PUTUSAN Nomor : 42/ G / 2013/ PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang
memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan
acara
biasa
telah
menjatuhkan
Putusan
dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : --------------------------------------------------------------------------------------------FERI FERDIAN, SE. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Mantan
Anggota Polri, Tempat Tinggal Jalan Sidodadi Gang V No. 28 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Memberikan Kuasa Kepada EKA MEDIELY, SH Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Law Firm “EKA MEDIELY, SH & PARTNER”, Beralamat di Jalan H.R Subrantas No. 9 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2013 ; --Selanjutnya disebut sebagai …….....PENGGUGAT ; --------------------------------------- M E L A W A N -----------------------------------------KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru ; ----------------------------------------------------Memberikan…..
2 Memberikan Kuasa Kepada ; -----------------------------1.
TONI ARIADI EFFENDI, SH., S.IK., MH., MM Jabatan/Kesatuan : KABIDKUM POLDA RIAU ;
2.
RUSLI, SH., Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU ; ----------------
3.
NERWAN, SH Jabatan/Kesatuan ADVOKAT BIDKUM POLDA RIAU ; -------------------------
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Kantor Kepala Kepolisian Daerah Riau, Beralamat Pekanbaru,
Jalan
Jenderal
Berdasarkan
Sudirman
Surat
Kuasa
No.
235
Khusus
tanggal 25 Nopember 2013 ; ------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ………. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.42/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 20 Nopember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/PenPP/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 21 Nopember 2013 Tentang
Pemeriksaan
Persiapan ; ---------------------------------------------------------------------------------------Telah
membaca
Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor :
42/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr., tertanggal 05 Desember 2013 Tentang Hari Persidangan ; -----------------------------------------------------------------------------------Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; ------------Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; --------------------------------Telah …..
3 Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tanggal 19 Nopember 2013
gugatannya
pada
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Nopember 2013, Register Perkara Nomor : 42/G/2013/PTUN-Pbr, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 5 Desember 2013 dalam hal ini mengemukakan sebagai berikut ; ----Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah ; --Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar
No Urut 1 atas nama FERI
FERDIAN SE, Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, Kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK ; ----------------------------------------------------------------------DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) : 1.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama FERI FERDIAN,SE Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota SIWAS Polres Siak ; --------------------------------------------------------------------2.
Bahwa .....
4 2
Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi
tindakan
Hukum
Tata
Usaha
Negara
yang
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 3
Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor
:
Kep/406/VIII/2013
tanggal
21
Agustus
2013
Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat
(objek
sengketa
a
quo)
mengakibatkan
kepentingan
Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : ------------------------------------
Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat ; -
-
Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia ; ------------------------------------------------------------------------------
Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----------4
Bahwa
Surat
Keputusan
Nomor : Kep/406/VIII/2013
Kepala tanggal
Kepolisian 21
Agustus
Daerah 2013
Riau
Tentang
Pemberhentian .....
5 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar
No Urut 1 atas nama FERI FERDIAN, SE Pangkat Brigadir,
Nrp. 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota SIWAS Polres Siak (objek sengketa a quo), di terima orang tua Penggugat dari Kompol Madhar Mansur Kabag Min Polres Siak pada tanggal 31 Agustus 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ------------------------------------------------------------------------------5
Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
No.Pol : Skep/344/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 Tentang Pengangkatan dan
Penggajian
Siswa
Pendidikan
Pembentukan
Bintara
Polri
Gelombang I Tahun 2003 ; ------------------------------------------------------------6
Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/256/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A. 2003 Di Lingkungan Polda Riau ; ----------------------------------------------------------------
7
Bahwa Penggugat adalah manusia biasa yang tak luput dari ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terhitung sejak kematian orang tua Kandung Penggugat pada tanggal 3 April 2011 dan berselang beberapa jam kemudian,
sekitar 2 jam kemudian, ayah mertua
Penggugat juga meninggal dunia, Penggugat mengalami depresi dan stres berat, Penggugat agak labil, mudah kehilangan konsentrasi sehingga mudah jatuh sakit ; ---------------------------------------------------------8. Bahwa .....
6 8
Bahwa perihal kondisi kejiwaan Penggugat yang sedang mengalami depresi dan stress berat akibat musibah beruntun
ini diperkuat oleh
pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, karena sedang mengalami depresi dan stres berat Penggugat mudah terserang sakit, karena itu Penggugat tidak bisa hadir bekerja melaksanakan tugas seperti biasa, perihal sakit Penggugat ini sudah Penggugat sampaikan atau beritahukan kepada atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Sakit dari Bidan, Balai Pengobatan serta Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau. Selain itu
Penggugat juga
mengabarkan via telepon serta SMS mohon izin karena sakit. Dan setelah pulih dari sakit Penggugat langsung bekerja kembali seperti biasa ; ---------------------------------------------------------------------------------------9.
Bahwa atas ketidak hadiran Penggugat karena sakit tersebut Penggugat menerima Surat Panggilan, No. Pol : SPG/08/I /2013/ SIPROPAM, pada tanggal 16 Januari 2013, untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, dengan agenda untuk didengar keterangannya selaku Terperiksa dalam Perkara Pelanggaran disiplin “ Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar dikeluarkannya surat pemanggilan tersebut disebutkan berdasarkan : --------------------------------------------------------------1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ---------------------------------------------------------------2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ; ------------------------------------------------------------3. Laporan Polisi No. Pol : LP/19/IX/2012, tanggal 11 Juli 2012 ; --------10. Bahwa .....
7 10
Bahwa apabila Tergugat memanggil Penggugat untuk diperiksa dalam Perkara Pelanggaran Disiplin, Tergugat sudah salah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam panggilan dimaksud karena Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri seharusnya diatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dengan demikian dasar hukum dari pemanggilan yang Tergugat lakukan sudah salah dan keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak dapat membedakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Oleh karenanya Pemanggilan telah cacat hukum ; ----------------------------------------------------------------------
11. Bahwa pernyataan PROPAM Polres Siak yang menyatakan Penggugat diduga meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja berturut-turut. Dengan dasar pemanggilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, terkesan tidak adil, tidak patut, tidak cermat, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat di masa yang akan datang ; ------------------12. Bahwa karena pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik tersebut Penggugat masih sakit, Penggugat belum dapat menghadiri panggilan itu, perihal Penggugat sedang terbaring sakit dirumah dilihat dan dilaporkan langsung oleh IPTU M. Simanungkalit kepada atasan Penggugat. meskipun mengetahui Penggugat masih dalam keadaan sakit, dalam bulan itu juga tetap dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat tanpa toleransi ; -----------------------------13. Bahwa .....
8 13
Bahwa Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri berdasarkan adanya Laporan Polisi No. Pol : L /19/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan berdasarkan Laporan itu juga kemudian terbitlah Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang
pada
intinya
menyatakan
Penggugat
terbukti
melakukan
Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan Penggugat
telah meninggalkan
tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan menjatuhkan sanksi berupa : PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH)” atas nama Penggugat ; ---------------14
Bahwa Laporan Polisi No. Pol : L /19/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 yang menjadi dasar dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Polri pada pemeriksaan pendahuluan dimana disebutkan dalam Laporan tersebut Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari yaitu tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan saat ini yaitu tanggal 11 Juli 2012 sebagai mana dimaksud sesuai dengan tanggal Surat Laporan Polisi No. Pol : L /19/VII/2012. Namun faktanya Penggugat ada hadir melaksanakan tugas yang mana perihal ini dapat dilihat dari lembaran personil yang berisikan absensi Penggugat yaitu pada tanggal 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 Juni 2012, Penggugat hadir dan melaksanakan tugas ; ---------
15
Bahwa karenanya jelas tuduhan
dalam Laporan Polisi tersebut tidak
benar, dan Sidang Komisi Etik Polri telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa Perihal Lembaran Absensi Penggugat sehingga Penggugat di rugikan oleh Keputusan Sidang Komisi Etik Polri Propam Polres Siak tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa .....
9 16
Bahwa kemudian Sidang Komisi Etik Polri tidak mempertimbangkan keterangan saksi BRIPKA DENI SAPUTRA yang jelas menyatakan Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas hanya selama 24 hari yang dihitung dari lembar kehadiran Personil Anggota Polres Siak dalam menjalankan tugas ; ----------------------------------------------------------------------
17. Bahwa Sidang Komisi Etik Polri juga telah memanggil istri Penggugat sebagai saksi yaitu saksi OVI YULIZA, yang menerangkan kondisi Penggugat sakit, dirawat di Rumah Sakit karenanya tidak dapat menjalankan tugas, dan atas sakitnya Penggugat itu sudah disampaikan Surat Keterangan Sakit kepada atasan Penggugat agar memberi izin juga dikabarkan via telepon dan SMS. Namun keterangan ini tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Sidang Komisi Etik Polri ; 18. Bahwa tindakan Putusan Sidang Komisi Etik Polri, yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Pol Kep/01/II/2013/Si. Propam, Tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, yang pada
intinya
menyatakan
Penggugat
telah
terbukti
melakukan
Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja berturut-turut. dan kemudian menjatuhkan sanksi berupa “ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA RI. adalah sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, karena yang menjadi acuan atau dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Laporan Polisi
No. Pol : L /19/VII/2012,
tanggal 11 Juli 2012, di buat oleh Pelapor BRIGADIR SATU JEFRI SIMBOLON dalam kedudukan sebagai Pelapor BRIGADIR SATU JEFRI SIMBOLON .....
10 SIMBOLON tidak pernah diambil keteranganya namun justru bertindak sebagai Pemeriksa untuk laporan yang dibuatnya sendiri, hal ini jelas membuat BRIGADIR SATU JEFRI SIMBOLON tidak objektif dan sudah tentu membenarkan laporan yang dibuatnya ; ---------------------------------19
Bahwa selain masalah dasar laporan di buat oleh orang yang sama dengan orang yang memeriksa perkara ini, Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, hanya mengakomodir keterangan saksi IPTU PANTUN BANJARNAHOR, S.Sos saja dimana keterangan saksi IPTU PANTUN BANJARNAHOR,
S.Sos,
hanya
menerangkan
ketidakhadiran
Penggugat dengan hanya mengakumulasi kehadiran Penggugat dari tangggal 2 Juni 2012 s/d 20 September 2012 tanpa meneliti lembaran Absensi Penggugat, tanpa memperhatikan Surat Izin Sakit yang sudah dikirimkan,
karenanya
keterangan
saksi
IPTU
PANTUN
BANJARNAHOR, S.Sos, seharusnya dikesampingkan Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, namun justru di akomodir oleh Sidang Komisi Etik Polri ; --------------------------------------------------------------------------------20
Bahwa kemudian dalam persidangan Sidang Komisi Etik Polri, sebagaimana posisi BRIPTU JEFRI SIMBOLON yang rancu posisi IPTU PANTUN BANJARNAHOR, S. Sos, juga rancu karena pada awalnya berposisi sebagai saksi di Sidang Pendahuluan, kemudian bertindak sebagai Pendamping sementara Penggugat diperiksa dalam kondisi
sakit,
karena
jelas
keterangan
saksi
IPTU
PANTUN
BANJARNAHOR, S. Sos, memperkuat keteranganya sebagai saksi dimana keterangannya ini sangat memberatkan dan merugikan posisi Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------21
Bahwa
tidak
hanya
sampai
disitu saja Sidang Komisi Etik Polri
Propam Polres Siak juga telah salah dan keliru memposisikan kedudukan .....
11 kedudukan
IPDA
bertindak
sebagai
DARFIS, SH dalam persidangan di satu sisi dia Penuntut
namun disisi lain bertindak sebagai
Sekretaris, hal ini jelas melanggar Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----------------------------------------------------------------------22.
Bahwa
berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti terbitnya Surat
Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Pol Kep/01/II/2013/Si. Propam, Tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, telah salah dan keliru, karena pemeriksaan perkara oleh Komisi Kode Etik Polri Propam tidak cermat dan tidak teliti terlalu terburu-buru, karenanya dibuat tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya ; --------------------------------------------------------------------23.
Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Pol Kep/01/II/2013/Si.Propam, Polres Siak tanggal 8 Februari 2013 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan keberatan atau Banding ke Komisi Banding Polda Riau, namun sayangnya Komisi Banding juga telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini, hanya mengakomodir Rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri Propam Polres Siak, tanpa memperhatikan dengan teliti berkas-berkas perkara beserta lampiran-lampirannya, sehingga Putusan Komisi Banding tidak memutus perkara dengan aspek yuridis yang tepat serta mengabaikan pembuktian materil ; -----------------------------------------------
24.
Bahwa kemudian perihal perkara ini Penggugat telah pula mengajukan Pengaduan dan Permohonan kepada KADIV PROPAM POLRI pada tanggal 17 April 2013 untuk ditinjau ulang semua proses perkara Penggugat dari Persidangan Komisi Kode Etik Polri Polres Siak sampai penyimpangan di Sidang Komisi Banding Polda Riau. Berkaitan .....
12 Berkaitan dengan Pengaduan dan Permohonan Penggugat tersebut, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjawab dengan Surat No B/741-b/V/DIVROPAM, tanggal 28 Mei 2013, Perihal Surat SP2HP1 ; ------------------------------------------------------------------------------------------25.
Bahwa
tindak lanjut dari Surat Pengaduan dan Permohonan
Penggugat tersebut telah direspon oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Sprin/1267/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pelaksanaan Tugas Audit Investigasi di Polda Riau ; ---------------------------------------------------26.
Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 di saat Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan tiba di Polda Riau, Penggugat diminta datang ikut diperiksa, dan diakhir pemeriksaan
terhadap
Komisi
Banding,
Tim
Audit
Investigasi
menyatakan secara terbuka bahwa Komisi Banding sudah memutus Sidang KKEP atas nama Penggugat sudah salah dan keliru dengan telah tidak mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil ; ------------------------------------------------------------------27.
Bahwa
pada hari berikutnya pada tanggal 17 Juli 2013, Tim Audit
Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan juga berangkat ke Polres Siak, kembali
memeriksa
Penggugat dan Komisi Kode Etik Propam Polres Siak serta memeriksa berkas-berkas Perkara, dan Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan diakhir pemeriksaan dan penyelidikan juga menyatakan secara terbuka bahwa Sidang Komisi Kode Etik Propam Polres Siak telah salah dan keliru dalam .....
13 dalam menangani perkara Penggugat, dan pada hari itu juga Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, memerintahkan Penggugat kembali bekerja seperti biasa dan menyuruh Penggugat menggunakan pakai dinas lengkap kembali ; 28.
Bahwa setelah Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan berangkat kembali ke Jakarta, berselang waktu, tiba-tiba Tergugat
menerbitkan Surat
Keputusan Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa a quo) ; --------------------------------------29.
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2 atas nama Penggugat terkesan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lalai, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat pada masa yang akan datang, sementara Keputusan dari Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan selaku jabatan yang lebih tinggi belum mengeluarkan surat resmi ; -----
30.
Bahwa alangkah adil apabila Tergugat menunggu hasil audit Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan
baru
mengeluarkan
suatu
keputusan,
karenanya
karenanya terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, tanpa acuan atau dasar yang jelas dari Tergugat ; ------------------------------------------------------------31.
Bahwa Tergugat melalui Polres Siak juga sudah bertindak tidak patut dan tidak wajar kepada Penggugat karena sejak Perkara ini mulai diperiksa .....
14 diperiksa/Sidik oleh Komisi Kode Etik, Propam Polres Siak, selama itu pula Polres Siak telah sewenang-wenang tidak mengeluarkan gaji Penggugat sampai saat ini, padahal Penggugat ada masuk bekerja melaksanakan dinas dan perihal perkara Penggugat saat itu belum di putus sama sekali, namun gaji Penggugat sudah dihentikan, sehingga hak hidup dan hak ekonomi Penggugat telah dilanggar ; ------------------32.
Bahwa berselang beberapa waktu dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo, Penggugat menerima Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan No.
B/1526/X/2013/DIVROPAM
Perihal
Surat
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada point 3 “Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut diatas, Terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan Sidang Banding oleh Polda Riau a.n FERI FERDIAN, SE NRP,81061079, Anggota SIWAS Polres Siak, Hasil Audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang dan memutus Sidang KKEP telah mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat dikatagorikan sebagai putusan yang tidak berkekutan hukum ; -------------------------------------------------------------------33.
Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah terburu-buru, tidak teliti dan
tidak cermat
dalam memeriksa
dan
mempelajari
perkara
Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat ; ---------------------------34.
Bahwa atas Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Divisi
Profesi
dan
Pengamanan
No.
B/1526/X/2013/DIVROPAM Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil .....
15 Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013, sudah Penggugat mintakan penjelasannya kepada Bagian SDM Polda Riau yaitu Bagian DALPRES dengan AKBP Hadi dan Kompol Yayuk mereka menyatakan Tergugat tidak dapat menganulir Surat Keputusan objek perkara karena sudah terlanjur terbit, sekalipun sudah terbukti dari Hasil Audit Tim Investigasi Propam Polri adanya kesalahan dari Komisi Kode Etik Polri Polres Siak dan Komisi Banding Polda Riau, untuk itu mereka menyarankan Penggugat
memintakan pembatalan objek sengketa
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; ------------------------35.
Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yakni Pasal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian
Anggota
Kepolisian
Negara
RI,
serta
bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration)
khususnya Asas
Keadilan dan Kewajaran (Principality of Justice and Equity) dan Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal .....
16 batal atau tidak sah ; ------------------------------------------------------------------36.
Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah,
maka
berdasarkan
hukum
mohon
Majelis
Hakim
yang
menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ; ---------------------------------------------------------------37.
Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; -------------------------------------------------------------------------------
PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN : 38. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan : -------------------------------------------------------------(2) “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; ------------------(3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari sengketanya” ; ----------------------------------------------------------------------Bahwa karena sudah jelas dari hasil Tim Audit Investigasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan menyatakan dalam surat resminya No. B/1526/X/2013/DIVROPAM Prihal Surat
Pemberitahuan
Perkembangan
Hasil
Pemeriksaan
Propam
(SP2HP2-2) Tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada point 3 “ Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut diatas, terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan .....
17 dan Sidang Banding oleh Polda Riau atas nama FERI FERDIAN, SE NRP. 81061079, Anggota SIWAS Polres Siak, Hasil audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang
dan
memutus
Sidang
KKEP
telah
mengabaikan
Aspek
Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat di katagorikan sebagai putusan yang tidak berkekutan hukum ; -------------------------------------------------------Maka dengan demikian Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama FERI FERDIAN SE, Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK ; -----------------------Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan memutus sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN : -
Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus
2013, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama FERI FERDIAN SE, Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, Kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK, selama sengketa .....
18 sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------------------DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama FERI FERDIAN SE, Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK
3.
Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan : Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama FERI FERDIAN SE, Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK ; -------------------------------------------------------------------------
4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; --------------------------------------------------------------------------------
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 12 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ; -----1.
Bahwa …..
19 1.
Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (FERI FERDIAN, S.E) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012, berdasarkan : ----------------------------------------------a.
Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/19/VII/2012/Sipropam tanggal 11 Juli 2012 a.n. FERI FERDIAN, S.E. telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut – turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 2 Juni 2012 sampai tanggal 20 September 2012 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari kerja tanpa izin pimpinan ; ------------------------------------------------------------------
b
Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Si Propam melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan buktibukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terperiksa yang kemudian menjadi berkas perkara pelanggaran No. Pol.: BPP/07/XI/2012/SIPROPAM, tanggal 21 Nopember 2012 ; -----------------------------------------------
c.
Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Si Propam Polres Siak melimpahkan
berkas
perkara
tersebut
kepada
Ankum
Penggugat, selanjutnya Ankum Terperiksa (Kapolres Siak) memerintahkan kepada Kanit Propam untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada pembinaan fungsi hukum Polda Riau guna
mendapatkan
saran
pendapat
hukum
terhadap
penyelesaian perkara Penggugat FERI FERDIAN,S.E. ; -----------d.
Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum tersebut, Bidang Hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat …..
20 pendapat hukum an. FERI FERDIAN, S.E. Nrp. 81061097 Nomor : R/983/XII/2012/Bidkum tanggal 5 Desember 2012 yang intinya perbuatan Terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) huruf a Pemberhentian
PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang
Anggota
Polri
yaitu
Anggota
Polri
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut ; ----------------------------------------------------------------------------e.
Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi pembinaan hukum Polda Riau dan analisa berkas perkara, setelah limpahkan berkas perkara ke Polres Siak maka pada tanggal 17 Januari 2013, berdasarkan Surat Kasi Propam Polres Siak
Nomor :
R/02/I/2013/Propam Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri telah dibentuk Pejabat Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa FERI FERDIAN, S.E. dan atas usulan tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Kapolres Siak No. Pol.: Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan kasus FERI FERDIAN, S.E. ; ----------f.
Bahwa setelah adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Terperiksa FERI FERDIAN, S.E (Penggugat) Nomor : Kep/01/II/2013/Si Propam tanggal 8 Februari 2013, selanjutnya Pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada
Pejabat
Pembentuk
Komisi
Kode
Etik
Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. FERI FERDIAN, S.E), dan selanjutnya Kapolres Siak selaku Ankum Terperiksa mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian …..
21 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. FERI FERDIAN, S.E. g.
Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kasat Brimob Polda Riau selaku Ankum Terperiksa dan berkas lainnya selanjutnya
Kapolda
Riau
menerbitkan
Surat
Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. FERI FERDIAN, S.E sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 1 No. Pol.: Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri di delegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas Anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH). ; -----------------------------------------2.
Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 yang menyatakan Penggugat sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kealpaan mengalami depresi dan stres berat karena adanya masalah keluarga : ----------------------------------------------------------Bahwa dengan dalil tersebut, Penggugat sudah memahami akan kesalahannya, tetapi sebagai Anggota Polri (Insan Bhayangkara) yang mendapat amanah dari Negara untuk melayani masyarakat tentunya memahami kondisi dan Kode Etik Kepolisian terutama Tribrata dan Catur Prasetya yaitu mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi apalagi Penggugat meninggalkan tugas lebih dari 88 (delapan puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut tanpa memberitahukannya kepada pimpinannya secara tertulis menurut Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Institusi Polri tentang izin cuti, sakit dan permisi apalagi dengan tenggang waktu yang begitu lama dengan alasan sakit yang mengarah kepada sakit jiwa menurut aturan yang …..
22 yang berlaku harus dilakukan pemeriksaan secara kedinasan ; -----------3.
Bahwa atas ketidakhadiran daripada Penggugat dalam kedinasan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hari sudah barang tentu diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Tergugat tidak salah dalam menerapkan Pasal pelanggaran tersebut seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu Pelanggaran PP No. 2 Tahun 2003, sehingga pemahamannya menjadi keliru dan tidak mengerti dan akhirnya Penggugat menyatakan Tergugat tidak adil dan tidak patut terlalu terburu-buru ; ----------------------------------------------Bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangat subjektif dan terkesan merasa tidak bersalah, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Penggugat semata-mata demi
membangun citra Polri ditengah
masyarakat dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Institusi Polri dengan mempertimbangkan keadilan bagi Anggota Polri yang lainnya yang telah dilakukan sanksi yang sama terhadap perkara yang sama yang dialami oleh Penggugat, jadi sebaiknya Pengguat interopeksi diri dan berserah diri
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mungkin
tepat
Institusi
Polri
tidak
bagi
Penggugat
untuk
mengembangkan diri yang mana dalam pelaksanaan tugasnya terikat pada aturan kedinasan yang harus dipatuhi Penggugat ; ------------------3.
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 6 poin 14, 15, 16 yang menyatakan Penggugat hadir dan melaksanakan tugas pada tanggal 2,3,4,8,11,12,14 dan tidak mendengarkan keterangan BRIPKA DENI SAPUTRA di dalam persidangan KKEP ; -------------------------------Bahwa perlu Penggugat pahami didalam persidangan Komisi Kode Etik Polres …..
23 Polres Siak adalah Sidang Kode Etik Profesi Polri bukan persidangan Projustitia sebagaimana layaknya sidang di Pengadilan Umum, namun demikian dalam persidangan Kode Etik tersebut telah diperiksa beberapa orang saksi termasuk BRIPKA DENI SAPUTRA dan bukti surat lainnya yaitu absensi ketidakhadiran Penggugat tentu Komisi Kode Etik telah meneliti dan memeriksa saksi-saksi yang menurut keyakinan Komisi Kode Etik perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 4.
Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 18, 19, 20, 21 dalam gugatannya yang pada intinya keberatan terhadap kedudukan pelapor BRIPTU JEFRI SIMBOLON, dan IPTU PANTUN BANJAR NAHOR, S.Sos sebagai saksi dan sebagai pendamping serta IPDA DARFIS, SH sebagai sekretaris ; --------------------------------------------------------------------Bahwa menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 kedudukan Pelapor BRIPTU JEFRI SIMBOLON sebagai pelapor tidak ada menyalahi aturan karena siapapun berhak membuat laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri yang penting pelapor mengetahui adanya pelanggaran tersebut, mengenai kedudukan IPTU PANTUN BANJAR NAHOR, S. Sos dalam berkas perkara pendahuluan Penggugat sangatlah tepat karena IPTU PANTUN BANJAR NAHOR, S.Sos sebagai atasannya yang mengetahui ketidakhadiran tersebut dan tidak ada yang salah, selanjutnya mengenai kedudukan IPDA DARFIS, SH sebagai sekretaris tidak ada yang salah dan bertentangan, dan dalil tersebut cenderung terkesan mengada-ada ; -----------------------------------
5.
Bahwa persidangan yang dilaksanakan oleh Komisi Banding Polda Riau terhadap adanya Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat sudah .....
24 sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Institusi Polri dan telah meneliti berkas perkara dan lampirannya secara Materil maupun Formil perbuatan Penggugat sudah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan tidak benar mengabaikan fakta materil, untuk itu kita buktikan di persidangan nanti ; -------------------------------------------------------------------------------------6.
Bahwa
mengenai
permohonan
pengaduan
yang
diajukan
oleh
Penggugat ke Div Propam Mabes Polri pada tanggal 17 April 2013 untuk ditinjau ulang semua proses perkara Penggugat, dari judul surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ke Mabes Polri sudah menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak membaca Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan peraturan pendukung lainnya yang berlaku di Institusi Polri karena tidak ada satupun prosedur atau proses yang dapat diajukan dalam rangka upaya Banding ke Mabes Polri apalagi adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik dan Komisi Banding ; -----------------------------------------------------------------------hal ini sejalan dengan Pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dalam artian tidak ada upaya banding lainnya dan wajib dipatuhi sebagai konsekuensi dari suatu kepastian hukum ; --------------------------7.
Mengenai adanya hasil Tim Audit Investigasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan yang menyatakan Komisi Banding sudah salah dan keliru dan telah tidak mengabaikan Aspek Formal dan Pembuktian Materil, sangatlah …..
25 sangatlah keliru dan tidak tepat karena Tim Audit Investigasi tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Cacat Formal maupun Materil sehingga cenderung subjektifitas dan diragukan kebenarannya ; -------------------------------------Apalagi secara formal pendelegasian kewenangan di dalam surat tersebut perlu dipertanyakan mengatasnamakan Kapolri, apa yang menjadi dasar pejabat mengeluarkan keputusan yang menjustifikasi kesalahan Komisi yang dibentuk oleh suatu peraturan sehingga adanya inkonsistensi dalam penerapannya ; ----------------------------------------------8.
Bahwa mengenai keberatan Penggugat tentang tidak ada menerima gaji padahal perkara Penggugat (FERI FERDIAN, SE) belum diputus atau diberhentikan dari Institusi Polri, menurut aturan yang berlaku di Institusi Polri Anggota Polri yang tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dapat diberhentikan gajinya sementara oleh atasannya sampai ada pencabutan kembali, jadi sangat naif Penggugat menghendaki gajinya sementara ia tidak melaksanakan kewajibannya ; ---------------------------------------------------------------------------
9.
Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 poin 34 yang menyatakan Penggugat sudah minta penjelasan kepada bagian SDM Polda Riau yaitu Bagian Dalpers AKBP HADI dan Kompol YAYUK yang menyatakan Tergugat tidak dapat menganulir Surat Keputusan objek perkara karena sudah terlanjur terbit dan menyarankan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------Bahwa pernyataan tersebut cenderung tendensius dan diragukan kebenarannya karena kedua pejabat tersebut tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Keputusan Tergugat (Kapolda Riau) apalagi memberikan statemen yang
bertentangan
dengan …..
26 dengan Keputusan Institusi Polri dan Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Surat Audit Investigasi tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan tidak dapat membatalkan Putusan Komisi Kode Etik yang bersifat final dan tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan memutuskan perkara yang tidak mempunyai dasar hukum ; ------------10.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIGADIR FERI FERDIAN, SE dengan Surat Keputusan Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan
memperhatikan
Azas
Keseimbangan
(Principle
Of
Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap norma-norma hukum positif Institusi Polri serta Azas Kepastian Hukum sehingga Anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah Anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu ; ---------------------------11.
Bahwa perlu disampaikan juga Penggugat sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali ; -----------------------------
12.
Bahwa oleh karena proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kapolda Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 an. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus dilingkungan Polri, maka Permohonan Penangguhan
pelaksanaan
Surat
Keputusan
tersebut
dapat
dikesampingkan saja ; --------------------------------------------------------------Berdasarkan …..
27 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap BRIGADIR FERI FERDIAN, SE (Penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Institusi Polri dan sumpah Anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --------------------------------------------------------------------Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ----------------------------------1.
Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----------------------------------------
2.
Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) Lampiran 1 Nomor Urut 1 a.n. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE adalah sah menurut hukum ; ---------------------------------------
3.
Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 2 Januari 2014 ; ----------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-14, P-9 sampai dengan P-21 yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut ; ----BUKTI SURAT PENGGUGAT 1.
Bukti P - 1 : …..
28 1. Bukti P - 1
:
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/406/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Daftar Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------
2. Bukti P - 2
: Petikan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/344/VI/2003, Tentang Pengangkatan Dan Pengajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003, dan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/256/XII/2003, Tentang Penepatan Pertama Bintara Polri Gelombang I TA 2003 di Lingkungan Polda Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------
3. Bukti P - 3
:
Surat
Kepada
Bapak
Kadiv
Propam
Polri,
Hal
Pengaduan dan Permohonan, tanggal 17 April 2013 ( fotocopy dari fotocopy) ; ----------------------------------------4. Bukti P - 4
:
Surat
Markas
Besar
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia Divisi Provisi Dan Pengamanan, tanggal 28 Mei 2013 yang ditujukan kepada feri Ferdian, SE/Nur Asni, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------5. Bukti P - 5
:
Surat
Markas
Besar
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia Divisi Provesi dan Pengamanan, tanggal 9 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Feri Ferdian, SE/Nur
Asni,
Perihal
Surat
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------6. Bukti P - 6 : …..
29 6 Bukti P - 6
:
Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.: Kep/01/II/2013/Si Propam, Tentang Putusan Sidang Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak, tanggal 8 Februari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------
7 Bukti P - 7
:
Surat Panggilan No.Pol.: SPG/08/I/2013/Si PROPAM, tanggal 16 Januari 2013 kepada Feri Ferdian, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------
8 Bukti P - 8
:
Surat Panggilan No.Pol.: SPG/12/I/2013/Si PROPAM, tanggal 28 Januari 2013 kepada Ovi Yuliza Binti Ahyuzar (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------
9 Bukti P - 9
:
Berita Acara Pemeriksaan Bripka Deni Saputra tanggal 2 Oktober 2012 9 (fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------
10 Bukti P - 10 :
Daftar Saksi tanggal 20 Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy) ; -------------------------------------------------------------
11 Bukti P - 11 :
Daftar Terperiksa tanggal 20 Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy) ; -------------------------------------------------------
12 Bukti P - 12 :
Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Etik Plori, tanggal 22 februari 2013 (fotocopy dari fotocopy) ; ---------
13 Bukti P - 13 :
Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri No
:
PUT/BANDING/01/IV/2013/KOM
BANDING
(fotocopy dari fotocopy) ; -----------------------------------------14 Bukti P - 14 :
Pengembalian Gaji Penggugat dari Bulan Agustus sampai
Desember
2012
dan
Surat
Setoran
Pengembalian Belanja (fotocopy) ; ---------------------------15
Bukti P - 15 : …..
30 15. Bukti P - 15
: Surat
tuntutan
terhadap
Terperiksa
No.
Pol.:
T/62/I/2013/SI PROPAM, tanggal 31 Januari 2013 ditandatangani
oleh
Ipda
Darfia
selaku Sekretaris
(fotocopy) ; -----------------------------------------------------------16. Bukti P - 16
: Surat persangkaan pelanggaran Kode Etik Polri No. Pol.: L/19/XI/2012/SI PROPAM, tanggal 18 Januari 2013 ditandatangani oleh
Ipda Darfis sebagai
Penuntut
(fotocopy) ; -----------------------------------------------------------17. Bukti P - 17
: Laporan No : L/19/VII/2012/SI PROPAM , Pelopor atas nama Brigadir Pol Jefri Simbolon (fotocopy) ; ----------------
18. Bukti P - 18
: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ovi Yuliza Bin Ahyuzar, tanggal 14 November 2012, diperiksa oleh Brigadir Pol. Jefri Simbolon (fotocopy) ; ---------------------------------------
19. Bukti P - 19
: Berita Acara Pemeriksaan Iptu P. Banjarnahor, tanggal 2 Oktober 2012 di Periksaan oleh Brigadir Pol. Jefri Simbolon (fotocopy) ; ----------------------------------------------
20. Bukti P - 20
:
Lembaran daftar absensi personal Feri Ferdian yang ditemui ada keterangan yang tidak benar dan adanya keganjilan dari Bulan Juni s/d September 2012 (fotocopy)
21. Bukti P - 21 :
Surat tertanggal 4 November 2013 (fotocopy) ; -------------
22. Bukti P - 22 :
Petikan Surat Keputusan No Pol.: Skep/344/VI/2003, Tentang Pengangkatan Dan Pengajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003, tanggal 16 Juni 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2 : …..
31 T-2, T-3, T-11, T-12, T-13 yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut ; ------------------------------BUKTI SURAT TERGUGAT 1
Bukti T - 1
: Fotocopy Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/Sipropam tanggal 11 Juli 2012 An. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE (fotocopy dari fotocopy) ; ------------------------------------------
2
Bukti T - 2
: Fotocopy Daftar Absensi Personel Polres Siak bulan Juni s/d
September
2012
An.
BRIGADIR
FERI
FERDIAN, SE., (fotocopy dari fotocopy) ; --------------------3
Bukti T - 3
: Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan
An. BRIGADIR
FERI FERDIAN, SE., tanggal 21 September 2012 (fotocopy dari fotocopy) ; -----------------------------------------4. Bukti T - 4
: Fotocopy Komisi
Surat Kode
Keputusan Tentang Pembentukan
Etik
Profesi
Kepolisian
No.
Pol.:
Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 An. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 5. Bukti T - 5
:
Fotocopy Surat Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Pol.: Kep/01/II/2013/Si Propam tanggal 8 Februari 2013 An. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------
6. Bukti T - 6
:
Fotocopy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/IV/2013/KOM BANDING tanggal 2 April 2013 An. BRIGADIR FERI FERDIAN, SE., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------
7. Bukti T - 7 :
Fotocopy salinan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat
Nomor : Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 …..
32 21Agustus 2013 An. Brigadir Feri Ferdian, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------8. Bukti T - 8
: Fotocopy
pendapat
dan
saran
hukum
Nomor
:
R/983/XII/2012/Bidkum tanggal 5 Desember 2012 An. Terperiksa BRIGADIR FERI FERDIAN, SE., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------9. Bukti T - 9
:
Fotocopy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.: Skep/02/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 An. Terperiksa BRIGADIR FERI FERDIAN, SE., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------
10. Bukti T - 10 :
Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Cek Urine Nomor : B/27/VII/2013/KES SIAK tanggal 29 Juli 2013 An.
Terperiksa
BRIGADIR
FERI
FERDIAN,
SE.,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------11. Bukti T - 11 :
Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (fotocopy sesuai dengan perundangan) ; --------------
12 Bukti T - 12 ;
Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri (fotocopy sesuai dengan perundangan) ; ----
13 Bukti T - 13 :
Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (fotocopy sesuai dengan perundangan) ; ---------------------
14 Bukti T - 14 :
Fotocopy berkas acara persidangan Komisi Kode Etik An. Brigadir Feri Ferdian, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------15.Bukti T - 15 : ….
33 15 Bukti T - 15 :
Fotocopy
Ekspedisi
Surat
Propam
Polres
Siak
penyampaian berkas perkara An. Brigadir Feri Ferdian, SE (fotocopy sesua dengan aslinya) ; -----------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
tidak
mengajukan
saksi
dipersidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu ; --------------Menimbang, bahwa
selain mengajukan bukti surat, Tergugat
juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah yang bernama 1. DARFIS
2. M. SIMANUNGKALIT ; --------------------------------------------------
1. DARFIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------------
Bahwa saksi menjabat sebagai Kasub Propam di Polres Siak ; ---------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah ikut pada waktu sidang Komisi Kode Etik Polri yang terakhir pada saat Pembacaan Putusan ; ------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan Penggugat terbukti tidak masuk dinas lebih kurang 30 (tiga puluh) hari, dilihat pada rekap absen ; ---------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan isi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri direkomendasikan untuk di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)
-
Bahwa saksi mengatakan pada waktu sidang Komisi Kode Etik Polri, saksi bertindak sebagai Penuntut, disisi lain juga bertindak sebagai Sekretaris, dan hal itu dibenarkan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 1999 ; -----------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan setelah Penggugat di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Kemudian orang tua Penggugat mengajukan Banding ; --------------------------------------------------------------------------------------
2. M. SIMANUNGKALIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -
Bahwa saksi dahulu menjabat sebagai Kepala Seksi Propam Siak ; --------
-
Bahwa
saksi
sekarang
menjabat
di
Polresta
Pekanbaru
Bagian
Administrasi Tata Usaha ; ---------------------------------------------------------------- Bahwa …..
34 -
Bahwa saksi mengatakan Penggugat sampai disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri karena tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, hal itu dapat dilihat pada absensi ; -------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Komisi Kode Etik Polri sebagai Penuntut Umum dan sebagai Sekretaris ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya masing-masing dipersidangan pada tanggal 11 Februari 2014 Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apaapa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ( Vide bukti P.1 = T.7 ) ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----------------------------“ Keputusan .....
35 “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; ------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ( vide bukti P.1 = T.7 ) dengan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------
Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang
Pemberhentian
Tidak
Dengan
Hormat
Dari
Dinas
Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ; --------------------------------------
Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada .....
36 kepada Penggugat ; -------------------------------------------------------------
Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum
yang
ditimbulkan
merupakan akibat
serta
yang
dimaksudkan
sudah
hukum yang definitif, dengan diterbitkannya
Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; ---------------------
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; .--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ( Vide Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara ) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....
37 Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ( vide Pasal 47 Undang - Undang Peratun ) ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan
bahwa apakah
selanjutnya Penggugat
Majelis
mempunyai
Hakim
akan
kepentingan
yang
dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ; ------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; --Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya
Penggugat
merasa
dirugikan
dengan
diterbitkannya
Surat
Keputusan obyek sengketa karena menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebagai Anggota Polri serta kehilangan karirnya dalam …..
38 dalam institusi Kepolisian ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa isi dari obyek sengketa adalah memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia ( Vide Bukti P.1 = T.7 ) ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo mengakibatkan
Penggugat
kehilangan
hak
dan
kewajibannya
dalam
keanggotannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ---Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa aquo dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang
waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah diterbitkan .....
39 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 dimana petikannya telah diterima oleh orangtua Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2013, kemudian Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 November 2013, maka tenggang waktu pengajuan gugatan setidak - tidaknya dihitung dari tanggal sejak diterimanya petikan obyek sengketa yaitu pada tanggal 31 Agustus 2013 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ; -------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut : --------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan
Tata
Usaha
Negara
yang
dikeluarkan/diterbitkan
oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya .....
40 intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah melanggar Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( Vide Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah
menyangkal
dengan
jawabannya,
yang
pada
intinya
memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara,
memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan terdapat fakta - fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, sehingga karenanya kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta sebagai berikut : ------------------------------------ Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia , Khusus Lampiran Daftar No Urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ( Vide Bukti P.1 = T.7 ) ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : ---------------------------“Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo terdapat cacat yuridis .....
41 yuridis, baik dari segi kewenangan, procedural-formal maupun substansialmateril atau sebaliknya ? ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan
Tata
Usaha
Negara,
dalam
bagian
penjelasan
menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa ini, sedangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; --------------------------------Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; --------------------------------Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan ; “ Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ?”; ------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mejawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan - Ketentuan dibawah ini yaitu ; -----------1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang .....
42 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 1 Ayat ( 12 ) : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----------------------------------------------
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , khususnya : ------------------------------------------------------ Pasal 30 Ayat ( 1 ) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; -------- Pasal 30 Ayat (3 ) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 dan Bagian Penjelasan pada Bab I Umum yang berbunyi sebagi berikut : -o Pasal 15 : memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : -----------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi ( Kombes ) atau yang lebih tinggi ; -------------------------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP ) atau yang lebih rendah ; -o Penjelasan Bab I Umum : Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal - hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik …..
43 Republik Indonesia ; -----------------------------------------------------------------4
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok - Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ; ------------------------------------------o Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri : -------- b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ; -. o Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok - Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri : -
Pada Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas - luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing – masing ; ------------------------------------------------
Pada Bab II angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS
DAN
ANGGOTA
MEMPERTAHANKAN POLRI
huruf
b.
DALAM Pengakhiran
DINAS
AKTIF
Dinas
dan
mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ; --------------------
Angka
12
:
pengakhiran
dinas
Anggota
Polri
dengan
kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ; --------------------------------------
Angka 13 ; Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh …..
44 oleh Kapolda ; ----------------------------------------------------------------------5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : SKEP / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , pada bagian Lampiran Bab III Administrasi Angka 2 . Tataran Kewenangan huruf. B. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri : ------------------------------------------------------------------------------------------o angka 2 : Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua ( Ipda ) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP ) , penandatanganan oleh de SDM Kapolri ; ------------------------------o angka 4 : Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu ( Aiptu ) kebawah di kewilayahan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapolri berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP) dan terhadap kewenangan yang diperolehnya tersebut Kapolri telah melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
( PTDH ) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di
kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu ( Aiptu ) ke bawah Kapolri telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda ) ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigadir Feri Ferdian, SE yang bertugas Polres …..
45 Polres Siak, yang mana pangkat Brigadir berada dibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan Brigadir Feri Ferdian, SE bertugas berada di wilayah Kepolisian Daerah ( Polda ) Riau
maka sesuai dengan Ketentuan yang
berlaku Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda ) Riau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kapolri ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedural formal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut : ----------1. Bahwa Penggugat ditempatkan di Polres Siak terhitung mulai tanggal 30 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol. : Skep/256/XII/2003 , tanggal 30 Desember 2003 ( vide bukti P-2 ) ; ---------2. Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Brigadir Jefri Simbolon anggota Ba Si Propam Polres Siak karena tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari kerja secara berturut – turut dari tanggal 2 Juni 2012 sampai tanggal 11 Juli 2012 sehingga melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor Pemberhentian
Anggota
Kepolisian
1 Tahun 2003
Negara
Republik
Tentang Indonesia,
berdasarkan Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat oleh Brigadir Jefri Simbolon ( Vide Bukti P-17 = T-1 ) ; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa berdasarkan laporan tanggal 11 Juli 2012 tersebut, Penggugat diperiksa oleh Brigadir Jefri Simbolon selaku
pemeriksa pada Unit
Propam Polres Siak pada tanggal 21 September 2012 ( Vide Bukti T-3 ) dan …..
46 dan ikut pula diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Brigadir Deni Saputra dan Iptu Pantun Banjarnahor S.Sos pada tanggal 2 Oktober 2012 ( Vide Bukti P-9 , P-19 ) , serta Saksi Ovi Yuliza pada tanggal 14 November 2012 ( Vide Bukti P-18 ) yang mana para pemeriksaan terhadap saksi - saksi tersebut dilakukan oleh Brigadir Polisi Jefri Simbolon ; ---------------------------------------------------4. bahwa terkait Surat Kapolres Siak Nomor : R/648/XI/2012 Si Propam tanggal 21 November 2012. perihal permintaan pendapat dan saran hukum terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE, Kabidkum Polda Riau telah pula menanggapinya melalui Suratnya Nomor : R/938/XII/2012/Bidkum , tanggal 5 Desember 2012 Perihal : Saran dan pendapat hukum terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE yang pada intinya menyarankan bahwa terhadap terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku ( Vide Bukti T-8 ) ; -------------------------------------------------------------------------5. Bahwa kemudian Kasi Propam Polres Siak pada tanggal 17 Januari 2013 mengusulkan kepada Kapolres Siak untuk Pembentukan Pejabat Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk Terperiksa Feri Ferdian, SE ( Vide Bukti T-14 6. Bahwa terhadap usulan dimaksud, Kapolres Siak telah pula menetapkan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 ( Vide Bukti T-4, T-14 ) ; -------------------------------------------7. Bahwa dalam Pembentukan Komisi kode Etik Profesi Polri tersebut ditunjuk pula pendamping dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bagi Brigadir Feri Ferdian, SE yaitu Iptu Pantun Banjarnahor S.Sos dan Ipda Rangga Warsita ( Vide Bukti T-4,T-14 ) ; -------------------------------------8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Kasi Propam Polres Siak telah melakukan …..
47 melakukan pemanggilan terhadap terperiksa Feri Ferdian, SE untuk menghadiri Sidang KKEP tanggal 18 Januari 2013 ( Vide Bukti P-7) ; -----9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dalam sidang KKEP pada tanggal 18 Januari 2013, 31 Januari 2013 dan 7 Februari 2013, yang mana pada persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 Komisi Kode Etik Polri dengan terperiksa Feri Ferdian, SE membacakan Putusan Komisi Kode Etik Polri yang isinya menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Vide Bukti T-5,T-14, conform keterangan saksi Ipda Darfis, SH., dan saksi Ipda M Simanungkalit ) ; -----------------------------------------------------------------------10. Bahwa Kapolres Siak selaku Ankum menilai bahwa Brigadir Feri Ferdian, SE., tidak layak dipertahankan dalam dinas Polri ( Vide Bukti T-14 ) ; ------11. Bahwa terhadap Putusan KKEP Polres Siak Tersebut, orangtua ( Ibu ) Feri Ferdian, SE mengajukan Banding Kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 22 Februari 2013 (Vide Bukti P-12 ) ; ----------------------------------------------------------------12. Bahwa terhadap permohonan Banding dimaksud, Komisi Banding Kode Etik Polri Polda Riau dalam Putusannya pada tanggal 2 April 2013 memutuskan menolak Permohonan Banding dari Feri Ferdian, SE dan Menguatkan Putusan Sidang KKEP Polres Siak No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si Propam tanggal 8 Februari 2013 ( Vide Bukti P-13 = T-6 ) ; ------13. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa ( Vide Bukti P-1 = T-7 ) ; ----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi …..
48 Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus dijawab adalah “ ; “ Apakah Tergugat dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan mekanisme atau prosedur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sebaliknya ?” ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab V Pasal 30 - 73 mengenai Tata Cara Penegakan KEPP yang mana dalam pelaksanaannya meliputi tahapan- tahapan sebagaimana ditentukan Pasal 30, yaitu sebagai berikut : Pasal 30 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Tahapan penegakan KEPP meliputi : -----------------------------------------------------a. Pemeriksaan Pendahuluan ; -------------------------------------------------------------b. Sidang KKEP ; -------------------------------------------------------------------------------c. Sidang Komisi Banding ; -------------------------------------------------------------------d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman ; -------------------------------------e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan ; --------------------------------------------f. Rehabilitasi personel ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dalam
tahapan
pemeriksaan
pendahuluan
dilaksanakan melalui tahapan : a. audit investigasi, b. pemeriksaan dan c. pemberkasan. ( Vide Pasal 31 - 45 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 ) ; -Menimbang, bahwa tahapan audit investigasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 - 36 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 dilaksanakan setelah adanya laporan atau pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti …..
49 ditindaklanjuti dengan melakukan Audit Investigasi, yang mana tujuan dari Audit Investigasi ini adalah untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, yang nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas setelah adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 21 September 2012( Vide Bukti P-17 = T-1, T-3 ) telah terdapat fakta hukum bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan sebelum melalui tahapan Audit Investigasi ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-3 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa Feri Ferdian, SE tanggal 21 September 2012 dan kemudian
mengaitkan
dengan
Ketentuan
Tata
Cara
Pemeriksaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 - 45 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 khususnya Pasal 45 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) yang menyatakan sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 45 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses pemeriksaan ; -------------------------------------------------(2) Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk oleh fungsi
hukum,
Terduga
Pelanggar
wajib
membuat
surat
pernyataan
penolakan. ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dalam menjalani proses pemeriksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan …..
50 pendahuluan tanpa didampingi oleh Pendamping dan tidak diberitahu haknya untuk dapat menunjuk pendamping sebagaimana yang disyaratkan ; ---------Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Terperiksa berikut saksi - saksi yaitu Brigadir Deni Saputra, Iptu Pantun Banjarnahor S.Sos dan Saksi Ovi Yuliza yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Brigadir Polisi Jefri Simbolon Anggota Ba Si Propam Polres Siak ( Vide Bukti T-3,P-9 , P-18, P-19) pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 dimana laporan tersebut dibuat oleh Brigadir Jefri Simbolon yang juga berkapasitas sebagai Pelapor ( Vide Bukti P-17 = T-1 ), berdasarkan bukti – bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Brigadir Jefri Simbolon Anggota Ba Si Propam Polres Siak bertindak sebagai Pelapor sekaligus sebagai Pemeriksa dalam Laporan Polisi yang dibuatnya, dimana kedudukan Pelapor maupun Pemeriksa mempunyai peran dan tanggung jawab tersendiri yang tidak dapat disatukan sehingga kedudukan Brigadir Jefri Simbolon dalam penanganan penegakan
KEPP
bertindak
sebagai
pelapor
sekaligus
hal
tersebut
bertentangan dengan prinsip – prinsip dalam penegakan hukum KEPP khususnya
Prinsip
Profesionalisme
yang
menghendaki
penegakan
pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya ( Vide Pasal 3 huruf b Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 ) ; ------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diatas, Kapolres Siak tanggal 21 November 2012 telah meminta pendapat dan saran hukum terhadap Terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE kepada Bidkum Polda Riau, dan Kabidkum Polda Riau telah pula menanggapinya melalui Suratnya Nomor : R/938/XII/2012/Bidkum, tanggal
5 Desember 2012 Perihal : Saran dan pendapat …..
51 pendapat hukum Terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE yang pada intinya menyarankan bahwa terhadap Terperiksa Brigadir Feri Ferdian, SE agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Yang Berlaku ( Vide Bukti T-8 ) hal ini bersesuaian dengan Pasal 48 dan 49 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 ; -------------Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan pendapat dari Bidkum Polda Riau, kemudian Kasi Propam Polres Siak pada tanggal 17 Januari 2013 mengusulkan kepada Kapolres Siak untuk pembentukan Pejabat Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk Terperiksa Feri Ferdian, SE dan terhadap usulan dimaksud, Kapolres Siak telah pula menetapkan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 ( Vide Bukti T-4, T-14 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dibentuk Komisi Kode Etik Polri diatas dilakukan pemeriksaan dalam sidang KKEP terhadap Terperiksa Feri Ferdian, SE pada tanggal 18 Januari 2013 dimana sidang KKEP dilakukan secara In Absentia karena Terperiksa tidak hadir tetapi hadir pendampingnya yaitu Iptu Pantun Banjarnahor dan Ipda Rangga Warsito. Pada sidang KKEP tanggal 31 Januari 2013 Terperiksa hadir dan dilakukan
pemeriksaan berikut saksi -
saksi dan pada sidang KKEP tanggal 7 Februari 2013 dilakukan secara In Absentia tanpa kehadiran Terperiksa, yang mana pada persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 tersebut Komisi Kode Etik Polri dengan Terperiksa Feri Ferdian, SE membacakan Putusan Komisi Kode Etik Polri yang isinya menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide Bukti T-5,T-14, conform keterangan saksi Ipda Darfis, SH dan saksi Ipda M Simanungkalit ) ;Menimbang …..
52 Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan sidang KKEP diatas, Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa surat panggilan No. Pol : SPG/08/I/2013/SIPROPAM tanggal 16 Januari 2013 untuk menghadiri sidang KKEP pada tanggal 18 Januari 2013 dengan agenda mendengar keterangan Feri Ferdian , SE selaku Terperiksa adalah cacat hukum , karena dasar dikeluarkannya surat pemanggilan disebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ; Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut, setelah meneliti surat panggilan No. Pol : SPG/08/I/2013/SIPROPAM tanggal 16 Januari 2013 ( Vide Bukti P-7 ), Majelis Hakim berpendapat bahwa Propam Polres Siak bertindak tidak cermat sehingga terjadi kesalahan dalam mencantumkan dasar pemanggilan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan peruntukannya yaitu Feri Ferdian , SE dipanggil untuk menghadiri Sidang KKEP selaku Terperiksa dalam Perkara pelanggaran Disiplin ....dst, yang seharusnya mencantumkan dasat panggilan menggunakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Terperiksa dituduh melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 , hal tersebut sesuai dengan laporan polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 ; -------------------------Menimbang,
bahwa
surat
panggilan
No.
Pol
:
SPG/08/I/2013/SIPROPAM diterbitkan tanggal 16 Januari 2013 ( Vide Bukti P-7 ) dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 50 ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) dan Pasal 28 Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2012 dimana ditentukan bahwa Ketua KKEP menentukan waktu dan pelaksanaan sidang sedangkan panggilan sidang bagi Terduga Pelanggar dan saksi untuk hadir dalam s idang KKEP dibuat dan dikirimkan …..
53 dikirimkan
oleh
Sekretaris
KKEP
dimana
surat
panggilan
tersebut
ditandatangani oleh Ketua atau Wakil KKEP, ditemukan fakta hukum bahwa surat panggilan dibuat oleh Kasi Propam Polres Siak pada tanggal 16 Januari 2013 sebelum
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan panggilan tersebut tanpa ada tanda tangan Ketua atau Wakil KKEP sehingga menurut surat panggilan tersebut melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme karena surat panggilan dimaksud dibuat oleh Pejabat Polri yang tidak berwenang ; --------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan keberatan Penggugat terhadap sidang Komisi Kode Etik Polres Siak sebagaimana dalam dalil gugatannya yaitu persidangan sidang Komisi Kode Etik Polri rancu karena posisi IPTU Pantun Banjarnahor, S.Sos yang pada awalnya berposisi sebagai saksi di sidang Pendahuluan, kemudian bertindak sebagai Pendamping Penggugat serta memposisikan kedudukan Ipda Darfis , SH dalam persidangan sebagai Penuntut merangkap Sekretaris ; Menimbang,
bahwa
terhadap
dalil
Penggugat
tersebut,
dalam
Jawabanya Tergugat telah menbantahnya dengan alasan bahwa kedudukan Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos dalam berkas perkara pendahuluan Penggugat sangatlah tepat karena Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos sebagai atasannya yang mengetahui ketidakhadiran tersebut dan tidak ada yang salah, selanjutnya mengenai kedudukan Ipda Darfis, SH sebagai Sekretaris tidak ada yang salah dan bertentangan, dan dalil tersebut cenderung mengada - ada ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----------------------------------------------------Menimbang …..
54 Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-15, P-17 = T-1 ,P-19,T4,T-8 , serta keterangan Saksi Ipda Darfis, SH, ditemukan fakta hukum bahwa pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan Iptu Banjarnahor, S.Sos bertindak sebagai saksi terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan kemudian ditetapkan sebagai Pendamping Penggugat pada saat pelaksanaan Sidang KKEP Polres Siak ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertanyaan hukum yang harus dijawab Majelis Hakim adalah “ Apakah dalam penanganan penegakan Kode Etik Profesi Polri seorang yang bertindak sebagai Saksi dapat sekaligus bertindak sebagai Pendamping ?” ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang , bahwa dalam ketentuan mengenai penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 diatur sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 ; -------------------------------------------------------------------------------------------15. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta oleh Pelanggar atau Atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi terduga
pelanggar
dalam
pemeriksaan
pendahuluan
pada
tahap
pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah ; ----------------18. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, tentang suatu pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri ; -------------------------------Pasal 75 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Pendamping Terduga Pelanggar berhak ; -------------------------------------------d. Mengajukan pertanyaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh Penuntut dalam Sidang KKEP ; ---------------------------------------e. Mengajukan Saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP ; ---------------------f. Mengajukan …..
55 f. Mengajukan pembelaan dalam sidang KKEP ; ------------------------------------g. Mengajukan keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan Penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan ; -------(2) Pendamping Terduga Pelanggar wajib ; ---------------------------------------------b. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar ; c. Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP ; -----------------------------------------------------------------------d. Membela hak-hak Terduga Pelanggar ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas disimpulkan
bahwa
Pendamping
mempunyai
tanggung
jawab
dapat untuk
mendampingi Terduga Pelanggar dengan melakukan upaya - upaya pembelaan dalam proses penegakan pelanggaran KEPP sedangkan Saksi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan sidang KKEP, tentang suatu pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, sehingga antara kedudukan sebagai Pendamping tidak dapat disatukan sebagai Saksi karena masing masing mempunyai kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda, hal ini sejalan dan senafas dengan prinsip profesionalime dalam penegakan pelanggaran KEPP ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
di
atas
dapat
disimpulkan bahwa dalam penegakan pelanggaran KEPP tidak dapat dibenarkan seorang Pendamping bertindak sekaligus sebagai saksi, in casu berdasarkan prinsip profesionalisme tidak dapat dibenarkan kedudukan Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos dalam penegakan pelanggaran KEPP bertindak sebagai Pendamping sekaligus sebagai saksi ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Ipda Darfis, SH yang bertindak …..
56 bertindak sebagai Penuntut sekaligus Sekretaris dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tersebut dalam Bukti P-15, P-16 , T-4, T-14 dan Keterangan Saksi Ipda Darfis, SH, dipertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Ketentuan mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 diatur sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 14 : ------------------------------------------------------------------------------Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah ; ------------------Pasal 23 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(5) Kapolres berwenang menunjuk Penuntut untuk Sidang KKEP di tingkat Polres ; ---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 27 ; ------------------------------------------------------------------------------------(1) Dalam pelaksanaan sidang KKEP dan Komisi Banding dibantu oleh Sekretaris yang terstruktur pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ; -----(2) Penunjukan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Anggota Polri yang ditunjuk sebagai Penuntut dalam perkara Pelanggaran KEPP berdasarkan Surat Perintah incasu Surat Perintah Kapolres Siak dimana tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang pada pokoknya yaitu membuat persangkaan, membuktikan persangkaan, melakukan penuntutan dalam sidang KEPP, sedangkan Sekretaris merupakan Anggota Polri yang ditujuk oleh Pejabat Pembentuk KKEP untuk membantu pelaksanaan …..
57 pelaksanaan Sidang KEPP ( Komisi Kode Etik Profesi Polri ) yang tanggung jawabnya sesuai Ketentuan Pasal 28 Peraturan Kapolri
Nomor 19 Tahun
2012 pada pokoknya membantu KEPP dalam hal - hal yang berhubungan dengan Administrasi Sidang KEPP, sehingga antara Kedudukan sebagai Penuntut tidak dapat merangkap kedudukannya sebagai Sekretaris karena masing - masing mempunyai kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda hal ini sejalan dan senafas dengan prinsip profesionalisme dalam penegakan pelanggaran KEPP, incasu Kedudukan Ipda Darfis, SH sebagai Sekretaris tidak dapat dibenarkan merangkap kedudukan sebagai Penuntut ; --------------Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan sidang KEPP dalam Perkara Penggugat, berdasarkan Keterangan Saksi Ipda Darfis, SH dipersidangan menyatakan bahwa pelaksanaan sidang KEPP terhadap Penggugat dilakukan 3 kali yaitu tanggal 8 Januari 2013, 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013, dan saksi sebagai Penuntut sekaligus Sekretaris KEPP hadir hanya pada sidang tanggal 7 Februari 2013 sedangkan sidang KEPP pada tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 31 Januari 2013 yang bertindak sebagai Penuntut sekaligus Sekretaris adalah Kasi Propam Polres Siak sebelumnya yaitu Ipda M Simanungkalit ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penunjukkan Penuntut untuk sidang KEPP berdasarkan penunjukkan dari Kapolres sedangkan penujukkan Sekretaris berdasarkan Surat Perintah ( Vide Pasal 23 ayat ( 5 ), Pasal 27 ayat ( 2 ) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 ) ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kapolres Siak No. Pol : Skep/02/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Ipda Darfis, SH ditunjuk sebagai Sekretaris ( Vide Bukti T-4 ) sehingga dalam pelaksanaan …..
58 pelaksanaan Sidang KEPP terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 8 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 dimana yang bertindak sebagai Sekretaris dan Penuntutnya adalah Ipda M Simanungkalit yang tidak berkompeten karena tidak ada surat perintah penunjukkannya ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 Komisi Kode Etik Polri dengan Terperiksa Feri Ferdian, SE membacakan Putusan Komisi Kode Etik Polri yang isinya menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ( vide bukti T-5,T-14 ) ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si. Propam tanggal 8 Februari 2013 telah salah dan keliru, karena pemeriksaan Perkara oleh Komisi Kode Etik Polri tidak cermat dan teliti, karenanya dibuat tidak berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan ; -------------------------------Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam Ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 55 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran ; ---------------------------------------------------------------(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; --------: a. Keterangan Saksi ; --------------------------------------------------------------------------b. Keterangan Ahli ; ----------------------------------------------------------------------------c. Surat/Dokumen ; ----------------------------------------------------------------------------d. Bukti …..
59 d. Bukti elektronik ; -----------------------------------------------------------------------------e. Petunjuk; dan ; -------------------------------------------------------------------------------f. Keterangan Terduga Pelanggar.; --------------------------------------------------------Pasal 56 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar: ; ---------------------------------a. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan ; b. Tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.; -------------------------------------(2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:; --------------------------------------b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Kode
Etik
Profesi
Polri,
dengan
Putusan
yang
bersifat
Rekomendasi ; -------------------------------------------------------------------------------Pasal 57 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Putusan Sidang KKEP sekurang-kurangnya memuat ; -------------------------------a. Waktu dan tempat putusan ; --------------------------------------------------------------b. Identitas perangkat Sidang dan Pelanggar ; -----------------------------------------c. Materi persangkaan ; -----------------------------------------------------------------------d. Fakta persidangan ; -------------------------------------------------------------------------e. Materi tuntutan/Petitum ; ------------------------------------------------------------------f. Materi pembelaan ; -------------------------------------------------------------------------g. Pertimbangan hukum; dan ; --------------------------------------------------------------h. Amar Putusan ; -------------------------------------------------------------------------------. Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
dengan
berpedoman
pada
Ketentuan mengenai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 setelah …..
60 setelah mengkaitkan dengan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si. Propam tanggal 8 Februari 2013 ( Bukti T-5 ), ditemukan fakta hukum Komisi Kode Etik dalam perkara Terperiksa Feri Ferdian, SE dalam menjatuhkan putusannya tanpa memuat materi persangkaan, fakta persidangan, materi tuntutan/Petitum, materi pembelaan , dan pertimbangan hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si. Propam tanggal 8 Februari 2013 Tentang Putusan Sidang Komisi mengandung cacat yuridis karena sesuai dengan Asas Pertimbangan yang menghendaki suatu keputusan itu harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai, yang mana pertimbangan dari suatu keputusan harus didukung oleh fakta - fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan ; -----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Putusan KKEP Polres Siak Tersebut, orangtua ( Ibu ) Feri Ferdian, SE mengajukan Banding kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 22 Februari 2013 ( Vide Bukti P-12 ) dan terhadap permohonan Banding dimaksud ,Komisi Banding Kode Etik Polri Polda Riau dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 01 / IV / 2013 / KOM BANDING tertanggal 2 April 2013 memutuskan Menolak Permohonan Banding dari Feri Ferdian, SE dan Menguatkan Putusan Sidang KKEP Polres Siak No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si Propam tanggal 8 Februari 2013 ( Vide Bukti P-13 = T-6 ) ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 01 / II / 2013 / Si. Propam tanggal 8 Februari 2013 dan Putusan Sidang
Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
BANDING / 01 / IV / 2013 / KOM BANDING tertanggal 2 April 2013, Tergugat menerbitkan …..
61 menerbitkan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar No urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ( Vide Bukti P.1 = T.7 ) ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa setelah diuji dari segi formil / prosedural ternyata mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan formal / prosedural dalam penerbitan
Surat
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
yaitu
Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik terutama
Asas Kecermatan,
Asas Profesionalisme,
Asas
Pertimbanga ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dari segi substansi / materiil penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa : --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan bahwa dasar dilakukannya pemeriksaan dugaan pelanggaran
yang
dilakukan
terhadap
Penggugat
yang
kemudian
dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan berujung pada diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri aquo adalah adanya Laporan Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 yang isinya Penggugat dilaporkan oleh Brigadir Jefri Simbolon …..
62 Simbolon Anggota Ba Si Propam Polres Siak karena tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari kerja secara berturut - turut dari tanggal 2 Juni 2012 sampai tanggal 11 Juli 2012 sehingga melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ---------------Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat membantahnya karena Penggugat hadir melaksanakan tugas yang mana perihal tersebut dapat dilihat dari lembaran personil yang berisikan absensi Penggugat, yaitu kehadiran Penggugat pada tanggal 2,3,4,8,11,12,14 Juni 2012 ; ------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Bab III Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila : c. Meninggalkan tugas atau lain hal ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian ke tiga meninggalkan Tugas atau hal lain Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -----------------------------------------------------------------------------a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ; ------------------------------------------------Ayat (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang …..
63 Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat ( 1 ) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia : -------(1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri terhadap : ---------------------------------------------a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri ; ----------------------------b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.; --------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan- ketentuan tersebut diatas Anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia dapat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri apabila melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan pemberhentiannya dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk
melaksanakan
pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP ; ----------------------------------------------------------------Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Bukti Laporan Nomor : L/19/VII/2012/Si Propam tertanggal 11 Juli 2012 yang isinya Penggugat dilaporkan oleh Brigadir Jefri Simbolon Anggota Ba Si Propam Polres Siak karena Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari kerja …..
64 kerja secara berturut - turut dari tanggal 2 Juni 2012 sampai tanggal 11 Juli 2012 sehingga dikenakan tuduhan melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf
(a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dikaitkan dengan bukti absensi personil Polres Siak Tahun 2012 dengan meneliti absensi Penggugat, khususnya absensi kehadiran dari tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012 dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dari tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012 telah melaksanakan tugas pada tanggal 3,4,8,9,11,12,14 Juni 2012 dan tidak melaksanakan tugas selama 27 ( dua puluh tujuh ) hari tidak berturut – turut ( Vide Bukti P-17 = T-1 , T-2 ) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari secara berturut- turut maka terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal tersebut ; ---Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur- unsur dalam Pasal tersebut , maka sudah sepatutnya juga Penggugat tidak dapat diproses pelanggarannya melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 14 ayat ( 2 ) P eraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 …..
65 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia junto Pasal 11 ayat ( 1 ) huruf ( b ) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 73 diatur mengenai Tata Cara Penegakan KEPP yang mana Tahapan Penegakan KEPP meliputi: ; -----------------------------------------------------------------a. Pemeriksaan Pendahuluan ; -------------------------------------------------------------b. Sidang KKEP ; -------------------------------------------------------------------------------c. Sidang Komisi Banding ; ------------------------------------------------------------------d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman ; -------------------------------------e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan ; --------------------------------------------f. Rehabilitasi personel ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dalam
tahapan
pemeriksaan
pendahuluan
dilaksanakan melalui tahapan : a. audit investigasi, b. pemeriksaan dan c. pemberkasan (Vide Pasal 31 - 45 Peratura Kapolri No. 19 Tahun 2012 ) ; ----Menimbang, bahwa mengenai Audit Investigasi diatur dalam Ketentuan Ketentuan dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012, sebagai berikut : ----Pasal 32 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah. ; ---------------------(2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada ; ---------------------------------: a.
Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau Anggota Polri ; --------------------(3) Laporan …..
66 (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan ; --------. (4) Audit Investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah. ; ------(5)
Hasil Audit Investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan ; -------------------------------------
Pasal 33 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1)
Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan ; ----------
(2)
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan
hasil
gelar,
Pejabat
pembuat
surat
menerima
perintah
wajib
memberikan Jawaban ; ----------------------------------------------------------------(3)
Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan
pemeriksaan
lanjutan ; ----------------------------------------------------------------------------------(4)
Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat Pembuat Surat Perintah tidak memberikan Jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.; ------------------------------------------------------------------
Pasal 35 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Audit Investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya ; -------------Pasal 36 ; -----------------------------------------------------------------------------------------(1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara : ------------------------------------a. Wawancara ; …..
67 a.
Wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi ; ----------------------------
b. Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP ; ----------------------------------------------------------c.
Memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan ; ------------------------------------------
d. Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP. (2) Pelaksanaan Audit dibuat dalam bentuk laporan Hasil Audit Investigasi, dan dilaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan surat perintah ; ----------Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas Audit Investigasi dilaksanakan setelah adanya laporan atau pengaduan yang kemudian ditinjaklanjuti dengan melakukan Audit Investigasi dengan cara wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
mencari, mengumpulkan dan
mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP; memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP. yang mana tujuan dari Audit Investigasi ini adalah untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPP, yang nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa penanganan dugaan pelanggaran terhadap Penggugat yang dilakukan Polres Siak tidak melalui tahapan Audit Investigasi, hal ini terbukti karena setelah adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 21 September 2012( Vide Bukti P-17 = T-1, T-3 ) ; ------------------------------------Menimbang …..
68 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila penanganan dugaan
pelanggaran
terhadap
Penggugat
dilakukan
dengan
melalui
mekanisme tahapan Audit Investigasi yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPP, yang nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan, maka Laporan Nomor : L/19/VII/2012/Si Propam
tertanggal 11 Juli 2012 mengenai dugaan pelanggaran yang
tuduhkan kepada Penggugat seharusnya tidak sampai ditindaklanjuti pada tahap pemeriksaan , karena berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat tidak terbukti meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari secara berturut - turut maka terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena Penggugat tidak terbukti meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari secara berturut - turut sebagaimana yang dituduhkan dalam
Laporan Nomor : L/19/VII/2012/Si Propam tertanggal 11 Juli 2012
maka Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal tersebut , maka menurut Majelis
Hakim
sudah
sepatutnya
Penggugat
tidak
dapat
diproses
pelanggarannya melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) dan ayat
(2)
Peraturan
Pemerintah
Nomor
1
Tahun
2003
Tentang
Pemberhentian …..
69 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia junto Pasal 11 ayat ( 1 ) huruf ( b ) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tetap ditindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 dengan proses pemeriksaan, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Sidang Komisi Banding , sampai dengan dijatuhkannya hukuman Pemberhentian Tidak Dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia junto Pasal 11ayat ( 1 ) huruf ( b ) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah “ mekanisme apakah yang dapat dipakai dalam
penanganan
dugaan
pelanggaran
yang
dilakukan
Penggugat
sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 ? “ ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan
bukti P-17 = T-1, T-2
ditemukan
fakta hukum bahwa Penggugat dari tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012 telah melaksanakan tugas pada tanggal 3,4,8,9,11,12,14 Juni 2012 dan tidak melaksanakan tugas selama 27 ( dua puluh tujuh ) hari tidak berturut turut ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang …..
70 Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut : ------------------------------Bab I Ketentuan Umum ; ---------------------------------------------------------------------Pasal 1 ; ------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan ; -------------------------2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.; -----------3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin ; ----------------------------------------------------------------------------------------Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; --I
Umum : --------------------------------------------------------------------------------------Untuk membina Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar ; -----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin ; ------------Selain …..
71 Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya ; -----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dimaksudkan bahwa Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan disiplin Anggota Polri yaitu dengan menjaga ucapan, tulisan, perbuatannya agar tidak melanggar peraturan disiplin dengan berpedoman pada kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar ;-
Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal
6 huruf
b dan c mengatur
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------Pasal 6 : -------------------------------------------------------------------------------------------Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:; ------------------------------------------------------------------------------------------b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan ; ---------------------------------c. Menghindarkan tanggung jawab dinas ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan diatas dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas Anggota Polri dilarang untuk meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan dan menghindarkan tanggung jawab dinas ; ---------------Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 = T-1, T-2 dikaitkan Ketentuan Pasal 6 huruf b dan c tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinannya yaitu Ka Siwas Polres Siak …..
72 Siak dan menghindarkan tanggung jawab dinas sebagai Anggota Ba Siwas Polres Siak selama 27 ( dua puluh tujuh ) hari tidak berturut – turut ; ------------Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 disebutkan : ----------------------------------------------------------Pasal 7 ; -------------------------------------------------------------------------------------------Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran
Peraturan
Disiplin
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melanggar larangan dalam menjalankan tugas, dalam hal ini meninggalkan tugas tanpa izin pimpinannya dan menghindar dari tanggung jawab dinas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Anggota Polri sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 dimaksud diatas dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Bab III Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pasal 14 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesi , yang mana tahap penyelesaian perkara pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 25 , sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------Pasal 25 : -----------------------------------------------------------------------------------------Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan : -a. Laporan atau pengaduan ; ----------------------------------------------------------------b. Pemeriksaan pendahuluan ; --------------------------------------------------------------c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin ; ------------------------------------------------d. Penjatuhan hukuman disiplin ; -----------------------------------------------------------e. Pelaksanaan …..
73 e. Pelaksanaan hukuman ; -------------------------------------------------------------------f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan ; -----------------------------------. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : L/19/VII/2012/SI Propam tertanggal 11 Juli 2012 dapat diselesaikan melalui mekanisme yag diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Asas Kecermatan yang menghendaki “Setiap Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat …..
74 cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R,2002), Asas Profesionalisme, Asas Pertimbangan, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar No urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ; -----Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketa Kepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hak - hak Penggugat dan harkat martabat kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan berlakunya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang mendesak yaitu kerugian yang akan diderita Penggugat dan akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan …..
75 akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka terhadap permohonan penundaan dimaksud harus dinyatakan ditolak ( Vide Pasal 67 ayat ( 4 ) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar No urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ; -----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat
untuk mencabut Surat
Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia , Khusus Lampiran Daftar No urut 1 atas nama Feri Ferdian SE, Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak ; -----------------------------------------------------------4. Mewajibkan …..
76 4
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak- hak Penggugat dan harkat martabat kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----------------------------------------------
5
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 111.000,- ( seratus sebelas ribu rupiah). Demikianlah
perkara
ini
diputuskan
dalam
berdasarkan
Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014 oleh kami GATOT SUPRIYANTO,S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H dan POPPY PRASTIANY ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh GATOT SUPRIYANTO,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan
MALAHAYATI, S.H.
dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, Amd sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat. HAKIM ANGGOTA TTD ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.
KETUA MAJELIS TTD GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum
TTD MALAHAYATI, S.H. PANITERA PENGGANTI TTD DEWI MONA SARI, Amd
77 Perincian biaya 1.
Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2.
ATK
Rp.
50.000,-
3.
Panggilan
Rp.
20.000,-
4.
Materai
Rp.
6.000,-
5.
Redaksi
Rp.
5.000,-
J u m l a h Rp. 111.000,(seratus sebelas ribu rupiah)
