1
P U T U S A N Nomor : 25/ G/2014/ PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : S U S A N T O, Selaku Direktur CV. DUTA CIPTA LEANDER Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 43 Tanggal 14 September 1992 Notaris ISMAIL, SH dan Akta Perubahan Nomor:15 Tanggal 12
Januari
2007
Notaris
BERLIN
NADAEK,SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Sukajadi Gg. Kopi No.1A Kota Dumai – Riau ; Dengan ini memberi Kuasa Kepada EDI AZMI, SH., HIDAYATULLAH, SH., DAULAT INDRA, SH. Advocates & Legal Consultant pada Law Office EDI AZMI ROZALI, SH & ASSOCIATES, Berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman
(Gedung BRI Tangkerang) No.125 Lt.III Pekanbaru- Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 940/EARAdv/SK/VIII/2014. tanggal 08 Agustus 2014 ;. Selanjutnya disebut sebagai…………………PENGGUGAT ; M KETUA
POKJA
PENGADAAN
E L A W A N PEKERJAAN
KONSTRUKSI
UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KOTA DUMAI ; Tempat …..
2
Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai Dengan ini memberi Kuasa Kepada : 1. HANDAYANI, SH., (Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; 2. DEDE MIRZA, SH., MH., (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; 3. MULYANI, SH., (Pelaksana Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; .
Ketiganya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Dumai, Beralamat Di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3/HKHAM/2014, tanggal 1 September 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai…….............TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 2014
Nomor : 25/Pen.MH/2014/PTUN-Pbr. tanggal 21 Agustus
Tentang
Penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ; -
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.PP/ 2014, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
-
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/PenHS/2014/PTUN-Pbr. tanggal 17 September 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan ;
-
Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; -
Telah …..
3
-
Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ;
-
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal
18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2014, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 17 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2014/PTUN-Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah ; -
Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN
PENGADAAN
(ULP)
Pemerintah
Kota
NOMOR:005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Dumai Tentang
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ; -
Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN
PENGADAAN
(ULP)
Pemerintah
Kota
NOMOR:006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Dumai Tentang
Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ; -
Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN
PENGADAAN
(ULP)
Pemerintah
NOMOR:008/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Kota
Dumai Tentang
Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur tanggal 4 Juli 2014 …..
4
4 Juli 2014 ; Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang disebabkan, Tergugat yang berkedudukan di Kota Dumai masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, akibat perbuatan Tergugat yang
telah
mengeluarkan
Surat
Keputusan
Penetapan
Pemenang/Pemilihan Langsung yang sangat merugikan kepentingan Hukum Penggugat ;
2. Bahwa adapun Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan
Turap
Guntung
(lanjutan),
dan
Surat
Keputusan
PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN
(ULP)
KONSTRUKSI Pemerintah
UNIT
LAYANAN
Kota
Dumai
NOMOR:006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan), serta Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN
(ULP)
KONSTRUKSI Pemerintah
UNIT
LAYANAN
Kota
Dumai
NOMOR:008/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur yang telah dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat itu, yang
telah
merugikan kepentingan Hukum Penggugat, dimana Surat Keputusan tersebut …..
5
tersebut baru Penggugat ketahui secara kongkrit pada tanggal 17 Juli 2014, setelah
Penggugat
melihat
dan mempelajari data Kualifikasi
dari pada Pihak yang dimenangkan didalam Surat Keputusan tersebut ;
3. Bahwa Objek Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2014, adalah sangat beralasan hukum untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili, karena gugatan atas Surat Keputusan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG / PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), dan Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN
(ULP)
KONSTRUKSI
Pemerintah
Kota
UNIT Dumai
LAYANAN NOMOR
006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan…..
6
Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan), serta Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG / PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN
(ULP)
KONSTRUKSI
Pemerintah
Kota
UNIT
LAYANAN
Dumai
NOMOR:
008/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan atau badan hukum perdata yaitu Penggugat, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
5. Bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta lelang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas, untuk pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) Penggugat terdaftar sebagai peserta Lelang dengan nomor urut 50 dan untuk pekerjaan Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) Penggugat terdaftar sebagai peserta Lelang dengan nomor urut 54 serta untuk Pekerjaan Pembangunan …..
7
Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur Penggugat terdaftar sebagai peserta Lelang dengan nomor urut 56 ;
6. Bahwa Penggugat secara administrasi telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh Pihak Tergugat, sehingga kepentingan Penggugat untuk dapat ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam gerak langkah pembangunan Kota Dumai, yang didasari atas kemampuan dan potensi yang ada pada diri Penggugat dapat segera terwujud ;
7. Bahwa sebagai peserta lelang Penggugat telah mengikuti semua prosedur mulai dari pendaftaran, pengambilan dokumem penawaran, penjelasan/aanwizjing, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul dokumen penawaran serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturanaturan lain (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering) yang berhubungan untuk itu dan atau ketentuan dalam dokumen lelang proyek tersebut ;
8. Bahwa namun keikutsertaan Penggugat sebagai Peserta Lelang dikalahkan oleh Tergugat, karena telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan telah
yang
melanggar
sebuah
Ketentuan
Hukum yaitu
melanggar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor :
IK.0201-Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal: Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun Anggaran 2014, yang …..
8
yang secara kongkrit telah merugikan kepentingan Penggugat ;
9. Bahwa adapun pelanggaran yang dimaksud dapat dilihat dari Nilai Proyek yang di Lelang tersebut yaitu, untuk Pembangunan Turap Guntung
(lanjutan)
Nilai
Proyek
yang
di
Lelang
sebesar
Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan untuk Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) Nilai Proyek yang di Lelang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) serta untuk Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur Nilai Proyek yang di Lelang sebesar Rp 1.550.000.000,-(satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa untuk dipahami, Nilai Proyek yang dilakukan Lelang pada Point tersebut diatas merupakan Sub Kualifikasi K2, yaitu Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan dengan Batas Maksimal Nilai Satu Pekerjaan sampai dengan Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ;
11. Bahwa dari hasil buka sampul dokumen penawaran lelang yang dilakukan oleh Tergugat, menetapkan dan atau mengeluarkan suatu Surat Keputusan yang menetapkan CV. PETROLEUM INDO PERKASA sebagai Perusahaan Pemenang Lelang ;
12. Bahwa namun dari informasi dan data yang Penggugat peroleh, Penetapan CV.PETROLEUM INDO PERKASA sebagai Pemenang Lelang terdapat Kesalahan dan Kecurangan yaitu mengenai Data Kualifikasi/Klasifikasi Badan Usaha yang dimiliki oleh CV. PETROLEUM INDO PERKASA ;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku yakni SURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor IK.0201-Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi …..
9
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi untuk Tahun Anggaran 2014 ; Kemampuan Sub
Batas
No.
nilai
satu
Melaksanakan Kualifikasi
Keterangan Pekerjaan
Pekerjaan 0 sampai dengan Rp. 1 Maksimum 1
Rp
1 Khusus
Elektrikal
K1 Milyar
Milyar
memiliki SKA
0 sampai dengan Rp. Maksimum Rp. 1,75 Khusus 2
Elektrikal
K2 1,75 Milyar
Milyar
memiliki SKA
0 sampai dengan Rp.2,5 Maksimum Rp. 2,5 Khusus 3
Elektrikal
K3 Milyar
14.
Milyar
memiliki SKA
Bahwa jika melihat ketentuan tersebut diatas, dan jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka terlihat jelas Kecurangan dan Kesalahan Tergugat didalam melakukan Evaluasi/Penilaian Pemenang Lelang bagi CV. PETROLEUM INDO PERKASA, sehingga perbuatan Tergugat didalam Menetapkan dan Memutuskan CV. PETROLEUM INDO
PERKASA sebagai
Pemenang
Lelang
telah
melanggar
ketentuan yang berlaku yaitu Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor IK.0201-Kk/978 Perihal :
Tanggal
30
Desember
2013
Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa
Kontruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Untuk Tahun Anggaran 2014 ;
15.
Bahwa sebab berdasarkan data yang Penggugat peroleh, kedudukan CV.PETROLEUM INDO PERKASA sebagai peserta Lelang tidak termasuk kedalam Kulifikasi Lelang yang diadakan oleh Tergugat, hal itu …..
10
itu dikarenakan lelang yang diadakan itu merupakan Subkualifikasi K2 sedangkan CV. PETROLEUM INDO PERKASA tergolong kedalam SubKualifikasi K1 sehingga jelas dan terbukti kedudukan CV. PETROLEUM INDO PERKASA sebagai peserta Lelang telah telah melanggar SURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : IK.0201-Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 ;
16.
Bahwa selanjutnya didalam Pelaksanaan Lelang atas pekerjaan tersebut diatas, dari data yang Penggugat peroleh, juga besar dugaan telah terjadi kesalahan dan kecurangan pada ketentuan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik tentang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) data Risalah Anwijzing, hal tersebut dapat
dilihat
dari
KONSTRUKSI/2014,
Risalah dimana
Aanwijzing Nomor:001/ADD-DP/ULPpada
point
6
didalam
pointnya
menjelaskan “ 1 orang personil/tenaga ahli/trampil hanya boleh digunakan oleh 1 penyedia” dan “ 1 penyedia dalam memasukkan penawaran boleh menggunakan personil yang sama untuk beberapa pekerjaan, tetapi untuk dapat diusulkan sebagai calon pemenang hanya bisa untuk 1 pekerjaan dengan personil yang sama” ;
17.
Bahwa jika melihat ketentuan tersebut diatas, CV.PETROLEUM INDO PERKASA yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang dari Ketiga Pekerjaan
yakni,
Pembangunan
Turap
Guntung
(lanjutan),
Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) dan Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur melanggar dan tidak memenuhi Secara
Elektronik
tentang
serta
sudah
pasti
ketentuan Dokumen Pengadaan
Pengadaan
Pekerjaan
Kontruksi
KELOMPOK …..
11
KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Risalah Aanwijzing Nomor:001/ADDDP/ULP-KONSTRUKSI/2014, sebab kuat dugaan dan sudah pasti CV.PETROLEUM INDO PERKASA didalam melaksanakan Ketiga Pekerjaan tersebut memakai personil yang sama dalam 1 penyedia pada ketiga pekerjaan tersebut ;
18.
Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang telah Menetapkan dan Mengumumkan Pemenang Lelang pada pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat seperti terurai diatas, tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik tentang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Risalah
Aanwijzing
Nomor:001/ADD-DP/ULP-KONSTRUKSI/2014
yang berlaku, sehingga jelas perbuatan Tergugat telah melanggar UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan
Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 Angka 1 (Asas Kepastian Hukum), Angka 6 (Asas Profesionalitas) dan Angka 7 (Asas Akuntabilitas) yang meyebabkan terjadinya pelanggaran dan atau penyimpangan prosedur lelang :
19.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas Tergugat telah melanggar
sendiri
aturan yang berlaku dengan memenangkan
CV.PETROLEUM INDO PERKASA sebagai Pemenang Lelang dari ketiga Pekerjaan tersebut, sedangkan dari data-data yang ada, CV.PETROLEUM INDO
PERKASA
sebagai
pihak
yang
memenangkan Lelang telah terbukti tidak memenuhi aturan Standar Dokumen
Pengadaan
Secara
Elektronik
KELOMPOK
KERJA
PENGADAAN …..
12
PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN (ULP)
KONSTRUKSI
UNIT
LAYANAN
Risalah Aanwijzing Nomor:001/ADD-DP/ULP-
KONTRUKSI/2014 yang menjadi landasan Hukum Tergugat didalam prosedur Lelang ;
20.
Bahwa tindakan Hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat (KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KOTA DUMAI) berdasarkan Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG
NOMOR:
005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), dan
Surat
Keputusan
LANGSUNG
NOMOR:
PENETAPAN
PEMENANG/
PEMILIHAN
006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan), serta
Surat
LANGSUNG
Keputusan
PENETAPAN
PEMENANG/PEMILIHAN
NOMOR:
008/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur, Tidak sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 Angka 1 (Asas Kepastian Hukum), Angka 6 (Asas Profesionalitas) dan Angka 7 (Asas Akuntabilitas) ;
21.
Bahwa oleh karenanya tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang …..
13
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi
“alasan-alasan yang dapat digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : Ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; Ayat (2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
22.
Bahwa oleh karena itu Tergugat telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan
yang
tidak
sesuai
dengan
aturan
yang berlaku
sebagaimana diuraikan Penggugat diatas, maka sudah sepantasnya Tergugat untuk melakukan Evaluasi Ulang terhadap proses lelang khusus
pada
Pekerjaan Lelang Pembangunan Turap Guntung
(lanjutan)dan Pekerjaan Lelang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) serta Pekerjaan Lelang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal …..
14
Amal RT.01 Teluk Makmur sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat didalam Lelang tersebut ;
23.
Bahwa perbuatan Tergugat hingga dikeluarkannya Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR: 005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
Tanggal
4
Juli
2014
tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), Surat Keputusan PENETAPAN
PEMENANG/PEMILIHAN
006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014
LANGSUNG Tanggal
4
NOMOR: Juli
2014
tentang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan), dan Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR: 008/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur
yang
menjadi
Objek
Sengketa
tersebut,
tanpa
mempertimbangkan Azas Kecermatan baik formal maupun materiil sehingga menyebabkan timbulnya Keputusan yang salah, dimana Azas Kecermatan merupakan salah satu azas formal didalam Azasazas Umum Pemerintah yang Baik, dan Azas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar
pada
waktu
menyiapkan
keluarnya
penetapan
pemenang/pemilihan langsung harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia dan juga perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat menerapkan Azas-azas Kecermatan formal antara lain adalah suatu Keputusan harus …..
15
harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Adapun azas kecermatan materiil menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tersembunyi (Indroharto, Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara diperadilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke V,1994 hal 311) ;
24.
Bahwa kondisi Negara Republik Indonesia yang belum terlepas dari krisis ekonomi berkepanjangan, dan lagi dalam upaya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dalam membuat keputusan yang menyangkut penggunaan dan atau pemanfaatan uang Negara hendaknya lebih arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya tindakan yang tidak cermat yang dapat Merugikan Keungan Negara ;
25.
Bahwa Tergugat dinilai, tidak melakukan mekanisme yang benar dalam mengambil suatu Keputusan untuk mendapatkan keuntungan dari padanya tanpa memikirkan kerugian yang dialami Penggugat maupun kerugian bagi Keuangan Negara, sehingga sangat beralasan Hukum tindakan Tergugat tersebut diduga telah melanggar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
26.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika Ketua/Majelis Hakim …..
16
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah
Kota
Dumai
NOMOR:
005/PEN.PANG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), yang dikeluarkan Tergugat ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah
Kota
Dumai
NOMOR:
005/PEN.PANG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) ; 4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah
Kota
Dumai
NOMOR:
006/PEN.PANG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) yang dikeluarkan Tergugat ; 5. Memerintahkan …..
17
5.
Memerintahkan
Tergugat
untuk
Mencabut
Surat
Keputusan
PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN
PENGADAAN
(ULP)
KONSTRUKSI
Pemerintah
Kota
UNIT
LAYANAN
Dumai
NOMOR:
006/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl.Mattain (lanjutan) ; 6. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PENGADAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah
Kota
Dumai
NOMOR:
008/PEN.PANG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur yang dikeluarkan Tergugat ; 7. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PENGADAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah
Kota
Dumai
NOMOR:
008/PEN.PANG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur; 8. Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
segala
biaya yang timbul
dalam perkara ini Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 1 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut ; I.
DALAM EKSEPSI : 1. Gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie); 1.1.
Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa…..
18
diperiksa di PTUN
karena
gugatan
Penggugat
masih
prematur atau gugatan masih terlalu dini karena Penggugat masih
bisa
melakukan
upaya
administratif
berupa
sanggahan dan sanggahan banding, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Pasal 81 ayat (1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen
Kualifikasi
atau
penawaran
yang
merasa
dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau ;
c. adanya
penyalahgunaan
wewenang
oleh
Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya ; Pasal 82 ayat (1) Peserta yang tidak puas dengan Jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP dapat mengajukan sanggahan
banding
kepada
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat …..
19
Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling
lambat
3
(tiga)
hari
kerja
untuk
Pelelangan
Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterima jawaban sanggahan ; 1.2.
Bahwa upaya administratif ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan
untuk
menyelesaikan
secara administratif sengketa Tata Usaha Tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia ; Pasal 48 ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; Pasal 51 ayat (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas
dan
berwenang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 48 ; Berdasarkan …..
20
Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan a quo haruslah ditolak
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvantkelijk verklaard) ; 2. PTUN Tidak Berwenang Mengadili ; 2.1
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
2.2
Bahwa upaya administratif ini diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUN yang tersedia Upaya Hukum Administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu ; Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Pengadilan TUN, oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan dirinya tidak
berwenang
menyelesaikan
untuk
perkara
memeriksa,
mengadili
a quo dengan
dan
memutuskan
menolak …..
21
menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat
tidak dapat diterima
(Niet Onvantkelijk Verklaard) 3. Gugatan Kabur (Obscuur Libels); Bahwa
Objek
gugatan
Penggugat
sangat
kabur
dan
membingungkan karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung sebagaimana yang tertera di dalam Gugatan Penggugat ; 1. Penetapan
Pemenang
Pemilihan
Langsung
Ketua
Pokja
Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 005/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) ; 2. Penetapan
Pemenang
Pemilihan
Langsung
Ketua
Pokja
Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 006/PEN.PANG/ULPKONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) ; 3. Penetapan
Pemenang
Pemilihan
Langsung
Ketua
Pokja
Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 008/PEN.PANG/ULPKONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur ; Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini …..
22
ini dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk verklaard) ; II. DALAM POKOK PERKARA: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dan diuraikan di dalam eksepsi di atas dianggap termuat dan satu kesatuan dengan pokok perkara ; 1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat karena keputusan yang Tergugat keluarkan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang adalah tidak benar karena gugatan ini masih premature sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi Tergugat di atas berdasarkan Pasal 48 jo Pasal Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUN yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan …..
23
gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat Pertama tanpa melalui Peradilan TUN ; 3
Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengatakan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan : Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 005/PEN.PANG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang
Pembangunan
Turap
Guntung
(lanjutan),
Penetapan
Pemenang Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 006/PEN.PANG/ULP-KONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan), Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 008/PEN.PANG/ULP-KONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur, yang telah dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dan surat Keputusan tersebut baru diketahui Penggugat secara Kongkrit pada tanggal 17 Juli 2014 ; Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung sebagaimana yang tertera di dalam Gugatan Penggugat, dengan demikian mana mungkin Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat ; 4. Berdasarkan …..
24
4. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Barang/Jasa
No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Pemerintah jika Penggugat merasa keberatan atas
Keputusan Tergugat tersebut di atas seharusnya Penggugat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Tergugat sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman Pemenang. Bahwa Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan di atas tidak ada mengajukan sanggahan maka itu dianggap penggugat tidak ada keberatan terhadap surat keputusan yang Tergugat keluarkan ; 5. Karena Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan sudah barang tentu juga Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan Banding terhadap objek sengketa jadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka Penggugat tidak punya hak atau kapasitas melakukan gugatan ke PTUN/ PT TUN ; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tidak benar karena dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan aturan-aturan yang berlaku dan tidak ada satu Pasal pun yang dilanggar, hal ni dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun dari peserta lelang yang mengajukan sanggahan atas keputusan yang telah Tergugat keluarkan ; 7
Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan
Presiden
No. 70
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang …..
25
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (10) yang berbunyi ULP/Pejabat Pengadaan Lelang dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang ditetapkan
dalam
ketentuan
Peraturan
Presiden
ini,
telah Bahwa
penawaran yang dimenangkan adalah penawaran terendah yang responsif dimana penawaran yang memenuhi syarat administratif, teknis, harga dan kualifikasi sebagaimana Ketentuan Peraturan Presiden ini ; 8 Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dalam bekerja telah sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa gugatan Penggugat ini masih premature sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal Pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUN yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama tanpa melalui Peradilan TUN ; Bahwa menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana …..
26
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh sesorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas
terhadap
suatu
keputusan
TUN.
Prosedur
tersebut
dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,
maka
prosedur
tersebut
dinamakan
banding
administratif. Dalam hak penyelesaian keputusan tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan ; 9.
Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menentukan bahwa
ada
dua alasan yang dapat diajukan sebagai dasar
mengajukan gugatan TUN: Satu, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan;
Dua,
Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
negara,
keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun …..
27
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Bahwa Tergugat dalam mengumumkan dan menetapkan Pemenang Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 005/PEN.PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tentang
Pembangunan
Turap
tanggal
Guntung
4
Juli
(lanjutan),
2014 Nomor
006/PEN.PMG/ULP-KONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan
Turap
Jl.
Mattain
(lanjutan),
dan
Nomor
008/PEN.PMG/ULP-KONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT.01 Teluk Makmur, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat ;. Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Penggugat menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak dan atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verkklaard) dan memberikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi …..
28
Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verkklaard) ; Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
segala
ongkos
dan
biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 8 Oktober 2014, dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa telah dipanggil dipersidangan Pihak Ke 3 yaitu CV. PETROLEUM INDO PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Boy Febiyanto, SH., yang menyatakan dalam surat tidak mengajukan Intervensi dalam perkara ini ; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatannya,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1.9 yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda P-1.1 s/d P-1.9 s/d P-9 sebagai berikut ; 1.
Bukti P - 1.1 :
Akta Pendirian Nomor : 43 tanggal 14 September 1992 Notaris Ismail, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Bukti P – 1.2 : …..
29
Bukti P –1.2 :
Akta Perubahan Nomor : 15 tanggal 12 Januari 2007 Notaris Berlin Nadeak, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
Bukti P – 1.3 : Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 015/LPJK/04/07/13 tanggal 19 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Bukti P – 1.4 : Surat
Izin
Tempat
Usaha
(SITU)
Nomor
:
SITU/KPT/264/2011 dikeluarkan tanggal 22 Maret 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Bukti P - 1.5 :
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 344/KPT/PK/VI/2011/431 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
Bukti P - 1.6 :
Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 040334600099 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
Bukti P - 1.7 :
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Nomor : 1-340527-1473-2-0218
Pemerintah
Kota
Dumai
dikeluarkan tanggal 18 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Bukti P - 1.8
: Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP) : 01.529.841.7-212.000 terdaftar tanggal 21 November 1992 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-14/WPJ.02/KP-0503/2002 dikeluarkan tanggal 15 Mei 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Bukti P – 1.9 : …..
30
Bukti P - 1.9
: Kartu
Tanda
Penduduk
Pengurus
Perusahaan
(fotocopy dari fotocopy) ; 2.
Bukti P – 2 : Informasi Lelang dan Status Penawaran, Tahap Pengiriman
Dokumen
Penawaran
pada
Paket
Pembangunan Turap Gantung (lanjutan) tanggal 11 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 3.
Bukti P – 3 :
Informasi
Lelang dan Status Penawaran, Tahap
Pengiriman
Dokumen
Penawaran
pada
Paket
Pembangunan Turap Jl Mattain (lanjutan) tanggal 11
Juni
2014
(fotocopy
sesuai
dengan aslinya) ; 4.
Bukti P – 4
:
Informasi Tahap
Lelang
dan
Status
Penawaran,
Pengiriman Dokumen Penawaran pada
Paket Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur tanggal 11 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 5.
Bukti P – 5
:
Informasi
Pemenang
tanggal 15
Juli
Lelang
2014
melalui
jam
1.22
online AM/Wib
Pembangunan Turap Gantung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 6
Bukti P – 6
:
Informasi Pemenang Lelang melalui Online tanggal 15 Juli 2014 jam 12.00 AM/Wib
Pembangunan
Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 7. Bukti P – 7
:
Informasi Pemenang Lelang melalui Online tanggal 15 Juli 2014
jam 1.21 AM/Wib Pembangunan Turap …..
31
Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 8. Bukti P – 8
:
Detail Data Badan Usaha melalui Online tanggal 15 Juli 2014
jam
12.02
AM/Wib
tentang
Data
Kualiikasi/Klasifikasi Badan Usaha (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti P – 9 :
Sertifikasi Badan Usaha CV. Petroleum Indo Perkasa dan Subkualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi yang dikeluarkan
oleh
Lembaga
Pengembangan
Jasa
Konstruksi (LPJK) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-43 sebagai berikut ; 1.
Bukti T – 1 : Keputusan Walikota Dumai Nomor 8/ADM-PEMB/2014 tentang
Pembentukan
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun
2014
(fotocopy
sesuai
dengan
aslinya) ; 2.
Bukti T – 2 : Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pokja Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Unit
Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 005/PEN-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Gantung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 3. Bukti T – 3 : …..
32
3
Bukti T – 3 : Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pokja Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Unit
Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 006/PEN-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Jl Mattain (lanjutan) ; 4.
Bukti T – 4 : Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pokja Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Unit
Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 008/PEN-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 5.
Bukti T – 5 : Surat
Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor
005/PENG-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 6.
Bukti T – 6 : Surat
Pengumuman
Pemenang Pemilihan Langsung
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor
006/PENG-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014
Pekerjaan
Pembangunan
Turap
Jl. Mattain
(lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 7.
Bukti T – 7 : Surat
Pengumuman
Pemenang Pemilihan Langsung
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan …..
33
Pengadaan
(ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor
008/PENG-PMG/ULP-KONSTRUKSI/2014 Juli
tanggal
4
2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan
Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur
(fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; 8.
Bukti T – 8 : Surat
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
Kota
Dumai Nomor :
005/Lap.Hasil/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 10 Juli 2014
Perihal
Langsung
Laporan
Pekerjaan
Proses
Pemilihan
Pembangunan
Turap
Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 9.
Bukti T – 9 : Berita
Acara
Hasil
Pemilihan Langsung Pekerjaan
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) Nomor 005/BAHPM/ULP-KONSTRUKSI/2014
tanggal
4
Juli 2014
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 10.
Bukti T –10 : Berita
Acara
Pembuktian
Kualifikasi
Pekerjaan
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) Nomor 005/BAPK/ULP-KONSTRUKSI/2014
tanggal
4
Juli
2014
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 11.
Bukti T – 11 : Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T – 12 : Berita
Acara
Evaluasi
Penawaran
Pekerjaan
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) Nomor 005/BAEV/ULP-KONSTRUKSI/2014
tanggal
3
Juli
2014
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 13. Bukti T – 13 : …..
34
13. Bukti T – 13 :
Hasil Pembukaan Penawaran Paket 005 Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T – 14 :
Hasil Koreksi Aritmatik Kegiatan Pembangunan Turap/Telud/Brojong
Paket
Pembangunan
Turap
Guntung (lanjutan) Penyedia CV. PETROLEUM INDO PERKASA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 15. Bukti T – 15 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Administrasi) Paket 005
Pekerjaan
Pembangunan
Turap
Guntung
(lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 16. Bukti T – 16 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) Paket 005 Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T – 17 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Harga) Paket 005 Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T – 18 :
Evaluasi
Kualifikasi
Paket
005
Pekerjaan
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 19. Bukti T – 19 :
Summary
Report
Kode
Lelang
488313
Pembangunan Turap Guntung (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 20. Bukti T – 20 :
Surat Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai Nomor 006/Lap.Hasil/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 10 Juli
2014
Perihal
Laporan Proses Pemilihan Langsung …..
35
Langsung Pekerjaan Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 21. Bukti T – 21 :
Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Pekerjaan Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) Nomor 006/BA-HPM/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T – 22 :
Berita
Acara
Pembuktian
Kualifikasi
Pekerjaan
Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) Nomor 006/BA-PK/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 23. Bukti T – 23 :
Pembuktian
Kualifikasi
Pekerjaan
Pembangunan
Turap Jl. Mattain (lanjutan) tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 24. Bukti T – 24 :
Berita
Acara
Evaluasi
Penawaran
Pekerjaan
Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) Nomor 006/BA-EV/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 3 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 25. Bukti T – 25 :
Hasil
Pembukaan
Penawaran
Pekerjaan
Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) 26. Bukti T – 26 :
Hasil Koreksi Aritmatik Kegiatan Pembangunan Turap/Telud/Brojong Turap
Jl.
Mattain
Nama Paket Pembangunan (lanjutan)
Penyedia
CV.
PETROLEUM INDO PERKASA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T – 27 : …..
36
27. Bukti T – 27 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Administrasi) Paket 006 Pekerjaan Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesui dengan aslinya) ;
28. Bukti T – 28 :
Evalusi Penawaran (Evaluasi Teknis) Paket 006 Pekerjaan Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T – 29 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Harga) Paket 006 Pekerjaan Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T – 30 :
Evaluasi
Kualifikasi
Paket
006
Pekerjaan
Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) 31. Bukti T – 31 :
Summary
Report
Kode
Lelang
489313
Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 32. Bukti T – 32 :
Surat Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai Nomor 008/Lap.Hasil/ULP-KONSTRUKSI/2014 tanggal 10 Juli
2014
Perihal
Laporan
Proses
Pemilihan
Langsung Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 33. Bukti T – 33 :
Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur Nomor 008/BA-HPML/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai …..
37
sesuai dengan aslinya) ; 34. Bukti T – 34 ;
Berita
Acara
Pembukaan
Kualifikasi
Pekerjaan
Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur Nomor 008/BA-PK/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 35. Bukti T – 35 :
Pembuktian
Kualifikasi
Pekerjaan
Pembangunan
Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 36. Bukti T – 36 :
Berita
Acara
Evaluasi
Penawaran
Pekerjaan
Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur Nomor
008/BA-EV/ULP-
KONSTRUKSI/2014 tanggal 3 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 37. Bukti T – 37 :
Hasil Pembukaan Penawaran Paket 008 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T – 38 :
Hasil Koreksi Aritmatik Kegiatan Pembangunan Turap/Telud/Brojong
Paket
Pembangunan
Turap
Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur Penyedia
CV.
PETROLEUM INDO PERKASA
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 39. Bukti T - 39 :
Evaluasi Paket
Penawaran 008
Pekerjaan
(Evaluasi
Administrasi)
Pembangunan Kawasan …..
Turap
38
Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 40. Bukti T – 40 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) Paket 008 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T – 41 :
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Harga) Paket 008 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T – 42 :
Evaluasi Kualifikasi Paket 008 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T – 43 :
Summary Report Kode Lelang 473313 Turap Kawasan Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi dipersidangan ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 5 Nopember 2014 ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
kedua
belah
pihak
tidak
mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; Menimbang,
bahwa
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;
39
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada pokoknya adalah : -
Surat Keputusan Penetapan Pemenang/Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor: KONSTRUKSI/2014
Tentang
005/PEN.PMG/ULP-
Pembangunan
Turap
Guntung
(lanjutan) tanggal 4 Juli 2014. (vide bukti T.2) ; -
Surat Keputusan Penetapan Pemenang/Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor:
006/PEN.PMG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan) tanggal 4 Juli 2014 (vide bukti T.3) ; -
Surat Keputusan Penetapan Pemenang/Pemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor:
005/PEN.PMG/ULP-
KONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan Turap Mesjid Darul Amal RT. 01 Teluk Makmur tanggal 4 Juli 2014 (vide bukti T.4) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyerahkan jawabannya tertanggal 01 Oktober 2014 melalui Kuasanya dan dari jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi, yaitu DALAM EKSEPSI : 1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie) ; - Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan …..
40
Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan masih prematur atau gugatan
Penggugat
terlalu
dini
karena Penggugat
masih
bisa
melakukan upaya adminstratif berupa sanggahan dan sanggahan banding, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Pasal 81 ayat (1) : Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik
secara
dengan
sendiri
peserta
maupun
lainnya
bersama-sama
dapat
mengajukan
sanggahan secara tertulis apabila menemukan : a. penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa b. adanya
rekayasa
terjadinya
yang
persaingan
mengakibatkan
yang
tidak
sehat;
dan/atau c. adanya
penyalahgunaan
wewenang
oleh
kelompok kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. Pasal 82 ayat (1)
: Peserta yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan
dari
kelompok
kerja
ULP
dapat
mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan …..
41
Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan
Instansi atau Kepada Pejabat yang menerima Penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi
umum/pelelangan
terbatas,
dan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterima jawaban sanggahan. - Bahwa Upaya Administrasi ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua UndangUndang nomor 51 Tahun 2009 ; Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan
untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan
tanpa
disertai
tuntutan
ganti
rugi
dan/administratif yang tersedia. Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya
administratif
yang
bersangkutan
telah
digunakan. Pasal 51 ayat (3) …..
42
Pasal 51 ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa
memutus
dan
menyelesaikan . 2. Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili ; -
Bahwa
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
tidak
berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -
Bahwa upaya administratif diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUN yang tersedia Upaya Hukum Administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu.
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (obscuur libels). Bahwa objek gugatan Pengugat sangat kabur dan membingungkan karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya …..
43
kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; Menimbang, bahwa apabila dilihat, dibaca dan mencermati Eksepsi dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan Eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari ke tiga Eksepsi tersebut diatas, dimana apabila salah satu dari Eksepsi tersebut sudah terbukti maka Eksepsi yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan Eksepsi ke 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili, yaitu sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat ketentuan yang mengatur adanya upaya administratif yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa tidak puas
terhadap
Keputusan
Tata
Usaha
Negara,
yang
dilaksanakan
dilingkungan pemerintahannya sendiri, yaitu terdapat 2 (dua) bentuk adanya upaya
hukum,
yaitu
upaya
berupa
Keberatan
dan/atau
Banding
Administrative. sedangkan yang dimaksud “Keberatan” adalah apabila penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. sedangkan yang dinamakan “banding administratif” adalah apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan (vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)) ; Menimbang …..
44
Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif. sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, Pasal 48 ayat (2) lebih lanjut menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa administarsi harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan in casu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, ditentukan bahwa Peserta
pemilihan
yang
memasukan
dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri
maupun
mengajukan
bersama-sama
sanggahan secara
dengan
peserta lainnya
dapat
tertulis (vide Pasal 81 ayat 1),
Surat
sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada
PPK,
PA/KPA,
dan
APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi untuk
Sederhana
Pelelangan/ Seleksi
dan Pemilihan
Umum
Langsung,
sedangkan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah …..
45
setelah pengumuman pemenang. (vide Pasal 81 ayat 2) ; Menimbang, bahwa kemudian Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding
kepada
Institusi
atau
Menteri/Pimpinan
kepada
Pejabat
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
yang menerima
penugasan
untuk
menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3
(tiga)
hari
Sederhana/Pemilihan
kerja
untuk
Pelelangan
Sederhana/Seleksi
Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.
(vide Pasal 82 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012) ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan pengakuan para pihak, dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; -
Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, terbit Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 8/ADM-PEMB/2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kota Dumai Tahun 2014, (vide bukti T-1) ;
-
Bahwa
dari bukti T-19, Majelis mendapatkan fakta tentang informasi
lelang diantaranya, yaitu : Kode Lelang 488313, Nama Lelang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), Keterangan Agency LPSE Kota Dumai, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur, Dengan jadwal mulai dengan tahapan
Pengumuman
Pasca
Kualifikasi
sampai
dengan
Penandatanganan Kontrak yaitu sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 dan perubahannya yaitu dengan alasan dikarenakan …..
46
dikarenakan adanya perubahan jadwal evaluasi penawaran menjadi tanggal 07 Juli 2014 ; -
Bahwa
dari bukti T-31, Majelis mendapatkan fakta tentang informasi
lelang diantaranya, yaitu : Kode Lelang 489313, Nama Lelang Pembangunan Turap Jl. Mattain (lanjutan), Keterangan Agency LPSE Kota Dumai, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur, Dengan jadwal mulai dengan
tahapan
pengumuman
Pasca
Kualifikasi
sampai
dengan
Penandatanganan Kontrak yaitu sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 dan perubahannya yaitu dengan alasan dikarenakan adanya perubahan jadwal evaluasi penawaran menjadi tanggal 07 Juli 2014 ; -
Bahwa
dari bukti T-43, Majelis mendapatkan fakta tentang informasi
lelang diantaranya, yaitu : Kode Lelang 473313, Nama Lelang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), Keterangan Agency LPSE Kota Dumai, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur, Dengan jadwal mulai dengan
tahapan
pengumuman
Pasca
Kualifikasi
sampai
dengan
Penandatanganan Kontrak yaitu sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 dan perubahannya yaitu dengan alasan dikarenakan adanya perubahan jadwal evaluasi penawaran menjadi tanggal 07 Juli 2014 ; -
Bahwa dari bukti P-2, terdapat fakta hukum tentang hasil Evaluasi lelang, mulai dari Harga Penawaran Peserta, Tahap Kualifikasi Pengumuman Pemenang …..
47
Pemenang, sanggahan, Informasi Lelang dengan Kode Lelang 488313 ; -
Bahwa dari bukti P-3, terdapat fakta hukum tentang hasil Evaluasi lelang, mulai dari Harga Penawaran Peserta, Tahap Kualifikasi Pengumuman Pemenang, sanggahan, Informasi Lelang dengan Kode Lelang 489313 ; --
-
Bahwa dari bukti P-4, terdapat fakta hukum tentang hasil Evaluasi lelang, mulai dari Harga Penawaran Peserta, Tahap Kualifikasi Pengumuman Pemenang, Sanggahan, Informasi Lelang dengan Kode Lelang 473313 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
(vide kolom pengumuman dan sanggahan), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasca Hasil Pengumuman Pemenang Lelang tersebut tidak ada satu pun peserta lelang yang kalah mengajukan sanggahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang
ULP Pokja Konstruksi yaitu Masa
Sanggah Hasil Lelang tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam masa sanggah tersebut tidak ada satupun peserta lelang yang mengajukan keberatan/sanggahan secara tertulis kepada Panitia Lelang ULP Pokja Konstruksi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang lelang tersebut,
maka
dengan
demikian
terbukti
bahwa
Penggugat
belum
menempuh upaya administratif yang tersedia, sehingga Peradilan Tata Usaha
Negara
belum
berwenang
untuk
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa ini (vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang …..
48
Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Seharusnya
apabila
Penggugat
merasa
dirugikan
dapat
mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Kelompok Kerja ULP untuk dijawab sebagaimana Ketentuan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian apabila Penggugat tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati untuk menjawab sanggahan banding tersebut dan apabila Penggugat masih tidak puas dengan keputusan atas sanggahan banding, barulah Badan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai dengan kompetensi yang ditentukan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 51 ayat (3)
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang artinya dalam sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jika seluruh upaya administratif telah digunakan atau telah dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat ;--------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sengketa Tata Usaha Negara ini bukanlah termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dan dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili, sedangkan Eksepsi lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; DALAM POKOK PERKARA …..
49
DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Ekspsi dari Tergugat tersebut diatas, maka pokok perkara dalam sengketa perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima ; Menimbang, bahwa dengan tidak diterima Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 110 Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lagi karena memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap dimasukkan dalam berkas dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----------------------------------Mengingat, Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I
:
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas ;
-
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini ;
DALAM POKOK SENGKETA : -
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul …..
50
timbul dalam sengketa perkara ini sebesar Rp 213.500 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh Kami GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, HUJJA TULHAQ, SH.MH dan YUDI RINALDI SURACHMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
Rabu
tanggal
12
November
2014
oleh
GURUH
JAYA
SAPUTRA,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, HUJJA TULHAQ,SH.,MH dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, Amd sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
TTD
TTD
HUJJA TULHAQ, SH
GURUH JAYA SAPUTRA, SH., MH
TTD DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH PANITERA PENGGANTI TTD DEWI MONA SARI, Amd
51
Perincian Biaya Perkara 1. Pendaftaran Gugatan ……………. Rp. 30.000,2. ATK……………………………………Rp. 50.000,3. Panggilan …………………………… Rp. 122.500,4. Materai……………………………….. Rp.
6.000,-
5. Redaksi ……………………………… Rp.
5.000,-
-------------------J u m l a h
Rp. 213.500,-
(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
