.Heri Purnomo diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru Drs.TA Edison. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------
11. Bukti T-11
:
Foto copy surat Berita Acara Penunjukan Batas Sepadan An.Wahyono Sumardi diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru Drs.TA Edison. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------
12. Bukti T-12
:
Foto copy surat Berita Acara Pengumpulan Data Fisik N0. 805/200.3.14.71/VII/2012. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------
13. Bukti T-13
:
Foto copy surat Pengumpulan Data Fisik tanggal 0607-2012. ( foto copy sesuai dengan aslinya );------------
14.
Bukti T-14
: Foto copy surat Buku Tanah N0. 3755/2001 An.Sahat Pardede. ( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak dua orang yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------TUKINO…………
29 I.
TUKINO (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi mengetahui tentang objek sengketa, karena saksi selaku pemilik tanah yang disengketakan.;-----------------------------------
-
Bahwa benar dasarnya surat tanah saksi tebas tebang pada tahun 1972.;----------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar Pada tahun 1989 saksi sudah menjual tanahnya pada Penggugat.;--------------------------------------------------------------------------
-
Terhadap bukti P-4, saksi tidak inggat lagi.;----------------------------------
-
Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Gunawan Makmur dan Herri Purnomo.;----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar pada lokasi yang menjadi objek sengketa masih ada tanah saksi yang tersisa;------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar sejak
tahun 1972 sampai sekarang saksi sudah
menguasai tanahnya.;-------------------------------------------------------------
Bahwa benar pada waktu saksi mengelola tanah, kondisi tanah masih Hutan.;-------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar
pada waktu dijual pada Penggugat Tidak ada yang
melarang;----------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar tidak ada gangguan dari pihak lain dalam penguasaan tanah saksi.;------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar pada waktu BPN datang menggukur pada lokasi objek sengketa saksi tidak pernah ikut. Bahwa……
30 -
Bahwa benar letak tanah saksi Pada kelurahan Labuh Baru.
-
Bahwa benar
yang menjadi lurah dilokasi tanah saksi adalah Pak
Main.;---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar batas tanah saksi berbatas dengan: -------------------------- Sebelah Timur tanahnya Pak Gogon.;-----------------------------------------
- Sebelah Barat Rencana Jalan;---------------------------------------------------- Sebelah Selatan Jalan Siak II.;--------------------------------------------------- Sebelah Utara Parit.;--------------------------------------------------------------H.ADNAN (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah yang menjadi Objek sengketa baru baru ini, tanah yang disengketakan oleh Penggugat berdekatan dengan tanah saksi.;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar letak tanah saksi Letaknya di Jalan Siak II.;------------------- Bahwa benar luas tanah saksi lebih kurang enam(6) hektar;---------------- Bahwa benar tanah yang saksi jual Semuanya Pada Pada tahun 1990.;--- Bahwa benar dasar dari kepemilikan tanah saksi. tebas tebang kelompok Pak Suhaimi.;----------------------------------------------------------- Bahwa benar Terhadap Bukti P-2, T-3,T-4, T-7 saksi
tidak.mengakui
atas kebenarannya.;----------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi telah menjual tanahnya kepada Pak Gunawan.;------- Bahwa benar letak tanah saksi di Desa Simpang Baru.;---------------------- Bahwa benar dasar surat tanah saksi Tebas Tebang.;----------------------- Bahwa benar tidak pernah. menjual tanahnya kepada Hery Purnomo.;---Bahwa……..
31 - Bahwa benar saksi dalam menjual tanahnya melalui
Pak
Arisman
kepada Pak Gunawan.;------------------------------------------------------------- Bahwa benar terhadap Bukti P-5 saksi mengakui atas kebenarannya.;---Menimbang,bahwa
Penggugat
telah
menyampaikan
kesimpulan
tertanggal 18 Februari 2013;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala
sesuatu
yang
tertera
dalam
Berita
Acara
Persidangan
merupakan bagian dari putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM --------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : ------------------------
Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11 September 1991 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;-------------------------------
-
Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;------------------------------------------------------------------------------
Dalam Eksepsi.;---------------------------------------------------------------------------Menimbang.................
32 Menimbang, Tergugat
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut
Pihak
telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat
Jawaban tertanggal 06 November 2012, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------Tentang Kompetensi Absolut:-----------------------------------------------------1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan Sertifikat Hak Milik No. 7226 tanggal 16 Februari 2012 yang dahulu Sertifikat Hak Milik No.3755 tanggal 19 Juni 2001 milik Penggugat bertumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.769 Tahun 1991 atas nama Wahyono Sumardi seluas kira-kira 6.760 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.768 Tahun 1991 atas nama Herry Purnomo yang telah beralih kepada Gunawan Makmur seluas kira-kira 1.246 M2;--------------------------------2. Bahwa dari uraian gugatan jika dicermati terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan, maka yang pertama sekali diputuskan adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang bertumpang tindih, sehingga oleh karenanya
menurut
hukum
sengketa
ini
adalah
sengketa
kepemilikan/perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi “Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----------------------------------------------------------------------
Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel):-------------------------------Bahwa..........
33 Bahwa gugatan Penggugat tidak diuraikan, dirumuskan dengan teliti, cermat dan lengkap mengenai kesalahan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan terhadap serifikat yang menjadi objek sengketa, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dengan demikian gugatan menjadi kabur dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;--------------Menimbang,
bahwa
eksespi-eksepsi
tersebut
dibantah
Penggugat
sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 20 November 2012;---------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu yaitu sebagai berikut ;-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena menyangkut tumpang tindih kepemilikan, maka yang pertama sekali diputuskan adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang bertumpang tindih, sehingga oleh karenanya menurut hukum sengketa ini adalah
sengketa
kepemilikan/perdata
yang
merupakan
kewenangan
Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika diteliti maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan
dalam
surat
gugatan
adalah
meminta
agar
Pengadilan
membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur, karena kedua sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah bidang milik Penggugat yang telah menyalahi prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;--------------------Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hakekatnya adalah menyangkut kecermatan dan ketelitian dari Tergugat dalam meneliti data fhisik maupun data yuridis tanah yang merupakan bagian prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum.......
34 sebelum menerbitkan sertifikat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;--Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat
tentang
Gugatan
Penggugat kabur karena Penggugat tidak menguraikan, dirumuskan dengan teliti
dan
cermat
dan
lengkap
menerbitkan objek sengketa,
mengenai
kesalahan
Tergugat
dalam
Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti
gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana identitas Penggugat dan Tergugat serta alasan atau dasar gugatan yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sudah terpenuhi. Dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, hal ini
dikarenakan masalah tengggang waktu adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
penghitungan
tenggang
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dalam hal ini objek gugatan yaitu Sertifikat Hak
Milik
(SHM) No. 769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No...........
35 No.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11September 1991 atas nama Wahyono Sumardi (vide bukti T-5) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 (vide bukti T-1), namun baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Juni 2012 pada saat diundang rapat oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (vide bukti P-1) ,dan ditegaskan dengan Berita Acara Pengumpulan Data fisik No.805/200.3.14.71/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat. Maka surat gugatan Penggugat yang diterima/didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 03 September 2012 dengan Register perkara No. 39/G/2012/PTUN-PBR
masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)
hari sebagaimana ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;------------DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
gugatan
Penggugat
a
quo
pada
pokoknya
didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :------------------------------------------1. Bahwa
Penggugat
adalah
pemilik
atas
tanah
objek
sengketa
berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7226 dengan surat ukur/gambar situasi No.61/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang sebelumnya Serifikat Hak Milik No.3755 dengan surat ukur/gambar situasi No.437/2001 tanggal 19
Juni
Pertanahan
Kota
2001
yang
Pekanbaru
2001 sesuai / berdasarkan
Surat
diterbitkan tertanggal
oleh Kantor
02
Keputusan Kankatah
Agustus Kota
Pekanbaru……….
36 Pekanbaru tanggal 26 Juli 2001 No. 683-520.2-05-01-2001 dengan luas 8.435 M2 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru (vide bukti P-3);-----2. Bahwa lahan milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi (vide bukti P-4) dan lahan/tanah tersebut sejak Penggugat ganti rugi sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;-----------------------3. Bahwa diatas tanah Penggugat tersebut ada juga Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991, atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005; 4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;---------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 06 November 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :---------------------------------1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, atas nama Wahyono Sumardi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 (vide bukti P-6 dan T-7) dan Surat Permohonan dari Wahyono Sumardi tanggal 25 Oktober 1990 (vide bukti T-6);-------------------------------------2. Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991, atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63………..
37 63/2005 tanggal 16 Juni 2005, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No.1347/KT/X/1990 tanggal 03 Oktober 1990 (vide bukti P-7 dan T-3) dan Surat Permohonan dari Herry Purnomo tanggal 25 Oktober 1990 (vide bukti T-2); --------------------------------------------3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 769 atas nama Wahyono Sumardi, mempunyai batas sempadan berdasarkan Berita acara Penunjukan batas sempadan (vide bukti T-11) yaitu :-----------------------
Sebelah Utara berbatas dengan Parit;---------------------------------------
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Arengka II;--------------------------
-
Sebelah Timur berbatas dengan Herry Purnomo;--------------------------
-
Sebelah Barat berbatas dengan Soepono;-----------------------------------
4. Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 atas nama Herry Purnomo, mempunyai batas sempadan berdasarkan Berita Acara Penunjukn batas sempadan (vide bukti T-10) yaitu :---------------------------------------
Sebelah Utara berbatas dengan Parit;---------------------------------------
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Arengka II;--------------------------
-
Sebelah Timur berbatas dengan Parit;---------------------------------------
-
Sebelah Barat berbatas dengan Wahyono Sumardi;----------------------
5. Bahwa Tanah milik Penggugat batas sempadannya yaitu :------------------
Sebelah Utara berbatas dengan Parit;--------------------------------------
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Hutagalung;----------------------------
-
Sebelah Timur berbatas dengan Dagor/Sitanggang;----------------------
-
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;--------------------------------------
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;---------------Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga telah memanggil Sdr. Wahyono Sumardi dan Gunawan Makmur selaku pemegang Sertifikat Hak.........
38 Hak Milik objek sengketa, sebagai calon dari pihak ketiga sebagaimana yang diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara patut, namun Wahyono Sumardi dan
Gunawan
Makmur
tidak
pernah
datang
menghadap
didepan
persidangan;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang No.51 tahun
2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, dan replik, dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah, aspek kewenangan, prosedur
dan/atau
substansi
apakah dari
obyek sengketa telah
diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ?;-----------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-.10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama TUKINO dan H. ADNAN sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-14 dan tidak ada mengajukan saksi;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan sidang setempat, alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh
pihak Penggugat di persidangan maka menurut
Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya dalam perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini :------------Bahwa.....
39 1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Setifikat Hak Milik (SHM) No.3755 dengan Surat Ukur No.437/Lb.Baru/2001 tanggal 19 Juni 2001 dengan luas 8.435 M2 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2001, dan telah dirubah dengan Sertifikat Hak Milik No.7226 dan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 Tahun 2003 tanah milik Penggugat menjadi terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau (vide bukti P-3);-------------------------------------2. Bahwa Tanah milik Penggugat diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 08 Oktober 1998 (vide bukti P-4), dimana Penggugat membeli tanah tersebut dari Sdr.Tukino berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 24 juni 1989, dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi sdr Tukino di persidangan;----------3. Bahwa Buku Tanah Hak Milik No.769 atas nama wahyono Sumardi terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau diterbitkan tanggal 11 September 1991 (vide bukti T-5), yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 antara Wahyono Sumardi dengan H. Adnan (vide bukti P-6 dan T-7), dimana surat keterangan ganti rugi tersebut dibantah keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah sebelah Utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Wahyono Sumardi dan tidak
pernah bertransaksi
dengan Wahyono Sumardi
(vide bukti P-5); --------------------------------------------------------------------Bahwa…….…
40 4. Bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 768 atas nama Herry Purnomo dan telah diganti keatas nama Gunawan Makmur terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau diterbitkan tanggal 09 September 1991 (vide bukti T-1), yang diterbitkan Tergugat
berdasarkan
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
No.1347/KT/X/1990 tanggal 05 Oktober 1990 antara Herry Purnomo dengan Adnan (vide bukti P-7 dan T-3), dimana surat keterangan ganti rugi tersebut dibantah keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah di sebelah utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Herry Purnomo dan tidak pernah bertransaksi dengan Herry Purnomo (vide bukti P-5);----------------------5. Bahwa Sdr Wahyono Sumardi ada membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2010 di hadapan Notaris Pekanbaru Ashelfine, SH, MH, dimana Sdr Wahyono Sumardi tidak pernah memiliki atau membeli atau menguasai sebidang tanah yang terletak di Utara jalan Siak II dan tidak tahu menahu penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 atas nama Wahyono Sumardi (vide bukti P-8);-------------------------------------6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggl 28 Januari 2013 dan Berita acara Pengumpulan data Fisik No.805/200.3.14.71/VII/2012 dan Peta Pengumpulan Data Fisiktanggal 6 Juli 2012 (vide bukti P-2, T12 dan T-13), dimana tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan apakah
dari
aspek kewenangan, keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang………..
41 perundang-undangan yang berlaku ;----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu “ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”; ----------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pasal
1
ayat
23
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;--------------Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pendaftaran hak atas tanah
kewenangan atributifnya dimiliki oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru untuk menerbitkan objek sengketa a quo;--------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Terugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat
tertanggal 06 November 2012 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, atas nama Wahyono Sumardi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.......
42 Reg.No.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 (vide bukti P-6 dan T-7) dan Surat Permohonan dari Wahyono Sumardi tanggal 25 Oktober 1990 (vide bukti
T-6);
Dan
Sertifikat
Hak
Milik
(SHM)
No.768
dengan
Surat
Ukur/Gambar situasi No.678/1991, atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.1347/KT/X/1990 tanggal 03 Oktober 1990 (vide bukti P-7 dan T-3) dan Surat Permohonan dari Herry Purnomo tanggal 25 Oktober
1990
(vide bukti T-2) ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah :-----------------------------------------------1. Apakah benar data fisik tanah yang ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991 Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991, adalah milik Penggugat;----------------------------------------2. Apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tersebut telah menyimpang dari Prosedural yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asasasas umum Pemerintahan yang baik?;----------------------------------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
ada
memiliki
sebidang
tanah
di
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Setifikat Hak Milik (SHM) No.3755 dengan Surat Ukur No.437/Lb.Baru/2001 tanggal 19 Juni 2001 dengan luas 8.435 M2 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2001, dan telah dirubah dengan Sertifikat Hak Milik No.7226 dan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 Tahun 2003, tanah milik Penggugat menjadi terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan
Payung
Sekaki
Kotamadya
Pekanbaru
Propinsi
Riau (vide
bukti P-3);----------------------------------------------------------------------------------Menimbang..........
43 Menimbang, bahwa Tanah milik Penggugat diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 08 Oktober 1998 (vide bukti P-4), dimana Penggugat membeli tanah tersebut dari Sdr.Tukino berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 24 juni 1989, dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi sdr Tukino di persidangan;-------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991 Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991, terletak
di
Kelurahan
Simpang
Baru
Kecamatan
Tampan
Kotamadya
Pekanbaru Propinsi Riau;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi No.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 antara Wahyono Sumardi dengan H. Adnan (vide bukti P-6 dan T-7), dimana surat keterangan ganti rugi tersebut dibantah keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah sebelah Utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Wahyono Sumardi dan tidak pernah bertransaksi dengan Wahyono Sumardi (vide bukti P-5);--------Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi No.1347/KT/X/1990 tanggal 05 Oktober 1990 antara Herry Purnomo dengan H. Adnan (vide bukti P-7 dan T-3), dimana surat keterangan ganti rugi tersebut dibantah keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah di sebelah utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Herry Purnomo dan tidak pernah bertransaksi dengan Herry Purnomo (vide bukti P-5);------------Menimbang............
44
Menimbang, bahwa Sdr Wahyono Sumardi ada membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2010 di hadapan Notaris Pekanbaru Ashelfine, SH, MH, dimana Sdr Wahyono Sumardi tidak pernah memiliki atau membeli atau menguasai sebidang tanah yang terletak di Utara jalan Siak II dan tidak tahu menahu penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 atas nama Wahyono Sumardi (vide bukti P-8);---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggl 28 Januari
2013
dan
Berita
acara
Pengumpulan
data
Fisik
No.805/200.3.14.71/VII/2012 dan Peta Pengumpulan Data Fisik tanggal 6 Juli 2012 (vide bukti P-2, terletak
di
Kelurahan
T-12 dan T-13), dimana tanah objek sengketa
Labuh
Baru
Barat
Kecamatan
Payung
Sekaki
Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991 Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991, yang diterbitkan oleh Tergugat terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau dan bukan berada di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau dan
berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 Tahun 2003, dirubah
menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat, sehingga tanah objek sengketa menjadi terkesan tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;-------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa secara Prosedural telah sesuai dengan Peraturan perundangundangan...........
45 undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik?;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------------------(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-------------a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;------------------------------b. Pembuktian hak dan pembukuannya;----------------------------------c. Penerbitan sertifikat;-------------------------------------------------------d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----------------------------------e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;----------------------------(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :-------------a. Pendaftran peralihan dan pembebanan hak;--------------------------b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----------------------------------------------------------------------------------(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;---------------------------------------(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :---------------------------------------------------------------a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;------------------------------------b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;---------------------------------c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----------------------------------------------------------d. Pembuatan daftar tanah;--------------------------------------------------e. Pembuatan surat ukur;---------------------------------------------------Menimbang…….
46 Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---------------------------------------------------1. Bahwa Buku Tanah Hak Milik No.769 atas nama wahyono Sumardi terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau
diterbitkan tanggal 11 September 1991
(vide bukti T-5), yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.1213/KT/IX/1990 tanggal 18 September 1990 antara Wahyono Sumardi dengan H. Adnan (vide bukti P-6 dan T-7),
dimana
surat
keterangan
ganti
rugi
tersebut
dibantah
keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah sebelah Utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Wahyono Sumardi dan tidak pernah bertransaksi dengan Wahyono Sumardi (vide bukti P-5); --------------2. Bahwa Buku Tanah Hak Milik No.768
atas nama Herry Purnomo
dan telah diganti keatas nama Gunawan Makmur
terletak di
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 09 September 1991 (vide bukti T-1), yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.1347/KT/X/1990 tanggal 05 Oktober 1990 antara Herry Purnomo dengan H. Adnan (vide bukti P-7 dan T-3), dimana surat keterangan ganti rugi tersebut dibantah keabsahannya oleh saksi sdr H. Adnan di depan persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan sdr H. Adnan bahwasanya saksi benar ada memiliki tanah di desa Simpang Baru tahun 1986 dan dijual kepada Gunawan tahun 1989 dan saksi juga tidak pernah memiliki tanah di Sebelah………..
47 sebelah utara jalan Siak II seluas 40.000 M2 dan saksi juga tidak kenal dengan Herry Purnomo dan tidak
pernah bertransaksi
dengan Herry Purnomo (vide bukti P-5);-----------------------------------3. Bahwa Sdr Wahyono Sumardi ada membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2010 di hadapan Notaris Pekanbaru Ashelfine, SH, MH, dimana Sdr Wahyono Sumardi tidak pernah memiliki atau membeli atau menguasai sebidang tanah yang terletak di Utara jalan Siak II dan tidak tahu menahu penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.769 atas nama Wahyono Sumardi (vide bukti P-8);------------------4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggl 28 Januari 2013 dan
Berita
acara
Pengumpulan
data
Fisik
No.805/200.3.14.71/VII/2012 dan Peta Pengumpulan Data Fisik tanggal 6 Juli 2012 (vide bukti P-2, T-12 dan T-13), dimana tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau;-------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan pengakuan saksi di persidangan yaitu sdr Tukino dan sdr H. Adnan, bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau dan berdasarkan Perda No.03 Tahun 2003 dirubah menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau;------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat dalam mendalilkan Buku Tanah Hak Milik No.769 atas nama Wahyono Sumardi terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau dan Milik No.768
Buku Tanah Hak
atas nama Herry Purnomo dan telah diganti keatas nama
Gunawan Makmur
terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan
Payung Sekaki Kotamadya Pekanbaru Propinsi
Riau adalah cacat secara prosudural...........
48 prosudural, karena data fisik dan data yuridis Buku Tanah Hak Milik No.769 atas nama Wahyono Sumardi
dan
Buku Tanah Hak Milik No.768
atas
nama Herry Purnomo dan telah diganti keatas nama Gunawan Makmur terletak
di
Kelurahan
Simpang
Baru
Kecamatan
Tampan
Kotamadya
Pekanbaru dan dikuatkan dengan surat Pernyataan Wahyono Sumardi dihadapan Notaris Ashelfine,SH.MH tanggal 14 Desember 2010, dimana Wahyono Sumardi tidak pernah memiliki atau menguasai sebidang tanah yang terletak diutara Jalan Siak II dan tidak tahu menahu Penerbitan SHM No. 769 Atas Nama Wahyono Sumardi.;-----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
berpendapat
Tergugat
dalam
menjalankan kewenangannya tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak Penggugat agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan telah betul-betul memperhatikan kepentingan semua pihak dan meperhatikan norma-norma yang ada;--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari aspek prosedur formal bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
telah melanggar peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;-------------------------Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari segi prosedur
cacat hukum, oleh karenanya tuntutan
Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal
beralasan hukum
untuk dikabulkan ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; ---------------Menimbang.............
49 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada meminta permohonan penundaan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada melihat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan berdasarkan pasal 67 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, maka dalam hal permohonan penundaan dinyatakan ditolak;---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya
setelah
dipertimbangkan
pertimbangankan dalam
ternyata
tidak
relevan
untuk
putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ;--------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya
yang
berkaitan dengan sengketa ini ; --------------------------------------------------------MENGADILI I. Dalam Eksepsi :-------------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;------------------------------------------
II. Dalam Pokok Perkara :--------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------Menyatakan..........
50 2. Menyatakan batal Surat Keputusan;-----------------------------------------------
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan
Labuh
Baru
Barat
Kecamatan
Tampan
Kotamadya
Pekanbaru;-------------------------------------------------------------------------
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat
+
1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;--------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan;---------------------- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasiNo.679/1991,
yang diterbitkan tanggal 11September 1991
sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan
Labuh
Baru
Barat
Kecamatan
Tampan
Kotamadya
Pekanbaru;--------------------------------------------------------------------------- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;--------------------------------------------------Menghukum.........
51 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.
603.500,- (enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah);----------------------------Demikian diputuskan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin
tanggal
25
Februari 2013 oleh kami Adi Irawan, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Pahala Shetya Lumbanbatu, SH dan Dwika Hendra Kurniawan, SH, masing-masing sebagai
Hakim
Anggota,
putusan
mana pada hari Senin tanggal 04
Maret 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Awaluddin,A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dihadiri
oleh
Kuasa hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;---------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD
PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH
HAKIM KETUA MAJELIS, TTD
ADI IRAWAN, SH
TTD
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH PANITERA PENGGANTI TTD
AWALLUDIN, AMD
52
PERINCIAN BIAYA PERKARA NO : 39/G/2012/PTUN-Pbr
PENDAFTARAN GUGATAN
Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)
Rp. 50.000,-
PANGGILAN
Rp. 212.500,-
MATERAI
Rp.
6.000,-
REDAKSI
Rp
5.000,-
JUMLAH
Rp. 603.500,-
( Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
