P U T U S A N No. 19 / G / 2014 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : PT. CITRA GADING ASRITAMA, Badan Hukum berkedudukan di Sidoarjo Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43 Waru, Sidoarjo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 dihadapan Lushun Adji Dharmanto, S.H. Notaris di Kepanjen-Kabupaten Malang, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9-642 HT.01.01 TH.97 tanggal 18 September 1997 serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014 dihadapan Herri Rusjahati, S.H. Notaris di Gresik, dalam hal ini diwakili oleh : 1.
Nama
:
SYUKUR
MURSID
BROTOSEJATI, S.T. Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
/
Direktur
Utama PT. Citra Gading Asritama. Tempat tinggal
:
Perum
Griya
Shanta
E-705 Kota Malang.
2. Nama ………….
2
2.
Nama
:
IKA ISKANDAR, S.Sos.
Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Karyawan Direktur
Swasta/ I
PT.
Citra
Gading Asritama. Tempat tinggal
:
Jalan Kalimati RT. 007 RW.
003
Kedaung
Kelurahan Kali
Kecamatan
Angke,
Cengkareng,
Jakarta Barat. 3.
Nama
:
DHAMIS
TRI
RATNA
PURI, S.T Kewarganegaraan
:
Indonesia.
Pekerjaan
:
Karyawan Direktur
Swasta II
PT.
/ Citra
Gading Asritama Tempat tinggal
:
Karanglor RT. 003 RW. 001
Desa
Kecamatan
Karanglor, Manyaran,
Kabupaten Wonogiri. selanjutnya disebut sebagai……..……..PENGGUGAT ;
MELAWAN
KEPALA
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
KABUPATEN
BENGKALIS,
berkedudukan di Jalan Pertanian Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh : 1. JONNAIDI, S.H., M.H 2. MIRZA AFFENDY, S.H
Keduanya ………….
3
Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Kasubbag Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Bengkalis berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 76/SPT/2014 tanggal 19 Agustus 2014, dan : 3. MUKHLIS, S.H., M.H 4. BUDHI SANTOSO, S.H. 5. ERIZA SUSILA, S.H 6. EDDY SUGANDY TAHIR, S.H Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, alamat Jalan Pertanian Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/PU/VIII/2014/536 tanggal 25 Agustus 2014, dan Surat Kuasa Substitusi No. SK-1460/ N.414/Gp.2/08/ 2014 tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai………………………………..………… TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.19/PEN-AC/2014/PTUN-Pbr. tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Penetapan Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.19/PEN-AC/2014/PTUN-Pbr. tanggal 13 Agustus 2014
Tentang
Penunjukan
Hakim
Tunggal
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini ;
Telah………….
4
Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 19/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Panitera dalam perkara tersebut ; Telah
membaca
Penetapan
Hakim
Tunggal
No.19/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr. tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan Register Perkara No.19/G/2014/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : -
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
Umum
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Kabupaten Juni
Bengkalis
2014
Barang/Jasa
Perihal Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears). DASAR DAN ALASAN GUGATAN : 1. Bahwa
Penggugat
Pengadilan Tata
mengajukan Usaha
Negara
gugatan
terhadap
Tergugat
di
Pekanbaru, karena Tergugat
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan
Surat
Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa Paket
Pekerjaan ………….
5
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu karena Penggugat selaku Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), hal ini dikarenakan sejak Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang, Tergugat tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain tidak menrbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Tergugat tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain tidak menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun melakukan Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) serta dengan sengaja menghalangi agar Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), dan sudah barang tentu Penggugat tidak akan mendapatkan
keuntungan
apa-apa,
hal
mana
sesuai
dengan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa………….
6
4. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Juni
2014
Barang/Jasa
Perihal Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tersebut
telah
bersifat
menimbulkan akibat
konkrit,
individual
hukum bagi
dan
final
yang
Penggugat sehingga
telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 5. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Juni
2014
Barang/Jasa
Perihal Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada hari SENIN, tanggal 16 Juni 2014 ; 6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa yakni Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
Umum
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Kabupaten Juni
Bengkalis
2014
Barang/Jasa
Perihal Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada hari JUMAT, tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 7. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada tanggal 12 September 2013
diwebsite
LPSE
Kabupaten
Bengkalis
(www.lpse.bengkaliskab.go.id)………….
7
(www.lpse.bengkaliskab.go.id) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning ; 8. Bahwa sebagai kelanjutan atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada
tanggal 12
September 2013 diwebsite LPSE Kabupaten
Bengkalis (www.lpse.bengkaliskab.go.id) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis
selaku
Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning, Tergugat seharus segera memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Pemenang Lelang (Penggugat), hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi ; -
Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
berbunyi : “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”
- Pasal ………….
8
-
Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi “menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang”
9. Bahwa
adapun
Jaminan
Pelaksanaan
untuk
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah Penggugat serahkan dalam masa waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Kantor
Cabang
Utama
Surabaya
No.1906/001051/
3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.932.279.800,(Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ; 10. Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) bukannya memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), justru menerbitkan objek sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/ 2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; 11. Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) terhadap PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah karena PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam (black list) dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank ; 12. Bahwa………….
9
12. Bahwa sesuai dengan Surat Manager, Portfolio and Operations World Bank, Indonesia tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat secara jelas menyebutkan pada alinea kedua berbunyi sebagai berikut : “Untuk PT. Citra Gading Asritama dan setiap badan lainnya yang terdaftar, Daftar hitam World Bank disediakan khusus untuk daftar hitam dan aturan daftar hitam yang diberlakukan untuk Kontrak yang dibiayai World Bank. Daftar hitam ini adalah saksi administratif oleh World Bank, yang mana diberlakukan terbatas untuk proyek-proyek World Bank termasuk kegiatankegiatan IFC dan MIGA dan kegiatan-kegiatan IBRD dan IDA. World Bank tidak memiliki pendapat khusus untuk perusahaan atau perorangan yang tidak berada dalam proyek yang dibiayai oleh World Bank, seperti yang terlihat dan kami mengerti bahwa saudara berada dalam pembiayaan pemerintah lokal” ;
13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan penjelasan dari Manager, Portfolio
and
Operations
World
Bank,
Indonesia
sebagaimana
tersebut dalam surat tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat, dapat diambil satu fakta hukum bahwa ruang lingkup berlakunya Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) hanya berlaku khusus dalam lingkup World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB), bukan berlaku secara umum yang mana sumber pembiayaannya jelas-jelas bukan berasal dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB) ; 14. Bahwa
apabila
dikaitkan
dengan
sumber
pembiayaan
Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), pembiayaannya sama sekali tidak bersumber baik seluruhnya maupun sebagian dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB), dengan demikian secara hukum tidak
mempunyai ………….
10
mempunyai hubungan hukum atau dengan kata lain tidak berkaitan sama sekali, karena sumber pembiayaannya jelas-jelas berasal dari APBD
Kabupaten
Bengkalis.
Dan
apabila
Tergugat
akan
memberlakukan Daftar Hitam atas perusahaan yang mengikuti Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears),
maka
peserta
maupun
pemenang
yang
dapat
digugurkan atau diputuskan kontraknya hanya terhadap peserta maupun pemenang yang tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ; 15. Bahwa untuk mempertegas uraian tersebut diatas Penggugat perlu menguraikan antara lain : a. Surat
Kepala
Badan
Pembinaan
Konstruksi
Kementerian
Pekerjaan Umum No.IK 0204-KK/106 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang. Yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) secara jelas disebutkan pada point 10 yakni : “Sesuai Notice of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 Ruang Lingkup berlakukanya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT. Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB)” .
b. Surat
Plt.
Pengadaan
Direktur Lembaga
Perencanaan, Kebijakan
Monitoring Pengadaan
dan
Evaluasi
Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia No.202/LKPP/D.II.1/01/2014
tanggal ………….
11
tanggal
13
Januari
2014
Perihal
Permohonan
penjelasan
mengenai Daftar Hitam Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) tidak tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional. 16. Bahwa untuk itu pemberlakuan Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagai landasan hukum bagi Tergugat untuk
membatalkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah tindakan yang inkonstitusional, keliru serta diskriminatif karena di daerah lain Penggugat justru sedang melaksanakan pekerjaan proyek-proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD yang antara lain adalah : 1) Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.382.212.437.000,(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). 2) Pembangunan Jalan Kembang Janggut Menuju Kelekat di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.208.661.433.000,- (Dua Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). 3) Paket Pemiliharaan Berkala Jalan TM. Rais dan Jalan TGH. Ali Batu Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian Pekerjaan Umum dengan Nilai Kontrak Rp.10.876.082.000,(Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Depan Puluh Dua Ribu Rupiah).
17. Bahwa ………….
12
17. Bahwa disisi lain terlihat secara jelas yang mana Surat Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis
No.600/DPU/MY/
VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang menjadi objek sengketa adalah cacat juridis karena yang berwenang menerbitkan serta mengeluarkan
Surat
Keputusan
yang
berhubungan
dengan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Instansi. Hal ini terbukti pada surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning), yang mana Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Bengkalis
bertindak
selaku
Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Tetapi pada surat Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Juni
2014
Barang/Jasa
Perihal Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), Tergugat
bertindak
bukan
selaku
Pengguna
Pembuat Komitmen tetapi bertindak selaku
Anggaran/Pejabat
Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Kepala Instansi yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ;
18. Bahwa………….
13
18. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pasal 10 Peraturan
Kepala
Pemerintah
Lembaga
Nomor
7
Kebijakan Pengadaan
Tahun
2011
tentang
Barang/Jasa
Petunjuk
Operasional Daftar Hitam serta melanggar Asas-Asas Pemerintahan
Yang
Baik
(AAUPB)
khususnya
Asas
Teknis Umum
Kepastian
Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal,
karena
mengadakan
Tergugat
tidak
penelitian-penelitian
berusaha yang
terlebih
mendalam
dahulu sehingga
akibatnya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa ; 19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Pekerjaan
Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Kepala Dinas Umum
Kabupaten
Bengkalis
No.600/DPU/
MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
20. Bahwa ………….
14
20. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo yaitu Surat Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis
No.600/DPU/MY/
VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta
memerintahkan Tergugat
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat ; PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT -
Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
-
Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dipercepat adalah karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yaitu apabila Tergugat menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dalam waktu dekat ini, sedangkan proses hukum masih sedang berjalan, maka otomatis akan menimbulkan keruwetan serta permasalahan hukum yang baru, yang pada akhirnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini menjadi sia-sia ;
PERMOHONAN………….
15
PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN -
Bahwa
apabila
Tergugat
Pekerjaan
melaksanakan
Umum
Surat
Kepala
Kabupaten
No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
tanggal
Penunjukan
12
Bengkalis
Juni
Penyedia
Dinas
2014
Perihal
Barang/Jasa
Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian negara yaitu terhambatnya penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Bengkalis atas keterlambatan proses kontrak oleh Tergugat
selaku
Pengguna
Anggaran
(PA)/Pejabat
Pembuat
Komitmen (PPK) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; -
Bahwa disamping menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian Negara, juga dikhawatirkan apabila Tergugat menindaklanjuti objek sengketa dengan menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak lain atau
melakukan
Pelelangan
Ulang
atas
Paket
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; -
Untuk menghindari kerugian sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; Berdasarkan
dasar
dan
alasan
yang
diuraikan
diatas,
Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM ………….
16
DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN : -
Mengabulkan
Permohonan
Penggugat
tentang
penundaaan
pelaksanaan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; -
Memerintahkan Tergugat
untuk menangguhkan atau menunda
tindak lanjut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Bengkalis
No.600/DPU/MY/VI/2014/441
tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; 3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas
Pekerjaan
Umum
No.600/DPU/MY/VI/2014/441 Pembatalan
Surat
Kabupaten
tanggal
Penunjukan
12
Penyedia
Juni
Bengkalis 2014
Perihal
Barang/Jasa
Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; 4.
Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
selaku
Pengguna
Anggaran
(PA)/Pejabat
Pembuat
Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat ;
5. Menghukum ………….
17
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut
telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBELLUM) : Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat disatu sisi sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan mengakui keberadaan Tergugat sedangkan pada angka 17 menyangkal keberadaan Tergugat dan mendalilkan objek sengketa cacat hukum dengan alasan Tergugat tidak berwenang mengeluarkan objek sengketa a quo, padahal Penggugat mengetahui secara jelas yang mana Tergugat dalam perkara
ini
selain sebagai
Kepala
Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Bengkalis
Nomor
:
229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa pada bagian Eksepsi Pengugat dalam point 1 s/d 6 tentang Surat dari Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012
Perihal
Pembatalan
Surat
Penunjukan
Penyediaan
Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning, telah diketahui secara jelas yang mana Tergugat dalam perkara ini selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten………….
18
Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Bengkalis
Nomor
:
229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014. Dalam hal ini tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) yang menerbitkan Surat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan DuriSei Pakning (Multiyear) telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan perusahaan PT. Citra Gading Asri Tama termasuk dalam daftar hitam Lembaga Donor Asia Development Bank untuk selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014 sehingga PT. Citra Gading Asritama telah melanggar dalam ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (1) huruf n yang menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan daftar hitam adalah daftar
yang
memuat
identitas
penyedia
barang/jasa
yang
dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, BUMD, Lembaga Donor dan atau Pemerintah Negara Lain” jo Pasal 118 ayat (4) yang menyebutkan “bahwa pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dilakukan oleh PA / KPA setelah dapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan” Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pembuatan pembatalan Surat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan
Duri-Sei
Pakning
(Multiyear)
adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa………….
19
2. Bahwa Pengugat pada point 7 s/d 8, dalam dalil gugatan menjelaskan bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam BAB II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, hal ini dikarena data-data maupun dokumen yang diterima dari Penggugat telah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh panitia lelang berdasarkan Perpres Nomor
70
tahun
2012
tentang
Pengadaan
Barang
/Jasa
Pemerintah namun pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat melakukan klarifikasi dan informasi terhadap Blacklist PT. Citra Gading Asritama oleh World Bank ke World Bank perwakilan Indonesia dengan nomor surat 600/PU/I/2014/37 dan pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat menerima jawaban dari World Bank perwakilan Indonesia yang menyatakan bahwa PT.Citra Gading Asritama termasuk dalam daftar hitam oleh World Bank atas sanksi korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau praktek yang bersifat menghalangi kontrak yang dibiayai oleh World Bank sehingga perusahaan PT. Citra Gading Asritama tidak memenuhi persyaratan
untuk
menerima
kontrak.
Jika
penyedia
tidak
menyampaikan data yang benar kepada panitia lelang maka dapat digugurkan sesuai dengan pasal 93 ayat (1) c Peraturan Kepala LKPP ; 3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9 s/d 10 tentang Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan kepada Tergugat kewajiban sebelum
menandatangani
kontrak
pekerjaan
atau
sebelum
diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK), namun jaminan tersebut telah di serahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat karena diketahuinya bahwa Penggugat dalam hal ini PT.Citra Gading Asritama termasuk dalam daftar hitam oleh World Bank dan Asian Development Bank (ADB) ;
4. Bahwa………….
20
4. Bahwa dalam point 11 s/d 16 tentang Daftar Hitam (Blacklist) dari Asian Development Bank (ADB) terhadap PT. Citra Gading Asritama ternyata diketahui di Blacklist (termasuk daftar hitam) oleh Lembaga Donor Asia Development Bank untuk selama 2 (dua) tahun tehitung mulai tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014 sebagaiman terlihat melalui Situs www.web.worldbank.org “bagian listing ineligible Firms and individual yang menyebutkan bahwa PT. Citra Gading Asritama beralamat di Jalan Gayung Kebonsari A-7 Surabaya dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014 dan dalam Copy Notice Uncentested Sanctions Procending tanggal 7 Agustus 2012 yang menyebutkan bahwa PT. Citra Gading Asritama dinyatakan tidak layak untuk ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, Surat
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
dan hal ini termuat dalam Barang/Jasa
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : B-7320/LKPP/D-IV/12/2013 tanggal 24 Desember 2013, Perihal Permohonan Bantuan Pendapat terhadap Hasil Lelang yaitu : a. Berdasarkan Pasal 19 ayat 1n dan Penjelasan pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa Penyedia disyaratkan tidak masuk dalam daftar hitam. Dalam penjelasan disebutkan bahwa daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I BUMN, BUMD, lembaga donor dan atau pemerintah Negara lain ; b. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Bab II. Pelanggaran yang dikenakan sanksi daftar hitam Pasal 3 ayat (2), penyedia barang/jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi daftar hitam apabila melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK (huruf e) sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 4 ayat (7)) ;
c. Mengacu ………….
21
c. Mengacu
pada
ketentuan
diatas
berdasarkan
informasi
Pengumuman Sanksi daftar hitam oleh Asia Development Bank (ADB) terhadap PT. Citra Gading Asritama, maka Penyedia yang bersangkutan tidak dapat melakukan pelelangan apapun di instansi Pemerintah selama masa sanksi daftar hitam berlaku, sehingga penyedia tersebut digugurkan dari proses pelelangan yang sedang diikuti ; d. Berdasarkan Pasal 93 ayat 1c, penyedia yang tidak menyampaikan data dengan benar dapat digugurkan. Bahwa
hal
tersebut
diatas
dipertegas
dengan
Surat
dari
Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/36 tanggal 9 Januari 2014 yaitu :
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf n mengatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain yaitu tidak masuk dalam daftar hitam ;
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf n menjelaskan bahwa yang dimaksud daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, BUMD, Lembaga Donor, dan atau Pemerintah Negara lain ;
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian B.3.c.16)d)
mengatur
bahwa
peserta
dinyatakan
memenuhi
persyaratan kualifkasi apabila salah satu dan atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk daftar hitam ;
Copy Notice Uncentested Sanctions Procending tanggal 7 Agustus 2012 menyebutkan bahwa “PT. Citra Gading Asritama dinyatakan tidak layak ditunjuk sebagai pemenang pelelangan” ;
• Pada………….
22
Pada situs www.web.worldbank.org “bagian listing ineligible Firms and individual yang menyebutkan bahwa PT. Citra Gading Asritama beralamat di Jalan Gayung Kebonsari A-7 Surabaya dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014 ; Apabila butir 4) dan 5) benar maka PT. Citra Gading Asritama
sejak tanggal 7 Agustus 2012 seharusnya tidak dapat mengikuti pelelangan (tidak memenuhi pesyaratan kualifikasi, tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang, dan tidak dapat menandatangani kontrak) ; 5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat di kemukakan diatas, maka Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni
2012
Perihal
Pembatalan
Surat
Penunjukan
Penyediaan
Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian tindakan Tergugat jelas tidak melakukan tindakan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu tidak beralasan hukum Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo, karena Penggugat dalam perkara ini terbukti telah diberi sanksi termasuk daftar hitam oleh Lembaga Donor World Bank yang keberadaannya sampai sekarang diakui secara hukum di Indonesia, diantaranya secara tegas disebutkan dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 (vide penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf n Perpres Nomor 70 tahun 2012),dan oleh karena itu beralasan hukum dalil Penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa………….
23
7. Bahwa posisi Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam dasar dan alasan gugatan pada point 17 (tujuh belas) yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kepala Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
atau Kepala
Instansi
adalah
kekeliruan dari Penggugat, dan hal ini bertolak belakang dengan petitum Dalam Pokok Perkara pada gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyebutkan ”memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk...dst” ; DALAM HAL PENANGGUHAN PELAKSANAAN. Bahwa dalam perkara ini jelas tidak ada alasan dan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat ( 2 )
dan
ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi kekhawatiran Penggugat tersebut menurut Tergugat hanya untuk kepentingan Penggugat semata, sedangkan Tergugat dalam hal justru bersikap hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum, maka selain itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang butuh sarana jalan yang baik maka tidaklah keliru dan berlebihan pada saatnya nanti paket pekerjaan tersebut diberikan kepada pihak lain, karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka dari itu beralasan hukum Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Objek Sengketa perkara a quo untuk ditolak ; Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM………….
24
DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN. 1. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang diajukan Penggugat ; 2. Menolak Permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. I. DALAM EKSEPSI. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; II. DALAM POKOK PERKARA. 1.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3.
Menolak tuntutan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012 ;
4.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini. ATAU ; Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adillnya (ex Aequo et Bono).
Menimbang ………….
25
Menimbang,
bahwa
atas
Jawaban
Tergugat,
Penggugat
menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan pihak Tergugat atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Hakim Tunggal. Adapun
bukti surat Penggugat tersebut
diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 berupa : Bukti P-1
:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
Bukti P-2
:
Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bukti P-3
:
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
Bukti P-4
:
Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) Tahun Anggaran 20122015 ;
Bukti P-5…………
26
Bukti P-5
:
Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) Tahun Anggaran 20122015 ;
Bukti P-6 A :
Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada tanggal 12 September 2013 ;
Bukti P-6 B :
Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Pengguna
Anggaran
(PA)
Selaku
Pejabat
Pembuat
Komitmen No.600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan
Pembangunan
Jalan
Duri
-
Sei.
Pakning ; Bukti P-7
:
Garansi
Bank
Sebagai
Jaminan
Pelaksanaan
No.1906/001 051/3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013 ; Bukti P-8
:
Surat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Pokja
1
Multi
ULP/XII/2013
Years
tanggal
No.12/UND/POKJA.MY/
04
Desember
2013
Perihal
Klarifikasi Pengaduan LSM atas Sanksi Daftar Hitam PT. Citra Gading Asritama ; Bukti P-9
:
Surat
Direktur
Utama
No.046/CGA/XII/2013 Perihal
Jawaban
PT.
Citra
tanggal
Gading
20
Klarifikasi
Asritama
Desember
atas
Surat
2013 ULP
No.12/UND/POKJA.MY/ULP/XII/2013 ; Bukti P-10 :
Surat
Direktur
Advokasi
&
Penyelesaian
Sanggah
Wilayah I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik
IV.1/12/2013
tanggal
Indonesia 24
No.B.7320/LKPP/D-
Desember
2013
Perihal
Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;
Bukti P-11…………..
27
Bukti P-11 :
Surat
Direktur
Utama
PT.
No.025/CGA-JKT/I/2014
Citra
tanggal
Gading 08
Asritama
Januari
2014
Perihal Pelaksanaan Kontrak ; Bukti P-12 :
Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum No.IK.02.04-KK/36 tanggal 9 Januari 2014
Perihal
Tanggapan
atas
Surat
Permohonan
Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti P-13 :
Surat
Plt.
Evaluasi
Direktur
Pengadaan
Barang/Jasa
Perencanaan, Lembaga
Pemerintah
Monitoring
dan
Kebijakan Pengadaan Republik
Indonesia
No.202/LKPP/D-II.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan penjelasan mengenai Daftar Hitam Nasional ; Bukti P-14 :
Pendapat Hukum/Legal Opinion Tim Advokasi Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 2 Februari 2014 Perihal Pendapat
Hukum
Pelaksanaan
Lelang
Paket
Pembangunan Jalan Duri - Sai Pakning ; Bukti P-15 :
Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Februari
Umum 2014
No.IK.02.04-KK/106 Perihal
Tanggapan
tanggal atas
7
Surat
Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti P-16 :
Surat
Direktur
Utama
PT.
Citra
Gading
Asritama
No.048/CGA-JKT/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 Perihal Pelaksanaan Kontrak ; Bukti P-17 :
Notice Of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 ;
Bukti P-18 :
Surat Manager, Portfolio and Operations World Bank, Indonesia tanggal 20 Maret 2014 ;
Bukti P-19………..
28
Bukti P-19 :
Surat
Kepala
Bengkalis Juni
Dinas
Pekerjaan
Umum
No.600/DPU/MY/VI/2014/441
2014
Perihal
Pembatalan
Surat
Kabupaten tanggal
12
Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) ; Bukti P-20 :
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 dihadapan Lushun Adji Dharmanto, S.H. Notaris di Kepanjen-Kabupaten Malang ;
Bukti P-21 :
Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9642 HT.01.01 TH.97 tanggal 18 September 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Gading Asritama Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 ;
Bukti P-22 :
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Gading Asritama Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014 dihadapan Herri Rushajati, S.H. Notaris di Gresik ;
Bukti P-23 :
Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU02411.40.21.2014
tanggal
28
Mei
2014
Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Gading Asritama ; Bukti P-24 :
Surat
Perjanjian
Satuan)
Nomor
Kerja :
Konstruksi
(Kontrak
Harga
5352/620/DBM-SDA/XII/2013
tanggal 19 Desember 2013 Kegiatan Pembangunan Jalan Kembang Janggut Menuju Kelekat ; Bukti P-25 :
Surat Perjanjian Nomor : 5478/620/DBM-SDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong ;
Bukti P-26………..
29
Bukti P-26 :
Surat Perjanjian Kerja Harga Satuan (Kontrak) Nomor : HK.02.03/159/SKPD-TP/DPU-NTB/2014
tanggal
26
Februari 2014 Paket Pemiliharaan Berkala Jalan TM. Rais dan Jalan TGH. Ali Batu ; Bukti P-27 :
Kronologis Black List World Bank terhadap PT. Citra Gading Asritama ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Hakim Tunggal. Adapun
bukti surat
Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 berupa : Bukti T-1
:
Surat
Keputusan
229/Kpts/VI/2013 Penunjukkan Keuangan
Bupati tanggal
Pejabat
Daerah
Bengkalis 06
Juni
Pelaksana
pada
Dinas
Nomor
2014
:
tentang
Penatausahaan
Pekerjaan
Umum
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 ; Bukti T-2
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ; Bukti T-3
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/DPU/X/2013/1108 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Permohonan Legalisasi terkait Sanctions Case No. 195 IBRD Loan Number 4834-IND (SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama oleh Bank Dunia ;
Bukti T-4………..
30
Bukti T-4
:
Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau No. 15/89/DSTa/DSMI/Pbr tanggal 20 Desember 2013 Perihal
Permohonan
Klarifikasi
Informasi
dan
Legalisasi ; Bukti T-5
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/PU/MY/I/2014/40 tanggal 28 Januari 2014 Perihal Permohonan Klarifikasi Informasi dan Legalisasi terkait Sanctions Case No. 195 IBRD Loan Number 4834-IND (SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama ; Bukti T-6
:
Surat Request for Bank’s clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank’s debarment list tanggal 20 Maret 2014 ;
Bukti T-7
:
Surat Notice of Uncontesred Sanctions Proceedings, 07 August 2012, Sanction Case No. 195 IBRD Loan Number
4834-IND
(Indonesia
Strategic
Roads
Infrastructure Project), Respondent : PT. Citra Gading Asritama ; Bukti T-8
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/PU-BM/XI/2013/1089.a tanggal 13
November
2013
Perihal
Permohonan
Bantuan
Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti T-9
:
Surat
Direktur
Wilayah
I
tanggal
24
Advokasi
Nomor
:
&
Penyelesaian
Sanggah
B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013
Desember
2013
Perihal
Permohonan
Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti T-10
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/PU-BM/XI/2013/1089.b tanggal 13
November
2013
Perihal
Permohonan
Bantuan
Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;
Bukti T-11………..
31
Bukti T-11
:
Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/106
tanggal
07
Februari
2014
Perihal
Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti T-12
:
Surat
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/V/2014/295 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Pendapat terkait Request Bank’s Clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank’s Debarment List ; Bukti T-13
:
Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/36
tanggal
09
Januari
2014
Perihal
Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ; Bukti T-14
:
Surat Kasubdit Advokasi & Sanggah Wilayah Barat I Nomor : IK 3249/D.4.1.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Pendapat terkait Request Bank’s Clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank’s Debarment List ;
Bukti T-15
:
Surat Head Of Department Of Public Works Bengkalis Regency
Nomor : 600/PU/MY/I/2014/40 tanggal 28
January 2014 subject Petition for Clarification of Information and Legalization Related to Sanction Case No. 195 IBRD Loan Number 4834-IND (SRIP) on Behalf of PT. Citra Gading Asritama ; Bukti T-16
:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
Bukti T-17………….
32
Bukti T-17
:
Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ; Bukti T-18
:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah ;
Menimbang,
bahwa
disamping
mengajukan
bukti
surat,
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing yaitu : 1. Ir. RIAD HOREM DIPL., HE : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah Pensiunan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan terakhir menjabat sebagai Direktur Monitoring dan Evaluasi ;
-
Bahwa setahu saksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP)
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah serta mempunyai fungsi penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan
sumber
barang/jasa
daya
pemerintah,
manusia
dibidang
pemantauan
dan
pengadaan evaluasi
pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta
pengawasan
penyelenggaraan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah secara elektronik (electronic procurement), pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum, penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan,
kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan
serta
rumah tangga ;
-
Bahwa …………….
33
-
Bahwa setahu saksi, PT. Citra Gading Asritama adalah Pemenang Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears), namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memproses Kontrak Kerja,
namun
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis justru membatalkan PT. Citra Gading Asritama sebagai Pemenang Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei.
Pakning
(Multiyears) dengan alasan PT. Citra Gading Asritama masuk Daftar Hitam (Blacklist dari World Bank) ; -
Bahwa setahu saksi, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tidak bisa dibatalkan karena sudah bersifat final dan harus dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan barang/jasa ;
-
Bahwa setahu saksi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tidak dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Instansi dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ;
-
Bahwa setahu saksi, lembaga yang berwenang menyatakan suatu perusahaan termasuk Daftar Hitam (Blacklist) adalah
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas usulan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -
Bahwa setahu saksi, usulan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut setelah mendapatkan usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ;
-
Bahwa setahu saksi, atas usulan dari
Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP)
mengumumkan perusahaan yang diblacklist tersebut melalui Portal Pengadaan Nasional ;
-
Bahwa…………..
34
-
Bahwa setahu saksi, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears) tidak pernah melaporkan Daftar Hitam (Blacklist) atas nama
PT.
Citra
Gading
Asritama
kepada
Kepala
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ; -
Bahwa setahu saksi, Daftar Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan oleh World Bank hanya berlaku jika suatu pekerjaan barang/jasa sumber dananya baik sebagian maupun seluruhnya dibiayai oleh World Bank atau Grup World Bank ;
-
Bahwa setahu saksi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD tidak berlaku Daftar Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan oleh World Bank ; Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi
dalam
perkara
ini,
meskipun
Hakim
Tunggal
telah
memberikan
kesempatan kepada pihak Tergugat selama 3 (tiga) kali persidangan untuk menghadirkan saksinya ; Menimbang,
bahwa
Penggugat
dan
Tergugat
telah
menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 September 2014 ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; DALAM EKSEPSI : Menimbang, Tergugat
lebih
lanjut
bahwa
sebelum
dipertimbangkan
mempertimbangkan tentang
tenggang
eksepsi waktu
pengajuan gugatan oleh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada
posita……………
35
posita angka 6 (enam) yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) diketahui pada Tanggal 13 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan di PTUN Pekanbaru tertanggal 12 Agustus 2014, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak surat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan
atau
Pejabat
Tata
Usaha
Negara“
dan
dari
diketahuinya obyek sengketa aquo tanggal 13 Juni 2014 sampai didaftarkannya gugatan pada tanggal 12 Agustus 2014, maka gugatan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat
dalam
jawabannya
telah
mengajukan
eksepsi
sebagaimana termuat dalam uraiannya pada tanggal 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dengan suatu alasan disatu sisi Penggugat mengakui keberadaan Tergugat dan disisi lain mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan
obyek
sengketa
yaitu
Surat
Keputusan
Nomor
:
600/DPU/MY /VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years) menurut Tergugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum……………
36
Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, sehingga menurut Tergugat dalil Penggugat satu sama lain saling bertentangan dan kabur ; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan dimuka Persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat
sebagaimana
diuraikan
diatas,
Pengadilan
mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan apakah suatu gugatan telah disusun secara benar atau tidak adalah secara tegas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan harus memuat/mencantumkan identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta/dimohon untuk diputuskan oleh Pengadilan ; Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat, Pengadilan menyimpulkan bahwa
gugatan Penggugat cukup
jelas
mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, obyek gugatan dan uraian-uraian mengenai alasan gugatan serta hal yang dituntut yaitu agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memutuskan dan menyatakan batal atau tidak sah, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years), maksudnya adalah menunjuk kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan aquo sebagaimana yang ditunjukkan pada Bukti Surat P-19, oleh karena itu menurut Pengadilan gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut ;
Menimbang……………
37
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 600/DPU/ MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) (Vide Bukti P-19) ; Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
sengketa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -
Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PU/X/ VI/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 ; Menimbang, bahwa penunjukan PT. Citra Gading Asritama
(Penggugat)
sebagai
Penyedia
Barang/Jasa
untuk
Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Kabupaten Bengkalis adalah
setelah
Penggugat
ditetapkan
sebagai
pemenang
lelang
berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/IX/2013/895 tanggal 05 September 2013 ;
Menimbang……………
38
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 (b) yaitu berupa surat Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bertindak sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang pada pokoknya PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) termasuk dalam Daftar Hitam pada Asian Development Bank (APB) dan World Bank dan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan atas dasar tersebut pihak Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014 telah menerbitkan Surat Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhadap PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) yaitu surat Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 (Vide Bukti P-19, T-2) ; Menimbang, bahwa surat pembatalan obyek sengketa aquo ditanda tangani oleh Tergugat bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tapi bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau tepatnya menggunakan atau mencantumkan nomenklatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, padahal saat Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) tanggal 7 Oktober 2013 nomenklatur yang dicantumkan adalah Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( Vide Bukti P-19, T-2) ; Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas perlu untuk dipertanyakan sejauh mana pemisahan tugas dan wewenang Tergugat selaku Kepala Dinas dengan Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kaitannya dengan Pejabat Pelaksana
Penatausahaan…………..
39
Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Jalan
Duri-Sei
Pakning
di
Kabupaten
Bengkalis
(Bukti T-1) ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Azas
Umum
Hukum
Administrasi khususnya Azas Contrarius Actus maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Asas ini tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak ada klausula pengaman yang lazim berbunyi “Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya”. (Prof Dr Philipus M. Hadjon, SH, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2005) ; Menimbang, bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut diatas adalah diterbitkan dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang terbaca pada Bukti Surat P-6 (b) yaitu Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III dengan Title para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa bagian pertama “Organisasi Pengadaan” pasal 7 ayat (1) ; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas ; a. PA/KPA ; b. PPK ; c. ULP/Pejabat Pengadaan, dan ; d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
Menimbang…………..
40
Menimbang,
bahwa
nomenklatur
(Nomen
Clature)
sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
pada Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk
Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga jika dicermati ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut Tergugat pada saat menerbitkan Surat Pembatalan tanggal 12 Juni 2014 Nomor
:
600/DPU/MY/VI/2014/441
(obyek
sengketa)
seharusnya
menggunakan nomenklatur/penyebutan Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan menggunakan nomenklatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena pencantuman Kepala Dinas Pekerjaan Umum menunjuk kepada jabatan dalam instansi yang apabila jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut digunakan kedalam area Penatausahaan Keuangan sebagaimana lampiran Surat Bupati Nomor : 229/KPTS/VI/2014
dalam
kaitannya
dengan
kegiatan
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning tentu akan lain akibat hukumnya, dengan demikian unsur formal atau legal formal tidak terpenuhi sebagaimana pembuatan Surat Keputusan pada umumnya, seharusnya Tergugat menggunakan atau mempedomani aturan yang ada yaitu Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ; Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertegas oleh saksi dari Penggugat Ir. Riad Horem DIPL., HE dalam persidangan yang menerangkan
bahwa
Organisasi
Pengadaan
Barang/Jasa
sudah
ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan lebih lanjut dijelaskan oleh saksi bahwa dalam Peraturan Presiden tersebut tidak dikenal Kepala Dinas bertindak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenal adalah sebagaimana ditentukan di Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut ; Menimbang…………..
41
Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Umum Hukum Administrasi khususnya yaitu Contrarius Actus, maka Kepala Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Bengkalis
dalam
jabatan
Pengguna
Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah berwenang menerbitkan dan membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), akan tetapi Tergugat pada saat membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 12 Juni 2014 telah salah menggunakan atau mencantumkan kalimat “Kepala Dinas Pekerjaan Umum” yang seharusnya menggunakan kalimat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA),
Pejabat
Pembuat
Komitmen (PPK) ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Tergugat
pada
saat
menerbitkan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dan bukan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Tergugat telah melanggar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan
Presiden
Nomor
70
Tahun
2012
tentang
pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo telah mengandung cacat hukum ; Menimbang,
bahwa
yang
menjadi
permasalahan
dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
(Tergugat) Nomor : 600/DPU/
MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years) yang ditujukan kepada PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) (Vide Bukti P-19 dan P-6B) ;
Menimbang……………..
42
Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek sengketa aquo pihak Penggugat
merasa
keberatan
oleh
karena
yang
pada
pokoknya
mengemukakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 huruf (j), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, serta melanggar
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan
Yang
Baik
(AAUPB)
khususnya Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
alasan-alasan
diatas
Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 600/DPU/ MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years) dinyatakan batal atau tidak sah karena cacat hukum ; Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku
dan
tidak
bertentangan
dengan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; Menimbang,
bahwa
terhadap
kedua
dalil-dalil
yang
dikemukakan Penggugat dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang……………
43
Menimbang, bahwa Pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap surat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 (obyek sengketa) berdasarkan Pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Depelopment Watch (IDEWA) Nomor : 01A1-IDEWA/2013 tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) termasuk dalam Daftar Hitam (blacklist) di Bank Dunia (World Bank) yang tertayang di situs www.web.worldbank.org yang pada bagian “Listening Ineligible Firm and Individual “ menyebutkan bahwa PT.Citra Gading Asritama (Penggugat) dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 dan dalam Copy Notice Uncentested Sanctions Procending tanggal 7 Agustus 2012 dinyatakan bahwa PT. Citra Gading Asritama tidak layak untuk ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Atas informasi atau pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut diatas pihak Tergugat menindak lanjuti dengan mengirim surat antara lain ; 1. Mengirim surat tertanggal 13 November 2013 dengan surat Nomor : 600/P.U-BM/XI/2013/1089a yang ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan
Konstruksi
Kementerian
Pekerjaan
Umum,
Perihal
Permohonan bantuan pendapat terhadap hasil lelang dan telah dibalas/ditanggapi
oleh
Kementerian
Pekerjaan
Umum
Badan
Pembinaan Konstruksi masing-masing tanggal 9 Januari 2014 dengan Nomor Surat : 1K 0204-KK/36 dan tanggal 7 Februari 2014 dengan Nomor Surat : 1K 0204-KK/106 (Vide Bukti T-8, T-11 dan T-13) ; 2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Unit Layanan Pengaduan (ULP) mengirim surat kepada PT.Citra Gading Asritama (Penggugat) tanggal
04
Desember
2013
dengan
Nomor
Surat
:
12/UND/POKJA.MY /ULP/XII/2013, Perihal Klasifikasi atas surat
Unit…………
44
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Surat Nomor : 046/CGK/ XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Vide Bukti P-8, P-9) ; 3. Mengirim surat tertanggal 13 November 2013 dengan Nomor Surat : 600/P.U-BM/XI/2013/1089-b
yang
ditujukan
kepada
Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Perihal permohonan bantuan pendapat terhadap hasil lelang, dan telah dijawab oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor Surat : B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013 (Vide Bukti T-9, T-10) ; 4. Mengirim surat kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Propinsi Riau tertanggal 24 Oktober 2013 dengan Nomor Surat : 600/DPU/XI 2013/1108, Perihal permohonan klarifikasi informasi dan legalisasi terkait Sanctions Case Nomor : 195 IBRD Loan Number 5834 –IND (SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama oleh Bank Dunia dan dijawab oleh Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Riau Tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor Surat : 15/89/DSTA/DSMI/Pbr (vide Bukti T-3, T-4) ; 5. Mengirim surat kepada Direktur Utama World Bank perwakilan Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Nomor Surat
:
600/PU/MY/I/2014/40
Perihal
permohonan
klarifikasi
informasi dan legalisasi terkait Sanctions Case Nomor : 195
IBRD
Loan Number 4834-IND (SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama (dalam bentuk bahasa inggris) pihak Bank Dunia yang berkantor di Jakarta telah menjawab pada tanggal 20 Maret 2014 (Vide Bukti P-18, T-5, T-6 dan T-15) ; 6. Mengirim surat kepada
Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal
12
Mei
2014
dengan
Nomor
Surat
:
600/DPU/MY/
V/2014/295 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Pendapat terkait
Request…………..
45
Request Bank’s Clarification On The Firm (PT. Citra Gading Asritama), Who is recorded in Bank Debarment List dan telah dijawab oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah RI pada
tanggal
10
Juni
2014
dengan
Nomor
Surat
:
3249/
D.4.11.06.2014 (Vide Bukti T-12, T-14) ; Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa surat yang telah dikirim kepada Kementerian Pekerjaan Umum, lembaga dan World Bank pada akhirnya menerbitkan pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014. Alasan Tergugat membatalkan obyek sengketa aquo adalah PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) adalah termasuk dalam Daftar Hitam (blacklist), sebagaimana yang diliris dalam situs www.web.worldbank.org pada tanggal 7 Agustus 2012. Dalam surat pembatalan tersebut, Tergugat antara lain telah menggunakan beberapa acuan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pembatalannya yaitu : 1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf (n) yang mengatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi syarat antara lain tidak termasuk dalam Daftar Hitam ; 2. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf (n) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Daftar Hitam adalah Daftar yang menurut identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, Lembaga Donor, dan atau Pemerintah Negara Lain ; 3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 93 ayat 1 (c), penyedia
yang
tidak
menyampaikan
data
yang
benar
dapat
digugurkan ;
4. Peraturan………….
46
4. Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab III bagian B.3 C.1 mengatur
bahwa
peserta
dinyatakan
memenuhi
persyaratan
kualifikasi apabila salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya tidak termasuk dalam Daftar Hitam ; 5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (6) apabila ditemukan penemuan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan atau disetorkan ke kas Negara atau Daerah (Vide Bukti T-2) ; Menimbang, bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) ditunjuk sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) pada tanggal 12 September 2013 di Website
LPSE Kabupaten Bengkalis
(www.lpse.bengkalis.go.id)
dan
ditindaklanjuti diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 kepada Penggugat (PT.Citra Gading Asritama) ; Menimbang,
bahwa
setelah
diumumkan dan ditetapkan
PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagai pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang bersumber dari pendanaan
Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
(APBD)
Tahun
Anggaran 2012-2015 Kabupaten Bengkalis sebagaimana diuraikan diatas, pihak Tergugat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis berdasarkan bukti surat P-8 telah mengirim surat kepada Penggugat pada tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon klarifikasi pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas sanksi Daftar Hitam PT. Citra Gading Asritama, selanjutnya atas surat tersebut
pihak…………..
47
pihak PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) telah menjawab klarifikasi tersebut pada tanggal 20 Desember 2013 melalui suratnya Nomor : 046/ CGA/XII/2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar kami PT. Citra Gading Asritama di blacklist oleh pihak World Bank yaitu tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 dan Penggugat telah menjelaskan lebih lanjut kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut ; -
Blacklist tersebut hanya berlaku dilingkungan World Bank, African Development Bank dan Inter American Development Bank ;
-
Blacklist tersebut tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (APBN/APBD) sesuai ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Cq Penetapan sanksi Daftar Hitam dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;
-
Daftar Hitam Nasional harus diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;
-
Pengumuman
melalui
Portal
Nasional
oleh
Kepala
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -
Bahwa hasil download Daftar Hitam nasional dari website Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP)
(Portal
Nasional) posisi pada tanggal 20 Desember 2013 secara tertulis tidak tercantum PT. Citra Gading Asritama sebagai penyedia barang/jasa yang termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional (Vide Bukti P-9) ; -
Bahwa PT.Citra Gading Asritama dapat membuktikan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah masih mendapatkan kontrak kerja yang bersumber dari Anggaran Pendabapat Belanda Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten semenjak dikenakan sanksi bulan Agustus 2012 sampai dengan 2013 oleh World Bank ; Menimbang……………
48
Menimbang,
bahwa
kewajiban
Penggugat
setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Oktober 2013 oleh Tergugat antara lain harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebagaimana telah didalilkan pada posita gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak memproses surat perjanjian/kontrak
atau
Surat
Perintah
Kerja
(SPK)
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) dari waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari, padahal Penggugat sudah menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.932.279.800 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) (Vide Bukti P-7) ; Menimbang, bahwa atas terlambatnya Tergugat menerbitkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor Surat : 025/CGA-JKT/I/2014 yang pada pokoknya meminta penjelasan pelaksanaan kontrak dan dilanjutkan dengan mengirim surat kedua pada tanggal 10 Februari 2014 dengan Nomor Surat : 048/CGAJKT/II/2014 yang memohon untuk segera menerbitkan surat perjanjian kontrak. Oleh karena keterlambatan yang berlanjut-lanjut tersebut menurut Penggugat telah melanggar Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor
70
Tahun
2012
yang
menyatakan
bahwa
“Para
Pihak
menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)” ;
Menimbang……………….
49
Menimbang, bahwa
untuk
mengkaji perbedaan persepsi
tentang penjatuhan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) khususnya huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pemberlakuan sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB) dan World Bank, dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud dengan K/L/D/I adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dalam
kaitannya
dengan
kegiatan
Program
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja
Negara
(APBN)/Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah (APBD) ; Menimbang,
bahwa
sumber
anggaran
untuk
pekerjaan
pengadaan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan sama sekali tidak ada yang bersumber dari pinjaman atau hibah baik dari dalam maupun luar negeri yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam huruf (n) yaitu “tidak termasuk dalam Daftar Hitam” yang dalam penjelasan pasal
tersebut
adalah
Daftar
yang
memuat
identitas
penyedia
Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Donor atau Pemerintah Negara lain ; Menimbang…………..
50
Menimbang, bahwa prosedur pemberian sanksi Daftar Hitam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 telah ditentukan dalam Pasal 124 yaitu : 1. Bahwa yang membuat Daftar Hitam adalah K/L/D/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf (b) ; 2. Bahwa Daftar Hitam yang dibuat tersebut memuat : - Penyedia
Barang/Jasa
yang
dilarang
mengikuti
Pengadaan
Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan ; - Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/ Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam lingkup Peraturan Presiden tersebut ; 3. K/L/D/I mengesahkan Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk
dimasukkan
kedalam Daftar Hitam Nasional ; 4. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dimutakhirkan setiap surat dan dibuat dalam Portal Pengadaan Nasiaonal ; Menimbang, bahwa sesuai Bukti surat P-18 dan T-6 pihak World Bank di Jakarta dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) sudah sangat jelas dalam penjelasannya bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) tercatat dalam Daftar Hitam World Bank, yang merupakan sanksi dari kekuasaan dan kontrak yang dibiayai oleh World Bank termasuk kegiatan proyek-proyek IFC, MIGA, serta kegiatankegiatan
IBRD
menjelaskan
dan
bahwa
IDA, tidak
World
Bank
memiliki
pada
kalimat
pendapat
terakhirnya
khusus
terhadap
perusahaan atau perorangan yang tidak berada dalam proyek yang dibiayai oleh World Bank, oleh karena kegiatan proyek Tergugat berada dalam Pembiayaan Pemerintah Lokal maksudnya adalah pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis ;
Menimbang…………….
51
Menimbang, bahwa pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan untuk petunjuk teknisnya sesuai ketentuan Pasal 133 ditetapkan dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ; Menimbang, bahwa peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam sebagaimana yang disampaikan
oleh
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) tanggal 13 Januari 2014 dengan Nomor Surat : 202/LKPP/D.II/01/2014
yang
ditujukan
kepada
PT.Citra
Gading
Asritama (Penggugat) telah menjelaskan bahwa ; -
Dalam Pasal 5 ditentukan yang berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan
Pengadaan
Barang/Jasa
di
K/L/D/I
adalah
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -
Dalam Pasal 9 ayat (2) (c) diatur bahwa Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirim dokumen penetapan sanksi
Daftar
Hitam
kepada
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ; -
Dalam Pasal 10 ayat (1) diatas bahwa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP)
mengumumkan
penetapan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Nasional ; -
Selanjutnya, pada saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengirim surat kepada PT. Citra Gading Asritama tanggal 13 Juni 2014 kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak termasuk/tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional ;
Menimbang…………….
52
Menimbang, bahwa dengan adanya situs yang tertayang di www.web.worldbank.org yang pada pokoknya menyatakan PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam, sesuai dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis Operasional Daftar Hitam, Tergugat seharusnya mengambil tindakan dengan memproses tegas jika memang dianggap BlackList/Daftar Hitam dari Bank Dunia itu bisa dikenakan kepada PT. kaitannya
sebagai
Citra
Penyedia
Gading
Asritama
Barang/Jasa
yang
(Penggugat) dalam ditunjuk
sebagai
pemenang pelelangan kegiatan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) karena sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan pada Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Faktanya dari adanya laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut sampai dengan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tentang pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 12 Juni 2014 tidak pernah menggunakan atau memproses secara hukum sebagaimana aturan diatas terhadap PT. Citra Gading Asritama dan justru Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagaimana tersebut diatas yang hanya mengacu kepada Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh World Bank yang sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni di Kabupaten Bengkalis ; Menimbang, bahwa sudah cukup jelas, penjatuhan sanksi Daftar Hitam
yang dikenakan oleh Asian Development Bank terhadap
PT. Citra Gading Asritama hanya berlaku dalam lingkup World Bank group seperti Asian Development Bank, EDB, African Development Bank dan Inter American Developmen Bank, yang nyata-nyata pendanaan kegiatannya yang bersumber dari World Bank, sehingga tidak benar atau
tidak…….
53
tidak relevan jika Daftar Hitam tersebut disamakan atau dikait-kaitkan dengan Proyek Pengadaan Jalan Duri-Sei Pakning Kabupaten Bengkalis yang nyata-nyata pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ; Menimbang,
bahwa
sesuai
surat
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tertanggal 13 Januari 2014 Nomor: 220/LKPP/D.II.1/01/2014 yang ditujukan kepada PT. Citra Gading Asritama sampai pada tanggal 13 Januari 2014, PT. Citra Gading Asritama
tidak tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan
Nasional, dari data Portal Pengadaan Nasional tersebut oleh Penggugat dapat membuktikan kepada Tergugat bahwa PT. Citra Gading Asritama tetap mendapat kepercayaan dari beberapa daerah untuk mengerjakan proyek-proyek yang bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu antara lain sebagaimana ditunjukkan dari Bukti Surat P-24, P-25 dan P-26 yaitu ; 1. Penandatanganan surat perjanjian kerja Kontruksi (Kontrak Kerja Satuan) No.5352/620/DBM-SDA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk kegiatan pembangunan Jalan Kembang Jenggut menuju Kelekat, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20132015 ; 2. Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 5478/620/DBM-SDA/ XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisniss Distrik Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013-2015 ; 3. Penandatanganan surat perjanjian kerja harga satuan (Kontrak) Nomor: HK.02.03/159/SKPD-TP/DPU-NTB/2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk Pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan TM.Rais dan Jalan TGH. Ali Batu yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 ;
Menimbang…………..
54
Menimbang, bahwa dari surat Gugatan, Jawaban, Bukti Surat, dan Saksi di Persidangan, Pengadilan berpendapat sebagai berikut ; -
Bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/DPU/MY/2014/441 tertanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) yang ditujukan kepada PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) ditandatangani oleh Tergugat bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dan bukan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor
70
Tahun
2012
khususnya
Pasal
7
ayat
(1)
yang
menyebutkan : Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan, d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, oleh karena itu Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah cacat hukum ; -
Bahwa
surat
dari
PT.
Citra
Gading
Asritama
masing-masing
tertanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor surat : 025/CGAJKT/I/2014 dan tertanggal 10 Februari 2014 dengan Nomor : 048/ CGA-JKT/II/2014
dengan
Perihal
Pelaksanaan
Kontrak
yang
ditujukan kepada Tergugat tidak pernah ditanggapi, hal tersebut telah melanggar ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 86 ayat (3) “Para Pihak menandatangani kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak terbit Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)”, dan melanggar Pasal 15 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
29
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Konstruksi ;
- Bahwa……………
55
-
Bahwa terlepas dari bisa dan tidak bisa atau sah tidaknya masukan/pengaduan terkena/masuk
adanya
dalam
PT.
Daftar
Citra
Hitam
Gading dari
Asritama
Lembaga
yang
Swadaya
Masyarakat (LSM) yang disampaikan kepada Tergugat adalah masih bisa
diperdebatkan,
oleh
karena
ketentuan
Petunjuk
Teknis
Operasional Daftar Hitam telah diatur oleh peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 ; -
Bahwa Daftar Hitam yang dikeluarkan kepada Penggugat oleh World Bank telah memberi inspirasi Tergugat untuk membuat alasan-alasan pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan Perundang-undangan sebagaimana dicantumkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) pada obyek sengketa yaitu antara lain ;
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf k, huruf n, Pasal 92 ayat (1) c, Pasal 118 ayat (1) huruf c, Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (6) ;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab III bagian b3c;
-
Bahwa secara substansi prosedural Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan aquo, Tergugat wajib mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 secara cermat, karena faktanya Tergugat saat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa hanya mendasarkan kepada informasi dari luar/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebutkan bahwa PT. Citra Gading Asritama masuk daftar hitam world bank dan pasalpasal tertentu yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012……………..
56
2012 tersebut, yang justru oleh Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi dengan suratnya Nomor : IK 0204 – KK /106 tanggal 7 Februari 2014 yang ditujukan kepada Tergugat pada angka 11 (sebelas) menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan hubungan antara Pasal 19 ayat (1) huruf n dengan Pasal 118 ayat (4) dan dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ; -
Bahwa dapat dibenarkan PT. Citra Gading Asritama tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Portal Pengadaan Nasional dengan dibuktikannya melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerja
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
dan
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ; -
Bahwa pemberlakuan Daftar Hitam oleh World Bank hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh World Bank termasuk kegiatan proyek-proyek IFC, MIGA, serta kegiatan-kegiatan IBRD dan IDA ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka
dapat disimpulkan bahwa Surat Tergugat/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12
Juni
2014
Perihal
Pembatalan
Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi
Years),
sebagaimana
yang
telah
diuraikan
diatas
telah
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 5 – 10 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) dan juga telah melanggar
Asas-Asas
khususnya
Umum
Asas
Pemerintahan
Kecermatan
yang
baik
sehingga
(AAUPB), Tergugat
telah mengabaikan dan menghilangkan hak-hak Penggugat untuk dapat mengerjakan
proyek
Pakning (Multi Years),
oleh
Pembangunan
Jalan
Duri-Sei
karenanya Surat Keputusan aquo telah……………
57
telah memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/ MY/VI /2014/441 tanggal 12 Juni 2014 haruslah dinyatakan Batal ; Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Batal Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga patutlah kiranya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1986
maka
kepada
Tergugat
diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Bengkalis
Nomor
:
600/DPU/MY/VI/2014/441
tanggal 12 Juni 2014 ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Halaman 11 (sebelas) yang oleh Pengadilan telah dikabulkan dengan Penetapan Nomor : 19/PEN-PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2014 dan guna untuk melindungi kepentingan Penggugat agar dalam sengketa ini tidak dirugikan karena dikhawatirkan objek sengketa akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Penggugat
serta
kerugian
lainnya,
maka
Penetapan
19/PEN-
PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2014 cukup beralasan untuk dinyatakan sah dan berlaku ;
Menimbang…………………
58
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; Mengingat,
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang–undangan yang terkait ; MENGADILI DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning (Multiyears) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/ MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis)
selaku
Pengguna
Anggaran
(PA)/Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri Sei-Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat ;
5. Menyatakan…………
59
5. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 19/PEN-PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2014 tentang Penundaan/Penangguhan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
Paket
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears) tetap sah dan berlaku ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; Demikian
diputuskan
oleh
Hakim
Tunggal
:
GATOT
SUPRIYANTO, S.H., M.Hum pada hari SELASA tanggal 17 September 2014, putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 18 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. PAUZAN, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat ;
PANITERA,
HAKIM TUNGGAL,
ttd
ttd
Drs. PAUZAN, S.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.
60
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Meterai
…………
Rp.
12.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
35.000,-
J u m l a h
…………..
Rp.
132.000,-
(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
