PUTUSAN NOMOR: 35/G/2015/PTUN-Pbr ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :
Nama
:
SRI BUNIAN.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Tempat Tinggal
:
Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT. 02 RW. 01 Desa Pinggir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;.
Pekerjaan
:
Wiraswasta. Dengan ini memberi kuasa kepada: 1. WINDRAYANTO,SH ; 2. RAHMAT ZAINI, SH ; Kesemuanaya
Kewargaranegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Rangsang No. 29 (Simpang Empat) Pekanbaru ; Dengan Surat Kuasa No: - tanggal 20 Agustus 2015 ; Disebut sebagai...................................... PENGGUGAT ; MELAWAN Nama Jabatan
:
BUPATI KABUPATEN BENGKALIS.
Tempat Kedudukan
:
Jalan Jenderal A. Yani Nomor: 070 Bengkalis Dengan ini memberi kuasa kepada: 1.
JONNAIDI, SH.MH
2.
MUHADIR MASRUR, SH
3.
WAHYUDI HIDAYAT, SH
4.
M. FEDRO ARRASYID, SH
Kesemuanya
adalah
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan, Jalan A. Yani No:
2 070
Bengkalis,
dengan
surat
kuasa
No:
SKK/HK/IX/2015/VI tanggal 9 September 2015 Disebut sebagai ........................................ TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca : -
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.35/Pen.MH/2015/PTUN-Pbr.
Tanggal
28
Agustus
2015
Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr. tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
-
Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr. tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
-
Telah memanggil pihak ke tiga ( Kepala Desa Pinggir An. ADRA) dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak cukup sebagai saksi melalui suratnya tertanggal 01 Oktober 2015 ;
-
Telah membacabukti surat para pihak ;
-
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 317/KPTS/VII/2015 tanggal 14 Juni 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Penggir, Kecamatan Penggir, Kabupaten Bengkalis ; Bahwa
Penggugat
telah
mengajukan
gugatan
yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : Objek Gugatan. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 317/ KPTS/VII/ 2015, tanggal 14 Juli
2015
tentang
Pemberhentian
Penjabat
Kepala
Desa
Pinggir,
3 Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ; Dasar Dan Alasan Gugatan. I.
Kepentingan Bahwa Penggugat
mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat
pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan
Pekanbaru
yang telah
Surat Keputusan sebagaimana dengan Pasal 1 angka 6
Undang - Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ Bahwa Surat Keputusan yang telah dikeluarhan oleh Tergugat yang berakibat hukum bagi Penggugat, dimana ketidak cermatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, hilangnya hak keperdataan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa mengikuti proses pemilihan selanjutnya, karena sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan/Objek Sengketa perkara a quo sesungguhnya proses pemilihan Kepala Desa Pinggir tersebut telah terjadi sengketa atau kecurangan yang merugikan Penggugat, sesuai dengan
Pasal 53 ayat (1) Undang-undang
sehingga
nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ II. Tenggang Waktu
4 Bahwa diajukannya Surat Gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang berbunyi: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa setelah satu minggu Sdr. ADRA dilantik menjadi Kepala Desa Pinggir, sekitar tanggal 21 Juli 2015 adapun pelantikan Sdr. ADRA sebagai Kepala Desa Pinggir pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 yang dilantik oleh Camat Pinggir
NAZLI yang
disaksikan oleh Tergugat yang bertempat di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, selanjutnya perkara a quo Penggugat daftarkan pada tanggal 27 Agustus 2015 ; Bahwa berkaitan dengan perkara aquo Penggugat tidak mengalami keugian secara materil ; 1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat konkrit, yang menyebutkan didalam
Surat Keputusan Nomor 317/KPTS/VII/2015,
tanggal 14 Juli 2015 Memutuskan, menetapkan pada pointer KEDUA Mengangkat Sdr. ADRA NIK. 1403131105650001, lahir di Balai Pungut pada tanggal 11 Mei 1965, alamat jalan Bathin Muajolelo, sebagai Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2015 -2021 Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama ; 2. Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat yang telah menjalankan administrasi pemerintahan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Pemberhentian Pengangkatan
Penjabat
menjadi
obyek
sengketa tentang
Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan
Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten
Bengkalis tidak memiliki kecermatan formal, sehingga diterbitkannya Surat
5 Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan azas-azas pemerintah yang baik, sehingga sesuai dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf. b Undangundang nomor 9 Tahun 2004 ; 3. Selanjutnya Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal
maupun vertikal.
Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat
tersebut dalam perkara a quo telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Selanjutnya baik individual, final Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: “
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan, Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ dan kongkrit yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata lainnya, sehingga tindakan hukum “
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat yaitu merujuk pada SK. PPKD No: 01/PAN-PILKADES /PGR /XI/2013 tanggal 11 Oktober 2013 pada angka 3 yaitu tentang adanya Tahapan Penjaringan/Pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa, Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis ; 5. Bahwa oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 November 2013 mengumumkan empat calon yang lulus seleksi setelah diverifikasi oleh Panitia, dimana Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dinyatakan lulus memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis ; 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penenetapan Berita Acara Nomor: 12 /PANPILKADES/PGR/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, tentang pengundian
6 nomor urut, dimana empat Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi , Penggugat ditetapkan pada nomor urut 1 (satu) ; 7. Bahwa berdasarkan Penetapan Berita Acara Nomor: 23/PAN-PILKADES /PGR /XI/2013 tanggal 23 November 2013 ditetapkan tangal 25 – 30 November 3013 untuk berkampanye serta menyampaikan visi dan misi bagi keempat calon Kepala Desa, selanjutnya setelah itu tepat pada tanggal 07 Desember 2013 dilakukan pencoblosan / pemilihan langsung oleh warga Desa Pinggir untuk pemilihan Kepala Desa ; 8. Bahwa disaat pemilihan/pencoblosan pada TPS. 0I terjadi persoalan tentang pencoblosan terjadi diluar gambar, namun setelah dikonfirmasikan kepada Panitia Pemilih oleh Ketua Panitia menyatakan hal tersebut tidak sah, pada hal kebanyakan pencoblosan diluar gambar yang terjadi di TPS 0I tersebut adalah Perolehan Hak Suara untuk Penggugat, sedangkan pada TPS 07 dan TPS 09 dengan kejadian yang sama terjadi pencoblosan diluar gambar, oleh Ketua Panitia Pemilihan menyatakan perolehan suara tersebut untuk saingan Penggugat yaitu Sdr ADRA dengan Nomor Urut 3 dinyatakan sah , hal ini sangat jelas kelihatan Ketua Penitia Pelaksana sengaja tidak mencermati dan menutup mata untuk tidak berpihak terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa Pinggir dalam rangka pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan Panitia Pelaksana sungguh sungguh tidak jujur, dan tidak adil ; 9. Bahwa proses pemilihan Kepala Desa perkara a quo oleh Panitia Pelaksana sengaja menciptakan kepentingan untuk calon tertentu, sehingga dari proses pelaksanaan pemilihan terlihat jelas sebagaimana pada angka 9 diatas telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Syarat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan ; b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ;
7 c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat
nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau ; e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ; 10. Disamping itu juga Tergugat dalam Pimilihan Kepala Desa Pinggir, Kec Pinggir – Kab. Bengkalis telah melanggar Pasal 37
ayat (6)
Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada angka : (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia
pemilihan
Kepala
Desa
dalam
bentuk
keputusan
Bupati/Walikota ; (6) Dalam
hal
terjadi
perselisihan
hasil
pemilihan
Kepala
Desa,
Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Namun dengan terjadinya perselisihan
berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Bengkalis Nomor : 22/PDT. G/2013/PN. BKS Tergugat tetap saja melakukan Pelantikan atas Kepala Desa Terpilih ADRA
sebagaimana
diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 317 /KPTS/ VII/2015, tanggal 14 Juli 2015
tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala
Desa Pinggir,
Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ; 11. Bahwa disamping itu Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kab. Bengkalis Nomor: 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cata Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karena jelas jelas terbukti secara hukum
atas pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Negeri Bengkalis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggir tidak jujur, sebab adanya unsur politik uang dan pencoblosan yang tidak
8 benar lalu disahkan oleh Panitia Pemilihan untuk kepentingan calon Kepala Desa ADRA ; 12. Bahwa dalam gugatan ini perlu dijelaskan mengenai proses persidang gugatan pemilihan Kepala Desa Pinggir digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana telah didengar keterangan sebagai
Tenaga
Honor
Kantor
Desa
Pinggir
saksi, Wan Kasir menjelaskan
ketika
berlangsungnya penghitungan suara yang diikuti empat orang calon, masingmasing (Sri Bunian), (Pujirama), (Adra), dan (Rimbun Sampurna Negara). Atas ketentuan hukum semua pihak setuju suara sah hanya yang mencoblos tanda poto calon, diluar itu suara dianggap tidak sah apalagi mencoblos dua kali, yakni dalam kotak tanda gambar dan diluar tanda gambar ; 13. Namun kesepakatan berdasarkan ketentuan hukum ini tidak berlaku di 3 dari 27 TPS yang disediakan panitia pelaksana Pilkades, Menurut pihak saksi Penggugat Wan Kasir , saat penghitungan surat suara di TPS 1, 7, dan 9 terjadi pelenggaran, sebab warga yang terlanjur mencoblos dua lobang, satu dikotak yang ada poto calon dan satunya diluar kotak di kolom calon
yang
sama ada yang dianggap sah, tapi di TPS lain dianggap sah. Adapun saat penghitungan di TPS 1 ada warga yang mencoblos untuk perolehan suara Penggugat (Sri Bunian ) dua lobang, tetapi surat suara itu dianggap sebagai suara tidak sah,
Namun sebaliknya di TPS 7 dan 9
persoalan hukum yang sama pencoblosan dua lobang pada satu calon, yakni pencoblosan terhadap cakades Adra justru dianggap sah. Sehingga kebijakan ini merugikan ;
14. Bahwa persoalan hukum ini tidak hanya pada tahap pencoblosan, akan tetapi terbukti secara hukum oleh Calon Kepala Desa Sdr ADRA dengan Nomor Urut 03 juga telah melakukan serangkaian politik uang, sehingga persoalan hukum ini telah pernah digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register perkara nomor : 22 / PDT. G/ 2013/ PN. BKS dan
9 Majelis Hakim telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut berbunyi : Mengadili DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; .......
DALAM POKOK PERKARA : 1.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ; 2. Menyatakan sah menurut hukum bukti surat : -
Surat Berita Acara Rapat Pengundian Nomor Urut Cakades Desa Pinggir Nomor: 15/PAN-PILKADES/PGR/XI/2013 tanggal 22 November 2013 ; -
Surat Berita Acara Rapat Penetapan Jadwal Kampanye Nomor:
23/PAN-PILKADES/PGR/XI/213
tanggal
23
November 2013 ; -
Surat
Pernyataan
Bersama
CAKADES
Desa
Pinggir
tertanggal 04 Desember 2013 ; 3. Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) ; 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.691.000,- (Dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; 15. Bahwa sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor : 22/PDT. G/2013/PN. BKS tersebut diatas dengan akibat telah dikeluarkannya penetapan/Surat Keputusan Nomor 317 /KPTS/ VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan
Kepala Desa Pinggir,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, artinya kaitan hukum dalam perkara a quo Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pinggir ditetapkan dalam putusan angka 3 terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
10 karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 22/PDT. G/2013/PN. BKS ; 16.
Bahwa sehubungan dengan telah diputuskannya perkara Nomor: 22/PDT. G/2013/PN. BKS pada tanggal 14 Juli 2014 berselang lebih kurang tiga bulan setelah itu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 410/BPMPD/X/2014/274, tanggal Pinggir,
31 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Camat
hal Tindak Lanjut Pemilihan Kepala Desa Pinggir yang pada inti
Surat Keputusan yang dimaksud agar Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir dapat dilaksanakan apabila “ telah memenuhi
persyaratan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku “ ; 17. Namun Tergugat telah melanggar Surat Keputusan nya sendiri Nomor: 410/BPM-PD/X/2014/274, tanggal
31 Oktober 2014, hal Tindak Lanjut
Pemilihan Kepala Desa Pinggir Nomor dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor:
317/ KPTS/VII/ 2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang
Pemberhentian
Penjabat
Pengangkatan
Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten
Bengkalis.
Artinya
Kepala
dengan
Desa
diputuskannya
Pinggir,
Pengesahan
perkara
Nomor:
Dan
22/PDT.
G/2013/PN. BKS pada tanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana calon Kepala Desa Sdr. ADRA dengan nomor urut 3 (tiga) secara hukum tidak berhak dilantik, karena terpilihnya Sdr. ARDA dan dengan telah diangkatnya sebagai Kepala Desa Pinggir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 317/ KPTS/VII/ 2015, tanggal 14 Juli 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum , hal ini secara tegas dan jelas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 410/BPM-PD/X/2014/274, tanggal 31 Oktober 2014 pada Diktum angka 1, 2, 3 . Penggugat selaku calon. Ia kemudian menggugat panitia pelaksana Pilkades ke Pengadilan Negeri Bengkalis, karena diduga telah mencurangi suara dan angka 4 telah bersifat mengatur, atas penetapat tertulis dengan Pertimbangan Keputusan Tergugat dan telah sesuai apa yang menjadi bagian Surat Keputusan (Diktum) yang dimaksud ;
11 18. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Nomor:
317/ KPTS/VII/ 2015,
tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tidak sah dan batal demi hukum sebab jelas jelas bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 22/PDT. G/2013/PN. BKS pada tanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap ; 19. Bahwa terhadap Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 22/PDT. G/2013/PN. BKS pada tanggal 14 Juli 2014, sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis, oleh karenanya memerintah kepada Tergugat untuk segera mencabut
Surat Keputusan Nomor:
317/ KPTS/VII/ 2015,
tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ; 20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda
dari
(detournement
yang de
ditetapkan
pouvoir).
oleh
Artinya
peraturan Penggugat
perundang-undangan berkesimpulan
Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor 317/ KPTS/VII/2015,
tanggal
14 Juli 2015
yang menjadi obyek gugatan
sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo
terbukti melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ; 21. Bahwa dari itu sangat beralasan hukum kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim
12 yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagaimana berikut: PETITUM 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan
Batal
dan
Tidak
Sah
Surat
Keputusan
Nomor:
317/KPTS/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 , tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ; ……. 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Nomor:
317/KPTS/VII/2015,
tanggal
14
Surat Keputusan
Juli
2015,
tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan Bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat dalam
persidangan tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut : Eksepsi dan Jawaban Tergugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 2 gugatan a quo, karena surat Keputusan
Bupati
Pemberhentian
Bengkalis
Penjabat
Nomor
Kepala
:
Desa
317/KPTS/VII/2015 Pinggir,
Tentang
Pengesahan
Dan
Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Juli 2015 tersebut sebelum diterbitkan Tergugat terlebih dahulu Tergugat secara cermat telah berpedoman dan mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat tidaklah bertentangan dengan azas-azas pemerintah yang baik, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini sangat mengada-ada sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan;
13 2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis periode tahun 2013 s/d 2019 karena Tergugat bukanlah sebagai Panitia Pelaksana, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan; 3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 10 gugatan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2013 s/d 2019 tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain berpedoman kepada Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan selain itu dalam untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggir tersebut belum berlaku Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 11 gugatan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mengabulkan tuntutan Penggugat; 5. Bahwa tidak benar dalil pada angka 15 gugatan Penggugat, karena Objek Sengketa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan selain itu amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 tersebut sama sekali tidak ada menyebutkan Berita acara Nomor : 36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013, tentang Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinggir dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/SKEP/BPD/XII/2013, tentang Hasil Pemilihan
Kepala
Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis,
14 telah menetapkan Sdr. ADRA sebagai Kepala Desa Pinggir terpilih Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak sah atau tidak berlaku, oleh karena itu Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidaklah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 tersebut; 6. Bahwa tidak benar dalil angka 16 gugatan Penggugat yang menyebutkan : “ sehubungan
dengan
telah
diputuskannya
Perkara
Nomor
:
22/PDT.G/2013/PN.BKS pada tanggal 14 Juli 2014 ”, dalam hal ini Tergugat perlu mengingatkan Penggugat agar selalu teliti dan cermat karena perkara Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.BKS diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2014 dan bukan pada tanggal 14 Juli 2014 sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan putusan
Nomor : 410/BPM-
PD/X/2014/274 bertujuan untuk mengingatkan jajaran dibawah Tergugat untuk selalu
mengikuti
ketentuan
Undang-Undang
yang
berlaku
sebelum
melaksanakan pengesahan pengangkatan kepala desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis; 7. Bahwa tidak benar dalil angka 17 gugatan Penggugat, karena amar putusan Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 tersebut tidak ada berbunyi menyatakan “Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinggir Nomor : 36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013, tentang Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinggir dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/SKEP/BPD/XII/2013, tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, telah menetapkan Sdr. ADRA sebagai Kepala Desa Pinggir terpilih Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”, tidak sah atau tidak berlaku, sehingga dengan fakta tersebut Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku tidak ada berbunyi agar Tergugat tidak mengeluarkan Objek Sengketa,
15 dan selain itu seluruh mekanisme telah dilalui sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa; 8. Bahwa tidak benar dalil angka 18 dan 19 gugatan Penggugat, karena putusan perkara Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.BKS tersebut sama sekali amar putusannya tidak ada memerintahkan dan atau menghukum Tergugat untuk mengindahkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bengkalis
Nomor:22/PDT.G/2013/PN.BKS yang diputuskan tanggal 17 Juli 2014; 9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 20 gugatan a quo, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat, dan selain itu menurut hemat Tergugat Undangundang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam
belum dapat dipergunakan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis periode 2013 s/d 2019 karena Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut belum berlaku, atau dengan perkataan lain Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak berlaku surut karena Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa baru mulai berlaku terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sedangkan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala
Desa
Pinggir
Kecamatan
Pinggir
Kabupaten
Bengkalis periode 2013 s/d 2019 dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2013, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo jelas tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas ketidakcermatan,
dengan demikian tidak beralasan
hukum Objek Sengketa a quo cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah; Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Petitum. 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
16 2. Menyatakan
sah
surat
Keputusan
317/KPTS/VII/2015 Tentang
Bupati
Pemberhentian
Bengkalis Penjabat
Nomor
Kepala
:
Desa
Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Juli 2015; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini; Atau ;Jika Pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). Bahwa
terhadap
mengajukan Repliknya pada Penggugat
Jawaban
Tergugat tersebut,
Penggugat
telah
tanggal 05 Nopember 2015 dan terhadap Replik
tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada
tanggal 26 Nopember 2015 yang pada prinsipnya sama seperti isi Jawaban yang telah diajukan pada persidangan yang lalu ; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan ini pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat di fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4 adalah sebagai berikut ; 1. Bukti P - 1 :
Keputusan
Bupati
Bengkalis
tanggal 14 Juli, 2015
Nomor:
317/KPTS/VII/2014
Tentang Pemberhentian Penjabat
Kepala Desa Pinggir, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kebupaten Bengkalis ; 2. Bukti P - 2 : Salinan Putusan Nomor : 22/PDT.G/2013/PN. Bks tanggal 14 Juli 2014 ; 3. Bukti P - 3 : Surat
Keputusan
PD/X/2014/274
Bupati
Tanggal
Bengkalis
Nomor :
31 Oktober 2014 ,
410 /BPMHal Tindak
Lanjut Pemilihan Kepala Desa Pinggir ; 4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan No: 22/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 21 September 2015
Tentang Keterangan Perkara Nomor :
17 22/PDT.G/2013/PN. Bks tanggal 14
Juli 2014 Telah
Memperoleh Berkekuatan Hukum Tetap ; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai
yang
cukup
dan
telah
pula
disesuaikan
dengan
aslinya, kecuali bukti T-5 dan T-6 sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 adalah sebagai berikut ;
1. Bukti T-1
:
Photo
copy
Keputusan
Bupati
Bengkalis
Nomor
:
317/KPTS/VII/2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis; 2. Bukti T-2
:
Photo
copy
surat
Bupati
Bengkalis
140/BPMPD/VII/2015/408 tanggal
Nomor
:
1 Juli 2015 hal Mohon
Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Lanjut Pemilihan Kepala
Desa
Pinggir
Kecamatan
Pinggir
Kabupaten
Bengkalis; 3. Bukti T-3
:
Photo copy surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/3666/SJ tanggal 7 Juli 2015 perihal Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
4. Bukti T-4
:
Photo copy Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis
Tahun
2013
Nomor
:
36/PAN-
PILKADES/PGR/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 ; 5. Bukti T-5
:
Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 14 Juli 2014 adalah fotocopy di copy ;
6. Bukti T-6
:
Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2015 yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang
18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor
317/KPTS/VII/2015
tanggal
14
Juli
2015
Tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (vide bukti P-1 dan T-1); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2015 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 November 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun disampaikan secara lisan tertanggal 26 November 2015 ; Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
19 puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2015, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 14 Juli 2015 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan saat didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tergugat yang tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, namun Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa, dimana hasil penghitungan suara
20 digugat secara perdata oleh Pengadilan Negeri Bengkalis
Penggugat dan gugatan tersebut dikabulkan di sehingga Penggugat menjadi kehilangan
kesempatan menjadi Kepala Desa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah
melanggar
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku
serta
bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah
21 sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah,
apakah dari aspek
kewenangan, prosedur dan atau subtansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan?; Menimbang, bahwa untuk membuktkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-.4 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 dan tidak mengajukan saksi; Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana terurai di bawah ini: 1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013 telah dilakukan pemilihan langsung Kepala Desa Pinggir oleh warga Desa Pinggir, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun2013
Nomor
:
36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013
tanggal
07
Desember 2013 (vide bukti T-4); 2. Bahwa terhadap pemilihan Kepala Desa Pinggir tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dan Saudara Arda di
Pengadilan Negeri Bengkalis
bedasarkan putusan perkara Nomor. 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 (vide bukti P-2 dan T-5), dimana Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
22 3. Bahwa Putusan perkara Nomor. 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 sudah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 September 2015 (vide bukti P-4); 4. Bahwa
berdasarkan
surat
Bupati
Bengkalis
Nomor
:
410/BPM-
PD/X/2014/274 Hal : Tindak Lanjut Pemilihan Kepala Desa Pinggir yang ditujukan kepada Camat Pinggir tanggal 31 Oktober 2015 (vide bukti P-3); 5. Bahwa
berdasarkan
surat
Bupati
Bengkalis
Nomor
:
140/BPMD/VII/2015/408 Hal : Mohon Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Lanjut Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Hukum tanggal 1 Juli 2015 (vide bukti T-2); 6. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretarian Jendral Nomor : 141/3666/SJ Perihal : Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis tanggal 7 Juli 2015 (vide bukti T-3); 7. Bahwa
Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan
Bupati Bengkalis Nomor 317/KPTS/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 Tentang Pemberhentian
Penjabat
Kepala
Desa
Pinggir,
Pengesahan
dan
Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (vide bukti P-1 dan T-1); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? ; Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 317/KPTS/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (vide bukti P-1 dan T-1);
23 Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi : “Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu”; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 24 yang berbunyi : “Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya hasil pemilihan”, Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai mengesahkan, pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa kewenangan atributifnya dimiliki oleh Bupati Bengkalis untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosuder dan subtansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya yaitu : -
Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan pada TPS terjadi permasalahan pencoblosan diluar gambar;
-
Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat mengajukan gugatan Perdata kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dan sdr. Adra berdasarkan Putusan Nomor. 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 (vide bukti P-2 dan T-5);
24 Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa merujuk pada SK. PPKD No.01/PAN-PILKADES/PGR/XI/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang adanya Tahapan Penjaringan/Pendaftaran sebagai calon Kepala Desa, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis; Menimbang, bahwa Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 November 2013 mengumumkan 4 (empat) calon Kepala Desa yang lulus seleksi; Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Berita Acara Nomor : 12/PANPILKADES/PGR/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang pengundian nomor urut, dimana Penggugat memperoleh nomor urut 1 (satu); Menimbang, bahwa pelaksanaan pencoblosan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2013
sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan
Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun2013 Nomor : 36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 (vide bukti T-4), dimana Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) atau peringkat ketiga dari 4 (empat) peserta calon Kepala Desa lainya ; Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan suara tersebut Penggugat mengajukan gugatan secara perdata kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dan sdr. Adra berdasarkan Putusan Nomor. 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 (vide bukti P-2 dan T-5), dimana Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
25 Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretarian Jendral Nomor : 141/3666/SJ Perihal : Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis tanggal 7 Juli 2015 (vide bukti T-3), dimana isi surat tersebut meminta Bupati Bengkalis segera melakukan pelantikan Kepala Desa Pinggir terpilih yaitu sdr Adra dengan mengacu kepada Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Nomor : 36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013 oleh karena Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BKS tidak membatalkan Berita Acara tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa a quo secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subtansi terbitnya objek sengketa apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis diatur
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir
Kabupaten
Bengkalis
Tahun2013
Nomor
:
36/PAN-
PILKADES/PGR/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, dimana Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) atau peringkat ketiga dari 4 (empat) peserta calon Kepala Desa ; Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan suara tersebut Penggugat mengajukan gugatan secara perdata kepada Ketua Panitia Pelaksanaan
26 Pemilihan Kepala Desa/PPKD dan sdr. Adra berdasarkan Putusan Nomor. 22/PDT.G/2013/PN.BKS tanggal 17 Juli 2014 (vide bukti P-2 dan T-5), dimana Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/PPKD dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, mengeluarkan
bahwa
terhadap
permasalahan
ini
Bupati
Bengkalis
surat Nomor : 410/BPM-PD/X/2014/274 Hal : Tindak Lanjut
Pemilihan Kepala Desa Pinggir yang ditujukan kepada Camat Pinggir tanggal 31 Oktober 2015 (vide bukti P-3) dan surat Nomor : 140/BPMD/VII/2015/408 Hal : Mohon Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Lanjut Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Hukum tanggal 1 Juli 2015 (vide bukti T-2) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretarian Jendral Nomor : 141/3666/SJ Perihal : Pemilihan Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis tanggal 7 Juli 2015 (vide bukti T-3), dimana isi surat tersebut meminta Bupati Bengkalis segera melakukan pelantikan Kepala Desa Pinggir terpilih yaitu sdr Adra dengan mengacu kepada Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Nomor : 36/PAN-PILKADES/PGR/XII/2013 oleh karena Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BKS tidak membatalkan Berita Acara tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3,T-2,T-3 dan T-4 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sengketa
dalam menerbitkan objek
merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala
Desa
dan
sudah
berusaha
secara
maksimal
menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
keputusan objek
sengketa a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008
27 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan terbitnya objek sengketa a quo baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maupun prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yang berkaitan ; MENGADILI Dalam Pokok Sengketa -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
28 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2015, oleh kami HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR,S.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 Desember 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.HK. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh : kuasa hukum Penggugat, dan kuasa Tergugat;
Hakim Anggota I
Hakim Ketua Majelis
ttd
ttd
GUGUM SURYA GUMILAR,S.H.
HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.
Hakim Anggota II ttd DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.MH,
Panitera Pengganti ttd TAGOR SIHOMBING, Sm.HK.
29
Biaya-biaya : Pendaftaran Gugatan
Rp
30.000.-
ATK
Rp
50.000.-
Panggilan
Rp. 187.500.-
Materai
Rp
6.000.-
Redaksi
Rp.
5.000.-
Jumlah
Rp 278.500.-
