P U T U S A N Nomor : 23/G/2013/PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas KM. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---------------------------------------------------PT. ADIGUNA PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh HENRY SURYA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT.
ADIGUNA PERKASA, Tempat Tinggal Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Bengkalis Riau ; ---------------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada H. ZAHIRMAN ZABIR, SH., MH., EVI ELVINA DWITA, SH., MITRA YOGIA, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Berkantor
pada Law Office ZAHIRMAN ZABIR & ASSOCIATES, Alamat Jalan Tuanku Tambusai No. 43 B Lt. II Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 ; -------Selanjutnya disebut sebagai...............................PENGGUGAT ; ----------------------------------------- M E L A W A N -------------------------------------------KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung-Siak Sri Indrapura ; ------------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada 1. SETYA HENDRO WARDANA, SE., SH., MM. 2. AMIN SOIMIN, SH. 3. FIKKY BUDIMAN, SH. 4. ADI RUSMANTO, SKM. 5. Dr. MUNADHIRIN, Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada …..
2
pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Alamat Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung-Siak Sri Indrapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/VII/2013/04, tanggal 17 Juli 2013 ; ----------------------------------------------------------------------Selanjutny disebut sebagai ……………………. …TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.23/Pen.MH/2013/P.TUN-Pbr tertanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----------------------------------------------------------------
-
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor
:
23/Pen.PP/2013/P.TUN-Pbr, tertanggal 04 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Juli 2013 ; ---------------------------------------------------
Telah
membaca
Surat
23/Pen.HS/2013/P.TUN-Pbr
Penetapan tertanggal
Ketua 25
Juli
Majelis 2013
Hakim tentang
Nomor Hari
Persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 ; ----------------------------------------
Telah mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; ---------------------------------
-
Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ---
-
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 18
Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2013, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 25 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 23/G2013/PTUN-Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; --------------------------------------------------A.
OBYEK SENGKETA
Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ; ---------------------Berita …..
3
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT.ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ; -------------------------------------------------------------------B.
KEPENTINGAN PENGGUGAT Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara
(Beschikking)
dan
menyatakan
Penggugat
tidak
memenuhi syarat dalam Hasil Evaluasi Teknis yang termuat dalam Bagian Evaluasi Penawaran Sub.b Evaluasi Teknis Nomor Urut 1, sehingga faktanya Penggugat tidak dapat mengikuti proses Kualifikasi selanjutnya dan untuk memenangkan proses tender proyek aquo dan Penggugat tidak dapat mengerjakan Kegiatan Proyek Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak untuk masa Tahun Anggaran 2013. Selain itu Penggugat merasa kredibilitas Perusahaannya selama ini yang dikenal sangat profesional dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi juga menjadi kurang baik di dunia usaha jasa konstruksi oleh pihak pengguna jasa lainnya ;---------------------------------------------------------Fakta di atas adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan sehingga menurut
hukum
Penggugat dapat mengajukan Gugatan
Tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang …..
4
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -------------------------------------------------------------------“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ” ; ------------------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara aquo Berita acara yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final khususnya bagi Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pembatalannya ; ---------------------C.
TENGGANG WAKTU Bahwa Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, sekitar pukul 14.15 Wib oleh Jis Dermaga Artha Riau Karyawan Penggugat
pada
bagian
administrasi
melalui
website
:
http://www.lpse.siak.go.id setelah itu Penggugat mempelajarinya dan pada tanggal 24 Mei 2013 Penggugat mengajukan sanggah berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;----------------------------------Fakta di atas membuktikan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Bahwa gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari …..
5
hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; --------------------------------------------------------Bahwa dalam hal ini jangka waktu gugatan yang diajukan Penggugat secara formil sudah memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu gugatan aquo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------D.
ALASAN-ALASAN GUGATAN 1. Bahwa Penggugat telah mengikuti Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak dengan nilai HPS Rp. 2.637.609.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dan telah melengkapi semua persyaratan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013 sebagaimana termuat dalam Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan pada website : http://www.lpse. siak.go.id ;------------------------------------3. Bahwa Penggugat dalam mengikuti Proses Pelelangan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak dinyatakan memenuhi syarat
dalam
evaluasi
penawaran dan Penggugat merupakan perusahaan …..
6
perusahaan menempati ranking pertama terendah dengan nilai penawaran Rp. 2.225.764.000,- ( dua milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa lainnya;---------------------------------------------4. Bahwa fakta hukum pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak, dimana di dalam berita acara tersebut Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana hasil evaluasi teknis. Hal ini dikarenakan : -------------------------------------------------------a. Tidak melampirkan Scan SPT Tahunan bagi Pelaksana K3 Konstruksi a.n. Edhi Sasongko ; ---------------------------------------------b. STNK Dukungan Sewa Dump Truck tidak atas nama pemilik (Dedi Iskandar) atau nama Perusahaan (PT. Bina Riau Sejahtera) ; -----5. Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 13/AGP-V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal Sanggahan Hasil Pelelangan Terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak yang ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat telah pula memberikan Jawaban Sanggahan tersebut melalui sistem elektronik pada website : http://www.lpse.siak.go.id dengan mengemukakan alasan-alasan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat evaluasi teknis antara lain sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan aquo point 4 (a,b);----------------------------------6. Bahwa Penggugat telah melakukan mekanisme berdasarkan aturan hukum yang berlaku, selain melakukan sanggahan kepada pihak Tergugat Penggugat telah melayangkan surat somatie hukum kepada Tergugat …..
7
Tergugat dengan mengemukakan fakta-fakta dan keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak. Akan tetapi sampai gugatan aquo di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2003 Tergugat tidak pernah menanggapi atau merespon somatie hukum Penggugat tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan evaluasi, karena faktanya EDHI SASONGKO,ST yang merupakan tenaga ahli dibidang konstruksi di Perusahaan Penggugat dan pemegang NPWP : 54.500.581.1-513.000 terdaftar pada tanggal 22 Februari 2013, maka berdasarkan Ketentuan Undang-Undang perpajakan SPT Tahunan baru diterbitkan setelah satu tahun memegang NPWP dan selama tidak mempunyai NPWP tidak ada SPT Tahunan sementara SPT tahunan biasanya diterbitkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan yang kedua persoalan STNK dalam surat pernyataan dukungan peralatan tidak atas nama Dedi Iskandar Direktur Utama PT. BINA RIAU SEJAHTERA (dalam hal ini Perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada Penggugat) tetapi atas nama Freddy Pudianto, ST dengan jabatan di PT.BINA RIAU SEJAHTERA adalah
Komisaris.
Bahwa
dalam hal
dukungan
peralatan berupa Dump Truck Penggugat merental/menyewa dari PT.BINA RIAU SEJAHTERA, dikarenakan ini merupakan perusahaan yang merentalkan Dump Truck secara fakta hukum tidak menjadi suatu
kewajiban
bahwa
surat-surat
kendaraan
haruslah
diatasnamakan…..
8
diatasnamakan pemilik Perusahaan dan sudah sewajarnya Tergugat melakukan cross check ataupun klarifikasi fakta kepada pihak perusahaan yang bersangkutan untuk meneliti kebenaran hukumnya atas kepemilikan kendaraan tersebut. Bahwa faktanya Tergugat di dalam
melakukan
penelitian
dan
pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak tidak pernah melakukan klarifikasi atau cross check kepada pihak-pihak terkait ; ----------------------------------------------8. Bahwa Tergugat selain tidak melakukan penelitian kepada pihakpihak terkait sebelum memutuskan Penggugat tidak memenuhi syarat secara teknis juga telah melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan Aturan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 02.1/ULP-DISKES/Pengumuman-LU/09 Tanggal 03 Mei 2013 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya yang diterbitkan
oleh
Unit
Layanan
Pengadaan
Dinas
Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2013 yang termuat dalam point 27.5.A angka 2 huruf g halaman 26 yang menyatakan : “ apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”. Bahwa apabila dihubungkan dengan aturan tersebut maka Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan klarifikasi secara fakta mengenai 2 (dua) alasan yang digunakan
untuk
tidak
meluluskan
Penggugat
dalam
proses
pelelangan proyek aquo, apabila setelah melakukan klarifikasi ditemukan fakta-fakta yang yang tidak sesuai dengan persyaratan Proses Pelelangan Proyek Pembangunan Puskesmas tersebut maka Tergugat
baru
tepat
menggugurkan
atau
tidak meluluskan Penggugat …..
9
Penggugat. faktanya Tergugat tidak melakukan tindakan klarifikasi secara fakta ; -------------------------------------------------------------------------9. Bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
hukum
diatas
telah
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa
terjadi sebagai
berikut : --------------------------------------------------------------------------------a. Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Pekerjaan
Pembangunan
Puskesmas Bunga Raya tidak pernah melakukan pembuktian klarifikasi kepada penawaran terendah 1 (satu) yang mana di dalam dokumen PQ disebutkan pembuktian klarifikasi dengan cara melihat dokumen asli/atau dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta dokumennya ; --------------------------------------------------b. Panitia
melakukan
penyimpangan
terhadap
Ketentuan
dan
Prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta Petunjuk
Teknis
yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa ; ----------------------------------------------------c. Diduga adanya indikasi rekayasa tertentu sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat ; ----------------------------------------------10. Bahwa sebagai perusahaan penyedia jasa di bidang konstruksi yang telah mempunyai pengalaman dan selama ini telah bekerja secara professional, Penggugat sebagai Perusahaan penyedia jasa layak untuk mengikuti seluruh Proses Pelelangan Dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013 apalagi faktanya dalam melakukan penawaran Perusahaan Penggugat merupakan pihak yang berada di ranking 1 (satu) dalam nilai penawaran yaitu sebesar Rp. 2. 225.764.000,- dari nilai …..
10
nilai HPS sebesar Rp. 2.637.609.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), oleh karena itu secara hukum obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan sangat merugikan pihak Penggugat ; ------------------------------------------11. Bahwa akibat putusan Tergugat sebagaimana menjadi obyek perkara aquo, Penggugat telah dirugikan baik materil yaitu berupa tidak adanya penerimaan uang kegiatan pelaksanaan incassu yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 2. 225. 764.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan atau setidaknya keuntungan dari nilai pekerjaan diperkirakan 10 % sehingga berjumlah lebih kurang Rp. 222.576.400 ( Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), serta kerugian moril selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat di seluruh wilayah hukum Siak yang selama ini menjadi wilayah bagian pekerjaan Penggugat. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan menurut hukum sudah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku dan dinyatakan dapat diterima ;-----------------------12. Bahwa uraian dan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa penerbitan obyek perkara dalam perkara aquo telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) yaitu Azas Kepatutan dan Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam meneliti dan memutuskan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam proses pelelangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan juga telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan …..
11
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -------------------------Ayat (2)
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah : ------------------a. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ; -----------b. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik” ; ----------------Bahwa oleh karena itu menurut hukum obyek perkara haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan ;------------------------------------------13. Bahwa Penggugat sebagai penyedia jasa yang telah mempunyai reputasi baik selama ini dan dengan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam proses pelelangan proyek incassu oleh Tergugat merasa sangat dirugikan baik dari segi material maupun moril, oleh karenanya
Penggugat
mempunyai
kepentingan
yang
sangat
mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas obyek sengketa dalam perkara aquo karena apabila diteruskan mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat mengerjakan proyek incassu dan hal itu juga berarti Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek incassu, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (2) : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; Ayat (4) a : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat …..
12
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; ----------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut : -----------I.
DALAM PENUNDAAN Menyatakan penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa (Berita Acara Hasil Pelelangan /BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 Tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT.ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis)
yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan
Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan;---------------------------II.
DALAM POKOK PERKARA
1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------------
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 Tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 ( PT. ADIGUNA PERKASA ) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b ( Evaluasi Teknis ) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan
Dinas
Kesehatan Kabupaten Siak ; ----------------------------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 Tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 ( PT. ADIGUNA PERKASA ) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b ( Evaluasi Teknis ) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan …..
13
Kesehatan Kabupaten Siak ; ----------------------------------------------------------4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------------------I. Tentang Eksepsi : Tentang Obyek Sengketa belum bersifat konkret, individual dan final ; --1.
Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa dengan Tergugat dalam perkara ini adalah “Berita
Acara
Hasil
DISKES/BAHP/09
Pelelangan
(BAHP)
Nomor
:
02.1/ULP-
tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT.
ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak”; 2.
Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sehubungan dengan Tergugat
adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum,
karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULPDISKES/BAHP/09
tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT.
ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tersebut belum bersifat konkret, individual dan final ; --------------------------3.
Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULPDISKES/BAHP/09
tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT.
ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak hanya …..
14
hanya merupakan salah satu rangkaian dari suatu proses pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, untuk itu masih memerlukan rangkaian proses lanjutan serta pelaksanaannya oleh ketentuan atau suatu keputusan yang lain pula ; -----------------------4.
Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, rangkaian proses yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 yang
berbunyi
Pelelangan
Umum
untuk
pemilihan
penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan : -----------------------------------------------------------------------1. Pengumuman 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan 3. Pemberian penjelasan 4. Pemasukan dokumen penawaran 5. Pembukaan dokumen penawaran 6. Evaluasi penawaran 7. Evaluasi kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan 10. Penetapan Pemenang 11. Pengumuman Pemenang 12. Sanggahan 13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan); dan 14. Penunjukan penyedia barang/Jasa. 5. Bahwa setelah penunjukan penyedia barang/jasa yang ditetapkan dengan surat penunjukan penyedia barang/jasa yang diterbitkan oleh Pejabat …..
15
Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran, dilanjutkan dengan proses penandatangan kontrak sesuai pasal 86 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ; -------------------------------------------------------------------------6. Bahwa terhadap objek sengketa “Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09
tanggal 22 Mei 2013 khusus
nomor urut 1 (PT. ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak” dapat dijelaskan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam proses evaluasi yang terdiri dari evaluasi
administrasi,
teknis,
harga,
kualifikasi
dan
pembuktian
kualifikasi yang selanjutnya ditetapkan dengan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan. Dalam hal obyek sengketa tidak dapat diterima oleh peserta lelang maka peserta lelang yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan dari BAHP sebagai obyek sengketa tersebut, dapat menggunakan upaya administratif yakni berupa sanggahan yang ditujukan kepada ULP dan jika peserta lelang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP maka peserta lelang dapat mengajukan sanggahan banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang disertai dengan jaminan sanggahan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : ------(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja
ULP
dapat
mengajukan
sanggahan
banding
kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan …..
16
sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan
Langsung
setelah
diterimanya
jawaban
sanggahan ; -------------------------------------------------------------------------(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak
pengajuan
Sanggahan
Banding
untuk
Pelelangan
Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk
Pelelangan
Sederhana/Seleksi
Sederhana/
Pemilihan
Langsung ; ---------------------------------------------------------------------------(3) Jaminan
Sanggahan
Banding
ditetapkan
sebesar
1%
(satu
perseratus) dari nilai total HPS ; -----------------------------------------------(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ; ----7. Bahwa dari penjelasan rangkaian proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, obyek sengketa “Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas adalah hanya salah satu bagian proses pengadaan barang/jasa yang belum bersifat konkret, individual dan final ; ---------------------------------------------------------------------8. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena obyek sengketa yang dimaksud dengan Tergugat tidak bersifat konkret, individual dan final, karenanya gugatan Penggugat haruslah …..
17
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat terhadap obyek sengketa “Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak” adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : -----------(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; ---------------------------------------(2) Pengadilan
baru
berwenang
memeriksa,
memutuskan,
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian sangatlah jelas dan beralasan hukum atas penanganan perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha …..
18
Usaha Negara dimaksud ; -----------------------------------------------------------------II. Tentang Pokok Perkara Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali diakui oleh Tergugat secara tegas-tegas dibawah ini : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 5 dan 6, yang menyatakan Penggugat telah melakukan mekanisme berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum. Bahwa benar Penggugat telah melakukan sanggahan kepala ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sesuai Surat Nomor 013/AGP-V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak telah memberikan jawaban atas sanggahan terhadap PT. Adiguna Perkasa tertanggal 28 Mei 2013 melalui sistim SPSE. Jika tidak puas atas jawaban sanggahan dari ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dimaksud, maka Penggugat dapat melakukan upaya admistratif selanjutnya yakni berupa Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Siak dalam batas waktu 5 (lima) hari setelah menerima jawaban sanggahan, namun sanggah banding tidak pernah dilakukan oleh pihak Penggugat. Hal ini telah mengacu dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : -------------------------------(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja
ULP
dapat
mengajukan
sanggahan
banding
kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan
banding
paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan …..
19
Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan
Langsung
setelah
diterimanya
jawaban
sanggahan ; -------------------------------------------------------------------------(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak
pengajuan
Sanggahan
Banding
untuk
Pelelangan
Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk
Pelelangan
Sederhana/Seleksi
Sederhana/
Pemilihan
Langsung ; ---------------------------------------------------------------------------(3) Jaminan
Sanggahan
Banding
ditetapkan
sebesar
1%
(satu
perseratus) dari nilai total HPS ; -----------------------------------------------(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ; --2. Bahwa jika Penggugat selaku salah satu peserta lelang tidak melakukan upaya administratif berupa sanggah banding sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai mana tersebut diatas, maka tahapan proses lelang tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ; -------------------------------------3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 7, 8, 9 dan 10 Tergugat tidak cermat dalam melakukan evaluasi dan tidak melakukan penelitian kepada pihak-pihak terkait, sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum karena pihak Tergugat telah melaksanakan tahapan evaluasi proses lelang sesuai dengan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor …..
20
Nomor : 02.1/ULP-DISKES/Pengumuman-LU/09 tanggal 3 Mei 2013 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya pada BAB III Instruksi kepada Peserta (IKP) Huruf E point 27, 28 dan 29 tentang Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, sebagaimana ketentuan Pasal 79
Peraturan Presiden Nomor : 54
Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Lampiran V Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Huruf B point 1 huruf f, g dan h, dengan demikian tahapan proses evaluasi yang dilakukan oleh ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
telah
mengacu
dan
sesuai
dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundangan yang berlaku ; ---------------------------------------------------------4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 11, bahwa apapun kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun moril adalah merupakan rangkaian dari suatu konsekuensi dan akibat atas keinginan yang dilakukan oleh Penggugat dan harus ditanggung oleh Penggugat pada poin 9, 10, serta 11 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ; -----------------5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk melakukan penundaan dalam pelaksanaan
atas obyek sengketa
dalam perkara
aquo
sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 13, tidaklah tepat dan beralasan hukum karena dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa sanggahan banding yang merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : --------------------------------------------------------------------------(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja
ULP
dapat
mengajukan
sanggahan
banding
kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada …..
21
kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan
Langsung
setelah
diterimanya
jawaban
sanggahan ; -------------------------------------------------------------------------(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak
pengajuan
Sanggahan
Banding
untuk
Pelelangan
Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk
Pelelangan
Sederhana/Seleksi
Sederhana/
Pemilihan
Langsung ; ---------------------------------------------------------------------------(3) Jaminan
Sanggahan
Banding
ditetapkan
sebesar
1%
(satu
perseratus) dari nilai total HPS ; -----------------------------------------------(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ; --Bahwa apa yang didalilkan Penggugat untuk melakukan penundaan dalam pelaksanaan atas obyek sengketa dalam perkara aquo sangatlah jelas tidak tepat dan beralasan hukum karena berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : --------------------------------------------------------(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratife sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; ----------------(2) Pengadilan
baru
menyelesaikan
berwenang
sengketa
Tata
memeriksa, Usaha
memutuskan,
Negara
dan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan …..
22
bersangkutan telah digunakan ; -----------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------I.
Tentang Eksepsi
1.
Menerima Eksepsi Tergugat ; ------------------------------------------------------------
2.
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------------
II.
Tentang Penundaan Menolak penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa (Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADIGUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Teknis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak) ; ----------------------------------------------------------------------------
III.
Tentang Pokok Perkara
1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------------
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ; -------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 5 September 2013, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 12 September 2013 ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-3, yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut ; --------------------------------------------------------BUKTI SURAT PENGGUGAT
1.
Bukti
P - 1 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor …..
23
Nomor
02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22
Mei 2013 ( fotocopy ) ; -----------------------------------2.
Bukti P - 2 :
Fotocopy Surat Nomor : 13/AGP-V/2013 tanggal 24 Mei 2013 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ---
3.
Bukti P - 3
:
Fotocopy Hasil Evaluasi Lelang ( fotocopy dari internet ) ; ------------------------------------------------------
4.
Bukti P - 4
:
Fotocopy Surat Nomor : 039/LO-PKU/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ------------------------------------------------------
5.
Bukti P -
5 :
Fotocopy
Surat
Nomor
:
042/BRS/EKS/DUKUNGAN/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ----------6.
Bukti P - 6 :
Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ------
7.
Bukti P - 7
:
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 54.500.581.1-513.000
atas
nama
EDHI
SASONGKO, ST (fotocopy sesuai dengan aslinya) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut ; ----------------------BUKTI SURAT TERGUGAT 1.
Bukti T - 1
2.
Bukti T -
: Dokumen Pengadaan ( fotocopy sesuai dengan aslinya)
2
: Berita Acara Pembukaan Penawaran ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ---------------------------------------------------
3.
Bukti T -
3 :
Berita Acara Evaluasi Penawaran ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; --------------------------------------------------4.
Bukti T - 4 : …..
24
4.
Bukti
T - 4 : Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -------------------------------------
5.
Bukti
T - 5 : Penetapan
Pemenang
Lelang
(fotocopy
sesuai
dengan aslinya) ; -----------------------------------------------6.
Bukti
T -
6 : Pengumuman
Pemenang
Lelang
( fotocopy
sesuai dengan aslinya ) ; ------------------------------------7.
Bukti
T -
7 : Penetapan
PTUN
Samarinda ( fotocopy sesuai
dengan aslinya ) ; ----------------------------------------------8.
Bukti
T -
8 : Surat
pernyataan tidak menerima Sanggah Banding
( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ----------------------9.
Bukti
T -
9 : Sanggahan dan Jawaban Sanggah ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----------------------------------------------
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2013 telah datang menghadap pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. ADI SURYA KENCANA melalui Kuasa Hukumnya yang bernama ANDRIS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS, Beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita Batam, Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 611/SK/A&P/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan menyerahkan surat yang pada intinya menyatakan tidak masuk sebagai pihak, dan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada kebijaksanaan Majelis Hakim ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak ke 3 (tiga) tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak keberatan ; -------------------Menimbang, bahwa para pihak pada persidangan perkara ini tidak
mengajukan saksi ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dipersidangan ; -----Menimbang…..
25
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; ----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa/Perkara tersebut diatas ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh pihak Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADI GUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI
PENAWARAN
sub.b
(Evaluasi
Tehnis)
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (bukti P.1 yang sama dengan bukti T.4) ; -----------------------------Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 telah mendalilkan bahwa : ----------------------------------------------------------
Bahwa
Penggugat
telah
mengikuti proses
Pelelangan
Pekerjaan
Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak dengan nilai HPS Rp. 2.637.609.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah pula memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ; ---------------------------------------------------
Bahwa perusahaan Penggugat merupakan perusahaan yang menempati rangking pertama terendah dari 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa lainnya ; --------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa …..
26
-
Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 telah membuat dan menandatangani
Berita
Acara
Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :
02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak, dimana perusahaan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (Hasil Evaluasi Tehnis), dikarenakan
tidak melampirkan scan SPT
Tahunan bagi Pelaksana K3 Kontruksi an. Edhi Sasongko dan STNK dukungan sewa dump truck tidak atas nama pemilik (Dedi Iskandar) atau nama perusahaan (PT. Bina Riau Sejahtera) ; ------------------------------------
Bahwa terhadap hal tersebut diatas, pihak Penggugat telah melakukan Sanggahan
hasil
pelelangan
terhadap
Pekerjaan
Pembangunan
Puskesmas Bunga Raya di Kabupaten Siak dengan Suratnya Nomor : 13/AGP-V/2013 tanggal 24 Mei 2013 (bukti P.2) dan pihak Tergugat telah pula memberikan Jawaban Sanggahan melalui sistem elektronik (bukti T.9) sehingga kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat somasi hukum kepada pihak Tergugat (bukti P.4) akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan direspon oleh Tergugat ; -------------------
Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut diatas telah terbukti bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Hukum yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepatutan dan Asas Kecermatan ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. ADI SURYA KENCANA
sebagai pemenang lelang telah dipanggil secara patut dan pada persidangan tanggal 26 September 2013 telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili …..
27
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANDRIS, SH., MH dan menyerahkan surat yang pada intinya tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dari Majelis Hakim ; -----------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari pihak Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah membantahnya yang termuat dalam dalil-dalil Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2013, dimana didalammya pihak Tergugat telah mengemukakan Eksepsi bahwa : ------------------------------------------------------1.
Objek sengketa belum bersifat konkret, individual dan final : -----------------Berita
Acara
Hasil
Pelelangan
(BAHP)
Nomor
:
02.1/ULP-
DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADI GUNA
PERKASA)
yang
termuat
dalam
BAGIAN
EVALUASI
PENAWARAN sub.b (Evaluasi Tehnis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (bukti P.1 yang sama dengan bukti T.4) hanya merupakan salah satu rangkaian dari suatu proses pelelangan, untuk itu masih memerlukan rangkaian proses lanjutan serta pelaksanaanya oleh suatu ketentuan atau suatu keputusan yang lain pula (lihat, baca dan cermati Pasal 57 ayat (1) huruf c dan juga Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012) ; ---------------------------------------------------------------------------------------2.
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili : ----------------Dalam hal objek sengketa tidak dapat diterima oleh peserta lelang, maka peserta lelang yang merasa dirugikan dapat menggunakan Upaya Administratif, yaitu berupa Sanggahan yang ditujukan kepada ULP dan jika peserta lelang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari ULP tersebut …..
28
tersebut maka dapat mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang disertai dengan jaminan sanggahan banding (Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; ----------------------------------------Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa apabila dilihat dan dibaca dalam Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan Eksepsi mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari ke dua Eksepsi tersebut diatas, dimana apabila salah satu dari Eksepsi tersebut sudah terbukti maka Eksepsi yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; ----------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan Eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sebagai berikut : ------------------------------------------------------Menimbang…..
29
Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bukti T.9, Majelis mendapatkan fakta tentang informasi lelang diantaranya, yaitu : Kode Lelang 696309, Nama Lelang Pembangunan Puskesmas Bunga Raya, Keterangan Agency LPSE Kabupaten Siak, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Metode Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur. Dengan jadwal mulai dengan tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan Penandatanganan Kontrak adalah sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ; -----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yaitu Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 02.1/ULP-DISKES/PENETAPAN/09 dan bukti T.6 yaitu Pengumuman
Pemenang
Pemilihan
Langsung
Nomor
:
02.1/ULP-
DISKES/PEMENANG/09 masing-masing tertanggal 23 Mei 2013, maka PT. ADI SURYA KENCANA adalah pemenang lelang Pembangunan Puskesmas Bunga Raya Kabupaten Siak, sedangkan Penggugat berdasarkan bukti P.1 yang sama dengan bukti T.4, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.1/ULP-DISKES/BAHP/09 tanggal 22 Mei 2013 khusus nomor urut 1 (PT. ADI GUNA PERKASA) yang termuat dalam BAGIAN EVALUASI PENAWARAN sub.b (Evaluasi Tehnis) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak setelah dievaluasi tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak melampirkan scan SPT Tahunan bagi Pelaksana …..
30
Pelaksana K3 Kontruksi an. Edhi Sasongko dan STNK dukungan sewa dump truck tidak atas nama pemilik (Dedi Iskandar) atau nama perusahaan (PT. Bina Riau Sejahtera) ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepada Peserta Pemilihan Barang/Jasa yang merasa dirugikan dapat mengajukan Sanggahan secara tertulis kepada ULP dan jika Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
Penggugat dalam hal ini telah mengajukan
Sanggahan kepada POKJA ULP Dinas Kesehatan Cq. Panitia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya berdasarkan Suratnya Nomor : 013/AGP-V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 (bukti P.2), yang mana atas Sanggahan Penggugat tersebut kemudian ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak telah memberikan Jawaban Sanggahan tertanggal 28 Mei 2013 melalui sistem SPSE (lihat bukti T.9 pada bagian Sanggahan) ; --------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding (jika tidak puas) kepada Bupati Siak dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah menerima Jawaban Sanggahan ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
yang terjadi selanjutnya adalah pihak Penggugat
bukannya menggunakan upaya administratif yang tersedia yaitu Sanggahan Banding namun yang terjadi selanjutnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Somasi Hukum kepada Tergugat berdasarkan Suratnya Nomor : 039/LO-ZZ/PKU/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 (bukti P.4) dan itu bukanlah dianggap …..
31
dianggap sebagai Sanggahan Banding sehingga tidak lagi menghentikan proses pelelangan/seleksi ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
menyebutkan bahwa : ----------------------------------------------------------------------------(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh
atau
berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan
untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya adminstratif yang tersedia ; -----------------------------------------------------(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyeleaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; ----------Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ) ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam sengketa perkara ini pihak Penggugat tidak ada mengajukan upaya administratif yaitu berupa Sanggahan Banding kepada Bupati Siak dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah menerima Jawaban Sanggahan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, padahal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan …..
32
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud jika seluruh upaya administratif telah digunakan ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 51 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang artinya dalam sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jika seluruh upaya administratif telah digunakan ; -------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sengketa Tata Usaha Negara ini bukanlah termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dan dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut sedangkan Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Ekspsi dari Tergugat tersebut diatas, maka pokok perkara dalam sengketa perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan tidak diterima Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 110 Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka …..
33
maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itupun haruslah pula dinyatakan tidak diterima, hal tersebut tidaklah dimasukkan dalam amar putusan dibawah ini, namun hanya termuat dalam pertimbangan hukum dalam sengketa perkara ini ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lagi karena memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap dimasukkan dalam berkas dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; --------------------------------------Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I
:
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; ---------------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini sebesar Rp 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; ----------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 21 Oktober 2013 oleh Kami GURUH JAYA SAPUTRA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HUJJA TULHAQ, SH. MH dan HUSEIN AMIN EFFENDI, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, Amd sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha …..
34
Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. HAKIM ANGGOTA
TTD
HUJJA TULHAQ, SH. MH
KETUA MAJELIS
TTD
GURUH JAYA SAPUTRA, SH
TTD
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH PANITERA PENGGANTI
TTD
DEWI MONA SARI, Amd
35
Perincian Biaya Perkara 1.
Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2.
ATK
Rp.
50.000,-
3.
Panggilan
Rp.
122.500,-
4.
Materai
Rp.
6.000,-
5.
Redaksi
Rp.
5.000,-
Rp.
213.500,-
Jumlah
(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
