PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PUTUSAN Nomor : 13/G/2016/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------------------------------------------------------AAN SUPARJO RUSTAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Indrapuri No. 3 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Rejosari,

Kecamatan

Tenayan

Raya,

Kota

Pekanbaru, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI.-------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :--------------EKA MEDIELY, S.H.; ZENWEN PADOR, S.H., dan HELMI YADI, S.H., semuanya Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada

Kantor

Hukum “EKA MEDIELY,

SH &

REKAN”, beralamat di Jalan H.R. Subrantas No. 9 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tanggal 7 Maret 2016;----------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai……….. PENGGUGAT ;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru Riau;---------Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016 memberikan kuasa kepada :--

Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

1. Nama Pangkat/NIP.

: RUSLI, S.H.;---------------------: KOMPOL/60100151;----------

Jabatan/Kesatuan : Advokat Bidkum Polda Riau;Alamat

: Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru;------------------


: NERWAN, S.H., M.H.;--------: Pembina/19680819 199603 1 002;---------------------------------

Jabatan/Kesatuan : Advokat I Bidkum Polda Riau; Alamat



: ABDUL KADIR, S.H., M.H.;--: KOMPOL/59050843;-----------

Jabatan/Kesatuan : Analis

I

Bankum

Bidkum

Polda Riau;-----------------------Alamat


Selanjutnya disebut sebagai………….. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, ---------------------------Telah membaca : --------------------------------------------------------------------------1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUNPbr; -----------------------------------------------------------------------------------------2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr, tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------


3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/2016/PTUN.Pbr, tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; --------------------------------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----------------------------5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr tanggal 29 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; ----------------------------------------------------6. Berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini; -----------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----------------------------------A. OBJEK GUGATAN--------------------------------------------------------------------Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor

:

Kep/507/XI/2015, tanggal 24 November 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus lampiran Daftar No Urut 2, atas nama AAN SUPARJORUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU. ---------------------------------------------------------------------------B. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian

Daerah

Riau)

di

Pengadilan Tata

Usaha

Negara


Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan

Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Daerah Riau Nomor : Kep/507/XI/2015, tanggal 24 November 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus lampiran Daftar No Urut 2, atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU.----------2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’’. ------------------------------------------------------------3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/507/XI/2015, tanggal 24 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : ------------------------------- Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat.-


- Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia. --------------------------------------------------------------Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -------------------C. TENGGANG WAKTU-----------------------------------------------------------------Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/507/XI/2015, tanggal 24 November 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus lampiran Daftar No Urut 2, atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU, (objek sengketa a quo), diterima Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015 dari atasan Penggugat yaitu Subbag Jarlat SPN Pekanbaru Kompol Dasril, Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -------------------------D. DASAR GUGATAN--------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri lulusan Pendidikan DIKTUK BA GASUM POLRI Gelombang I tahun ajaran 2005 yang


diselenggarakan SPN Padang Besi tanggal 4 Juli 2005 dengan pangkat pertama BRIPDA; -----------------------------------------------------2.

Bahwa pada 26 Desember 2005 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/274/XII/2005 Tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A 2005 Di Lingkungan Polda Riau dengan penempatan tugas di BA Polres Pelalawan; -------------

3.

Bahwa setelah itu di tempatkan di bagian Intel Polda Riau dan terakhir di mutasi pada tanggal 17 Februari 2012 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/49/II/2012 Tentang Mutasi Personil di Lingkungan Polda Riau dengan penempatan tugas baru di BRIG SPN POLDA RIAU; ------------------------------------

4.

Bahwa

Putusan

Sidang

Komisi

Kode

Etik

Polri

No

:

PUT/06/VII/2015/KKEP, tanggal 6 Juli 2015 telah menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal 14 ayat 1 huruf a berbunyi “ Setiap Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut” dan merekomendasi Pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) kepada Penggugat; ---------------------------------------------------5.

Bahwa

berdasarkan

putusan

tersebut

di

atas

Tergugat

mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/507/XI/2015, tanggal 24 November 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus lampiran Daftar No Urut 2, atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU; ------------------


6.

Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. dari tanggal 18 september s/d 03 November 2014; -

7.

Bahwa pada tanggal 18 September s/d 21 September 2014 Penggugat tidak masuk kantor karena Penggugat saat itu sakit bisulan yang membuat Penggugat kesulitan untuk duduk dan berdiri sehingga serba tidak nyaman melakukan aktivitas apapun. Terkait ketidak hadiran Penggugat karena sakit bisulan ini ada Penggugat telah memberitahukan ke rekan kerja di subbag Jarlat dan Penggugat telah minta izin dan diketahui oleh Kasubbag Jarlat SPN Pekanbaru. ------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa pada tanggal 22 September sampai dengan tanggal 27 September 2014, Penggugat bekerja bersama dengan anggota Reskrimum Polda Riau yaitu Brigadir EFARIZAL dan Polsek Tambang untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap tersangka

Curanmor

bernama

Dede

dan

kemudian

untuk

melengkapi berkas tersangka tersebut pihak Polsek Tambang selaku Pihak yang memproses perkara karena Laporan polisinya berada

pada

Penggugat

Polsek

menjadi

Tambang,

saksi

atas

Polsek

Tambang

meminta

perkara

tersebut,

kemudian

memeriksa atau mem BAP Penggugat untuk melengkapi perkara tersebut pada tanggal 24 September 2014, dan tanggal 27 September 2014 Penggugat mengikuti serta pemeriksaan tambahan tanggal 13 oktober 2014. --------------------------------------9.

Bahwa

selama

Penggugat

bekerja

membantu

mencari

dan

melakukan penangkapan terhadap tersangka Curanmor (Dede) bersama dengan anggota Reskrimum Polda Riau, yang juga diminta bantu oleh Polsek Tambang, Penggugat telah memberitahukan


kepada rekan kerja di Subbag Jarlat SPN Pekanbaru yaitu kepada

BRIPKA

HERU

NURYAN

dan

kepada

pimpinan

Penggugat di Subbag Jarlat SPN Pekanbaru yaitu kepada KOMPOL DASRIL serta kepada PROVOS pengambil absensi an BRIPKA AFRIZAL ARIF; ------------------------------------------------------10. Bahwa pada tanggal 29 September s/d Oktober 2014 Pengugat jatuh sakit dan beristirahat di rumah karena kelelahan setelah membantu Reskrimum Polda Riau dan Polsek Tambang; ------------11. Bahwa setelah pulih dari sakit Penggugat kembali bekerja seperti biasa namun kemudian pada tanggal 7 Oktober 2014 anak Penggugat kecelakaan jatuh karenanya Penggugat tidak masuk kantor kembali; --------------------------------------------------------------------12. Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat mendapat berita dari Bengkulu mengabarkan Ibu Penggugat yang mengalami sakit Paru-paru menahun sakit keras dan Penggugat diminta pulang ke Bengkulu menjenguk. Khawatir Penggugat tidak akan bertemu lagi dengan beliau yang sakit parah maka Penggugat menghadap atasan dan menceritakan kondisi ibu Penggugat. Penggugat mohon izin untuk berangkat ke Bengkulu menjenguk ibu Penggugat tersebut, bahkan karena Penggugat juga sedang tidak ada uang sama sekali pada saat itu untuk berangkat besok ke Bengkulu, Penggugat meminta bantuan ongkos perginya kepada Atasan Penggugat dan Penggugat ingat diberi oleh atasan Penggugat sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu) ketika itu; ---------13. Bahwa setelah hamper 2 (dua) minggu lebih Penggugat berada di Bengkulu, istri Penggugat khawatir mengenai pekerjaan Penggugat maka istri Penggugat lah yang mengirim pesan singkat (sms) kepada atasan Penggugat memastikan apakah tidak ada masalah,


apabila suaminya yaitu Penggugat masih berada di Bengkulu. Atas sms tersebut atasan Penggugat menjawab dan meminta istri Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat harus secepatnya masuk kerja melaksanakan dinas jangan mengurus yang lain lagi. Penggugat mematuhi perintah tersebut dan segera kembali ke Pekanbaru; -----------------------------------------------------------------------14. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Penggugat sudah masuk kantor melaksanakan dinas, dan sepengetahuan Penggugat tidak benar ada provos yang mencari Penggugat ke rumah atau pun menelpon istri Penggugat; -----------------------------------------------------15. Bahwa pada saat masuk bekerja kembali melaksanakan dinas pada hari senin tanggal 3 November 2014 tersebut baru Penggugat dapat berita atas ketidak hadiran Penggugat menjenguk ibu yang sakit di Bengkulu tersebut KA SPN Pekanbaru marah dan telah membuat laporannya.

Kepala

mengkonsumsi

SPN

narkoba,

Pekanbaru padahal

mencurigai

Penggugat

Penggugat

tidak

pernah

mengkomsumsi Narkoba. Pada tanggal 3 November 2014 itu juga Penggugat diperintahkan untuk menjalani rangkaian tes NARKOBA dan terbukti dari hasil Tes tersebut Penggugat Negatif dari zat Adiktif NARKOBA dan Terbukti Penggugat tidaklah seorang pengguna Narkoba sebagaimana tuduhan Kepala SPN Pekanbaru;---------------16. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak benar Penggugat meninggalkan tugas tanpa izin, melainkan ada izin atasan penggugat dan tidak benar Penggugat tidak melaksanakan dinas berturut-turut selama lebih dari 30 hari kerja. Kata berturutturut menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah dilakukan terus menerus tanpa henti, sementara faktanya Penggugat tidak masuk kerja tidak terus menerus selama lebih dari 30 hari. Walaupun benar


selama beberapa hari Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas namun bukan berturut-turut selama lebih dari 30 hari. -------------------17. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 adalah hari pertama Penggugat masuk bekerja melaksanakan dinas setelah kembali dari Bengkulu. Namun lembaran Absensi Penggugat tetap tidak diisi hadir oleh Provos dan dinyatakan tidak melaksanakan dinas yang mana rekap Absensinya ada pada berkas Putusan KKEP dan menjadi bukti dalam perkara ini. Padahal, jelas-jelas Penggugat masuk kembali melaksanakan dinas, kemudian diminta menjalani rangkaian Tes Narkoba.-----------------------------18. Bahwa di dalam Putusan Kode Etik Polri Nomor : PUT/06 Juli tahun 2015 menyatakan pekerjaan Penggugat membantu tugas kesatuan lain adalah urusan pribadi, hal ini didasarkan oleh pendapat saksisaksi yang ada. Namun tidak benar Perkara tersebut adalah Perkara Penggugat secara Pribadi. Terbukti LP atau STPL laporan Polisi di Polsek Tambang Kampar bukan atas nama Penggugat dan tertulis atas nama korban yaitu ZUBAIDAH yang beralamat Dsn IV Kampung Terendam RT 02/01 Desa Tambang Kec Tambang Kab Kampar. Hanya saja Tersangka yang di laporkan oleh Pelapor/korban yang bernama ZUBAIDAH yaitu Sdr DEDE adalah orang yang menggadaikan motor curiannya kepada Penggugat. Namun tidak pernah datang menebus motor tersebut karenanya Penggugat curiga motor ini adalah motor curian dan motor tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa surat-surat. ------------------------19. Bahwa Penggugat yang jelas-jelas saja sebagai anggota Polri berani-berani Sdr. DEDE menipu apalagi terhadap masyarakat awam pastinya perbuatan Sdr Dede melebihi dari terhadap Penggugat, karena dahulunya sebelum bertugas di Subbag Jarlat


SPN Pekanbaru Penggugat bertugas di Intel Reskrim Polda Riau, Penggugat menceritakan masalah tersebut kepada Rekan yang masih bekerja Reskrimum Polda Riau yaitu Brigadir EFARIZAL, Justru kemudian Brigadir EFARIZAL menyatakan orang yang Penggugat ceritakan sedang mereka cari dan laporan terhadap Tersangka DEDE tersebut ada di Polsek Tambang;--------------------20. Bahwa kemudian karena merasa terpanggil dan juga merasa dirugikan oleh tindakan tersangka karena perbuatanya meresahkan masyarakat, Penggugat mengiyakan ajakan Brigadir EFARIZAL membantu pihak kepolisian Polsek Tambang yang sedang mencari keberadaanya Sdr DEDE, dimana mereka kesulitan mencari Keberadaan Tersangka sehingga meminta bantuan ke Reskrimun Polda Riau, karena Penggugat mengetahui perihal Tersangka, Penggugat membantu pencarian dan Penangkapan terhadap Tersangka DEDE tersebut. ----------------------------------------------------21. Bahwa menurut PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI Bab II tentang Etika Profesi Polri Pasal 5 huruf C menyatakan “Etika kemasyarakatan memuat pedoman berprilaku Anggota polri dalam hubungan” : --------------------------------------------1. Pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

(kamtibmas) -------------------------------------------------------------------2. Penegakan Hukum-----------------------------------------------------------3. Pelindung Pengayom dan pelayan masyarakat dan-----------------4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi. ------------------------------------------------------------------------Dan Pasal 7 tentang Etika kelembagaan ayat (4) huruf menyatakan “Sesama Sesama Anggota Polri wajib huruf (a), saling menghargai


dan menghormati dalam melaksanakan tugas dan huruf (b), bekerjasama dalam rangka meningkatkan kinerja. ----------------------22. Bahwa

dengan

demikian

apakah

salah

Penggugat

bekerja

membantu Reskrimum Polda Riau mencari tersangka dan juga bekerja membantu Polsek Tambang mengungkap kejahatan yang meresahkan masyarakat yang jelas semuanya berada di ruang lingkup wilayah kerja Tergugat yaitu Polda Riau sebagaimana acuan Pasal 5 dan 7 diatas. -----------------------------------------------------------23. Bahwa seandainya pun Penggugat dianggap salah karena bekerja membantu kesatuan lain yang masih dibawah ruang lingkup Tergugat, Namun Penggugat tetaplah bekerja mengabdi Pada Negara dan membantu lembaga tempat Penggugat bekerja yaitu Polri, yang masih berada dalam wilayah kerja Tergugat yaitu Polda RIAU. Seharusnya dan selayaknya Tergugat mempertimbangkan hal tersebut bahwa Penggugat masih tetap bekerja

melaksanakan

Penggugat.

Tergugat

dinas dapat

walaupun

bukan

menghukum

di

kesatuan

Penggugat

dengan

Hukuman Pembinaan ataupun penurunan jabatan dan tidak menghukum Penggugat dengan hukuman yang sangat berat seperti ini yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinas Polri tanpa juga memperhatikan bahwa Penggugat masih punya tanggungan istri dan 2 (dua) anak-anak yang masih sangat kecil balita dan bagaimana masa depan mereka Jika ayahnya berhenti bekerja. -----24. Bahwa

Putusan

Sidang

Komisi

Kode

Etik

Polri

No.

Put/06/VII/2015/KKEP tanggal 6 Juli 2015 yang menjatuhkan hukuman

Rekomendasi

PEMBERHENTIAN

TIDAK

DENGAN

HORMAT

(PTDH) kepada Penggugat hanya didasarkan kepada

Laporan Polisi No. LP-A/11/XI/2014, tanggal 4 November 2014 yang


di buat oleh Pelapor RUSLAN dan laporan itu dibuat hanya berdasarkan

Rekapitulasi

Absensi

Personil

Provos

SPN

Pekanbaru. ------------------------------------------------------------------------25. Bahwa Rekap Absensi yang dijadikan dasar Laporan Polisi No. LPA/11/XI/2014, tanggal 4 November 2014 yang di buat oleh Pelapor RUSLAN tersebut hanya dibuat secara manual oleh Personil anggota Provos, karenanya Rekapitulasi Absensi yang diajukan dapat saja di buat baru, ditambahi dan dihapus karena diisi oleh Personil Provos bukan merupakan TTD Penggugat dan bukan Finjer Print atau tidak dapat diketahui Ankuntabilitasnya secara pasti. Absensi yang demikian sangat rentan dan dapat saja di manipulasi datanya, apalagi data Absensi tidak dapat di akses secara langsung oleh Penggugat untuk diketahuinya ketika Penggugat hadir apakah sudah ditulis hadir oleh Petugas absensi atau belum ditulis apa-apa atau justru sebaliknya dapat saja Penggugat sudah hadir namun tetap dibuat tidak hadir tanpa di ketahui oleh Penggugat. -----------------------------------------26. Bahwa Rekapitulasi Absensi jelas bukanlah data Absensi yang sebenarnya namun merupakan Rekapitulasi dari lembaran-lembaran Absensi lainnya, biasanya data Absensi ada lembaran Apel Pagi dan lembaran Apel siang, dan lembaran Absensi Apel pagi dan Apel siang sebenarnya juga rentan karena diisi oleh petugas Absensi yang mengisi lembaran absensi tersebut sendiri, tanpa tanda tangan Penggugat dalam hal ini apabila Penggugat terlambat atau masih diruangan petugas pengisi Absensi dapat saja, menyatakan Penggugat ataupun Personil yang lainnya di tulis tidak hadir oleh Petugas yang mengisi Absensi tersebut, dan hal ini juga pernah


dialami oleh yang lain, mereka datang namun ditulis tidak datang sehingga kehilangan tunjangan. ---------------------------------------------27. Bahwa

mengenai Data

Rekapitulasi

Absensi,

Absensi yang sebenarnya disaat

persidangan

KKEP

bukan pernah

dimintakan oleh Pendamping Penggugat untuk ditunjukkan yang sebenarnya, namun sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan justru didalilkan sudah pernah ditunjukkan kepada Penggugat dan kepada saksi-saksi barang Bukti berupa 33 lembar Rekapitulasi Absensi. Ketua Komisi KKEP mendalilkan dengan diperlihatkannya Absensi tersebut kepada Terduga Pelanggar dan selanjutnya dibenarkan oleh Terduga Pelanggar maka itu sudah merupakan kebenaran tanpa menggali hal-hal lain dan menghubungkanya dengan bukti-bukti lain. --------------------------28. Bahwa Pertimbangan ketua komisi dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri No. Put/06/VII/2015/KKEP tanggal 4 Juli 2015 halaman 6 huruf C yang demikian sangat dangkal, tidak memperlihatkan fakta dari materi hukum yang sebenarnya dari tuduhan atau laporan yang dibuat pelapor dan Tuntutan dari Penuntut. Pertimbangan yang demikian jelas memberatkan dan merugikan Penggugat, tidak bersifat mengayomi, tidak patut, tidak objektif dan tidak adil, atau tidak mencerminkan sikap dari Prinsip-prinsip KKEP sebagaimana Pasal 3 PERKAP No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ------------------------------------------------------------29. Bahwa setelah di keluarkannya Putusan kode etik Polri No. PUT/06/VII/2015/KKEP

6

Pemberhentian

Dengan

Tidak

Juli

2015, Hormat

tentang (PTDH)

Rekomendasi atas

nama

Penggugat, Penggugat bersama Pendamping telah mengajukan


Permohonan Banding namun Permohon Banding Penggugat ditolak dan materil Memori Banding Penggugat tidak diperiksa oleh Komisi Banding. ---------------------------------------------------------------------------30. Bahwa seharusnya yang berhak dan berwenang menyidangkan perkara Terduga Pelanggar adalah ANKUM dari pelanggar dan bukan Kabid Propam Polda Riau, tetapi dipimpin oleh KA SPN Pekanbaru. Komisi Banding menyatakan SPN Pekanbaru adalah Satker dalam lingkungan Polda Riau berdasarkan Perkap No. 22 Tahun 2010, jika demikian seharusnya Penggugat yang bekerja membantu Reskrimun Polda Riau juga saharusnya dianggap bekerja di Satker dalam Lingkungan Polda Riau. ----------------------------------E. ALASAN HUKUM GUGATAN------------------------------------------------------1. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo atas nama Penggugat yang didasarkan atas rekomendasi Putusan Sidang Kode Etik Polri No. PUT/06/VII/2015/KKEP 6 Juli 2015 yang kemudian di Perkuat oleh Putusan Sidang Banding KKEP adalah cacat hukum baik secara materil maupun secara formil dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan; ---------------------2. Bahwa secara materil tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan dalam perkara a quo telah bertentangan dengan : --------1) Pasal 14 ayat 1 huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pasal ini menegaskan bahwa anggota Polri yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat adalah apabila meninggalkan tugas secara tidak sah secara berturut-turut selama lebih dari 30 hari. Secara tidak sah artinya tanpa pemberitahuan dan sebab yang jelas. Faktanya Penggugat selalu memberitahukan dan


meminta izin ketika tidak hadir di kantor dan faktanya pula hal tersebut

bukanlah

tanpa

alasan

yang

jelas.

Semua

ketidakhadiran Penggugat lebih karena menjalankan fungsi kepolisian yang Penggugat emban dan itupun dilakukan masih dalam lingkup kesatuan tugas Penggugat yaitu Polda Riau serta sebab lain adalah urusan keluarga yang mendesak yaitu sakitnya keluarga dekat Penggugat dan itupun dilakukan dengan pemberitahuan ke kantor dan/atau sepengetahuan atasan Penggugat. ---------------------------------------------------------------------Secara berturut-turut artinya dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti. Faktanya ketidakhadiran Penggugat di kantor tidaklah secara terus menerus tanpa henti hingga melebihi 30 hari. -------------------------------------------------------------------------------Faktanya lagi bukti surat yang dijadikan bukti utama hanya Rekap Absensi yang dijadikan dasar Majelis Kode Etik menjatuhkan putusan. Padahal Rekap Absensi yang juga dijadikan dasar Laporan Polisi hanya dibuat secara manual oleh Personil anggota Provos, karenanya Rekapitulasi Absensi yang diajukan dapat saja di buat baru, ditambahi dan dihapus karena diisi oleh Personil Provos bukan merupakan TTD Penggugat dan bukan Finjer Print atau tidak dapat diketahui Angkuntabitasnya secara pasti, Absensi yang demikian sangat rentan dan dapat saja di manipulasi datanya, apalagi data Absensi tidak dapat di akses secara langsung

oleh

Penggugat

untuk

diketahuinya

ketika

Penggugat hadir apakah sudah ditulis hadir oleh Petugas absensi atau belum ditulis apa-apa atau justru sebaliknya


dapat saja Penggugat sudah hadir namun tetap dibuat tidak hadir tanpa di ketahui oleh Penggugat. -----------------------------2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;------------------------------------------------a. Dalam konsiderannya secara tegas menyatakan KKEP harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimite), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota POLRI yang diduga melanggar kode etik profesi POLRI. Faktanya sidang Kode Etik yang telah Penggugat jalani mengabaikan semua prinsip tersebut. --b. Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan mengenai prisip-prinsip KEPP meliputi : kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel, yaitu pelaksaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta. ----Faktanya sidang Kode Etik yang telah dijalani Penggugat telah mengabaikan prinsip–prinsip tersebut. ----------------------------------3). Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia-----------a. Pasal 2 Perkap mengatur secara jelas dan terang bahwa tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah antara lain : ----a) sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP; --------------------------------------------------------------------b) terselenggaranya

tertib

administrasi

dalam

proses

penegakan pelanggaran KEPP; ------------------------------------


c) Terselenggaranya

proses

penegakan

KEPP

secara

objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel; -----------------d) terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan pelanggaran KEPP; --------------------------------------------------e) terakomodasi

hak-hak

Terduga

Pelanggar/Pelanggar

dalam proses penegakan KEPP. ---------------------------------Faktanya sidang Kode Etik yang telah Penggugat jalani tidak berpedoman pada Perkap ini, tidak tertib administrasi, berlangsung secara tidak objektif, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel. Akibatnya tidak terwujud kepastian

hukum

dan

tidak

terakomodasinya

hak-hak

Penggugat selaku Terduga Pelanggar. ------------------------------b. Pasal

3

Perkap

menegaskan

beberapa

prinsip

yang

terkandung dalam peraturan ini antara lain : -----------------------a) legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -------------------b) profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. ------------------c) akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta. ---------------------------d) kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan. ------------------------------------------------------------------e) kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran

KEPP

harus

jelas,

tuntas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. ---------------------------------------------


f) keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. ------------------------------------------------------------------g) praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota POLRI yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan-------------------------------------h) transparan, yaitu pelaksanaan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur. -------Faktanya sidang Kode Etik yang dijalani Penggugat cenderung mengabaikan semua prinsip di atas. Prinisip yang dominan dilanggar adalah praduga tak bersalah, karena dalam sidang Kode Etik Penggugat sudah diposisikan diperlakukan dan telah

dianggap

bersalah

sebelum

ada

putusan

yang

berkekuatan hukum tetap. ---------------------------------------------3. Bahwa secara formil Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan dalam perkara a quo tidak sesuai prosedur, bertentangan dan telah melanggar PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan PERKAP No. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rincian pelanggaran formil tersebut akan Penggugat uraikan dalam point-point selanjutnya dibawah ini; -------4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahulauan, faktanya Penggugat tidak didampingi oleh pendamping padahal Pengemban fungsi hukum wajib menunjuk Pendamping. Sekalipun Penggugat tidak menunjuk pendamping. -----------------------------------------------------------


5. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 Tahun 2012 jelas menyatakan yang disebut Pendamping adalah “Pegawai negeri pada Polri yang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untuk mendampingi terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan, pada tahap pemeriksaan dan pada Sidang KKEP “--------------------------------------------------------------------6. Bahwa pada Pasal 18 PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI menyatakan : --------------------------(1) Dalam penegakan KKEP, Terduga Pelanggar dapat di dampingi Pelanggar

Anggota pada

Polri

yang

Tingkatan

ditunjuk

oleh

Pemeriksaan

Terduga

Pendahuluan,

Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding. -----------------------(2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, Pengemban fungsi hukum wajib menunjuk Pendamping. ---------------------------------------------------(3) Untuk kepentingan Pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan. -------7. Bahwa Pengemban fungsi hukum tidak menerangkan fungsi dan kegunaan

pendamping

pendahuluan

justru

bagi

Penggugat

menyatakan

jika

dalam

pemeriksaan

tidak

didampingi

pendamping agar menandatangani Surat Pernyataan yang telah dikonsep dan dibuat serta disodorkan oleh Penyidik kepada Penggugat pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut. Karena Penggugat tidak mengerti fungsi pendamping, kegunaan dan manfaatnya dalam mendampingi Penggugat dalam Pemeriksaan Pendahuluan

ditambah

karena

Penggugat

khawatir

harus

menyediakan dana untuk membayar pendamping sedangkan kondisi keuangan Penggugat tidak memungkinkan untuk itu maka


Penggugat mengiyakan tidak perlu didampingi, ditambah Penggugat pada saat itu dalam kondisi, depresi, stres dan merasa tertekan, Penggugat menandatangani surat pernyataan yang disodorkan penyidik; -----------------------------------------------------------------------------8. Bahwa akibat Penggugat tidak didampingi Pendamping pada saat Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Penggugat lebih banyak hanya membenarkan pertanyaan penyidik tidak berani membantah tanpa menganalisanya dengan teliti pertanyaan penyidik. Tidak adanya Pendamping yang mendampingi Penggugat dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyebabkan Penggugat telah kehilangan hakhak dan kesempatan untuk Pembelaan diri secara maksimal. Kemudian Penggugat tidak menggetahui apa–apa yang menjadi hak-hak Penggugat karena kurangnya pengetahuan untuk itu, dan tidak ada tempat berkonsultasi secara hukum, seperti Penggugat tidak diberitahukan oleh penyidik berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, pada hal itu penting untuk mengetahui dan membuktikan kenapa Penggugat sampai tidak masuk kerja melaksanakan dinas, apakah benar Penggugat tidak bekerja. -----------------------------------------------------------------------------9. Bahwa tentang pendamping ini juga jelas diatur dalam Pasal 75 dan 76 PERKAP No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Karena tidak adanya Pendamping pada saat Pemeriksaan Pendahuluan maka Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat belum mengungkap fakta kebenaran secara materil dan menyebabkan tidak terpenuhinya hukum acara pemeriksaan secara formil. ----------------------------------------------------------------------


10. Bahwa sebelum Penggugat diajukan ke Persidangan Kode Etik Polri seharusnya Provos SPN Pekanbaru harus melakukan langkah pencarian terhadap Terduga Pelanggar apabila memang tidak masuk dinas tanpa ijin pimpinan, Provos SPN Pekanbaru dan atau SIPROPAM melihat lembaran Absensi kosong dalam beberapa hari saja seharusnya sudah mencaritahu akar masalah kenapa anggota Polri tersebut tidak masuk dinas sebagai langkah Pembinaan dan Pengawasan dan apabila tidak di ketahui juga seharusnya melakukan langkah pencarian, bukan hanya mencari untuk memberhentikan

anggota

Polri

itu

saja,

atau

hanya

untuk

dihadapkan pada persidangan Kode Etik saja. Oleh karenanya kesalahan tidak masuknya Penggugat melaksanakan dinas, semata-mata tidak hanya merupakan kesalahan Anggota Polri itu saja namun juga merupakan kesalahan SIPROPAM, (atau Provos SPN Pekanbaru) karena kurang perhatian dan lemahnya pengawasan sehingga tidak berfungsi maksimal. -------------------11. Bahwa Pencarian terhadap Terduga Pelanggar yang dilakukan Provos SPN Pekanbaru seharusnya dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pencarian Terduga Pelanggar, syarat formil ini tidak dipenuhi oleh Provos SPN Pekanbaru. --------------------------------------12. Bahwa Sidang KKEP hanya melihat berkas yang ada dan kesaksian dari anggota Polri saja sementara berkas Rekapitulasi Absensi yang menjadi dasar untuk menuduh Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tidak Valid atau tidak sempurna, jelas saksi-saksi mengetahui ketidakhadiran penggugat di dalam BAP hanya ketika disodorkan Rekapitulasi Absensi Penggugat saja oleh penyidik. -------------------------------------------------------------


13. Bahwa seharusnya terhadap Perkara Penggugat terlebih dahulu harus dilakukan AUDIT INVESTIGASI sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) huruf a PERKAP No. 19 Tahun 2012, menyebutkan “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan, a Audit Investigasi“ kemudian pada Pasal 36 menyebutkan “Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara : ---------------------------------------------------------------------a. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan saksi. -----------b. Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP. -----------------c. Memeriksa,

meneliti

dan

menganalisa

dokumen

yang

memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP dan, d. Mendatangi

tempat-tempat

yang

berhubungan

dengan

Pelanggaran KEPP. ---------------------------------------------------------14. Bahwa jika Audit Investigasi dilakukan sebagaimana ketentuan diatas, yaitu terutama pada ayat 1 huruf b, c dan D, maka Audit Investigasi akan menemukan bukti-bukti dan fakta tidak benar penggugat meninggalkan dinas 30 berturut-turut, Audit Investigasi jika ada mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Penggugat, akan mengetahui Penggugat ada bekerja membantu kesatuan lain di bawah lingkup kerja Wilayah Polda Riau, dan Penggugat juga telah meminta izin atasan untuk melihat ibu Penggugat yang sakit di Bengkulu. -------------------------------------------15. Bahwa dari fakta persidangan terhadap Perkara Penggugat, tidak dilakukan Audit Investigasi terlebih dahulu oleh bidpropam Polda Riau selaku Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (6) PERKAP No. 19 Tahun 2012 yang menyatakan “Hasil Audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang


diikuti oleh fungsi inspektorat pengawas, fungsi SDM, fungsi hukum dan fungsi propam (wabprof, Provos, dan Paminal) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan” 16. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan untuk Sidang KKEP yang ditujukan kepada Penggugat, Tim Audit Investigasi tidak memeriksa keluarga

Penggugat

untuk

dijadikan

sebagai

saksi

tidak

mendatangi atasan Penggugat langsung, agar kesaksiannya menjadi pertimbangan oleh Sidang KKEP untuk mengetahui fakta yang

sebenarnya

terjadi,

mengapa

Penggugat

tidak

dapat

melaksanakan dinas sebagaimana tuduhan Penuntut sidang KKEP. Tim Audit Investigasi juga tidak menghadirkan saksi ahli untuk menganalisa

perihal

“Apakah selama

penggugat

bekerja

bersama kesatuan lain itu masih merupakan kategori dinas atau bukan, faktanya Penggugat bekerja walau dengan kesatuan lain atau Satker lain dibawah Polda Riau“ untuk itu keterangan ahli sangat penting sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan Sidang KKEP,

namun

KKEP

tidak

melakukanya

sebagaimana

kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 13 c, d, f PERKAP No 19 Tahun 2012----------------------------------------------------------------17. Bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) huruf a s/d u PERKAP No 19 Tahun 2012 menyatakan tentang berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat sebagaimana huruf g, yaitu “Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau keterangan Ahli” huruf n yaitu “Berita Acara ketidakhadiran saksi yang bukan anggota polri” kemudian huruf 0, yaitu surat kesediaan menjadi ahli. Faktanya KKEP tidak melengkapi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak menghadirkan saksi ahli serta orang yang bukan anggota Polri


atau saksi yang meringankan Penggugat, sehingga hak-hak dan kepentingan Penggugat dirugikan. -------------------------------------------18. Bahwa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan diberikan kepada Terduga Pelanggar sebagaimana ketentuan PERKAP No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Pasal 47 ayat 3 huruf C: -------------Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat Rangkap 7 dan didistribusikan kepada : ------------------------------------a. Ketua dan Anggota KKEP b. Penuntut :

:

3 (tiga) Berkas ---------------

1 (satu) Berkas-------

c. Terduga Pelanggar

:

1 (satu) Berkas------------------------

d. Fungsi Hukum Polri

:

1 (satu) Berkas-------------------------

e. Sekretariat KKEP

:

1 (satu) Berkas-------------------------

19. Bahwa Perihal Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP

yang

tidak

diberikan

kepada

Penggugat/Terduga

Pelanggar disampaikan oleh Pendamping Penggugat pada saat persidangan dalam nota Pembelaanya namun dikesampingkan Ketua

dan

komisi

KKEP

dengan

alasan

“keberadaan

Pendamping dapat menyampaikan Berkas tersebut kepada Terduga Pelanggar” sebagaimana halaman 6 point b Putusan Komisi Kode Etik Polri No. Put/06/VII/2015 tanggal Juli 2015-----20. Bahwa Pasal 74 ayat 1 PERKAP No 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. mengatur perihal hak-hak dari Terduga Pelanggar : ------(1) Terduga Pelanggar berhak ; -----------------------------------------------a. Menerima

Turunan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Pendahuluan. -------------------------------------------------------------b. Menunjuk Pendamping. ---------------------------------------------------


c. Mengajukan saksi yang meringankan-----------------------------d. Menerima salinan Surat Persangkaan--------------------------------e. Mengajukan eksepsi/bantahan-----------------------------------------f. Menerima salinan tuntutan-----------------------------------------------g. Mengajukan pembelaan--------------------------------------------------h. Menerima salinan putusan sidang KKEP----------------------------i. Mengajukan banding atas putusan sidang KKEP------------------j. Menerima salinan putusan Sidang Banding-------------------------21. Bahwa menurut Pasal 75 ayat (1) a PERKAP No 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI menyatakan bahwa Pendamping Terduga Pelanggar Berhak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar. -------------------------------------------------------------22. Bahwa apabila memang Pendamping dan Terduga Pelanggar adalah satu kesatuan sebagaimana Pendapat Ketua dan Anggota Komisi, sehingga Terduga Pelanggar tidak perlu diberi Turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, maka seharusnya PERKAP No 19 Tahun 2012, tidak mengatur atau membuat 2 (dua) Pasal terkait hal ini yaitu Pasal 74 ayat (1) a untuk hak Terduga Pelanggar dan Pasal 75 (1) a untuk menyatakan perihal hak Pendamping, dengan demikian terlihat jelas Ketua dan Wakil Ketua Komisi persidangan KKEP telah mengambil keputusan dalam sidang KKEP bertentangan dengan PERKAP No 19 Tahun 2012 sehingga syarat formil beracara tidak terpenuhi dan bertindak sewenangwenang dan tidak objektif dalam mengeluarkan pertimbangan tanpa dasar sehingga merugikan Penggugat. ------------------------------------23. Bahwa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP di berikan kepada terduga Pelanggar, pada hakekatnya berguna


untuk dipelajari Terduga Pelanggar untuk melakukan pembelaan diri dipersidangan KKEP dan untuk mengetahui hak-haknya, namun faktanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat tidak tahu secara pasti arah persidangan selain hanya diam mendengarkan dan menerima hasil persidangan. --------------------------------------------------24. Bahwa pada persidangan KKEP Pendamping Penggugat telah menyampaikan

Pembelaan

berdasarkan

fakta

hukum

yang

terungkap atas tuntutan Penuntut yang telah lewat waktu berdasarkan Pasal 50 PERKAP No 19 Tahun 2012 Tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Perihal waktu dan pelaksanaan KKEP Menyatakan “Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas)

hari

pembentukan

kerja KKEP“

terhitung karena

sejak

diterbitkanya

Penetapan

waktu

keputusan dimulainya

persidangan Terduga Pelanggar atas nama AAN SUPARJO RUSTAM dilaksanakan tanggal 10 Juni 2015 dan Keluarnya Surat Keputusan Kapolda Riau No. Kep/232/V/2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI di keluarkan tertanggal 29 Mei 2015, sehingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang STOK, sudah lewat 14 (empat belas hari) kerja. dan seharusnya telah gugur hak menuntut dari Penuntut untuk menyidangkan Perkara Penggugat (daluwarsa) karena tidak terpenuhi lagi syarat formil Pelaksanaan Persidangan KKEP. --------------------------------------------------------------25. Bahwa dalam persidangan KKEP, Pendamping Penggugat telah menyampaikan Pembelaanya mengenai sejak dari awal proses penyidikan sudah terjadi cacat formil yaitu : ---------------------------------


- tidak dibuatnya berita acara hasil Audit Investigasi. ------------------- tidak digelarnya perkara dengan fungsi terkait tentang layak atau tidaknya perkara ini dilanjutkan. --------------------------------------------- Provos SPN Pekanbaru tidak membuat acara pencarian Terduga Pelanggar.------------------------------------------------------------------------- Dalam proses penyidikan pengemban fungsi atau penyidik tidak menyediakan Pelanggar,

pendamping

padahal

untuk

Pendamping

mendampingi wajib

Terduga

hukumnya

diminta

ataupun tidak. -------------------------------------------------------------------- Penyidik hanya bertanya jika tidak didampingi pendamping Penggugat diminta menandatangani surat pernyataan tidak memakai pendamping yang telah dikonsepkan oleh Penyidik. ----- Terduga Pelanggar tidak menerima berkas perkara sebelum persidangan dimulai sehingga------------------------------------------------ Data

Absensi

yang

sebenarnya

tidak

diperlihatkan

yang

diperlihatkan hanya Rekapitulasi Absensi. ------------------------------26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pendamping Penggugat telah meminta keringanan hukuman bagi Penggugat kerena Rekomendasi PTDH sangat berat bagi Penggugat sebab Penggugat mempunyai tanggung seorang istri dan 2 dua orang anak yang masih balita berumur 5 dan 2,5 tahun, sementara ibu Penggugat juga masih dalam kondisi sakit, Namun hal itu tidak juga diakomodir oleh Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi KKEP kecuali oleh Anggota Komisi Rommel

Hutagaol

yang

berpendapat

lain

dan

menyatakan

Penggugat masih layak dipertahankan. ------------------------------------27. Bahwa

pada

halaman

8

Putusan

Kode

Etik

Polri

No.

PUT/06/VII/2015/KKEP 6 Juli 2015 point 13 huruf a menyatakan “tidak ada fakta yang meringankan” pernyataan yang demikian


sangat tendensius dan sangat tidak objektif, andaipun sewaktu Penggugat lebih dari satu minggu membantu Kesatuan lain yaitu Reskrim Polda Riau dan Polsek Tambang dalam melakukan penangkapan terhadap Curanmor tidak dianggap dalam rangka melaksankan dinas faktanya atas pekerjaan Penggugat tersebut Reskrim Polda Riau, Polsek Tambang dan Kejaksaan serta masyarakat terbantu oleh hasil kerja Penggugat, hal ini juga sudah dapat

membantu

menghilangkan

keresahan

masyarakat

menertibkan keamanan dan ketentraman masyarakat walaupun masih dalam bentuk yang masih kecil. --------------------------------------28. Bahwa kemudian point 14 dari Putusan Kode Etik Polri No. PUT/06/VII/2015/KKEP Pekanbaru

selaku

6

Juli

Atasan

2015 dari

menerangkan

Terduga

KA

Pelanggar

SPN telah

mengadakan rapat staf tanggal 19 Juni 2015 perihal Pelanggaran yang dilakukan Terduga Pelanggar dimana berdasarkan hasil rapat staf menurut KA SPN direkomendasikan Terduga Pelanggar dinyatakan Tidak layak di Pertahankan Sebagai Anggota Polri---29. Bahwa apabila dibaca, ditelaah dan diteliti ternyata rapat staf tanggal 19 Juni 2015 yang mengeluarkan REKOMENDASI No. R/10/VI/2015/SPN tersebut 22 (dua puluh dua) orang peserta rapat memberikan rekomendasi dan menyatakan BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM layak dipertahankan dengan alasan yang bersangkutan kinerjanya cukup baik pada kegiatan siswa selalu datang tepat waktu, dan hanya 3 (tiga) orang yang menyatakan BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM tidak layak dipertahankan dengan demikian seharusnya Komisi Kode Etik Profesi Polri mempertahankan Penggugat namun justru sebaliknya Komisi Kode Etik Profesi Polri justru memakai rekomendasi 3 orang


dalam hal ini telah terjadi TIRANI MONORITAS dan jika demikian maka tidak ada gunanya rapat staf tersebut diadakan jika KA SPN Pekanbaru hanya akan tetap mempertahankan pendapatnya untuk mengeluarkan Rekomendai PTDH atas nama Penggugat. ------------30. Bahwa kemudian pada point 15 nya pada alinea ke 5 Komisi Kode Etik Profesi Polri bertindak juga selaku “Pejabat yang berwenang“ dan dapat memberikan pertimbangan tentang keadaan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI terhadap Terduga Pelanggar ”sehingga apapun putusan yang diberikan oleh Komisi Kode Etik Polri tidak dapat di-intervensi oleh

pihak

manapun“

point

ini

mempertegas

adanya

kepentingan subjektif dangan mempergunakan kewenangan absolute dari awal proses sampai dengan pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri atas nama Penggugat. -----------------------------------31. Bahwa

pada

halaman

PUT/06/VII/2015/KKEP

9

6

Putusan

Juli

2015

kode

etik

point

16

Polri

No.

berdasarkan

kewenangannya Komisi Kode Etik polri memberi pertimbangan dan berpendapat terkait Pelanggaran yang Terduga Pelangar berupa meninggalkan tugas lebih dari 30 hari secara berturut-turut dari tanggal 18 September s/d 30 November 2014 terhadap pelanggar menyatakan “pelanggar tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di Polri, tidak ada ketaatan dengan hukum/peraturan yang berlaku di polri, tidak menunjukan layalitas terhadap Polri”. -----------32. Bahwa justru sebaliknya dari pendapat para staf yang ikut rapat terlihat pendapat yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab dalam bekerja karenanya 22 (dua puluh dua) Staf yang hadir dan mengikui

rapat

tersebut

menyatakan

Penggugat

layak

dipertahankan. Untuk itu tidak benar dan tidak beralasan hukum


pernyataan

KKEP

yang

menyatakan

Penggugat

tidak

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di Polri, tidak ada ketaatan dengan hukum/peraturan yang berlaku di polri, tidak menunjukan layalitas terhadap Polri”. -----------------------------------33. Bahwa untuk loyalitas terhadap Polrilah maka Penggugat ikut serta membantu Reskrim Polda Riau dan Polsek Tambang mencari tersangka, sampai-sampai Penggugat kilaf memukul tersangka yang melawan pada saat penangkapan Tersangka, karenanya Penggugat dilaporkan oleh yang bersangkutan dan dihukum dengan hukuman disiplin, penilaian Komisi Kode Etik polri yang demikian adalah salah dan keliru dengan menilai Penggugat tidak ada itikad untuk memperbaiki diri dan melaksanakan tugas dengan baik. Seharusnya Komisi Kode Etik polri membaca pendapatpendapat

para

staf

yang

merekomendasikan

Penggugat

sehingga mereka merekomendasikan Penggugat layak untuk dipertahankan dan Komisi

Kode

Etik

polri

berpendapat

demikian. ---------------------------------------------------------------------------34. Bahwa

pada

halaman

10

Putusan

kode

etik

Polri

No.

PUT/06/VII/2015/KKEP 6 Juli 2015 point 17 Komisi Kode Etik polri menyatakan secara yuridis materil terhadap hal yang dituntutkan terhadap Penggugat/ terduga Pelanggar pada prinsipnya sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan namun faktanya yang di jadikan bukti hanya Rekapitulasi Absensi yang di perlihatkan oleh penyidik baik itu kepada saksi maupun kepada Penggugat data absensi yang sebenarnya tidak pernah diperlihatkan. Kemudian Audit Investigasi tidak dilakukan sesuai dengan tahapannya dan jika Auditor memang melaksanakan audit tentu akan meneumukan fakta materil yang sebenarnya, Auditor tidak ada bertanya kepada atasan Penggugat,


tidak ada bertanya kepada keluarga Penggugat, tidak ada mendatangi tempat-tempat penggugat, tidak mendatangkan ahli untuk mengetahui status Penggugat yang bekerja membantu kesatuan lain namun masih dalam lingkup wilayah kerja Polda Riau dengan demikian belum jelas kebenaran Yuridis Materil dari apa yang disangkakan dan dituduhkan kepada penggugat. ------------35. Bahwa kemudian di persidangan KKEP saksi-saksi menyatakan ada mencari dan menelpon dan mendatangi istrinya agar masuk kembali bekerja faktanya itu tidaklah benar, istri Penggugat tidak pernah didatangi tidak pernah ditelpon, teman-teman Penggugat rata-rata tahu rumah Penggugat namun tidak ada Provos yang datang kerumah mengantarkan surat pemanggilan terhadap Penggugat, untuk masuk dinas. ---------------------------------------------------------------36. Bahwa pada halaman 10 point 18 Putusan kode etik Polri No. PUT/06/VII/2015/KKEP 6 Juli 2015, KOMPOL ROMEL HUTAGAOL S.IP telah memberikan pendapat yang berbeda (Disenting Opinion) antara lain ; ------------------------------------------------------------------------a. KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP selaku anggota Komisi Kode Etik Polri berpendapat bahwa berdasarkan hasil rapat staf

yang

memberikan

pendapat

sebahagian

besar

menyatakan bahwa Terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO

RUSTAM

masih

layak

untuk

dipertahankan

sebagai anggota Polri. ------------------------------------------------------b. KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP selaku anggota Komisi Kode

Etik

Polri

berpendapat

bahwa

setelah

melakukan

pelanggaran berupa meninggalkan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 September s/d 3 November 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga)


hari kerja secara berturut-turut, Terduga Pelanggar sudah aktif melaksanakan

dinas

dan

tidak

mengulangi

membuat

pelanggaran. -------------------------------------------------------------------c. KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP selaku anggota Komisi Kode Etik Polri berpendapat bahwa yang secara struktur pada SPN Pekanbaru, Terduga Pelanggar merupakan bawahan, KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP menilai bahwa terhadap Terduga Pelanggar masih dapat dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerjanya. -------------------------------------------------d. KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP selaku anggota Komisi Kode Etik Polri berpendapat bahwa Terduga Pelanggar sudah menyesali atas perbuatanya dan bersedia untuk berdinas dengan lebih baik yang akan dikuatkan dengan membuat Surat Pernyataan. ------------------------------------------------------------Pada intinya KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP selaku anggota Komisi Kode Etik Polri berpendapat bahwa terhadap Terduga

Pelanggar

pembinaan

dengan

agar

diberikan

sanksi

mempertimbangkan

yang

bersifat

kelanjutan

karir

Terduga Pelanggar. -------------------------------------------------------------37. Bahwa pertimbangan Anggota Komisi KKEP KOMPOL ROMMEL HUTAGAUL, S.IP yang demikian selaku atasan Penggugat yang paling mengerti tentang Penggugat tidak dipertimbangkan oleh, Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi dan tetap merekomendasi Pemberhentian

Tidak

Dengan

Hormat

(PTDH)

atas

nama

Penggugat tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan dengan teliti kepentingan dan hak-hak Penggugat, tidak menganalisa dengan dalam dan bijaksana mengenai Yuridis materil yang masih harus diperdalam dan dibuktikan secara akurat kebenarannya.


Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi mengenyampingkan syarat formil beracara sehingga Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat, Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi tidak memperhatikan Penderitaan Penggugat, dan masa depan anak-anak Penggugat jika Penggugat diberhentikan dari pekerjaan. ----------------------------------38. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (Principality of Justice and Equity) dan Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness). -----------------39. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----------------------------------------------------------------------------------40. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ; -----------------------------------------------------------41. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; -----------------------------------------


F. PETITUM --------------------------------------------------------------------------------Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : Kep/507/XI/2015

tanggal

24

November

2015

Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2 atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT

BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUN

SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU ; -------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kep/507/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2, atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP 85071002, KESATUAN BANUN SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU ; --------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ---------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -------------------------------------------------------------------------------------atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ----------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------- Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat; - Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (AAN SUPARJO RUSTAM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik lndonesia (Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012); ------------------- Bahwa sebelum dilaksanakan sidang kode etik terhadap penggugat AAN SUPARJO RUSTAM dalam rangka PTDH, penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin dan telah dilakukan sidang disiplin dalam rangka pembinaan anggota Polri dengan Sanksi pembinaan (tidak di PTDH), adapun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat yaitu : ----------------------------------------------------------------------a. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/01/VII/2012/Provos, tanggal 26 Juli 2012 dugaan melakukan pelanggaran disiplin berupa "tidak melaksanakan

apel

pagi

dan

apel

siang

serta

tidak

melaksanakan tugas serta kewajibannya tanpa keterangan dan tanpa izin atau sepengetahuan dari pimpinan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012, telah dilaksanakan sidang disiplin dan sudah mendapat putusan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor : SKHD/01/ll /2013, tanggal 8 Februari 2013, dengan sanksi "Penempatan ditempat khusus selama 7 (tujuh) hari".----b. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/07/VII/2014/Provos tanggal 1 Juli 2014, dugaan melakukan pelanggaran disiplin berupa


"pelanggaran asusila melakukan hubungan badan dengan sdri. Lisa Rosalina layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan yang sah" telah dilaksanakan sidang dan sudah mendapatkan putusan dengan "Surat Keputusan Hukuman disiplin" (SKHD) Nomor: SKHD/01/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dengan sanksi Teguran tertulis, Penundaan mengikuti Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 14 (empat belas) hari. --------------------------------------------------------------c. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/07/l/2015/Propam tanggal 2 Januari

2015,

dugaan

pelanggaran

disiplin

berupa

"tidak

melaksanakan apel pagi dalam rangka siaga I Ops Lilin 2014" telah

dilaksanakan

sidang

dan

sudah

mendapatkan

"Surat

Keputusan Hukuman Disiplin" (SKHD) Nomor: SKHD/07/IV/2015, tanggal 10 April 2015 dengan sanksi "Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari".-----------------------------------------------d. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/102/IX/20l4/Yanduan tanggal 22 September 2014, dugaan telah melakukan pelanggaran disiplin berupa "melakukan penganiayaan dan atau pemukulan terhadap Sdr. DEDE HENDRIK untuk mendapatkan pengakuan" tidak jadi dilaksanakan sidang disiplin karena bersamaan dengan itu juga akan dilaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri atas pelanggaran PP RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut yaitu selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja. --------------e. Berdasarkan absen yang dilakukan oleh Sie Propam SPN Pekanbaru dan Laporan Polisi Nomor : LP-A/11/XI/2014/Provos, tanggal 4 November 2014, terduga pelanggar Brigadir AAN SUPARJO

RUSTAM

kembali

melakukan

pelanggaran

yakni


meninggalkan tugas secara tidak sah, mulai dari tanggal 18 September s.d. 3 November 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi "Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut".------------------------------------------------------f. Pada tanggal 19 Juni 2015 KA SPN Pekanbaru memimpin rapat staf kordinasi Rekomendasi layak atau tidak layaknya dipertahankan sebagai anggota Polri an. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP. 85071002 yang diikuti oleh 20 (dua puluh) anggota staf SPN Pekanbaru dari yang berpangkat AIPTU s.d. KOMPOL yang berkesimpulan

"Tidak

layak

untuk

dipertahankan

sebagai

anggota Polri berpedoman dengan kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, sesuai dengan aturan yang berlaku".---------------------------------------------------------------------g. Berdasarkan surat KA SPN Pekanbaru Nomor : B/437/XI/2014/SPN, tanggal 11 Nopember 2014 SPN Pekanbaru melimpahkan Laporan Polisi Nomor Polisi : LP-A/11/XI/2014/Provos tanggal 4 Nopember 2014 an. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM Nrp. 85071002 perkara tersebut ke Bid Propam Polda Riau untuk ditindaklanjuti dengan Sidang Kode Etik. ------------------------------------------------------h. Bid Propam Polda Riau menindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar dalam rangka membuat Berkas pemeriksaan pendahuluan Nomor : BP3/06/II/205/WABPROF tanggal 11 Februari 2015, selanjutnya dijadikan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 an. terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM. -------------------------------------------------------------


i. Kapolda Riau Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/232/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang daftar nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM.

Memerintahkan Kabid

Propam Polda Riau untuk melakukan sidang Kode Etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM. -----------------------------------------------------j.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dipimpin Kabid Propam Polda Riau, pada tanggal 6 Juli 2015 menerbitkan putusannya yaitu putusan yang bersifat administrasi berupa rekomendasi PTDH Kepada BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM. ----------------------------

k. Pada tanggal 6 Juli 2015 BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM mengajukan Banding atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, dan oleh Komisi Banding dengan putusannya, permohonan banding pembanding ditolak dengan menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Riau. ------------------------------------------l. Kapolda

Riau

dengan

Surat

Keputusannya

Nomor

:

Kep/507/XI/2016 tanggal 24 November 2015 telah menerbitkan surat

Keputusan

Pemberhentian

dengan

tidak

hormat

an.

BRIGADIR AAN SUPAJO RUSTAM staf Jarlat SPN Pekanbaru. ----m. Bahwa

tergugat

sebelum

menyampaikan

dalil-dalil

bantahan

terhadap gugatan penggugat, terlebih dahulu tergugat menguraikan proses penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 14 PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh penggugat BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM sebagai berikut : --------------------------------


A. TENTANG MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 14 ayat 1 huruf PP Rl Nomor 1 TAHUN 2OO3--------------------------1. Bahwa telah diuraikan diatas secara kronologis sebelum dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar/penggugat AAN SUPARJO RUSTAM, sebelumnya

terduga

pelanggar

telah

melakukan

pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali, dan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan 1 (satu) lagi belum sempat dilaksanakan sidang

disiplin,

terduga

pelanggar/penggugat

sudah

meninggalkan tugasnya selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut yang berarti terduga pelanggar tercatat melakukan pelanggaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian 3 (tiga) sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, 1 (satu) belum disidangkan dan 1 (satu) perkara pelanggaran PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat 1 huruf a yaitu 'Meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. ----------------------------2. Berdasarkan absen yang dilakukan oleh Sie Propam SPN Pekanbaru, terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM melakukan pelanggaran yakni meninggalkan tugas secara tidak sah, mulai dari tanggal 18 September s.d. 3 November 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi "Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut”. ----------------------------------


3. Bahwa Sie propam SPN Pekanbaru membuat Laporan Polisi Nomor: LP-A/11/XI/2014/Provos, tanggal 4 November 2014, dugaan pelanggaran PP Rl Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayal 1 huruf a yang dilakukan oleh terduga pelanggar AAN SUPARJO RUSTAM yaitu “meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturutturut" mulai dari tanggal 18 September s.d. tanggal 3 November 2014 selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja. -------4. Berdasarkan

surat

KA

SPN

Pekanbaru

Nomor

:

B/437lXl/2014/SPN, tanggal 11 Nopember 2014 SPN Pekanbaru melimpahkan Laporan Polisi Nomor Polisi : LPA/11/XI/2014/Provos

tanggal

BRIGADIR AAN SUPARJO perkara

tersebut

ke

Bid

4

November

RUSTAM

2014

Nrp.

Propam Polda

an.

85071002

Riau

untuk

ditindaklanjuti dengan Sidang Kode Etik. -------------------------5. Bid Propam Polda Riau membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar dengan surat perintah pemeriksaan Nomor : Sprin/39/XI/2014, tanggal 20 November Pemeriksaan

2014

dalam

rangka

Pendahuluan

BP3/06/II/205/WABPROF

tanggal

11

membuat

Berkas

Nomor

:

Februari

2015,

selanjutnya dijadikan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran PP Rl No. 1 Tahun 2003 an. terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM. ----------------------------7. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Kabid Propam Polda Riau meminta saran dan pendapat hukum kepada Kabidkum Polda Riau guna mendapatkan saran dan pendapat hukum


terhadap penyelesaian perkara penggugat AAN SUPARJO RUSTAM. -----------------------------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. AAN SUPARJO RUSTAM Nrp 85071002 Ba Jarlat SPN Pekanbaru nomor : R/138/ll/2015/Bidkum tanggal 27 Februari 2015, yang intinya perbuatan terduga pelanggar secara yuridis telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi : meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. --------------------------------------------------9. Bahwa berdasarkan saran pendapat dan saran hukum dari Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kabid Propam Polda Riau mengajukan usul pembentukan sidang Komisi Kode Etik kepada Kapolda Riau selaku pejabat pembentuk sidang Komisi Kode Etik Polda Riau, dan berdasarkan usulan tersebut Kapolda Riau telah membentuk susunan sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Riau

Pekanbaru

Nomor

:

Kep/232/V/2015

tentang

pembentukan Komisi Kode Etik Polri tanggal 29 Mei 2015.--10. Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Riau sesuai dengan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK KKEP,

Komisi Kode Etik Polri

melaksanakan sidang perkara terduga pelanggar AAN SUPARJO RUSTAM Ba Jarlat SPN Pekanbaru, dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi


Kode Etik Polri pada tanggal 6 Juli 2015 berkesimpulan BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat t huruf (a) Peraturan

Pemerintah

No.

1

Tahun

2003

tentang

Pemberhentian anggota Polri dengan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/06/VII/2015/KKEP, tanggal 06 Juli 2015. ------------------------------------------------------------------11. Bahwa setelah adanya, putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM (penggugat) Nomor : PUT/06/VII/2015/KKEP, tanggal

06

Juli

2015

selanjutnya

terduga

pelanggar

BRlGADlR AAN SUPARJO RUSTAM pada tanggal 06 Juli 2015 mengajukan pernyataan banding kepada Komisi Banding Polda Riau. ----------------------------------------------------12. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 terduga pelanggar BRIPTU BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM mengajukan memori banding kepada Kapolda Riau (selaku pejabat pembentuk Komisi Banding). ------------------------------------------------------13. Kapolda Riau selaku pejabat pembentuk Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menerbitkan surat Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Nomor : Kep/3191/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan pada tanggal 17 September 2015 dikeluarkan Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/16/IX/2015/KOM

BANDING

tanggal

17

September 2015 yang pada intinya menguatkan Putusan


Sidang Kode Etik Profesi Polri Bidpropam Polda Riau Nomor: PUT/06/VII/2015/lKKEP, tanggal 06 Juli 2015. -------14. Bahwa

selanjutnya

Kapolda

Riau

menerbitkan

Surat

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIGADIR

AAN

SUPARJ0

RUSTAM

No.Pol:

Kep/507/Xl/2015 tanggal 24 Nopember 2015, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/Xl/2003 tanggal 11 November 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang

pengakhiran

dinas

anggota

Polri

yang

berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya PTDH dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA' pada Pasal 38 ayat (1) tentang Tata Cara Pengajuan PTDH bagi Anggota Polri yang dijelaskan pada huruf b angka 2 berbunyi “Kasatker

Polda

mengajukan

permohonan

tertulis

terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah.B. TENTANG DASAR GUGATAN-------------------------------------------1. Bahwa dalil penggugat angka 7 yaitu tanggal 18 s.d. 21 September 2014 tidak masuk kantor karena sakit bisul dan sudah memberitahukan kepada rekan kerja di Subbag Jarlat dan

penggugat

KASUBBAG menanggapi

telah

minta

JARLAT bahwa

SPN

alasan

izin

dan diketahui

Pekanbaru, yang

oleh

tergugat

disampaikan

oleh

penggugat adalah mengada-ada sebab : 1. Seandainya


penggugat sakit menurut aturan yang berlaku di Kepolisian dan di lnstansi pemerintah maupun swasta haruslah dibawa kerumah sakit yang ditunjuk dalam hal ini Rumah Sakit Polri Jalan Kartini Pekanbaru dan dokter yang memeriksanya menurut hasil pemeriksaan berdasarkan ilmu yang ada padanya perlu penggugat istirahat, maka dokter tersebut akan mengeluarkan surat keterangan sakit dan beristirahat dalam jangka waktu tertentu, dan surat keterangan sakit tersebut diberikan kepada penggugat, penggugat atau orang yang ditunjuknya

menyampaikan ke kesatuan tempat

berdinas dalam hal ini SPN Pekanbaru yaitu Subbag Jarlat, dan surat tersebut disampaikan kepada petugas Provos yang tugasnya penegakan disiplin dan menentukan tentang hadir tidak hadirnya personel, in cassu penggugat tidak pernah melakukan itu, makanya tercatat di Provos "Tidak hadir melaksanakan dinas" 2. Seandainya tidak ada surat keterangan sakit dari dokter akan tetapi penggugat sudah meminta izin dan diketahui oleh Kasubbag Jarlat, sudah pastilah Kasubbag Jarlat akan melapor ke Provos bahwa penggugat tidak hadir karena sakit bisul, dan Provos akan mencatat penggugat sakit, akan tetapi apabila penggugat tidak hadir, dan tidak ada surat keterangan sakit serta tidak ada laporan dari atasannya kepada Provos, maka Provos akan mencatat penggugat tidak hadir atau meninggalkan tugas (TK). ----------------------------------------------------------------2. Bahwa dalil penggugat angka 8 dan angka 9 yaitu penggugat bekerja sama dengan Reskrimum Polda Riau dan Polsek

Tambang

untuk

menangkap

pelaku

curanmor


bernama DEDE dari tanggal 22 s.d. 27 September 2014 jika dihitung harinya selama 5 (lima) hari, tergugat menanggapi bahwa 1. Tugas penggugat yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik lndonesia Daerah Riau tugas pokoknya sehari-hari adalah mengurusi JARLAT ATAU PENGAJARAN DAN LATIHAN terhadap Siswa Polisi yang dididik di SPN Pekanbaru, baik Polisi yang baru maupun Polisi sekolah kejuruan, bukan tugas Reskrim yang tugas pokoknya menangkap penjahat, sebab untuk menangkap pelaku curanmor bukan tugasnya penggugat, itu adalah tugas Reserse Kriminal Umum Polda Riau, sudah ada ditentukan personelnya yang ditunjuk yang jelas bukan penggugat. Kalaupun bekerja sama dengan Reskrimum dan Polsek Tambang dan meminta tenaga ke SPN dalam hal ini penggugat, mungkin penggugat orangnya professional, maka harus ada surat permintaan resmi dari Reskrimum Polda Riau yang ditandatangani oleh Direktumya dan Surat Resmi dari Polsek Tambang yang ditandatangani oleh Kapolseknya untuk meminta bantuan tenaga ahli dalam hal ini penggugat untuk menangkap maling motor, itupun harus ada pula surat perintah tugas (Springas) yang dikeluarkan oleh

SPN

(SEKOLAH

POLISI

NEGARA)

yang

ditandatangani oleh KA SPN dan apabila tidak ada surat permintaan Resmi dari Reskrimum Polda Riau serta surat permintaan resmi dari Polsek Tambang ke SPN Pekanbaru serta tidak ada surat perintah penugasan khusus penggugat yang

ditandatangani

oleh

KA

SPN

dan

penggugat

meninggalkan tugas yang seharusnya dilaksanakan di


JARLAT SPN PEKANBARU, maka tugas yang dilaksanakan oleh penggugat adalah tidak sah di institusi Kepolisian, dan kepergian

penggugat

dianggap

meninggalkan

tugas

pokoknya di SPN, 3. Bahwa penggugat dalam masa pelaksanaan tugas tanpa dibekali surat perintah KA SPN tersebut, penggugat bukannya menangkap pelaku curanmor, melainkan menganiaya Sdr. DEDE sehingga Sdr. DEDE membuat laporan ke Bid Propam Polda Riau dan Bid Propam Polda Riau membuat Berkas pelanggaran disiplin yang

dilakukan

oleh

penggugat

selanjutnya

berkas

pelanggaran disiplin penggugat tersebut dilimpahkan ke SPN Pekanbaru untuk dilakukan sidang disiplin akan tetapi kasus tersebut belum dilaksanakan sidang disiplin karena waktu akan dilaksanakan sidang disiplin penggugat tidak diketahui keberadaannya karena takut dilakukan sidang disiplin, sebab kalau dilaksanakan sidang disiplin dan sudah putus maka penggugat sudah 4 (empat) kali melakukan pelanggaran disiplin yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan menurut Pasal 13 PP Rl Nomor 2 Tahun 2003 anggota Polri melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali di Kesatuan yang sama dapat di sidang Kode Etik dengan putusan PTDH. ----------------------------------------------------------3. Bahwa dalil penggugat angka 10 dan angka 11 yang rnendalilkan yaitu tanggal 29 September s.d. 3 Oktober 2014 penggugat

jatuh

sakit,

kelelahan

karena

rnembantu

Reskrimum dan Polsek Tambang, dan tanggal 7 Oktober 2014 anak penggugat kecelakaan dan penggugat tidak masuk kantor, tergugat menanggapi bahwa tidak masuk


dinas seperti ini yang dikatakan meninggalkan tugas secara tidak sah, karena tidak ada alasan resmi secara tertulis penggugat tidak masuk dinas, alasan kelelahan dan anak sakit tidak masuk dinas tidak dianggap sah oleh dinas Polri, yang sah adalah alasan resrni secara tertulis, tetapi dalam hal ini penggugat bukan kelelahan akan tetapi sudah lelah menjadi anggota Polri dan takut masuk kantor karena akan dihadapi dengan sidang disiplin yang ke empat tentang penganiayaan terhadap Sdr. DEDE, sebab kalau penggugat masuk dinas akan dilaksanakan sidang disiplin yang keempat kalinya, dan apabila sidang disiplin dilaksanakan lebih 3 (tiga) kali, menurut Pasal 13 PP Rl Nornor 2 Tahun 2003 dapat dilaksanakan sidang Kode Etik dengan putusan PTDH, itulah yang ditakuti oleh penggugat dan penggugat lari belut atau tidak masuk dinas tanpa alasan yang sah, makanya sampai sekarang berkas perkara pelanggaran disiplin

yang

dilakukan

oleh

penggugat

dalam

hal

penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdr. DEDE belum dilaksanakan sidang disiplin. -----------------------------------------4. Bahwa dalil penggugat angka 12 dan angka 13 yaitu penggugat pulang ke Bengkulu selama 2 (dua) minggu menjenguk orang tua sakit, sudah diberi izin oleh atasan dan diberi uang Rp.300.000,- ketika itu, tergugat menanggapi bahwa bagaimanapun juga aturan baku di internal Polri seluruh lndonesia, setiap kepergian seorang anggota Polri keluar dari kesatuannya apalagi keluar wilayah Polda, haruslah dengan memakai surat izin resmi tertulis dan surat jalan yang diberikan tembusan surat tersebut kepada


Provos, dimana tugas Provos adalah mencatat tentang hadir atau tidak hadirnya melaksanakan dinas setiap anggota Polri, in cassu penggugat maupun atasan penggugat tidak ada memiliki surat izin resmi dari KA SPN untuk pergi keluar wilayah Polda Riau yaitu ke Bengkulu, dan juga tidak memberikan tembusan ke Provos, sehingga tercatat di Provos kepergian penggugat adalah tidak sah dan dicatat di Provos TANPA KETERANGAN (TK). ------------------------------5. Bahwa dalil penggugat angka 14 yaitu tanggal 3 November 2014 penggugat sudah masuk kantor dan melaksanakan dinas dan sepengetahuan penggugat tidak benar ada Provos yang rnencari penggugat kerumah atau menelpon isteri penggugat, tergugat menanggapi memang benar penggugat tidak akan mengetahui kedatangan Provos kerumahnya dalam

rangka

rnencari

penggugat

karena

penggugat

penggugat dalam dalilnya berada di Bengkulu bukan dirumah, jadi bagaimana tahu penggugat orang yang datang kerumahnya sedangkan dia tidak ada dirumah dan untuk menelpon isteri penggugat Provos tidak diberikan nomor nya. ----------------------------------------------------------------------6. Bahwa tergugat menanggapi dalil penggugat angka 15, sepulangnya penggugat dari Bengkulu KA SPN marahmarah dan diperintahkan periksa Urin penggugat dan hasilnya

Negatif,

tergugat

menanggapinya

sudah

seharusnya KA SPN marah-marah kepada penggugat, karena penggugat meninggalkan tugas seenaknya keluar wilayah Polda Riau tanpa memakai surat izin tertulis dari KA SPN, adapun penggugat di tuntut di Sidang Kode Etik bukan


karena mernakai Narkoba melainkan karena meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta sebelumnya sudah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali dan sudah mendapat putusan sebanyak 3 (tiga) kali. --------------------------------------------------7. Bahwa dalil penggugat angka 16 dan angka 17 dan angka 18 dan angka 19 dan angka 20 oleh tergugat ditolak dan tidak ditanggapi, karena sudah berhubungan dengan yang sudah ditanggapi diatas. ----------------------------------------------8. Bahwa dalil penggugat pada angka 21 mendalilkan Pasal 7 ayat 4 Perkap 14 Tahun 2011 menyatakan sesama anggota Polri wajib saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan penggugat

tugas,

tidak

tergugat

menjelaskan

menanggapi

dalam

dalil

ini

bahwa saling

menghargai dan saling menghormati dalam melaksanakan tugas, kalaulah tugas yang dimaksud oleh penggugat membantu Reskrim dan Polsek Tambang menangkap pencuri motor berarti penggugat salah arti dan salah tafsir, sebab yang dimaksudkan menghargai dan menghormati dalam

melaksanakan

tugas

disini

maksudnya

adalah

sesama anggota Polri dalam lingkup Jarlat SPN Pekanbaru atau dalam lingkup SEKOLAH POLISI NEGARA Pekanbaru, seperti KORSIS atau fungsi di SPN seperti Sarpas, Yanma dan

lainnya

khusus

di

SPN,

bukan

dengan

tugas

RESKRIMUM dan Polsek Tambang, karena sudah berbeda fungsi dan berbeda ANKUM nya, demikian juga dengan dalil penggugat “bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja" jika dimaksudkan penggugat dengan kerja sama


dengan Reskrimum dan Polsek Tambang, penggugat telah salah arti dan salah tafsir, sebab kerjasama dalam meningkatkan kinerja tersebut tidak boleh keluar dari KINERJA JARLAT atau KINERJA LINGKUP SPN, apabila keluar dari itu, maka penafsirannya salah. -----------------------9. Bahwa tergugat menanggapi dalil penggugat angka 23 yaitu tergugat sudah melakukan pembinaan terhadap penggugat dengan melaksanakan sidang disiplin sebanyak 3 (tiga) kali atas pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat dengan putusan/sanksi TIDAK PTDH, akan tetapi penggugat tidak sayang kepada diri sendiri dan tidak sayang kepada isteri dan anaknya, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap penggugat dianggap penggugat angin lalu dengan melakukan pelanggaran yang lain dan pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat apabila tidak dilakukan penegakan sesuai undang-undang yang berlaku, maka diperkirakan akan merusak kepada personil Polri yang lain; -----------------10. Bahwa dalil penggugat pada angka 24 dan angka 25 dan angka 26 mengenai alasan absensi yang dibuat Provos, tergugat menanggapi 1. Bahwa system absensi di SPN memang belum system finger print, masih manual dan diisi oleh yang mengambil absen dalam hal ini Provos, tidak boleh diisi oleh anggota yang bersangkutan dalam hal ini penggugat, karena kehadiran anggota hanya diketahui oleh Provos dan dilaporkan ke atasan (KA SPN), jika diisi oleh anggota yang bersangkutan, pengalaman banyak yang dititip parafnya sama teman yang lain (Rekayasa) sedangkan dia tidak hadir. 2. Jika absen penggugat dibuat baru oleh Provos


dan diisi tidak hadir, sedangkan penggugat hadir, maka bukan saja penggugat yang akan memprotes Provos, KA SPN yang dilapori oleh Provos akan marah kepada Provos, karena setiap hari pengambilan apel dilaporkan ke KA SPN, dia kenal dengan seluruh wajah personil SPN, sudah jelas KA SPN tidak akan mau melaksanakan sidang kode etik karena absennya rekayasa, in cassu justru KA SPN yang mengetahui penggugat tidak hadir dan dia selaku ankum yang melaksanakan sidang kode etik tentang ketidakhadiran penggugat

dalam

melaksanakan

dinas,

meskipun

pelaksanaan sidang kode etik dilaksanakan oleh Kabid Propam, sedangkan dalil penggugat mengatakan absen bisa saja dbuat baru oleh Provos, penggugat hadir namun ditulis Provos tidak hadir, absensi tidak dapat mengaksesnya, hal itu adalah pendapat tidak masuk akal dan asumsi saja (seandainya) bukan fakta. --------------------------------------------11. Bahwa dalil penggugat pada angka 26 yang mendalilkan personel yang lainnya ditulis tidak hadir oleh petugas yang mengisi absen, mereka datang namun ditulis tidak datang sehingga kehilangan tunjangan, tergugat meminta kepada penggugat untuk menghadirkan petugas tersebut dalam persidangan supaya dalil penggugat tidak dinilai asumsi atau hanya untuk menjadi alasan pembenaran saja tentang ketidakhadiran penggugat yang dicatat oleh Provos; ----------12. Bahwa

didalam

diperlihatkan

persidangan absen

KKEP

tentang

penggugat

sudah

ketidakhadiran

yang

bersangkutan, makanya ditulis dalam keputusan komisi kode etik tersebut, sedangkan bukti-bukti yang lain tidak ada,


cukup dengan bukti absensi dan sudah lebih 30 (tiga puluh) hari kerja in cassu 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, serta yang menguatkan komisi kode etik adalah sebelum disidang kode etik penggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran disiplin

dan

sudah

disidangkan

sedangkan

satu lagi

pelanggaran disiplin belum disidangkan. -------------------------13. Bahwa dalil penggugat pada angka 28 yang mendalilkan putusan sidang kode etik Nomor : Put/06/Vll/2015/KKEP tanggal 4 Juli 2015 tidak bersifat mengayomi, tidak patut, tidak objektif dan tidak adil, tergugat menanggapi sudah ada jawaban terdahulu bahwa penggugat telah diayomi, telah dilakukan secara patut, sudah dilakukan secara adil, yaitu sudah

tiga

kali

bahkan

4

(ernpat)

kali

melakukan

pelanggaran disiplin tidak ada satupun yang putusannya dengan sanksi PTDH. ; ------------------------------------------------14. Bahwa dalil penggugat pada angka 29 yang mendalilkan bahwa komisi banding menolak permohonan banding penggugat dan materi memori banding penggugat tidak diperiksa oleh komisi banding, tergugat menanggapinya bahwa pelaksanaan sidang banding berdasarkan Perkap 19 Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan tanpa hadirnya pembanding dan saksi-saksi, sudah jelas penggugat berasumsi atau beranggapan bahwa komisi banding tidak memeriksa memori banding penggugat, karena penggugat tidak mengetahui mekanisme banding; --15. Menanggapi dalil penggugat pada angka 30, tergugat jelaskan kepada penggugat bahwa sesuai dengan Perkap Nomor 22 Tahun 2010 satker Polda tersebut antara lain


terdiri dari ltwasda, Biro Operasi, Biro Rena, Biro ESDM, Direktorat Reserse Umum, Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Reserse Khusus, Direktorat Bimmas, Direktorat Pol Air, Bidang Hukum, Bidang Propam, Bidang Keuangan, Bidang Humas, termasuk SPN serta Brimob, adapun kesernua satker tersebut mempunyai tugas pokoknya dan dilaksanakan oleh anggotanya secara Proporsional dan Profesional

serta

prosedural,

yang

dimaksud

dengan

Proporsional adalah Bidkum tidak boleh bekerja di Propam, orang Humas bekerja di keuangan, itu namanya tidak proporsional, hal itu tidak dibenarkan oleh institusi Polri, in cassu penggugat tugasnya Pengajaran dan latihan, itupun adanya di SPN yang mengajar dan melatih Polisi Baru masuk dan Polisi yang dididik di SPN, jadi sudah jelas penggugat tidak boleh melakukan tugas menangkap pencuri ranmor, penadah pencurian bahkan sampai menganiaya orang yang diduga pencuri ranmor, apakah perbuatan penganiayaan tersebut yang diajarkan di SPN kepada Polisipolisi yang dididik di SPN, maka akan rusaklah Polisi lndonesia ini. -------------------------------------------------------------C. TENTANG ALASAN HUKUM---------------------------------------------1. Bahwa tergugat telah memahami dalil penggugat angka 1 dan angka 2 ayat (1), tergugat dan menolaknya karena dalil penggugat tersebut sudah tergugat jawab dalam uraian jawaban diatas yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini. ---------------------------------------------------------------2. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, angka 3 ayat (3) tergugat


menolaknya, karena tidak diuraikan prinsip-prinsip yang dimaksud penggugat seperti Hak Asazi manusia penggugat yang mana yang dilanggar tergugat, serta apa-apa saja jasa pengabdian penggugat pada Polri yang dilakukan penggugat selama ini yang dilanggar tergugat, dan jasa tersebut harus dibuktikan dengan surat tanda jasa berupa apa juga tidak diuraikan. ------------------------------------------------------------------3. Bahwa menanggapi dalil penggugat angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, tergugat menanggapinya secara global karena saling keterkaitan yang pada intinya tidak diberikan

pendamping

pendahuluan

dan

saat

disodorkan

dilakukan surat

pemeriksaan

pernyataan

tidak

memerlukan pendamping, serta penggugat tidak tahu arti dan kegunaan pendamping sehingga penggugat mau menandatangani surat pernyataan tersebut, dalam hal ini tergugat menanggapinya bahwa alasan yang diajukan penggugat mengada-ada serta tidak masuk akal, katanya penggugat jadi Polisi sudah berpangkat Brigadir, diangkat jadi Polisi sejak tahun 2005, sudah 10 tahun bahkan sudah pernh berdinas di Reserse umum Polda Riau yang seharihari menangani pelaku tindak pidana yang sudah pasti didampingi oleh penasehat hukum dan berhak mengajukan saksi yang menguntungkan, sebenarnya kalaupun tidak tahu kegunaan

pendamping

pada

saat

disodorkan

surat

pernyataan menolak didampingi pendamping, penggugat harusnya bertanya dan bahkan menolak menandatangani surat tersebut, apabila tidak mau maka harus dibuat Surat Penolakan supaya sesuai dengan SOP yaitu Perkap Nomor


19 Tahun 2012, dan dalam pelaksanaan sidang kode etik penggugat

menghadirkan

pendamping

yang

berarti

mengetahui tentang kegunaan pendamping hukum haruslah terduga pelanggar dan mengusulkan untuk diperiksa, akreditor atau hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri, incassu penggugat pada kenyataannya penggugat tidak mengajukan pendamping dan membuat penolakan untuk didampingi pendamping yang disiapkan oleh akreditor, dan pada saat sidang

Kode

Etik

penggugat

justru

menghadirkan

pendamping yang berarti penggugat mengetahui betul kegunaan pendamping. -----------------------------------------------4. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka 10, angka 11, angka 12 tentang Sie Propam tidak ada mencari penggugat selama masa dalam pelariannya dan harus dilakukan pembinaan, tergugat menanggapi bahwa tergugat telah mencari tergugat kerumahnya tetapi tidak ditemukan karena yang

dicari

anggota

Polri

yang

lari

menghindari

tanggungjawab dinasnya. ---------------------------------------------Bahwa penggugat selama dalarn pelariannya meminta Provos atau Sie Propam SPN Pekanbaru mencarinya sedangkan Provos sudah mencari penggugat kerumahnya, ternyata penggugat larinya ke Bengkulu, akhirnya antara Provos dan penggugat main petak umpet dan Provos tidak menemukan penggugat, ada yang sembunyi minta dicari, larinya pun keluar wilayah Polda Riau, dan yang dicari sudah 10 (sepuluh) tahun jadi Polisi, sudah pastilah mengerti kemana bersembunyi yang tidak akan diketahui oleh orang lain, dan bersembunyi sampai 33 (tiga puluh tiga) hari, kalau


yang

didalilkan

penggugat

Provos

tidak

melakukan

pengawasan, sebenarnya pada saat pertama kali penggugat melakukan pelanggaran disiplin sudah diingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin yang kedua, dan pada saat penggugat

melakukan

pelanggaran

kedua

dalam

pelaksanaan sidang disiplin juga sudah diingatkan agar melaksanakan dinas dengan baik dan tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin yang ke tiga, demikian juga pada saat akan dilaksanakan sidang disiplin ke empat penggugat rnalah melarikan diri ke Bengkulu menghindari pelaksanaan sidang disiplin yang ke empat tersebut, apakah Provos akan mengurusi penggugat sendiri di SPN, sedangkan masih banyak lagi anggota lain yang perlu diawasi, dan anggota lain tersebut diperingatkan satu atau dua kali sudah sadar dan baik, nyatanya tidak ada yang di PTDH, bukan tidak ada yang tidak nakal juga, tetapi tidak seperti penggugat;----------5. Bahwa dalil penggugat pada angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang mendalilkan tentang tidak dilakukan audit investigasi, tergugat menanggapi bahwa disamping Perkap Nomor 19 Tahun 2012, rnasih ada aturan lain yang mengatur tentang audit investigasi yang merupakan pedoman pelaksanaan penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dijelaskan pada halaman 23 huruf e selengkapnya berbunyi Pedoman pelaksanaan audit investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam


mandat Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Dan Pasal 37 Peraturan

Kapolri

Nomor

19

Tahun

2012

pedoman

penegakannya sebagai berikut : dan seterusnya pada halaman 25 angka (2) selengkapnya berbunyi “penegakan dugaan pelanggaran Kode Etik yang prosesnya wajib melalui tahapan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Dan Pasal 33 adalah apabila terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud belum memenuhi persyaratan bukti permulaan cukup, dan akreditor berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup menjadi kewenangan akreditor, selanjutnya pada angka (3) selengkapnya berbunyi dalam hal akreditor menyimpulkan bahwa suatu laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a, b dan c telah memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup maka tahapan audit investigasi dapat dikecualikan atau dikesampingkan dan akreditor dapat menindaklanjuti

langsung

ke

tahapan

pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, adapun Pasal 37 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tersebut berbunyi "(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah. (2) Pemeriksa sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres, in cassu pemeriksaan terhadap penggugat dilaksanakan oleh Bid Propam Polda Riau, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat adalah Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Rl Nornor 1 Tahun 2003 yang sangat


mudah untuk menentukan bukti permulaan yang cukup yaitu rekapitulasi absen yang dicatat oleh Propam yang khusus bertugas mencatat tentang hadir dan tidak hadimya setiap anggota Polri, serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa penggugat meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut. ---------------------------------------6. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 17 tentang isi berkas perkara pemeriksaan pendahuluan tidak mengikuti petunjuk Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang keterangan ahli, Tergugat menanggapinya yaitu, keterangan

ahli

yang

dimasukkan

kedalam

berkas

pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah keterangan ahli yang dibuat berita acaranya (BAP), dan ahli yang di BAP apabila diperlukan oleh akreditor/pemeriksa jika belum dapat ditemukan bukti permulaan yang cukup atau susah untuk membuktikan keterkaitan terduga pelanggar dengan pasal yang

dipersangkakan,

incassu

tidak

penggugat

meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, ada bukti absensinya sehingga

tidak

diperlukan

keterangan/pendapat

ahli,

sedangkan untuk keterangan ahli untuk membuktikan apakah perbuatan penggugat menjadi Reserse musiman yaitu bekerja sama dengan Reskrim Polda Riau dan Polsek Tambang dalam rangka menangkap pelaku curanmor rnenurut penilaian akreditor tidak susah rnencari bukti permulaan yang cukupnya, sudah menyimpang dari tugas pokok penggugat dan karena tidak ada surat resmi tentang tugas khusus tersebut, maka dari itu akreditor menyimpulkan


secara

hukum

internal

Polri

dapat

dikategorikan

pelanggaran, in cassu penggugat tidak ada memiliki surat perintah resmi dari KA SPN Pekanbaru untuk bekerja sama dengan Reskrimum Polda Riau dan Polsek Tambang, berlagak sebagai anggota Reserse dengan meninggalkan kewajibannya di JARLAT SPN Pekanbaru, menangkap Sdr. DEDE dan melakukan penganiayaan, hal ini tidak diperlukan keterangan ahli dan cukup sudah membuat unsur atas pelanggarannya, sedangkan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh penggugat, itu diperiksa jika dihadirkan oleh terduga pelanggar/penggugat, dan merupakan kewajiban terduga pelanggar menghadirkan saksi yang meringankan jika dipandang perlu oleh terduga pelanggar untuk diperiksa, incassu terduga pelanggar tidak menghadirkan, tidak ada kewajiban tergugat menghadirkannya. ----------------------------7. Bahwa dalil penggugat pada angka 18 dan angka 19 tentang berkas pemeriksaan pendahuluan tidak disampaikan kepada terduga pelanggar, tergugat menanggapi sama dengan dalil penggugat

yaitu

karena

sudah

disampaikan

kepada

pendamping penggugat saat itu, maka tidak dlperlukan lagi diberikan kepada terduga pelanggar, karena kegunaan berkas pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah untuk dipelajari dalam rangka menyampaikan pembelaan dan pada saat pelaksanaan sidang antara pendamping dan terduga pelanggar duduknya berdekatan dan merupakan satu kesatuan, lagi pula kepentingan hukum terduga pelanggar saat itu sudah terwakili oleh pendamping, dan dalam pelaksanaan sidang saat itu terduga pelanggar/penggugat


ada pendamping dan sudah menyampaikan pembelaan terhadap penggugat, sehingga sudah cukup hanya diberikan kepada pendamping. -------------------------------------------------8. Bahwa dalil penggugat pada angka 20 dan angka 21 yang mendalilkan tentang turunan berita acara pemeriksaan pendahuluan dan mengajukan saksi yang meringankan, tergugat menanggapi bahwa yang dimaksud dengan turunan berita acara pemeriksaan dalarn Pasal 74 ayat 1 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukan Berkas pemeriksaan, tetapi sama-sama

pemeriksaan pendahuluan, adapun BAP

sudah diberikan kepada penggugat sesaat setelah dibuat BAP,

sedangkan

pendamping

pada

berkas saat

sudah

diberikan

dilaksanakan

kepada

sidang

KKEP,

sedangkan saksi yang meringankan dibuat BAPnya atau dihadapkan dalam persidangan merupakan kewajiban dari terduga pelanggar untuk dihadirkan jika dibutuhkan hal ini sudah diuraikan diatas. ------------------------------------------------9. Bahwa dalil penggugat pada angka 22 dan angka 23 tergugat

menolaknya,

karena

itu

hanya

penafsiran

penggugat yang salah arti, sedangkan dalil yang penggugat menjelaskan " ……akibatnya penggugat tidak tahu secara pasti

arah

persidangan

selain

hanya

diam

dan

mendengarkan dan menerirna hasil persidangan, dalil tersebut tidak benar adanya, karena pada kenyataannya penggugat pendamping

pada dan

saat

persidangan

yang

berbicara

ada serta

didampingi mengajukan

pembelaan adalah pendamping bukan penggugat. -------------


10. Bahwa dalil penggugat pada angka 24 yang mendalilkan pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tidak dipatuhi oleh tergugat yaitu “gugur hak menuntut dari penuntut tergugat menanggapi bahwa Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tidak mengatur tentang gugur hak menuntut dari penuntut karena didalam Pasal 50 tersebut hanya menyebutkan pelaksanaan sidang selanjutnya berbunyi “Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP yang

berarti

bukan

batas

waktu

menuntut

atau

kadaluarsa, kata-kata “Sidang KKEP dilaksanakan" artinya pelaksanaan sidang bukan batas waktu menuntut atau kedaluarsa, dan pasal ini juga tidak menyebutkan bahwa sidang tidak boleh dilaksanakan apabila lewat waktu 14 (empat belas) hari. ------------------------------------------------------11. Bahwa dalil penggugat pada angka 25, angka 26 dan angka 27 tergugat tidak menanggapinya dan menolaknya karena sudah dijawab pada jawaban sebelumnya. ----------------------12. Bahwa dalil penggugat pada angka 29 dan angka 30, angka 31, angka 32 yang mendalilkan tentang hasil rapat staf tidak ada gunanya, tergugat menanggapinya bahwa rapat staf tidak diatur didalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 untuk menjadi pertimbangan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, karena rapat staf tersebut nantinya menjadi pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini ANKUM, dalam rumusan Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Rl Nomor

1

Tahun

2003

tidak

ada

unsur

menurut

pertimbangan pejabat yang berwenang sehingga Kornisi


Kode Etik Profesi Polri Polda Riau tidak mempertimbangkan dalam putusannya, incassu dalam pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri yang dicari adalah 2 (dua) alat bukti yang sah seperti absensi dan keterangan saksi-saksi serta yang sangat

mendukung

untuk

diputuskan

sanksi

bersifat

administrasi berupa rekomendasi PTDH adalah penggugat telah 4 (empat) kali melakukan pelanggaran dan sudah diputus

dengan

putusan

Pembinaan,

sehingga

dinilai

penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kelakuannya, serta ada rekomendasi atasan yang berhak menghukum yang berwenang penuh (Ankum berwenang penuh) yang isinya penggugat tidak Iayak lagi dipertahankan sebagai

anggota

Polri

dengan

pertimbangan

apabila

dipertahankan maka akan menjadi preseden buruk terhadap anggota

Polri

yang

lain,

minimal

dilingkungan

SPN

Pekanbaru anggota lain akan beranggapan meskipun melakukan pelanggaran berkali-kali tidak di PTDH dan akan merajalela kelakuan anggota Polri seperti itu di SPN Pekanbaru, sedangkan SPN Pekanbaru adalah sebagai pendidik Polri dan menjadi contoh setiap anggota Polri yang lainnya. ---------------------------------------------------------------------13. Bahwa dalil penggugat angka 33, angka 34, angka 35 tergugat menolak dan tidak menanggapinya, karena sudah dijawab sebelumnya. ---------------------------------------------------14. Bahwa dalil penggugat pada angka 36 dan angka 37 yang mendalilkan satu orang anggota Komisi Kode Etik an. Kompol ROMMEL HUTAGAOL, SIP berpendapat bahwa terhadap terduga pelanggar agar diberikan sanksi yang


bersifat pembinaan dengan mempertimbangkan kelanjutan karier

terduga

pelanggar,

tergugat

menanggapi

dalil

tersebut dalam system peradilan disebut dengan dissenting opinion, yaitu berbeda pendapat, sedangkan yang akan menjadi keputusan sidang adalah dari suara atau pendapat yang terbanyak, incassu Hakim Komisi Kode Etik yang memeriksa perkara penggugat sebanyak 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang hakim yang berpendapat menjatuhkan sanksi berupa Rekomendasi PTDH, maka keputusannya adalah Rekomendasi PTDH. ---------------------------------------------------Berdasarkan

alasan-alasan

hukum tersebut

diatas,

bahwa

proses

pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. ----------------------------Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ------------------------------1. menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. ----------------------------------------2. menyatakan suat keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/507/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM adalah sah menurut hukum. -------------------------------------------3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. ------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

atas

Jawaban

Tergugat

tersebut,


pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 April 2016 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 April 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut: ------------------------------------------------1.

Bukti P-1 : Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Nomor : Kep/507/XI/2015 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 24 November 2015 atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, PANGKAT BRIGADIR, NRP. 85071002, JABATAN/ KESATUAN BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU;-------------------(sesuai dengan aslinya) ---------------------------------------------

2.

Bukti P-2 : Fotokopi Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. No.Pol. : B/269/VII/2005, atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 4 JULI 2005;----------------------------------(sesuai dengan aslinya) ---------------------------------------------

3.

Bukti P-3 : Fotokopi PETIKAN SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : Kep/274/XII/2005 BINTARA

POLRI

tentang

PENEMPATAN

GELOMBANG

I

T.A.

PERTAMA 2005

DI

LINGKUNGAN POLDA RIAU, tanggal 26 Desember 2005, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM;------------------------------------


(sesuai dengan aslinya) --------------------------------------------4.

Bukti P-4 : Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Nomor : Kep/49/II/2012, Tentang MUTASI PERSONEL DI LINGKUNGAN POLDA RIAU, tanggal 17 Februari 2012, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM;---------------(sesuai dengan aslinya) ---------------------------------------------

5.

Bukti P-5 : Fotokopi Fotokopi PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI Nomor : PUT/06/VII/2015/KKEP, tanggal 6 Juli 2015, terhadap terduga pelapor atas nama AAN SUPARJO RUSTAM;------------------------------------------------(sesuai dengan fotokopinya) ---------------------------------------

6.

Bukti P-6 : Fotokopi

NOTA

PELANGGARAN

PEMBELAAN KODE

ETIK

ATAS Nomor

TUNTUTAN :

NO-

02/VI/2015/Etik/Bidkum, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 22 Juni 2015; -----------------------------------------------(sesuai dengan aslinya) --------------------------------------------7.

Bukti P-7 : Fotokopi

LAPORAN

PELAKSANAAN

RAPAT

KOORDINASI REKOMENDASI LAYAK ATAU TIDAK LAYAK DIPERTAHANKAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI ATAS NAMA BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP. 85071002, tanggal 19 Juni 2015; --------------------------------(sesuai dengan fotokopinya) --------------------------------------8.

Bukti P-8 : Fotokopi REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA PEKANBARU Nomor : R/10/VI/2015/SPN, LAYAK DAN TIDAKNYA DIPERTAHANKAN ANGGOTA POLRI AN. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP. 85071002, tanggal 19 Juni 2015;---------------------------------(sesuai dengan fotokopinya) ---------------------------------------


9.

Bukti P-9 : Fotokopi surat Pemohon banding/pendamping Kepada KAPOLDA RIAU, Perihal : Permohonan banding atas nama AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 14 Juli 2015; ---(sesuai dengan fotokopinya) ---------------------------------------

10. Bukti P-10 : Fotokopi PUTUSAN SIDANG BANDING KOMISI KODE

ETIK

PROFESI

POLRI

BANDING/16/IX/2015/KOM

NOMOR BANDING,

:

PUT

tanggal

17

September 2015, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM;-----------(sesuai dengan fotokopinya) --------------------------------------11. Bukti P-11 : Fotokopi surat dari a.n. KAPOLDA RIAU Kepada KA SPN

PEKANBARU, Nomor : R/138/II/2015/Bidkum, tanggal 27 Februari 2015, Perihal Saran dan pendapat hukum terperiksa BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP. 85071002 Ba SPN Pekanbaru; ----------------------------------(sesuai dengan fotokopinya) --------------------------------------12. Bukti P-12 : Fotokopi

DAERAH

surat RIAU

PEMBENTUKAN

KEPUTUSAN KEPALA Nomor KOMISI

:

KEPOLISIAN

Kep/232/V/2015 KODE

ETIK

tentang PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 29 Mei 2015; -----------(sesuai dengan fotokopinya) --------------------------------------13. Bukti P-13 : Fotokopi

LAPORAN

LP/76/K/IX/2014/Riau/Res

POLISI Kpr/Sek

Nomor Tbg,

:

Pelapor

ZUBAIDAH, tanggal 18 September 2014;----------------------(sesuai dengan fotokopinya) --------------------------------------14. Bukti P-14 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Saksi) a.n.

AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 24 September 2014;--(sesuai dengan aslinya) ---------------------------------------------


15. Bukti P-15 : Fotokopi

SURAT

PANGGILAN

S.Pgl./179/IX/2014/Reskrim,

a.n.

AAN

Nomor

:

SUPARJO

RUSTAM, tanggal 23 September 2014;------------------------(sesuai dengan aslinya) --------------------------------------------16. Bukti P-16 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN

(Saksi), tanggal 13 Oktober 2014, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM;---------------------------------------------------------------(sesuai dengan aslinya) --------------------------------------------17. Bukti P-17 : Fotokopi SALINAN RESEP a.n. NY. Azni, dan lampiran-

lampiran;----------------------------------------------------------------(sesuai dengan aslinya) --------------------------------------------18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat keterangan istirahat atas nama Aan Suparjo Rustam dari dr. Santy, tanggal 18-09-2014; -------(sesuai dengan fotokopinya);--------------------------------------19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari KLINIK PRATAMA ”SANUR MEDIKA” atas nama ABDI DERMAWAN, tanggal 2 Oktober 2014; ------------------------------------------------------(Sesuai dengan fotokopinya); ------------------------------------20. Bukti P-20 : Fotokopi Foto atas nama Abdi Dermawan; -------------------(Sesuai dengan foto); -----------------------------------------------21. Bukti P-21 : Fotokopi KARTU KELUARGA No. 1471101408120001, atas nama Kepala Keluarga AAN SUPARJO RUSTAM, Alamat : JL. INDRAPURI NO. 3, RT/RW : 004/020, Desa/Kel. : REJO SARI, Kecamatan : TANAYAN RAYA, Kabupaten/Kota : KOTA PEKANBARU, Kode Pos : 28241, Provinsi : RIAU, dikeluarkan tanggal 06-04-2015;-(Sesuai dengan fotokopinya); ------------------------------------22. Bukti P-22 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama Novi Yanti,


tanggal 16 Mei 2016 ; -----------------------------------------------(Sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------23. Bukti P-23 : Fotokopi KARTU KELUARGA No. 001739, atas nama Kepala Keluarga AMIRIN, Desa/Kelurahan : LUBUK LINTANG, Kecamatan : SELUMA, Bengkulu Selatan, dikeluarkan tanggal 1 April 1997; --------------------------------(Sesuai dengan fotokopinya); ------------------------------------24. Bukti P-24 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama A. RADJIKIN T, tanggal 23 Mei 2016 ; -------------------------------------------(Sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut :------------------------------------------------1.

Bukti T-1 : Fotokopi SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Nomor : Kep/507/XI/2015 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 24 November 2015, No. Urut 2, atas

nama

BRIGADIR,

AAN

SUPARJO

RUSTAM,

PANGKAT

NRP.

85071002,

JABATAN/KESATUAN

BANUM SUBBAG JARLAT SPN PEKANBARU POLDA RIAU; -------------------------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------2.

Bukti T-2 : Fotokopi

LAPORAN

POLISI

Nomor

:

LP-

A/11/XI/2014/Provos, Terlapor AAN SUPARJO RUSTAM, Pelapor RUSLAN, tanggal 4 Nopember 2014; ---------------(Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------


3.

Bukti T-3 : Fotokopi SURAT PERINTAH KABID PROPAM POLDA RIAU

Nomor

pemeriksaan BRIGADIR

:

Sprin/39/XI/2014,

untuk

melakukan

dan

pemberkasan

terduga

pelanggar

AAN

SUPARJO

RUSTAM,

tanggal

20

Nopember 2014; -----------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------4.

Bukti T-4 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama pelapor RUSLAN, AIPDA NRP. 75110542, tanggal 22

Desember

2014,

terhadap

Terduga

Pelanggar

BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM; -------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------5.

Bukti T-5 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama pelapor ERIYANTO, AIPTU NRP. 63100768, tanggal 31 Desember 2014, terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM; -------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------

6.

Bukti T-6 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama

pelapor

BUNAIDI

HAKIM,

BRIGADIR

NRP.

77110912, tanggal 31 Desember 2014, terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM; ----------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------7.

Bukti T-7 : Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR, tanggal 12 Januari 2015, a.n. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM; ----------------------------------------(Sesuai Dengan Fotokopinya); ------------------------------------

8.

Bukti T-8 : Fotokopi SURAT PANGGILAN KABID PROPAM POLDA RIAU, Nomor: S.Pgl/140/XII/2014/Wabprof, memanggil RUSLAN, AIPDA NRP. 75110542 sebagai saksi Terduga


Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 18 Desember 2014; -------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------9.

Bukti T-9 : Fotokopi SURAT PANGGILAN KABID PROPAM POLDA RIAU, Nomor: S.Pgl/141/XII/2014/Wabprof, memanggil ERIYANTO,

AIPTU NRP.

63100768

sebagai

saksi

Terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 18 Desember 2014; --------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------10. Bukti T-10 : Fotokopi SURAT PANGGILAN KABID PROPAM POLDA

RIAU, Nomor: S.Pgl/142/XII/2014/Wabprof, memanggil BUNAIDI HAKIM, BRIGADIR NRP. 77110912 sebagai saksi Terduga Pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 18 Desember 2014; ------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------11. Bukti T-11 : Fotokopi SURAT PANGGILAN KABID PROPAM POLDA

RIAU,

Nomor:

S.Pgl/01/I/2015/Wabprof,

memanggil

Terduga Pelanggar AAN SUPARJO RUSTAM, BRIGADIR NRP. 85071002, tanggal 6 Januari 2015; ---------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------12. Bukti T-12 : Fotokopi SURAT PANGGILAN KABID PROPAM POLDA

RIAU,

Nomor:

S.Pgl/01.a/I/2015/Wabprof,

memanggil

Terduga Pelanggar AAN SUPARJO RUSTAM, BRIGADIR NRP. 85071002, tanggal 9 Januari 2015;----------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------13. Bukti T-13 : Fotokopi SURAT REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH

POLISI

NEGARA

R/10/VI/2015/SPN,

PEKANBARU, LAYAK

DAN

Nomor

:

TIDAKNYA


DIPERTAHANKAN ANGGOTA POLRI AN. BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP 85071002, tanggal 19 Juni 2015; --------------------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KABIDKUM an. KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH RIAU Kepada KABID PROPAM POLDA RIAU, Nomor : R/52/III/2015/Bidkum, Perihal : Saran dan pendapat hukum terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM NRP 85071002 Ba SPN Pekanbaru, tanggal 9 Maret 2015; ----------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------15. Bukti T-15 : Fotokopi

DAERAH

surat RIAU

PEMBENTUKAN

KEPUTUSAN KEPALA Nomor KOMISI

:

KEPOLISIAN

Kep/232/V/2015 KODE

ETIK

tentang PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 29 Mei 2015; -----------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------16. Bukti T-16 : Fotokopi

SURAT PERINTAH KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH RIAU, Nomor : Sprin/723/V/2015, kepada IPDA MUSTAKIM untuk melaksanakan tugas persangkaan dan penuntutan terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 29 Mei 2015; ---------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------17. Bukti T-17 : Fotokopi

SURAT PERINTAH KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH RIAU, Nomor : Sprin/724/V/2015, kepada BRIPKA HIDINIA RAHMAT TUESA, S.H. dan BRIGADIR PETRUS

R.

W.

LUMBANBATU,

S.H.,

untuk

melaksanakan tugas pencatatan dan perekaman fakta


dalam

sidang

pelanggaran

KKEP/Banding

terhadap

terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 29 Mei 2015;------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA

PEKANBARU Kepada KABID PROPAM POLDA RIAU, Nomor

:

B/437/XI/2014/SPN,

Perihal

:

Pelimpahan

Laporan Polisi Nomor : LP-A/11/XI/2014/Provos An. Brigadir AAN SUPARJO RUSTAM anggota BA Subbag Jarlat SPN Pekanbaru, tanggal 11 Nopember 2014; ---------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat TUNTUTAN DALAM SIDANG KOMISI

KODE ETIK POLRI, Nomor : TUT/06/VI/2015/Wabprof, terhadap terduga pelanggar BRIGADIR AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 15 Juni 2015;---------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat NOTA PEMBELAAN ATAS TUNTUTAN

PELANGGARAN

KODE

02/VI/2015/Etik/Bidkum,

ETIK dari

Nomor

Pendamping

:

NO-

Terduga

pelanggar, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 22 Juni 2015; --------------------------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------21. Bukti T-21 : Fotokopi PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

Nomor : PUT/06/VII/2015/KKEP, tanggal 6 Juli 2015, terhadap terduga pelapor atas nama AAN SUPARJO RUSTAM; --------------------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------


22. Bukti T-22 : Fotokopi

surat

AAN

SUPARJO

RUSTAM

Kepada

KAPOLDA RIAU (SELAKU PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING) MELALUI SEKRETARIAT KKEP, Perihal : Permohonan banding, tanggal 6 Juli 2015, beserta lampiran memori banding tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh YUDI KRISMEN, S.H., M.H., pendamping selaku kuasa; ----------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------23. Bukti T-23 : Fotokopi

surat

DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA

RIAU

SELAKU

PEJABAT

KEPOLISIAN PEMBENTUK

KOMISI BANDING, Nomor : Kep/319/VII/2015 tentang PEMBENTUKAN

KOMISI

KODE

ETIK

PROFESI

TINGKAT BANDING, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, tanggal 22 Juli 2015; ------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya);------------------------------------------24. Bukti T-24 : Fotokopi PUTUSAN SIDANG BANDING KOMISI KODE

ETIK

PROFESI

POLRI


NOMOR BANDING,

:

PUT

tanggal

17

September 2015, a.n. AAN SUPARJO RUSTAM;-----------(Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------25. Bukti T-25 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : SKHD/01/II/2013 a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, yang ditetapkan tanggal 8 Februari 2013 oleh KEPALA SEKOLAH

POLISI

NEGARA

PEKANBARU

Selaku

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM;--------------------(Sesuai Dengan Aslinya);------------------------------------------26. Bukti T-26 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : SKHD/01/I/2015 a.n. AAN SUPARJO RUSTAM,


yang ditetapkan tanggal 21 Januari 2015 oleh WAKA a.n. KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA PEKANBARU Selaku ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,;---------(Sesuai Dengan Aslinya);------------------------------------------27. Bukti T-27 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : SKHD/07/I/2015 a.n. AAN SUPARJO RUSTAM, yang ditetapkan tanggal

April 2015 oleh WAKA a.n.

KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA PEKANBARU Selaku ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,;---------(Sesuai Dengan Aslinya);------------------------------------------28. Bukti T-28 : Fotokopi

DAFTAR

PEMERIKSAAN

PELANGGARAN

DISIPLIN

DP3D/82/I/2015/Provos,

tanggal

5

PENDAHULUAN Nomor

:

Januari

2015,

LAPORAN POLISI Nomor : LP/102/IX/2014/Yanduan, tanggal

22

September

2014

a.n.

AAN SUPARJO

RUSTAM; --------------------------------------------------------------(Sesuai Dengan Aslinya);------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil oleh Pengadilan tertanggal 12 Mei 2016 atas permintaan secara tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat dan telah hadir 2 (dua) orang Saksi pada persidangan tanggal 17 Mei 2016, yaitu : --------------------------------------------1. Nama : DASRIL, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 05-04-1970, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Paus Gg. Lumba-lumba Blok A4 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Agama Islam,

Pekerjaan

Anggota Kepolisian RI dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : --------------------


- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat Komisaris Polisi dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengajaran dan Pelatihan (KASUBBAG JARLAT) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru sejak tahun 2012;------------ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan salah seorang staf yang ada di bawah Kepala Urusan Rencana Pendidikan dan Pelatihan (KAUR RENDIKLAT) yang ada di bawah koordinasi JARLAT SPN Pekanbaru;-------------------------------------------- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi JARLAT adalah pengajaran dan pelatihan, tidak ada tugas JARLAT untuk menangkap penjahat;---------- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memang tidak masuk kerja lebih dari tiga puluh (30) hari kerja, namun tidak ingat tanggal dan bulannya serta tidak tahu alasannya tidak masuk kerja;--------------------- Bahwa

selama

Penggugat

tidak

masuk

kerja,

Saksi

sering

mengingatkan Penggugat melalui SMS sebanyak 5 (lima) kali agar Penggugat segera masuk kerja;-------------------------------------------------- Bahwa mekanisme izin untuk Penggugat pada SPN Pekanbaru harus diketahui oleh Saksi;------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk ongkos pergi ke Bengkulu menengok orang tuanya yang sakit; ---------- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggota yang lainnya ada memberi uang kepada Penggugat; ------------------------------------------------------------ Bahwa tidak ada Penggugat datang ke kantor saat meminta bantuan uang untuk ongkos ke Bengkulu; -------------------------------------------------- Bahwa Penggugat tidak ada datang ke kantor pada bulan SeptemberNopember 2014; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah Penggugat masuk kantor ada diberikan pekerjaan sesuai tupoksi yang ada pada Rendiklat dan saat itu dikerjakan;---------


- Bahwa tahun 2015 pernah terhadap Penggugat diadakan rapat rekomendasi masih layak/tidak layak yang diikuti kurang lebih 20 an orang; ------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut ada yang layak dan tidak layak dipertahankan sedangkan kesimpulan Saksi, Penggugat masih layak dipertahankan

dengan

Penggugat

datang

dan

menyelesaikan

pekerjaan yang diberikan; --------------------------------------------------------- Bahwa setahu Saksi, satu kali Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin masuk kerja; ------------------------------------------------------------------ Bahwa sistem absensi di SPN yaitu ada petugas Provos yang langsung mengabsen saat apel pagi dan yang kedua sistem tanda tangan serta finger print yang digunakan sebagai dasar penghitungan remunerasi; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa petugas provos pengambil absen berganti-ganti dan berada di lingkungan SPN; ----------------------------------------------------------------------- Bahwa provost pengambil absensi mendata absensi saat apel pagi, apel siang dan apel pulang; ------------------------------------------------------- Bahwa apabila ada perbedaan antara absensi manual, absensi finger print dan absensi yang diambil provost, maka absensi yang digunakan mengacu pada absensi yang ada pada Provost; ------------------------------ Bahwa Saksi pernah mengetahui, Penggugat ada membantu bekerja di Polsek Tambang karena Penggugat bercerita kepada Saksi; ---------- Bahwa Saksi tidak tahu setelah masuk pada tanggal 3 Nopember, Penggugat ada disuruh melakukan tes narkoba oleh Kepala SPN;------- Bahwa wajib harus tetap izin tertulis jika tiba-tiba sakit kepada Kepala SPN kalau di luar Pekanbaru sedangkan kalau masih di Pekanbaru bisa lewat telepon; --------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat izin dari Penggugat selama


Penggugat tidak masuk kerja sesuai dengan bukti P-18 ataupun surat yang lainnya; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang berwenang memberikan izin dalam lingkungan SPN adalah Kepala SPN;------------------------------------------------------------------ Bahwa selama 30 hari lebih Penggugat tidak masuk kantor tidak ada izin kepada Kepala SPN;-----------------------------------------------------------2. Nama : BRIPKA AFRIZAL

ARIF, Tempat tanggal lahir Danau

Bingkuang, 16-04-1980, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Gg. Saiyo Perum Damai Saiyo C3 RT. 002 RW. 003

Kelurahan

Tuah

Karya,

Kecamatan

Tampan,

Kota

Pekanbaru, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) dan menjabat sebagai Provost di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru sejak tahun 2013; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di SPN, sepengetahuan Saksi saat itu Penggugat bekerja di bagian Jarlat; ------------------------------------ Bahwa

tugas

pokok provost adalah menegakkan kedisiplinan,

mengecek anggota yang hadir; ---------------------------------------------------- Bahwa di SPN Pekanbaru ada 8 anggota Provos, ada pembagian tugas masing-masing, bagian absensi, administrasi dan administrasi sidang disiplin; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa Provos yang memeriksa kehadiran anggota Polri di SPN dilakukan secara bergantian;------------------------------------------------------ Bahwa mekanisme pengambilan absensi dibagi setiap bagian, siapa


yang piket pada hari itu, maka Dia lah yang melakukan pengambilan absensi dan biasanya dibantu oleh provost lainnya untuk mengecek; --- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah absensi Penggugat karena waktu itu Saksi menerima Sprin (Surat Perintah) untuk menjadi pengasuh siswa SPN dari tanggal 1 Juni 2014 sampai Desember 2014; ------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi mengetahui dari Provos pengambil absen bahwasanya Penggugat tidak masuk;------------------------------------------------------------ Bahwa biasanya Provos yang bertugas 8 orang, pada saat itu 1 orang diambil sebagai ajudan, Kanitnya 1 orang, 4 orang ditarik sebagai pengasuh, jadinya tinggal 2 orang yang bertugas;-------------------------- Bahwa Saksi masih ingat yang menggantikan Saksi saat itu adalah 2 orang namanya Hendra HW dan Hendro; --------------------------------------- Bahwa tidak pernah Penggugat meminta izin tidak masuk kantor kepada Saksi maupun kepada kawan-kawan yang lainnya; ---------------- Bahwa selama periode antara 18 September-3 November 2014, Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di Kantor, walaupun siang hari; --- Bahwa pada bulan September-November Penggugat tidak pernah menelpon Saksi meminta izin;---------------------------------------------------- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahu Saksi bahwa dia membantu Polda Riau khususnya Polsek Tambang; ------------------------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2016, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sedangkan pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan; -----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam


Berita

Acara

Persidangan

adalah

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dengan putusan ini. --------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/507/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia khusus lampiran Daftar No Urut 2, atas nama Aan Suparjo Rustam, Pangkat Brigadir NRP 85071002, Kesatuan Banum Subbag Jarlat SPN Pekanbaru Polda Riau (vide bukti P-1 = T-1) ;--------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 2016 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;---------------Menimbang, Penggugat

bahwa

terhadap

Jawaban

Tergugat

tersebut,

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 April 2016

dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 April 2016 ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dalam pokok perkara secara yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;---------------------------------------------Halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan

dengan

bukti-bukti

di

persidangan,

Majelis

Hakim

mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: --------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam surat keputusan - surat keputusan sebagai berikut :-------------------------------------------------------a. Ijasah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol. : B/269/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang diselenggarakan Sekolah Kepolisian Negara Padang Besi dari tanggal 8 Pebruari 2005 s/d 4 Juli 2005 (vide bukti P-2);-----------------------------------b. Petikan surat keputusan No. Pol. : Skep/274/XII/2005 tentang Penempatan

Magang/Penempatan

Pertama

Bintara

Polri

Gelombang I T.A 2005 di Lingkungan Polda Riau tanggal 26 Desember 2005 (vide bukti P-3);----------------------------------------c. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/49/II/2012 tentang Mutasi Personel di Lingkungan Polda Riau tanggal 17 Pebruari 2012 (vide bukti P-4);----------------------2. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasar surat keputusan-surat keputusan sebagai berikut :-----------------------------------1. Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru selaku atasan yang berhak menghukum Nomor SKHD/01/II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, atas

pelanggaran

disiplin

sebagaimana

dimaksud

dalam

rumusan Pasal 4 huruf (f) dan huruf (m) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari (vide bukti T-25);-----------------------------------------------


2. Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru selaku atasan yang berhak menghukum Nomor SKHD/01/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas

pelanggaran

disiplin

sebagaimana

dimaksud

dalam

rumusan Pasal 5 huruf (a) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 14 (empat belas) hari (vide bukti T-26);----------------------3. Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru selaku atasan yang berhak menghukum Nomor SKHD/07/IV/2015 tanggal April 2015, atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 huruf (l) dan huruf (m) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari (vide bukti T-27);-------------------------------------------------------------3. Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor LP/76/K/IX/2014/Riau/Res Kpr/Sek Tbg tanggal 18 September 2014, Penggugat telah dipanggil sebagai

saksi

berdasarkan

surat

panggilan

Nomor

S.Pgl/179/IX/2014/Reskrim tanggal 23 September 2014 oleh Kepala Kepolisian Sektor Tambang sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat/penadah (vide bukti P13, P-15);------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Penggugat telah diperiksa sebagai saksi oleh Polsek Tambang atas perkara pencurian dengan pemberatan atas laporan polisi nomor LP/76/K/IX/2014/Riau/Res Kpr/Sek Tbg tanggal 18 September 2014 sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24


September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Oktober 2014 (vide bukti P-14, P-16); 5. Bahwa berdasarkan absen harian personel SPN Pekanbaru yang dilakukan oleh Sie Propam SPN Pekanbaru telah terbit Laporan Polisi Nomor LP-A/11/XI/2014/Provos tanggal 4 Nopember 2014 atas dugaan pelanggaran Brigadir Aan Suparjo Rustam yakni meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 (vide bukti T-2 dan lampiran bukti T-18,);--------------------------------6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/437/XI/2014/SPN tanggal 11 Nopember 2014 dan lampirannya sebanyak satu lembar, Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru telah melimpahkan Laporan Polisi Nomor LP-A/11/XI/2014/Provos atas nama Brigadir Aan Suparjo Rustam kepada Kabid Propam Polda Riau (vide bukti T-18 dan lampiran berupa absen harian personil SPN Pekanbaru tanggal 18 September 2014 s/d 03 Nopember 2014);---------------------------------------7. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP-A/11/XI/2014/Provos tanggal 4 Nopember 2014, Kabid Propam Polda Riau telah menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/39/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluam serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar Brigadir Aan Suparjo Rustam (vide bukti T-3);---------------------------------8. Bahwa telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi untuk didengar keterangannya terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 , yang dilakukan oleh Brigadir Aan Suparjo


Rustam sesuai Laporan Polisi Nomor LP-A/11/XI/2014/Provos, atas dasar :----------------------------------------------------------------------------------1. Surat

Panggilan

Saksi

Ruslan

Nomor

S.

Pgl/140/XII/2014/Wabprof tanggal 18 Desember 2014 (vide bukti T-8);----------------------------------------------------------------------------2. Surat

Panggilan

Saksi

Eriyanto

Nomor

S.Pgl/141/XII/2014/Wabprof tanggal 18 Desember 2014 (vide bukti T-9);-----------------------------------------------------------------------3. Surat

Panggilan

Saksi

Bunaidi

Hakim

Nomor

S.Pgl/142/XII/2014/Wabprof tanggal 18 Desember 2014 (vide bukti T-10);--------------------------------------------------------------------9. Bahwa telah dilakukan pemanggilan Terduga Pelanggar Brigadir Aan Suparjo Rustam terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi Nomor LPA/11/XI/2014/Provos, berdasar pada :-------------------------------------------1. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/01/I/2015/Wabprof tanggal 6 Januari 2015 (vide bukti T-11);---------------------------------------------2. Surat Panggilan Nomor S. Pgl/01.a/I/2015/Wabprof tanggal 9 Januari 2015 (vide bukti T-12);--------------------------------------------10. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terduga Pelanggar terkait dugaan Pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor

1

tahun

2003

sesuai

Laporan

Polisi

Nomor

LP-

A/11/XI/2014/Provos yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ruslan tanggal 22 Desember 2014 (vide bukti T-4);--------------------------------------------------------2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Eriyanto tanggal 31 Desember 2014 (vide bukti T-5);-------------------------------------------------------


3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bunaidi Hakim tanggal 31 Desember 2014 (vide bukti T-6);-------------------------------------------4. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti T-7);--------------------11. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Terduga

Pelanggar

diketahui

bahwa

saksi-saksi

dan

Terduga

Pelanggar telah membenarkan isi laporan Polisi LP-A/11/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa Brigadir Aan Suparjo Rustam telah tidak melaksanakan dinas dari tanggal 18 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut (vide bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7);-------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa Kabidkum atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menyampaikan Saran dan Pendapat Hukum atas perkara Terduga Pelanggar Brigadir Aan Suparjo Rustam kepada Kabid Propam Polda Riau melalui surat Nomor R/152/III/2015/Bidkum tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terduga Pelanggar telah memenuhi unsur-unsur atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 (vide bukti T-14);--------------------------13. Bahwa untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 yang dilakukan Aan Suparjo Rustam, Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/232/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pembentukkan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya (vide bukti P-12=T-15);----------------------14. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencatatan dan perekaman fakta dalam sidang pelanggaran KKEP/Banding terhadap terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam, Kepala Kepolisian Daerah Riau telah


memerintahkan Bripka Hidinia Rahmat Tuesa dan Brigadir Petrus R. W. Lumbanbatu sebagai sekretaris sidang KKEP sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/724/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 (vide bukti T17);---------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa

dalam

rangka

melaksanakan

tugas

persangkaan

dan

penuntutan sidang pelanggaran terhadap Terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam, Kepala Kepolisian Daerah Riau telah memerintahkan Ipda Mustakim sebagai Penuntut dalam perkara dugaan Pelanggaran PP Nomor 1 Tahun 2003, sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/723/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 (vide bukti T-16);-------------------16. Bahwa Penuntut telah menyampaikan tuntutan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam sebagaimana surat Nomor TUT/06/VI/2015/Wabprof tanggal 15 Juni 2015 (vide bukti T-19);---------------------------------------------------------------17. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, telah dilaksanakan rapat koordinasi layak atau tidak layaknya Brigadir Aan Suparjo Rustam dipertahankan sebagai anggota Polri, dan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru

telah

R/10/VI/2015/SPN

dari

menyampaikan hasil

rapat

Rekomendasi staf

yang

pada

Nomor pokoknya

merekomendasikan Brigadir Aan Suparjo Rustam tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri (vide bukti P-7, P-8=T-13);----------18. Bahwa Pendamping Terduga Pelanggar telah menyampaikan Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Aan Suparjo Rustam sebagaimana surat Nomor NO02/VI/2015/Etik/Bidkum tanggal 22 Juni 2015 (vide bukti P-6=T-20);----19. Bahwa

Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan

dalam sidang Komisi Kode Etik atas Pelanggaran Aan Suparjo Rustam


dengan nomor PUT / 06 / VII / 2015 / KKEP tanggal 6 Juli 2015, yang isinya :----------------------------------------------------------------------------------Memutuskan : Menetapkan : Nama

:

Aan Suparjo Rustam

Pangkat/NRP

:

Brigadir Polisi / 85071002

Jabatan

:

Banum Subbag Jarlat SPN Pekanbaru

Kesatuan

:

Polda Riau

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;-------------------------------------------------b. Menjatuhkan sanksi berupa :---------------------------------------------------Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrasi berupa :----------------Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)---------(vide bukti P-5=T-21);-----------------------------------------------------------20. Bahwa atas Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT / 06 / VII / 2015 / KKEP tanggal 6 Juli 2015, Aan Suparjo Rustam menyampaikan permohonan banding kepada Kapolda Riau (selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP tanggal 14 Juli 2015 (vide bukti P-9=T-22);-----------------------------------------------21. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/319/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding untu memeriksa di tingkat banding terhadap putusan sidang komisi kode etik Polri Nomor PUT/06/VII/2015/KKEP tanggal 06 Juli 2015 terduga pelanggar Aan Suparjo Rustam beserta lampiran daftar nama susunan komisi banding (vide bukti T-23);---------------------------------------


22. Bahwa Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Aan Suparjo Rustam dengan nomor PUT BANDING/16/IX/2015/KOM BANDING tanggal 17 September 2015 yang isinya :-------------------------Memutuskan : Permohonan Banding dari Pemohon Banding Nama

:

Aan Suparjo Rustam

Pangkat/NRP

:

Brigadir / 85071002

Jabatan

:

Anggota Subbag Jarlat SPN Pekanbaru

Kesatuan

:

Polda Riau

a. Menolak permohonan banding--------------------------------------------b. Menguatkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Polda Riau Nomor Put/06/VII/2015/KKEP tanggal 06 Juli 2015-----------(vide bukti P-10=T-24);-----------------------------------------------------23. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/507/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Aan Suparjo Rustam (vide bukti P-1=T-1);------------------------------24. Bahwa atas dugaan pelanggaran Pasal 3 huruf (g) dan atau Pasal 5 huruf (a) PPRI Nomor 2 Tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh Aan Suparjo Rustam telah dibuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor DP3D/82/I/2015/Provos tanggal 5 Januari 2015 atas Laporan Polisi Nomor LP/102/IX/2014/Yanduan tanggal 22 September 2014 (vide bukti T-28);-----------------------------------------------25. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Novi Yanti tanggal 16 Mei 2016 diketahui bahwa Penggugat pernah menitipkan


surat sakit untuk disampaikan ke SPN Pekanbaru yang dititipkan pada petugas jaga gerbang SPN Pekanbaru ( vide bukti P-22);------------------26. Bahwa A. Radjikin T pada tanggal 23 Mei 2016 telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat dan mengetahui mengenai kondisi kedua orang tua Penggugat yang sering sakit-sakitan (vide bukti P-24);-----------------------------------------------------27. Bahwa atasan Penggugat Kompol Dasril telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------a. Penggugat pernah menyampaikan permohonan ijin diantara kurun waktu 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 kepada saksi namun tidak sesuai dengan mekanisme permohonan izin tidak masuk kerja yang diatur pada dinas Polri sehingga izin tidak masuk dinas tidak pernah diberikan;------------b. Penggugat dalam kurun waktu 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 secara berturut-turut tidak pernah melaksanakan tugas kedinasan ;-----------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-------------------------Menimbang, bahwa Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: ----Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -------------------------------------------------------------


Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: -----------------------------Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; ------------------------------------------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ---------------------------------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; --------------Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci khususnya mengenai

kewenangan

pemberhentian

anggota

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia diatur dalam angka 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang PokokPokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi


Republik Indonesia. Angka 5 : Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia ; ----------------------------------------------------b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas oleh Kepala Kepolisian Daerah diperjelas dalam angka 12 dan angka 13 Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi

Republik

Indonesia

huruf

b.

Pengakhiran

Dinas

dan

mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia : --Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia

melimpahkan

kewenangannya

kepada

Kepala

Kepolisian Daerah ; -------------------------------------------------------Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P-1=T-1), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di


lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dalam pangkat Brigadir yang diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 24 Nopember 2015;--Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat)

berwenang untuk menerbitkan objek

sengketa a quo;---------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa terbit bermula dari adanya laporan polisi yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Brigadir Aan Suparjo Rustam yakni meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 (vide bukti T-2);-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:---


Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -----------------------------------------------------------------------a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;---------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan absensi sebagaimana termuat dalam lampiran bukti T-18 diketahui bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas dinas sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014 yakni selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja berturut-turut dalam kolom keterangan absensi tertulis Tidak Hadir;----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-4, T-5, T-6, T-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam diketahui pula bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 september 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-20 berupa Nota Pembelaan diketahui bahwa Terduga Pelanggar Aan Suparjo Rustam mengakui telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 september 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014;------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan T-22 yakni berupa permohonan banding, diketahui bahwa baik Penggugat selaku Terduga Pelanggar maupun Pendampingnya juga tidak membantah mengenai substansi Terduga Pelanggar telah meninggalkan tugasnya secara tidak


sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 september 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014;--------Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak benar Penggugat tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan yang sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dari tanggal 18 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :------------------------1. Bahwa pada tanggal 18 September s/d 21 September 2014 Penggugat

tidak

masuk

kantor

karena

sakit

dan

telah

memberitahukan pada rekan kerja dan diketahui Kasubbag Jarlat SPN Pekanbaru(vide dalil gugatan poin 7 hal 3, bukti P-18);----------2. Bahwa pada tanggal 22 September s/d 27 September 2014 Penggugat tidak masuk kantor karena bekerja sama dengan anggota Reskrimum Polda Riau dan Polsek Tambang dan telah memberitahukan rekan kerja di Subbag Jarlat SPN Pekanbaru Bripka Heru Nuryan dan Pimpinan Penggugat Kompol Dasril serta kepada Provos pengambil Absen Bripka Afrizal Arif (vide dalil gugatan poin 9 hal. 4 dan bukti P-14, P-15 dan P-16);-------------------3. Bahwa pada tanggal 29 September s/d 3 Oktober 2014 Penggugat tidak masuk kantor dikarenakan sakit;---------------------------------------4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober s/d 6 Oktober 2014 Penggugat masuk dinas, namun pada tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat kembali tidak masuk kantor karena anak Penggugat kecelakaan (vide bukti P-20, P-22);----------------------------------------------------------5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Penggugat pergi ke Bengkulu menjenguk ibu Penggugat dan telah mohon ijin kepada Atasan Penggugat (vide dalil gugatan Penggugat poin 12 hal. 4) ;----


6. Bahwa tanggal 3 Nopember 2014, Penggugat telah masuk kantor (vide dalil gugatan poin 14 hal. 4);--------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dalil penggugat sebagaimana disebutkan di atas pada poin 1, 2 dan 5 telah dibantah oleh Saksi Dasril yang merupakan Kasubbag Jarlat SPN Pekanbaru selaku atasan Penggugat yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah diberitahu oleh Penggugat perihal permohonan ijin tidak masuk dinas serta saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ijin tidak masuk dinas dan benar Penggugat Aan Suparjo Rustam telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh ) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 18 September s/d 03 Nopember 2014;-------------Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana poin 2 di atas, saksi Afrizal Arif menerangkan bahwa ia pada kurun waktu 18 september 2014 s/d 03 Nopember 2014 bukan sebagai petugas provos pengambil absen karena mendapat tugas di bagian lain serta saksi tidak pernah diberitahukan mengenai ijin tidak masuk dinas dari Penggugat;-----Menimbang, bahwa atas dalil Pednggugat sebagaimana poin 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan dan pelaksanaan tugas Penggugat selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah didasarkan pada kewenangan yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan atau Surat Perintah yang dapat dijadikan landasan kewenangan Penggugat melaksanakan tugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak masuk kerjanya Penggugat dengan alasan membantu penangkapan di Kepolisian Sektor Tambang tanpa didasari Surat Perintah haruslah dimaknai sebagai tindakan meninggalkan tugas secara tidak sah mengingat tugas Penggugat sebagai salah seorang


staf di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, bukan sebagai personil Kepolisian Sektor Tambang; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin di Lingkungan Kepolisian Negara RI, sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Pasal 35: (1) Izin di dalam negeri diberikan kepada Pegawai untuk: ----------------------a. menghadiri undangan seminar/lokakarya/kegiatan akademis; ---------b. berobat/sakit; dan ------------------------------------------------------------------c. kepentingan pribadi. ---------------------------------------------------------------(2) Izin di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) hari. ------------------------------------------------Pasal 37: Pejabat yang berwenang memberikan Izin dalam negeri sebagai berikut: --b. tingkat Polda: ----------------------------------------------------------------------------1. Kapolda, untuk Wakapolda, Kombes Pol, AKBP sebagai pejabat utama Polda, dan Kapolres; dan -----------------------------------------------2. Kasatfung, untuk AKBP sampai dengan Brigadir Polri, dan PNS Polri, yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing. ------------------------Pasal 39: Persyaratan administrasi Izin di dalam negeri meliputi: --------------------------b. berobat/sakit: ----------------------------------------------------------------------------1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung/ Kasatwil; dan -------------------------------------------------------------------------2. surat keterangan sakit dari dokter yang merawat; ---------------------------


c. kepentingan pribadi: ------------------------------------------------------------------1. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kasatfung/ Kasatwil; dan -------------------------------------------------------------------------2. surat/dokumen lainnya yang berkaitan dengan Izin untuk kepentingan pribadi. ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap lampiran bukti T-18, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan apabila dikaitkan dengan bukti-bukti P-18, P-14, P-15 dan P-16, keterangan saksi Dasril dan Afrizal Arif serta ketentuanketentuan sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 13 Tahun 2012 diketahui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan izin baik dengan alasan sakit maupun dengan alasan kepentingan pribadi kepada Kepala SPN Pekanbaru selaku Kasatfung apalagi memperoleh izin yang dimaksud dari Kepala SPN Pekanbaru, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Penggugat telah

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada poin 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada suatu alat bukti yang memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat masuk kantor pada tanggal 04 s/d. 06 Oktober 2014, sementara bukti T-7 dan P-6 = T-20 Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar dan dalam nota pembelaannya telah mengakui tidak masuk kerja sejak tanggal 18 September 2014 s/d.34 November 2014, alat bukti mana yang berkesesuaian dan saling menguatkan dengan bukti-bukti T-4, T-5, T-6, T8 dan T-18; ----------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pelanggaran Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah cacat prosedur dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----------------------------------

Bahwa Penggugat tidak didampingi oleh pendamping pada saat pemeriksaan

pendahuluan

sehingga

bertentangan

dengan

ketentuan dalam Pasal 18 Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Pasal 75 dan 76 Perkap Nomor 19 Tahun 2012;------------------------------------

Bahwa

tidak

dilakukan

tahapan

audit

investigasi

terhadap

penegakan KKEP atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36 Perkap Nomor 19 Tahun 2012;-------------------------------------

Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan untuk sidang KKEP tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf c, d f dan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012;----------------------------------------------------------

-

Bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan tidak diberikan pada Penggugat selaku Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 3 huruf c Perkap Nomor 19 Tahun 2012;----


-

Bahwa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012;-------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut dalam sidang KKEP Penggugat telah lewat waktu sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut; -----------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut: ---------Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa

diawali

dengan

adanya

Laporan

Polisi

Nomor

LP-

A/11/XI/2014/Provos tanggal 4 Nopember 2014 atas dugaan pelanggaran Brigadir Aan Suparjo Rustam yakni meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 (vide bukti T-2);--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; --------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkap Nomor

19

pemeriksaan

Tahun di

2012

berbunyi

persidangan,

“KKEP

membuat

bertugas

pertimbangan

melaksanakan hukum,

dan

memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri”; -Menimbang, bahwa tahapan-tahapan penegakan KKEP telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 30 Perkap Nomor 19 Tahun 2012, yaitu :----Tahapan penegakan KEPP meliputi: --------------------------------------------------a. Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------------------------------------------------b. Sidang KKEP; ----------------------------------------------------------------------------c. Sidang Komisi Banding; ---------------------------------------------------------------d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; ----------------------------------e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan -----------------------------------------f. Rehabilitasi personel. -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P-1=T-1), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau adalah melalui proses atau tahapan-tahapan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LPA/11/XI/2014/Provos tanggal 4 Nopember 2014 atas dugaan pelanggaran Brigadir Aan Suparjo Rustam yakni meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003;--------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru

telah

melimpahkan

Laporan

Polisi

Nomor

LP-

A/11/XI/2014/Provos atas nama Brigadir Aan Suparjo Rustam kepada Kabid Propam Polda Riau, kemudian terbit Surat Perintah Nomor Sprin/39/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan

pendahuluan

serta

pemberkasan

terhadap

dugaan

pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar Brigadir Aan Suparjo Rustam, dilanjutkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan maka kemudian Kabidkum atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menyampaikan Saran dan Pendapat Hukum atas perkara Terduga Pelanggar Brigadir Aan Suparjo Rustam kepada Kabid Propam Polda Riau melalui surat Nomor R/152/III/2015/Bidkum tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terduga Pelanggar telah memenuhi unsur-unsur atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/232/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pembentukkan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya dan

Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Polri memutuskan bahwa Aan Suparjo Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan menjatuhkan sanksi administrative bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri (vide bukti T-2, T-3, P-5=T-21, T-14, T-15, T-18 dan lampirannya);---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Brigadir Aan Suparjo Rustam telah menyampaikan permohonan banding atas Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT / 06 / VII / 2015 / KKEP tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Aan Suparjo

Rustam

dengan

nomor

PUT


BANDING tanggal 17 September 2015 yang isinya Menolak permohonan banding dan Menguatkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Polda Riau Nomor Put/06/VII/2015/KKEP tanggal 06 Juli 2015, kemudian terbitlah surat keputusan objek sengketa a quo.(vide bukti P-1=T-1, P-9=T22, P-10=T-24);----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas pemeriksaan pendahuluan Penggugat yang tidak didampingi oleh pendamping sebagaimana disyaratkan pada ketentuan dalam Pasal 18 Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan Pasal 75 dan 76 Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia menyebutkan : --------------------------------------------Pasal 18: 1) Dalam penegakan KKEP, terduga Pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding. ; --------------------------------------------------2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping ; ---------------------------------------------------


3) Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan; -------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-20 diketahui Pendamping Terduga Pelanggar Yudi Krismen, S.H., telah menyampaikan Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Aan Suparjo Rustam sebagaimana surat Nomor NO02/VI/2015/Etik/Bidkum tanggal 22 Juni 2015 sehingga hak Terduga Pelanggar untuk didampingi telah dipenuhi pada sidang KKEP namun tidak dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga bila dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai hal ini tidak merupakan suatu keharusan sehingga dalam

pemeriksaan

Penggugat

sebagai

terduga

pelanggar

tidak

didampingi Pendamping adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan telah pula memenuhi asas kepastian hukum ; --------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan 76 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut :-----------------------------------------------Pasal 75 : Ayat (1) Pendamping Terduga Pelanggar berhak: --------------------------------a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar; -------b. mendampingi Terduga Pelanggar pada saat pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP; ----------------------------------------------------------------------c. menerima jadwal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP; --------------------------------------------------------------------------------------d. mengajukan pertanyaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh penuntut dalam Sidang KKEP; -----------------------------


e. mengajukan Saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP; ------------------f. mengajukan pembelaan dalam Sidang KKEP; ---------------------------------g. mengajukan keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan; ----h. menerima salinan putusan Sidang KKEP; --------------------------------------i. mengajukan Banding; ----------------------------------------------------------------j. menerima salinan putusan Sidang Banding; dan -------------------------------k. menerima hak atas jasa profesi. ---------------------------------------------------Ayat (2) Pendamping Terduga Pelanggar wajib: ----------------------------------a. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasannya; --------------------------------------------------------------------------------b. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar; --------------------------------------------------------------------------------c.

menyusun

dan

membacakan

nota

eksepsi/bantahan

dan

nota

pembelaan dalam sidang KKEP; ---------------------------------------------------d. membela hak-hak Terduga Pelanggar; dan --------------------------------------e. menyusun dan menyampaikan memori Banding. -------------------------------Pasal 76 : Pendamping Terduga Pelanggar adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan: -----------------------------------------------------------------a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian; ---------b. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP; --------------------------------------------c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman; ----------d. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar; dan/atau ---------------------e. memiliki surat perintah dari atasan Pendamping. -----------------------------Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Perkap Nomor 19 Tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat


dengan tidak ditunjuknya pendamping dalam Pemeriksaan Pendahuluan maka menjadi gugur hak pendamping dalam mendampingi Terduga Pelanggar

di

pemeriksaan

pendahuluan

namun

terhadap

hak-hak

Pendamping Terduga Pelanggar dapat dipenuhi dalam tahapan sidang KKEP maupun dalam sidang banding KKEP sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012;---Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan Pasal 75 dan 76 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak berdasarkan hukum;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap penegakan KKEP atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak dilakukan tahapan audit investigasi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi :----------------------------------------------------------------------------Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan: ---------------------------------------------------------a. audit investigasi; -----------------------------------------------------------------------b. pemeriksaan; dan --------------------------------------------------------------------c. pemberkasan.--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan audit investigasi diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut : ----------------------------------Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara: ---------------------------------------a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi; --------------------------b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP; -------------------------------------------c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan ----------------------------------------d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP. --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

mengenai

tata

cara

pelaksanaan

audit

investigasi juga diatur lebih lanjut dalam halaman 25 poin 2 dan 3 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, sebagai berikut:-2)

Penegakan dugaan pelanggaran kode etik yang prosesnya wajib melalui tahapan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 adalah apabila terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud belum memenuhi persyaratan bukti permulaan cukup dan akreditor berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup menjadi kewenangan akreditor;----------------------------------------------------------------------------------

3) Dalam hal akreditor menyimpulkan bahwa suatu laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, b dan c telah memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup maka tahapan audit investigasi dapat dikecualikan atau dikesampingkan dan akreditor dapat menindaklanjuti langsung ke tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37;----------------------------------------Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa adalah diawali dengan adanya laporan polisi atas dugaan pelanggaran Brigadir Aan Halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

Suparjo Rustam yakni meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja yang diterangkan dalam absensi personel subbag Jarlat SPN Pekanbaru serta didukung pula oleh keterangan saksisaksi serta telah diakui pula oleh Penggugat selaku terduga pelanggar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka Majelis Hakim

menilai

sudah

merupakan

bukti

permulaan

yang

cukup

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 halaman 25 poin 2 dan 3 untuk memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 dan 36 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 (vide bukti T-2, T-4, T-5, T-6, T-7 dan lampiran bukti T-18); ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 31 dan 36 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak berdasarkan hukum; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Pemeriksaan Pendahuluan untuk sidang KKEP yang didalilkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf c, d f dan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 huruf c, d f dan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 pada pokoknya menentukan mengenai kelengkapan isi berkas perkara pemeriksaan pendahuluan diantaranya

adalah

perlunya

keterangan

ahli,

dikaitkan

dengan

pelanggaran yang dilakukan Aan Suparjo Rustam yakni meninggalkan Halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

tugas secara tidak sah mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 3 Nopember 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja yang diterangkan dalam absensi personel subbag Jarlat SPN Pekanbaru serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terduga pelanggar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka Majelis Hakim menilai tidak lagi diperlukan keterangan pendapat ahli karena telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003;------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 13 huruf c, d f dan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa berupa berkas pemeriksaan pendahuluan yang tidak diberikan pada Penggugat selaku Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 3 huruf c Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;---------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat 3 huruf c Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada Terduga Pelanggar : 1 (satu) berkas; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan yang disampaikan Pendamping Terduga Pelanggar pada sidang KEPP dapat diketahui bahwa Pendamping

telah

mengetahui

mengenai

Berkas

Pemeriksaan

Pendahuluan sehingga kemudian dapat menyusun dan menyampaikan nota pembelaan demi kepentingan hukum terduga Pelanggar sehingga


Majelis

Hakim

meyakini

berkas

pemeriksaan

pendahuluan

telah

disampaikan kepada Pendamping Terduga Pelanggar sebagaimana dalil jawaban Tergugat dan Majelis Hakim menilai hak Terduga Pelanggar telah terpenuhi dengan telah disampaikannya berkas pemeriksaan pendahuluan kepada pendamping; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap prosedur penerbitan objek sengketa berupa berkas pemeriksaan pendahuluan yang tidak diberikan pada Penggugat selaku Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 3 huruf c Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dalil penggugat yang menyatakan bahwa sebagai Terduga Pelanggar tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi : Terduga pelanggar berhak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan; --------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi :---------------------------------------------------------------------Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat: -------------------------------------a. sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan; --------------------------------------b. daftar isi berkas; ------------------------------------------------------------------------c. resume; ----------------------------------------------------------------------------------d. Laporan Polisi; --------------------------------------------------------------------------Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-PBR.

e. surat perintah; --------------------------------------------------------------------------f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi; ---------------------------------------------------g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli; -------------------h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar; ---------------------------------i. surat tanda terima barang bukti; ----------------------------------------------------j. berita acara penerimaan barang bukti; --------------------------------------------k. surat panggilan Saksi; ----------------------------------------------------------------l. surat panggilan Terduga Pelanggar; -----------------------------------------------m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar; -----------------------------------------------------n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri; ---------------o. surat kesediaan menjadi Ahli; -------------------------------------------------------p. surat permintaan visum et repertum/laboratoris; --------------------------------q. dokumen hasil pemeriksaan visum et repertum/laboratoris; -----------------r. surat permintaan penyerahan barang bukti; -------------------------------------s. daftar barang bukti; -------------------------------------------------------------------t. daftar Saksi; dan -----------------------------------------------------------------------u. daftar Terduga Pelanggar. -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 19 Tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa berita acara pemeriksaan

Terduga

Pelanggar

merupakan

bagian

dari

berkas

pemeriksaan pendahuluan sehingga dengan telah diterimanya dan disampaikannya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan kepada Pendamping yang mewakili kepentingan hukum Terduga Pelanggar dalam rangka menyampaikan pembelaan dalam sidang KEPP juga termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar ;-------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa sebagai Terduga Pelanggar tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut dalam sidang KKEP Penggugat telah lewat waktu sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :--------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------1. Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP;-----------------2. Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang;-------3. Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada: -------------------------------------------a. Terduga Pelanggar; ----------------------------------------------------------b. Penuntut; dan ------------------------------------------------------------------c. Pendamping. -----------------------------------------------------------------4. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. --------------


Menimbang, bahwa mencermati bunyi ketentuan Pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, tidak ditentukan batas waktu mengenai pengajuan tuntutan dalam pelaksanaan sidang KKEP sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan hak Penuntut telah gugur adalah tidak beralasan hukum dan hal tersebut merupakan keuntungan bagi Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dikarenakan Penggugat masih diberikan hak dan kewajiban sebagai anggota Polri sebelum sanksi administratif yang diputuskan oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri atas pelanggaran yang dilakukannya;-------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat atas dalil Penggugat yang menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut dalam sidang KKEP Penggugat telah lewat waktu sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor

Kep/507/XI/2015

tanggal

24

Nopember

2015

tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Aan Suparjo Rustam ditinjau dari segi kewenangan, procedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah


memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keseimbangan dan Asas kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat sebelumnya telah dikenakan hukuman disiplin pada tahun 2008 berupa penempatan ditempat khusus selama 7 ( tujuh ) hari karena melakukan pelanggaran disiplin yaitu menghindarkan tanggung jawab kedinasan, kemudian Penggugat juga telah dikenakan hukuman disiplin pada tanggal 8 Pebruari 2013, atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 huruf (f) dan huruf (m) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari, dan Hukuman Disiplin pada tanggal 21 Januari 2015, atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 5 huruf (a) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 14 (empat belas) hari kemudian Hukuman Disiplin pada bulan April 2015, atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 huruf (l) dan huruf (m) PP No. 2 Tahun 2003, hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari serta terakhir sedang diproses dalam tahap pemeriksaan pendahuluan

atas dugaan

pelanggaran Pasal 3 huruf (g) dan atau Pasal 5 huruf (a) PPRI Nomor 2 Tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh Aan Suparjo Rustam maka sepatutnya atas gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; --------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa dan dipertimbangkan secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;----------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----------------------------------------M E N G A D I L I------------------------------------

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----------------------------------

-

Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);----------------------Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari JUMAT tanggal 10 Juni 2016 oleh Kami: FAISAL ZAD, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. dan FITRI WAHYUNINGTYAS, SH masing-


masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

FAISAL ZAD, S.H.

TTD

2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI , TTD

NUR SUJUD, S.H.

Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. A T K

Rp

3. Panggilan-panggilan

Rp. 60.000,00

4. Materai

Rp.

6.000,00

5. Redaksi

Rp.

5.000,00

50.000,00

Rp. 151.000,00


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Recommend Documents