P U T U S A N No. 30/ G / 2013/ PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----------------------------------------------------------------1.
MULYADI,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Kepala
Bagian
Penelitian dan Pengembangan (Ka. Litbang) PDAM Kab. Bengkalis;--------Alamat
Jalan
Pramuka
Gg.
Pembina
RT.002/RW.005,
Kelurahan
Senggoro Bengkalis;----------------------------------------------------------------2. ABEL IQBAL,ST, Internal
Kewarganegaraan Indonesia, Kepala Satuan Pengawas
( Ka. Litbang ) PDAM Kabupaten Bengkalis, Alamat Jalan Antara
Gg. Sidomulyo Serumpun I Kel Senggoro Bengkalis;---------------------------yang dalam hal ini Keduanya memberikan kuasa hukum kepada Rahmat Zaini,SH
adalah
Advokat-
Pengacara,
Kewarganegaraan
Indonesia,
beralamat kantor pada Law Office Rahmat Zaini,SH & Partners di Jalan Jendral Sudirman ( Sudirman Business Centre ) Blok B.1 Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;---------------------------------------------------------------------------------------- L A W A N ----------------------------------------------DIREKSI
PERUSAHAAN
DAERAH
AIR
MINUM
(PDAM)
KABUPATEN
BENGKALIS, Berkedudukan dijalan H.R Soebrantas Wonosari Timur 28751 Bengkalis selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;------------------------------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. A . 30 / Pen. MH / 2013/PTUN-Pbr. tanggal 21 Agustus 2013 Tentang…….
2 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 30 Pen-PP/2013/PTUNPbr. tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.30 Pen-HS/2013/PTUNPbr.
tanggal
24 September 2013
Tentang Penetapan Hari Persidangan
dalam perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;------------------------------------Telah mendengarkan
keterangan
saksi-saksi yang
diajukan oleh
para pihak diperidangan;----------------------------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;---------------------------- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 19
September
2013
dengan
Register
Perkara
No.30/G/2013/PTUN-
Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -------------------------Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----------------------------------Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 atas nama MULYADI dan Surat Keputusan Nomor 14/PDAMKAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 atas nama ABEL IQBAL, ST masing-masing tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis;-------------------------------------------------Dasar Dan Alasan Gugatan;------------------------------------------------------------
1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis;-------------------------------Bahwa……
3
2. Bahwa Surat Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa persoalan hukum ini terjadi karena Penggugat I dituduh meninggalkan pekerjaan kantor selama beberapa hari , padahal Penggugat I sesungguhnya telah mengajukan izin cuti sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf d Permendagri Nomor: 2 Tahun 2007 , sedangkan Penggugat II tanpa dasar dituduh melakukan propokasi, sehingga dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut Memutuskan Penggugat I dan II pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum;-------------------------------------
4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Konkret, individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata lainnya, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------------------------------
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dengan mutasi , rotasi karyawan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan struktur organisasi yang sah dan berakibat pada efesien keuangan, SDM yang ada dan keperluan atau kebutuhan dari beban kerja PDAM, selanjutnya akibat dari mutasi, rotasi
yang telah dimulai pada bulan
Nopember 2012 telah benyak menghabiskan biaya dengan melakukan asisment pegawai
dengan pihak konsultan tanpa berkoordinasi dengan
Dewan Pengawas PDAM, adapun dilakukan mutasi tidak berdasarkan aturan kepegawaian sebagaimana pada Bab V Pasal 20;-----------------------Bahwa…….
4
6. Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut karena bertentangan dengan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 . dengan
telah melanggar ketentuan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 pada Bab. V Pasal 11, tidak melakukan yaitu:------------------------------------------------Huruf a : Mengakomudir semua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Instansi yang lebih tinggi;--------------------------------------------Huruf b : Melakukan perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan pemberian tugas lain;Huruf c : Mengadakan rapat pada waktu tertentu untuk membahas secara
menyeluruh
penyelenggaraan
tugas
Perusahaan
Daerah Air Minum;---------------------------------------------------Berikut telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bab II, Pragraf 2 Pasal 7 huruf b. tentang Pembinaan Pegawai:----------------------------------------Telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bab II bagian Kedua Pasal 42 ayat (1) huruf d, cuti menunaikan
ibadah
haji,
karena alasan pada
hal
penting
Penggugat
I
atau cuti untuk
meninggalkan
kerja
sesungguhnya telah mengajukan permohonan cuti selama 3 (tiga) hari, sedangkan tuduhan terhadap Tergugat II yang melakukan propokasi adalah tidak benar;---------------------------------------------------------------------------------
7. Selanjutnya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
,
adalah
meliputi
:
asas
kepastian
hukum
;
Asas
Tertib
Penyelenggaraan Negara ; Keterbukaan ; Proporsionalitas ; Profesionalitas dan….
5 dan Akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “;-----------------------------------------------------------------------
8. Bahwa sebagaimana Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah pada Bab III Pasal 7 huruf b yaitu : Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi, namun sebagaimana dasar
pertimbangan
hukum didalam Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013, atas nama MULYADI dan Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013, atas nama dan ABEL IQBAL, ST tidak
berdasarkan alasan hukum yang benar , sebab
mutasi, rotasi dan promosi karyawan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan kemampuan dan latar belakang pengalaman karyawan dan kebutuhan perusahaan atau kinerja dari karyawan itu sendiri, semua ini adalah dampak dari struktur organisasi yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan;----------------
9. Bahwa dasar pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013, dan Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 pada diktum “Mengingat“ angka 1 dengan pertimbangan hukum Undangundang nomor: 5 Tahun 1992 yang jelas tertulis tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Nomor 2378) namun sesungguhnya Undang-undang nomor: 5 Tahun 1992 mengatur tentang Benda Cagar Budaya, haruslah
dinyatakan
pertimbangan
batal
hukumnya
demi
hukum,
masing-masing
sebab
tentang
oleh karena itu dasar
ketentuan
Pembebasan
Dari
Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis tidak ada kaitan dengan Cagar Budaya;-------------------------------------------------Bahwa…….
6
10. Bahwa pada diktum “Mengingat” angka 2 Surat Keputusan tersebut Tergugat mereferensi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara konteksitas hukum langsung tidak mempunyai kualitas / sebab akibat, karena permasalaham hukum tentang Pembebasan tidak ada kaitannya Surat Keputusan dalam perkara a quo, mengingat Bab dan pasal ataupun ayat yang mana yang menjadi dasar hukum/legalitas pembebasan Penggugat I dan II, karena suatu surat keputusan merupakan kerangka dasar didalam diktumnya secara tegas mengkaitkan peraturan hukum yang dapat dijadikan dasar kepastian hukum, namun apabila ditelaah lebih lanjut didalam Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sepantasnya Penggugat I dan Penggugat II menerima tindakan Pembebasan dari jabatan tersebut;--------
11. Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut didalam diktum angka 3 yang merefrensikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial,
untuk
itu
Tergugat harus mengerti tentang Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan, tidak boleh disamakan satu sama lain sebab memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda sebagai komponen atau unsur dalam hubungan industrial. Artinya Tergugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang pasti atas tindakan Tergugat tentang Pembebasan Penggugat I dan Penggugat II dari
jabatan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis dalam kaitannya dengan Undang-undang Hubungan Industrial;----------------------
12. Bahwa Surat
Keputusan
yang diterbitkan oleh
Tergugat tersebut
pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum Penggugat I dan Penggugat II………
7 tentang pertimbangan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bengkalis
Nomor
009
Tahun
2011
tentang
Peraturan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis yang sesungguhnya Keputusan Direksi tersebut tidak sah secara hukum, sebab dapat dibuktikan tidak ditandatangani oleh Bupati;----------------------------
13. Bahkan oleh karena itu terkesan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 disebaliknya memiliki kepentingan pribadi yang lain, karena dari semua diktum pertimbangan hukumnya sangat tidak berdasarkan hukum, bahkan sewenang wenang, sehingga pertimbangan hukum diktum tentang Pembebasan Penggugat I dan II Minum
(PDAM),
untuk
itu
dari jabatan Perusahaan Daerah Air
Surat
Keputusan
KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013
Nomor:
dan Nomor:
14/PDAM14/PDAM-
KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum dan atau memerintah kepada
Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan dengan menetapkan dan memutuskan agar
Penggugat
I
dan
Pengugat
II
ditempatkan
pada jabatan
semula;---------------------------------------------------------------------------------
14. Bahwa terhadap tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat I dan II telah berupaya melakukan tindakan
berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku dengan membuat risalah perundingan penyelesaian, namun Tergugat tidak mau membubuhi tanda tangannya pada risalah tersebut , selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2013 Para Penggugat juga telah berupaya mengklarifikasi persoalan hukum perselisihan ini melalui Dewan Pengawas yang ditembuskan ke Bupati, hal tersebut semua sia-sia karena tidak ada tanggapan dari pihak Dewan Pengawas,
selanjutnya Perlu……
8 Perlu Tergugat ketahui “ pertimbangan
dan cermati tentang diktum “ Memperhatikan
hukum mengenai Surat
Undangan Hearing yang
disampaikan Direktris didalam Surat Keputusan Nomor: 14/PDAMKAB/VI/2013/01,
tanggal
26
Juni
2013
dan
14/PDAM-
KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 bukan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan yang dimaksud, sesungguhnya surat undangan tersebut adalah permohonan Penggugat I dan Penggugat II ke Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis untuk kejelasan mendapatkan perlindungan hukum atas tuduhan Tergugat yang tidak beralasan, sehingga hasil hearing dengan DPRD telah mengamanatkan dengan keputusan agar Dewan Pengawas yang memfasilitasi penyelesaian, tidak diperuntukkan dengan Direktris PDAM Kabupaten Bengkalis;--------------
15. Kenyataannya Tergugatlah yang menggunakan kekuasaannya secara sepihak dengan cara yang tidak profesional dan proporsional yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai karyawan, Sehingga sangat jelas terhadap tindakan Tergugat sebagai Badan, Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan urusan administrasi pemerintahan pada Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAM) Kabupaten Bengkalis telah melakukan menerbitkan
Perbuatan Surat
Melawan
Keputusan
Hukum Nomor:
Pemerintah
dengan
telah
14/PDAM-KAB/VI/2013/01,
tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor: 14/PDAMKAB/VI/2013/02, yang masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan Para Penggugat dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten
Bengkalis.
Karena
dilakukannya
tindakan
“Pembebasan” dari jabatan semula sebagaimana pertimbangan hukum didalam diktum “Memperhatikan” Surat Keputusan Nomor: 14/PDAMKAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor: 14…..
9 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 pada angka 1 hingga angka 6 tidak ada satu alasanpun Tergugat
yang jelas alasan hukum
tentang restrukturisasi organisasi dan / atau reposisi serta
mutasi yang mengakibatkan antara lain efisiensi sumberdaya manusia, atau karena adanya penyesuaian kualifikasi dan/atau dengan alasan kompetensi kerja Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan formasi dan kebutuhan manegemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis. Yang jelas Pembebasan Penggugat I dan Penggugat II dari jabatan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah tindakan sewenang wenang oleh Tergugat;-------------------------------------16. Oleh karena itu mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang
dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat. Pelaksanaan sistem pemerintahan
didasarkan pada asas-asas umum
pemerintahan yang Baik. Maka dari persoalan hukum dalam perkara a quo terjadi akibat hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II dengan adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------------17. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat didasari atas bukti-bukti yang autentik dengan bukti surat dan fakta atas kebenaran Surat Gugatan, maka dari itu sangat beralasan hukum kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagaimana berikut:----------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA. a. Mengabulkan Surat Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;-------b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 14/PDAMKAB…..
10 KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013, atas nama MULYADI
dan
Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013, atas nama ABEL IQBAL, ST;-----------------------------------------------c. Memerintah kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01,
tanggal
26
Juni
2013,
atas
nama
MULYADI dan Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013, atas nama ABEL IQBAL, ST;-------------------------d. Memerintah kepada Tergugat untuk
menerbitkan Surat Keputusan
pengangkatan kembali agar Penggugat I dan Penggugat II ditempatkan pada jabatan semula;----------------------------------------------------------------e. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat dan kedudukan Para Penggugat seperti semula sebelum diterbitkannya obyek gugatan;---------------------------------f.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;-Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah
mengajukan Jawaban tertanggal
10 Oktober 2013 yang pada pokoknya
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :-------------------------------------------------------------------------1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :-----------------------------------
Bahwa Penggugat dalam posita gugatan point 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013
tentang pembebasan dari
Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL, ST telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan antara lain yaitu PERDA….
11 PERDA Kab. Bengkalis Nomor: 4 Tahun 1994 pada Bab V pasal 11, telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah pada BAB III Pasal 7 Huruf b;-------------------------------------------
Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan point 13 dan point 15 menyatakan
bahwa
Tergugat
telah
melakukan
perbuatan
yang
sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;---
Lebih lanjut Penggugat dalam posita menyatakan bahwa akibat perbuatan
Tergugat
sebagaimana
terurai
di
atas
berakibat
menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menguji dan membatalkan keputusan a quo;--------------------------------------------
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk dapat mengetahui suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah, jika:----------------------------------------------------------------------a. Keputusan Tata usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan bersifat
Perundang-undangan prosedural/formiel
yang
berlaku
ataupun
baik
yang
bersifat
materiel/substansial atau apakah keputusan TUN tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang;------------------------Keputusan……
12 b. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--------------------------------------
Bahwa Surat Keputusan Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor :
14/PDAM-KAB/VI/2013/02
tanggal
26
Juni
2013
tentang
pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST yang menjadi obyek sengketa tersebut, menurut hemat kami tidak dapat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 tahaun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalil-dalil sebagai berikut:----------------------a. Keputusan yang dibuat oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formiel ataupun bersifat materiel/substansial;--------------------------------------------------------------Menurut pendapat kami Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013
tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.
Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL, ST yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formiel ataupun bersifat materiel/substansial;-----------------------------------------------------------Bahwa sebelum kami menguraikan apakah keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara telah sesuai…..
13 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu akan kami uraikan duduk persoalannya secara kronologis yang dapat kami uraikan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------1.
Kronologis sdr. Mulyadi :----------------------------------------------------------- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14. WIB Direktur PDAM Kab. Bengkalis (Tergugat) memimpin dan membuka rapat koordinasi identifikasi prioritas peningkatan pelayanan untuk menyamakan persepsi sehingga fokus kepada prioritas penyelesaian permasalahan
inti
PDAM
terkait
dengan
Action
Plan
yang
dilaksanakan salah satunya adalah Tata Kerja dan Standar Operasi Perusahaan di ruang Rapat Kantor PDAM Kab. Bengkalis dan setelah rapat dibuka Direktur menjelaskan tujuan dari rapat tersebut yang selanjutnya mempersilahkan Bapak Sofyan Sapar sebagai mentor yang mewakili PDAM Tirta Nadi dalam program Terening (Capacity Building) untuk melakukan pembahasan yang diawali dengan memaparkan rencana 5 (lima) tahun PDAM Kabupaten Bengkalis, sekira 15 (lima) menit melakukan pembahasan lalu Bapak Eko Sembodo interupsi dan berkata
“
akan
lebih
baik
bila
PDAM
Kab.
Bengkalis
yang
menyampaikan rencana 5 tahunnya karena lebih mengetahui dan paham akan rencananya yang tertuang dalam business plan” lalu Direktur
selaku
pimpinan
rapat
menyampaikan
“
baiklah
bila
demikian akan kita tindak lanjuti”, lalu Direktur meminta kepada 4 Kepala Bagian yaitu Kabag. Pertek (sdr. Nasrun), Kabag Keuangan (sdr. Zainuddin,
Kabag.
Hubla
(sdr.
Elfi),
Kabag
Litbang
(sdr.
Mulyadi/Penggugat) untuk dapat duduk di depan dan memaparkan Business Plan yang telah dieskspos (terpampang) melalui LCD selanjutnya setelah berkumpul Direktur meminta Kabag. Litbang (sdr. Mulyadi/penggugat) untuk
mewakili
pemaparan dan
membaca Business….
14 Business Plan dengan pertimbangan Kabag. Litbang telah membuat kesimpulan Business Plan dan telah membuat perbandingan antara target dan realisasi serta telah didiskusikan sebelumnya sehingga dianggap lebih memahami untuk memaparkan Business Plan yang sebenarnya tinggal melanjutkan dengan membaca Materi yang telah diekpos melalui LCD. Pada saat Direktur (Tergugat) menyampaikan waktu dan tempat dipersilahkan, sdr. Mulyadi marah-marah dan mengeluarkan suara keras, memukul-mukul meja dan menunjuknunjuk Direktur (Tergugat) serta memberikan ancaman sehingga Direktur meminta sdr. Mulyadi untuk keluar dari ruangan karena telah berbuat keonaran dan keributan pada saat rapat di depan 19 peserta rapat sehubungan karena sdr. Mulyadi
tidak mau keluar
ruang rapat maka ditarik keluar ruang rapat oleh Kabag. Keuangan dan rapat kemudian diteruskan dan selesai pada pukul 17.00. WIB;--- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Berita dari Cabang yang meminta Direktur untuk datang sehubungan adanya keributan di Cabang dan melalui rapat pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara diketahui bahwa adanya tindakan tidak positif dari 2 (dua) karyawan PDAM yaitu sdr. Abel Iqbal,ST dan sdr Mulyadi (para Penggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasut karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimana Berita Acara dan kronologis terlampir;--------------------------------------- Dan
atas
perbuatan
sdr.
Mulyadi
melakukan
perbuatan
tidak
menyenangkan pada saat rapat tanggal 14 Mei 2013 tersebut saat ini sdr. Mulyadi masih dalam proses hukum pada Kepolisian Resor Bengkalis
sesuai
LP/194/IX/2013/SPKT
dengan
Laporan
Polisi
Nomor
:
tanggal 09 September 2013 dan Surat
Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor………
15 Nomor : B/69/IX/2013/RESKRIM tanggal 30 September 2013;-------- Bahwa sdr. Mulyadi telah melakukan tindakan indisipliner dengan tidak masuk kerja (absen) selama beberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi tidak pernah masuk kerja (absen);-----------2.
Kronologis sdr. ABEL IQBAL,ST :------------------------------------------------- Bahwa pada hari tanggal 13 Mei 2013 (nota dinas kedua untuk topik yang
sama)
sdr.
Abel
Iqbal,ST
(Penggugat)
selaku
kepala
SPI
diinstruksikan untuk melakukan investigasi pemberitaan di media Riau Pesisir pada tanggal 6 Mei 2013 terkait dengan pemberitaan sebelumnya yang mana instruksi tersebut oleh Abel Iqbal,ST tidak diselesaikan, Nota Dinas kedua tentang penugasan pemeriksaan keonaran dalam rapat pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 14.10 WIB terhadap pelaku sdr. Mulyadi (Penggugat) sebagai Kepala Litbang PDAM Kab. Bengkalis dan nota dinas ketiga pada tanggal 22 Mei 2013 atas provokasi yang dilaksanakan oleh oknum PDAM Kab. Bengkalis;- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Berita dari Cabang yang meminta Direktur untuk datang sehubungan adanya keributan di Cabang dan melalui rapat pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara diketahui bahwa adanya tindakan tidak positif dari 2 (dua) karyawan PDAM yaitu sdr. Abel Iqbal,ST dan sdr. Mulyadi (para Penggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasut karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimana Berita Acara dan kronologis terlampir;--------------------------------------- Bahwa sdr. Abel Iqbal,ST
telah melakukan tindakan indisipliner
dengan tidak masuk kerja (absen) selama beberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal……
16 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Abel Iqbal,ST tidak pernah masuk kerja (absen);-----------------------------------------------------------------------------Bahwa selaku Direksi PDAM Kab. Bengkalis dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini klien kami (Tergugat) telah mempunyai itikad baik antara lain melakukan upaya-upaya Menghubungi dan dipanggil melalui telepon seluler dan mengirim surat undangan pertemuan serta melakukan kunjungan ke rumah sdr. Mulyadi dan sdr. Abel Iqbal,ST untuk mengetahui kondisi yang bersangkutan dengan perincian:------------------------a. Dihubungi oleh Kasubag sekretariat dan Administrasi beberapa kali serta Direktur menghubungi 1 kali;--------------------------------------------------------b. Kasubag SDM dan Hukum
PDAM
Kab. Bengkalis Mengirim surat
pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali oleh untuk melakukan perundingan dengan pertimbangan akan lebih terbuka bila dilaksanakan oleh antar karyawan PDAM yang mana hal ini merupakan tugasnya selaku Kepala Bagian Personalia;----------------------------------------------------------------------c. Direktur PDAM Mengirim surat pemanggilan sebanyak 3 kali kepada sdr. Mulyadi dan sdr. Abel Iqbal,ST namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut;---------------------------------------------------------------------d. Melakukan kunjungan ke rumah sdr. Mulyadi dan sdr. Abel Iqbal,ST namun
rumah
sdr.
Mulyadi
dalam
keadaan
terkunci
dan
yang
bersangkutan tidak berada di rumahnya, sedangkan sdr. Abel Iqbal,ST berdasarkan informasi dari istrinya tidak berada di rumahnya karena sedang demam;-------------------------------------------------------------------------e. Bahwa Direktur PDAM Kab. Bengkalis
telah melakukan konsultasi dan
diskusi dengan Dewan Pengawas PDAM Kab. Bengkalis;-----------------------f. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dengan lampiran berkas…..
17 berkas terkait dengan permasalahan seperti kronologis, Berita Acara, surat menyurat, surat undangan, absensi dan kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir;--------------------------------------------------------------------------------Bahwa Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan hukuman berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan sebagai berikut:-----------------------------------1. Sdr. Mulyadi. a. UU No. 13 Tahun 2003 menyerang,
Pasal 158 Ayat 1e, f dan Ayat 2c yaitu
menganiaya,
mengancam,
atau
mengintimidasi
teman
sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan bukti lain berupa laporan kejadian yang
dibuat
oleh
pihak
yang
berwenang
di
perusahaan
yang
bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dapat diputuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;--------------------b. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 44 Ayat 2, 3 dan serta Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yaitu mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya, mematuhi dan mentaati segala
kewajiban
merugikan
PDAM
dan
larangan
serta
serta
melakukan
menggunakan
kegiatan
kedudukannya
yang untuk
memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM. Bagian kelima Penyelenggaraan dan Pemberhentian, Pasal 46 ayat (2) Jenis hukuman huruf “g” Pembebasan Sementara”;----c. Peraturan Perusahaan PDAM Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 Pasal 39 Ayat 1C, D, I, K; Ayat 2H, I, K, S, V, Z; yaitu pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja, menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan baik dalam lingkungan maupun diluar kantor, menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Direksi…..
18 Direksi, memberikan bimbingan dan contoh teladan yang baik kepada bawahaan; pegawai dilarang berkelahi dilingkungan PDAM terhadap sesama pegawai maupun atasan, melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi terhadap sesama pegawai maupun atasan sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan kerja,menghasut, memfitnah
dan
mempengaruhi
pegawai
lain
untuk
menentang
kebijakan Direksi serta untuk melakukan tindakan pemogokan secara tidak sah di lingkungan PDAM, melawan atasan langsung dengan menolak tugas atau pemerintah kerja yang telah diberikan, tidak masuk kerja tanpa ijin atau mangkir, meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa seijin atasannya; Pasal 40 Ayat 1C; Ayat 2B; Pasal 41 Ayat 1l, J, K, P, yaitu Tingkat hukuman disiplin berat, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari salah satunya pembebasan dari jabatan;-----------------d. Pakta Integritas ( Surat Pernyataan Sikap dan Komitmen Kontrak Jabatan) yaitu ketepatan waktu, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi, manajemen SDM, masa percobaan;e. Berdasarkan keempat dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
rangka
kelancaran
tugas
dan
implementasi
peraturan
perusahaan perlu dilaksanakan tindakan disiplin untuk pembinaan, pembelajaran, perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi tauladan bagi pegawai PDAM Kabupaten Bengkalis khususnya sehingga meningkatkan kinerja SDM. Kegiatan dan tindakan kurang positif yang dilakukan oleh Sdr. Mulyadi dapat mengakibatkan potensi kerugian Perusahaan sehubungan PDAM merupakan Perusahaan Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kapada masyarakat Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan Sehingga…..
19 sehingga sangat penting untuk memprioritaskan energi dan kinerja positif untuk pelayanan kepada masyarakat serta memberikan tauladan bagi karyawan PDAM lainnya;---------------------------------------------------f. Upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kinerja
perusahaan
dengan
tujuan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat akan menimbulkan reaksi kurang positif bagi yang tidak menyukai perubahan itu sendiri dan bagi sumber daya manusia yang tidak menginginkan perubahan akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan dimana menjadi potensi kerugian bagi perusahaan sebagai contoh adalah sikap, etos kerja, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan hal ini dapat dibuktikan melalui hasil assestment yang dilaksanakan oleh psikolog, disamping itu perubahan untuk perbaikan dan penyehatan PDAM dapat dibuktikan melalui laporan audit kinerja dari kategori sakit menjadi kurang sehat, laporan
keuangan
dari
disclaimer
menjadi
kualifikasi
dimana
perusahaan terus melakukan upaya perbaikan demi pelayanan kepada masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia sebagai
manajemen
dan
pengelola
perusahaan
apabila
pegawai
melakukan tindakan semena-mena terhadap pimpinan melalui sikap tidak terpuji dengan melakukan keributan dan mengancam direksi pada saat rapat yang dihadiri oleh pihak luar PDAM dan karyawan PDAM menjadi
contoh
kurang
baik
bagi
rencana
perbaikan
kinerja
perusahaan. Melakukan perubahan dan perbaikan serta penyehatan PDAM merupakan pekerjaan yang besar dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja keras, kerjasama, itikat baik, sikap baik, loyalitas dan integritas. Dengan semua upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana surat-surat undangan dan kunjungan rumah Sdr. Mulyadi membuktikan tidak adanya sikap dan itikat baik serta ketidak disiplinan…..
20 disiplinan tetapi yang bersangkutan hanya memperlihatkan sikap arogansi
melalui
surat-surat
yang
diberikan
sehingga
akan
mempengaruhi terhadap kinerja karyawan lainnya dimana sikap tidak terpuji tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada sehingga perlu diberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan agar Sdr. Mulyadi dapat merubah sikap sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Pilihan untuk memperbaiki dan menyehatkan perusahaan dibandingkan dengan pilihan menyetujui atau pembiaran terhadap sikap
tidak
terpuji
Sdr.
Mulyadi
akan
mempengaruhi
kinerja
perusahaan serta berpotensi kerugian bagi perusahaan;-------------------2. Sdr. Abel Iqbal,ST;--------------------------------------------------------------------a. UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat 1f dan Ayat 2c yaitu membujuk teman sekerja atau pengusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi dapat diputuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;---------------------------b. Pemendagri Nomor 2 tahun 2007 Pasal 44 Ayat 2, 3 dan serta pasal 45 Ayat
1
dan
2
yaitu
mendahulukan
kepentingan
PDAM
diatas
kepentingan lainnya, mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan serta melakukan kegiatan yang merugikan PDAM serta menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM. Bagian Kelima Pelanggaran dan pemberhentian, Pasal 46 ayat (2) Jenis hukuman huruf “g” Pembebasan Sementara”;---------------------------------------------c. Peraturan Perusahaan PDAM Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 Pasal 39 Ayat 1B, C, D, I ,K; Ayat 2K, R, S, Z; yaitu pegawai wajib Mengutamakan…….
21 mengutamakan kepentingan PDAM diatas kepentingan diri sendiri atau golongan, mematuhi ketentuan ketentuan jam kerja, menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan baik dalam lingkungan maupun diluar kantor, menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Direksi, memberikan bimbingan dan contoh teladan yang baik kepada bawahan; pegawai dilarang berkelahi dilingkungan PDAM terhadap sesama pegawai maupun atasan, melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi terhadap sesama pegawai maupun atasan sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan kerja, menghasut, menentang
memfitnah kebijakan
dan
mempengaruhi
Direksi
serta
untuk
pegawai
lain
melakukan
untuk
tindakan
pemogokan secara tidak sah di lingkungan PDAM, menggunakan fasilitas PDAM tanpa ijin untuk kepentingan pribadi, melawan atasan langsung dengan menolak tugas atau perintah kerja yang telah diberikan, meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa seijin atasannya; Pasal 40 Ayat 1C, Ayat 4B; Pasal 41 Ayat 1E, K; Ayat 2D, F yaitu tingkat hukuman disiplin berat, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari salah satunya pembebasan dari jabatan;---------------------------------------------d. Pakta Integritas (Surat Pernyataan Sikap dan Komitmen Kontrak Jabatan) yaitu ketepatan waktu, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi, manajemen SDM, masa percobaan;e. Berdasarkan keempat dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
rangka
kelancaran
tugas
dan
implementasi
peraturan
perusahaan perlu dilaksanakan tindakan disiplin untuk pembinaan, pembelajaran, perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi tauladan bagi pegawai PDAM Kabupaten Bengkalis khususnya sehingga meningkatkan kinerja SDM dan Perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui 3 nota dinas yang diberikan dan……
22 dan
tidak
dilaksanakan
mengakibatkan
potensi
dan
oleh
kerugian
Sdr.
Abel
Perusahan
Iqbal,ST
dapat
sehubungan
PDAM
merupakan Perusahaan Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kapada masyarakat Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan sehingga sangat penting untuk memprioritaskan energi dan kinerja positif untuk pelayanan kepada masyarakat serta memberikan tauladan bagi karyawan PDAM lainnya;---------------------------------------------------f. Upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kinerja
perusahaan
dengan
tujuan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat akan menimbulkan reaksi kurang positif bagi yang tidak menyukai perubahan itu sendiri dan bagi sumber daya manusia yang tidak menginginkan perubahan akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan dimana menjadi potensi kerugian bagi perusahaan sebagai contoh adalah sikap, etos kerja, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan hal ini dapat dibuktikan melalui hasil asestment yang dilaksanakan oleh psikolog, disamping itu perubahan untuk perbaikan dan penyehatan PDAM dapat dibuktikan melalui laporan audit kinerja dari kategori sakit menjadi kurang sehat, laporan
keuangan
dari
disclaimer
menjadi
kualifikasi
dimana
perusahaan terus melakukan upaya perbaikan demi pelayanan kepada masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia sebagai
manajemen
melakukan
tindakan
dan tidak
pengelola
perusahaan
melaksanakan
tugas
apabila yang
pegawai diberikan,
menghasut karyawan PDAM dan indisipliner menjadi contoh kurang baik bagi rencana perbaikan kinerja perusahaan. Melakukan perubahan dan perbaikan serta penyehatan PDAM merupakan pekerjaan yang besar dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja keras, kerjasama, Itikat……
23 itikat baik, sikap baik, loyalitas dan integritas. Dengan semua upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana upaya komunikasi, suratsurat
undangan
dan
kunjungan
rumah
Sdr.
Abel
Iqbal,ST
membuktikan tidak adanya sikap dan itikat baik serta ketidak disiplinan tetapi yang bersangkutan hanya memperlihatkan sikap arogansi
melalui
surat-surat
yang
diberikan
sehingga
akan
mempengaruhi terhadap kinerja karyawan lainnya dimana sikap tidak terpuji tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada sehingga perlu diberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan agar Sdr. Abel Iqbal,ST dapat merubah sikap sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Pilihan untuk memperbaiki dan menyehatkan perusahaan dibandingkan dengan pilihan menyetujui atau pembiaran terhadap sikap kurang terpuji dengan tidak melaksanakan tugas dan menghasut karyawan PDAM melawan direksi sebagaimana berita acara terlampir serta tindakan indisipliner yang dilakukan Sdr. Abel Iqbal,ST akan mempengaruhi kinerja perusahaan serta berpotensi kerugian bagi perusahaan;-------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian kami di atas keputusan yang dibuat oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formiel ataupun
bersifat
materiel/substansial
dan
juga
bukanlah
merupakan
perbuatan sewenang-wenang (willekeur);---------------------------------------------b. Keputusan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;------------------Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------Menurut
Dr.SF . Marbun, SH. ,M. Hum dalam bukunya “peradilan Administrasi……
24 Administrasi
Negara
dan
Upaya
Administratif”
pada
halaman
164
menyatakan, apabila mengacu kepada pengertian pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan sangat luas yang dapat dilakukan tidak saja oleh Pemerintah;--------------------------------------------------------------Lebih lanjut Dr. SF.Marbun, SH., M.Hum menyatakan mereka yang dapat melaksanakan urusan pemerintahan dalam arti luas antara lain:--------- Pihak ketiga atau swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah , baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum Privat;-------------------------------------------------------- Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 , PLN, Pos dan Giro . PAM , Telkom , Garuda , dll.;---------------------------------------------------------Bahwa Tergugat selaku Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
245/KPTS/VII/2011
tanggal
13
Juli
2011
tentang
Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis menurut kami berkapasitas selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----------------------------------------------------------------------Bahwa Tugas dan wewenang Direktur sebagaimana yang tertera pada Pemendagri Nomor 2 Tahun 2007 dan Perdata Nomor 4 Tahun 1994. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007:----------------------------------------------------Direksi mempunyai tugas:---------------------------------------------------------------1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasaan seluruh kegiatan operasional PDAM;----------------------------------------------------------2. Membina pegawai;----------------------------------------------------------------------3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;----------------------------------------Menyelenggara………
25 4. Menyelenggara administrasi umum dan keuangan;------------------------------5. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 ( lima ) tahunan ( Business Plan/Corporate Plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;-----6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana Strategis Bisnis ( Business Plan/Corporate plan ) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawasan;---------------------------------------------------------7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemendagri Nomor 2 Tahun 2007 mempunyai wewenang:-------------1. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;-------------------------------------------------------------------2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;----------------------------------------------------------------------3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;------------4. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;----------------------------------5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;-----6. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;--------------------7. Menjual, meminjamkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas lain dengan
persetujuan
Kepala
Daerah
atas
pertimbangan
Dewan
Pengawasan;----------------------------------------------------------------------------8. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawasa dengan meminjamkan asset PDAM. Perda Nomor 4 Tahun 1994;-----------------------------------------------------------Direksi terdiri dari 3 yaitu Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik;------------------------------------------------------------------Direktur……
26 Direktur Utama mempunyai tugas;----------------------------------------------------1. Mengkoordinasi semua kegiatan PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang digrasikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Instansi yang lebih tinggi;--------------------------------------------2. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan pemberian tugas lain;-----------------------3. Mengadakan
rapat
pada
waktu
tertentu
untuk
membahas
secara
menyeluruh penyelenggaraan Tugas PDAM;---------------------------------------4. Apabila
Direktur
Utama
berhalangan
untuk
menjalankan
tugas
pekerjaannya maka bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang penggantinya:---------------------------------------------------------------------------a. Salah satu Direksi yang ada. b. Apabila Direksi tidak berada ditempat maka salah seorang pegawai yang tertua pangkat dan jabatannya serta dianggap mampu dapat mewakili tugas Direktur Utama. Wewenang Direktur Utama pada pasal 40
bahwa Pegawai PDAM
diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Berdasarkan Tugas dan Wewenang Direktur
diimplementasikan
pelaksanaan hukuman atau sanksi agar memberikan pembinaan dan pembelajaran bagi yang pegawai yang memiliki kesalahan dan memberikan waktu untuk memperbaiki diri sendiri sehingga mengurangi potensi kerugian Perusahaan
dan
kinerja
Perusahaan
dapat
ditingkatkan
serta
terjadi
keseimbangan keharmonisan kerja sumber daya manusia PDAM Kabupaten Bengkalis;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking);--------------------------------------------Keputusan…….
27 c. Keputusan yang dibuat oleh tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzelen Van Behoorlijk Bestuur);-------------------------------Bahwa dalam posita gugatan point 7 Penggugat hanya menyebutkan bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide gugatan halaman 3) namun Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sehingga menyatakan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----------Bahwa menurut pendapat kami Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013
tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.
Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tersebut telah nyata-nyata memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzelen Van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana yang tertuang dalam sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana keputusan yang telah dibuat oleh tergugat kepada penggugat jelas-jelas telah mematuhi dan mempedomani asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, sehingga dalil yang menyatakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;------------------------------------ Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tindakan pihak Penggugat yang……
28 yang telah menjadikan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis selaku Tergugat dalam perkara ini
adalah keliru (Gemis
Aanhoeda Nigheid);---------------------------------------------------------------------- Bahwa oleh karena tindakan pihak Penggugat I dan Penggugat II
yang
telah menjadikan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis selaku Tergugat adalah keliru (error in persona), maka tindakan Penggugat yang menjadikan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis selaku Tergugat adalah tidak beralasan dan otomatis juga keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid);---------------------------------------------Berdasarkan alasan hukum dan doktrin tersebut di atas , jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan keliru terhadap orang (Errror in Persona ) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);---------------------------a. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan point 16 (vide surat gugatan halaman 5) menyatakan bahwa “ maka dari persoalan hukum dalam perkara a quo terjadi akibat hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II dengan adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;------------------------------------------------------Bahwa
dalam
fundamentum
petendi/posita
para
Penggugat
menyebutkan telah terjadi akibat hukum yang merugikan para Penggugat namun para Penggugat tidak menguraikan secara nyata/riel dalam gugatan berapa nilai kerugian yang timbul dengan adanya penetapan tertulis
dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dimaksud dan penggugat tidak dapat membuktikan apakah benar kerugian telah diderita oleh para Penggugat, lagi pula pada petitum huruf a sampai dengan f (vide petitum halaman 6) dalam gugatan Penggugat……
29 Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan tuntutan tambahan berupa ganti kerugian padahal pada sidang pemeriksaan persiapan yang mulia Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menguraikan dan menambahkan tuntutan tambahan dalam petitum berupa tuntutan ganti rugi namun hal tersebut secara nyata tidak diindahkan oleh kuasa Penggugat;-----------Bahwa menurut
menurut Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum dalam
bukunya peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasif di Indonesia menyebutkan “ tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi harus nyata dimuat dalam posita dan petitum dan besarnya tuntutan ganti rugi harus dibuat secara terperinci dan harus dapat dibuktikan adanya dan besarnya kerugian tersebut;------------------------------------------------Bahwa menurut Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara nominalnya minimal
Rp. 250.000,-
(duaratus lima puluh ribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);------------------------------------------------------------------------------Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung
Nomor : 864 K/sip/1973 tanggal 13 Mei 1975,
putusan
Mahkamah Agung Nomor : 459 K/sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 857 K/sip/1973 tanggal 25
Maret 1976;-------------------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas , jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscuurlibel) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);----------------------------------------------------------------------------------------------b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam surat gugatan dimana
dalam
Petitum……
30 petitum gugatan huruf e menyatakan “memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat dan kedudukan para Penggugat seperti semula sebelum diterbitkannya obyek gugatan” sedangkan perihal rehabilitasi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita;-----------------------------------------------------------Selanjutnya dalam petitum gugatan tidak tercantum berapa nominal tuntutan kompensasi yang dituntut oleh Penggugat padahal pada saat pemeriksaan persiapan Yang Mulia Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat untuk menambahkan perihal tuntutan rehabilitasi namun hal tersebut secara nyata tidak diindahkan oleh kuasa Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------Bahwa menurut menurut Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum dalam bukunya peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasif di Indonesia menyebutkan “ tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi harus nyata dimuat dalam posita dan petitum;------------------------------------------------------------Bahwa menurut Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata cara Pelaksananaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara nominal tuntutan kompensasi minimal Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) maksimal Rp. 2.000.000,(lima juta rupiah);----------------------------------------------------------------------Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 864 K/sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, putusan Mahkamah Agung Nomor : 459 K/sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 857 K/sip/1973 tanggal 25 Maret 1976;--------Berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas , jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuurlibel) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);---------Putusan……
31 c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : “ Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”;-----------------Berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuurlibel) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);---------------------------II. DALAM POKOK PERKARA:-----------------------------------------------------------1. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA;----------------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam posita gugatan point 15 (vide surat gugatan) menyatakan bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah oleh karena keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak ada satupun alasan hukum yang jelas tentang restrukturisasi, organisasi dan/atau reposisi serta mutasi;-----------------------Bahwa
menurut
pendapat
kami
perbuatan
Tergugat
yang
mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad) ;---------------------------------------Bahwa berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) meliputi :-----------------------------------------------1. Melanggar hak subyektif orang lain;------------------------------------------------2. Lalai dalam melaksanakan kewajiban;---------------------------------------------3. Bertindak sewenang-wenang;--------------------------------------------------------Melanggar……
32 4. Melanggar Undang-undang;----------------------------------------------------------Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Direksi PDAM kab. Bengkalis Bahwa Tugas dan wewenang Direktur sebagaimana yang tertera pada Pemendagri Nomor 2 Tahun 2007 dan Perdata Nomor 4 Tahun 1994 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Direksi mempunyai tugas yaitu melakukan pembinaan pegawai;Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Pemendagri Nomor 2 Tahun 2007 serta Perda Nomor 4 Tahun 1994.
Berdasarkan Tugas dan Wewenang Direktur diimplementasikan pelaksanaan hukuman atau sanksi agar memberikan pembinaan dan pembelajaran bagi yang pegawai yang memiliki kesalahan dan memberikan waktu untuk memperbaiki diri sendiri sehingga mengurangi potensi kerugian Perusahaan dan kinerja Perusahaan dapat ditingkatkan serta terjadi keseimbangan keharmonisan kerja sumber daya manusia PDAM Kabupaten Bengkalis;-------Menurut pendapat kami Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor:
14/PDAM-KAB/VI/2013/01
tanggal
26
Juni
2013
tentang
pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013
tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.
Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formiel ataupun bersifat materiel/substansial;-----------------------------------------------------------Bahwa sebelum kami menguraikan apakah keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Administrasi Negara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu akan kami uraikan duduk persoalannya secara kronologis yang dapat kami uraikan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------Kronologis…..
33 1. Kronologis sdr. Mulyadi:-------------------------------------------------------------- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14. WIB Direktur PDAM
Kab.
koordinasi
Bengkalis identifikasi
(tergugat) memimpin prioritas
dan
peningkatan
membuka
pelayanan
rapat untuk
menyamakan persepsi sehingga fokus kepada prioritas penyelesaian permasalahan inti PDAM terkait dengan Action Plan yang dilaksanakan salah satunya adalah Tata Kerja dan Standar Operasi Perusahaan di ruang Rapat Kantor PDAM Kab. Bengkalis dan setelah rapat dibuka Direktur menjelaskan tujuan dari rapat tersebut yang selanjutnya mempersilahkan Bapak Sofyan sebagai mentor yang mewakili PDAM Tirta Nadi dalam program Terening (Capacity Building) untuk melakukan pembahasan yang diawali dengan memaparkan rencana 5 (lima) tahun PDAM
Kabupaten
Bengkalis,
sekira
15
(lima)
menit
melakukan
pembahasan lalu Bapak Eko Sembodo interupsi dan berkata “ akan lebih baik bila PDAM Kab. Bengkalis yang menyampaikan rencana 5 tahunnya karena lebih mengetahui dan paham akan rencananya yang tertuang dalam
Business
Plan”
lalu
Direktur
selaku
pimpinan
rapat
menyampaikan “ baiklah bila demikian akan kita tindak lanjuti”, lalu Direktur meminta kepada 4 Kepala Bagian yaitu Kabag. Pertek (sdr. Nasrun), Kabag Keuangan (sdr. Zainuddin, Kabag. Hubla (sdr. Elfi), Kabag Litbang (sdr. Mulyadi/penggugat) untuk dapat duduk di depan dan memaparkan business plan yang telah dieskspos (terpampang) melalui LCD selanjutnya setelah berkumpul Direktur meminta Kabag. Litbang (sdr. Mulyadi/Penggugat) untuk mewakili pemaparan dan membaca Business Plan dengan pertimbangan Kabag. Litbang telah membuat kesimpulan Business Plan dan telah membuat perbandingan antara target dan realisasi serta telah didiskusikan sebelumnya sehingga dianggap lebih memahami untuk memaparkan Business Plan yang sebenarnya……
34 sebenarnya tinggal melanjutkan dengan membaca Materi yang telah diekpos melalui LCD. Pada saat Direktur (Tergugat) menyampaikan waktu dan tempat dipersilahkan, sdr. Mulyadi marah-marah dan mengeluarkan suara keras, memukul-mukul meja dan menunjuk-nunjuk Direktur (Tergugat) serta memberikan ancaman sehingga Direktur meminta sdr. Mulyadi untuk keluar dari ruangan karena telah berbuat keonaran dan keributan pada saat rapat di depan 19
peserta rapat
sehubungan karena sdr. Mulyadi tidak mau keluar ruang rapat maka ditarik keluar ruang rapat oleh Kabag. Keuangan dan rapat kemudian diteruskan dan selesai pada pukul 17.00. WIB;-------------------------------- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Berita dari Cabang yang meminta Direktur untuk datang sehubungan adanya keributan di Cabang dan melalui rapat pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara diketahui bahwa adanya tindakan tidak positif dari 2 (dua) karyawan PDAM yaitu sdr. Abel Iqbal,ST dan sdr Mulyadi (para Penggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasut karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimana Berita Acara dan kronologis terlampir;--------------------------------------------------- Dan
atas
perbuatan
sdr.
Mulyadi
melakukan
perbuatan
tidak
menyenangkan pada saat rapat tanggal 14 Mei 2013 tersebut saat ini sdr. Mulyadi masih dalam proses hukum pada Kepolisian Resor Bengkalis sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/194/IX/2013/SPKT tanggal 09 September 2013 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
kepada
Jaksa
Penuntut
Umum
Nomor
Nomor
:
B/69/IX/2013/RESKRIM tanggal 30 September 2013;---------------------- Bahwa sdr. Mulyadi telah melakukan tindakan indisipliner dengan tidak masuk kerja (absen) selama beberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab……
35 Kab. Bengkalis Nomor : 14 /PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi tidak pernah masuk kerja (absen);--------------------------2. Kronologis sdr. ABEL IQBAL,ST:----------------------------------------------------- Bahwa pada hari tanggal 13 Mei 2013 (nota dinas kedua untuk topik yang
sama)
sdr.
Abel
Iqbal,ST
(Penggugat)
diinstruksikan untuk melakukan investigasi
selaku
pemberitaan
kepala di
SPI
media
Riau Pesisir pada tanggal 6 Mei 2013 terkai dengan pemberitaan sebelumnya yang mana instruksi tersebut oleh Abel Iqbal tidak diselesaikan , Nota Dinas kedua tentang penugasan pemeriksaan keonaran dalam rapat pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 14.10 WIB terhadap pelaku sdr. Mulyadi (Penggugat) sebagai Kepala Litbang PDAM Kab. Bengkalis dan nota dinas ketiga pada tanggal 22 Mei 2013 atas provokasi yang dilaksanakan oleh oknum PDAM Kab. Bengkalis;-------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Berita dari Cabang yang meminta Direktur untuk datang sehubungan adanya keributan di Cabang dan melalui rapat pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara diketahui bahwa adanya tindakan tidak positif dari 2 (dua) karyawan PDAM yaitu sdr. Abel Iqbal,ST dan sdr Mulyadi (para Penggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasut karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimana Berita Acara dan kronologis terlampir;--------------------------------------------------- Bahwa sdr. Abel Iqbal
telah melakukan tindakan indisipliner dengan
tidak masuk kerja (absen) selama beberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14 /PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Abel Iqbal,ST tidak pernah masuk kerja (absen);-------Bahwa…..
36 Bahwa selaku Direksi PDAM Kab. Bengkalis dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini klien kami (Tergugat) telah mempunyai itikad baik antara lain melakukan upaya upaya Menghubungi dan dipanggil melalui telepon seluler dan dan mengirim surat undangan pertemuan serta melakukan kunjungan ke rumah sdr. Mulyadi dan sdr. Abel Iqbal,ST untuk mengetahui kondisi yang bersangkutan dengan perincian :-----------------------a. Dihubungi oleh Kasubag sekretariat dan Administrasi beberapa kali serta Direktur menghubungi 1 kali;--------------------------------------------------------b. Kasubag SDM dan Hukum
PDAM
Kab. Bengkalis Mengirim surat
pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali oleh untuk melakukan perundingan dengan pertimbangan akan lebih terbuka bila dilaksanakan oleh antar karyawan PDAM yang mana hal ini merupakan tugasnya selaku Kepala Bagian Personalia;----------------------------------------------------------------------c. Direktur PDAM Mengirim surat pemanggilan sebanyak 3 kali kepada sdr. Mulyadi dan sdr. Abel Iqbal,ST namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut;---------------------------------------------------------------------d. Melakukan kunjungan ke rumah sdr. Mulyadi dan sdr. Abel iqbal,ST namun
rumah
sdr.
Mulyadi
dalam
keadaan
terkunci
dan
yang
bersangkutan tidak berda di rumahnya , sedangkan sdr. Abel Iqbal,ST berdasarkan informasi dari istrinya tidak berada di rumahnya karena sedang demam;-------------------------------------------------------------------------e. Bahwa Direktur PDAM Kab. Bengkalis
telah melakukan konsultasi dan
diskusi dengan Dewan Pengawas PDAM Kab. Bengkalis;-----------------------f. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dengan lampiran berkas terkait dengan permasalahan seperti kronologis, Berita Acara , surat menyurat, surat undangan, absensi dan kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir;--------------------------------------------------------------------------------Bahwa Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan hukuman berdasarkan Ketentuan…..
37 ketentuan hukum diatas dengan sebagai berikut:----------------------------------Terhadap Sdr. Mulyadi;-----------------------------------------------------------------a. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat 1e, f dan Ayat 2c yaitu menyerang, menganiaya,
mengancam,
atau
mengintimidasi
teman
sekerja
atau
pengusaha di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk
melakukan
perbuatan
yang
bertentangan
dengan
peraturan
Perundang-undangan dan bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dapat diputuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;--------------------------------------------------b. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 44 Ayat 2, 3 dan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yaitu mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya, mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan
serta
melakukan
kegiatan
yang
merugikan
PDAM
serta
menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM. Bagian kelima Penyelenggaraan dan Pemberhentian, Pasal 46 ayat (2) Jenis hukuman huruf “g” Pembebasan Sementara”;-------------------------------------------------c. Peraturan Perusahaan PDAM Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 Pasal 39 Ayat 1C, D, I, K; Ayat 2H, I, K, S, V, Z; yaitu pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja, menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan baik dalam lingkungan maupun diluar kantor, menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Direksi, memberikan bimbingan dan contoh teladan yang baik kepada bawahaan; pegawai dilarang berkelahi dilingkungan PDAM terhadap sesama pegawai maupun atasan, melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi terhadap sesama pegawai maupun atasan sehingga menimbulkan rasa Takut….
38 takut
dan
ketidaknyamanan
kerja,
menghasut,
memfitnah
dan
mempengaruhi pegawai lain untuk menentang kebijakan Direksi serta untuk melakukan tindakan pemogokan secara tidak sah di lingkungan PDAM, melawan atasan langsung dengan menolak tugas atau pemerintah kerja yang telah diberikan, tidak masuk kerja tanpa ijin atau mangkir, meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa seijin atasannya; Pasal 40 Ayat 1C; Ayat 2B; Pasal 41 Ayat 1l, J, K, P, yaitu Tingkat hukuman disiplin berat, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari salah satunya pembebasan dari jabatan;-----------------------------------------------------------------------------d. Pakta Integritas ( Surat Pernyataan Sikap dan Komitmen Kontrak Jabatan) yaitu ketepatan waktu, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi, manajemen SDM, masa percobaan;--------------e. Berdasarkan keempat dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan implementasi peraturan perusahaan perlu dilaksanakan tindakan disiplin untuk pembinaan, pembelajaran, perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi tauladan bagi pegawai PDAM Kabupaten Bengkalis khususnya sehingga meningkatkan kinerja SDM. Kegiatan dan tindakan kurang positif yang dilakukan oleh Sdr. Mulyadi dapat mengakibatkan potensi kerugian Perusahaan sehubungan PDAM merupakan Perusahaan Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kapada masyarakat Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kepada
masyarakat
pelanggan
sehingga
sangat
penting
untuk
memprioritaskan energi dan kinerja positif untuk pelayanan kepada masyarkat serta memberikan tauladan bagi karyawan PDAM lainnya;-------f. Upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan menimbulkan reaksi kurang positif bagi yang tidak…….
39 tidak menyukai perubahan itu sendiri dan bagi sumber daya manusia yang tidak menginginkan perubahan akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan dimana menjadi potensi kerugian bagi perusahaan sebagai contoh adalah sikap, etos kerja, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan hal ini dapat dibuktikan melalui hasil asestment yang dilaksanakan oleh psikolog, disamping itu perubahan untuk perbaikan dan penyehatan PDAM dapat dibuktikan melalui laporan audit kinerja dari kategori sakit menjadi kurang sehat, laporan keuangan dari disclaimer menjadi kualifikasi dimana perusahaan terus melakukan upaya perbaikan demi pelayanan kepada masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia sebagai manajemen dan pengelola perusahaan apabila pegawai melakukan tindakan semena-mena terhadap pimpinan melalui sikap tidak terpuji dengan melakukan keributan dan mengancam direksi pada saat rapat yang dihadiri oleh pihak luar PDAM dan karyawan PDAM menjadi contoh kurang baik bagi rencana perbaikan kinerja perusahaan. Melakukan perubahan dan perbaikan serta penyehatan PDAM merupakan pekerjaan yang besar dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja keras, kerjasama, itikat baik, sikap baik, loyalitas dan integritas. Dengan semua upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana surat-surat undangan dan kunjungan rumah Sdr. Mulyadi membuktikan tidak adanya sikap dan itikat baik
serta
ketidak
memperlihatkan
sikap
disiplinan
tetapi
arogansi
melalui
yang
bersangkutan
surat-surat
yang
hanya
diberikan
sehingga akan mempengaruhi terhadap kinerja karyawan lainnya dimana sikap tidak terpuji tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada sehingga perlu diberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan agar Sdr. Mulyadi dapat merubah sikap sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi.
Pilihan
untuk memperbaiki
dan
menyehatkan
perusahaan
dibandingkan…..
40 dibandingkan dengan pilihan menyetujui atau pembiaran terhadap sikap tidak terpuji Sdr. Mulyadi akan mempengaruhi kinerja perusahaan serta berpotensi kerugian bagi perusahaan;----------------------------------------------Terhadap Sdr. Abel Iqbal,ST;----------------------------------------------------------a. UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat 1f dan Ayat 2c yaitu membujuk teman sekerja atau pengusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi dapat diputuskan hubungan kerja terhadap
pekerja / buruh telah
melakukan kesalahan berat;---------------------------------------------------------b. Pemendagri Nomor 2 tahun 2007 Pasal 44 Ayat 2, 3 dan pasal 45 Ayat 1 dan 2 yaitu mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya, mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan serta melakukan kegiatan yang merugikan PDAM serta menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM. Bagian Kelima Pelanggaran dan pemberhentian, Pasal 46 ayat (2) Jenis hukuman huruf “g” Pembebasan Sementara”;-------------------c. Peraturan Perusahaan PDAM Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 Pasal 39 Ayat 1B, C, D, I ,K; Ayat 2K, R, S, Z; yaitu pegawai wajib mengutamakan kepentingan PDAM diatas
kepentingan diri sendiri atau
golongan, mematuhi ketentuan ketentuan jam kerja, menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan baik dalam lingkungan maupun diluar kantor, menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Direksi, memberikan bimbingan dan contoh teladan yang baik kepada bawahan; pegawai dilarang berkelahi dilingkungan PDAM terhadap sesama pegawai maupun atasan, melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi
terhadap
sesama
pegawai maupun
atasan
sehingga
Menimbulkan…….
41 menimbulkan
rasa
takut
dan
ketidaknyamanan
kerja,
menghasut,
memfitnah dan mempengaruhi pegawai lain untuk menentang kebijakan Direksi serta untuk melakukan tindakan pemogokan secara tidak sah di lingkungan
PDAM,
menggunakan
fasilitas
PDAM
tanpa
ijin
untuk
kepentingan pribadi, melawan atasan langsung dengan menolak tugas atau perintah kerja yang telah diberikan, meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa seijin atasannya; Pasal 40 Ayat 1C, Ayat 4B; Pasal 41 Ayat 1E, K; Ayat 2D, F yaitu tingkat hukuman disiplin berat, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari salah satunya pembebasan dari jabatan;---------------------d. Pakta Integritas (Surat Pernyataan Sikap dan Komitmen Kontrak Jabatan) yaitu ketepatan waktu, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi, manajemen SDM, masa percobaan;--------------e. Berdasarkan keempat dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan implementasi peraturan perusahaan perlu dilaksanakan tindakan disiplin untuk pembinaan, pembelajaran, perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi tauladan bagi pegawai PDAM Kabupaten Bengkalis khususnya sehingga meningkatkan kinerja SDM dan Perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui 3 nota dinas yang diberikan dan tidak dilaksanakan dan oleh Sdr. Abel Iqbal,ST dapat mengakibatkan potensi kerugian Perusahan sehubungan PDAM merupakan Perusahaan Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kapada masyarakat Publik yang pada dasarnya memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan sehingga sangat penting untuk memprioritaskan energi dan kinerja positif untuk pelayanan kepada masyarakat serta memberikan tauladan bagi karyawan PDAM lainnya;-------------------------------------------------------------f. Upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan peningkatan pelayanan Kepada……
42 kepada masyarakat akan menimbulkan reaksi kurang positif bagi yang tidak menyukai perubahan itu sendiri dan bagi sumber daya manusia yang tidak menginginkan perubahan akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan dimana menjadi potensi kerugian bagi perusahaan sebagai contoh adalah sikap, etos kerja, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan hal ini dapat dibuktikan melalui hasil asestment yang dilaksanakan oleh psikolog, disamping itu perubahan untuk perbaikan dan penyehatan PDAM dapat dibuktikan melalui laporan audit kinerja dari kategori sakit menjadi kurang sehat, laporan keuangan dari disclaimer menjadi kualifikasi dimana perusahaan terus melakukan upaya perbaikan demi pelayanan kepada masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia sebagai manajemen dan pengelola perusahaan apabila pegawai melakukan tindakan tidak melaksanakan tugas yang diberikan, menghasut karyawan PDAM dan indisipliner menjadi contoh kurang baik bagi rencana perbaikan kinerja perusahaan. Melakukan perubahan dan perbaikan serta penyehatan PDAM merupakan pekerjaan yang besar dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja keras, kerjasama, itikat baik, sikap baik, loyalitas dan integritas. Dengan semua upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana upaya komunikasi, surat-surat undangan dan kunjungan rumah Sdr. Abel Iqbal,ST membuktikan tidak adanya sikap dan itikat baik serta ketidak disiplinan tetapi yang bersangkutan hanya memperlihatkan
sikap
arogansi
melalui
surat-surat
yang
diberikan
sehingga akan mempengaruhi terhadap kinerja karyawan lainnya dimana sikap tidak terpuji tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada sehingga perlu diberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan agar Sdr. Abel Iqbal,ST dapat merubah sikap sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Pilihan untuk memperbaiki dan menyehatkan perusahaan dibandingkan dengan pilihan menyetujui atau pembiaran terhadap sikap kurang………
43 kurang terpuji dengan tidak melaksanakan tugas dan menghasut karyawan PDAM melawan direksi sebagaimana berita acara terlampir serta tindakan indisipliner yang dilakukan Sdr. Abel Iqbal,ST akan mempengaruhi kinerja perusahaan serta berpotensi kerugian bagi perusahaan;-----------------------Berdasarkan alasan hukum dan doktrin
tersebut di atas, jelas dan
tegas bahwa perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----------------------------------------------------------------------------2. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP GANTI RUGI;---------------------------Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan point 16 (vide surat gugatan halaman 5) menyatakan bahwa “ maka dari persoalan hukum
dalam
perkara a quo terjadi akibat hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II dengan adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------Bahwa dalam fundamentum petendi/posita para Penggugat menyebutkan telah terjadi akibat hukum yang merugikan para Penggugat namun para Penggugat tidak menguraikan secara nyata/riel dalam gugatan berapa nilai kerugian yang timbul dengan adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat
Tata
Usaha
Negara
dimaksud
dan
Penggugat
tidak
dapat
membuktikan apakah benar kerugian telah diderita oleh para Penggugat, lagi pula pada petitum huruf a sampai dengan f (vide petitum halaman 6) dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan tuntutan tambahan berupa ganti kerugian padahal pada sidang pemeriksaan persiapan yang mulia Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat untuk menguraikan dan menambahkan tuntutan tambahan dalam petitum berupa tuntutan ganti rugi namun hal tersebut secara nyata tidak diindahkan oleh kuasa Penggugat;-------------------------Bahwa…..
44 Bahwa menurut
menurut Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum dalam
bukunya peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasif di Indonesia menyebutkan “ tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi harus nyata dimuat dalam posita dan petitum dan besarnya tuntutan ganti rugi harus dibuat secara terperinci dan harus dapat dibuktikan adanya dan besarnya kerugian tersebut;------------------------------------------------------------------------------------Bahwa menurut Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara nominalnya minimal Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);----------Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 864 K/sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 459 K/sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan putusan
Mahkamah Agung Nomor : 857 K/sip/1973 tanggal 25 Maret 1976;-----------Bahwa atas alasan-alasan hukum yang kami uraikan di atas kami berpendapat bahwa perbuatan—perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14 /PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14 /PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013
tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap
saudara
ABEL
IQBAL,ST
adalah
sah
karena
telah
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, telah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) serta tidak terdapat perbuatan sewenang wenang ataupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheidsdaad);-------------------------------------Karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);----------Berdasarkan.....
45 Berdasarkan
hal-hal
sebagaimana
tersebut
diatas,
bersama
ini
perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan, agar Yang Mulia Majelis Hakim
yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
berkenan
untuk
memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:--------------------------------DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;---------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--------------------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2013 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan terupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya,
dan telah disesuaikan dengan
aslinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-8, kecuali P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 copy dari fotocopy sebagai berikut:----------------------------------------------------------1.
Bukti P-1
: Foto
copy
Surat
KAB/VI/2013/01,
Keputusan tanggal
26
Nomor Juni
14/PDAM-
2013
Tentang
Pembebasan dari Jabatan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------------------------------2.
Bukti P-2
:
Foto
copy
surat
KAB/VI/2013/02,
Keputusan tanggal
26
Nomor Juni
14/PDAM-
2013
tentang
Pembebasan dari Jabatan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM)……
46 (PDAM) Kabupaten Bengkalis (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------------------------------3.
Bukti P-3
: Fotocopy
Surat
Nomor 37/PDAM-KAB/BKS/IV/2013,
tanggal 15 April 2013 Tentang Pembahasan Penyusunan SOP dan Penyusunan RKAP Laporan Keuangan (copy dari foto copy);--------------------------------------------------4.
Bukti P-4
: Foto copy Daftar Absensi Karyawan PDAM Bengkalis (copy dari foto copy);--------------------------------------------
5.
Bukti P-5
:
Foto copy Permohonan Cuti Tahunan tanggal 18 Juni 2013 (copy dari foto copy);------------------------------------
6.
Bukti P-6
:
Foto copy Absensi dari Bulan Januari sampai dengan bulan April 2013 (copy dari foto copy);----------------------
7.
Bukti P-7
:
Foto copy Ekspedisi/Tanda Terima Surat . (copy dari foto copy);----------------------------------------------------------
8.
Bukti P-8
:
Foto copy Surat Keberatan SK Pembebasan dari Jabatan dan Penundaan Kerja Aktif
DI PDAM. (copy dari
foto
copy);---------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya
yang
telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya T-1 s/d T-25, kecuali T-5,T-21,T-24,T-25, copy dari fotocopy sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------1.
Bukti T-1
: Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 245/KPTS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang penunjukan/pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum Kab. Bengkalis. (Foto copy sesuai aslinya);------
2.
Bukti T-2
: Foto copy Nota Dinas Nomor : 10/V/ND/PDAM/2013 Tanggal….
47 tanggal 13 Mei 2013
terhadap Abel Iqbal,ST untuk
melakukan investigasi pemberitaan media riau pesisir tanggal 6 Mei 2013. (Foto copy sesuai aslinya);----------3.
Bukti T-3
: Fotocopy
sesuai
aslinya
Nota
Dinas
Nomor
:11
V/ND/PDAM/2013 tgl 14 Mei 2013 kepada saudara Abel Iqbal untuk melakukan pemeriksaan keonaran pada
rapat
tanggal
14
Mei
2013
yang
tidak
dilaksanakan oleh sdr. Abel Iqbal,ST (Foto copy sesuai aslinya);---------------------------------------------------------4.
Bukti T-4
: Foto copy Nota Dinas Nomor :12 V/ND/PDAM/ 2013 tgl 22 Mei 2013 kepada saudara Abel Iqbal,ST Nota Dinas ketiga kepada
saudara
Abel
Iqbal,ST
tentang provokasi yang dilakukan oleh oknum PDAM Kab. Bengkalis tanggal 22 Mei 2013. (Foto copy sesuai aslinya);---------------------------------------------------------5.
Bukti T-5
: Fotocopy Berita Acara Nomor :01 /BAP/PDAM/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 ( Fotocopy dari fotocopy );-----------
6.
Bukti T-6
: Fotocopy sesuai aslinya Surat Direktur PDAM Kab. Bengkalis
Nomor
:
52/PDAM-KAB/BKS/V/2013
tanggal 23 Mei 2013 kepada Ketua Dewan Badan Pengawas PDAM Kab. Bengkalis;---------------------------7.
Bukti T-7
: Fotocopy Surat Direktur PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 76/PDAM-KAB/BKS/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 kepada Ketua Dewan Badan
Pengawas PDAM Kab.
Bengkalis (Fotocopy sesuai aslinya);-----------------------8.
Bukti T-8
: Foto
copy
Bengkalis tanggal
Surat Nomor
Kepala :
27 Mei 2013
Personalia
PDAM
Kab.
56/PDAM-KAB/BKS/V/2013 kepada Mulyadi
tentang
permintaan…..
48 permintaan perundingan ( Fotocopy sesuai aslinya);9.
Bukti T-9
: Foto copy sesuai Surat Bengkalis
Nomor
:
Kepala Personalia PDAM 57/PDAM-KAB/BKS/V/2013
tanggal 27 Mei 2013 kepada Abel Iqbal,ST
tentang
permintaan perundingan (Fotocopy sesuai aslinya);----10.
Bukti T-10
: Fotocopy Surat Direktur PDAM Kab. Bengkalis Nomor :67/PDAM-KAB/BKS/V/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang permasalahan internal PDAM Kab. Bengkalis kepada Mulyadi (Fotocopy sesuai aslinya);----------------
11.
Bukti T-11
: Fotocopy Surat Direktur PDAM Kab. Bengkalis Nomor :68/PDAM-KAB/BKS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang permasalahan internal PDAM Kab. Bengkalis kepada Abel Iqbal,ST (Fotocopy sesuai aslinya);----------
12.
Bukti T-12
: Foto copy Surat Nomor :69/PDAM-KAB/BKS/VI/2013 tanggal
19
Juni
2013
tentang
panggilan
ke
II
permasalahan internal PDAM Kab. Bengkalis dari Direktur PDAM Kab. Bengkalis kepada Abel Iqbal,ST (Fotocopy sesuai aslinya);------------------------------------13.
Bukti T-13
: Foto copy Surat Nomor : 70/PDAM-KAB/BKS/VI/2013 tang-gal 19 Juni 2013 tentang panggilan ke II permasalahan internal PDAM Kab. Bengkalis dari Direktur PDAM Kab. Bengkalis kepada mulyadi. (Fotocopy sesuai aslinya) ;------------------------------------------------
14.
Bukti T-14
: Foto copy Berita acara nomor 05/BAP/PDAM/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang kunjungan ke rumah Penggugat I dan Penggugat II. (Foto copy sesuai aslinya);----------------------------------------------------------
15.
Bukti T-15
: Foto copy Surat Kepala Personalia PDAM Bengkalis Nomor……
49 Nomor : 57/PDAM-KAB/BKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
kepada
Abel
Iqba,ST
tentang
permintaan
perundingan (Fotocopy sesuai aslinya);-------------------16.
Bukti T-16
: Foto copy Surat Nomor :73/PDAM-KAB/BKS/VI/2013 tanggal
2
Juni
2013
tentang
panggilan
ke
III
permasalahan internal PDAM Kab. Bengkalis dari Direktur
PDAM
Kab.
Bengkalis
kepada
Mulyadi.(
Fotocopy sesuai aslinya);-------------------------------------17.
Bukti T-17
: Fotocopy Bengkalis
Surat Nomor
Keputusan Direksi :
14
tanggal 26 Juni 2013 Jabatan
PDAM
PDAM
Kab.
/PDAM-KAB/VI/2013/01
tentang
pembebasan
dari
Kab. Bengkalis terhadap saudara
MULYADI (Fotocopy sesuai aslinya);----------------------18.
Bukti T-18
: Foto copy Bengkalis
Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Nomor
:
14
tanggal 26 Juni 2013
/PDAM-KAB/VI/2013/02 tentang pembebasan dari
Jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL,ST (Foto copy sesuai aslinya);----------------------19.
Bukti T-19
: Foto copy Rekapitulasi Absensi
kehadiran, laporan
detail per departemen serta laporan detail harian ( Foto copy sesuai aslinya);------------------------------------------20
BuktiT-20
: Foto
copy
Laporan
Polisi
Nomor
:LP/194/IX/2013/SPKT tanggal 9 September 2013 serta Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) No pol :B-69/IX/2013/RESKRIM September 21.
BuktiT-21
tanggal
30
2013 ( Foto copy sesuai aslinya );----------
: Foto copy Berita Acara No : 02 / BAP/PDAM/V/2013 tanggal 23 Mei 2013. ( Fotocopy dari fotocopy );---------Foto…….
50 22.
BuktiT-22
: Foto copy Surat Direksi PDAM Kab. Bks No. 74/PDAMKAB/BKS/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Surat Peringatan kedua. ( Foto copy sesuai aslinya );----
23.
BuktiT-23
: Foto copy Surat Direksi PDAM Kab. Bks No. 75/PDAMKAB/BKS/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Surat Peringatan kedua. ( Foto copy sesuai aslinya );----
24.
BuktiT-24
: Foto copy surat pernyataan sikap dan komitmen (kontrak jabatan) tanpa tanggal bulan oktober 2012 atas nama Mulyadi. ( Fotocopy dari fotocopy );------------
25.
BuktiT-25
: Foto copy surat pernyataan sikap dan komitmen (kontrak jabatan) tanpa tanggal bulan oktober 2012 atas nama Abel Iqbal, ST. ( Fotocopy dari fotocopy );----
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu:--------------------------------------------------------------------------------1. SASDEK MAHARAMIS ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar Sebagai staf ahli hukum pada PDAM, saksi tidak menggetahui dalam Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 14 / PDAM KAB/VI/2013/ 01 , tanggal :14/PDAM-KAB/VI/2013/02, Pembebasan
26
Juni 2013 dan Nomor
Tanggal 26 Juni 2013
Tentang
dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Bengkalis
Atas
nama Mulyadi dan Abel
Iqbal,ST (Objek Sengketa);------------------------------------------------
Bahwa benar Format Surat Keputusan Nomor : 14 / PDAM KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 dan Nomor :14/PDAMKAB......
51 KAB/VI/2013/02, Tanggal 26 Juni 2013 Tentang Pembebasan dari Jabatan
Perusahaan
Kabupaten Bengkalis
Daerah
Atas
Air
Minum
(PDAM)
nama Mulyadi dan Abel Iqbal, ST
(Objek Sengketa), Tergugat yang menerbitkan;------------------------
Bahwa benar Sebelum Surat keputusan diterbitkan, saksi tidak mengetahuinya dan yang membuat konsep Surat keputusan tersebut bagian umum;----------------------------------------------------
-
Bahwa benar saksi tidak dipanggil, sebelum surat keputusan itu diterbitkan oleh Tergugat;-------------------------------------------------
-
Bahwa benar Terhadap Bukti ,T3,T4 saksi tidak mengetahui atas kebenarannya;---------------------------------------------------------------
2. IRDA NELLY( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi ikut pada rapat tanggal 14 Mei 2013;----------
-
Bahwa benar terjadi
pada tanggal 14 Mei 2013 jam 14.WIB
keributan
dalam
rapat
prioritas peningkatan pelayanan
telah
koordinasi identifikasi
standar yang terkait dalam
action plan dan SOP pada PDAM Bengkalis;--------------------------
Bahwa benar Terbitnya Surat Keputusan KAB/VI/2013/
01 , tanggal
:14/PDAM-KAB/VI/2013/02, Pembebasan dari Jabatan
26
Nomor:
14 / PDAM
Juni 2013 dan Nomor
Tanggal 26 Juni 2013 Perusahaan
(PDAM) Kabupaten Bengkalis
Atas
Daerah
Tentang
Air Minum
nama Mulyadi dan Abel
Iqbal,ST (Objek Sengketa) tidak ada persetujuan dari staf ahli hukum;----------------------------------------------------------------------Bahwa.....
52 -
Bahwa
benar
ada aturan dasar terbitnya Surat Keputusan
tersebut;----------------------------------------------------------------------
Bahwa benar Terhadap Bukti T-8, saksi mengetahui atas kebenaranya;----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar Terhadap Bukti T-14 saksi mengetahui atas kebenaranya;----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar formulir tentang Mosi tidak percaya pada Direktur diedarkan oleh Penggugat;------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 4(empat) orang yaitu:--------------------------------------------------------------------------------1. EKO SEMBODO ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar Pada rapat tanggal 14 Mei 2013 jam 14 WIB saksi ikut, dan juga Penggugat serta para undangan;-----------------------
-
Bahwa benar yang terjadi Pada rapat tanggal 14 Mei 2013 14 WIB
tentang koordinasi identifikasi prioritas
pelayanan standar yang terkait dalam PDAM
jam
peningkatan
Action Pan dan SOP pada
Bengkalis, Ibu direktur mempersilahkan Bapak Sofyan
Sapar sebagai mentor untuk mewakili PDAM tetapi saksi Interupsi bahwa akan
Tirta Nadi, akan
lebih baik PDAM Kabupaten
Bengkalis yang menyampaikan terlebih dahulu mengetahui akan rencana
karena lebih
yang tertuang dalam Business Plan,
kemudian Ibu Direktur meminta kabag Litbang Bapak Mulyadi (Penggugat) untuk memaparkan dan membaca Business Plan. akan tetapi Bapak Mulyadi marah-marah sambil memukul-mukul Meja……
53 meja dan menunjuk - nunjuk Ibu direktur dengan alasan ibu Direktur
tidak
berwenang
Penggugat
diperintahkan
untuk
pembahasan Bussines Plan;-----------------------------------------------
Bahwa benar alasan Penggugat tidak mau untuk memaparkan dan membaca Business Plan, Karena Penggugat tidak siap;--------
-
Bahwa benar
Terhadap Bukti T-14 saksi menggakui atas
kebenaranya. 2. SOFYAN SAPAR ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar yang saksi lakukan Sebagai mentor untuk mewakili PDAM tentang
Tirta Nadi, pada tanggal rapat
koordinasi
14 Mei 2013 jam 14. WIB
idenfikasi
pelayanan standar yang terkait dalam
prioritas
peningkatan
action plan
dan SOP
pada PDAM Bengkalis;-----------------------------------------------------
Bahwa benar dalam membuat Job Description dan SOP PDAM tidak ada aturan hukumnya;----------------------------------------------
-
Bahwa benar sebelum tanggal tentang rapat
koordinasi
pelayanan standar
14
Mei
2013 Jam 14. WIB
idenfikasi prioritas
yang terkait dalam
peningkatan
Action Plan dan
SOP
pada PDAM Bengkalis sudah diberitahukan kepada Penggugat;--
Bahwa benar dalam memaparkan Busines Plan dibuatkan Sof Copynya;----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Abel Iqbal, ST;--------------
3. SUKRASNA( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi dipanggil oleh para Penggugat
untuk Men
provokasi dan menandatanggi Mosi tidak percaya terhadap Ibu Direktur;-----------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi tidak setuju kalau Rahasia PDAM diberitakan pada Media;------------------------------------------------------------------
-
Bahwa
benar
saksi
tidak
dipaksa
Penggugat
untuk
menandatanggi Mosi tidak percaya terhadap Ibu Drektur;-----------
ZAINUDDIN……
54 4. ZAINUDDIN (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar Terhadap Bukti T-8 saksi tidak mengetahui atas kebenaranya;-----------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar setelah diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 14 / PDAM KAB /VI/2013/01, tanggal 26 14/PDAM-KAB/VI
Juni
2013 Dan Nomor :
/2013 /02, Tanggal 26 Jini 2013
Tentang
Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air
Minum
(PDAM)
Kabupaten
Bengkalis
Abel Iqbal, ST (Objek Sengketa),
Atas
nama
Penggugat
Mulyadi sering
dan tidak
masuk kantor;---------------------------------------------------------------
Bahwa benar Penggugat
yang mengedarkan surat Provokasi
dan Mosi tidak percaya terhadap ibu direktur;---------------------------
Bahwa benar Materi rapat sesuai dengan undangan;--------------
Menimbang, bahwa Para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Desember 2013;--------------------------------------Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidanganmerupakan bagian dari putusan ini;-----------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian tentang duduknya sengketa diatas ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyerahkan
Jawabannya
tertanggal
10
Oktober
2013
melalui
kuasanya dan dari jawaban Tergugat tersebut memuat tentang eksepsi, yaitu 1). eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Error In Persona, 2). Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). ;----------------------------------------------------Menimbang…….
55 Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ; ------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya dalam sengketa ini; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangkan karena materi dari eksepsi tersebut merupakan salah satu judul dalam suatu jawaban dari pihak Tergugat sedangkan isi pokok eksepsi yang di maksud tidak
dijelaskan
secara
terperinci
baik
secara
formil
maupun
materiel/subtansial apa yang dimaksudkan dari eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona dan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;- -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara diatas ;----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah ; --------------------------------1. Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama MULYADI (vide bukti P-1 = bukti T-17) ;----------------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 3. Juni……
56 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama ABEL IQBAL, ST (vide bukti P-2 = bukti T-18) ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; --------------------------------------1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat
II adalah karyawan pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis ; --------2. Bahwa
persoalan
hukum
terjadi
karena
Penggugat
I
dituduh
meninggalkan Pekerjaan kantor selama beberapa hari, padahal Penggugat I sesungguhnya telah mengajukan izin cuti sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf d Permendagri Nomor: 2 Tahun 2007, sedangkan Penggugat II tanpa dasar dituduh melakukan propokasi, sehingga dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut Memutuskan Penggugat I dan II Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum ; ---------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum Penggugat I dan
Penggugat
II,
tentang
Pertimbangan
Keputusan
Direksi
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten
Bengkalis
sesungguhnya
Keputusan
Direksi
tersebut tidak sah secara hukum, sebab dapat dibuktikan tidak ditandatangani oleh Bupati ; --------------------------------------------------4. Bahwa oleh karena itu, terkesan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 memiliki kepentingan pribadi yang lain, karena dari semua diktum pertimbangan…….
57 pertimbangan hukumnya sangat tidak berdasarkan hukum, bahkan sewenang-wenang.; ------------------------------------------------------------5. bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tersebut, bertentangan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor. 4 Tahun 1994 pada Bab. V Pasal 11 dan telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bab II, Paragraf 2 Pasal 7 huruf b, tentang Kepegawaian ; -------------------6. Bahwa
selanjutnya
pemerintahan
yang
bertentangan baik,
yaitu
dengan
meliputi
asas-asas
asas
umum
Proposionalitas,
Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;---------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
tersebut,
Tergugat
telah
membantah dalil-dalil Para Penggugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. MULYADI dan SK Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL ST., bukanlah perbuatan
melawan
hukum
oleh
penguasa
(onrechmatige
overheidsdaad) ; -------------------------------------------------------------------- Bahwa
Keputusan
Tergugat
tersebut
dilakukan
dalam
rangka
melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Direksi PDAM Kab. Bengkalis……
58 Bengkalis, sebagaimana yang tertera pada Peraturan
Permendagri
Nomor 2 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 1994, Direksi mempunyai tugas yaitu melakukan Pembinaan Pegawai ;----------------- Bahwa berdasarkan Tugas dan Wewenang Direktur diimplikasikan pelaksanaan hukuman atau sanksi agar memberikan pembinaan dan pembelajaran bagi pegawai yang memiliki kesalahan dan memberikan waktu untuk memperbaiki diri sendiri sehingga mengurangi potensi kerugian Perusahaan dan kinerja Perusahaan dapat ditingkatkan serta terjadi keseimbangan, keharmonisan kerja sumber daya manusia PDAM Kabupaten Bengkalis ; --------------------------------------------------- Bahwa menurut Tergugat Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. Mulyadi dan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02
tanggal
26
Juni
2013
tentang
pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. ABEL IQBAL ST., yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat materiel/subtansial. serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (algamene beginselen van behoorlijk bestuur) serta tidak terdapat perbuatan sewenang-wenang ataupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa;--------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik para pihak, pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana dalam gugatan dan jawaban semula ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang…..
59 Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatannya,
Para
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P8,
sedangkan
Tergugat
untuk
menguatkan
dalil
sangkalannya
telah
mengajukan Alat Bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-25 ; -------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil – dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta–fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan normatif pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; --------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang bersifat kewenangan, procedural dan subtansial. atau ; ----------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa in-litis dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mencermati Subtansi Surat Tergugat yaitu Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor…………
60 Nomor:
14/PDAM-KAB/VI/2013/01
tanggal
26
Juni
2013
tentang
pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. Mulyadi (vide bukti P-1 & bukti T-17) dan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor : 14 / PDAM – KAB /VI / 2013 / 02
tanggal 26 Juni 2013 tentang
pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. ABEL IQBAL ST (vide bukti P-2 & bukti T-18). Majelis Hakim mencermati dari surat gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Tergugat maka diperoleh kesimpulan bahwa para pihak mempersoalkan dasar hukum penerbitannya adalah bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PerundanganUndangan tersebut diatas maka Penerbitan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/01 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. MULYADI dan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Bengkalis Nomor: 14/PDAM-KAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari jabatan PDAM Kab. Bengkalis terhadap sdr. ABEL IQBAL ST adalah termasuk wewenang Terikat (gebonden bevoegheid) karena bersumber pada hukum tertulis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa in-litis yang perlu diuji adalah pokok persengketaan
yang
pertama, yaitu tentang ada tidaknya tindakan……
61 tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ? ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan
yang
bersangkutan
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;------------------------------------wewenang pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara;-------------Menimbang, bahwa dalam sengketa in-litis Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling relevan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut Sah (rechmatig) atau tidak, adalah dari segi aspek “Kewenangan” diterbitkannya Surat Keputusan a-quo ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa tindakan melanggar wewenang (onbevoegheid) dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: “onbevoegheid ratione materiae”, “onbevoegheid ratione loci”, dan “onbevoegheid ratione temporis”.
“Onbevoegheid ratione materiae”
terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang tidak termasuk wewenangnya. “Onbevoegheid ratione loci” terjadi apabila pejabat tata
usaha
negara
melakukan
tindakan
melampaui
batas
wilayah
kekuasaannya. Sedangkan “onbevoegheid ratione temporis” terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----------------------Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, dalam perkara in-litis Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan perundangan sebagai berikut, yaitu ; -------------------------------------
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang Organ……
62 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dalam paragraf 2 Tentang Tugas dan Wewenang sebagaimana dalam pasalpasal tersebut dibawah ini yaitu ;--------------------------------------------- Pasal 7 bahwa Direksi mempunyai tugas ; --------------------------------
a.
Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan oprasional PDAM;--------------------------------------
b.
Membina Pegawai ;----------------------------------------------------------
c.
Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;----------------------------
d.
Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;--------------
e.
Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahunan (bisnis plan/corporate plan) yang di sahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas ;-----------------------------------------------------
f.
Menyusun dan Menyampaikan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis ((bisnis plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah Melalui Dewan Pengawas ;------------------------------
g.
Menyampaikan dan menyusun laporan seluruh kegiatan PDAM;---
- Pasal 9, Direksi dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang ; --------------------------------------a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ;-------------------------------------------b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan Persetujuan Dewan Pengawas ;--------------------------------------------c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi ;-d. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan ;-----------------------e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;-------------------------------------------------------------------------f.
Menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;----------Menjual…..
63 g. Menjual,
menjaminkan
atau
melepaskan
aset
milik
PDAM
berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;--------------------------------------------------------------------h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset ;----------------------------------------------------------- Pasal 46 ayat 3 : Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana di
maksud
pada
ayat 2 ditetapkan
dengan
keputusan Direksi;-------------------------------------
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Perusahaan
Daerah
Air
Minum
Kabupaten
Daerah
Pendirian Tingkat
II
Bengkalis, BAB IX tentang Kepegawaian ; ----------------------------------Pasal 40 : Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati Pasal 7 (a) dan Pasal 9 (a), (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Serta Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang
Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Maka Majelis Hakim
berpendapat
bahwa
dengan
demikian
berdasarkan
ketentuan
Peraturan Perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis in casu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo merupakan keputusan atau tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan hak untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang………
64 Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan poin 3, poin 4 dan poin 5 dari segi kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, maka terbukti bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in-litis adalah merupakan kewenangan Tergugat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;--------------------------------------------------a. Prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara;--------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa aquo telah sesuai prosedur atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Tergugat : --------------1. Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama MULYADI (vide bukti P-1 = bukti T-17) ;-----------------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama ABEL IQBAL, ST (vide bukti P-2 = bukti T-18) ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pengugat poin 5, dan poin 6 sebagaimana dimaksud diatas, Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah ; ------------------------------------------------------ Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor. 4 Tahun 1994 pada Bab. V Pasal 11 dan telah melanggar Pasal 7 huruf b, Pasal 42 ayat 1 Huruf……
65 huruf d Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ; ------------------------------ dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu meliputi asas Proposionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Surat Keputusan Direksi PDAM Kab Bengkalis Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama Mulyadi (vide bukti P-1 = bukti T-17) dan Surat
Keputusan
Direksi
PDAM
Kab
Bengkalis
Nomor
14/PDAM-
KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama Abel Iqbal ST (vide bukti P-2 = bukti T-18). yang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
baik
bersifat
prosedural/formiel
ataupun
bersifat
materiel/subtansial;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati alasan yuridis dikeluarkannya suatu keputusan a-quo yang diterbitkan
oleh Tergugat, yang mana hal tersebut
diakui pula oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan juga diakui oleh keterangan saksi-saksi yang yang dihadirkan para pihak dalam persidangan, bahwa inti permasalahan yang timbul sebelum diterbitkannya
objek
sengketa a-quo adalah dikarenakan terjadinya perselisihan……
66 perselisihan antara Penggugat I (Mulyadi) sebagai Kepala Litbang di PDAM Kabupaten Bengkalis dengan Tergugat Selaku Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis, perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 dalam rapat koordinasi indentifikasi prioritas peningkatan pelayanan serta Busniss Plan diruang rapat PDAM Kab. Bengkalis ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 = bukti P-7, tentang Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Bagian SPI (Abel Iqbal, ST) dalam perkara in-litis sebagai Penggugat II, berdasarkan Nota Dinas bukti T-2 Perihal: Investigasi Pemberitaan di media Riau Pesisir pada tanggal 06 Mei 2013 terkait dengan pemberitaan sebelumnya, bukti T-3 Nota Dinas Perihal: Penugasan Pemeriksaan keonaran dalam rapat pada tanggal 14 Mei 2013 Pkl. 14.10 Wib terhadap Pelaku Sdr. Mulyadi sebagai Ka. Litbang PDAM Kabupaten Bengkalis dan bukti T-4 = P-7,
Nota Dinas Perihal:
Penugasan Pemeriksaan atas provokasi yang dilaksanakan oleh oknum PDAM Kabupaten Bengkalis, bahwa terhadap Nota Dinas tersebut Penggugat II tidak melaksanakan tugas sebagaimana intruksi 3 (tiga) Nota dinas yang dimaksud tersebut.;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sengketa in litis adalah merupakan sengketa kepegawaian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis maka untuk mengetahui apakah terbitnya objek sengketa a-quo telah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai hirarki perundang-undangannya ;-------------------Menimbang, bahwa yang menjadi subtansi dari objek sengketa a-quo adalah Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama Mulyadi dan Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama Abel Iqbal ST ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang………
67 Menimbang, bahwa berdasarkan, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor: 009 Tahun 2011 Tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Pasal 40 ayat 4 huruf b, Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari ; Pembebasan Jabatan. kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 46 ayat (1) Pegawai PDAM dapat dikenai Hukuman. Pasal 46 ayat (2) huruf f jenis hukuman sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi Pembebasan Jabatan ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembebasan Jabatan merupakan jenis hukuman berat maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta
yang
terungkap dipersidangan ;---------------------------------------------------------------- Bahwa benar Mulyadi adalah kepala Litbang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis ;---------------------------------------- Bahwa benar Abel Iqbal ST adalah Kepala Bagian SPI
Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis ;------------------------- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 ada rapat membahas tentang indentifikasi prioritas peningkatan pelayanan standar yang terkait dalam action plan dan SOP dikantor PDAM Kab. Bengkalis bersama perwakilan dari PDAM Tirtanadi Medan ;------------ Bahwa benar dalam rapat tersebut terjadi perselisihan antara Penggugat I dengan Tergugat ;-------------------------------------------------
Bahwa benar setelah perselisihan tersebut beberapa waktu kemudian Terjadi Pembebas Tugasan sdr. Mulyadi dan Abel Iqbal ST dr jabatannya di PDAM Kabupaten Bengkalis ;--------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Sembodo, saksi
Sofyan Sapar, saksi Sukrasna dan saksi Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar Tergugat selaku Direktur yang……
68 yang memimpin sidang pada tanggal 14 Mei 2013 tersebut, meminta Kabag Litbang Bapak Mulyadi (Penggugat I) untuk memaparkan tentang rencana busniss plan namun Mulyadi menolak dan dalam keadaan emosi kemudian memukul - mukul meja serta menunjuk - nunjuk Tergugat didalam rapat tersebut dan oleh saksi Zainuddin melarai dan memegang tangan Mulyadi kemudian Tergugat menyuruh Penggugat I Mulyadi keluar dari ruangan rapat;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukrasna dan saksi Zainudin dalam persidangan menerangkan bahwa Mulyadi dan Abel Iqbal ST., mendatangi
saksi
dan
juga
mendatangi
karyawan
lainnya
untuk
menandatangani surat Mosi tidak percaya kepada Tergugat ;--------------------Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah internal PDAM Kabupaten Bengkalis (vide bukti T-6) Tergugat pada tanggal 23 Mei 2013, telah memberikan laporan melalui berita acara, kronologis dan saran kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalis ;-----------------------------Menimbang, bahwa merujuk pada (bukti T-8 dan bukti T-9) Tergugat telah mengirim surat keduanya tertanggal 27 Mei 2013 perihal; Permintaan Perundingan yang ditujukan kepada para Penggugat untuk bertemu dan berunding dengan Kasubag SDM dan Hukum Mewakili Perusahaan untuk menyelesaikan masalah ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa (bukti T-10 dan bukti T-11) merupakan Surat Panggilan Pertama masing-masing tertanggal 18 Juni 2013 yang di tujukan kepada Para Penggugat, diminta untuk menemui Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini adalah Tergugat ;--------------------------------------Menimbang, bahwa (bukti T-12 dan bukti T-13) adalah Surat Panggilan ke II (dua) masing-masing tertanggal 19 Juni 2013 yang di tujukan kepada Para Penggugat, diminta untuk menemui Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis……
69 Bengkalis yang dalam hal ini adalah Tergugat dan (bukti T-14) Berita Acara kunjungan kerumah para Penggugat ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa (bukti T-15 dan bukti T-16) adalah Surat Panggilan ke III (tiga) masing-masing tertanggal 21 Juni 2013 yang di tujukan kepada Para Penggugat, diminta untuk menemui Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini adalah Tergugat ;--------------------------------------Menimbang,
bahwa
kemudian
(bukti
T-22
dan
bukti
T-23)
merupakan Surat Peringatan kedua, masing-masing tertanggal 24 Juni 2013 yang di tujukan kepada Para Penggugat terkait tindakan indisipliner dari Para Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan proses penyelesaian permasalahan internal yang terjadi di Perusahaan
Daerah
Air
Minum
(PDAM)
Kabupaten
Bengkalis
namun
berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pihak Penggugat I Mulyadi dan Penggugat II Abel Iqbal ST., tidak menanggapi proses perdamaian yang diminta oleh Tergugat ;------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor: 009 Tahun 2011 Tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis; ------------- Pasal 39 ayat 1, khususnya huruf a, b dan huruf i : Setiap Pegawai wajib ;------------------------------------------------------------------------------a. Mengutamakan Kepentingan PDAM diatas kepentingan diri sendiri atau golongan.; --------------------------------------------------------------b. Melaksanakan
tugas
sebaik-baiknya,
penuh
pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab ;------------------------------------------i. Memelihara
kebersihan
ketertiban dan keamanan
didalam
Menghormati……
70 Menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Direksi ;------------------------------------------------------------------------- Pasal 39 ayat 2 huruf h, i, j, k dan huruf s ;----------------------------------h. Berkelahi di lingkungan PDAM terhadap sesama pegawai maupun atasan ;------------------------------------------------------------------------i. Melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi terhadap sesama pegawai maupun atasan, sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidak nyamanan kerja ;--------------------------------------j. Menentang garis kebijakan Direksi menyangkut hal-hal strategis yang telah dituangkan dalam surat keputusan ;-----------------------k. Menghasut, memfitnah dan mempengaruhi pegawai lain untuk menentang kebijakan Direksi serta untuk melakukan tindakan pemogokan secara tidak sah di lingkungan PDAM ;-------------------s. Melawan atasan langsung dengan menolak tugas atau perintah kerja yang telah diberikan ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor: 009 Tahun 2011 Tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat I Mulyadi dalam rapat tersebut dapat dikatagorikan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b dan huruf i tentang kewajiban Pegawai serta Pasal 39 ayat 2 huruf h, i, k dan huruf s tentang larangan bagi setiap pegawai ;-------------------------Menimbang, bahwa untuk Penggugat II Abel Iqbal ST, Majelis berpendapat bahwa Penggugat II dapat dikatagorikan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b dan huruf i tentang kewajiban Pegawai serta Pasal 39 ayat 2 huruf j, k dan huruf s tentang larangan bagi setiap pegawai (vide butkti T-2, T-3, T-4, T-5 dan bukti T-21) ;-------------------------------------------------------Menimbang……
71 Menimbang bahwa kemudian dihubungkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang kewajiban dan larangan sebagaimana dalam Pasal 44 huruf b dan huruf c, Pasal 45 huruf a dan huruf c serta tentang pelanggaran dan pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 huruf f serta ayat 3 ;----------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa a-quo telah melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan peraturan tersebut Para Penggugat dapat di simpulkan telah melakukan pelanggaran dalam tingkat hukuman disiplin berat sehingga Pembebasan Para Penggugat dari Jabatannya di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/01, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama MULYADI (vide bukti P-1 = bukti T-17) dan Surat Keputusan Nomor 14/PDAM-KAB/VI/2013/02, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis atas nama ABEL IQBAL, ST (vide bukti P2 = bukti T-18). telah diterbitkan sesuai mekanisme Peraturan PerundangUndangan yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis serta Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Bengkalis Nomor: 009 Tahun 2011 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan……
72 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Bengkalis, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan dengan demikian terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena tidak terbukti keputusan obyek gugatan mengandung cacat hukum maka gugatan Para Penggugat secara hukum harus ditolak ;----Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Pengugat berada sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I: Dalam Eksepsi:---------------------------------------------------------------------------- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-------------------------------------Dalam Pokok Perkara: -------------------------------------------------------------------
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------Menghukum.....
73
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211. 000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;--------------------------------------Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh HUJJA TULHAQ, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI
RINALDI
SURACHMAN, SH., dan POPPY PRASTIANY,SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember
2013
oleh
Majelis
Hakim
tersebut,
dengan
dibantu
oleh
AWALLUDDIN, A.Md sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;--------------------------------
Hakim Anggota I, Ttd
YUDI RINALDI SURACHMAN,SH.
Ketua Majelis Hakim, Ttd
HUJJA TULHAQ, SH. MH.,
Hakim Anggota II, Ttd
POPPY PRASTIANY,SH, PANITERA PENGGANTI, Ttd
AWALLUDDIN, A.Md
74 PERINCIAN BIAYA PERKARA NO : 30/G/2013/PTUN-Pbr.
PENDAFTARAN GUGATAN
Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)
Rp. 50.000,-
PANGGILAN
Rp. 120.000,-
MATERAI
Rp.
6.000,-
REDAKSI
Rp.
5.000,-
JUMLAH
Rp. 211.000,-
