PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor: 33/G/2015/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: --------------------------------------------------------------------------------------------H. SUMANTRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kardinah Nomor 9 RT. 03 RW. 09 Kelurahan

Sail

Kecamatan

Tenayan

Raya

Kota

Pekanbaru Riau; ----------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -------------------1. JUSMAN, S.H.; -------------------------------------------------2. DALLEK, S.H., M.H.; ------------------------------------------3. YS. ZALUKHU, S.H.; ------------------------------------------Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat

Magang

pada

Law

Office

ANDI

JUSMAN, S.H. & PARTNERS (JSP), beralamat di Jalan Abadi No. 11 Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

Nomor:

081/ADV-JSP/SKK/VIII/2015

tertanggal 10 Agustus 2015; -------------------------------------selanjutnya disebut sebagai..................... PENGGUGAT;

M E L A W A N:

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 33/G/2015/PTUN-Pbr.

I. LURAH SAIL, berkedudukan di Jalan Hang Tuah Ujung No. 275 Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru; ----------------------selanjutnya disebut sebagai ....................... TERGUGAT; II. DJANUAR, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, Kulim Permai Blok PP/1, RT/RW: 01/04, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau; -------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -------------------1. A. KHAIRI, S.H.; ------------------------------------------------2. ASTERIAMAN NAZARA, S.H.; -----------------------------Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum A.KHAIRI & PARTNER, beralamat di Jalan Jenderal

No. 52 A, Kecamatan

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,

berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 081/AKP/SK/IX/2015 tertanggal 1 September 2015;----------------------------------------------------Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI; -------------------------------------------------------Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca: 1. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 20 Agustus 2015, dalam Register Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN-Pbr; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr,

Tanggal

21

Agustus

2015

tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 24 Agustus 2015


tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 10 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; ----------------------------------------------5. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 06 Oktober 2015, yang menetapkan Djanuar sebagai Tergugat II Intervensi; --------------------6. Berkas Perkara a quo; -------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA: Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 20 Agustus 2015, yang telah diperbaiki pada 10 September 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -------------------I. OBJEK SENGKETA: --------------------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan

Tanah

(SKRPPT)

Nomor:

114/590/LS/2013

Tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/Imam Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; ----------------------------------------------------Tenggang Waktu: ----------------------------------------------------------------------------Bahwa

Surat

Keterangan

Riwayat

Penguasaan/Pengolahan

Tanah

(SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas Nama Djanuar diketahui Penggugat berdasarkan surat gugatan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hari Senin Tanggal 22 Juni 2015, Bahwa selama ini objek sengketa tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat, dan setahu Penggugat bahwa sebelum Surat Keterangan Riwayat

Penguasaan/Pengolahan

Tanah

(SKRPPT)

Nomor:

114/590/LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 sudah pernah juga terbit Surat


Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) nomor 1269/TR/2004 tanggal 25 Oktober 2004 di atas Tanah Penggugat pada lokasi yang sama, yang selanjutnya surat tersebut dibatalkan oleh Camat Tenayan Raya Edi Satria pada tanggal 18 Mei 2005 atas permintaan Tergugat (H. Sumantri). Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari. ---------------------------------------------------------------------II. KEPENTINGAN PENGGUGAT; ------------------------------------------------------Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan

Tanah

(SKRPPT)

Nomor:

114/590/LS/2013

Tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/Imam Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kec.Tenayan Raya,

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

dirugikan, karena telah menghilangkan sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 3.360 m2 dari luas keseluruhan tanah Penggugat yaitu: ± 6.761 M2 (enam ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), berdasarkan Surat atau bukti kepemilikan tanah Penggugat sebagai berikut: --------------------------a. Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Karinah tertanggal 25 Djuli 1966; b. Surat Keterangan No. 696/21-a/1971 tangggal 02 Februari 1971; -----------c. Surat

tanda

penerimaan

Laporan

Kehilangan

barang

No.

Pol.

SK/18/III/1998 tanggal 25 Maret 1998; ----------------------------------------------d. Surat Keterangan No. 435/590/S/2001 tanggal 11 Juni 2001; ---------------Dengan batas-batas sebagai berikut: -------------------------------------------------

Sebelah utara berbatas dengan jalan

81,53 m; ----------

-

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan

78,32 m; ---------

-

Sebelah Timur berbatas dengan H. Sumantri

68,69 m; ---------


-

Sebelah Barat berbatas dengan Maryati

100,50 m; --------

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN; ----------------------------------------------1. Bahwa Penggugat (H. SUMANTRI) adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang dulu terletak di Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu

Kab.

Kampar, berdasarkan warisan dari almarhum Ibunya yang bernama Karinah,

sesuai

dengan

surat

keterangan

ahli

Waris

No.

23/SK/IS/BR/2001 Tanggal 23 Januari 2001; -------------------------------------2. Bahwa orang tua Penggugat (almarhum Karinah) memperoleh tanah tersebut dengan cara ganti rugi kepada PAIDJAN pada tahun 1966 dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 25 Djuli 1966; --------------3. Bahwa setelah almarhum Karinah meninggal dunia, tanah miliknya tersebut dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dari ibu Karinah, dengan batas-batas sebagai berikut: ------------------------------------a. Utara berbatas dengan kebun bedjo

± 140 depa; -----

b. Selatan berbatas dengan Radjijo

± 140 depa; -----

c. Barat berbatas dengan Sona Karijo

± 64 depa; -------

d. Timur berbatas dengan Darsipan

± 64 depa; -------

4. Bahwa tanah Penggugat tersebut dahulu terletak di kawasan Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Jalan Harapan

Raya/Imam

Munandar

RT.

04/RW.

06

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan bukti-bukti surat berupa: -------------------------------------------------------------------------------a. Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Karinah tertanggal 25 Juli 1966; --------------------------------------------------------------------------------------


b. Surat Keterangan No. 696/21-a/1971 tangggal 2 Februari 1971; -------c. Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan barang No. Pol. SK/18/III/1998 tanggal 25 Maret 1998; -----------------------------------------d. Surat Keterangan No. 435/590/S/2001 tanggal 11 juni 2001; ------------5. Bahwa alas hak tanah Penggugat tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Djuli 1966 terletak di kepenghuluan Siak Hulu Ketjamatan Siak Hulu, dan berdasarkan Surat Keterangan No. 696/21-d/1971 dahulu terletak di R.T.V/R.K.VI. Kedesaan Sail Ketjamatan Siak Hulu, setelah adanya pemekaran dan perkembangan batas wilayah maka tanah tersebut yang dulu terletak di wilayah Desa Sail Kecamatan Siak Hulu, kemudian masuk Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 432/590/S/2001, maka

tanah tersebut terletak di

kawasan RT. 03/RW. 09 Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan kemudian setelah adanya pemekaran kota, sebagian tanah tersebut terpotong oleh jalan Harapan Raya/ Imam Munandar, dan karena semakin bertambahnya penduduk maka terjadi pemekaran dan penataan RT seiring dengan pemekaran kelurahan dan kecamatan, maka sekarang tanah tersebut terletak di kawasan RT. 04/RW.06 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; ------------------------------6. Bahwa tanah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya tersebut, sebagian telah diperjualbelikan kepada orang lain dan sekarang hanya tersisa seluas ± 6.761 M2 dengan batas-batas sempadan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------a. Sebelah utara berbatas dengan jalan

81,53m; ----------

b. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan

78,32m; ----------

c. Sebelah Timur berbatas dengan H. Sumantri

68,69m; ----------

d. Sebelah Barat berbatas dengan Maryati

100,50 m;---------


7. Bahwa Penggugat telah menguasai tanahnya secara terus menerus atau turun-temurun, dan telah pula didirikan bangunan di atasnya sejak 1985 sampai sekarang, selain telah didirikan bangunan di atasnya sejak tahun 1985, Penggugat juga secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah milik Penggugat; ------------------------------------------------------8. Bahwa alasan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/Imam Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; -----------------------------------------Adalah tidak masuk akal karena kepemilikan tanah Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan riwayat tanah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Karinah tertanggal 25 Juli 1966 sampai sekarang tidak pernah bergeser melebihi ukuran surat kepemilikan atas nama Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah bersempadan dengan saudara Djanuar, lantas bagaimana caranya diterbitkan suarat atas Nama Djanuar di atas tanah Penggugat; -9. Bahwa sebagai upaya untuk menguasai tanah Penggugat tersebut saudara Djanuar telah berupaya mengaburkan sempadan, yaitu pada Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 sempadan sebelah barat adalah jalan/gang padahal tanah Penggugat merupakan satu hamparan yang ditengahnya tidak ada jalan/gang; ------------------------10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mencerminkan Asas kecermatan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan pihak yang berkepentingan, mendengar (kewajiban mendengar), sebelum Lurah


dihadapkan pada suatu penerbitan surat keterangan yang merugikan. Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tersembunyi. Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); --------------------------------------------------------Pasal 53 ayat (1): -------------------------------------------------------------------------Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi; ---------------------------------------------------------------------------------Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b: -------------------------------------------------------Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -------------------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ------------------------------------11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam penetapan batas-batas

bidang tanah yang akan diterbitkan hak di atasnya, tidak


boleh mengabaikan sempadan atau harus dengan kesepakatan dengan para pihak yang berkepentingan, dan sedapat mungkin harus disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal Pasal 19 angka (1): -------------------------------------------------“Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan

berdasarkan

batas-batas

yang

menurut

kenyataannya

merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan”. ---------a. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaiman tersebut diatas adalah telah melanggar atau bertentangan denga AsasAsas Umum Pemerintah Yang Baik (The General Principle of Good Administration) tentang pendaftaran tanah, dan telah melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik khusunya azas bertindak sewenangwenang, tidak cermat/tidak teliti yaitu menerbitkan Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 tanpa sepengetahuan atau kesaksian Penggugat, pada hal menurut undang-undang sedapat mungkin harus disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku; ---------------------


Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan / Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/ LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/Imam Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; ---------------------------------3. MewajibkanTergugat untuk mencabut Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) Nomor: 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 atas nama Djanuar; ------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban

pada

persidangan

Tanggal

29

September

2015,

dan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona); ---------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat; ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Point 8 halaman 5 adalah keliru/tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalam gugatan tersebut jelas-jelas menyebutkan para Tergugat, tetapi faktanya


Penggugat hanya menggugat 1 (satu) Tergugat saja, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten alias plin-plan dan seharusnya yang digugat adalah Camat Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak; -----Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah pihak, oleh karenanya beralasan Hakim Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------2. Gugatan Penggugat Prematur; --------------------------------------------------------Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, surat gugatan tersebut bukanlah

suatu

keputusan

pejabat

negara

yang

bisa

dilakukan

pembatalan melainkan suatu bentuk uraian peristiwa hukum yang akan diajukan ke Pengadilan untuk dibuktikan kebenaran peristiwa hukum tersebut. Sehingga apa yang menjadi dasar atau tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan adalah tidak berdasar karena Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan tersebut. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat prematur secara hukum, maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------3. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak; -------------------------------------------Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat seharusnya ada pihak lain yaitu Camat Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Oleh karenanya secara hukum Penggugat harus menggugat Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka secara hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; --II. DALAM POKOK SENGKETA: ----------------------------------------------------------


1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dan dijelaskan pada Eksepsi diatas tetap satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dibawah ini; --2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya; -----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat perlu meluruskan sejarah letak wilayah sesuai dengan kedudukan pemerintahan ditempat objek sengketa pada waktu dahulu terletak di wilayah RT. 03/RW. 06, Kelurahan Sail. Dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tanah/lahannya berada di RT. 03/RW. 09, Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya adalah tempat yang jauh berbeda, sehingga Penggugat salah tempat dalam objek sengketa; --------------------4. Bahwa apa yang dinyatakan dalam gugatannya pada Point 8, 10, 11 dan 12 adalah tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan SKRPPT Nomor: 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 telah sesuai prosedur yang diantaranya adalah: ----------------------------------------------------------------------a. Ada surat dasar (hilang); -----------------------------------------------------------b. Ada surat laporan kehilangan dari Kepolisian; --------------------------------c. Ada pengukuran ulang; -------------------------------------------------------------d. Diketahui RT/RW setempat; -------------------------------------------------------e. Pihak keluarga mengetahui; -------------------------------------------------------f. Ada sempadan; -----------------------------------------------------------------------Timur bersempadan dengan M. Nurman / Syufriadi; ----------------------------Barat bersempadan dengan tanah Saimin/gang; ---------------------------------Selatan bersempadan dengan jalan; ------------------------------------------------Utara bersempadan dengan Suardi Mulyono (almh) Hj. Emy. Tentu dalam hal ini pejabat tingkat bawah yaitu RT/RW yang paling mengetahui sejarah dan kronologis kepemilikan tanah/lahan warganya, supaya jangan


ada pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku memiliki tanah/lahan tetapi dengan cara yang tidak benar atau bertentangan dengan UndangUndang. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa surat tersebut diterbitkan karena pemilik asalnya adalah Alm. Mariam dan sesuai dengan sempadan dan anak kandungnya adalah Djanuar; ----------Kutipan gugatan Point 8….., demikian pulah Penggugat tidak pernah bersempadan dengan saudara Djanuar, lantas bagaimana caranya diterbitkan surat atas nama Djanuar diatas tanah Penggugat; ----------------Bahwa benar Penggugat tidak bersempadan dengan Djanuar, karena penerbitan surat tersebut diatas tanah/lahan milik almh. Mariam ibu kandung Djanuar bersempadan sebagaimana disebutkan di atas; ----------Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa telah memenuhi

asas-asas

umum

pemerintahan

yang

baik,

tentang

pendaftaran tanah, telah cermat dan teliti dalam penerbitan objek sengketa sesuai aturan yang berlaku; -----------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----------------------I. DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan; --2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat; --II. DALAM POKOK SENGKETA: ---------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----------------Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Pihak Ketiga dalam sengketa in litis, yakni Djanuar sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN-Pbr Tanggal 6 Oktober 2015; ---------------------


Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tanggal 13 Oktober 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI: -----------------------------------------------------------------------1. Gugatan Penggugat Prematur; -----------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan surat gugatan yang di sampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari senin tanggal 22 Juni 2015, dan di ketahui bersama bahwa gugatan tersebut adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan di ajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan, sementara tuntutan hak adalah tindakkan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang di berikan

oleh

Pengadilan

untuk

menghindari

main

hakim sendiri

(eigenrichting). Gugatan sudah barang tentu bukan suatu produk atau hasil suatu keputusan Pejabat Negara yang bisa di batalkan, sehingga apa yang menjadi dasar tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan adalah terlalu dini (premature). Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat prematur secara hukum maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat Kabur; ----------------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanahnya dahulu berada

di RT.03/RW. 09, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya,

Kota Pekanbaru dan sekarang berada di RT.04/RW.06, Kelurahan Sail, Kecamatan tenayan Raya, Kota Pekanbaru apa yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan salah tempat bahwa objek

Surat

Keterangan

Riwayat

Pengolahan/Penguasaan

tanah

(SKRPPT) Nomor : 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/ Imam


Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dahulunya di RT.03/RW.06, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat salah objek, tidak jelas dan kabur dan seharusnya di tolak atau sekurang-kurangnya tidak di terima; -------------------------------------------------3. DALAM POKOK SENGKETA --------------------------------------------------------1. Bahwa semua hal yang di dalilkan oleh Penggugat dengan ini Tergugat II Intervensi membantah kebenarannya karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kecuali secara tegas di akui oleh Tergugat II Intervensi dalam persidangan; ------------------------------------2. Bahwa jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat II Intervensi;---------------------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana di maksud halaman 2 angka II.Kutipan.............tindakan Tergugat yg menerbitkan atau mengeluarkan : Surat Keterangan Riwayat Pengolahan/ Penguasaan tanah ( SKRPPT) Nomor : 114/590/LS/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan luas 3.360 M2 atas nama Djanuar yang terletak di jalan Harapan Raya/ Imam Munandar RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kec. Tenayan

Raya,

Kota

Pekanbaru

mengakibatkan

kepentingan

Penggugat sangat di rugikan,.......dst;-------------------------------------------4. Bahwa apa yang di lakukan oleh Tergugat I sebagaimana di maksud jawaban Tergugat I dalam halaman 2 point 4 sudah tepat dan sesuai prosedure dan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan SKRPPT

(Surat Keterangan Riwayat Penguasaan / Pengolahan

Tanah) No.: 114/590/LS/2013, dan tanah/lahan tersebut adalah milik almh. Meriam, Kutipan jawaban Tergugat .........Tergugat dalam


menerbitkan SKRPPT NO. : 114/590/LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah sesuai prosedure yang diantaranya adalah: ---------------------------a. Ada surat dasar (Hilang); ------------------------------------------------------b. Ada Surat laporan Kehilangan dari kepolisian; ---------------------------c. Ada Pengukuran ulang; --------------------------------------------------------d. Diketahui RT/RW setempat; --------------------------------------------------e. Pihak keluarga mengetahui; --------------------------------------------------f. Ada sempadan; -------------------------------------------------------------------

Timur bersempadan dengan M. Nurman / Syufriadi; ----------------

-

Barat bersempadan dengan tanah saimin/ gang; --------------------

-

Selatan bersempadan dengan jalan; ------------------------------------

-

Utara bersempadan dengan Suardi Mulyono (alm) Hj. Emy;------

Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah sebidang tanah/lahan dengan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan / Pengolahan Tanah ( SKRPPT )

No. : 114/590/LS/2013

dengan luas 3.360 M2

yang

terletak dahulu di kenal Jl. Harapan raya, Desa Sail, Kotamadya Pekanbaru dan sekarang di kenal Jl. Imam Munandar RT/RW: 04/06, Kelurahan sail, Kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sempadan sebagai berikut; -----------------------------------------

Sebelah utara berbatas dengan tanah Suardi Mulyono (alm) Hj. Emy ukuran 42 M; ------------------------------------------------------------

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Harapan Raya ukuran 42 M; ---------------------------------------------------------------------------------

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah

Gang/ jalan

(Saimin)

ukuran 80 M; -----------------------------------------------------------------------

Sebelah Timur berbatas dengan tanah

M. Norman/ Syafriadi

ukuran 80 M; -----------------------------------------------------------------------


5. Bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Mariam (almh) berdasarkan Surat Ganti Kerugian (SGK) Reg. No : 04 / 21-a/ 1972 pada tanggal 9 Januari 1972 terletak dahulu di kenal di Jl. Harapan Raya, Desa Sail, Madya Pekanbaru dan sekarang di kenal di Jl. Imam Munandar RT/RW: 04/06, Kelurahan Sail, kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas sebagi berikut: ------------------------------

Sebelah

utara

berbatas

dengan

tanah

Muljadi

dengan

ukuran......28 Depa; ---------------------------------------------------------

Sebelah

Selatan

berbatas

dengan

tanah

Djalan

dengan

ukuran.......28 Depa; ---------------------------------------------------------

Sebelah

Barat

berbatas

dengan

tanah

Saimin

dengan

ukuran..........58 Depa; -------------------------------------------------------

Sebelah

Timur

berbatas

dengan

tanah

Rusna

dengan

ukuran.......58 Depa; --------------------------------------------------------6. Bahwa

Penggugat

mendalilkan

pada

halaman

4

point

5

kutipan.......berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 432/590/S/2001, maka tanah tersebut terletak di kawasan RT.03/RW.09 Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru dan kemudian setelah ada pemekaran kota ........dst; ----------------------------------------------------------Apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah sangat tidak tepat dan sangat berbeda tempat RT.03/ RW.09

berbeda

tempat

dengan

RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang dahulunya adalah RT.03/RW. 06, Kelurahan

Sail,

Maka dalam hal ini Penggugat salah objek; -----------------------------------7. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada halaman 5 point 8 tersebut adalah bentuk kegalauan dari Penggugat, Tergugat II


Intervensi memiliki tanah/lahan tersebut sejak dahulunya tidak pernah bersempadan dengan H. Sumantri maupun orang tua H. Sumantri, karena tanah yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut berbeda tempat sehingga Penggugat tidak pernah bersempadan dengan Djanuar; -----8. Bahwa Penggugat pada halaman 5 point 9 kutipan.......sebagai upaya menguasai tanah Penggugat tersebut saudara Djanuar telah berupaya mengaburkan sempadan,.....dst; -------------------------------------------------Bahwa saat ini Penggugat berupaya untuk menguasai tanah/lahan milik Tergugat II Intervensi dan milik Saimin yang bukan miliknya hal tersebut mulai terjadi sejak terjadinya persengkongkolan jahat; Bahwa salah satu dari saudara Tergugat II Intervensi yang tidak lain adalah abang kandung Tergugat II Intervensi yaitu H. Wiyadi (alm) secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat II Intervensi pada waktu itu dan adik- adiknya yang lain, ternyata surat kepemilikan tanah berupa SGK

Reg. No. 04 / 21-a/ 1972, atas nama Mariam

diambil dan dikuasainya; -----------------------------------------------------------9. Bahwa sekira pada tanggal 18 Juli 1996, semua adik-beradik Tergugat II Intervensi menanyakan tentang keberadaan SKGR Reg. No. 04 / 21-a/ 1972 kepada H. Wiyadi (alm), namun H. Wiyadi (alm) pada waktu itu mengatakan bahwa SKGR No. 04 /21-a/1972 tersebut telah hilang; -----------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa H. Wiyadi (alm) selama menguasai tanah dengan Surat Ganti Kerugian (SGK)

an. Mariam (alm) Reg. No. : 04/21-a/1972 yang

terletak dahulu dikenal Jl. Harapan Raya, Desa Sail, Kotamadya Pekanbaru dan sekarang di kenal Jl. Imam Munandar RT/RW: 04/06, Kelurahan sail, Kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru dikeluarkan Kepala desa Kulim, H. Wiyadi (alm) pada tanggal 23 Februari 2005


memberi kuasa kepada H. Sumantri (Penggugat) untuk mengurus surat-surat dan lain-lain atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------

Sebelah Utara dengan H. Abdullah

48 depa; ------

-

Sebelah Selatan dengan Jalan Harapan Raya

48 depa; ------

-

Sebelah barat dengan Ibu Meri

58 depa; ------

-

Sebelah Timur dengan Norman

58 depa; ------

11. Bahwa H. Wiyadi (alm) beberapa hari kemudian, 5 (lima) hari sesudah membuat surat kuasa kepada H. Sumantri (Penggugat) tepatnya tanggal 28 Februari 2005 membuat Perjanjian dengan H. Sumantri (Penggugat) untuk melakukan pengurusan sebidang tanah yang terletak di kawasan RT. 03 RW. 6, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (di objek yang sama) dengan ukuran batas- batas sebagai berikut: -------------------------------------------------------

Sebelah utara berbatas dengan tanah Muljadi dengan ukuran 48 Depa;-----------------------------------------------------------------------------

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan raya dengan ukuran 48 Depa; ------------------------------------------------------------------------

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saimin dengan ukuran 58 Depa; -----------------------------------------------------------------------------

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusna dengan ukuran 58 Depa; -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa batas-batas yang di perjanjikan tersebut di atas adalah tanah milik Mariam ( almh) sesuai Surat Ganti kerugian (SGK) Reg. No.: 04/21-a/1972 yang di keluar Kepala Desa Sail, kemudian H. Wiyadi (alm) dalam surat kuasa pada tanggal 23 Februari 2005 tersebut menyebutkan batas-batas yang berbeda tetapi ukurannya sama


dengan surat perjanjian yang di buat tanggal 28 Februari 2005, dari surat kuasa dan perjanjian tersebut jelas dan nyata ada suatu mufakat kejahatan yang di lakukan oleh H. Wiyadi (alm) dan H. Sumantri (Penggugat), adapun tanah yang dikuasakan untuk di urus oleh H. Sumantri (Penggugat) yang terletak di wilayah RT 03 RW 6, Kelurahan Sail tersebut adalah dengan mengubah ukuran lebar dari yang semula berukuran 28 depa menjadi 48 depa. Penambahan ukuran tanah sebanyak 20 depa dibagian Barat tersebut adalah tanah milik Tn. Saimin yang bersempadan dengan Tergugat II Intervensi. Belakangan diketahui bahwa Tn. Saimin telah meninggal dunia karena kecelakaan pada saat pulang ke Jawa dan tidak punya ahli waris di Pekanbaru. Hal tersebut di atas jelas dan nyata suatu mufakat kejahatan yang dilakukan oleh H. Sumantri ( Penggugat ) dan H. Wiyadi (alm) untuk merubah dan merekayasa tanah milik Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu suratnya di kuasai oleh H. Wiyadi (alm); -------------------12. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi sebelah barat bersempadan dengan Saimin, berhubung tanah saimin tidak di rawat atau tidak di olah maka atas inisiatif Pemuka masyarakat, Pemuda sekuntum, Cerdik pandai, Alim Ulama RT. 03/RW.06, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru di manfaatkan untuk fasilitas umum yaitu berupa jalan atas lahan kosong yang ada di wilayah tersebut dalam hal ini termasuklah milik Saimin yang bersempadan sebelah Barat milik Tergugat II Intervensi, maka apa yang di dalilkan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada; --------------------------13. Bahwa Tergugat II Intervensi sudah 2 (dua) kali melakukan pemagaran tanah tersebut namun selalu di rusak dan dihilangkan, kemudian juga pernah objek sengketa tersebut di perjual belikan oleh H. Sumantri


( Penggugat ) kepada Pihak lain yaitu H. Tularno namun tidak bisa di lakukan jual beli karena pada waktu itu H. Sumantri ( Penggugat ) tidak memiliki surat-surat tanah tersebut sehingga surat dasar yang di berikan pada waktu itu adalah surat tanah rumah tempat tinggal H. Sumantri (Penggugat) yang beralamat di Jl. Kardinah,

itu pun

tanahnya sudah habis tinggal 1 (satu) tapak rumah saja, sementara tanah yang di jual adalah objek sengketa (milik Tergugat II Intervensi) dan Pihak pembeli pada waktu itu sudah melakukan penimbunan, pada akhirnya H. Sumantri ( Penggugat ) mengakui uang yang sudah di ambil adalah sebagai hutang karena surat tidak bisa dibuat atas nama Pembeli tanah yang di jual H. Sumantri (Penggugat) yang tidak lain bukan milik H. Sumantri (Penggugat) melainkan milik Tergugat II Intervensi, hal tersebut terjadi pada tahun 2009; -----------------------------14. Bahwa H. Sumantri (Penggugat) sampai saat ini masih menguasai tanah/lahan milik Tergugat II Intervensi tersebut dan menyewakannya kepada Agus dan Syafi’i, dengan cara-cara melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang; -----------------------------------------------15. Bahwa seluruh tanah milik Tergugat II Intervensi diperoleh secara sah menurut UUPA Nomor 5 tahun 1960 Jo PP Nomor 24 tahun 1997. Oleh karenanya harus dilindungi menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta diperkenankan menurut hukum untuk membela kepentingannya sendiri; -----------------------------Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -------------------A. Dalam Eksepsi: ---------------------------------------------------------------------------


1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi

secara

keseluruhan; ---------------------------------------------------------------------------2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;--B. Dalam Pokok Sengketa: ---------------------------------------------------------------1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima; -----------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan / Pengolahan Tanah (SKRPPT) No. : 114/590/LS/2013, Atas nama Djanuar yang di terbitkan Tergugat I adalah sah; --------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum; ----------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi a quo Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 22 Oktober 2015 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 5 November 2015, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan dalam Putusan, namun menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini; ---------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P-1 s/d P-23, sebagai berikut: -------------------------1. Bukti P-1

: Surat

Keterangan

Nomor

:

435/590/S/2001

tanggal 11 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya);----2. Bukti P-2

: Surat

Keterangan

Ahli

Waris

Nomor:

32/SK/LS/BR/2001 tanggal 23 Januari 2001--------


(sesuai dengan aslinya); -------------------------------3. Bukti P-3

: Surat Kuasa Waris tanggal 20 Januari 2001-------(sesuai dengan aslinya); --------------------------------

4. Bukti P-4

: Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Juli 1966 (sesuai dengan fotocopy); ------------------------------

5. Bukti P-5

: Surat Keterangan Nomor: 696/21-d/1971 tanggal 2 Februari 1971 (sesuai dengan fotocopy); --------

6. Bukti P-6

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol: SK/18/III/1998 Tanggal 23 Maret 1998 (sesuai dengan fotocopy); -----------------------

7. Bukti P-7

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang

Nomor:

SK/225/IX/2012/SPKT/RIAU

tanggal 14 September 2012 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------8. Bukti P-8

: Surat Pernyataan Atas Nama SAIDI Tanggal 20 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------

9. Bukti P-9

: Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama WIYALDI tanggal 25 Oktober 2004 (sesuai dengan fotocopy); -----------------------------------------

10. Bukti P-10

: Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama SUHARDJO Tanggal 25 Oktober 2004 (sesuai dengan fotocopy); -----------------------------------------

11. Bukti P-11

: Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Tanah Tanggal 5 September 2004 (sesuai dengan fotocopy); ----------------------------------------------------

12. Bukti P-12

: Surat Perjanjian Damai antara MAONAH, H. WIYADI S, dan SUHARJO Tanggal 6 Juni 2005


(sesuai dengan fotocopy); -----------------------------13. Bukti P-13

: Surat Pernyataan Nomor: 058/I/RT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 (sesuai dengan fotocopy); ----

14. Bukti P-14

: Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sumantri Tahun Pajak 2012 (sesuai dengan aslinya); -------------------------

15. Bukti P-15

: Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama H.Sumantri tahun Pajak 2013 (sesuai dengan aslinya); -------------------------

16. Bukti P-16

: Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sumantri tahun pajak 2014 (sesuai dengan aslinya); -------------------------

17. Bukti P-17

: Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sumantri tahun pajak 2015 (sesuai dengan aslinya); -------------------------

18. Bukti P-18

: Peta Bidang Tanah Nomor: 181/2015 Tanggal 3 Februari 2015 (sesuai dengan fotocopy); -----------

19. Bukti P-19

: CD Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

II

Intervensi

diatas

tanah

milik

Penggugat; -------------------------------------------------20. Bukti P-20

: Foto tumpukan sebagian dari bahan bangunan dan perabot kedai (rumah makan) milik Pak Syafii, sesaat setelah dibongkar paksa yang diduga

dilakukan

atau

diperintahkan

oleh

Tergugat II Intervensi dan kawan-kawan, yang dilakukan sekitar bulan Maret 2015 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------


21. Bukti P-21

: Foto pagar kawat berduri yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi sesaat setelah kedai (rumah makan) milik Pak Syafii dibongkar paksa yang diduga dilakukan atau diperintahkan oleh Tergugat II Intervensi dan kawan-kawan, yang dilakukan sekitar bulan Maret 2015 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------

22. Bukti P-22

: Foto yang diduga Ketua RT. 04/Ngatino dan Djanuar (Tergugat II Intervensi) sesaat setelah pembongkaran paksa kedai (rumah makan) milik Pak Syafii yang dibangun diatas tanah milik H. Sumantri yang dilakukan sekitar bulan Maret 2015 (sesuai dengan aslinya); -------------------------

23. Bukti P-23

: Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H. dengan Akta No. 03 tertanggal 04 Maret 2010 antara H. Sumantri dengan Tularno (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut: -------1. BOIMIN: -------------------------------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------------------------------------

Bahwa saksi kenal dengan H. Sumantri sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang; ---------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi dahulu pernah tinggal satu RT dengan H. Sumantri; -------

-

Bahwa

saksi

pernah

membabat/menebas

bekerja

rumput,

dengan

ditanah

yang

H.

Sumantri

sekarang

yaitu

menjadi


sengketa; --------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi kenal dengan orang tua H. Sumantri yaitu bapaknya bernama Sukandi, ibunya bernama Karinah; ----------------------------------

-

Bahwa pada tahun 1978 tersebut Jalan Harapan Raya belum ada;------

-

Bahwa luas tanah H. Sumantri pada tahun 1983 masih satu hamparan, lalu tanah tersebut terpisah jadi Jalan Harapan Raya; ----------------------

-

Bahwa selain tanah H. Sumantri, tanah Pak Jumani yang sekarang telah dibeli oleh Nerma juga terpotong karena dibangun Jalan Harapan Raya; -------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa tanah H. Sumantri terletak di Jalan Harapan Raya dahulu terletak di RT. 6 RW. 9 sekarang menjadi RT. 3 RW. 30; ------------------

-

Bahwa saksi kenal dengan H. Wiyadi dari H. Sumantri yang diberi Kuasa oleh H. Wiyadi karena tanahnya ada dibelakang untuk membuat Perumnas; -----------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi pindah dari lokasi objek sengketa pada tahun 2010; -------

-

Bahwa Setahu saksi rumah belakang yang dibangun terlebih dahulu daripada warung Pak Safi’i, bengkel Pak Agus; -------------------------------

-

Bahwa dahulu yang menjaga rumah dibelakang tersebut adalah Wandi; ------------------------------------------------------------------------------------

2. HASAN BASRI: ---------------------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------------------------------------

Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa dari tahun 1978 s/d 1987; --------

-

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1990; -----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa benar ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desa, tanah yang diperkarakan masih masuk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -----------------------------------------------------------


-

Bahwa saksi menerangkan lokasi objek perkara tersebut masuk ke Kota Pekanbaru pada tahun 1987; -----------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan RK berganti menjadi RT dan RW setelah menjadi Kelurahan pada tahun 2005; --------------------------------------------

-

Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desa Jalan Harapan Raya sudah ada; ------------------------------------------

-

Bahwa

saksi

menerangkan pada

saat diadakan

Pemeriksaan

Setempat dahulu RK. 6 sekarang menjadi RT. 3 RW.6; --------------------

Bahwa saksi kenal dengan H. Sumantri dari tahun 1982; ------------------

-

Bahwa benar saksi mengetahui dijadikan sebagai saksi disurat perjanjian antara H. Sumantri dan H. Wiyadi; ----------------------------------

-

Bahwa saksi yang terakhir menandatangani surat perjanjian tersebut; -

-

Bahwa sepengetahuan saksi, H. Sumantri membuat Surat Kuasa agar tanah tersebut tidak diganggu orang; --------------------------------------------

-

Bahwa setahu saksi perubahan RT dan RW di Kelurahan Sail terjadi sebanyak 3 (tiga) kali; ----------------------------------------------------------------

-

Bahwa sepengetahuan saksi RW. 9 terletak disebelah atau diseberang jalan tanah yang menjadi objek sengketa; --------------------------------------

3. M. SYAFI’I: ---------------------------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------------------------------------

Bahwa saksi tinggal dilokasi objek sengketa sejak tahun 2008; ----------

-

Bahwa saksi pernah menggunakan tanah tersebut pada tahun 1997 untuk kegiatan mobil off road dan uang sewanya dibayar kepada H.Sumantri; -----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa ketika saksi menggunakan tanah yang menjadi objek sengketa, hanya ada satu bangunan berupa rumah di atas tanah tersebut; --------

-

Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2011 ada orang yang datang


menggunakan mobil starlet warna merah dan membawa berkas surat dan mengaku yang memiliki tanah objek sengketa; --------------------------

Bahwa saksi mengetahui ada perkara di tanah tersebut pada tahun 2013; --------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2008 belum ada jalan Beton (Jalan Anak Bangsa), hanya jalan setapak; ------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan ketika menyewa tanah tersebut sudah ada bengkel; ----------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan Djanuar telah melakukan pemagaran sebanyak 2 (dua) kali diatas tanah tersebut; ----------------------------------Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam

perkara ini, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan kecuali dalam Pemeriksaan Persiapan; --------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int23 , sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------1. Bukti T.II.Int-1

: Surat

Keterangan

Riwayat

Penguasaan/Pengelolaan Tanah (SKRPPT) atas nama Djanuar No: 114/590/LS/2013 tertanggal 24 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya); -------------2. Bukti T.II.Int-2

: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djanuar NIK:

1471100501490001

(sesuai

dengan

aslinya); -----------------------------------------------------3. Bukti T.II.Int-3

: Surat Kematian atas nama Hj. Siti Maryam No : 474.3/247/05/2008 tertanggal 8 Mei 2008 (sesuai


dengan aslinya); ------------------------------------------4. Bukti T.II.Int-4

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No : SK/168/II/2012/RIAU/UNIT III SPKT POLRESTA (copy dari copy); --------------------------

5. Bukti T.II.Int-5

: Akta Kuasa untuk menjual No. 12 tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT H. Indra Purnama, S.H.(sesuai dengan aslinya); -------------

6. Bukti T.II.Int-6

: Surat Ganti Kerugian (SGK) Reg No : 04/21a/1972 pada tanggal 9 Januari 1972 (copy dari copy); ---------------------------------------------------------

7. Bukti T.II.Int-7

: Surat

Kuasa

antara

H. Wiyadi

S dengan

H. Sumantri untuk mengurus surat-surat dan halhal lain yang berkenaan dengan tanah yang terletak di RT. 3 RW. 6 Kelurahan Sail tertanggal 23 Februari 2005 (copy dari copy); ------------------8. Bukti T.II.Int-8

: Surat Perjanjian antara H. Wiyadi S dengan H. Sumantri tertanggal 28 Februari 2005 (copy dari copy); ---------------------------------------------------------

9

Bukti T.II.Int-9

: Surat Pernyataan Ahli Waris (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------

10. Bukti T.II.Int-10

: Surat Pernyataan No: 058/I/RT/2006 oleh warga masyarakat RW. 6, pemuka masyarakat, pemuda sekuntum, cerdik pandai, alim ulama, yang menyatakan bahwa adanya lahan kosong yang berada di lingkungan RT. 03/RW. 06 (copy dari copy); ---------------------------------------------------------


: Kwitansi pembayaran kontrak bengkel selama


lima tahun atas nama Agus kepada H. Sumantri tanggal 25 Oktober 2014 (copy dari copy); --------12. Bukti T.II.Int-12

: Surat Keterangan No: 218/04/LS/2015 oleh Ketua RT. 04/ RW. 06 tertanggal 29 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------


: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang tidak pernah selesai pengurusannya oleh H. Sumantri, bahwa lahan tersebut dijual kepada Tularno tetapi surat dasarnya tidak ada (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------


: Surat

Perjanjian

Pengakuan

Hutang

oleh

Sumantri tertanggal 30 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------15. Bukti T.II.Int-15

: Salinan

Putusan

192/PDT.G/2011/ putusan

tidak

Nomor

PN.PBR,

dapat

Perkara:

dengan

diterima

(NO)

amar (sesuai

dengan asli Pengadilan Negeri); ---------------------16. Bukti T.II.Int-16

: Surat

Keterangan

07/SKT/PDT/2014/PN.PBR 2014

yang

tertanggal

menyatakan

192/PDT.G/2011/PN.PBR

Nomor:

bahwa telah

3

Juni

Perkara: INKRACHT

(sesuai dengan aslinya); --------------------------------17. Bukti T.II.Int-17

: Surat Keterangan No: 435/590/S/2001 atas nama H. Sumantri (copy dari copy); --------------------------


: Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

POL.STPL.241/II/2015/SPKT

III

tanggal

(sesuai

21

Februari

2015

Nomor:

POLRESTA dengan


aslinya); -----------------------------------------------------19. Bukti T.II.Int-19

: Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------


: Putusan perkara No: 102/Pdt.G/2015/PN.PBR antara

H.

Tularno

(Penggugat)

dengan H.

Sumantri (Tergugat) (copy dari copy ); -------------21. Bukti T.II.Int-21

: Surat Permohonan Hak dari H. Sumantri kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (copy dari copy); ---------------------------------------------------------


: Sertifikat

Hak

Milik

tahun

1978

yang

bersempadan dengan Saimin (copy dari copy); -23. Bukti T.II.Int-23

: Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Jumani (copy dari copy); --------------------------------

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; --------------------------------------Bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan

Harapan

Raya,

Kelurahan

Sail,

Kecamatan

Tenayan

Raya

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 20 November 2015; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa pada persidangan Tanggal 3 Desember 2015, Penggugat telah mengajukan

Kesimpulannya,

sedangkan

Tergugat

tidak

mengajukan

Kesimpulannya. Adapun Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya di luar persidangan yang diterima Majelis Hakim pada 10 Desember 2015, yang pda pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon Putusan; -----------------------------------------------------------------------Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu


yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa a quo; ----------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:--------------------Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah (SKRPPT) yang diterbitkan oleh Lurah Sail Nomor: 114/590/LS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 seluas 3.360 M2 atas nama Djanuar, untuk selanjutnya disebut objektum litis; DALAM EKSEPSI: ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat a quo Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2015 yang memuat Eksepsi sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------1. Gugatan Penggugat Salah Pihak; ---------------------------------------------------Bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak dikarenakan dalam gugatannya poin 8 halaman 5 Penggugat menyebutkan Para Tergugat tetapi faktanya Penggugat hanya menggugat 1 (satu) Tergugat; --------------------------------2. Gugatan Penggugat Prematur; -------------------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat diajukan terlalu dini karena surat keputusan Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dilakukan pembatalan melainkan suatu bentuk uraian peristiwa hukum yang akan


diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan kebenaran peristiwa hukum tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; -------------------------------------------------Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang seharusnya ada pihak lain yaitu Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru; -Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat a quo, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------1.

Gugatan Penggugat Prematur; ---------------------------------------------------Bahwa Gugatan Penggugat diajukan terlalu dini karena surat keputusan Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dilakukan pembatalan, melainkan suatu bentuk uraian peristiwa hukum yang akan diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan kebenaran peristiwa hukum tersebut; -----------------------------------------------------------

2.

Gugatan Penggugat Kabur; --------------------------------------------------------Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah miliknya dahulu berada di RT.03/RW.09, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan

Raya,

Kota

Pekanbaru

dan

sekarang

berada

di

RT.04/RW.06, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sementara dalam objek sengketa disebutkan bahwa tanah milik Djanuar terletak di RT.04/RW.06 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan

Raya

Kota

Pekanbaru,

yang

dahulunya

terletak

di

RT.03/RW.06 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka gugatan Penggugat salah objek, tidak jelas dan kabur; -------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi a quo telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 22 Oktober 2015, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat a quo, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 November 2015 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 5 November 2015 yang pada pokoknya keduanya tetap pada dalil-dalil eksepsinya; ---------------Menimbang,

bahwa

setelah

mencermati

Eksepsi-eksepsi

yang

diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Gugatan Penggugat Salah Pihak; ------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat Prematur; ---------------------------------------------------3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; ----------------------------------------------4. Gugatan Penggugat Kabur; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi- eksepsi a quo, Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis serta tujuan pembuktian dalam rangka menemukan kebenaran materiil dalam sengketa in litis, terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan khususnya mengenai kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik


Indonesia Nomor 51 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi

Pemerintahan sebagai berikut; ------------------------------------------------------------Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------------------------------------------------Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;----------------------------Menimbang, bahwa objektum litis (vide Bukti T II Intv-1) berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Lurah Sail selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Sail khususnya yang berkaitan dengan administrasi pertanahan; --


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, maka objektum litis telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara, yang dapat dijadikan objek sengketa

yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun objektum litis merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara, namun setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa antara H.Wiyadi dengan H. Sumantri untuk mengurus surat-surat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang disebutkan dalam objek sengketa tertanggal 23 Februari 2005 (vide: bukti T II Intv-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Boimin dan saksi Hasan Basri) serta Surat Perjanjian antara H. Wiyadi dan H. Sumantri tertanggal 28 Februari 2005 yang diakui oleh Tergugat (vide: bukti T II Intv-8, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Boimin dan Hasan Basri), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang disebutkan dalam objektum litis diakui oleh H. Sumantri in casu Penggugat sebagai tanah milik (alm.) H. Wiyadi Kakak Kandung Djanuar (Tergugat II Intervensi). Keterangan tersebut berbeda dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama H. Sumantri Nomor: 435/590/S/2001 Tanggal 11 Juni 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang disebutkan dalam objek sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh H. Sumantri (Penggugat in litis); -----------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

masih

terdapat

perbedaan

keterangan mengenai kepemilikan tanah para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam sengketa in litis merupakan sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah yang harus dibuktikan dan


diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah objektum litis; ---------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

sejalan

dengan

pertimbangan

a

quo,

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menegaskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Lebih lanjut Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ditegaskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”; ---------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in litis berawal dari sengketa keperdataan, yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; -----------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA: Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa in litis, dengan demikian tanpa mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi maupun Pokok Sengketa, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; --------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa in litis. Adapun bukti-bukti yang irelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yang dilampirkan dalam berkas sengketa ini; -------------------------------------------------Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ------------------------M E N G A D I L I: 1.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa in litis; --------------------------------------------------------------

2.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;----------------------------------


3.

Menghukum

Penggugat

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp. 1.624.500,- (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., dan MALAHAYATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUSTIN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya. HAKIM-HAKIM ANGGOTA TTD

HAKIM KETUA MAJELIS, TTD

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

TTD MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD AGUSTIN, S.H.,M.H


RINCIAN BIAYA PERKARA PENDAFTARAN GUGATAN

Rp.

30.000,-

ATK

Rp.

50.000,-

PANGGILAN

Rp.

227.500,-

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Rp. 1.300.000,-

METERAI

Rp.

12.000,-

REDAKSI

Rp.

5.000,-

JUMLAH

Rp. 1.624.500,-

(satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents