P U T U S A N Nomor : 08/G/2013/PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---------------------------------------SANTI GUNAWAN Alias GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal
Jalan Tengku Bey Komplek
Perwira No. 36 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ; -----------------------Memberikan Kuasa Kepada IWAT ENDRI, SH., EFFENDI HASAN, SH., MAKMUN RASYID, SH., Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Riau, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 203 D Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013 ; ------------Selanjutnya disebut sebagai...................... PENGGUGAT ;
------------------------------------- M E L A W A N ------------------------------------
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Berkedudukan Di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang ; --------------------Memberikan …..
2
Memberikan Kuasa Kepada 1. RIDWAN, SH
2. AHMAD
LUTFI, SH, Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 104/SK-14.01/II/2013, tertanggal 18 Februari 2013 ; ----------Selanjutnya disebut sebagai ............................TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A. 08/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tertanggal 07 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----------------------------------------------------------------
-
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor : 08/Pen.PP/2013/PTUN-Pbr., Tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Februari 2013 ; ----------------------------------------------------------------
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Nomor : 08/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr., Tentang
Ketua Hari
Majelis
Hakim
Persidangan pada
tanggal 19 Maret 2013 ; ---------------------------------------------------------------------
Telah membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak ; ------------------------
-
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; ----------------------------------------
-
Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ---
-
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
30 Januari 2013 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2013/P.TUN-Pbr, dengan perbaikan gugatan pada tanggal 05 Maret.....
3
Maret 2013 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -------------------Yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah ; ------------------------------Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; ------------------------------------------------------------------------------Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di Bangkinang yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu keputusan yang sangat merugikan Penggugat ; 2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Baru sekarang Desa Tanah Merah RT. 002 RW. 011 Dusun I Kecamatan Siak Hulu tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan seluas 7.854 M2, hal mana pada saat sekarang ini Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan telah berubah nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Burhan Koto tanpa sepengetahuan Penggugat ; -------------------------------------3. Bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Objek Sengketa) adalah pada tanggal 28 Januari 2013 yaitu pada saat Penggugat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Riau, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan …..
4
dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara; ----------------4. Bahwa sebagai pemili yang sah, Penggugat membeli tanah dimaksud yaitu dari Rosma Saragih sedangkan sebelumnya Rosma Saragih membeli tanah garapan (peladangan) Zubir Kupam, dan sampai saat ini Penggugat tidak dan belum pernah memindahtangankan tanah miliknya dimaksud kepada orang lain baik dengan cara menjual ataupun menggadaikannya untuk keperluan apapun juga, sehingga apabila ternyata pada saat sekarang ini Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 telah tercatat atas nama selain Penggugat, maka proses penerbitannya telah salah dan melanggar proses dan aturan yang berlaku dan tidak melibatkan Penggugat ; -----------------------5. Bahwa sebagai kronologis, pada akhir tahun 1994 Penggugat pernah didatangi oleh H. Darwin dengan maksud meminjam surat tanah Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan) untuk dijadikan oleh H. Darwin sebagai Borogh/Jaminan Utang kepada Burhan Koto, maka oleh karena Penggugat sangat percaya dan sangat menghargai H. Darwin, maka Penggugat bersedia meminjamkan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan kepada H. Darwin dan tanpa dibuatkan tanda terimanya akan tetapi disaksikan oleh Pendi (adik H. Darwin) dan Yanto (adik Penggugat ) ; -----------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa semenjak saat itu Penggugat tidak pernah menanyakan dan tidak pernah menagih kepada H. Darwin mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan tersebut karena Penggugat menganggap H. Darwin …..
5
H. Darwin adalah orang yang dipercaya dan sangat dihargai dan dihormati baik didalam pergaulan sehari-hari ataupun dalam menjalankan kerjasama usaha ; -------------------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa ternyata kepercayaan dan kebaikan Penggugat seperti pada point 5 dan 6 diatas, telah dimanfaatkan oleh H. Darwin untuk kepentingan dan mengambil keuntungan sendiri ataupun orang lain melalui Tergugat dengan merobah nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Burhan Koto tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ; -------8. Bahwa atas point 5, 6 dan 7 diatas, Tergugat telah pula menerbitkan objek sengketa yang menurut hemat Penggugat, Tergugat telah salah dalam menerbitkan
Keputusan
sehingga
Keputusan
yang
diterbitkan
telah
menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu beralihnya nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 dari nama Gunawan (Penggugat) menjadi nama Burhan Koto tanpa melalui prosedur yang jelas ; -----------------9. Bahwa sebagai kronologis dapat Penggugat sampaikan yaitu pada tanggal 24 Februari 2011, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat) menerbitkan Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang dengan Nomor Surat No. 130/000-14.01/II/2011, dan pada tanggal 16 Maret 2011, 21 Maret 2011 dan 27 Maret 2011 Penggugat telah mengirimkan surat sanggahan agar penerbitan Sertipikat hilang yang diumumkan oleh Tergugat ditunda proses penerbitannya, namun Tergugat tidak mengindahkan dan ternyata tetap menerbitkan Sertipikat Pengganti (Objek Sengketa) ; -----------10. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata i.c Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 …..
6
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
Hukum Tata
Usaha
Negara
yang
berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; ---------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa melihat dan mencermati kronologis yang Penggugat utarakan diatas nampak jelas proses penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya haruslah dibatalkan ; ---------------------------------------------12. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana dan merupakan tindakan dari aparatur/badan yang telah menyebabkan timbulnya kerugian pada diri Penggugat ; ----------------------------------------------13. Bahwa tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa tidak sesuai dengan azasazas umum pemerintahan yang baik dan juga bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : --------------------------------------------------------I. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; ---------------------------------II. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya …..
7
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------14.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil Penggugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; ------------------------------------------------------
15.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat secara faktual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenangwenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas ketelitian dan azas kecermatan, serta bertentangan dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku
terutama yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 2, 18, dan 19 serta Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mohon untuik dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik tersebut. Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka akhirnya pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim …..
8
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; ----------------------------------------------------------------------
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat datang
menghadap didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama IWAT ENDRI, SH., sedangkan Tergugat datang menghadap didampingi Kuasanya yang bernama RIDWAN, SH., dan AHMAD LUTFI, SH ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa telah dipanggil secara patut Saudara Burhan Koto sebagai calon pihak ke 3 (tiga) untuk menghadap dipersidangan guna dimintai keterangan sebagai pemegang hak sesuai objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011, namun tidak pernah hadir dipersidangan ; -------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat
mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 April 2013 yang …..
9
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo Tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto telah sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Replik, begitu juga Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik, dan bertetap pada Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-3, P-4, P-6 sampai dengan P-12 dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut ; -----BUKTI SURAT PENGGUGAT 1. Bukti
P
-
1
:
Fotocopy
Surat
Panggilan
Nomor
:
S.Pgl/672/III/2013/Reskrimum tanggal 21 Maret 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------2. Bukti
P
-
2
:
Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian
Laporan
(SP2HP)
Nomor
:
B/91/III/2013/Reskrimum tanggal 20 Maret 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------3. Bukti P
-
3
: Fotocopy
Surat
470/SK/TM/39/2011
Keterangan tanggal
27
Nomor April
:
2011
(fotocopy) ; -------------------------------------------------4. Bukti P
-
4
:
Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 179 Tahun 1994 (fotocopy) ; --------------------------------5. Bukti P -
5 : …..
10
5. Bukti P
-
5
: Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An. Gunawan dengan Nomor MPWP : 6.583.805.4211 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------
6. Bukti P
-
6
: Fotocopy Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 179 An. Burhan Koto (fotocopy) ; ----------------------
7. Bukti P
-
7
: Fotocopy Surat Nomor : 467/000-14.01/VII/2011 tanggal
28
Juli
2011
Perihal
Informasi
Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan (fotocopy) ; -------------------------------------------------8. Bukti P
-
8
: Fotocopy Surat Permohonan Untuk Memproses Sertipikat Hak Milik tanggal 1 Maret 2011 (fotocopy) ; --------------------------------------------------
9. Bukti P
-
9
: Fotocopy permohonan atas keberatan pengganti sertipikat hilang tanggal 16 Maret 2011 (fotocopy)
10. Bukti P
-
10
: Fotocopy Surat Pemblokiran Penerbitan Sertipikat Pengganti tanggal 21 Maret 2011 (fotocopy
11. Bukti P
-
11
:
Fotocopy
Surat
Permohonan
Pemblokiran
Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 27 April 2011 (fotocopy) ; -------------------------------------------------12. Bukti P
-
12
:
Fotocopy
Putusan
Nomor
:
120/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 25 April 2013 (fotocopy) ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2 dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------BUKTI TERGUGAT 1. Bukti T - 1 : …..
11
1. Bukti T
-
1
:
Fotocopy Daftar Isian No. 208 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------
2. Bukti T
-
2
:
Fotocopy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Pemberian Izin Kepada Penyidik Untuk Melaksanakan
Penyitaan
No.
327/Pen.Pid/2012/PN. Bkn tanggal 27 September 2012 (fotocopy sesuai turunan) ; ----------------------3. Bukti T
-
3
:
Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/137/X/2012/Reskrimum tanggal
Oktober
2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------4. Bukti T
-
4
:
Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No. Pol. :STP/ a./x/202/Reskrimum
tanggal
Oktober
2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------5. Bukti T
-
5
:
Fotocopy Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------
6. Bukti T
-
6
: Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T
-
7
: Fotocopy
Berita
Acara
Penerimaan
dan
Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 28 Januari 2012 Register Benda Sitaan/Barang Bukti No. 07/RB-2/01/2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------8. Bukti T
-
8
: Fotocopy Surat Permohonan Peminjaman Benda Sitaan/Barang Bukti No. 220/000-14.01/IV/2013 tanggal 10 April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------9. Bukti
T -
9 : …..
12
9. Bukti T
-
9
: Fotocopy Surat Permohonan Peminjaman Benda Sitaan/Barang Bukti No. 224/000-14.01/IV/2013 tanggal 15 April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1 HANI FUREIS
2.
MUSLIM
dimuka persidangan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------1.. HANI FUREIS , saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ---------------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan ia berkawan baik dengan Penggugat ; ------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah diminta oleh Penggugat ke Bangkinang untuk mediasi tanah yang bermasalah ; -----------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat mempunyai masalah tanah dengan Burhan Koto ; -----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah yang bermasalah itu terdapat di pasir putih ; ------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan sudah 4 (empat) kali ikut mediasi mengenai masalah dalam perkara ini, namun mengenai kesimpulannya saya tidak mengetahuinya ; ------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas-batas sempadan tanah Penggugat dan surat bukti kepemilikan Penggugat ; -------------------------------
2. MUSLIM, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ----------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan dalam perkara ini sudah 2 (dua) tahun yang lalu ; ----------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengetahui letak tanah Penggugat, dan saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik An. Penggugat ; ---------------------------------------------------- Bahwa …..
13
-
Bahwa saksi mengatakan pernah diajak oleh Penggugat ke BPN Kabupaten Kampar mengenai duplikat Sertipikat Penggugat, dan juga pernah melapor Ke Kepolisian mengenai sertipikat yang hilang ; --------------
-
Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat
melalui Kuasanya menghadirkan saksi SUTRILWAN, SH., MH.
yang telah
memberikan keterangan sebagai berikut ; -------------------------------------------------1. SUTRILWAN, SH., MH. menerangkan sebagai berikut ; --------------------------
Bahwa Saudara Sutrilwan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -
-
Bahwa Saudara Sutrilwan pernah melihat Permohonan Pengganti Hak Atas Tanah yang hilang milik Burhan Koto ; -------------------------------------------------
-
Bahwa Saudara Sutrilwan, SH.,
mengatakan sertipikat Pengganti boleh
dikeluarkan oleh seorang P.lt (Pelaksana Tugas), dan Plt dapat juga mengeluarkan dan menandatangani Sertipikat yang baru ; ----------------------
Bahwa Saudara Sutrilwan, SH., mengatakan kewenangan tersebut ada dibuatkan SKnya oleh Kakanwil Pekanbaru ; -----------------------------------------
-
Bahwa Saudara Sutrilwan, SH mengatakan ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas
(disingkat P.lt)
selama 6 (enam) bulan, dan surat yang
ditandatanganinya tahun 2011, selebihnya sudah ada Pejabat difinitif ; -----Menimbang,
bahwa
Kuasa
Hukum
Penggugat
telah
mengajukan
Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 04 Juni 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; ---------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan …..
14
persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : “Sertipikat Hak Milik (SHM) No.179 Daftar Isian 208 No.5537/2011 tanggal 06 April 2011 atas nama Burhan Koto seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat tidak ada mengajukan Surat Jawaban secara tertulis, namun pada sidang tanggal 02 April 2013
Kuasa Tergugat menyampaikan secara lisan
Jawaban Tergugat, dimana kami selaku Kuasa Tergugat tidak dapat memberikan Jawaban secara tertulis dikarenakan semua berkas yang berkenaan
dengan
objek sengketa
berada
ditangan
pihak Kejaksaan,
dikarenakan Penggugat (Santi Gunawan) menjadi Terdakwa dalam tindak pidana “Penggelapan Hak Atas Tanah” ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga telah memanggil Sdr. Burhan Koto selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) No.179 Daftar Isian 208 No.5537/2011 tanggal 06 April 2011 seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar,
sebagai
calon
pihak ketiga
sebagaimana
yang
diamanatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan …..
15
Peradilan Tata Usaha Negara secara patut, namun Burhan Koto tidak pernah datang menghadap di depan persidangan ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi mengenai apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan masalah tengggang waktu adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi
sebelum
Hakim Anggota
I
dan
Hakim Anggota
II
mempertimbangankan Tentang Pokok Perkara ; -----------------------------------------Menimbang,
bahwa
penghitungan
tenggang
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UndangUndang No.
5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal ini objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.179 Daftar Isian 208 No.5537/2011 tanggal 06 April 2011 atas nama Burhan Koto seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diketahui oleh
baru
Penggugat tanggal 28 Januari 2013 pada saat Penggugat di
periksa di Kejaksaan Tinggi Riau dalam pelimpahan berkas perkara dari Polda Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau ; --------------------------------------------------------------Menimbang …..
16
Menimbang, bahwa
dalil Penggugat tersebut tidak dapat Penggugat
buktikan dipersidangan, jika di cermati dengan seksama oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II,
dimana tanggal 28 Januari 2013 tersebut pihak
Kejaksaan Negeri Pekanbaru menerima berkas perkara Penggugat (Santi Gunawan) hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang bukti dalam perkara Terdakwa S.Gunawan alias Santi Gunawan (Penggugat) dari pihak Polda Riau (vide bukti T-7) ; -----------------------Menimbang, bahwa dalam rangka usaha untuk menemukan kebenaran materil tersebut, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perlu meneliti dengan cermat, apakah memang benar Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 28 Januari 2013 ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar
No.467/000.14.01/VII/2011
perihal
:
Informasi
perkembangan penanganan kasus pertanahan kepada Sdr Santi Gunawan (Penggugat) tanggal 28 Juli 2011 (vide bukti P-7), dimana pada halaman 2 (dua) poin ke-5 (lima) Pendapat dan Saran dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar “Bahwa Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Desa Baru tanggal 27 Juni 1994, Surat Ukur Nomor: 14416/1993 tanggal 14 Mei 1993 seluas 7.854 M2 telah diterbitkan pada tanggal 6 April 2011, maka kepada sdr Santi Gunawan disarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum” ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan Penggugat sudah mengetahui objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.179 Daftar Isian 208 No.5537/2011 tanggal 06 April 2011 atas nama Burhan Koto seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada …..
17
pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Sdr Santi Gunawan (Penggugat) ; ---------------------Menimbang, bahwa bila dihitung dari tanggal 28 Juli 2011 sampai surat gugatan Penggugat yang diterima/didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 05 Februari 2013 dengan Register Perkara No. 08/G/2013/PTUN-PBR, maka tenggang waktu tersebut jauh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 juncto Pasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Angota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tentang kepentingan
Penggugat yang dirugikan
dengan diterbitkannya objek sengketa, meskipun dalam mengajukan gugatan merupakan hak dari orang atau badan hukum perdata, akan tetapi hak dari Tergugat harus tetap dilindungi ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“ ; -------------------------Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang …..
18
orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action) ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut ; -Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.179 Daftar Isian 208 No.5537/2011 tanggal 06 April 2011 atas nama Burhan Koto seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
dalil
Penggugat
dalam
surat
gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 5,6 dan 7, dimana pada akhir tahun 1994 Sertipikat Hak Milik No.179 di pinjamkan oleh Penggugat kepada Haji Darwin sebagai jaminan utang kepada Burhan Koto, namun kebaikan Penggugat telah dimanfaatkan oleh Haji Darwin untuk mengambil keuntungan sendiri ataupun orang lain melalui Tergugat dengan merubah nama yang ada dalam sertipikat Hak Milik No.179/1994 atas nama Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik No.179/1994 atas nama Burhan Koto ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti P-9, P-10 dan P-11), dimana Penggugat dalam suratnya tanggal 16 Maret 2011, tanggal 21 Maret 2011 dan tanggal 27 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengajukan keberatan dan meminta pemblokiran terhadap Permohonan Pengganti Sertipikat yang hilang atas nama Burhan Kota, dimana Penggugat …..
19
Penggugat tidak pernah melakukan akta jual beli, melainkan sertipikat Penggugat dipinjam oleh H.Darwin ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut menurut hemat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak dapat dijadikan fakta hukum, oleh karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainya, bahkan sejak tahun 1994 s/d gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak pernah menanyakan dan meminta kembali sertipikatnya yang dipinjam H.Darwin tersebut, dan kalaulah benar H.Darwin mengambil keuntungan tentulah Penggugat telah melakukan tindakan hukum terhadap H.Darwin, dan menurur Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II hal yang tidak logis lagi dari Penggugat, kalaulah benar Penggugat meminjamkan sertipikatnya kepada H.Darwin sebagai jaminan hutang pada Burhan Koto, kemudian terjadi peralihan hak keatas nama Burhan Koto tentu yang pertama keberatan adalah H.Darwin kepada Burhan Koto, dan fakta hukum yang sangat bertolak belakang, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 120/Pid.B/2013/PN-PBR tanggal 25 April 2013 (vide bukti T-12) dimana H. Darwim sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tersebut menyatakan hanya sebagai pihak yang menjembatani antara Santi Gunawan (Penggugat) dengan Burhan Koto dalam hal jual beli terhadap tanah objek sengketa dan bukan meminjam sertipikat Penggugat ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Sertipikat Pengganti karena hilang, yang semula Sertipikat Hak Milik No.179 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 1994 dengan Surat Ukur No.14416/1993 tanggal 14 Mei 1993 yang terletak di Desa baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Santi Gunawan (Penggugat) ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.179 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 1994 beralih haknya kepada Burhan Koto tanggal 26 Januari 1995 berdasarkan …..
20
berdasarkan Akte Jual Beli No.160/SH/1994 tanggal 14 Desember 1994 dihadapan pejabat PPAT Haji Kurnia Zein, SH (vide bukti P-4 dan P-6) ; --------Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Isian No.208 Nomor Urut 78, Sertifikat Hak Milik No. 179 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu beralih haknya ke Burhan Koto tanggal 26 Januari 1995 berdasarkan Akte Jual Beli No.160/SH/1994 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat PPAT Haji Kurnia Zein, SH (vide bukti T-1) ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 120/Pid.B/2013/PN-PBR tanggal 25 April 2013 (vide bukti T-12) dan berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat didepan persidangan tanggal 28 Mei 2013 dimana Kuasa Hukum Penggugat juga merupakan Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Putusan Pidana terhadap diri Penggugat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Hak Atas Tanah” ; ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II objek sengketa yang merupakan Sertipikat Pengganti yang hilang, yang semula Sertifikat Hak Milik No.179 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 1994 dengan Surat Ukur Nomor 14416/1993 tanggal 14 Mei 1993 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Santi Gunawan (Penggugat), sudah beralih haknya kepada Burhan Koto tanggal 26 Januari 1995 berdasarkan Akte Jual Beli No.160/SH/1994 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat PPAT Haji Kurnia Zein, SH (vide bukti P-4 dan P-6) dan berdasarkan Daftar Isian No.208 Nomor Urut 78 (vide bukti T-1) ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II kalaulah benar dalil Penggugat dalam gugatannya tidak pernah melakukan jual beli kepada Burhan Koto dan hanya meminjamkan Sertipikatnya kepada H. Darwin …..
21
H.Darwin, tentulah Penggugat telah melakukan tindakan hukum terhadap Akte Jual Beli No.160/SH/1994 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat PPAT Haji Kurnia Zein, SH (vide bukti T-1) yang disangkal kebenarannya oleh Penggugat berdasarkan surat Penggugat (vide bukti P-9,10 dan 11), namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat, dimana Penggugat malah
mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Baru diatas
tanah objek sengketa, yang pada akhirnya Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Hak atas Tanah”
berdasarkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor
120/Pid.B/2013/PN-PBR (vide bukti T-12) yang sudah berkekuatan hukum tetap Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa
Hakim
Penggugat tidak
mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam
Ketentuan Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; ------------------------------Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ------------Menimbang,
bahwa
terhadap
Putusan
ini
terdapat
perbedaan
(Dissenting Opinion) oleh Hakim Ketua dalam Pertimbangan Hukumnya sebagaimana berikut ini ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 02 April 2013 melalui Kuasanya …..
22
Kuasanya menyampaikan Jawaban secara lisan dimana Tergugat menyatakan penerbitan objek sengketa dalam perkara
a-quo yang telah sesuai dengan
aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak ada jawaban yang bersifat Ekseptif;--------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memanggil calon pihak ke3 (ketiga) dan/atau calon pihak Intervensi yang menurut Majelis Hakim yang berkepentingan dalam perkara a quo yakni Burhan Koto sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti namun tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara layak. Dan dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo dilanjutkan tanpa keikut-sertaan calon pihak-3 (ketiga) dan/ atau pihak Intervensi untuk mempertahankan hak atau kepentingan hukum-nya ; --------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban lisan dari Tergugat tersebut diatas tidak ada yang bersifat ekseptif maka selanjutnya Hakim Ketua mempertimbangkan Jawaban lisan dimaksud yang pada intinya Tentang Pokok Perkara sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Burhan Koto (sesuai Bukti P-4, P-6 dan Bukti P- 7) ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dengan …..
23
dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan diatas hak atas tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 179/1994 tertanggal 27 Juni 1994 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama S. Gunawan (sesuai Bukti P-4 dan Bukti P-7) yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut agar dinyatakan batal atau tidak sah dan memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua dan memperhatikan secara cermat Jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat meskipun tidak ada Eksepsi yang diajukan namun menurut Hakim Ketua berkewajiban untuk menguji syarat-syarat formil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) : --------------------------------------2. Tenggang waktu (Daluarsa) mengajukan gugatan ; ---------------------------------3.
Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio) ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi
Absolut) Hakim Ketua berpendapat dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili objek gugatan pada perkara a quo dengan alasan hukum bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) atas kepemilikan hak atas tanah;--------------------------------------------Menimbang …..
24
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperhatikan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa : “eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Hakim Ketua akan mempertimbangkannya terlebih dahulu yang akan diuraikan sebagaimana berikut ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Burhan Koto (sesuai Bukti P-4, P-6 dan Bukti P- 7) ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Hakim Ketua juga memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang berkaitan Deferensiasi atau Spesialisasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni Peradilan Khusus dimaksud dengan Pasal 9 A UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas Hakim Ketua berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara a quo dengan …..
25
dengan alasan hukum bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah diuraikan diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk menguji apakah objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/ atau Peradilan Umum seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan secara cermat dan seksama Peraturan PerundangUndangan yang menjadi dasar atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo serta surat-surat maupun data-data awal (Ad-Informandum) yang diterima saat pemeriksaan persiapan maupun bukti-bukti saat persidangan yang terbuka untuk umum dan dianggap ada relevansinya dalam hal Hakim Ketua menilai serta menentukan berdasarkan keyakinan serta pengetahuannya tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah Kewenangan Peradilan Tata Usaha yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua telah mempertimbangkan formil
gugatan
Tentang
Kewenangan
Mengadili
(Kompetensi
Absolut),
selanjutnya akan mempertimbangkan formil gugatan lainnya yakni Tentang Tenggang Waktu (Daluarsa) gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat …..
26
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mencermati gugatan yang mana Penggugat mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diketahui Penggugat dan oleh karena bukanlah orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sehingga menurut hemat Hakim Ketua mencermati Putusan Nomor : 120/Pid.B/2013/PN.PBR tertanggal 22 April 2013 (sesuai Bukti P-12) yang mana Penggugat dalam pertimbangan putusan dimaksud sangatlah beralasan apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo sejak pemeriksaan perkara pidana yang didakwa kepada Penggugat yakni setidaknya dihitung pada saat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor
:
120/Pid.B/2013/PN.PBR
tertanggal 07 Februari 2013 dan gugatan atas objek sengketa a quo telah didaftarkan oleh Penggugat ataupun Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 2013;--------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai BuktiP-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11 ternyata Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan/ pengaduan dan akhirnya beritikad baik untuk hadir atas undangan Tergugat dalam penyelesaian terkait permasalahan penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo untuk mediasi di kantor Tergugat beberapa kali. Namun dalam hal ini yakni Burhan Koto selaku pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak pernah hadir meskipun telah diundang berkali-kali oleh Tergugat dalam upaya administratif yakni mediasi terkait penerbitan objek sengketa …..
27
sengketa dalam perkara a quo. Dalam hal ini Hakim Ketua berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sehingga menurut Hakim Ketua oleh karena Penggugat bukanlah orang yang dituju oleh objek sengketa dan tidak menyentuh substansi keadilan yang sebenarnya serta kepastian hukum bagi pencari keadilan dimana diantara Penggugat dan Tergugat secara filosofis dan sosiologis didalam hukum administrasi negara tidaklah seimbang kedudukannya dalam hal pembuktian terkait penguasaan data-data maupun bukti-bukti surat terkait objek sengketa a quo menurut Hakim Ketua mempertimbangkan Tenggang Waktu (Daluarsa) dalam pengajuan gugatan tidak semata-mata hanya dengan pengertian sejak diketahui atau diumumkannya (Kasuistis) terlebih pada penerbitan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan hukum sesuai uraian pertimbangan diatas dengan demikian Hakim Ketua berkesimpulan dan menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan seperti pertimbangan diatas maka Hakim Ketua akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio)
akan
dipertimbangkan
bersama-sama
dengan
Pokok
Perkara
sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;----------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua sebelum menguji mengenai Pokok Perkara atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam …..
28
dalam perkara a quo terlebih dahulu berkewajiban untuk mempertimbangkan tentang syarat formil lainnya atas Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diajukan objek sengketa dalam perkara a quo;-------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat keputusan (beschikking) tersebut dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut :----------------------- Penetapan tertulis ;------------------------------------------------------------------------------- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;--------------------------- Berisi tindakan hukum ;-------------------------------------------------------------------------- Bersifat konkrit, individual dan final ;--------------------------------------------------------- dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;--Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua meneliti secara cermat dan berpendapat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan dan disimpulkan telah memenuhi unsurunsur ataupun syarat-syarat diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa a quo (sesuai Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7) yang diajukan dalam gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan …..
29
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menurut Hakim Ketua sudah tepat dan benar ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam hal merasa kepentingannya dirugikan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan diatas sebidang hak atas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat
Hak
Milik
(SHM)
Pengganti
Nomor
179/1994,
Surat
Ukur
No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Burhan Koto (sesuai Bukti P-4, P-6 dan Bukti P- 7) yang telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan memohon agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (beshickking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo oleh karena Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan haknya berdasarkan jual-beli (dan merasa berkepentingan sebagai pemegang hak terakhir dimana peralihan hak atas jual-beli antara Burhan Koto dengan Penggugat tidak diakui kebenarannya sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo menurut alasan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum dan telah melanggar Ketentuan Aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas ….
30
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (sesuai Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P8, Bukti P-9 dan Bukti P-10) ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya kepentingan Penggugat sangat beralasan dan Hakim Ketua berpendapat tentang kualitas Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sangat beralasan hukum dan dapat diterima terlebih tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atas nama Burhan Koto sama sekali tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mencermati gugatan baik jawab-menjawab oleh para pihak baik Penggugat dan Tergugat berikut pembuktian dimana Hakim Ketua dalam mencari kebenaran materiil terkait objek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo yang dalam pengakuan Tergugat dalam persidangan bahwa penerbitan objek sengketa benar adanya namun sementara disita oleh penyidik untuk diproses di persidangan pada Peradilan Umum ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa melalui Hakim Ketua berkesimpulan dengan adanya penerbitan objek sengketa a quo sehingga mengakibatkan adanya permasalahan antara objek sengketa dalam perkara a quo diatas hak atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti atas nama orang lain yang menurut Hakim Ketua berdasarkan keyakinan serta pengetahuannya dan berpendapat kepentingan Penggugat dirugikan masih ada sebelum diuji mengenai pokok perkara terutama terkait penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Dan dengan demikian tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (Persona Standi In Judicio) telah terjawab dan selanjutnya akan mempertimbangkan tentang kepentingan yang dirugikan yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:;-------------Menimbang …..
31
Menimbang, bahwa keseluruhan uraian diatas serta hemat Hakim Ketua alasan hukum kepentingan dirugikan (Point d’ interest, Point d’action) sehingga Penggugat mengajukan gugatan oleh Penggugat dimana kepentingan merasa dirugikan sejak diketahui adanya penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Burhan Koto (sesuai Bukti P-4, P-6 dan Bukti P- 7) yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga Hakim Ketua akan mempertimbangkan Tentang Pokok Perkara sebagai berikut;-------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, serta Konklusi (Kesimpulan) yang diajukan oleh Penggugat ternyata pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo dimana Penggugat dalam gugatannya dalam tuntutannya dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan atau syarat formil mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dijadikan dalam objek sengketa a quo dinyatakan batal/ tidak sah dengan alasan dalam penerbitannya Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara a quo secara ex tunc pengujiannya (Toetsings-Gronden) baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi …..
32
substansi harus sesuai Peraturan Perundang-Undangan saat diterbitkannya objek sengketa ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Ketua ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ternyata Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011 diatas sebidang tanah yang luas serta letaknya yang sama yaitu seluas 7.854 m2 dan terletak di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Baru), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Burhan Koto (sesuai Bukti P-4, P-6 dan Bukti P- 7) ; ---------Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Hakim Ketua telah melakukan upaya dalam mencari Kebenaran Materiil (Materiil-Waarheid) atas objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo meminta salinan berkasberkas kepada pihak Tergugat untuk menghadirkan alat bukti surat terkait kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo, dimana menurut pengakuan masing-masing para pihak baik Tergugat atau Kuasanya maupun Penggugat atau Kuasa Hukumnya di persidangan mengalami kesulitan dalam menghadirkan objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo oleh karena masih dalam proses pemeriksaan perkara pidana atas nama Gunawan alias Santi Gunawan (Penggugat) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 120/Pid.B/2013/ PN.PBR sehingga Hakim Ketua atas Majelis Hakim dengan landasan hukum sesuai Ketentuan yang diatur Pasal 107 jo Pasal 85 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyurati Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 25 April 2013 maupun Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2013 berupa permintaan salinan alat bukti surat yang diperlukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo yakni Berkas/ Warkah No. 78/I/KPR/1995, Buku Register …..
33
Register Hak sebagaimana Warkah Nomor 78/I/1995 terdaftar atas nama Burhan Koto Buku Tanah Milik Pengganti Nomor 179/1994, Surat Ukur No.14416/1993, Daftar Isian 208 No.5537/2011 tertanggal 06 April 2011;----------Menimbang, bahwa Hakim Ketua setelah memperhatikan pemeriksaan perkara a quo baik sejak Pemeriksaan Persiapan, Pembacaan Gugatan oleh Penggugat, Jawaban lisan maupun keterangan Tergugat bahkan sesuai keterangan saksi Sutrilwan, SH.MH. dalam persidangan serta keterangan dalam Bukti P-12 mengakui adanya penerbitan objek sengketa oleh saksi Sutrilwan, SH.MH saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (disingkat Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang jabatan saat itu dirangkap oleh saksi Sutrilwan, SH.MH yang menjabat saat itu sebagai Kepala Seksi (disingkat Kasi) Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten yang memproses serta menerbitkan objek sengketa dalam perkara a-quo dengan alasan hilang sesuai Permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang dimohonkan oleh Burhan Koto serta menandatanganinya dan menyatakan saksi berwenang atas penerbitan surat keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Hakim Ketua setelah memperhatikan dengan cermat keterangan saksi bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa aquo sehingga Hakim Ketua terlebih dahulu menilai serta menguji keabsahan (Rechmatigheid-Toetsing) penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo dimana objek sengketa a quo apakah merupakan kewenangan Tergugat yaitu Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atau tidak;------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materiil (Materiel-Waarheid) terkait Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7 dikaitkan dengan Bukti …..
34
Bukti P-12 serta keterangan saksi Sutrilwan, SH.MH yang diperoleh persidangan menurut Hakim Ketua terbukti Tergugat melakukan penyalahgunaan dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sebagai Pelaksana Tugas (disingkat Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang jabatan saat itu dirangkap oleh saksi Sutrilwan, SH.MH yang menjabat saat itu sebagai Kepala Seksi (disingkat Kasi) Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tersebut oleh karena pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut keadaan pada waktu keputusan (beschikking) itu ditetapkan, tanpa perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang terjadi setelah keputusan itu dilaksanakan serta peraturan perundang-undangan setelah keputusan (beschikking) tersebut ditetapkan ;-----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sesuai Pasal 170 jo Pasal 138 terkait Pemeliharaan Buku Tanah dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dimana menurut Hakim Ketua Pelaksana Tugas (disingkat Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang jabatan saat itu dirangkap oleh saksi Sutrilwan, SH.MH yang menjabat saat itu sebagai Kepala Seksi (disingkat Kasi) Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar oleh tidak mempunyai kewenangan dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sehingga sangatlah beralasan Hakim Ketua menilai
tindakan
Tergugat
merupakan
penyalahgunaan
wewenang
(d’tournement de povouir) berdasarkan aturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena tindakan administrasi tersebut terlebih perbuatan tersebut adalah menentukan keadaan hukum yang baru sehingga setidaknya pemohon atas …..
35
atas Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo harus disumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sesuai ketentuan normatif yang berlaku ; ------------------------Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua berdasarkan kebenaran materiil (materiel-waarheid) yang telah diuraikan diatas terkait objek sengketa a-quo dimana telah terbukti Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang rangkap jabatan saat itu sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maka dengan demikian terdapat kekeliruan (dwaling) dan/atau kecerobohan sehingga tindakan administrasi dari Tergugat telah melampaui wewenang atau kekuasaan sebagai Badan atau Pejabat atas penerbitan objek sengketa a quo ; --------------------------Menimbang, bahwa meskipun ada perubahan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan keadaan hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak serta-merta ditiadakan bahkan kewajiban dari Tergugat untuk melakukan perubahan atas Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tersebut sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat tidak mengetahui tentang surat tanda bukti hak milik sebelumnya dalam perkara a quo yakni sudah milik Penggugat yang secara administratif dan pada pokoknya Tergugat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar meskipun dengan Kesimpulan Terrgugat oleh karena jabatannya bukan sebagai Pejabat yang definitif maka tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo dimana tidak ada pendelegasian wewenang untuk itu menurut aturan perundangundangan yang berlaku sehingga tindakan administrasi Tergugat atas penerbitan objek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad);---------------------------------------------------------------Menimbang …..
36
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas sehingga Hakim Ketua menyimpulkan penerbitan oleh Tergugat atas objek sengketa dalam perkara a quo merupakan penyalahgunaan kekuasaan (d’tournement de povouir) dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas dimana tindakan administrasi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya berdasarkan kebijakannya ataupun inisiatif semata tanpa memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan
akibat hukum/kerugian yang ditimbulkan bagi
seseorang atau badan hukum perdata ; -----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
bukti-bukti,
fakta-fakta
serta
kebenaran materiil (materiel-waarheid) yang diperoleh dari keseluruhan pemeriksaan perkara a quo baik dalam persidangan maupun atas keyakinan serta berdasarkan pengetahuan Hakim terkait penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo Hakim Ketua berpendapat serta berkesimpulan tindakan administrasi dalam penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatig-overheidgedaad)
penerbitan
objek
sengketa
telah
dimana
tindakan
menyimpang
Tergugat
dan/atau
dalam
melampaui
wewenangnya serta tidak memperhatikan kewenangan yang telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang seyogyanya secara yuridis substansi kebijakan/ inisiatif tersebut secara normatif telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) khususnya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pertimbangan
Hakim Ketua
tersebut
diatas
merupakan penilaian “illegalitas” dari segi substantif terhadap tindakan administrasi atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan …..
37
merupakan penyalahgunaan kekuasaan (d’tournement de povouir) dengan pengertian pemberian wewenang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimaksudkan untuk tujuan tertentu dan dapat diketahui dari sejarah lahirnya peraturan tersebut namun terkait perkara a quo Tergugat terbukti menggunakan wewenang dalam mengeluarkan keputusan administratif untuk tujuan lain, maka demikian tindakan administrasi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad) ; ------------------------Menimbang,
bahwa
seyogyanya
dalam
menjalankan
urusan
pemerintahan haruslah tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) dan/ atau berfungsi secara efisien serta Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tersebut tidak bersifat melawan hukum, dengan kata bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. tidak bersifat melawan hukum;-----------------Menimbang, bahwa berdasarkan penalaran hukum (Legal-Reasoning) Hakim Ketua berkesimpulan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terbukti
cacad yuridis dan
haruslah dinyatakan tidak sah oleh karena didalam hukum normativ yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang kesalahan tindakan administrasi tersebut telah terbukti bahwa berdasarkan alasan gugatan (Fundamen-Petendi) sangatlah beralasan dimana Tergugat secara yuridis formal tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dimaksud ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua dalam memberikan pertimbangan dan pengujian atas objek sengketa a quo dilakukan secara ex-tunc yaitu dengan mengingat serta memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka keputusan maupun ….
38
maupun kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada saat penerbitan objek sengketa a quo yaitu dengan mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo terbukti merupakan penyalahgunaan kekuasaan (d’tournement de povouir) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah dinyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka seyogyanya Hakim Ketua Sidang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Ketua yang menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bersifat melawan hukum (onrechmatig-overheidgedaad) dengan demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diperkenankan (mutlak) dalam suatu negara hukum;---------------Menimbang, bahwa sangatlah adil menurut hukum apabila Hakim Ketua selain mengabulkan tuntutan (Petitum) gugatan Penggugat serta dinyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat maka sangatlah tepat apabila objek sengketa dalam perkara a quo diperintahkan untuk dicabut dan dianggap tidak berkekuatan hukum sejak putusan ini dibacakan/ diucapkan ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua berkesimpulan oleh karena dalam perkara ini baik bukti-bukti dan keterangan saksi serta hal-hal lain yang telah diajukan oleh para pihak baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat ataupun Kuasanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;-----------------------------Menimbang .....
39
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan
Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; --------------------------------------------------------MENGADILI 1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -------------------------------------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,-.. (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -------------------------------Demikian
diputuskan
dalam
Rapat
Musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin 17 Juni 2013 oleh kami PAHALA SHETYA LUMBANBATU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH, dan JIMMY RIYANT NATAREZA, SH, MH masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota,
putusan
mana pada hari
SELASA tanggal 18 Juni 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru …..
40
Pekanbaru, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum
Tergugat. HAKIM ANGGOTA TTD DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.
KETUA MAJELIS TTD PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH
TTD
JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,MH PANITERA PENGGANTI
TTD DEWI MONA SARI, Amd
41
Perincian Biaya Perkara 1. Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2. ATK
Rp.
50.000,-
3. Panggilan
Rp. 145.000,-
4. Materai
Rp.
6.000,-
5. Redaksi
Rp.
5.000,-
---------------------Jumlah
Rp. 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
