PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 23/G/2015/PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. NURBAINI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.01, Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ; 2. INDRA YENI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.01, Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ; 3. MARWANSYAH,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Swasta/Buruh, Tempat tinggal RT.01, Desa Mekar

Sari

Makmur,

Kecamatan

Sungai

Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ; 4. YENI ROSNITA,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.01, Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ; 5. ERLOPISMAN,

Kewarganegaraan Swasta/Buruh

Indonesia,

Kebun

PT.

Pekerjaan

ASA,

Tempat

Halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor : 23/G/2015/PTUN-Pbr.

tinggal RT.01, Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ; Kesemuanya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1.

EKA MEDIELY, S.H.

2.

ELFIRA SURIANI, S.H.

3.

RICHI RAHMAN, S.H.

Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada Kantor

"POS

PENGADILAN

LAYANAN TATA

USAHA

HUKUM NEGARA

PEKANBARU", Jalan H.R. Soebrantas KM. 9, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai………………....PARA PENGGUGAT ; MELAWAN I.

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

KUANTAN

SINGINGI, berkedudukan Jalan Barangan II Beringin Teluk Kuantan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1.

Nama

:

YENITA ZULFANUR, S.H.

NIP

:

19640116 1991022001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan :

Kepala

Seksi

Sengketa,

Konflik dan Perkara ;


2.

Nama

:

M. KHOMSADI, S.ST.

NIP

:

198005222001121008

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan :

Kepala

Seksi

Survei,

Pengukuran dan Pemetaan 3.

Nama

:

SYAMSURI, S.E.

NIP

:

196205081986031004

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan :

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

4.

Nama

:

EDY RAJA.

NIP

:

196102171983011001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan :

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kabupaten

Kuantan

Singingi,

berkantor Jalan Barangan II Beringin Teluk Kuantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Sk-100/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015,

selanjutnya

disebut

sebagai…………………………....TERGUGAT ; II.

1. N U R L I S,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Lingkungan Rantau Talau

RT.02

RW.01

No.68 Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ;


2. J A M R I S,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Dusun Pasar Rambai RT.017 RW.006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;

3. KUNTI SULASTRI, Kewarganegaraan Wiraswasta,

Indonesia,

Tempat

tinggal

Pekerjaan Lingkungan

Pasar Benai RT.05 RW.III Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ; 4. YESI HERMIANA,

Kewarganegaraan Wiraswasta,

Indonesia,

Tempat

tinggal

Pekerjaan Lingkungan

Rantau Talau RT.02 RW.01 No.68 Benai, Kecamatan

Benai,

Kabupaten

Kuantan

Singingi ; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Alm. ASPENDI dan atas nama sendiri. Dalam hal kesemuanya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : ABDUL WAHAB, Indonesia,

AM.,

S.H.,

Pekerjaan

Kewarganegaraan Advokat/Penasehat

Hukum pada Kantor Hukum "ASWAR HM & ASSOCIATES",

Jalan

Soekarno-Hatta

Komplek Taman Malibu No.C4 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai………...TERGUGAT II INTERVENSI ;


Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Telah membaca : 1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal

10

Juni

2015,

dibawah

Register

Perkara

Nomor

:

23/G/2015/PTUN-Pbr ; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; 3. Surat Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 23/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 14 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; 6. Putusan Sela Nomor : 23/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 03 September 2015 ; 7. Berkas Perkara a quo ; TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan


mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : OBJEK GUGATAN -

Bahwa yang menjadi objek sengketa Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 36/Benai/ 2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M2 atas nama ASPENDI ;

TENGGANG WAKTU -

Bahwa pada saat Para Penggugat hendak melakukan pengurusan surat tanah yang berasal dari Peninggalan/warisan dari suami/orang tua Para Penggugat yang bernama MARJOHAN DJISAR pada pihak Kelurahan Benai, pihak kelurahan mengatakan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Alm Aspendi ;

-

Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kelurahan Benai tersebut, Penggugat II, mendatangi rumah Aspendi dan menanyakan, apakah benar diatas tanah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan Marjohan Djisar telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi, anak Aspendi yang bernama Kunti Sulastri pada saat itu mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah orang tuanya yang berasal dari Lukman DJisar dan bukan tanah Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Marjohan DJisar ;

-

Bahwa atas pengakuan Kunti Sulastri selaku anak dari almarhum Aspendi tersebut, pada tanggal 31 Maret 2015 Penggugat mencoba memastikan kebenaran Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi membenarkan bahwa diatas


tanah Penggugat saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mau memperilhatkan Sertipikat Hak Milik Tersebut dan hanya memberikan Nomor Sertipikat Hak Milik 05.14.06.24.1.02134 dengan alasan merupakan dokumen rahasia ; Maka berdasarkan hal tersebut beralasan hukum gugatan Para Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” KEPENTINGAN PENGGUGAT -

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu Para Penggugat telah kehilangan

hak

kepemilikan

atas

sebahagian

tanah

tersebut,

Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dan Para Penggugat tidak bisa lagi melakukan pengurusan surat tanah Penggugat untuk di balik namakan dan di tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik ; -

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum atau Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas pemerintahan yang baik, karenanya gugatan yang Para Penggugat


ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : (1) Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. DASAR GUGATAN 1. Bahwa pada Tahun 1965 Marjohan Djisar dan Lukman Djisar mendapatkan Warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dari orang tua mereka yang bernama Almarhum Juhum Ismail, seluas + 9785.5M2 ; 2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1983 Lukman Djisar yang merupakan saudara dari Marjohan Djisar membuat SURAT KUASA kepada EfFendi atau Aspendi, selaku kemanakannya untuk mengerjakan sebidang tanah milik Lukman Jissar yang terletak di Pasar Benai, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pihak kedua yang dalam hal ini Efendi/Aspendi mengerjakan tanah tersebut untuk di Tanami pohon rambutan ; 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dipagar dengan dawai ; 3. Pihak kedua yang dalam hal ini Efendi/Aspendi diberi izin untuk membuat sepetak rumah dalam tanah milik Lukman Jissar ; 4. Segala sesuatu yang belum disebutkan dalam surat kuasa ini akan dimusyawarahkan bersama dikemudian hari ;


3. Bahwa pada tanggal 1 November 1984 Lukman Djisar mengirim Surat kepada Effendi Als Aspendi yang isinya pemberitahuan kepada Efendi/Aspendi bahwa tanah yang saat ini dikerjakannya merupakan tanah Lukman Jissar dengan Saudaranya Marjohan Djisar yang mana tanah tersebut pembagiannya belum di tentukan antara Marjohan Djisar dengan Lukman Djisar agar jangan di buat rumah permanen diatasnya ; 4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2004 antara Lukman Djisar dan Marjohan Djisar membuat Surat Keputusan Bersama yang isinya menerangkan tentang tanah yang mulanya dikerjakan oleh Efendi/Aspendi sesuai dengan

Surat

Kuasa

yang

diberikan

Lukman

Djisar

pada

Efendi/Aspendi tanggal 11 oktober 1983, antara Lukman Djisar dan Marjohan

Djisar

sepakat untuk

membagi

tanah

tersebut

dan

Efendi/Aspendi juga mendapatkan bagian dengan rincian : 1. Bagian Lukman Djisar panjang 60 M lebar 56/59 M berbatas dengan Hj.Aminah-Roslina Syahperi Djis-Marjohan Jissar-Jalan Subrantas ; 2. Bagian Marjohan Djisar panjang 60 M lebar 59/62 M berbatas dengan Lukman Jissar-Roslina Syahperi Djis-Efendi dan jalan Subrantas ; 3. Bagian Efendi panjang 47 M lebar 62 M berbatas dengan Marjohan Djisar-Roslina Syahperi Djis-jalan subrantas dan jalan yang belum bernama ; 5. Bahwa dengan demikian jelas tanah warisan dari Juhum Ismail, seluas + 9785,5 M2 yang di wariskan kepada anak laki-lakinya yaitu Lukman Djisar dan Marjohan Djisar dengan kesepakatan bersama mereka bagi


menjadi 3 bahagian sehingga yang mendapatkan tanah warisan Alm Juhum Ismail tidak hanya Lukman Djisar dan Marjohan Djisar namun Lukman Djisar dan Marjohan Djisar juga memberi bahagian kepada Efendi Als Aspendi dengan bahagian seluas + 2805,5 M2 dan batas-batas : - Panjang 47 M2 berbatas dengan Jl Subrantas - Panjang 43,5 M2 berbatas Roslina Syahperi Djis - Lebar 62 berbatas dengan Jalan (Utara) - Lebar 62 berbatas dengan Marjohan Djisar (selatan) 6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Marjohan Djisar meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada Para Penggugat diantaranya bagian bidang tanah yang terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tersebut diatas dengan luas + 3630 M2 dan batas-batas yaitu : - Panjang 60 M2 berbatas dengan Jl Subrantas - Panjang 60 M2 berbatas Roslina Syahperi Djis - Lebar 62 berbatas dengan Effendi (Utara) - Lebar 59 berbatas dengan Lukman Djisar (selatan) 7. Bahwa pada bulan februari 2015 saat hendak melakukan pengurusan surat tanah yang menjadi milik Para Penggugat, yang berasal dari warisan MARJOHAN DJISAR tersebut diatas kepada pihak Kelurahan Benai, pihak Kelurahan mengatakan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi als Effendi, pihak Kelurahan memberikan Foto Copy Surat Keterangan Tanah atas nama Aspendi dan mengatakan bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai


oleh anak dari Aspendi yang bernama Kunti Sulastri dikarenakan Aspendi Als Effendi telah meninggal dunia ; 8. Bahwa atas pengakuan oleh pihak Kelurahan Benai, Penggugat II mendatangi rumah Aspendi als Effendi dan pada saat itu Penggugat diterima Kunti Sulastri anak dari Almarhum Aspendi dan Penggugat menanyakan pada Kunti Sulastri apakah benar diatas tanah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan suami/orang tua Penggugat yang bernama Marjohan Djisar telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Aspendi, Kunti Sulastri pada saat itu mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah orang tuanya yang berasal dari Lukman Djisar dan bukan tanah Para Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Marjohan Djisar, padahal jelas tanah tersebut sebahagian merupakan tanah Marjohan Jissar, suami/orang tua Para Penggugat yang berasal dari DJUHUM ISMAIL ; 9. Bahwa atas pengakuan Kunti Sulastri anak dari almarhum Aspendi tersebut,

pada

tanggal

31

Maret

2015

Penggugat

mencoba

memastikan kebenaran Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi membenarkan bahwa diatas tanah Penggugat saat ini telah terbit sertipikat atas nama Aspendi namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mau memperilhatkan Sertipikat Hak Milik Tersebut dan hanya memberikan Nomor Sertipikat Hak Milik 05.14.06.24.1.02134 atas nama Aspendi dengan alasan merupakan dokumen rahasia ; 10. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan Keputusan


Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 11. Bahwa objek aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan (SKT) Surat Keterangan Tanah No. 332/SKT/596/2008 yang dikeluarkan Lurah Benai tanggal 11 November 2008. Dan Tergugat telah salah dan keliru mengelurkan Objek sengketa berdasarkan SKT tersebut karena SKT tersebut juga telah salah dan keliru dalam ukuran dan batas-batas tanah, asal tanah, dan orang yang menandatangani batas sepadan karenanya Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengeluarkan objek sengketa ; 12. Bahwa EDI AFRIZAL selaku, ketua RT 02 pada tanggal 2 April 2015, telah mengakui dan membuat surat pernyataan atas kekeliruan aparat desa dalam menerbitkan SKT atas nama ASPENDI tersebut ; 13. Bahwa kemudian ARFUANDI selaku ketua RW dan HARMADI selaku kepala Kelurahan Benai yang penerbitan SKT No.332/SKT/596/2008 pada saat itu juga telah mengakui tentang kesalahan dan kekeliruanya dalam menerbitkan SKT tersebut mengenai ukuran bidang tanah, Asal


Tanah, Batas Sepadan dan perihal orang yang menandatangani Batas sepadan tanah di dalam SKT No.332/SKT/596/2008 tersebut ; 14. Bahwa kemudian berdasarkan SKT No.332/SKT/596/2008 yang telah salah dan mengalami kekeliruan tersebut Tergugat juga telah menjadikannya sebagai dasar di keluarkanya objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik 05.14.06.24.1.02134. atas nama ASPENDI ; 15. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni pengecekan fisik tanah tentang adanya penguasaan maupun kepemilikan tanah, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa, dikemudian hari bila di beri satu hak. Dalam kasus aquo ternyata tanah tersebut di dikuasai dan dimiliki oleh orang tua/Suami Para Penggugat, karenanya terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan

objek

sengketa

aquo

telah bertentangan

dengan

ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan Pendaftaran tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : Pasal 12 ayat (1 ) menyatakan : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik : b. Pembuktian hak dan Pembukuanya : c. Penyajian data fisik dan data yuridis ; d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; Pasal 18 ayat (1), menyatakan : “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, tetapi belum ada surat


ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kontor pertanahan dalam pendaftran tanah secara sporadic berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatas” ; Pasal 26 ayat (1), menyatakan : Daftar isian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang sebagai hasil pengukuran sebgaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan

kepada

pihak

yang

berkepentingan

mengajukan

keberatan ; Pasal 26 ayat (2), menyatakan : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor kepala desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, serta tempat lain yang dianggap perlu” Pasal 26 ayat (3).menyatakan : “Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini pendaftaran secara sporadic, individual pengumuman dilakukan melalui media massa”.


16. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, kehilangan hak kepemilikan atas sebahagian hak atas tanah tersebut, karena Tergugat tidak mempergunakan kecermatan formal, artinya terhadap keputusan tersebut semua fakta-fakta yang relevan tidak diinventarisir dan tidak diperiksa dengan cermat dan teliti untuk dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa, baik dilapangan maupun didalam istansi pemerintahan yakni RT/RW, kepala desa/kelurahan dan dikantor kecamatan oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikualifisir sebagai

tindakan

sewenang-wenang

melanggar azas umum pemerintahan yang baik (general principles of good administration) ; 17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009 Luas 3284 M2 atas nama ASPENDI, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo ; Berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan


mengadili sengketa ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH, Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Sertipikat Hak Milik No. 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009 Luas 3284 M2 atas nama ASPENDI, yang terletak di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009 Luas 3284 M2 atas nama ASPENDI, yang terletak di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama EKA MEDIELY, S.H., untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama EDI RAJA, dan untuk Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama ABDUL WAHAB, AM., S.H. ; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Agustus 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI : Tentang Kewenangan Absolut : -

Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya

yang dirugikan,

sedangkan

untuk

membuktikan

kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah

dimaksud

sepenuhnya

adalah

merupakan

kewenangan

Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa

Tergugat

menyangkal

seluruh

dalil-dalil

gugatan

Para

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; 2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain Tergugat telah melakukan : a. Melakukan pengumpulan data fisik (pengukuran) di tanah yang dimohonkan haknya oleh pemohon (ASPENDI), sehingga dapat diketahui letak dan luas tanah yang dimohon, sehingga adanya kepastian letak dan kepastian luas ;


b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subjek haknya dan pembukuannya ; c. Penerbitan sertipikat yang berlaku sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh ; d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; Sehingga dalam hal ini tuduhan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah tidak benar ; 3. Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini yang menjadi Subjek Hak Milik dari putusan dimaksud adalah

Sdr.

ASPENDI

sedangkan

para

Tergugat

dalam

dalil

gugatannya menyatakan EFENDI hal ini menunjukan gugatan Para Penggugat adalah kabur dan keliru ; 4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan data Yuridis Formal atas Pemilikan dan Penguasaan Tanahnya (ASPENDI) adalah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan


Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 November 2008 Nomor 332/SKT/596/2008, Register Camat Benai Nomor 459/SKT/596/XI/08 tanggal 21 November 2008 yang menerangkan bahwa Pemohon Hak (ASPENDI) perolehan tanahnya berasal dari LUKMAN DJISAR dengan batas-batas sempadan sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Utama

(56 M)

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marjohan Djisar

(56M)

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Subrantas

(60 M)

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Roslina

(60 M)

Sedangkan menurut Para Penggugat tanah yang dimaksudkannya sesuai pada point ( 6 ) dalam surat gugatannya adalah : -

Panjang 60 M2 berbatas dengan Jl. Subrantas.

-

Panjang 60 M2 berbatas dengan Roslina Syahperi Djis.

-

Panjang 62 M2 berbatas dengan Effendi (Utara).

-

Panjang 59 M2 berbatas dengan Lukam Djisar (Selatan).

Hal ini menujukan bahwa objek dari Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² adalah kabur dan keliru ; 5. Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada sengketa dengan pihak lain sesuai dengan Surat Pernyataan dari Pemohon (ASPENDI) tanggal 11 November 2008 di tandatangani


diatas materai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Benai dan MARJOHAN DJISAR turut menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku saksi sempadan hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, sehingga apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada Poin ( 16 ) tidak beralasan ; 6. Bahwa Riwayat atas Pemilikan Tanah oleh Pemohon Hak (ASPENDI) diperolehnya berasal dari LUKMAN DJISAR bukan dari gabungan antara tanah MARJOHAN DJISAR dan LUKMAN DJISAR yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dasar gugatannya pada point 5 (lima) hal ini tidak sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Pemohon (ASPENDI) tanggal 11 November 2008 ditandatangani diatas materai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Kelurahan Benai dan dalam hal ini MARJOHAN

DJISAR

turut

menandatangani

Surat

Pernyataan

tersebut ; 7. Bahwa Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak relevan terhadap permasalahan ini karena Pasal tersebut berlaku terhadap pembuktian hak lama yaitu pengakuan hak terhadap hak-hak yang telah ada seperti tanah adat sedangkan dalam penerbitan objek gugatan a quo adalah pemberian hak atas tanah Negara yang tidak memerlukan

pengumuman

melainkan

dengan

cukup

dengan

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;


Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak gugatan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 14 Juli 2009 Nomor 2134 atas nama ASPENDI, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 luas 3.284 M² terletak di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 September 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. KEWENANGAN MENGADILI Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata (Kepemilikan) bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, yang objek sengketanya berupa tanah seluas 3.630 M2 yang terletak di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (Point ke 6 dalam gugatan Penggugat) dan juga dalam posita gugatan,


merupakan sengketa Kepemilikan atas objek sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat Internenient/Intervensi II yaitu NURLIS, JAMRIS, KUNTI SULASTRI dan YESI HERMIANA, dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; 2. TENGGANG WAKTU Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V Nomor 3 tengggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2134 dengan nama pemegang hak ASPENDI, tertanggal 14-07-2009, sudah diketahui oleh Para Penggugat pada bulan Februari 2015, sepertimana pengakuan Para Penggugat sendiri yang tertuang dalam gugatanya pada point 7, dan gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan Para Penggugat tersebut didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10-06-2015 dan Perbaikan Tanggal 14-07-2015. Sesuai


dengan ketentuan tersebut diatas, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati

batas

tenggang

waktu

yang

telah

ditentukan

oleh

Undang-Undang untuk menggugat. Yakni dari bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015. Jika di mulai dari tanggal 28-02-2015 s/d 10-06-2015 berjumlah 102 Hari dan ini telah melebihi dari 90 Hari ; 3. OBSCUUR LIBLE Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah atas tanah, namun yang menjadi Objek Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN.Pbr sepertimana dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2015, yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi) berupa Sertipikat Hak Milik No 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M2 atas nama ASPENDI, sehingga dalil Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur lible), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ; Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima ;


DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat II Intervensi, menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenaranya ; 2. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatanya pada point ke 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1983 Lukman Djisar membuat surat kuasa kepada Efendi atau Asfendi, karena suami dan orang tua laki-laki dari Tergugat II Intervensi yang bernama ASPENDI Tidak pernah menanda tangani surat kuasa yang dimaksud Para Penggugat karena yang namanya surat kuasa tentu harus ada pemberi kuasa dan penerima kuasa ; 3. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat pada point ke 3, 4, 5, dan point ke 6 dalam gugatan Para Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan dengan penetapan pembagian waris atau penetapan hak kepemilikan oleh pengadilan lain selain pengadilan Tata Usaha Negara ; 4. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 (delapan) yang menyatakan bahwa tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik dengan nama pemegang hak ASPENDI adalah tanah orang tua/suami Tergugat II Intervensi yang berasal dari Lukman Djisar bukan dari Marjohan Djisar adalah benar. Dan tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat seperti mana pada poin ke 9 dalam surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa atas pengakuan Kunti Sulastri anak dari Alm. Aspendi pada tanggal 31 Maret 2015 saat Penggugat mencoba memastikan kebenaran Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi, karena pada saat Penggugat datang kerumah Tergugat II


Intervensi, Penggugat mengatakan baru pulang dari Kantor Lurah Benai mau mengurus surat tanah, sedangkan pada poin ke 2 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa pada bulan Februari 2015 mendatangi Kantor Kelurahan Benai, hal ini diduga dilakukan oleh Para Penggugat

untuk

mengelabui

agar

gugatanya

tidak

lewat

waktu/tenggang waktu gugatan ; 5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singgingi yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2134 dengan pemegang hak Aspendi telah salah dan keliru, karena sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik

No

2134

telah

melakukan pengecekan

fisik

tanah

dan

penguasaanya karena secara faktuilnya sejak tahun 1982 tanah tersebut telah didiami/dikuasai oleh pemegang hak yakni ASPENDI berserta keluarganya sampai saat ini ; 6. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, sepertimana diatur dalam pasal 32 Ayat (2) : “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka fihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan Hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala

Kantor

Pertanahan

yang

bersangkutan

ataupun

tidak

mengajukan ke Pengadilan mengenai tanah ataupun penerbitan


Sertifikat tersebut”. Sepertimana diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2134

diterbitkan tanggal 14 -07-2009 (telah terbit 6 Tahun

yang lalu) dan jika dilihat dari aturan PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) Para Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mengajukan keberatan tentang keabsahan SHM No. 2134 yang telah di terbitkan oleh Tergugat ; Maka

berdasarkan

hal-hal

yang

dikemukakan

diatas,

dengan ini

Intervenient/Tergugat II Intervensi, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Yang memeriksa dan mengadili

perkara

Nomor

23/G/2015/PTUN-Pbr

berkenan

untuk

memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; 2. Menyatakan sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kuantan Singingi tentang Sertipikat Hak Milik atas Nama Pemegang Hak ASPENDI, Nomor 2134, tertanggal 14-07-2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 09-06-2009, Luas 3.284 M2, terletak di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang,

bahwa

atas

Jawaban

Tergugat

tersebut,

Para

Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Agustus 2015 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat

serta Duplik Tergugat tidak


diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-21, sebagai berikut : 1. Bukti P-1

: Surat

Keterangan

Penguasaan

Riwayat

Tanah

Pemilikan/ Nomor

:

332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 atas nama ASPENDI dan lampiran ; (sesuai dengan fotokopi) 2. Bukti P-2

: Surat Pernyataan tanggal 12 April 2015 atas nama EDI AFRIZAL (sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3

: Surat Pernyataan tanggal 12 April 2015 atas nama ARFUADI (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti P-4

: Surat Pernyataan tanggal 13 April 2015 atas nama HARMADI (sesuai dengan aslinya)

5. Bukti P-5

: Surat Keputusan Bersama tanggal 1 Mei 2004 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya)

6. Bukti P-6

: Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 1983 (sesuai dengan fotokopi)


7. Bukti P-7

: Surat Lukman Djisar tanggal 1 Nopember 1984 (sesuai dengan fotokopi)

8. Bukti P-8

: Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 April 2015 (sesuai dengan aslinya)

9. Bukti P-9

: Tanda

Terima

Dokumen

Nomor

Berkas

Permohonan 2413/2015 tanggal 31 Maret 2015 ; (sesuai dengan aslinya) 10. Bukti P-10

: Surat Pernyataan Tiarga Nai Pospos tanggal 16 September 2015 ; (sesuai dengan aslinya)

11. Bukti P-11

: Sertipikat Hak Milik No.2107/Kelurahan Benai tanggal 17 September 2007, Surat Ukur No.07/Benai/2007 tanggal 11 September 2007, Luas 1.955 M2, atas nama Tiarga Naipospos ; (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12

: Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 421.3/106/MSM/04/2015 atas nama Nurbaini tanggal 10 April 2015, Surat Keterangan Tidak Mampu

Nomor

:

421.3/108/MSM/04/2015

tanggal 10 April 2015 atas nama Yeni Rosmita, Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 421.3/107/MSM/04/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Marwansyah, Surat Keterangan Tidak

Mampu

Nomor

:

421.3/109/MSM/


04/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Erlopisman Mampu

dan

Nomor

Surat :

Keterangan

Tidak

421.3/031/MSM/03/2015

tanggal 20 Maret 2015 atas nama Indrayeni ; (sesuai dengan aslinya) 13. Bukti P-13

: Surat Keterangan Bedah Rumah tanggal 23 Maret 2015 ; (sesuai dengan aslinya)

14. Bukti P-14

: Surat

Wasiat

Djuhum Ismail

tanggal

12

Februari 1965 ; (sesuai dengan fotokopinya) 15. Bukti P-15

: Surat

Pernyataan

Suwardi

tanggal

30

September 2015 ; (sesuai dengan aslinya) 16. Bukti P-16

: Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 26 Januari 2005 antara Marjohan Djisar dengan Tiarga Naipos-pos, Register No.47/on/IV/2005 tanggal 4 April 2005 beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Sceert Kaart (Peta Situasi Tanah); (sesuai dengan salinannya)

17. Bukti P-17

: Surat

Keterangan

Penguasaan

Tanah

Riwayat No.

Pemilikan/ 014/SKRPPT/

KB-PEM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 an. Juni Liusman dan lampiran ; (sesuai dengan fotokopinya)


18. Bukti P-18

: Sertipikat Hak Milik No. 2150/Kelurahan Benai tanggal

26

Maret

2012,

Surat

Ukur

No.55/Benai/2012 tanggal 22 Maret 2012, Luas 1.183 M2, atas nama Yulpedes, SE ; (sesuai dengan fotokopinya) 19. Bukti P-19

: Surat

Keterangan

Riwayat

Pemilikan/

Penguasaan Tanah an. Ir. H. Sarjono JIS dan lampiran ; (sesuai dengan fotokopinya) 20. Bukti P-20

: Surat Pernyataan Tiarga Nai Pos-Pos tanggal 4 Oktober 2015 ; (sesuai dengan aslinya)

21. Bukti P-21

: Sket Tanah tanggal 07 Oktober 2015 dan Foto-foto tanah ; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-16, sebagai berikut : 1. Bukti T-1

: Buku Tanah Hak Milik Nomor 2134, Surat Ukur Nomor : 36/Benai/2009 tanggal 14 Juli 2009 seluas 3.284 M2 atas nama ASPENDI (sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T-2

: Surat Ukur Nomor : 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009 seluas 3.284 M2 (sesuai dengan aslinya)


3. Bukti T-3

: Kartu Tanda Penduduk atas nama ASPENDI (sesuai dengan fotokopi)

4. Bukti T-4

: Surat

Permohonan

Pendaftaran

Hak/

Pengukuran atas nama Aspendi ; (sesuai dengan aslinya) 5. Bukti T-5

: Peta Situasi Tanah tanggal 11 Nopember 2008 ; (sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T-6

: Kartu Keluarga Nomor 189/KK/B/2003 ; (sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T-7

: Surat

Pernyataan

Penguasaan

Fisik

Dan

Pemasangan Tanda Batas tanggal 20 April 2009 atas nama Aspendi ; (sesuai dengan aslinya) 8. Bukti T-8

: Gambar Ukur Nomor : 220/2009 tanggal 06 April 2009 ; (sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T-9

: Peta Bidang Tanah tanggal 06 April 2009 ; (Sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T-10

: Surat Permohonan Hak Milik atas nama Aspendi tanggal 21 April 2009 ; (sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T-11

: Surat

Keterangan

Penguasaan

Tanah

Riwayat Nomor

Pemilikan/ :

332/SKT/

596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 ; (sesuai dengan aslinya)


12. Bukti T-12

: Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 11 Nopember 2008 ; (sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T-13

: Surat

Pernyataan

Aspendi

tanggal

11

Nopember 2008 ; (sesuai dengan aslinya) 14. Bukti T-14

: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 April 2009 ; (sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T-15

: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 97/RSL/HM/RTN/2009 tanggal 27 April 2009 ; (sesuai dengan aslinya)

16. Bukti T-16

: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 142/ 520.1/14.06/2009 tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Aspendi Atas Tanah di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-4, sebagai berikut :


1. Bukti T.II.Int - 1

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Orang

Nomor

:

STPL/

271/IX/2015 tanggal 08 September 2015 (sesuai dengan aslinya) 2. Bukti T.II.Int - 2

: Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Kunti Sulastri (sesuai dengan aslinya)


: Kartu Keluarga atas nama ASPENDI (sesuai dengan aslinya)


: Kartu Tanda Penduduk atas nama ASPENDI (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama EDI APRIZAL dan DEDI dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : 1. EDI APRIZAL Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah Ketua RT. 02 (dilokasi tanah yang bermasalah tersebut) sejak tahun 2000 s/d sekarang ; - Bahwa saksi tinggal di Benai sejak tahun 1987 ; - Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi tanah tersebut ; - Bahwa saksi menandatangani blangko SKT Sdr. Aspendi karena sepengetahuan saksi Sdr. Aspendi tersebut memang memiliki tanah di lokasi tersebut ; - Bahwa saksi menerangkan Sdr. Aspendi hanya membawa blanko SKT ;


- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan dan langsung menandatangani blangko SKT yang disodorkan Sdr. Aspendi ; - Bahwa surat yang saksi tandatangani adalah pada salah satu lampiran Bukti P-1 berupa Peta Situasi Tanah Aspendi ; - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa SKT milik Sdr. Aspendi tersebut bermasalah ketika Indra Yeni membawa Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 1 Mei 2004 antara Lukman Djisar, Marjohan Djisar dan Aspendi ; - Bahwa setahu saksi ukuran tanah Sdr. Aspendi yang tertera dalam SKT tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya ; - Bahwa setahu saksi tanah milik Sdr. Aspendi berasal dari Lukman Djisar dan Marjohan Djisar ; - Bahwa keseluruhan tanah tersebut berasal dari Djuhum Ismail ; - Bahwa setahu saksi tanah Sdr. Aspendi tidak berbatas dengan tanah Hj. Aminah, karena tanah milik Hj. Aminah jauh letaknya dari tanah Sdr. Aspendi, seharusnya berbatas dengan Marjohan Djisar ; - Bahwa setahu saksi Marjohan Djisar tidak pernah menjual tanahnya kepada Hj. Aminah tetapi dijual kepada Tiarga Naipos-pos ; - Bahwa setahu saksi tidak benar Surat Ukur dan Peta Bidang Tanah Sdr. Aspendi tersebut, karena tidak ada Gang di lokasi tanah milik Sdr. Aspendi ; - Bahwa yang menguasai tanah Sdr. Aspendi tersebut saat ini adalah Istri Kedua Sdr. Aspendi dan anak-anaknya dari Istri Kedua tersebut, karena Sdr. Aspendi memiliki 2 (dua) orang istri. Istri Pertama mempunyai anak 2 (dua) orang sedangkan Istri Kedua mempunyai 3 (tiga) orang anak ;


- Bahwa benar saksi tidak pernah turun ke lokasi atau melakukan pengukuran tanah atas permohonan SKT yang diajukan oleh Sdr. Aspendi tersebut ; - Bahwa setahu saksi Ketua RT dan Ketua RW tidak pernah dilibatkan dalam hal Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi ; - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut pada tahun 2008 adalah Sdr. Aspendi, tetapi bukan memiliki ; - Bahwa benar Aspendi dan Effendi adalah orang yang sama karena panggilan sehari-hari Aspendi adalah Effendi ; - Bahwa setahu saksi tidak ada surat pendukung lainnya atas penerbitan SKT atas nama Aspendi ; 2. D E D I Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Indra Yeni, Marwansyah, Yeni Rosnita, Erlopisman pada saat akan membeli tanah tersebut ; - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut terletak di Kelurahan Benai Jalan M. Taha ; - Bahwa luas tanah yang dibeli saksi tersebut memiliki lebar depan 18 M, belakang 20 M, Panjang 60 M ; - Bahwa saksi ingin membeli tanah tersebut dari Indra Yeni pada bulan Februari 2015 ; - Bahwa saksi menerangkan pada saat ingin membeli tanah tersebut dari Indra Yani, Sdri. Kunti Sulastri menceritakan bahwa tanah yang akan dibeli telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang tuanya bernama Aspendi ;


- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Kunti Sulastri pada saat akan minta tanda tangan batas sempadan tanah kira-kira bulan Februari 2015 ; - Bahwa saksi menerangkan pada bulan Februari 2015yang menjadi dasar Sdri. Indra Yeni menjual tanahnya adalah Surat Keterangan Pembagian Tanah ; - Bahwa setelah mengetahui tanah yang akan dibeli tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, Sdri. Indra Yeni langsung melakukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; - Bahwa setahu saksi, Indra Yeni mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi pada tanggal 31 Maret 2015 pada saat minta pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; - Bahwa setahu saksi tanah Aspendi tidak berbatas langsung dengan tanah milik Hj. Aminah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi ; - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dalam keadaan kosong dan dipagar dan ada patok ; - Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi pada akhir bulan Februari 2015 ; Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, secara bersama-sama juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama MASDIANA dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :


-

Bahwa saksi bekerja di Kantor Lurah Benai sejak tahun 1981 s/d sekarang ;

-

Bahwa tugas saksi di Kantor Lurah Benai pada tahun 2008 adalah bagian pembuatan KTP ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-11 s/d T-14 ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aspendi, tetapi ia telah meninggal dunia ;

-

Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan SKT Aspendi ke Kantor Lurah Benai dari Aspendi ;

-

Bahwa yang bertugas untuk memproses SKT di Kantor Lurah Benai adalah Staf Komputer pada Bagian Pemerintahan pada Kasi PMT, Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

-

Bahwa setahu saksi Sdr. Aspendi memperoleh tanah tersebut dari Marjohan Djisar ;

-

Bahwa SKT yang dimohonkan Aspendi tersebut sudah diterbitkan dan sudah ditandatangani oleh Lurah Benai ;

-

Bahwa saksi mengetahui SKT tersebut telah terbit baru setelah ada sengketa ini;

-

Bahwa pihak Kelurahan Benai tidak turun ke lokasi tanah sebelum diterbitkan SKT atas nama Aspendi ;

-

Bahwa pihak Kelurahan Benai tidak dilibatkan berkaitan dengan permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Sdr. Aspendi ;

-

Bahwa setahu saksi syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk permohonan SKT adalah antara lain : KTP, Kartu Keluarga, surat dasar tanah yang ditanda tangani oleh Ketua RT dan Ketua RW ;


-

Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut pada tahun 2008 adalah Sdr. Aspendi dengan menanam tanaman Rambutan ;

-

Bahwa keadaan tanah tersebut saat ini adalah kosong dan dikelola oleh anak Aspendi ;

-

Bahwa saksi menerangkan Sdri. Indra Yeni pernah datang ke Kantor Lurah Benai pada akhir bulan Februari 2015 meminta surat tanah Aspendi yaitu SKT dan Sertipikat Hak Milik tetapi tidak diberikan oleh Sekretaris Lurah ;

-

Bahwa yang memberitahukan kepada Sdri. Indra Yeni diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi adalah Sekretaris Lurah Benai ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada Gang diatas tanah tersebut ; Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Oktober 2015 ; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara ; Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang digugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai,


tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa) ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (NURLIS, dkk) telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi, masing-masing tertanggal 11 Agustus 2015 dan 10 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Eksepsi Tergugat : Tentang Kewenangan Absolut ; Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat a quo, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki

tanah

kewenangan

dimaksud

Pengadilan

sepenuhnya Negeri

adalah

merupakan

(kewenangan

absolute),

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; Eksepsi Tergugat II Intervensi : 1. Tentang Kewenangan mengadili; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata


(kepemilikan) bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan

kewenangan

Pengadilan

Negeri,

yang

obyek

sengketanya berupa tanah seluas 3.630 M² yang terletak di kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat; 2. Tentang tenggang waktu; Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2134 dengan nama pemegang

hak

ASPENDI

dikeluarkan

oleh

Kepala

Kantor

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Juli 2009, sudah diketahui oleh Para Penggugat pada bulan Pebruari 2015, sebagaimana pengakuan para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya, sehingga atas gugatan terkait obyek sengketa yang didaftarkan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Juni 2015 sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu 90 hari sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Para Penggugat ; 3. Tentang Obscuur Libell; Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Para Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah atas tanah, namun yang

menjadi

obyek

perkara

Nomor

23/G/2005/PTUN.Pbr.,

sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2015 yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.


2134/Kelurahan Benai Tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur lible), karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang,

bahwa

atas

Eksepsi

Tergugat

tersebut,

Para

Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2015 dan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi ditanggapi oleh Para Pengugat dalam Kesimpulannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ; Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ; Menimbang,

bahwa

terhadap

Eksepsi

Tergugat

tentang

Kewenangan Absolut dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara

bersamaan karena eksepsi-eksepsi tersebut dikategorikan kedalam pengertian yang sama yakni mengenai Kewenangan Absolute Pengadilan dalam mengadili gugatan a quo yang akan diuraikan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Pengadilan

bertugas

dan

berwenang,

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha


Negara) menyatakan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Gugatan dan Replik Para Penggugat ternyata yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI ; Menimbang, dimohonkan

bahwa

terhadap

pembatalannya

oleh

objek

sengketa

Para Penggugat,

a

quo

Majelis

yang Hakim

berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum

Tata

Usaha

Negara

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan ruang lingkup yang dipermasalahkan dalam dalil gugatan Para Penggugat untuk diuji adalah mengenai keabsahan objek sengketa a


quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengenai keabsahan kepemilikan

dari

segi

hak

keperdataannya

sehingga

berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 perihal Tenggang Waktu sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991menyebutkan “bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut atau pihak ketiga, penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum” ; Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2134 dengan nama pemegang hak ASPENDI dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Juli 2009, sudah diketahui oleh


Para Penggugat pada bulan Pebruari 2015 sebagaimana pengakuan Para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya pada point 7 sehingga atas gugatan terkait obyek sengketa yang didaftarkan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Juni 2015 sudah melewati

batas

tenggang

waktu

yang

telah

ditentukan

oleh

Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Para Penggugat ; Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Objek Sengketa, diketahui bahwa Para Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju dalam sertipikat objek sengketa ; Menimbang,

bahwa

terhadap

pertentangan

dalil

mengenai

penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bagi Pihak Ketiga yaitu Pihak yang tidak dituju oleh

Surat

Keputusan

objek

sengketa,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan objek sengketa sebagai berikut ; Menimbang,

bahwa

ukuran

yang

dapat

dijadikan

dasar

penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Pihak Ketiga atau pihak yang tidak dituju oleh Keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut ; -

Sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan;

-

Mengetahui secara sah adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan ;


Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui secara sah adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat yang pada halaman 2 dan halaman 5 angka 9 pada pokoknya menyatakan objek sengketa diketahui oleh Para Pengugat pada tanggal 31 Maret 2015 pada saat Penggugat mencoba memastikan kebenaran Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi membenarkan bahwa diatas tanah Penggugat saat itu telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Aspendi, namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mau memperlihatkan Sertipikat Hak Milik tersebut dan hanya memberikan Nomor Sertipikat Hak Milik 05.14.06.24.1.02134 ; Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9 berupa Tanda Terima Dokumen tanggal 31 Maret 2015 bahwa Pemohon yaitu Indra Yeni mengajukan permohonan blokir terhadap Hak Milik 05.14.06.24.1.02134, dihubungkan keterangan saksi DEDI pada persidangan tanggal 17 September 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015


Penggugat (Indra Yeni) datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminta agar sertipikat objek sengketa diblokir, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengetahui secara sah dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya keputusan objek sengketa adalah pada tanggal 31 Maret 2015 pada saat Indra Yeni mengajukan permohonan blokir Hak Milik 05.14.06.24.1.02134 (sertipikat objek sengketa) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak tanggal 31 Maret 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2015, dengan demikian gugatan Para Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;


Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 perihal Obscuur Liblle sebagai berikut ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dasar hukum untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat Kabur adalah ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kesesuaian antara objek sengketa (Pasal 1 angka 9), posita (Pasal 53 ayat 2) dan petitum gugatan (Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 97) ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai hal-hal apa yang harus termuat dalam gugatan, yaitu gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; b. nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juni 2015, tanggal 01 Juli 2015, tanggal 09 Juli 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses Pemeriksaan Persiapan tersebut telah memperhatikan secara seksama syarat formil gugatan yaitu identitas Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi,

surat

keputusan

yang

menjadi

objek

sengketa,

unsur

kepentingan, tenggang waktu, dasar-dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan. Hal-hal tersebut telah


termuat dalam surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang didalam surat

gugatan

setelah

dilakukan

perbaikan

formal

pada

Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juli 2015, sehingga gugatan Para Penggugat telah lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana ditentukan didalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 yang menyatakan dasar gugatan Para Penggugat Kabur atau Obscuur Libble adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut yang telah terurai diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ;


Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (objectum litis) telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannyaTergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-16 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-4 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sama dengan Tergugat ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

107

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian,

dan

untuk

sahnya

pembuktian

diperlukan

sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim” apabila dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1.

Bahwa Para Penggugat yaitu Nurbaini, Indra Yeni, Marwansyah, Yeni Rosmita dan Erlopisman adalah ahli waris dari Almarhum Marjohan Jissar sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 April 2015 (vide bukti P-8) ;


2.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 1 Mei 2004, Lukman Djisar dan Marjohan Djisar mendapat warisan sebidang tanah yang berasal dari orang tuanya bernama Djuhum Ismail yang dibagi masing-masing kepada Lukman Djisar, Marjohan Djisar dan Effendi dengan ukuran masing-masing sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Bersama beserta lampirannya (vide bukti P-5) ;

3.

Bahwa berdasarkan peta situasi tanah (sceets keart) tanggal 11 Nopember 2008 yang dibuat oleh Aspendi atas tanah miliknya seluas 3360 M², diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Benai bernama Harmadi, Ketua RW 01 bernama Arfuadi dan Ketua RT 02 bernama Edi Afrizal, diketahui bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatas dengan Jalan Utama, sebelah timur berbatas dengan Hj. Roslina, sebelah selatan berbatas dengan Hj. Aminah dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Subrantas (vide bukti T-5) ;

4.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 disebutkan bahwa Aspendi memiliki dan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Benai RT. 02 RW. 01 panjang 60 M, lebar 56 M seluas 3360 M² yang diperoleh dari Lukman Djisar dengan batas sempadan sebelah utara dengan Jalan Utama, sebelah selatan dengan Marjohan Djisar, sebelah barat dengan Subrantas dan sebelah timur dengan Hj. Roslina. Surat keterangan diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Benai dan diketahui oleh Camat Benai dengan Nomor Register : 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 (vide bukti T-11) ;


5.

Bahwa Aspendi telah mengajukan permohonan pendaftaran hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKT No. 459/SKT/596/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 (vide bukti T-4) ;

6.

Bahwa sesuai Gambar Ukur Nomor : 220/2009 tanggal 6 April 2009 terhadap tanah pemohon Aspendi terdapat 2 (dua) gambar dimana ada perbedaan batas sempadan sebelah selatan yaitu tertulis berbatas dengan gang dan gambar yang lainnya tertulis berbatas dengan Tiarga (vide bukti T-8) ;

7.

Bahwa Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 6 April 2009 yang terletak Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari SKRPPT No. 459/SKT/539/XI/08 tgl 21-11-2008 atas nama Aspendi dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah

barat

berbatas

dengan

jalan,

sebelah

Timur

tidak

dicantumkan batas sempadan dan sebelah selatan berbatas dengan Gang (vide bukti T-9) ; 8.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas tanggal 20 April 2009 yang dibuat oleh Aspendi tertulis tanah miliknya berukuran 56 meter x 60 meter, dengan sempadan utara berbatas dengan Jalan, selatan berbatas dengan gang, barat berbatas dengan jalan dan timur berbatas dengan Roslina (vide bukti T-7) ;


9.

Bahwa tanggal 21 April 2009, Aspendi telah mengajukan permohonan hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi atas tanah yang terletak di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi berdasar Surat Keterangan Lurah tanggal 21 Nopember 2008 No. 459/SKT/596/XI/2008 (vide bukti T-10) ;

10. Bahwa terhadap permohonan Aspendi atas bidang tanah seluas 3.284 M² terletak di RT/RW 02/01 Desa/Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 April 2009 (vide bukti T-14) ; 11. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menerbitkan Risalah Tanah Nomor : 97/RSL/HM/RTN/2009 tanggal 27 April 2009 pada pokoknya disebutkan bawa riwayat perolehan tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No. 459/SKT/596/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dan Surat Penguasaan Fisik tanggal 20 April 2009 (vide bukti T-15) ; 12. Bahwa

Tergugat

telah

menerbitkan

Surat

Nomor

142/520.1/14.06/2009 tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan Hak Milik atas nama ”ASPENDI” Atas Tanah Di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya memberikan hak milik atas sebidang tanah pertanian seluas 3.284 M² kepada Aspendi (vide bukti T-16) ; 13. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.


36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI (vide bukti T-1, dan T-2) ; 14. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 31 Maret 2015, diketahui Pemohon atas nama Indra Yeni telah mengajukan permohonan blokir terhadap Hak Milik Nomor 05.14.06.24.1.02134 (vide bukti P-9) ; 15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2015 dan tanggal 13 April 2015 atas nama Edi Afrizal, Arfuadi dan Harmadi pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi kesalahan terhadap SKT Nomor : 332/SKT/596/2008 atas nama Aspendi antara lain : telah salah dan keliru mengenai ukuran bidang tanah, asal tanah bukan dari Lukman Djisar melainkan Marjohan Djisar, batas sepadan sebelah selatan adalah Marjohan Djisar bukan Hj. Aminah dan Marjohan Djisar tidak pernah menandatangani batas sepadan (vide bukti P-2, P-3, dan P-4) ; 16. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tiarga Nai Pospos tanggal 16 September 2015 dan 4 Oktober 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Tiarga Nai Pospos merupakan sepadan sebelah selatan dari Marjohan Djisar dan terjadi kekeliruan dalam SKT 332/SKT/596/2008 atas nama Aspendi antara lain : telah salah dan keliru mengenai ukuran bidang tanah, asal tanah bukan dari Lukman Djisar melainkan Marjohan Djisar, Batas sepadan sebelah selatan adalah Marjohan Djisar bukan Hj. Aminah dan Marjohan Djisar tidak pernah menandatangani batas sepadan (vide bukti P-10, dan P-20) ;


17. Bahwa Suwardi sebagai saksi yang ikut menandatangani surat keputusan bersama antara Lukman Djisar dan Marjohan Djisar telah membuat pernyataan tanggal 30 September 2015 yang berisi pada pokoknya telah terjadi penyimpangan pada surat tanah Aspendi yaitu : mengenai ukuran bidang tanah Aspendi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama, asal usul tanah dari pemberian Lukman Djisar dan Marjohan Djisar, batas sepadan sebelah selatan adalah Marjohan Djisar (vide bukti P-15) ; Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Nomor

3

Tahun

1997

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, Keputusan objek


sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dasar kewenangan pemberian Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara diatur pada Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara yang menyebutkan : “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberi keputusan mengenai : a. Pemberian Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) ; b. Pemberian Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah hak bekas Hak Guna Usaha ; c. Pemberian Hak Milik atas Tanah dalam rangka pelaksanaan program : (1) Transmigrasi ; (2) Redistribusi tanah ; (3) Konsolidasi tanah ; (4) Pendaftaran tanah secara massal, baik dalam rangka pelaksanaan ; Pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadic ; Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor

24

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran

Tanah

menyebutkan : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi


pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang

tanah

dan

satuan-satuan

rumah

susun,

termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” ; Selanjutnya Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ” ; Menimbang,

bahwa

mencermati

bukti

T-1,

T-2,

dan

T-16

masing-masing berupa Buku Tanah atas Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 09 Juni 2009 Luas 3.284 M² dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kuantan

Singingi

Nomor

142/520.1/14.06/2009

tentang

Penetapan Hak Milik atas nama “Aspendi” atas tanah di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 05 Juni 2009 disebutkan Luas Tanah 3.284 M2 dan Peruntukan : Tanah Pertanian, maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat) berwenang menerbitkan sertipikat objek sengketa ;


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik secara prosedur maupun substansi ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa yang akan diuraikan sebagai berikut : Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang prosedur Penerbitan Hak atas Tanah (obyek sengketa a quo) diatur pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya pada Pasal 8 s/d Pasal 16 yang mengatur tentang syarat-syarat permohonan hak milik dan tata cara pemberian hak milik, dimana prosesnya diawali dengan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan yang memuat tentang : -

Keterangan mengenai pemohon ;

-

Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik yaitu : dasar penguasaan atau alas hak, letak, batas-batas dan luas, jenis tanah, rencana penggunaan tanah, dan status tanah (vide Pasal 9) ;

-

Setelah permohonan pemohon dilengkapi dan diterima, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan :


-

Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik ;

-

Mencatat dalam formulir isian ;

-

Memberikan tanda terima berkas permohonan ;

-

Memberitahukan biaya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku ;

-

Memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang belum ada surat ukurnya ;

-

Memerintahkan Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport) ;

-

Memerintahkan

Tim

Penelitian

Tanah

untuk

memeriksa

permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara (vide Pasal 11, 12 dan 13) ; Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; c. Penerbitan sertifikat ; d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; e. Penyimpanan data umum dan dokumen ;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya pada Pasal 8 s/d Pasal 16 tersebut, menggariskan bahwa dalam proses Pemberian Keputusan Hak atas Tanah, Tergugat harus bertindak secara cermat dan teliti terhadap kelengkapan data-data yang diajukan oleh pemohon sertipikat terutama mengenai data fisik dan data yuridis ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Permohonan hak atas tanah diajukan oleh Aspendi tanggal 21 April 2009 (vide bukti T-10) ; b. Bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Aspendi diperoleh dari Lukman Djisar sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dengan Register Nomor : 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 (vide bukti T-11) ; c. Disamping

data

yuridis

berupa

Surat

Keterangan

Riwayat

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008, terdapat surat-surat sebagai data fisik yaitu : peta situasi tanah (sceets keart), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas, Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan (vide bukti T-5, T-7, T-11, T-12, dan T-13) ;


d. Telah dilaksanakan pengumpulan data fisik yang dituangkan ke dalam Gambar Ukur Nomor : 220/2009 tanggal 6 April 2009 (vide bukti T-8) ; e. Telah dilakukan pemetaan dan pengukuran atas tanah yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 6 April 2009 (vide bukti T-9) ; f. Terbit Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 April 2009 (vide bukti T-14) ; g. Terbit Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 April 2009 Nomor : 97/RSL/HM/RTN/2009 yang menerangkan tanah yang dimohonkan telah dikuasai secara yuridis dan fisik oleh Pemohon (vide bukti T-15) ; h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 142/520.1/14.06/2009 tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama ‘Aspendi” Atas Tanah Di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T-16) ; i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Buku Tanah dan Sertipikat objek sengketa a quo (vide bukti T-1, T-2) ; Menimbang, bahwa dari uraian segi prosedural penerbitan sertipikat hak milik atas tanah Negara dihubungkan dengan penerbitan sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;


Menimbang, mempertimbangkan

bahwa

selanjutnya

Majelis

substansi

penerbitan

sertipikat

Hakim objek

akan

sengketa

sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, T-10, T-11, T-15 dan T-16, masing-masing berupa Peta Bidang Tanah tanggal 6 April 2009, Permohonan Hak Milik tanggal 21 April 2009, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 November 2008 Register Nomor : 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 97/RSL/HM/RTN/2009 tanggal 27 April 2009 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 142/520.1/14.06/2009 tanggal 5 Juni 2009 diketahui bahwa proses penerbitan sertipikat objek sengketa didahului dengan adanya Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Aspendi pada tanggal 21 April 2009, dan selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pengecekan dilapangan dan seterusnya sebagaimana telah diuraikan dalam segi prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah Negara sampai dengan Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa a quo ; Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-2, T-4, T-9, T-10, T-15, dan T-16 masing-masing berupa Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009, Permohonan Pendaftaran Hak, Peta Bidang Tanah tanggal 6 April 2009, Permohonan Hak Milik atas nama Aspendi tanggal 21 April 2009, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 97/RSL/HM/RTN/2009 tanggal 27 April 2009 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 142/520.1/14.06/2009 tanggal 5 Juni 2009, diperoleh fakta hukum bahwa


dasar kepemilikan Aspendi terhadap tanah diatas Sertipikat obyek sengketa a quo adalah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Benai diketahui oleh Camat Benai dengan Register Nomor 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 yang menerangkan bahwa tanah Aspendi diperoleh dari Lukman Djisar dengan ukuran panjang 60 M dan lebar 56 M dengan luas 3360 M2 dengan batas-batas sempadan : sebelah utara dengan jalan utama, sebelah selatan dengan Marjohan Djisar, sebelah barat dengan subrantas, sebelah timur dengan Hj. Roslina ; Menimbang, bahwa mencermati bukti T-5, T-7, T-11, T-12, dan T-13 masing-masing berupa Peta Situasi Tanah tanggal 11 Nopember 2008, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas tanggal 20 April 2009, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 Register Nomor : 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 11 Nopember 2008 dan Surat Pernyataan Aspendi tanggal 11 Nopember 2008, surat-surat tersebut sebagai data fisik dan data yuris bagi Tergugat II Intervensi dalam proses permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa, yang selanjutnya dituangkan didalam bukti T-8 dan T-9 yaitu Gambar Ukur Nomor 220/2009 tanggal 6 April 2009 dan Peta Bidang Tanah tanggal 6 April 2009. Berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan mengenai batas sempadan khususnya batas sempadan sebelah selatan sebagai berikut : bukti T-5 disebutkan sebelah selatan berbatas dengan Hj. Aminah, bukti T-7 dan T-9 disebutkan sebelah selatan berbatas dengan Gang, bukti T-8


terdapat 2 (dua) gambar yang masing-masing menyebutkan batas sebelah selatan adalah Gang dan Tiarga, bukti T-11, T-12 dan T-13 disebutkan sebelah selatan berbatas dengan Marjohan Jisar ; Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2, P-3, P-4, P-10, P-15 dan P-20 berupa Surat Pernyataan atas nama EDI AFRIZAL, ARFUADI, HARMADI, TIARGA NAI POSPOS, dan SUWARDI masing-masing menerangkan bahwa terdapat kesalahan terhadap Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 332/SKT/596/2008 tanggal 11 Nopember 2008 diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Benai diketahui oleh Camat Benai dengan Register Nomor : 459/SKT/536/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 antara lain kesalahan ukuran bidang tanah, asal tanah, batas sempadan sebelah selatan, serta Marjohan Djisar tidak pernah menandatangani batas sempadan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi EDI APRIZAL pada persidangan tanggal 17 September 2015 menerangkan bahwa Saksi sebagai Ketua RT menandatangani

blangko

SKT

yang

dibawa

oleh

Aspendi

tanpa

diperlihatkan surat-surat pendukung lainnya, dan saksi baru mengetahui SKT tersebut bermasalah setelah Indra Yeni memperlihatkan Surat Keputusan Bersama antara Lukman Djisar dengan Marjohan Djisar tanggal 1 Mei 2004 dan lampirannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Keputusan Bersama antara Lukman Djisar dengan Marjohan Djisar tanggal 1 Mei 2004 disebutkan bahwa Effendi mendapat bagian tanah dengan ukuran panjang 47 M lebar 62 M dengan batas-batas yaitu : sebelah utara berbatas dengan Jalan belum bernama, sebelah selatan berbatas dengan


Marjohan Djisar, sebelah barat berbatas dengan Jalan Subrantas, dan sebelah timur berbatas dengan Roslina Syahperi Djis sebagaimana tergambar didalam lampiran bukti P-5 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa Pernyataan dari Tiarga Nai Pos-pos diketahui bahwa tanah milik Tiarga Nai Pos-pos terletak di sebelah selatan tanah Marjohan Djisar, dimana tanah Tiarga Nai Pos-pos tertulis dengan Sertipikat No. 2107 berasal dari tanah milik Marjohan Djisar, sehingga hal ini telah sesuai bila dihubungkan dengan bukti P-5, P-21, T-12 dan T-13 yang menyebutkan bahwa batas sempadan sebelah selatan dari tanah milik Aspendi adalah tanah Marjohan Djisar ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009 tanggal 9 Juni 2009 Luas 3284 M² atas nama Aspendi dimana disebutkan batas sempadan sebelah utara berbatas dengan Jalan, sebelah selatan berbatas dengan Gang, sebelah barat berbatas dengan Jalan dan sebelah timur berbatas dengan Roslina, ternyata batas sebelah selatan tidak sesuai dengan batas sebelah selatan yang tercantum didalam bukti T-5, T-10, T-11, T-12, dan T-13, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi kesalahan dalam penerbitan surat-surat dasar yang dijadikan sebagai data fisik dan yuridis terhadap tanah diatas sertipikat objek sengketa yaitu kesalahan dalam hal penetapan batas-batas sempadan dan perhitungan luas ; Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam Penerbitan Keputusan adalah :


a) Kesalahan prosedur ; b) Kesalahan penerapan perundang-undangan ; c)

Kesalahan subyek hak ;

d) Kesalahan obyek hak ; e) Kesalahan jenis hak ; f)

Kesalahan perhitungan luas ;

g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; h) Data fisik atau data yuridis tidak benar ; i)

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi tindakan Tergugat

dalam

penerbitan

Sertipikat

Hak

Milik

objek

sengketa

mengandung cacat hukum administrative oleh karena terdapat kesalahan perhitungan luas yang tidak sesuai dengan bukti P-5 sebagai riwayat asal perolehan tanah dan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis tanah khususnya mengenai batas sempadan sebelah selatan, sehingga menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya Pasal 107 huruf (f) dan (h) yaitu karena adanya kesalahan perhitungan luas dan data fisik dan data yuridis yang tidak benar ;


Menimbang,

bahwa

perundang-undangan

yang

selain

bertentangan

berlaku

sebagaimana

dengan

peraturan

diuraikan

diatas,

penerbitan surat keputusan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, dimana Asas Kecermatan menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Selanjutnya Asas Kepastian Hukum menghendaki

agar

dihormatinya

hak

yang

diperoleh

seseorang

berdasarkan suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal sertipikat hak milik objek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan sertipikat objek sengketa a quo terdapat cacat yuridis sehingga dinyatakan batal, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik objek sengketa a quo ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan

Para

Penggugat

dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan


Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas (vrije bewijs) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; Mengingat : -

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

-

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara ;


-

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

-

Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kelurahan Benai, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 36/Benai/2009, tanggal 9 Juni 2009, Luas 3284 M² atas nama ASPENDI ; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami : ELFIANY, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, NASRIFAL, S.H., M.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan


dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 5 Nopember 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

NASRIFAL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II, ttd FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd A S W I R M A N, S.H., M.H.


Rincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. A T K

Rp

50.000,-

3. Panggilan-panggilan

Rp.

5. Meterai

Rp.

12.000,-

6. Redaksi

Rp.

5.000,-

JUMLAH

Rp.

287.000,-

190.000,-


PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents