PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 17 / G / 2014 / PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-------------------------------------------------------------------------------------------GABUNGAN

KELOMPOK

TANI

(GAPOKTAN)

BAGAN

MAKMUR

BERSATU, yang berkedudukan di Jl. Jadi Mulya Desa Bagan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan pendirian Akta Nomor 16 tanggal 13 Mei 2014 jo akta Perubahan Nomor 04 tanggal 13 Agustus 2014 dihadapan Notaris Fadlan Gultom, SH. MKn. yang dalam hal ini diwakili oleh :--------------------------------------------------------------------------------1. N a m a

: RONI BUDIANTO

Kewarganegaraan

: Indonesia,

Pekerjaan

: Ketua Gabungan Kelompok Tani Bagan Makmur Bersatu ,

Tempat Tinggal

: Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah ;---------------------

2. N a m a

: ALIMAN SINAGA

Kewarganegaraan

: Indonesia,

Pekerjaan

: Sekretaris Umum Gabungan Kelompok Tani Bagan Makmur

Bersatu ;----------------------------

Hal 1 dari 74 hal Putusan No : 17/G/2014/PTUN-Pbr

Tempat Tinggal

: Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah ;-----------------------

3. N a m a

: RATAMA SARAGIH

Kewarganegaraan

: Indonesia,

Pekerjaan

: Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Bagan Makmur Bersatu ,

Tempat Tinggal

: Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah ;----------------------

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- PENGGUGAT ; Melawan 1. Nama Jabatan Tempat Kedudukan

: KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU : Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Pekanbaru ;-------

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------1. NGADIYANA, S.H ; 2. ARON PURBA, SH.MH ; 3. EDY SINAGA, SH ; 4. RAYOTO, S. Hut, MT, ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Propinsi Riau , beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 522/Linhut/2133 tertanggal 4 Agustus 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------TERGUGAT I ; 2. Nama Jabatan Tempat Kedudukan

: GUBERNUR PROPINSI RIAU ;-------------------:

Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru ;------


Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. SUDARMAN, S.H. M.H ; 2. ARDIS HANDAYANI, MZ, S.H. M.H ; 3. YAN DHARMADI, S.H., M.H ; 4. MUHAMMAD IRSADUL AFKARI, S.H ; 5. HERMAN MARBUN, S.H ; 6. JIHAN ASEGAF, S.H ; 7. NGADIYANA, SH ; 8. ARON PURBA, S.H. M.H ; 9. EDY SINAGA, S.H.; 10. PRAYOTO, S. Hut, MT ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Propinsi Riau, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru ;-----------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Agustus

: 196 / SKA / VIII / 2014 tanggal

2014 ;---------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------TERGUGAT II 3. Nama Jabatan Tempat Kedudukan

: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : Di Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lt.3 Gatot Subroto Senayan Jakarta ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. KRISNA RYA, S.H. M.H.; 2. SUPARDI, S.H ; 3. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H ; 4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H ., M. Hum ; 5. YUDI ARIANTO, S.H., M.T.; 6. RASYID JHON UNO, S.H., M. Hum.;


Jl.

7. HATONI, S.H ; 8. M. ZAINURI, S.H.; 9. KHIKMATUL AZIZAH, S. Ag., M. Hum.; 10. FRANSSISCA BUDYANTI. S. S.H., M.H ; 11. HERDIANTO, S.H., M.H.; 12. JOVAN JULIAWAN, S.H.; 13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Di Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lt.3 Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta ;----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 15 / Menhut-II / 2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;----------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------TERGUGAT III ; 4. PT SUMATERA RIANG LESTARI, berkedudukan di Jakarta Pusat , berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus PT Sumatera Riang Lestari No. 92 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Jajang Suherlan ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama beralamat di Jalan Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 166 / Lit-LGL / SRL / IX / 2014 tertanggal 25 September 2014 memberikan kuasa kepada Ferry Andrian, Suhardi Fonger, Sugianto, Ardianto Santoso, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Legal PT Sumatera Riang Lestari , beralamat di Jalan Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;-------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai---------------------TERGUGAT II INTERVENSI ; PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT


Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17 / PEN-MH / 2014 / PTUN-Pbr, tertanggal 16 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;------------------------------------------------------Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 17/G/2014/PTUN-Pbr, tertanggal 16 Juli 2014 ;----------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17 / PEN-PP / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 18 Juli 2014, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17 / PEN-HS / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 1 September 2014, Tentang Hari Sidang ;-------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2014;----Telah membaca Putusan Sela Nomor : 17 / G / 2014 / PTUN-Pbr tentang

masuknya

PT

Sumatera

Riang

Lestari

sebagai

Tergugat II Intervensi ;------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 17 / G / 2014 / PTUN-Pbr, telah diperbaiki pada tanggal 01 September 2014 ;-------------------I. OBJEK GUGATAN Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau nomor : 522.1 / PR

/

4916 Tanggal 30 Juli 2004, Perihal Rekomendasi Atas

Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;------------------------------


2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor : 522.1 / Ekbang / 36.12, tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Rekomendasi Atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;-------------------------------------------3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;----------------------------------4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.99 /

Menhut-II

/

2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK 262

/

Menhut-II

/ 2004 tanggal 21 Juli

2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;-----------------------------------------------5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262 / Menhut-II / 2004 jo SK.99 /

Menhut-II

/ 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Riang Lestari Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;------------------------------------------------------------------------II. KEPENTINGAN PENGGUGAT Bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa diatas Lahan Areal Hutan Pangkuan Desa yang termasuk di dalam wilayah Sei Kabaro Kabupaten Rokan Hilir yang mana Araeal Hutan Pangkuan Desa sudah lama dekerjakan Anggota Masyarakat desa yang tergabung dalam


Lembaga Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) Bagan Makmur Bersatu Desa Bagan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan alasan bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan oleh PT.Sumatera Riang Lestari (PT.SRL ) sebab dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan yakni SK Menhut No.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 jo SK Menhut No SK.99/Menhut-II/2006

tanggal

11

April

2006

Addendum SK

No

208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007.seluas 14.000. Ha maka GAPOKTAN Makmur bersatu tidak diperbolehkan mengerjakan lahan sebagaimana yang termasuk dalam objek gugatan tersebut diatas ;--------Bahwa areal yang dikerjakan oleh masyarakat desa Bagan Makmur yang tergabung dalam Lembaga GAPOKTAN Bagan Makmur Bersatu tersebut adalah Areal Hutan Pangkuan Desa sejak tahun 2012 sampai sekarang ;Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru, Penggugat selalu di gusur dan diusir oleh Pihak PT.Sumatera Riang Lestari ( PT. SRL ) sehingga Masyarakat yang tergabung dalam GAPOKTAN di Rugikan karena di atas Lahan Areal Blok I Sei Kabaro Kabupaten Rokan Hilir ( Hutan Pangkuan Desa ) dipakai oleh PENGGUGAT sebagai mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari ;-----Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang


Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------------------------------------------Bahwa dengan Demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap Objek Sengketa dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :-----------------------------------------------------“ Seorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “ ;-----------------------------------------------------------------------------III. TENGGANG WAKTU Bahwa objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang duraikan di atas baru diketahui oleh PENGGUGAT pada

tanggal

22

Mei

2014

dengan

dikerahkannya

Karyawan

PT.Sumatera Riang Lestari dan Anggota Polsek Torgamba untuk menghalau dan mengusir anggota GAPOKTAN dengan dalih bahwa PT. Sumatera Riang Lestari mempunyai dasar Penunjukan Izin IUPHHK-HT dari Kementerian Kehutanan Repunlik Indonesia yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan SK Menhut No.262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004 jo SK Menhut No SK.99 / MenhutII / 2006 tanggal 11 April 2006 jo SK No 208 / Menhut-II / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan dalam tenggang

waktu

yang

diperkenankan

peraturan

perundangan,


sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------------IV. DUDUK PERKARA 1. Bahwa Penggugat adalah benar mengerjakan lahan areal seluas 14.000 haktar yakni hutan alam atau hutan pangkuan desa yang dijadikan Penggugat sebagai mata pencaharian dan kehidupan anggota GAPOKTAN dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan Surat Penunjukan Ketarangan Lahan Nomor : 12 / SKPPT /

BG /

2012 dari Kepala Desa MIRAN WIDODO Desa Bagan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;---------------------2. Bahwa lahan yang dikerjakan PENGGUGAT sejak Tahun 2012 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru secara fisik masih dikelola oleh PENGGUGAT, dengan mendirikan Bangunan Rumah darurat ;-----------------------------------------di atas lahan tersebut sebagai tempat kediaman PENGGUGAT dan menanami tanaman Palawija, Sayuran untuk memenuhi Kebutuhan Pangan PENGGUGAT ;-------------------------------------------------------------3. Bahwa selain itu, secara yuridis dan faktual sejak di kukuhkan melalui surat penunjukan lahan oleh Kepala Desa Bagan Makmur Desa Bagan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan, lahan dimaksud tetap dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT tanpa ada keberatan maupun dari pihak


lain, dan PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak pengerjaan lahan yang dimaksud kepada pihak ketiga ;-----------------------------------4. Bahwa kemudian tanpa seizin dan persetujuan dari PENGGUGAT pihak PT.Sumatera Riang Lestari telah membongkar tanaman milik PENGGUGAT dan Mengusir Anggota GAPOKTAN di lahan Areal Blok I Sei Kabaro yang masuk kedalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau ;-------------------------------------------------------------------------5. Bahwa

selanjutnya

Kepala

Dinas

Kehutanan

Propinsi

Riau

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1 / PR / 4916 Tanggal 30 Juli 2004 Tentang Perluasan Areal IUPHHK-HT PT SSPI ( PT.SRL ),dan Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2005 tentang perluasan areal IUPHHK-HT PT SSPI (PT SRL) yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan ;------------------------------------------6. Bahwa selanjutnya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Kemenhut Nomor SK.262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004 ; SK Menhut No SK.99 / Menhut-II / 2006 tanggal 11 April 2006 dan SK Addendum No 208 / Menhut-II / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;----------------------------------------------------------------7. Bahwa ternyata pula dalam penerbitan Surat Keputusan Kemenhut Nomor SK.262/Menhut-II/2004 tersebut yang ditunjuk lahan Blok I Sei Kabaro untuk wilayah Labusel dan Paluta bukan ditunjuk lahan yang masuk dalam Wilayah Administrasi Rokan Hilir dengan pengertian bahwa Areal di Blok I Sei Kabaro tidak termasuk Wilayah Rokan Hilir ;V. ALASAN HUKUM GUGATAN Bahwa adapun alasan yang menjadi alasan hukum gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :-----------------------------------------------


1. Bahwa Tergugat III telah melanggar Asas Pemerintahan Umum yang layak (Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ) yaitu asas yang bersifat material/substansial yakni isi dari Keputusan Pemerintah yang tertuang didalam Surat Keputusan Nomor SK. 262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian IUPHHK-HT diberikan Kepada PT.SUMATERA SINAR PLYWOOD INDUSTRI bukan Kepada PT.SUMATERA RIANG LESTARI, dan pada bagian Menimbang huruf c) disebutkan bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan dan Penelaahan Peta Areal kerja yang dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan, luas Areal yang layak untuk dimanfaatkan adalah seluas ± 65.000 (enam puluh lima ribu) hektar yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, bukan di Propinsi Riau ;--------------------------------------2. Bahwa dalam proses Penunjukan Izin IUPHHK-HT PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (PT.SSPI) Nomor 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 dari kementrian Kehutanan Republik Indonesia nyatanyata sudah melanggar asas kepastian Hukum yakni melanggar Pasal 43 ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 Tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

HUTAN

PEMANFAATAN

HUTAN

DAN

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN yang mana disebutkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada alam atau Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil

Hutan

pada

hutan tanaman

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 diberikan melalui penawaran dalam pelelangan. Sementara ada tertulis di dalam Naskah SK Nomor 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 pada alinea pertama pada bagian Membaca butir 1 : Surat PT. SUMATERA SINAR PLYWOOD INDUSTRI Nomor 001/SSPI/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003


Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Definitif Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman. Jelas bahwasanya proses penerbitan Sk Menhut no. 262/MenhutII/2004 tanggal 21 Juli 2004 melalui proses “PERMOHONAN” ;---------3. Bahwa

proses

penerbitan

Surat

Keputusan

Menhut

Nomor

262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 juga melanggar keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 Tentang Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan.Aline pertama pada bagian Menimbang huruf a) bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ditetapkan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dapat diberikan melalui penawaran dalam pelelangan; dan pada bagian Menimbang huruf b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam pelelangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan ;---------------4. Bahwa Tergugat III juga sudah melakukan pelanggaran yakni Larangan berbuat sewenang-wenang (pasal 53 ayat 2 c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Asas ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan yang tersangkut itu ditimbang-timbang secara obyektif dengan memperhatikan ukuran-ukuran dalam hubungannya satu dengan yang


lain, sehingga tidak terjadi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak ditimbang/diperhatikan, bahwa sebaliknya ada kepentingan yang terlalu diberi bobot yang berlebihan dapat di lihat pada bagian Menimbang huruf b) dalam SK Nomor 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 disebutkan bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan, Menteri Kehutanan telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

(HPHTI)

Sementara

kepada

PT.

SUMATERA

SINAR

PLYWOOD INDUSTRI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atas areal hutan seluas ± 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektar yang terletak di Provinsi Riau dan Sumatera Utara untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun. Ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1) Kepmenhut Nomor 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 November 1998 Tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan dimana Luas maksimum Hak Pengusahaan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam 1(satu) Propinsi 100.000 (seratus ribu) hektar dan untuk seluruh Indonesia 400.000 (empat ratus ribu) hektar ;---------------------------------------------------------------------5. Bahwa kemudian PT. SSPI pada tanggal 30 Juli 2004 mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 522.1/PR/4916 Tentang Perluasan Areal IUPHHK-HT. Jika di lihat dari usia tanggal Penerbitan SK Nomor 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 dengan interval 9 (Sembilan) hari PT.SSPI sudah kembali mendapat Rekomendasi Izin Perluasan IUPHHK-HT. Dapat diartikan bahwa dalam waktu yang sangat singkat PT.SSPI sudah menerima Rekomendasi Izin Perluasan IUPHHK-HT tanpa adanya Evaluasi dan


Audit serta kelayakan untuk mendapat Rekomendasi perluasan izin IUPHHK-HT. Perlakuan ini nyata telah melawan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;---------------------------------------6. Bahwa dalam proses perubahan nama PT.SSPI menjadi PT.SRL tertuang dalam SK Nomor 99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006. Jelas Tergugat III sudah melanggar. Asas kepastian hukum secara materiil yang menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan (kecuali karena 4 hal yaitu dipaksa oleh keadaan, ketetapan

didasarkan

pada

kekeliruan,

ketetapan

berdasarkan

keterangan yang tidak benar, syarat ketetapan tidak ditaati), hal ini secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Faktanya bahwa Nomenklatur Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta Surat Menteri yang memakai

istilah

penambahan/perluasan,

akan

tetapi

Surat

Keputusan Menteri Kehutanan memakai istilah Perubahan dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam ketentuan dan peraturan bidang kehutanan ;-----------------------------------------------------------------------------7. Bahwa PT. SRL memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman dari Tergugat III Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas ± 215.305 hektar. Namun demikian terdapat beberapa kejanggalan dalam keputusan tersebut yang dengan sendirinya telah melanggar Asas kecermatan formil yaitu suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat


(dengan pihak ke tiga, hearing, nasihat). Asas pemberian alasan yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung. Penyalahgunaan wewenang yaitu tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain. Willekeur atau wewenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkret merugikan orang lain. Adapun Kejanggalan tersebut angtara lain :-----------------------------------------------------------------

a. Pada bagian Menimbang huruf a. s/d huruf f. adalah atas nama PT.Sumatera Riang Lestari, seharusnya atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;---------------------------------------------------------b. Pada bagian Meperhatikan angka 1. s/d angka 5. Rekomendasi Gubernur dan Bupati tersebut adalah atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri, bukan atas nama PT. Sumatera Riang Lestari ;------------------------------------------------------------------------------c. Dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan Surat Pernyataan Tidak

Keberatan

dari

pemegang

izin

usaha

lain

yang

kemungkinan berada di Areal yang dimohon serta menyusun dan menyampaikan suplemen study kelayakan hutan tanaman, sebagaimana disyaratkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.366 / MENHUT-VI / 2004 tanggal 16 September 2004, tentang persetujuan Perluasan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ; 8. Bahwa juga Tergugat III sudah melanggar Asas Keterbukaan, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi

yang

benar,

jujur

dan

tidak

diskriminatif

tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dengan memberi


izin kepada PT. Sumatera Riang Lestari, tanpa sebelumnya terlebih dahulu menyelesaikan penataan batas definitive terhadap seluruh areal kerjanya, dimana penataan batas tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pemegang izin pemanfaatan hutan dan tercantum dalam setiap keputusan tersebut. Batas areal kerja merupakan hal yang sangat penting karena merupakan alat bukti nyata di lapangan yang memisahkan areal kerja pemegang ijin dengan areal lainnya termasuk Areal yang dikerjakan oleh Gapoktan Bagan Makmur bersatu ;---------9. Bahwa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri PT. SRL telah melanggar ketentuan

Luas

Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 November 1998 pasal 4 huruf a. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa ”Luas maksimum Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam 1 (satu) Propinsi 100.000 (seratus ribu) hektar dan untuk seluruh Indonesia 400.000 (empat ratus ribu) hektar, sedangkan luas areal PT. SRL sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 adalah seluas ± 215.305 hektar (Provinsi Sumut 67.230 Ha dan Provinsi Riau 148.075 hektar ;-----------------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan kalau gugatan ini diterima untuk selanjutnya diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sebab dalam praktik peradilan di Indonesia Hakim memiliki sandaran yakni dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman ynag pada initinya menyebutkan bahwa hakim tidak


boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Selain itu pada Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa hakim dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum ynag hidup di dalam masyarakat ;--------------------------Bahwa

oleh

TERGUGAT

karena III

yang

tindakan

TERGUGAT

menerbitkan

Objek

I,

TERGUGAT

Sengketa

II,

jelas-jelas

mengandung cacat prosedural secara substansi maupun material didalamnya, maka cukup beralasan TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran asas- asas umum pemerintahan yang baik dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;-----------------------------------------------------------------Berdasarkan alas-alasan hukum diatas, berdasar kiranya bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadian Tata Usaha Negara Pekan Baru i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :------------------------------------1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak syah a. Surat Keputusan (Tergugat I) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendassi Atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;----------------------------------------------------------------------b. Surat Keputusan (Tergugat II) Gubernur Propinsi Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12,

tanggal

02

Agustus

2004

perihal

Rekomendassi Atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;-----------------------------------------------------------------------


c. Surat Keputusan (Tergugat III) Menteri Kehutanan RI nomor: SK 262 /

Menhut-II

Pemberian

Izin

/

Usaha

2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemanfaatan

Hasil

Hutan

Kayu

(IUPHHK) paada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;---------------d. Surat Keputusan (Tergugat III) Menteri Kehutanan RI nomor SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 262/MenhutII/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) paada Hutan

Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;-------------------------------------------------e. Surat Keputusan (Tergugat III) Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208 /

Menhut-II

/

2007 Tanggal 25 Mei 2007 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262 / Menhut-II / 2004 jo SK.99 / Menhut-II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Riang lestari Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;-------------------------------------------------3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendassi Atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;-----------------------------------------------


4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor : 522.1 / Ekbang / 36.12, tanggal 02 Agustus 2004 perihal Rekomendassi Atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman.;----------------------------------------------5. Memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: SK 262/MenhutII/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) paada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;-------------------------------------------------b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.99/MenhutII/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 262/Menhut-II/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) paada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan Seluas +/- 65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;---------------c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208 / Menhut-II / 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.262 / Menhut-II / 2004 jo SK.99 / Menhut-II / 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu paada Hutan Tanaman Kepada PT.Sumatera Riang Lestari Atas Areal Hutan Seluas +/65.000(enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara ;----------------------------------------------------------------------------


6.

Membebankan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.;------------------------------------------------

Demikianlah gugatan ini di ajukan atas pertimbangan dan keyakinan dari Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih ;----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 September 2014 Sebagai Berikut :-------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI 1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo :--------------------------------------------------------------------------a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh

suatu

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

tuntutan

agar

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;---------------------------b. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan dan


karenanya

yang

bersangkutan

merasa

dirugikan

dibolehkan

menggugat Keputusan Tata usaha Negara ;-----------------------------------c. Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan, Penggugat dalam gugatannya menamakan diri sebagai Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu yang didirikan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta No 16 jo. Akta perubahan No. 4 tanggal 13 Agustus 2014 ;-------------------------------------------------------------------------d. Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu tidak terdaftar sebagai salah satu badan hukum koperasi di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak terdaftar sebagai anggota Himpunan Kerukukan Keluarga Petani Perkebunan (HKP2) Kabupaten Rokan Hilir, sehingga sampai diajukannya gugatan Penggugat belum berstatus sebagai badan hukum perdata ;-----------------------------------------------------------------------e. Oleh karena Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata atau perorangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo ;-------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;----------------------------------------------------------------------------------2. Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru

tidak

berwenang

mengadili perkara a quo (kompetensi relatif) :---------------------------------


a. Bahwa yang dimaksud Kaputusan TUN sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

yang

barlaku

bersifat

konkrit,

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;------------------------------------------------------b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;------------------------------------c. Setelah mencermati gugatan a quo, surat obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat I yaitu Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2014 perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada HUTAN Tanaman dan Surat Tergugat II Nomor :522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman, baru berupa usulan kepada atasan (Gubernur) dan kepada Instansi Iain (Tergugat III) mengenai perluasan IUPHHK-HT an. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;-----------------------------------------------d. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 diatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan


tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan Rekomendasi Bupati dan atau Walikota dan Gubernur ;------------------------------------------------------e. Bahwa kedua objek gugatan tersebut huruf c, meskipun bersifat konkrit dan individual, tetapi tidak bersifat final, karena belum memberikan hak dan kewajiban kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri terkait permohonan perluasan areal IUPHHK-HTI-nya ;-----------------------------f. Berdasarkan ketantuan huruf d tersebut di atas, maka Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum adalah keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK-HT dalam hal ini kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Playwood Industri), sedangkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Riau belum bersifat final, karena belum menimbulkan hak dan kewajiban pada diri PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Playwood Industri) ;------------------------g. Oleh karena surat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1 / PR / 4916 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan surat Tergugat II Nomor : 522.1 / Ekbang / 36.12 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman belum memenuhi kualifikasi Keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final, maka tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ;-h. Karena dalam gugatan a quo, objek gugatan yang memenuhi kriteria Keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan hanya Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (T ergugat III), maka sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang


wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat III, sehingga Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru

tidak

benwenang

memeriksa dan mengadili perkara a quo ;--------------------------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani dan mengadili perkara a quo, untuk mengeluarkan objek gugatan I dan objek gugatan II dari perkara a quo dan selanjutnya sesuai dengan ketantuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar manyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebelum pokok perkara diperiksa, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ;----------------------------------------------------------------------------------3. Gugatan Kabur Bahwa obyek perkara adalah Iahan seluas ± 14.000 Ha yang terletak di Desa Bagan Makmur Kec. Bagan Sinembak Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang mana Iahan seluas ± 14.000 Ha tersebut tidak jelas dimana batasbatas wilayahnya,:------------------------------------------------------------------------- sebelah utara berbatasan dengan siapa ?  sebelah selatan berbatasan dengan siapa ?  sebelah timur berbatasan dengan siapa ?  sebelah barat berbatasan dengan siapa ? Dan juga Penggugat tidak malampirkan peta Iokasi Iahan yang menjadi obyek perkara a quo yang telah di kerjakan atau dikuasai sejak tahun 2012 sampai gugatan di ajukan oleh pihak Panggugat, bahwa obyek


gugatan yang telah didalilkan oleh Penggugat terletak di Desa Bagan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan berdasarkan peta Wilayah Pemerintahan di dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa obyek gugatan terletak di Desa Bagan Makmur Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sarta berdasarkan Pata Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Riau No. 173/KPTS-II/1986, bahwa areal yang menjadi obyek perkara tgrsebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bagan Sinembah. Dan oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) dalam izin pengelolaan kawasan hutan (IUPHHK-HT) telah memberikan kepada PT. SUMATERA RIANG LESTARI (dh PT. SUMATERA SINAR PLY\NOOD INDUSRTI). Berdasarkan SK Menhut No.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007, karena letak obyek perkara berada di Desa Bagan Makmur Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir maka gugatan Penggugat tidak tepat. Dan dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah kabur ;--------------------------4. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari. terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;--------------------------------------b. Bahwa dalam sengketa in litis yang menjadi obyek gugatan Tergugat III adalah Keputusan Manteri Kehutanan Nomor :----------------------------1)

SK. 262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004;

2)

SK. 99 / Menhut-II / 2006 tanggal 11 April 2006; dan


3)

SK. 208 / Menhut-II/ 2007 tanggal 25 Mei 2007,

tentang Pembarian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatora Sinar Plywood Industri) atas Areal Hutan seluas ± 215.305 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 21 JuIi 2004, 11 April 2006, dan 25 Mei 2007, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Nagara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2014 ;---------------------c. Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan (objek perkara) tersebut huruf b diatas, merupakan tindak lanjut dari pemberian HPHTI (sementara) kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 640 / Kpts-II / 1992 jo. Nomor : 860 / Kpts-II / 1992 jo. Nomor 131 / Kpts-II / 1993 tanggal 27 Februari 1993 ;----------------------------------------------------------d. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari), yaitu tanggal 27 Pebruari 1993 sampai dengan diiajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 15 Juli 2014, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 21 Tahun 5 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa ;---------------------------e. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 22 Mei 2014 pada waktu penertiban oleh PT. Sumatera Riang Lestari dan Polsek Torgamba, hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan a quo tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----------------------------------------


-

Berdasarkan uraian yang telah termuat di dalam Eksepsi Tergugat I tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan Sela, sebelum pokok perkara diperiksa. Dan karena Gugatan Penggugat kabur dan sudah kadaluarsa, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;---------------2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;---------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Tergugat I) dalam menerbitkan

atau

mengeluarkan

Surat

Rekomendasi

Nomor

:

522.1/PR/4916 tanggal 30 juli 2004 dengan perihal Rekomendasi atas perluasan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) adalah telah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan hukum), berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan :--------------------------------------- Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 diatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan Rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur ;--------------------------------------------------------------4. Bahwa gugatan penggugat pada romawi V hal. 6 point 5 menyebutkan bahwa rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor


522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2004 .................. dst ............. jika dilihat dari usia penerbitan SK. Menhut No. 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 dengan intewal waktu 9 hari dst .......... maka Pihak Tergugat I tanggapi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi atas perluasaan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;---------------------------b. Surat Rekomendasi No. 522.1/Ekbang/36.12 Tanggal 2 Agustus 2004 Perihal Rekomendasi atas perluasaan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;-------------------------------------------------------------------------------c. SK. Menhut N0. 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004.;----------------d. SK. 208/Menhut-II 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;--------------------------------Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah tidaklah berdasar sebab, penerbitan Surat Rekomendasi oIeh Tergugat I (dhi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) ditujukan Kepada Gubernur Riau untuk bahan pertimbangan teknis dalam hal Gubernur Riau membuat rekomendasi ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia sehubungan dengan Surat Direktur PT. SUMATRA SINAR PLYWOOD INDUSTRI No. 021/SSPIPB/\/II/2004 tanggal 28 Juli 2004 ;----------------------------------------------------Bahwa SK. MenhutN0. 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 adalah pencadangan areal kawasan hutan yang diberikan izin pengelolaannya kepada PT. SUMATRA SINAR PLYWOOD INDUSTRI seluas kurang lebih 65.000 ha yang secara keseluruhan berada atau terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;--------------------------------------------------------------Dan bahwa surat rekomendasi yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dan jika diperhatikan maksud


dari pada pemberian surat rekomendasi tersebut adalah diperuntukan untuk proses atau pertimbangan sebelum diterbitkannya SK. Menhut No. 208/ Menhut-II 2007 tanggal 25 Mei 2007. Sehingga interval waktu dari penerbitan rekomendasi sampai terbitnya SK Menhut N0. 208./Menhut-II 2007 dengan interval waktu 2 Tahun 10 Bulan, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan rumusan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak berdasar yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal pembuatan surat rekomendasi sudah benar sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak ;-Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, dalam pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------III. Dalam Eksepsi : a. Menerima Eksepsi Tergugat I ;----------------------------------------------------b. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo ;-------------------------------------------------------c. Memberi Putusan Sela, sebelum pokok perkara di periksa ;--------------d. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi relatif) ;------------------


e. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Kadaluwarsaserta ;--------f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;------------------------------------------------------------------------------IV. Dalam Pokok Perkara : a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;------------------------------------------b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 September 2014 Sebagai Berikut :-------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Tergugat II berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;---------------------------------------------------------------

2.

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;--------------------------

3.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (persona standi in judicio) bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan, Penggugat dalam gugatanya menamakan diri sebagai Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu yang didirikan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta No. 16 jo. Akta perubahan No. 4 tanggal 13 Agustus 2014 Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir,


Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu tidak terdaftar sebagai salah satu badan Hukum koperasi di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak terdaftar sebagai anggata Himpunan Kerukukun Keluarga Petani Perkebunan (HKP2) Kabupaten Rokan Hilir, sehingga sampai diajukarmya gugatan Penggugat belum berstatus sebagai Badan Hukum Perdata dan oleh karena Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai Badan Hukmn Perdata atau perorangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena fakta Hukumnya secara eksplisit

telah

menunjukkan

bahwa

Penggugat

tidak

memiliki

kedudukan Hukum, maka berakibat gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar argumentasi Hukum yang menyesatkan (fallacy), sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Gugatan Penggugat Kadaluarsa ;--------------------------------------a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh)

hari

terhitung

sejak

saat

diterimanya

atau

diumurnkannya Keputusan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------------


b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :--------------------------- Surat Keputusan 262/Menhut-II/2004 Tanggal 21 Juli 2004 ;------ Surat Keputusan 99/Menhut-II/2006 Tanggal 11April 2006 ;------- Surat Keputusan 208/Menhut- II/ 2007 Tanggal 25 Mei 2005 ;---Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) atas areal Hutan seluas ± 215 .305 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2004, 11 April 2006, dan 25 Mei 2007, sedangkan gugatan baru diajukan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2014 sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat Kadaluarsa ;----c. Bahwa ketiga keputusan Menteri Kehutanan (objek perkara) tersebut huruf b diatas, merupakan tindak lanjut dari pemberian HPHTI (sementara) kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 640/Kpts-II/1992 jo. Nomor : 860/Kpts-II/1992 jo. Nomor 131/Kpts-II/ 1993 tanggal 27 Februari 1993 ;---------------d. Bahwa apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari), yaitu tanggal 27 Pebruari 1993 sampai dengan diiajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 15 Juli 2014, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 21 Tahun 5 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa ;----------------------------------------------------------------------


e. Bahwa

Dalil

gugatan

Penggugat

yang

menyatakan

baru

mengetahui objek gugatan pada tanggal 22 Mei 2014 pada waktu penertiban

oleh

PT. Sumatera

Riang Lestari dan

Polsek

Torgamba, hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan a quo tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;----------------------------------------------------------------------f. Bahwa Fakta keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat III a quo lebih dahulu (21 tahun) daripada keberadaan Penggugat pada tahun 2014 berdasarkan Akta pendirian Nomor 16 tanggal 13 Mei 2014 jo akta perubahan No. 04 tanggal 13 Agustus 2014 dihadapan Notaris Fadlan Gultom, SH. MKn., sehingga dalil adanya kepentingan yang dirugikan sejak Keputusan TUN Tergugat III a quo jelas tidak sesuai dengan yang dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat III, telah melewati batas tenggang waktu Pengajuan Gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard) ;-------------5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi relatif) ;----------------------------------------------a. Bahwa

yang

dimaksud

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu


Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-------------------------------------------------------------------b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat Hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;--------------------------c. Bahwa Setelah mencermati gugatan a quo, surat obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat I yaitu Surat Rekomondasi Surat Tergugat II Nomor :522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman, baru berupa usulan kepada (Tergugat III) mengenai perluasan IUPHHKHT an. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;-----------------------------d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 diatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan Rekomendasi Bupati dan atau Walikota dan Gubernur ;----------------e. Bahwa kedua objek gugatan tersebut huruf c, meskipun bersifat konkrit dan individual, tetapi tidak bersifat final, karena belum memberikan hak dan kewajiban kepada PT. Sumatera Sinar Plywood lndustri terkait Permohonan Perluasan Areal IUPHHK-HTInya ;------------------------------------------------------------------------------------


f. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf d tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat Hukum adalah keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK-HT dalam hal ini kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Playwood Industri), sedangkan rekomendasi dari Guberur Provinsi Riau belum bersifat final, karena belum menimbulkan hak dan kewajiban pada diri PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera\ Sinar Playwood Industri) ;-------------------------------------------------------g. Bahwa oleh karena Surat Tergugat II Nomor : 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Rekomendasi atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman belum memenuhi kualifikasi Keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final, maka tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ;--------------------h. Bahwa dalam gugatan a quo, objek gugatan yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan hanya Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (Tergugat III), maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat III, sehingga PTUN Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;--------------------------------------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani dan mengadili perkara a quo, untuk mengeluarkan objek gugatan I dan objek gugatan Il dari perkara a quo dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986


tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar menyatakan Pengadlan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebelum pokok perkara diperiksa, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;-------------------------------------------6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Il uraikan dalam jawaban tersebut diatas maka Tergugat II (Gubernur Riau) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan Putusan Sela atas perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut :----------------------------a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;-----------------------b) Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ;---------------------------------c) Menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal maka gugatan Penggugat harus di tolak ;-------------------------------------------------------d) Menyatakan bahwa objek yang digugat oleh Penggugat yaitu perbuatan Hukum Tata Usaha Negara adalah telah kadaluarsa dan Gugatan di tolak ;------------------------------------------------------------------e) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;--------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------Hal 36 dari 74 hal Putusan No : 17/G/2014/PTUN-Pbr

DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan

bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN)

Pekanbaru menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo untuk seluruhnya atas dasar gugatan a quo yang kabur (obscuur libel), karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet ontvankelijk verklaard).;------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ;--------------------------------------------3. Menyatakan bahwa objek yang digugat oleh penggugat yaitu perbuatan Hukum Tata Usaha Negara adalah telah kadaluarsa dan Gugatan di tolak ;----------------------------------------------------------------------4. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ;--------------------------------------------3. Mengabulkan permohonan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----------------4. Menyatakan bahwa objek yang digugat oleh penggugat yaitu perbuatan Hukum Tata Usaha Negara adalah telah kadaluarsa dan Gugatan di tolak ;----------------------------------------------------------------------5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;---------


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 September 2014 Sebagai Berikut :-------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI 1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (ius standi) mengajukan gugatan a quo a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara disebutkan bahwa

orang

atau

Badan

Hukum

Perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar. Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi. b. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditantukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh

akibat

hukum

Keputusan

Tata

Usaha

Nagara

yang

dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara ;---------------c. Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan, Penggugat dalam gugatannya menamakan diri sebagai Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu yang didirikan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta No. 16 jo. Akta Perubahan No . 4 tanggal 13 Agustus 2014 ;-------------------------------------------------------


Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka suatu organisasi harus didaftarkan agar mamperoleh pangesahan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM kalau badan usaha (perseroan atau yayasan) atau ke Dinas Koperasi kalau berbantuk koperasi ;-----------------------------------------d. Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, Gabungan KeIompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu tidak terdaftar sebagai salah satu badan hukum koparasi di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak terdaftar sabagai anggota Himpunan Kerukukan Keluarga Petani Perkebunan (HK2P2) Kabupaten Rokan Hilir, sehingga sampai diajukannya gugatan Penggugat belum berstatus sebagai Badan Hukum Perdata ;--------e. Oleh

karena

dalam

gugatan

Penggugat

mengatasnamakan

Gapoktan yang belum memenuhi kriteria sebagai Badan Hukum Perdata sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo ;-------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili parkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ( kompetensi relative )


a. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tartulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pardata ;----------------------------------b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. keputuan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi Iain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang barsangkutan c. Setalah mencermati gugatan a quo, surat obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan surat Tergugat II Nomor : 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman, baru berupa usulan kepada atasan (Gubernur) dan kapada instansi lain (Tergugat III) mengenai perluasan IUPHHK-HT an. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;------------------------------------------------d. Bahwa kedua objek gugatan tersebut huruf c, meskipun bersifat konkrit dan individual, tetapi tidak bersifat final, karena balum momberikan hak dan kewajiban kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri terkait permohonan perluasan areal IUPHHK-HTI-nya ;------------------------------


e. Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 mengatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan olah Menteri berdasarkan Rekomendasi Bupati dan atau Walikota dan Gubernur ;------------------------------------------------------f. Berdasarkan ketentuan huruf d tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum adalah Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-HT dalam hal ini kepada PT. Sumatara Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Playwood Industri), sadangkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Riau baru merupakan syarat Pemberian IUPHHK-HT yang belum bersifat final, karana belum menimbulkan hak dan kewajiban pada diri PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Playwood Industri) ;---------------------------------g. Oleh karena surat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Nomor

:

522.1/PR/4916

tanggal

30

Juli

2004

perihal

Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan surat Tergugat II Nomor : 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas.PerIuasan IUPHHK pada Hutan Tanaman belum memenuhi kualifikasi Keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final, maka tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ;-------------------------------------------------------------------------h. Karena dalam gugatan a quo, objek gugatan yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan hanya Keputusan yang diterbitkan oleh Manteri Kahutanan (Tergugat III), maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986


gugatan harus diajukan di PTUN Jakarta, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat III, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal tarsebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru yang menangani dan mangadili parkara a quo, untuk mengeluarkan objek gugatan I dan objek gugatan II dari parkara a quo dan selanjutnya sasuai dengan katentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar manyatakan PTUN Pakanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;---------------------------------------3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditantukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari

terhitung

sejak

saat

diterimanya

atau

diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-------------------b. Bahwa dalam sengkata in Iitis yang menjadi obyek gugatan Tergugat III adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :-----------1) SK. 262/Menhut-II/2004; 2) SK. 99/Menhut-II/2006; dan 3) SK. 208/Menhut—II/2007, tantang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang


Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) atas areal Hutan saluas ± 215.305 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang masing- masing diterbitkan tanggal 21 Juli 2004, 11 April 2006, dan 25 Mei 2007, sadangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pangadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2014 ;-------------------------------------------------------------c. Ketiga keputusan Menteri Kehutanan (objek perkara) tersebut huruf b di atas, merupakan tindak lanjut dari pemberian HPHTI (sementara)

kepada

PT.

Sumatera

Sinar

Plywood

Industri

(sekarang PT. Sumatera Riang Lestari) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 640/Kpts-II/1992 jo. Nomor: 860/Kpts-II/1992 jo Nomor: 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 ;---------------------d. Apabila

dihitung

sejak

saat

ditetapkannya

(diumumkannya)

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari), yaitu tanggal 27 Pebruari 1993 sampai dengan diajukannya gugatan oleh Panggugat yaitu tanggal 15 Juli 2014, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 21 Tahun 5 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa ;-----------------------------------------------------------------------e. Dalil gugatan Penggugat yang manyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 22 Mei 2014 pada waktu peneitiban oleh PT. Sumatera Riang Lestari dan Polsek Torgamba, hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan a quo tidak terkena katentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum ;-------------------


f. Faktanya kaberadaan Keputusan Tata Usaha Negara, objek gugatan Tergugat III a quo Iebih dahulu (21 tahun) dari pada keberadaan Penggugat pada Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 13 Mei 2014 jo Akta Perubahan No. 04 tanggal 13 Agustus 2014 dihadapan Notaris Fadlan Gultom, SH. MKn., sehingga dalil adanya kepentingan yang dirugikan sejak Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat III a quo jelas tidak sesuai dengan yang dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 ;------------------------Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, objek gugatan Tergugat III, telah melewati batas tanggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dabat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;------------------------------II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;-----------2. Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;----------------------------------------------------------------------------3. Sebelum Tergugat III menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan Tergugat III a quo, dapat Tergugat III sampaikan kronologis sebagai berikut :-----------------a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan sebagaimana telah diganti


dengan Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur :--------------------------------------------------------------------------------1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat ;--------------------------------------------------------------------------2) Hak

penguasaan

tersebut

memberi

wewenang

kepada

Pemerintah untuk mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;----------------3) Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan

sebelum

berlakunya Undang–Undang ini dinyatakan tetap berlaku ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;---------------------------------------------------------b. Menteri Kehutanan dengan Keputusan N0. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah melakukan Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkatl Riau Sebagai Kawasan Hutan ;--------------c. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri dengan surat Nomor : 034/HTI/A.90

tanggal

29

Januari

1990

telah

mengajukan

permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Propinsi Sumatera Utara dan Riau ;------------------------------------------d. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 640/Kpts-II/1992 jis 860/Kpts-II/1992 dan Nomor 131/Kpts-II/1993 memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sementara) kepada PT.


Sumatera Sinar Plywood Industri, seluas ± 250.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ;-------------------------------e. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri dengan surat Nomor : 001/SSPI/

VIII/2003

tanggal

29

Agustus

2003

mengajukan

Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Definitif Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT), dengan dilengkapi persyaratan – persyaratan ;---------------------f. Atas permohonan tersebut, Menteri Kehutanan dengan keputusan Nomor: SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 memberikan IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri atas areal hutan seluas ± 65.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, yang Amar KEDELAPAN menyebutkan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 640/Kpts-II/1992 jo Nomor 860/Kpts-II/1992 tentang pemberian HPHTI (Sementara) kepada PT. Sumatra Sinar Plywood Industri ;------------------------------------------------------------------g. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri dengan surat Nomor : 021 / SSPI-PB / VII / 2004 tanggal 28 Juli 2004 mengajukan Permohonan Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;------------------------h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2004 (onjek gugatan I a quo) memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Provinsi Riau Perihal Permohonan Perluasan Areal PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;-------------------------------------------------------------------------------


i. Gubernur Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 2 Agustus 2004 (objek gugatan II a quo) kepada Menteri Kehutanan menyampaikan Rekomendasi Perluasan Areal IUPPHK pada Hutan Tanaman atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;------------------------------------------------------------------------------j.

PT. Sumatera Sinar Plywood Industri dengan surat Nomor : 023/SSPI-PB/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan perluasan IUPPHK pada Hutan

Tanaman

sebagai

areal

penggantl

untuk

memenuhi

kebutuhan bahan baku industri pulp dalam jangka panjang di Provinsi Riau ;----------------------------------------------------------------------k. Bupati Indragiri Hilir dengan Surat Nomor 11/TP/XI/2004 tanggal 30 November

2004,

Bupati

Bengkalis

dengan

surat

Nomor

522.1/Hut/726 tanggal 7 September 2005, dan Bupati Rokan Hilir dengan surat Nomor 522.3/Dishut/0046 tanggal 15 Desember 2005 memberikan rekomendasi perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Sumatera Riang Lestari seluas ± 205.472,15 hektar ;--------------l. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri dengan Surat Nomor : 004/SSPI/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 mengajukan Permohonan Pengalihan fasilitas HPHTI dari PT. Sumatera Sinar Plywood Industri menjadi PT. Sumatera Riang Lestari ;-----------------------------m. Atas permohonan tersebut huruf l, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 telah

merubah

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor:

SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar


Plywood Industri atas areal hutan seluas ± 65.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, sepanjang menyangkut nama badan hukum yang semula atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri menjadi PT. Sumatera Riang Lestari ;---------------------------------------------------n. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor : SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 jo. Nomor SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari di Propinsi Sumatera Utara, sepanjang menyangkut luas areal yang semula seluas ± 65.000 hektar ditambah dengan :-----------------------1. ±2.230 hektar hasil telaahan ulang atas areal ± 65.000 hektar; dan 2. ± 148.075 hektar sebagai Areal Pengganti ;---------------------------Sehingga luas areal IUPHHK pada Hutan Tanaman seluruhnya menjadi Seluas ± 215.305 hektar ;----------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan Tergugat III a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;----------------------------------------------------4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat III tanggapi sebagai berikut :------------------------------------a. Dalil Penggugat pada romawi V angka 1 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III telah melanggar asas pemerintahan umum yang Iayak, yaitu asas yang bersifat materiil /


subtansial, yakni isi Keputusan Tergugat III Nomor: SK.262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :---------------------------------------------1) Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004, PT. Sumatera

Sinar

Plywood

Industri

telah diberikan

HPHTI

(Sementara) atas areal hutan seluas ± 250.000 hektar yang terletak di Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 ;-----------------------------------------------------------------2)

Berdasarkan hasil studi kelayakan dan penelaahan peta areal kerja Keputusan Menteri Kehutanan No. 131 / Kpts-II / 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tersebut yang dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan, ternyata dari areal seluas ± 250.000 hektar yang Iayak untuk dimanfaatkan adalah seluas ± 65.000 hektar yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ;--------------------

3) Atas dasar hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: SK.262 / Menhut-II / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan seluas ± 65.000 hektar di Provinsi Sumatera Utara ; 4) Bahwa Areal seluas gl; 65.000 ha tersebut, berdasarkan penelaahan peta areal kerja seluruhnya berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;---------------------------------------------------


Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak ;------------------------------------------------------b.

Dalil Penggugat pada romawi V angka 2 dan 3 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 melanggar asas kepastian hukum, yaitu melanggar Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tanpa melalui penawaran dalam pelelangan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :------------------------------------1) Asas kepastian hukum adalah suatu asas yang mengutamakan Iandasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara ;-------------------2) Berdasarkan Ketentuan Pasal 99 huruf c Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan

penggunaan

Kawasan

Hutan, Hutan,

Pemanfaatan diatur

Hutan,

bahwa

dan

terhadap

permohonan HPH kayu pada Hutan Alam dan pada Hutan Tanaman baik untuk perpanjangan maupun permohonan baru yang sudah sampai pada tingkat persetujuan prinsip, proses penyelesaiannya dengan cara pengajuan permohonan ;----------3) Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 307/Kpts-II/2003 tentang percepatan Proses Peneyelesaian Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman menyatakan dengan jelas bahwa proses penyelesaian permohonan IUPHHK-HT yang


telah sampai pada tingkat persetujuan prinsip dilanjutkan hingga proses penerbitan izin tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh

Lembaga

Penilaian

Independen

Mampu

dengan

persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini ;------4) Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004, Menteri Kehutanan telah menerbitkan keputusan Nomor: 640/Kpts-II/1992 jo. Nomor: 860/Kpts-II/1992 jo Nomor 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian HPHTI (Sementara) kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;---------------------------------5) Bahwa karena PT. Sumatera Sinar Plywood Industri telah mendapatkan SK HPHTI sementara dan bukan permohonan baru, maka proses penyelesaian IUPHHK-HT tidak melalui mekanisme

penawaran

dalam

pelelangan

tetapi

melalui

mekanisme permohonan ;--------------------------------------------------Dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar asas kepastian hukum, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----------------c. Dalil Penggugat pada romawi V angka 4 dan 8 halaman 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan melanggar asas Iarangan berbuat sewenangwenang dan asas kecermatan formal, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli


2004 telah memperhatikan persyaratan pemberian IUPHHK-HT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :------------1) Adanya permohonan dari PT. Sumatera Sinar Plywood Industri No. 001 / SSPI / VIII / 2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;------------2) Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 522.21 / 25752 / 1992 tanggal 10 November 1992 ;---------------------------------------3) Keputusan Menteri Kehutanan No. 131/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian HPHTI (sementara) kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;---------------------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat III a quo tidak bertentangan dengan asas Iarangan berbuat sewenang-wenang dan asas kecermatan formal, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;---d. Dalil Penggugat pada romawi V angka 9 halaman 7 yang pada intinya

menyatakan

bahwa

penerbitan

Keputusan

Menteri

Kehutanan melanggar asas keterbukaan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan ;-------------------------------------------1) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan

Negara

dengan

tetap

memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----------------------------------------------------------------------2) Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo sudah didasarkan pada hasil studi kelayakan dan penelaahan peta


areal kerja yang dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan dimana Iuas areal yang layak untuk dimanfaatkan adalah seluas ± 65.000 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ;-----3) Bahwa kegiatan penataan batas areal IUPHHK-HT merupakan kewajiban PT. Sumatera Sinar Plywood Industri selaku pemegang izin yang pelaksanaannya melibatkan berbagai lnstansi terkait, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tata Usha Negara, objek gugatan a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usha Negara

objek

gugatan

a

quo

tidak

melanggar

asas

keterbukaan dan oleh karenanya gugatan harus ditolak ;--------e. Terhadap dalil Penggugat pada romawi V angka 10 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Sumatera Riang Lestari melanggar ketentuan Iuas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, adalah dalil yang tidak berdasar dengan alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek gugatan a quo mendasarkan pada Peraturan Pemerintah N0. 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 307/Kpts-II/2003 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Permohonan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman yang tidak lagi mengatur pembatasan Iuas maksimum pengusahaan hutan, sedangkan pembatasan Iuas maksimum pengusahaan hutan didasarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No. 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 November 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun


1999 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 ;----------------------------------------------------------------------Dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----------------------------------------------------Dari uraian yang terdapat dalam Eksepsi, dalam pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------1. Dalam Eksepsi : a. Menerima Eksepsi Tergugat III ;----------------------------------------------b. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Ius standi) mengajukan gugatan a quo ;-----------------------------------------c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi relatif) ;-------------d. Menyatakan gugatan Penggugat Kadaluwarsa; dan e. Menyatakan

gugatan Penggugat

tidak dapat

diterima

(niet

ontvankelijk verklaard ;----------------------------------------------------------2. Dalam Pokok Perkara : a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;--------------------------------------b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 menyatakan secara


lisan bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ;-----------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu

yang

terjadi

dalam

Pemeriksaan

perkara

ini,

dan

untuk

mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---------------------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;--------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :--------------------------1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1 / PR / 4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;-----------------------------------------------2. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas perluasan Areal IUPHHK Pada Hutan Tanaman ;--------------------------------------------------------------------------3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;---------------------------------------------------


4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;---------------------------------------------------------------------------5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 262 Menhut-II/2004 jo SK.99/Menhut-II/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, masing-masing tertanggal 25 September 2014 melalui kuasanya dan dari jawaban tersebut memuat tentang eksepsi yang sama, yaitu : --------------------1. Eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat ;----------------------------------2. Eksepsi tentang kompetensi relatif (pengadilan tata usaha negara pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo);--------------------------3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa ;--------------------------------4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;-----------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 menyatakan secara lisan dipersidangan sependapat dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat.I, Tergugat II dan Tergugat III ;-------------------


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------1. Eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat :------------------------------ Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menamakan diri sebagai Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu yang didirikan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta No. 16 jo Akta Perubahan No. 4 Tanggal 13 Agustus 2014, dan untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka suatu organisasi harus didaftarakan agar memperolah pengesahan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Kalau badan usaha (perseroan atau yayasan) atau ke Dinas Koperasi kalau berbentuk Koperasi ;--------------- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir sebagai Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagan makmur bersatu tidak terdaftar sebagai salah Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Rokan


Hilir dan tidak Terdaftar sebagai anggota Himpunan Kerukunan Keluarga Petani Perkebunan (HKP2) Kabupaten Rokan Hilir, hingga sampai diajukannya gugatan Penggugat belum bersetatus sebagai Badan Hukum Perdata, dan oleh karena dalam gugatan Penggugat mengatasnamakan GAPOKTAN yang belum memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 55 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ;-----------------2. Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru

tidak

berwenang

mengadili perkara a quo (Kompetensi Relatif) :-------------------------------- Bahwa yang dimaksud keputusan TUN sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;--------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah keputusan tersebut sudah definitif dan kerenanya dapat menimbulkan akibat hukum. keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;---------------------------------------- Bahwa setelah mencermati gugatan a quo, objek gugatan yang diterbitkan Tergugat I yaitu Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2014 Perihal


Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan Surat Tergugat II Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas perluasan Areal IUPHHK PADA Hutan Tanaman, baru berupa usulan kepada atasan (Gubernur) dan kepada instansi lain (TergugatIII) mengenai perluasan IUPHHK an. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ;---------------------------------------------------- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 mengatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati dan atau Walikota dan Gubernur ;---------------------------------------------------------------- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.1/PR/4916 tanggal 30 Juli 2014 Perihal Rekomendasi Atas Perluasan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan Surat Tergugat II Nomor

:

522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02

Agustus 2004

perihal

rekomendasi atas perluasan IUPHHK pada hutan tanaman belum memenuhi kualifikasi keputusan yang bersifat konkrit, individul dan final, maka tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ;------------ Bahwa karena dalam gugatan a quo, objek gugatan yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan hanya Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (Tergugat III), maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di PTUN jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugagat III, sehingga PTUN Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.;--------------------------


Maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;------------------------3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa :--------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------- Bahwa sengketa in litis yang menjadi objek gugatan Tergugat III adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :------------------------------------------1). SK. 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 ;-----------------------------2). SK. 99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 ; dan ;----------------------3). SK.208/Menhut-II/Tahun 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;--------------------tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) atas Area Hutan seluas  215.305 Hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2004, tanggal 11 April 2006 dan tanggal 25 Mei 2007, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pata tanggal 15 Juli 2014 ;---------------------- Bahwa apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari), yaitu tanggal 27 Pebruari 1993 sampai dengan diajukannya


gugatan oleh Penggugat yaitu tenggang waktu lebih dari 21 Tahun 5 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluarsa ;---------4. Gugatan Kabur :---------------------------------------------------------------------Bahwa objek perkara adalah lahan seluas  14.000 Ha yang terletak di Desa Bagan Makmur Kec. Bagan Sinembak Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau yang mana batas-batas lahan tersebut tidak dijelaskan batas-batas wilayahnya, dan juga tidak melampirkan peta lokasi lahan yang menjadi objek perkara a quo yang telah dikerjakan atau dikuasai sejak tahun 2012 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi ke. 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ( kompetensi relatif ), yaitu sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok persengketaan yang terjadi diantara para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan objek sengketa ke 1 (satu) dan objek sengketa ke 2. (dua) sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu : -----------------------1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman yang ditujukan kepada Gubernur Riau ;------------------------------------------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI ;--------------


Menimbang, bahwa apakah objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Surat Keputusan Gubernur Riau adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?.;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ;-----------------------------------------------------------------------------------------“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.“;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 diatas, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:-------------------------------------

Penetapan Tertulis: objek sengketa yang nyata-nyata merupakan suatu Penetapan tertulis; ------------------------------------------------------------------------- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara: dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Gubernur Riau dan Menteri Kehutanan RI atau para Tergugat in casu haruslah dianggap sebagai Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;---------------------------------------- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan : Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan Rekomendasi bagi pemohon/Tergugat II Intervensi (PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) sekarang PT. Sumatera Riang


Lestari adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/Menhut-II/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;--------------------------------------------------------------------------------------- Konkrit: objek sengketa telah jelas mengenai Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman ;----------------------------- Individual: objek sengketa telah jelas ditujukan kepada Gubernur dan Menteri Kehutananyang isinya menyangkut permohonan dari PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ( sekarang PT Sumatera Riang Lestari );---------------------------------------------------------------------------------- Final : masih memerlukan persetujuan dari Menteri Kehutanan RI ;------ Menimbulkan akibat hukum : objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi pemohon izin PT. Sumatera Sinar Plywood Industri ( sekarang PT Sumatera Riang Lestari );---------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap uraian mengenai final dan menimbulkan akibat hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;------Menimbang, bahwa bersifat final suatu keputusan tata usaha negara, maksudnya adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. sedangkan Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, khususnya objek sengketa ke 1 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004, dan objek sengketa ke 2 yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan


Tanaman yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Pasal 42 yaitu : Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan Rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur ;----------------------------------Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/Menhut-II/2006, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf (c) menyatakan :--------------------------------------------------------------------------------Pasal 3 :------------------------------------------------------------------------------------------Ayat 1 : Pemohon dapat mengajukan tambahan (Perluasan) area adalah Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang telah mempunyai Keputusan Menteri tentang pemberian atau pembaharuan atau perpanjangan IUHHK Hutan Tanaman.;---------------------------------------Ayat 3 : Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilampiri dengan : (c). Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;--------------------------Pasal 4 :------------------------------------------------------------------------------------------Ayat 2 Menteri berdasarkan penilaian Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyetujui atau menolak permohonan area tambahan (perluasan) area kerja ;---Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, adalah belum final karena sifat Surat Keputusan tersebut

merupakan

rekomendasi

sebagaimana

ketentuan

Pasal

42


Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/Menhut-II/2006, Pasal 3 ayat (3) huruf (c), yang merupakan proses atau tahapan untuk mengajukan permohonan tambahan (perluasan) area. sedangkan keputusan yang defenitif atau finalnya sesuai Pasal 4, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/MenhutII/2006 yang menyatakan bahwa Menteri dalam hal ini Menteri kehutanan dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana yang dimaksud oleh PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari), dan sifat dari surat keputusan tersebut masih berupa usulan ;---------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua objek sengketa a quo belumlah final karena masih memerlukan persetujuan dari Menteri kehutanan RI dan juga objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi pemohon dalam hal ini PT. Sumatera Sinar Plywood Industri (sekarang PT. Sumatera Riang Lestari);-- --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka objek sengketa 1 dan 2 menurut Majelis Hakim tidak memenuhi secara komulatif ketentuan Pasal 1 angka 9 sebagaimana yang terurai diatas, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa diperadilan tata usaha negara ;-------------------Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa objek sengketa

ke 1 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman yang ditujukan kepada Gubernur Riau, sedangkan objek sengketa ke 2 yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas perluasan Areal IUPHHK pada Hutan


Tanaman yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI adalah tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan persengketaan terhadap obyek sengketa 1 dan 2 tersebut ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur :----------------------------------------------------------(1). Eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama

pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu karena

jabatannya

wajib

menyatakan

bahwa

Pengadilan

tidak

berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) diatas, setelah Majelis Hakim mencermati ekesepsi Para Tergugat walaupun tidak disebutkan dalam eksepsinya namun isi dari eksepsi tersebut pada dasarnya sangat jelas memuat eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan, dan menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan persengketaan terhadap obyek sengketa 1 dan 2 ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan absolute patut untuk diterima ;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

hakim

akan

mempertimbangkan objek sengketa lainnya yaitu objek sengketa ke-3, ke-4 dan objek sengketa ke-5 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu objek sengketa ke :-----------------------------------------------------------------------------


3. Surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;--------------------------------------------------4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;---------------------------------------------------------------------------5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262 Menhut-II/2004 jo SK.99/Menhut-II/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara.;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati terbitnya objek sengketa ke 3, tanggal 21 Juli 2004 Menteri Kehutanan RI dengan Keputusan Nomor: SK 262/Menhut-II/2004, memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK) kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Ha. ;------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.99 / Menhut-II / 2006 telah mengubah Keputusan Menteri


Kehutanan Nomor SK. 262 / Menhut-II / 2004 tersebut, yang menyangkut perubahan nama badan hukum yang semula atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri menjadi PT. Sumatera Riang Lestari;------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Kehutanan mengeluarkan SK.208/Menhut-II/2007 mengubah SK 262/Menhut-II/2004 Jo SK.99/MenhutII/2006 beserta lampirannya dan peta areal kerja sepanjang menyangkut luas area kerja IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman PT. Sumatera Riang Lestari yang semula  65.000 (enam puluh lima ribu) Ha menjadi . 215. 305 (dua ratus lima belas ribu tiga rutus lima) Ha adalah merupakan tindak lanjut dari objek sengketa ke.1 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1/PR/4916 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Rekomendasi atas Perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman yang ditujukan kepada Gubernur Riau dan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/36.12, tanggal 02 Agustus 2004, Perihal Rekomendasi atas perluasan Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman yang ditujakan kepada Menteri Kehutanan RI sebagaimana yang di persyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1, ayat 2 huruf (d), Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/MenhutII/2006 tentang tambahan (perluasan) area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan tanaman;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa objek sengketa ke. 3, ke.4 dan ke.5 yang berkaitan dengan IUPHHK pada Hutan Tanaman maupun izin pertambahan (perluasan) pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diterbitkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.78/Menhut-II/2006 tentang tambahan (perluasan) area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan


tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI tersebut adalah merupakan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.;-------Menimbang, bahwa oleh karena Menteri Kehutanan RI yang berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa ke.3 yaitu: Surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara, dan objek sengketa ke.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 262/MenhutII/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal hutan Seluas  65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara. serta objek sengketa ke.5 yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262 Menhut-II/2004 jo SK.99/Menhut-II/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari Atas Areal hutan Seluas +/- 65.000 (enam puluh lima ribu) Hektar di Propinsi Sumatera Utara. maka dengan demikian Menteri Kehutanan RI sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, merupakan Pejabat tata usaha negara yang dapat didudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena merupakan


Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas.;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah Menteri Kehutanan RI maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Riau tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;---------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis hakim mengkaitkan objek sengketa ke.3, objek sengketa ke.4 dan objek sengketa ke.5 dengan unsur – unsur

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 , majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke.3, objek sengketa ke.4 dan objek sengketa ke.5 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah merupakan Keputusan tata usaha negara yang bersifat Konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi si pemohon dalam hal ini adalah PT. Sumatera Riang Lestari (dhl. PT. Sumatera Sinar Plywood Industri) ;--------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

dalam

pertimbangan

diatas

disebutkan objek sengketa I dan II bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru

untuk

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan persengketaan ke 2 objek sengketa tersebut dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Gubernur Riau tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sedangkan objek sengketa yang dapat digugat adalah keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI sehingga Menteri Kehutanan RI dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, yang mana menteri Kehutanan RI bertempat


kedudukan di Jakarta di Gedung Mandala bakti Jalan Gatot Subroto Jakarta dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa: ------------------------------------------------1). Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang

yang

daerah

hukumnya

meliputi

tempat

kedudukan

Tergugat.;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seharusnya gugatan diajukan penggugat kepada Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tempat kedudukan Menteri Kehutanan Republik Indonesia berada, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;-------------------------------------------------------------Menimbang, Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Kewenangan Mengadili Perkara a quo (kompetensi relatif) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah sepatutnya untuk diterima ;-------------------DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi relatif diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima ;--------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-- -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seluruh berkas perkara dan bukti-bukti awal telah dipertimbangkan dan terhadap hal-hal yang tidak relevan tetap berada dan terlampir dalam satu kesatuan berkas perkara ;---------------------------------------Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (6) dan angka ( 9) , Pasal 54 ayat ( 1 ), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:-------------MENGADILI Dalam Eksepsi :-------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;--------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;---------------------Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;------------------------------------ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 197.000,- ( seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;---------------------------Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari

Majelis Hakim Kamis tanggal 2

Oktober 2014 oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., dan JIMMY


RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dihadiri

oleh Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat I,

Kuasa HukumTergugat II, dan Kuasa Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;--------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

HAKIM ANGGOTA II, ttd

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd

MAIRI, S.H.,


PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Gugatan :

Rp.

30. 000 .-

2. Alat Tulis Kantor

:

Rp.

50. 000 .-

3. Panggilan

:

Rp. 100. 000 .-

4. Materai

:

Rp.

12. 000 .-

5. Redaksi

:

Rp.

5. 000 .-

_______________________ Jumlah

:

Rp. 197. 000 .-

( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah )


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents