1
PUTUSAN Nomor : 46/ G / 2012/ PTUN-Pbr. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ------------N U R M E I Y E T I,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Sariamin No. 17 A Kecamatan Sail Pekanbaru ; -------------------------------Memberikan Kuasa Kepada JHON NURAZMAN, S.H.,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Pengacara “JHON NURAZMAN & ASSOCIATESS”, Beralamat Jalan Melati No. 56 Sukajadi Pekanbaru ; --------------Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
86/SK/jNaZn/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 ; -Selanjutnya disebut sebagai ……......PENGGUGAT ; --------------------------------------- M E L A W A N ----------------------------------------KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak ; -----------Memberikan Kuasa Kepada 1. H. USMAN RAYA, A.Ptnh
2. M. ARIEF SULEIMAN, S.ST
3. Hj. -
JUNIFER …..
2
JUNIFER ENSI, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Beralamat Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK14-08/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012 ; --------Selanjutnya disebut sebagai ………. TERGUGAT ; S U R Y A T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Arifin Ahmad RT. 04 RW. 03 Kelurahan
Minas
Jaya
Kecamatan
Minas,
Kabupaten Siak ; ---------------------------------------------Memberikan
Kuasa
Kewarganegaraan Advokat/Pengacara,
Kepada
ARDISAL,
Indonesia, Tempat
SH.,
Pekerjaan
Tinggal
Simpang
Kampung Tanjung No. 44 RT. 001 RW. 005 Kelurahan
Kuranji,
Kecamatan
Kuranji,
Kota
Padang Sumatera Barat ; ----------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2013 ; ------------------------------------------------Selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT
II
INTERVENSI ; ------------------------------------------------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor
:
46/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr.
tanggal
10
Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ; ------------------------------------------------------telah .....
3
-
Telah
membaca
Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor :
46/Pen.PP/2012, tanggal 11 Desember 2012 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; ------------------------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/PenHS/2012/PTUN-Pbr.
tanggal
22
Januari
2013
Tentang
Hari
Persidangan ; --------------------------------------------------------------------------
Telah mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; ------------------------
-
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ; -----------
-
Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------
-
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal
07 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2012, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 22 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 46/G/2012/PTUN-Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----------------Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ; --------------------------Dimana sertipikat tersebut sudah bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat digugat pembatalannya yang berbunyi sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------Angka 9 …..
4
Angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
Hukum
Tata
Usaha
Negara
yang
berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui bukti perkara Nomor : 54/pdt.G/2012/PN.PBR yang disampaikan oleh Asril sebagai Tergugat pada perkara tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : ----------------------------------------------“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -------------------------------------------------------Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa Penggugat adalah istri dari alm. H. Thamrin Oemar Bsc yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km. 20 dahulu RT. 02 RW. 02 sekarang RT. 03 RT. 02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dengan batas sempadan sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------Utara …..
5
Utara berbatas jalan 47 M ; --------------------------------------------------------Selatan berbatas Purnomo 47 M ; -----------------------------------------------Barat berbatas jalan 200 M ; -------------------------------------------------------Timur berbatas Ardanil 200 M ; ---------------------------------------------------2.
Bahwa masing-masing tanah/lahan seluas 9.390 M2 sesuai dengan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 3 September 1990 Sekwilda Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau merupakan tanah kaplingan Pegawai Kantor Gubernur Riau yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan oleh aparat pemerintah setempat yaitu Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru ; ---------------------------------
3.
Bahwa sebagian tanah/lahan kaplingan yang lain sebelah Timur sempadan
Penggugat
telah
diterbitkan
Sertipikat
oleh
Badan
Pertanahan Kota Pekanbaru ; -----------------------------------------------------4.
Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat dan aparat desa yang berwenang, lahan/tanah tersebut diterbitkan sertipikat oleh Tergugat ; ----------------------------------------------
5.
Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menguasai lahan/tanah tersebut ; -------------------------------------------------
6.
Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi ; -------------------------------------------------------------------------------(1) “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh
suatu
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan …..
6
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ; ---------------------------------7.
Bahwa gugatan ini ditujukan kepada Tergugat karena sertipikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku pelaksana tugas pendaftaran tanah
di
Kabupaten
Siak
dari
Badan
Pertanahan
Nasional
sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan ; -------------------Ayat
(1)
“Dalam rangka
penyelenggaraan
pendaftaran
tanah,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-Undangan yang berlaku yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain” ; ----------------------------------------------------------------Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, gugatan yang diajukan terhadap Tergugat telah tepat dan benar ; -------------------------Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa ; --------Pasal 106 : “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan” ; ----------------------------------------------------------------Pasal 107 : “Cacat Hukum Administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah a) Kesalahan prosedur b) Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-Undangan c) Kesalahan subjek hak d) Kesalahan objek hak e) Kesalahan jenis hak f) Kesalahan perhitungan luas g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah
h) data
yuridis …..
7
yuridis dan data fisik tidak benar atau I) Kesalahan lainnya yang bersifat administrative” ; ------------------------------------------------------------8.
Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakan wilayah hukum Kelurahan Muara fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ; -------------------------------------------
9.
Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepatutan, Asas Kecermatan, serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi Ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -------------------------------------------------------------------------------(2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah : ------------------------------------------a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; ------------b. ”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----------------
10.
Bahwa seharusnya Tergugat sudah mengetahui dan tidak patut menerbitkan sertipikat tersebut yang secara administratif sudah cacat hukum karena diterbitkan atas dasar kewenangan wilayah yang tidak benar oleh karena itu sangat beralasan hukum bila Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Siak dinyatakan batal atau tidak sah ; --------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa …..
8
11.
Bahwa saat ini sertipikat tersebut dijadikan agunan kredit pada BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ; --------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim
untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ; --------------------------------DALAM POKOK PERKARA -
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------------
-
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ; -----------------------------
-
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ; ------------------
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat
melalui Kuasanya mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---------------------------------------------------TENTANG EKSEPSI Posisi Penggugat Prinsipal dan Kuasanya Setelah Tergugat membaca gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2012 pada awal atau pembukaan gugatannya berbunyi : ”Yang bertanda tangan dibawah ini NURMEIYETI, sementara ia telah memberikan Kuasanya kepada JHON
NURAZMAN,
SH.,
Advokat/Pengacara
pada
Kantor
”JHON
NURAZMAN, SH dan ASSOCIATESS, Alamat Jalan Melati No. 56 Sukajadi Pekanbaru .....
9
Pekanbaru,
kalau
dibaca
gugatan
tersebut
NURMEIYETI
yang
menandatangani kuasanya, tapi pada gugatannya pada halaman penutupnya yang menandatangani kuasanya, kalau kuasanya yang menandatangani semestinya diawal-awal kalimatnya harus JHON NURAZMAN, SH yang dimunculkan terlebih dahulu ; --------------------------------------------------------------PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI Membaca gugatan Penggugat halaman 1 (satu) alinia terakhir mengatakan ”Bahwa sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui bukti Perkara Nomor : 54/Pdt.G/PN.PBR yang disampaikan oleh Asril sebagai Tergugat pada perkara tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam Perkara Nomor : 54/Pdt.G/PN.PBR tidak diketahui siapa-siapa pihaknya, yang diketahui salah satu Tergugatnya adalah bernama ASRIL, dan dalam perkara tersebut juga tidak dijelaskan berapa orang Penggugatnya dan berapa orang pula Tergugatnya, apakah perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru hingga sampai saat ini Penggugat dalam perkara ini (di PTUN PBR) tidak menyebutkan dalam Posita gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kalau seandainya sudah putus apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini tidak jelas ; --------------PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT Bahwa dalam perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menjadi Penggugat adalah NURMEIYETI, dan sebagai Tergugatnya adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah pihak .....
10
pihak-pihak dalam perkara perdata di Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Pekanbaru, jika perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara tanah yang salah satu pihak perkara dinyatakan kalah, dan yang kalah itu ternyata surat buktinya berupa Sertipikat Hak Milik dinyatakan cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, setelah itu pemenang dalam perkara perdata gugatan di Peradilan Umum baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar sertipikat itu bisa ditarik oleh Kantor Pertanahan Setempat, dan melakukan pencoretan buku tanahnya, sehingga pemegang sertipikat tidak bisa mempergunakannya apakah dalam bentuk perikatan atau perbuatan keperdataan, justru itu Penggugat belum berkapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang pembatalan/pencabutan sertipikat dimaksud ; ---------------------------------------------------------------------------------------GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
yang
terdaftar
dibawah
Register
No.
46/G/2012/PTUN.PBR karena Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memutus perkara perdata No. 54/Pdt-G/2012/PN.BKN yang pihak-pihak berikut jumlah pihak-pihaknya tidak jelas berapa orang banyaknya, kalau belum diketahui keadaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 54/PdtG/2012/PN.PBR justru itu belum saatnya NURMEIYETI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang pencabutan sertipikat tersebut sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan berakibat prematur ; ----------------------------------------------------GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel) ; Membaca .....
11
Membaca dan menanggapi gugatan Penggugat dalam Perkara No. 46/G/2012/PTUN.PBR tidak jelas secara pasti oleh Penggugat masuk wilayah mana objek perkara tersebut, apakah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, karena dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ada menyebutkan objeknya dimana Badan Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura telah melampaui wewenangnya dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 82/2009, karena menurut Penggugat objek perkaranya terletak dahulu di RT.02 RW.02, sekarang RT. 03 RW. 02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru sehingga kepastian hukum mengenai wilayahnya belum pasti ; -------------------------------GUGATANNYA KEKURANGAN PIHAK ; Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pekanbaru
Penggugatnya
hanya
satu
orang
yakni
NURMEIYETI bertindak selaku Penggugat dan Tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Siak, oleh karena gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ingin mencabut sertipikat No. 82/2009 dengan luas tanah 20.000 M2 mulanya atas nama ASRIL kemudian telah dibalik namakan kepada SURYATI, sudah wajar menurut hukum kedua orang ini harus ikut digugat ; ---------------------------------------------------------------Dengan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar dapat menolak gugatan Penggugat ; ----------------------------------------------TENTANG POKOK PERKARA ; Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas semoga dapat .....
12
dapat diulangi dan merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam uraian pokok perkara tersebut dibawah ini ; -----------------------------------1.
Membaca surat gugatan Penggugat
tertanggal 7 Desember 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dibawah Register No. 46/G/2012/PTUN.PBR, dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya ia memiliki sebidang tanah seluas 9.390 M2 yang terletak dahulu di RT. 02 RW. 02 sekarang terletak di RT. 03 RW. 02 Keluarahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dengan batas dan ukuran : -----------------------------Utara dengan jalan 47 Meter ; -----------------------------------------------------Selatan dengan jalan Purnomo 47 Meter ; -------------------------------------Barat dengan jalan 200 Meter ; ---------------------------------------------------Timur dengan tanah Ardanil 200 Meter ; ---------------------------------------Berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 8 Agustus 2001 ; ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut hanya didasarkan dengan Surat Keterangan Sempadan tanggal 8 Agustus 2001, dan surat semacam ini bukanlah merupakan suatu bukti otentik, yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ; -----------------------2.
Bahwa Penggugat mengatakan pada dalil gugatannya angka 2 tanah tersebut merupakan tanah/lahan kaplingan Pegawai Kantor Gubernur Riau dengan Dasar Surat Edaran No : 28/E.D/1990 tanggal 3 September 1990 dari SEKWILDA Pemerintah Propinsi Riau yang terletak di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pekanbaru ; -Bahwa .....
13
Bahwa surat dari SEKWILDA Propinsi Daerah Tingkat I Riau juga tidak bisa dijadikan pedoman, surat tersebut hanya merupakan suatu petunjuk, semestinya yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tentang kepemilikan tanah harus ada memiliki dasar apakah itu merupakan suatu surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dimana objek itu berada, dan surat dari SEKWILDA merupakan surat edaran tidak hanya menyebut hal itu, lagipula kalau merupakan tanah kaplingan berapa lausnya, dan berapa orang pula anggotanya, dari tiap-tiap anggota berapa luas tanah masing-masing sementara luas tanah Penggugat hany 9.360 M2 ; ---3.
Bahwa Penggugat telah mengatakan dalam posita gugatannya angka 3 sebelah Timur dari tanah Penggugat telah dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru
sertipikatnya,
dan
Penggugat
sendiri
tidak
ada
menerangkan tanah siapa yang telah dikeluarkan sertipikatnya oleh BPN Pekanbaru, dan berapa luasnya, serta tahun berapa dikeluarkan ; 4.
Bahwa untuk Penggugat ketahui Surat Edaran Sekwilda Pemerintah Daerah Tingkat I Riau telah mengeluarkan Surat No. 28/E/D/1990 tanggal 3 September 1990, berarti sudah 23 tahun yang lalu, Penggugat pasti mengetahui adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1990 Tentang Otonomi Daerah, 9 Tahun setelah Surat Edaran Sekwilda Propinsi Riau, semenjak terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1990 banyak daerah di Propinsi Riau ini yang dimekarkan, termasuk juga untuk desa dan kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten/kota ; ----------------------------------------------------------------------5. Menanggapi .....
14
5.
Menanggapi Posita gugatan Penggugat angka 4 pada tanggal 15 April 2009 Tergugat telah mengeluarkan sertipikat tanpa sepengetahuan aparat desa yang berwenang dan Penggugat, bahwa untuk Penggugat ketahui Tergugat menerbitkan sertipikat tentu harus ada mempunyai dasar hukum yang kuat, karena Surat Dasarnya dikeluarkan Kepala Kelurahan Minas Jaya No. 140/Pemdes/52 tanggal 15 Desember 2004 dengan luas tanah 22100 M2 yang terletak di Jalan/Gang Arifin Ahmad RT. 03 RW. III Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ; --------------------------------------------------------------------------------------
6.
Menanggapi
dalil
gugatan
Penggugat
angka
5,
Penggugat
mengatakan tidak dapat menguasai lahan/tanah tersebut, didalam gugatan Penggugat luas tanah Penggugat hanya 9.360 M2, kalau Penggugat
mempersalahkan
Penggugat
harus
sertipikat
menjelaskan
milik
sebelah
Asril,
mana
semestinya
letaknya
tanah
Penggugat atas tanah Asril yang telah dikeluarkan sertipikatnya oleh Tergugat, karena tanah Asril luasnya 20. 000 M2 atau 2 Ha, didalam gugatan Penggugat ingin membatalkan sertipikat milik Asril, tapi Penggugat juga mempermasalahkan tentang tanah, semestinya Penggugat
harus
kepemilikannya
menyelesaikannya
secara
perdata
di
terlebih Pengadilan
dahulu
tentang
Negeri
dimana
Penggugat inginkan, karena Penggugat sendiri telah mengatakan dalam gugatannya masuk wilayah kota Pekanbaru, dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat di wilayah hukum/wilayah kerja BPN Kabupaten Siak ; ---------------------------------------------------------------------7.
Bahwa gugatan Penggugat angka 8 sudah terjawab sebagaimana uraian .....
15
uraian pada angka 6 ; ---------------------------------------------------------------8.
Menanggapi gugatan Penggugat angka 6 disini nampak kelemahan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang dimaksud dengan Pasal 53 (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah cukup jelas, Penggugat tidak bisa menjabarkan maksud Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 erat kaitannya dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi kalau dilihat memang Penggugat tidak mengerti apa maksud bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu, bahwa maksud bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut adalah semenjak penerbitan pertama sekali, dimana sertipikat tersebut telah terbit pada tanggal 5 April 2009 No. 82/2009 Desa Minas Jaya, atas nama Asril sehingga kalau Penggugat ingin mengajukan gugatan sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sejak tanggal 16 April 2009 sampai 90 (sembilan puluh) hari kedepan, bukan semenjak diketahui dari pembuktian dalam perkara perdata No. 54/Pdt-G/2012/PN.PBR tanggal 31 Oktober 2012, sehingga pendapat Penggugat tidak akan berarti apa-apa dan tidak ada gunanya sehingga menjadikan gugatan Penggugat ditolak ; -------------------------------------------------------------------9. Bahwa .....
16
9.
Bahwa segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak ada yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mempunyai dasar yang kuat menurut hukum ; --
10.
Menanggapi gugatan Penggugat angka 9 sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan azas yang baik yaitu Azas Kepatutan, Azas Kecermatan, kesemuanya itu telah sesuai dengan petunjuk dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jadi Penggugat percuma mengajukan gugatan untuk pencabutan sertipikat No. 82/2009 Desa Minas Jaya tanggal 15 April 2009 atas nama ASRIL dengan luas tanah 20.000 M2 sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban-jawaban diatas, memang wajar Kepala Desa/Lurah Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru beserta Penggugat tidak mengetahui tentang penerbitan sertipikat tersebut, karena objek yang dikeluarkan sertipikatnya terletak dalam wilayah kerja dan wilayah hukum Pengadilan Nageri Siak, atau diwilayah kerja Pertanahan Kabupaten Siak, untuk itu Penggugat harus menentukan secara pasti masuk kemana objek perkara yang sertipikatnya No. 82/2009 tanggal 15 April 2009 tersebut, untuk pembuktiannya tentu harus dibebankan kepada Penggugat ; -----------------------------------------Bahwa setelah Penggugat memperoleh kepastian Hukum tentang kepemilikan tanah objek sengketa, jika Penggugat dipihak yang menang baru ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut sertipikat yang diinginkan ; --------------------------------------------
11.
Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 11 hal itu bukan wewenang Tergugat .....
17
Tergugat dan juga tidak ada hak Penggugat untuk menghalanginya kalau memang sertipikat tersebut milik Asril yang telah dibaliknamakan kepada Suryati, hal itu sudah hak pemilik sertipikat untuk membuat perikatan dengan bentuk apapun ; -----------------------------------------------Dengan
uraian-uraian
Eksepsi/Jawaban
Pokok
yang
telah
Perkara,
disampaikan
semoga
menjadi
dalam bahan
pertimbangan bagi Bapak Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis
untuk
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
dengan
menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----------------------------------------TENTANG EKSEPSI -
Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----------------------------
TENTANG POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Suryati pada tanggal 9 Januari 2013, yang telah memberikan Kuasa Hukum Kepada Ardisal, SH., yang mana atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan suatu Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ; --------------------------------2. Menyatakan Pemohon Intervensi (Suryati) sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 46/G/2012/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----------------------------------------------------------------------------------3. Menetapkan .....
18
3, Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 6 Februari 2013 sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI
1. Kompetensi Absolut Pengadilan Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan ”...memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru...”. ; ------------------------------Bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dari dalil-dalil gugatannya terlihat bahwa inti persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai persoalan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya (SHM) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan SHM No.82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril. Tanah mana sebelumnya juga sudah ada diajukan gugatan perdata oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No.54/Pdt.G/2012/PN.PBR dan juga ada dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim, tetapi dalam proses berjalan Penggugat mencabut kembali gugatannya karena merasa .....
19
merasa objek gugatan dengan fakta di lapangan tidak bersesuaian ; -----Bahwa selama ini, sebelum tanah objek perkara a quo diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (Tergugat), maka tanah tersebut dari mulai dibuka, dibersihkan dari hutan belantara dan ditanami sampai keluarnya SHM atas nama Asril (pemilik nama pertama) adalah tetap dalam penguasaan dan menjadi tanah garapan bapak Asril dan selama itu pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat ataupun alm. Suaminya ; ---------------------Perlu kami sampaikan bahwa prosedur dan persyaratan terhadap proses keluarnya SHM yang menjadi objek perkara a quo yang sekarang digugat oleh Penggugat adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkara a quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga keluar surat ukur dan gambar situasi (GS), setelah itu juga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHM dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN
Nomor
3
Tahun
1997
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Nomor 9 Tahun 1999 ; ------------------------------------Bahwa jelas dan terang persoalan tentang kepemilikan tanah yang diperkarakan
oleh
Penggugat
adalah
merupakan
kewenangan Pengadilan .....
20
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
untuk
menyelesaikannya,
apalagi
sekarang sudah terjadi proses hukum jual beli antara Asril dengan Suryati dan Suryati
(Tergugat II Intervensi) telah pula memborohkan/telah
menjadikan objek perkara a quo sebagai agunan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru untuk pinjaman sejumlah uang ; -----------------Oleh karena itu, berdasarkan pada Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, ”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi
tentang
kewenangan
absolut
Pengadilan
apabila
hakim
mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilanjutkan ; ----------------------------------------2. Dasar Hukum Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tidak Lengkap dan Kurang Tepat Bahwa
Penggugat
dalam
mengajukan
gugatan
a
quo
telah
menggunakan/mencantumkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ”Gugatan hanya dapat diajukan .....
21
diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” (vide: gugatan Penggugat halaman 2 paragraf pertama) ; Bahwa dalam penjelasan dari Pasal 55 tersebut ditegaskan bahwa ; ------”Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; ------------------------------------------------------------------------------------Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : ---------------------------------------------------------------------------------a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; ----------------------------------------------b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; ----------Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ” ; --------------------------------Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perkara a quo, adalah jelas tidak lengkap dan kurang tepat, karena dalam Pasal 55 tersebut secara litterlijk hanya menyebutkan bahwa ”...sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN”; -------------------------------------------Bahwa .....
22
Bahwa waktu sembilan puluh (90) hari yang dimaksud oleh Pasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang hendak digugat sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 55 ; ------------------------Bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek perkara a quo berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril, yang digugat oleh Penggugat, telah diterima oleh Tergugat II Intervensi ataupun pemilik nama pertama (Asril) adalah jelas sudah lebih dari 90 hari, begitu juga dengan pengumumannya oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) adalah juga sudah lebih dari 90 hari ; ------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal aturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan TUN perkara a quo, maka jelas gugatan Penggugat kurang lengkap, oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----------------------3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas) Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatannya angka 1 halaman 2 telah mendalilkan ”...memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sepadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2...”, tetapi dalam dalil gugatannya yang lain (angka 2 halaman 2) Penggugat
menyatakan
bahwa
”...tanah/lahan
seluas
9.390
M2...merupakan tanah kaplingan Pegawai Kantor Gubernur Riau...” ; Bahwa .....
23
Bahwa dalam Petitumnya poin 1 dan 2, Penggugat telah meminta pembatalan terhadap objek perkara a quo yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ; -----------Bahwa jelas terlihat antara Posita Penggugat dengan Petitumnya terdapat kontradiksi, karena pada Petitumnya, Penggugat menegaskan hanya mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 9.390 M2 tetapi pada Petitumnya tanah yang dimintakan pembatalannya adalah seluas 20.000 M2. Oleh karena itu, berdasar hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------------------------------4. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan ”Bahwa Penggugat adalah istri dari alm. H. Thamrin Oemar,
Bsc
yang
memiliki
sebidang
tanah
berdasarkan
Surat
Keterangan Sepadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru,...”. ; ---------------Bahwa karena Penggugat mendalilkan adalah istri dari suaminya yang telah meninggal yang diklaim memiliki sebidang tanah, maka jelas Penggugat adalah berkedudukan sebagai waris, oleh karena itu untuk memastikan Penggugat adalah seorang ahli waris yang punya kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka sudah seharusnya Penggugat melampirkan bukti bahwa Penggugat adalah sebagai waris dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc dan selain itu, Penggugat juga harus melampirkan .....
24
melampirkan surat keterangan kematian dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc, agar adanya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio). Apabila tidak lengkap maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang Tergugat
II Intervensi uraikan pada bagian dalam
Eksepsi di atas, mohon dapat dipertahankan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ; ---------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat
II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan
Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo ; -----------------------------------------------------------------3. Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan ”...memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sepadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2...”, berdasarkan hal tersebut sebetulnya adalah terlalu dangkal dan prematur, jika Penggugat menyatakan berhak atas tanah objek perkara dan meminta dilakukan pembatalannya kepada Pengadilan TUN Pekanbaru, karena Surat Keterangan Sepadan Tanah belum bisa dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan hak ; ---------------------------------Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, Bahwa .....
25
Bahwa selama ini, sebelum tanah objek perkara a quo diterbitkan sertipikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupeten Siak (Tergugat), maka tanah tersebut dari mulai dibuka, dibersihkan dari hutan belantara dan ditanami sampai keluarnya SHM atas nama Asril (pemilik nama pertama) adalah tetap dalam penguasaan dan menjadi tanah garapan bapak Asril dan selama itu pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat ataupun alm. Suaminya ; ----------------------4. Bahwa pada prinsipnya secara hukum perkara/sengketa TUN yang berkaitan dengan persoalan penerbitan sertipikat adalah tentang sah tidaknya sertipikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan, apakah prosedur dan persyaratan administrasi terbitnya sertipikat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Nomor 9 Tahun 1999, selain itu apakah perbuatan Pejabat TUN tersebut sudah sesuai/tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; ---------------------------------------------------------------------------5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8 dan 9 halaman 3 yang intinya
menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah tidak benar dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar .....
26
benar, karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat prosedur dan persyaratan terhadap proses keluarnya adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkara a quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga keluar surat ukur dan gambar situasi (GS), setelah itu juga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHM dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Nomor 9 Tahun 1999, selain itu seluruh biaya administrasi dan pajak kepada negara juga sudah dibayar lunas ; ---------------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut di atas, kiranya cukup dasar bagi Tergugat
II Intervensi untuk memohon kepada Majelis Hakim
Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruh ; ---2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili pekara a quo ; ----------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (N.O) ;DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------------------2. Menyatakan .....
27
2. Menyatakan Keputusan TUN berupa objek perkara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku ; ----------------------------------------------------------------------3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dipersidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2013 ; ------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 P-11 dan P-12 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------BUKTI PENGGUGAT
1. Bukti P - 1
:
Fotokopy Surat Edaran Sekwilda Tingkat I Riau tanggal 3 September 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------
2. Bukti P - 2
:
Fotocopy
Tanda
Terima
Angsuran
Pembayaran
Kaplingan Tanah Atas Nama Penggugat Dari Staf Kantor Gubernur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --3. Bukti P - 3
:
Fotoopy Surat Keterangan Sempadan Tanah Atas Nama H. Thamrin Oemar, Bsc dari Camat Rumbai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
4. Bukti P - 4
:
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 141 Atas Nama Bustamam Yoenal (fotocopy) ; -------------------------------5. Bukti P - 5 : …..
28
5. Bukti P - 5
:
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 142 Atas Nama Drs. Zardewan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------
6. Bukti P - 6
:
Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama suami Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------
7. Bukti P - 7
:
Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
8. Bukti P - 8
:
Fotocopy Pengantar Bukti Tergugat Asril Dalam Perkara
No.
54/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal
31
Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----9. Bukti P - 9
:
Fotocopy Surat Hasil Sementara Pengukuran Rencana Jalan Tol Pekanbaru Dumai Wilayah Kelurahan MuaraFajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Fajar (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------
10. Bukti P - 10
:
Fotocopy Peta Lokasi TDT Di Kota Pekanbaru Untuk Rencana Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
11. Bukti P - 11
:
Foto Patok Batas Lama di Jalan By Pas Caltex (foto print warna) ; -------------------------------------------------------
12. Bukti P - 12
:
Fotocopy Sertipikat Hak Milik An. Drs. H. Wan Achmad Syaiful (fotocopy) ; -----------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali …..
29
kecuali bukti T-2, T-12 sampai dengan T-15, T-18, T-24 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut BUKTI TERGUGAT 1.
Bukti T - 1
:
Fotocopy Daftar Kerja Warkah No. 888/2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------
2.
Bukti T - 2
:
Fotocopy
Kartu
Tanda
1408032504590825T
Penduduk
tanggal
Nomor
20-07-2005
atas
nama Asril (fotocopy) ; -------------------------------------3.
Bukti T - 3
:
Fotocopy
Surat
140/Pemdes/52
Keterangan tanggal
Tanah
15-12-2004
Nomor (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------4.
Bukti T - 4
:
Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor
49/RSL/HM/II/2009
tanggal
06-02-2009
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------5.
Bukti T - 5
:
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 0302-2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------
6.
Bukti T - 6
:
Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 30-10-2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------
7.
Bukti T - 7
:
Fotocopy
Aspek
Pengaturan
dan
Penataan
Pertanahan Nomor 472/XI/A-PPP/35-0/2008 tanggal 10-11-2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------8.
Bukti T - 8
:
Fotocopy
Surat
Keputusan
Kepala
Kantor
Pertanahan …..
30
Pertanahan Kabupaten Siak Nomor 134-520.105.11-2009 tanggal 31-03-2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------9.
Bukti T - 9
:
Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 06-02-2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------
10. Bukti T - 10 :
Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 82 tanggal 1504-2009 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atas nama Suryati (dahulu dimiliki oleh Asril AS) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
11. Bukti T - 11 :
Fotocopy
Kartu
1408032504590001T
Tanda
Penduduk
NIK
tanggal
29-02-2008
atas
nama Asril ; ----------------------------------------------------Fotocopy
Kartu
1408036512570044T
Tanda
Penduduk
NIK
tanggal
22-07-2008
atas
nama Nurbaiti ; -----------------------------------------------Fotocopy
Kartu
Tanda
Penduduk
Nomor
1471064606730041 tanggal 18-01-2009 atas nama Suryati (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------12. Bukti T - 12 :
Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak (fotocopy) ; -----------------------------------------------
13. Bukti T - 13 :
Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Asril AS (fotocopy) ; -----------------------------------------14. Bukti T - 14 : …..
31
14. Bukti T - 14 :
Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Asril AS (fotocopy) ; ------------------------------------------
15. Bukti T - 15 :
Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Suryati (fotocopy) ; -----------------------------------------------------
16. Bukti T - 16 :
Fotocopy Akta Jual beli Nomor 303/2010 tanggal 15-04-2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------
17. Bukti T - 17 :
Fotocopy
Daftar
Kerja
Permohonan
Peralihan
Hak/Balik Nama (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 18. Bukti T - 18 :
Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
9077/2010
tanggal
03-12-2010
Tentang Kegiatan Peralihan Hak Jual Beli (fotocopy) 19. Bukti T - 19 ;
Fotocopy
Peta
Dasar
Teknis
Batas
Wilayah
Kotamadya Pekanbaru tanggal 20-2-1989 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------20. Bukti T - 20 :
Fotocopy Surat Permohonan Hak Milik tanggal 2307-2008 atas nama Asril AS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------
21. Bukti T - 21 :
Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23-07-2008 yang ditandatangani oleh Asril AS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------
22. Bukti T - 22 :
Fotocopy Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 23-07-2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------23. Bukti T - 23 : …..
32
23. Bukti T - 23 :
Fotocopy Surat Pendaftaran Hak dari Asril AS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------
24. Bukti T - 24 :
Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 14 Januari 2013 (fotocopy) ; ----------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-5 yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-6 ; ---------------------------------------------------------BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI 1. Bukti T.II Intervensi - 1
:
Fotokopy
Sertipikat
Hak
Milik
(SHM)
Nomor : 82 tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 06 April 2009 (fotocopy) ; ---------------------------------2. Bukti T.II Intervensi - 2
:
Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 140/Pemdes/52, tertanggal 15 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak (fotocopy) ; ---------
3. Bukti T.II Intervensi - 3
:
Fotocopy Hasil Foto Satelit, tertanggal 7 Mei 2007 (fotocopy) ; ----------------------------
4. Bukti T.II Intervensi - 4
:
Fotocopy
Gambar/Peta
Lokasi
Tanah
Objek Perkara (fotocopy) ; --------------------5. Bukti T.II Intervensi - 5 …..
33
5. Bukti T.II Intervensi - 5
:
Fotocopy Peta Kaplingan Tanah Bagi Karyawati Kantor Gubernur Dati I Propinsi Riau tanggal 1 Januari 1987 (fotocopy) ; ---
6. Bukti T.II Intervensi - 6
:
Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 3 Maret
1984 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Yurnalisa Widiawati
2.
Widodo Alfian
3.
Amran Sofyan dimuka
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : 1
YURNALISA WIDIAWATI, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan letak tanah Penggugat berada di Kelurahan Muara Fajar ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan asal mula Penggugat mempunyai tanah berasal dari Gubernur Riau ; ---------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa
saksi
mengatakan
tanah
kepunyaan
Penggugat
belum
bersertipikat ; -----------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Bukti Surat P-3 Tentang Surat Keterangan Sepadan Tanah An. Thamrin Oemar (Almarhum Suami Penggugat) ; ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa …..
34
-
Bahwa saksi mengatakan ada mempunyai tanah disekitar objek sengketa ; ---------------------------------------------------------------------------------
2.
WIDODO ALFIAN, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Muara Fajar ; ---------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi
mengatakan tanah kepunyaan Penggugat belum
bersertipikat ; -----------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengetahui letak tanah Penggugat berada pada Kelurahan Muara Fajar ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Bukti Surat P-3 Tentang Surat Keterangan Sepadan Tanah An. Thamrin Oemar (Almarhum suami Penggugat) ; ------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan asal mula Penggugat mempunyai tanah berasal dari Gubernur Riau tanpa menunjukkan Surat Kepemilikannya ;
-
Bahwa saksi mengatakan ada mempunyai tanah disekitar objek sengketa ; ---------------------------------------------------------------------------------
3.
AMRAN SOFYAN, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan sudah bekerja empat tahun di Wirausaha Media Oke. Dot. Com ; -----------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan ada mempunyai tanah disekitar objek sengketa ; ---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa …..
35
-
Bahwa saksi mengatakan disekitar tanah objek sengketa, tidak mengetahui dimana letak tanah Penggugat ; -----------------------------------Menimbang,
bahwa
Tergugat
telah
mengajukan
saksi
pada
persidangan ini yaitu ARDIANSYAH dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; ----------------------------------------1.
ARDIANSYAH, bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi bekerja sebagai staf survey, pengukuran dan pemetaan Pada BPN Kabupaten Siak ; ---------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi tamatan sekolah DI Bidang Pengukuran dan Pemetaan ; -
-
Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu mengenai Sertipikat Hak Milik No. 82 ; -------------------------------------
-
Bahwa saksi yang menggambarkan denah lokasi objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan yang mengukurnya orang lain ; -----------------------
-
Bahwa saksi mengatakan dalam Rekonstruksi (Pengembalian Batas) disesuaikan dengan gambar ukur pada sertipikat yang lama ; --------------
-
Bahwa saksi mengatakan tanah yang di Rekonstruksi
terletak di
Kabupaten Siak ; ------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan yang hadir pada Rekonstruksi (Pengembalian Batas) antara lain Dinas Kabupaten Kota Siak, Camat Minas, Lurah Minas Jaya, dan Polres Siak ; --------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Bukti Surat T-6 (Peta Bidang Tanah) ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang …..
36
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan 2 ( dua) orang saksi yaitu 1. ASRIL 2. JOHARMAN dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; 1.
ASRIL, bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; -
-
Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu mengenai Sertipikat Hak Milik No. 82 letaknya di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ; ---------------
-
Bahwa saksi mengatakan pada awalnya tanah pada objek sengketa tersebut kepunyaan saksi, yang kemudian dijual kepada Suryati (adik kandung saksi) pada tanggal 15 April 2010 ; ------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan mendapat lahan dari menggarap sendiri pada tahun 1960 ; ------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan telah menanam sawit pada lahan objek sengketa ; ---------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pada lahan objek sengketa pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2004 ; ------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan tanah pada objek sengketa telah bersertipikat
2.
JOHARMAN,
bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi adalah anak dari Pak Ja’far ; ---------------------------------------
-
Bahwa almarhum orang tua saksi ada mempunyai lahan di Muara Fajar
-
Bahwa tanah orang tua saksi dengan tanah Pak Asril berjarak lebih kurang 2 Km ; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa …..
37
-
Bahwa sejak tahun 1960 orang tua saksi menggarap tanah ; --------------
-
Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1998 ; -------------------------
-
Bahwa saksi tidak mengetahui kalau almarhum orang tuanya sudah menjual tanah kepada orang Kantor Gubernur Riau sekitar tahun 1983 ;
-
Bahwa saksi mengetahui letak tanah Pak Asril berada di Minas ; ---------Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan
Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang berada di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ; -------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 8 Mei 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; ----------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----------------------------------“Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009. tanggal 6 April 2009 atas …..
38
atas nama SURYATI seluas 20.000 m2 yang semula atas nama ASRIL “;--------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya masing-masing tertanggal 30 Januari 2013 dan 06 Februari 2013 melalui kuasanya dan dari jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 13 Februari 2013 ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun bantahan Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan subyek hukum Penggugat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“ ; --------------------------------------------------------Menimbang, terkandung
bahwa
pengertian
berdasarkan
hanya
orang
ketentuan atau
badan
Pasal
tersebut
hukum
di
perdata
atas yang
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the interest, point the action” (tidak ada kepentingan tidak ada …..
39
ada hak menggugat) ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa secara teoritis pengertian “kepentingan” ini salah
satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan a quo menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan hukum yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo? ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah sertipikat hak milik yang merupakan suatu surat tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah, maka untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah dengan mengetahui terlebih dahulu apakah Penggugat secara sah telah mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, atau dalam pengertian lain apakah Penggugat adalah satu-satunya pihak yang secara sah telah memiliki bidang tanah obyek sengketa aquo ataukah tidak ?, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Penggugat telah mendalilkan:
bahwa Penggugat adalah Istri dari alm. H. Thamrin Oemar Bsc yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di KM.20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rw.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru.;------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait dengan kepemilikan bidang tanahnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yaitu antara lain ; --------------------------------------bukti P-1 : …..
40
bukti P-1 :
Fotocopy Surat Edaran Sekwilda Tingkat I Riau Tertanggal 3 September 1990 ; ----------------------------------------------------------------------
bukti P-2 :
Fotocopy tanda terima angsuran pembayaran kaplingan tanah atas nama Penggugat dari staf Kantor Gubernur ; -----------------------------------
bukti P-3 :
Fotocopy Surat Keterangan Sempadan tanah atas nama Penggugat dari Camat Rumbai ; -------------------------------------------------------------------
bukti P-4 :
Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 141 atas nama Bustamam Yoenal ; ---
bukti P-5 :
Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 142 atas nama Drs. Zardawan ; --------
bukti P-6 :
Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama suami Penggugat ; ----------
bukti P-7 :
Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan;
bukti P-8 :
Fotocopy
Pengantar
Bukti
Tergugat
Asril
dalam Perkara
No.
54/PDT.G/2012/PN PBR tanggal 31 Oktober 2012 ; -------------------------bukti P-9 :
fotocopy Surat Hasil Sementara Pengukuran Rencana Jalan Tol Pekanbaru Dumai Wilayah Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Fajar ; ---------
bukti P-10:
Fotocopy Peta Lokasi TDT di Pekanbaru untuk rencana pembangunan jalan Tol Pekanbaru Dumai ; --------------------------------------------------------
bukti P-11:
Foto Patok Batas lama di Jalan By Pas Caltex ; -------------------------------
bukti P-12: Fotocopy Sertipikat Hak Milik An. Drs. H. Wan Achmad Syaiful ; ---------Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, selama persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama YURNALISA WIDIAWATI, WIDODO ALFIAN dan AMRAN SOFYAN ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, terkait dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atau ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;---------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pengugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat …..
41
berpendapat bahwa tidak ada satu alat buktipun yang relevan yang secara sah telah menyatakan adanya kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah objek sengketa a quo, atau dalam pengertian lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidaklah cukup atau belumlah cukup untuk dapat membuktikan adanya kepemilikan hak yang sah atas bidang tanah obyek sengketa aquo, mengingat yang dijadikan bukti mengenai kepemilikan tanahnya hanyalah sebuah
Surat Keterangan Sempadan
tanah atas nama Thamrin Oemar, Bsc. (Almarhum Suami Penggugat) dari Camat Rumbai (bukti P-3), yang menurut pendapat Majelis Hakim surat tersebut bukanlah atau tidaklah serta merta menjadi surat tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sah, terlebih lagi terhadap surat tersebut belum pernah atau tidak pernah diujikan atau dinyatakan keabsahan kepemilikannya secara keperdataan melalui suatu Putusan Pengadilan ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Istri dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di KM.20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rw.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, maka sesuai pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukanlah menjadi alasan hukum bahwa Surat Keterangan Sempadan adalah tanda bukti hak atas kepemilikan bidang tanah obyek sengketa aquo yang dimiliki oleh Penggugat, mengingat juga bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti T-3 = T.II Int-2, bukti T8, T-10, T-12, T-16, T-20, dan bukti T.II Int-1), yang pada pokoknya justeru berisikan perihal tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang sah atas nama pihak lain yaitu SURYATI (Tergugat II Intervensi) ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti-bukti surat baik …..
42
baik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat maupun Alas Hak berupa Akta Jual beli ataupun Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa aquo, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ada atau setidak-tidaknya belum ada hubungan hukum yang cukup membuktikan secara sah bahwa bidang tanah obyek sengketa aquo adalah milik Penggugat, dan hal tersebut juga berarti bahwa selama ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya sertipikat hak milik objek sengketa aquo, kecuali sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah pihak yang sah yang telah memiliki hak atas bidang tanah tersebut, dan tidak ada satu pun pihak lain yang juga mempunyai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut ; ---------Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan atau dengan tidak adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah obyek sengketa oleh Penggugat, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat saat ini tidak ada mempunyai hak atau kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat menggugat penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa aquo ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang kepentingan Penggugat, karena setelah acara pembuktian di persidangan barulah diperoleh keyakinan mengenai ada tidaknya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap dalil Eksepsi Tergugat maupun Eksepsi Tergugat II Intervensi sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena Penggugat tidak ada mempunyai hak atau kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat menggugat penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa aquo, maka selanjutnya mengenai perkaranya …..
43
perkaranya, telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; ------------------------------Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; ----------------M E N G A D I L I: 1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ------------------------------------------
2.
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.
1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----------------------Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh AGUS EFFENDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, SH. dan POPPY PRASTIANY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat …..
44
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ; ------------------------------------------------------------------------
HAKIM KETUA MAJELIS HAKIM ANGGOTA TTD
TTD
YUDI RINALDI SURACHMAN, SH
AGUS EFFENDI, SH
TTD POPPY PRASTIANY, SH PANITERA PENGGANTI TTD DEWI MONA SARI, Amd
45
Perincian Biaya Perkara 1.
Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2
ATK
Rp.
50.000,-
3.
Panggilan
Rp.
150.000,-
4.
Pemeriksaan Setempat
Rp. 1.280.000,-
5.
Materai
Rp.
12.000,-
6.
Redaksi
Rp.
5.000,-
-------------------J U M L A H Rp. 1.527.000,(satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
