P U T U S A N Nomor : 21/G/2012/P.TUN-Pbr
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan
acara
biasa
telah
menjatuhkan
Putusan
dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ------------------------------------------------------------------------------------------1. CHAIRUL MAJID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Kantor, Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Kota Dumai, Tempat Tinggal Jalan Raya Tanjung Palas Dumai ; -------------2. Ir. H. ZULKARNAIN
M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Bappeda Kota Dumai, Tempat Tinggal Komplek Pemda Jalan Kesehatan No. 22 Dumai ; -----------------------------------------------------------------------3. Drs. H. SYAFRUDDIN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Tempat Tinggal Jalan Singgalang Gang Sepakat No. 4 Pekanbaru ; -----------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ………… PARA PENGGUGAT ; -------------------------------------- M E L A W A N ------------------------------------WALIKOTA DUMAI, Berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Dumai ; Memberikan Kuasa Kepada ; ------------------------------------------1. Ir. Dwi Oristiawan PP (Kepala Inspektur Kota Dumai) ; -----2. Sepranef Syamsir, AP (Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai) ; -------------------------------------------------3. Fridarson …..
2
3. Fridarson, SH., M.Si ( Kepala
Bagian
Hukum
dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; -------------------------4. Ade Wicaksono, S.STP (Kabid. Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Kota Dumai) ; ---------------------------------------5. Handayani, SH (Kasubbid Mutasi dan Kepegawaian BKD Kota Dumai) ; ----------------------------------------------------------6. Dede Mirza, SH.,MH (Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; -------------------------7. Heri Apriadi, SH (Pelaksana Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; -------------------------Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada
Kantor
Sekretariat
Daerah
Kota
Dumai,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/HK-HAM/2012 tanggal 28 Mei 2012 ; -----------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ………………… .TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : ---------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.21/Pen.MH/2012/P.TUN-Pbr, tertanggal 16 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; ----------------------------------------------
-
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 21/PenPP/2012/PTUN-Pbr, tertanggal 17 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Mei 2012 ; -------------------------------------
-
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 21/PenHS/2012/PTUN-Pbr,
tertanggal
6
Juni
2012
Tentang
Hari
Persidangan pada tanggal 13 Juni 2012 ; ---------------------------------
Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; ---------
-
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; --------------------------Telah .....
3
-
Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
persidangan ; ---------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Mei 2012 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2012, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 06 Juni 2012 ; ------------------------------------------------------------------------Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Fiktif Negatif berupa perbuatan tidak melaksanakan perintah atasan ( Menteri Dalam Negeri RI Sesuai Suratnya No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural DiLingkungan Pemerintah Kota Dumai) ; DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1.
Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Walikota Dumai) di Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pekanbaru,
karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri RI No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ; ---------------------------------------------2.
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya oleh Tergugat atas Perintah Atasan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri RI No. X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, maka hal tersebut
disamakan
dengan
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tantang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------3. Bahwa .....
4
3.
Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukan itikad baik untuk melaksanakan
dan
700/044/ITSUS/IJ
mematuhi
dimaksud,
perintah dan
Surat
telah
Mendagri
melampui
No.
batas
X.
waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pemeriksaan Reguler/Rutin/Biasa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, maka sesuai surat/somasi Para Penggugat tertanggal 1 Mei 2012, agar Tergugat melaksanakan dan mematuhi Perintah Surat Mendagri No. X. 700/044/ITSUS/IJ tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------4.
Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
dijelaskan, bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler/rutin/biasa wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, sehingga secara implisit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 yang juga merupakan hasil pemeriksaan dan/atau hasil pemeriksaan khusus wajib disampaikan Tergugat paling lambat kurang dari 60 (enam puluh) hari, (sesuai penjelasan Kabag Evaluasi dan Pelaporan Irjen Kemendagri pada tanggal 20 April 2012) ; ------------------5.
Bahwa oleh karena itu telah terbukti dengan terang dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------
6.
Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan Perintah Atasan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri RI No.X.700/044/ITSUS/IJ
tanggal
27
Pemeriksaan
Mutasi
Pejabat
Khusus
Februari
2012
tentang
Hasil
Struktural Di Lingkungan Pemerintah .....
5
Pemerintah Kota Dumai mengakibatkan hak-hak Para Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain hilang jabatan, hilang hak untuk kenaikan pangkat serta kehilangan tunjangan jabatan yang selama ini Para Penggugat terima, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---7.
Bahwa masing-masing Para Penggugat adalah Mantan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yang telah memangku jabatan rata-rata sejak Dumai ditetapkan sebagai Kota pada tahun 1999 (13 tahun) ; ---------------------------------------------------------------------------------
8.
Bahwa selama Para Penggugat memegang jabatan tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan amanah jabatan yang diberikan Pejabat baik dilingkungan Pemerintah Dumai khususnya maupun di lingkungan masyarakat Dumai umumnya ; -------------------------------------------------------
9.
Bahwa namun demikian baru beberapa hari Tergugat dilantik sebagai Walikota
Dumai,
Tergugat
secara
sewenang-wenang
dan
telah
melanggar Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian, dengan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil ; ------------------------------------------------10. Bahwa adapun tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil, telah melanggar ; -------------------------------------------------------a. Pasal .....
6
a.
Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ---------------------
b.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ; ---------------------------------------------------------------------------------
c.
Lampiran I Romawi II huruf c angka 9 dan huruf D angka 2 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ; ---------------------------------------
d.
Pembebasan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak menjelaskan kesalahan dan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Para Penggugat, karena tidak dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c juncto Pasal 24 ayat (2) Jis Pasal (28) ayat 3 PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus melanggar norma, standar dan prosedur Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian ; ------
11. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Para Penggugat melakukan langkahlangkah serta upaya kepada instansi terkait yang pada akhirnya kepada atasan Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri RI. Dengan langkahlangkah serta upaya Para Penggugat, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Perintah yakni Surat Menteri Dalam Negeri RI No.X.700/044/ITSUS/IJ t anggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan.....
7
Pemeriksaan
Khusus
Mutasi
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai, memerintahkan agar Tergugat meninjau kembali Surat Keputusan No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil ; ------------------------------------------12. Bahwa namun demikian sampai gugatan ini Para Penggugat diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukan itikad baiknya untuk mematuhi
dan
melaksanakan
Surat
Manteri
Dalam Negeri
RI
No.X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan
Khusus
Mutasi
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai tersebut, walaupun sebelumnya secara fakta Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu telah pernah ditegur dan diperintahkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sesuai dengan Surat Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara No. F. III.26-21/V.304-3144/42 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Pengangkatan dan Pemberitahuan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural, agar Tergugat segera meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Nomor 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tersebut dan memberikan klarifikasi serta menyampaikan kepada BKN RI dalam waktu yang tidak begitu lama ; ------------------------------------------------------13. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan, upaya-upaya yang ditempuh Para penggugat dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak kepegawaian dan nama baik Para Penggugat, telah dilakukan upayaupaya sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------a.
Para
Penggugat
membuat surat pengaduan kepada BKN RI dengan .....
8
dengan surat tertanggal 30 November 2010 perihal Permohonan Tindakan Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ; ----------------------------------b. Balasan atas surat Para Penggugat tersebut, maka setelah 1 (satu) tahun terbitlah surat BKN RI Nomor : F.III.26-21/V.304-3144/42 tanggal 24 Oktober 2012 ; ------------------------------------------------------c.
Surat Para Penggugat tertanggal 21 November 2011 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan tertanggal 18 Agustus 2010, sekaligus
mengundang
secara
resmi
jajaran
IRJENSUS
KEMENDAGRI Ke Pemko Dumai Riau ; ------------------------------------d. Hasil kerja Tim IRJENSUS dan BKN RI, maka terbitlah surat Nomor : X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 25/RIKSUS/ITSUS/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang pada
prinsipnya
melaksanakan
berisikan
peninjauan
perintah
kepada
Tergugat
kembali
terhadap
SK
untuk
Nomor
:
127/BK/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ; ------------------------------------------------------e. Bahwa dikarenakan Tergugat sama sekali tidak menunjukan itikad baik untuk melaksanakan perintah Surat Mendagri Nomor : X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah
Kota
Dumai,
maka
Para
Penggugat
telah
menyampaikan somasi kepada Tergugat sesuai surat tertanggal 1 Mei 2012 yang isinya dalam tempo 14 hari setelah tanggal somasi agar Tergugat melaksanakan perintah surat Kemendagri Nomor : X. 700/044/ITSUS/IJ.....
9
700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; ----------------------------14.
Bahwa atas sikap diam Tergugat tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan hak-hak kepegawaian dan nama baiknya, baik selaku pejabat maupun selaku orang perorangan dan oleh karenanya cukup beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan kembali Surat Keputusan Jabatan tentang pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan semula (eselon II dan III) ; ------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum diatas, Para Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut 1.
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ------------- ----
2.
Memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan semula (eselon II dan III) ; ------------------------------------------------------------
3.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------I.
DALAM EKSEPSI
1.
Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ; ---------
1.1 Bahwa Penggugat saat I ni bukanlah orang yang berhak, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, sebab ; --------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00028/KEP/MT/21472/11 tanggal 17 Oktober 2011 telah memberhentikan dengan hormat (pensiun) A.n. Chairul Majid, SH terhitung mulai tanggal 1 November 2011 ; ------------------------------------- Bahwa …..
10
-
Bahwa
berdasarkan
Keputusan
Gubernur
Riau
Nomor
SK.
824.4/IX/2011/284 tanggal 15 September 2011 tentang Pemindahan PNS A.n. Drs. H. Syafruddin, MM dari Pegawai Pemerintah Kota Dumai menjadi Pegawai Pemerintah Propinsi Riau ; -----------------------------------
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Nomor 824.4/DKPS-SEKR/57 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Pindah Tugas PNS Daerah Pemerintah Kota Dumai menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru A.n. Ir. H. Zulkarnain, M.Si, dan telah ditindaklanjuti oleh Walikota Dumai dengan Surat Nomor 824.4/BKD-MP/177 perihal Persetujuan Pindah Tugas PNS A.n. Ir. Zulkarnain, M.Si ; ------------------
1.2
Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih lagi apabila dilihat dari Petitum gugatan Penggugat yang meminta Tergugat untuk “segera menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang pengangkatan Para Penggugat dalam Jabatan Semula (eselon II dan III)”, mustahil dapat dilaksanakan karena Para Penggugat saat ini tidak lagi menjadi PNS Daerah Pemerintah Kota Dumai ; ----------------------------------------------------------------------------------
2.
Gugatan Kabur (Obscuur Libels)
2.1 Bahwa Posita Penggugat sangat kabur dan membingungkan karena objek sengketa tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang ; --------------------2.2 Bahwa Penggugat didalam gugatannya hanya mendalilkan karena Tergugat tidak melaksanakan Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI No. X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, tiba-tiba dalam Petitum Penggugat angka 2 Penggugat meminta Tergugat untuk segera …..
11
segera menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan semula (eselon II dan III) ; ----------------2.3 Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; ----------------------------------------------------------------------------------II.
DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dan diuraikan didalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan satu kesatuan dengan pokok perkara ; --------------------------------------
1.
Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI No. X 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012,
hanya
saja
dikarenakan
tidak sesuai dengan
keinginan
Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------2.
Bahwa dalil gugatan Penggugat
pada poin 2, 3, 4, 5 dan 6 yang
menyatakan Tergugat tidak melaksanakan atau tidak menunjukan itikad baik dalam menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena berdasarkan fakta-fakta berikut ini ; -----------------------------------------------------------------2.1 Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai mengajukan nota dinas dengan Nomor : 820/BKDMP/80 kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan rapat Baperjakat guna
menindaklanjuti
Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor :
X. 700/044/ITSUS/IJ …..
12
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; -------------------------------2.2 Bahwa pada tanggal 9 April 2012 telah dilaksanakan rapat untuk menindaklanjuti/menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat ; ----------------------------------------------------------------2.3 Bahwa pada tanggal 9 April 2012 telah ditandatangani berita acara No. 5/BA/2012, mengenai tindak lanjut Pemerintah Kota Dumai terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; --------------------------------------------------------------------------2.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 14 Mei 2012 melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai dengan Nomor : 821.2/BKD-MP/239 telah menjawab surat Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ; -------------------------------------------------------------3.
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 diatas, sudah dapat dipastikan Tergugat telah menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; --------
4.
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 yang menyatakan Tergugat secara sewenang-wenang dan telah melanggar Peraturan perundangan tidak benar, karena : -------------------------------------------------
4.1 Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS telah diputuskan dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Kota
Pengangkatan,
Dumai
Pemindahan,
mengenai dan
Usul
dan
Pemberhentian
Pertimbangan Calon
Pejabat
Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ; --------------4.2 Bahwa
sejak
keluarnya
Keputusan
Walikota
Dumai
Nomor
127/BKD/2010 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan…..
13
Penempatan PNS, Para Tergugat tidak pernah melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; ----------------------------4.3 Bahwa demikian juga halnya dengan upaya hukum administrative yang disyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ; ------------------------------------------------4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah Para Penggugat telah menerima terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Dumai, terbukti dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Keputusan Walikota Dumai 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 201- dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ------------------------5.
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan telah melakukan
upaya-upaya
dalam
memperjuangkan
hak-hak
kepegawaiannya, menurut hemat kami telah salah prosedur dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --------------------6.
Bahwa …..
14
6.
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 diatas jelaslah Para Penggugat
salah dalam memperjuangkan hak-hak kepegawaiannya,
sehingga merugikan Para Penggugat sendiri. Semestinya Para Penggugat bukan melakukan pengaduan kepada BKN dengan surat tertanggal
30
November
2010
perihal
Permohonan
Tindakan
Administratif Keputusan Walikota Dumai 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Pengaduan tanggal 21 November 2011 kepada Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI sehingga keluarnya surat Nomor : X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 yang dijadikan dasar objek dalam gugatan ini karena BKN dan Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan suata Keputusan Tata Usaha Negara ; ------------------------Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan
Penggugat
tidak layak untuk dipertimbangkan ; ------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan memberikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI 1.
Menerima Eksepsi dari Tergugat ; --------------------------------------------------
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ------------------------------------2.
Menghukum …..
15
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------
3.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono ) ; ------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
Jawaban
Tergugat
tersebut,
Para
Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 Juni 2012, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 Juli 2012 ; ---------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-4, P-8, P-11, P-16, P-17 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut BUKTI PENGGUGAT 1.
Bukti P
-
1
:
Keputusan Walikota Dumai No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dari jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil An. Para penggugat Ir. H. Zulkarnaen M.Si dan Drs H. Syafruddin, MM (Eselon II) (fotocopy) ; -------------------------------------------------
2.
Bukti P -
2
:
Keputusan Walikota Dumai No. 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 An. Penggugat Chairul Majid, SH (Eselon III) (fotocopy) ; ---------------------
3.
Bukti P -
3
:
Keputusan Walikota Dumai No. 126/BKD/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Dumai (Khusus Pejabat No Urut 21-22) (fotocopy) ; ---------------------------------------4.
Bukti P - 4 : …..
16
4.
Bukti P - 4 : Notulen rapat hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, tentang
Rapat
Kerja
Dengan
Tim
Baperjakat
Pemerintah Kota Dumai (fotocopy) ; -----------------------5.
Bukti P - 5 : Surat
Kepala
Badan
Kepegawaian
Negara
No.
F.III.26-21/V.304-3144/42 tanggal 23 Oktober 2011 (sifat
segera)
Perihal
Pengangkatan
Dan
Pemberhentian Dalam Dan Dari jabatan Struktural (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------6.
Bukti P - 6 : Asli tulisan tangan Staf Irjensus Kemendagri Jakarta, Surat No. X.700/045/ITSU/IJ, Perihal : Laporan tertulis hasil pemeriksaan khusus (Tim Irjensus Kemendagri dan BKN RI ke Pemko Dumai) tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------
7.
Bukti P - 7
: Surat tertanggal 1 Mei 2012 perihal Somatie kepada Walikota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
8.
Bukti P - 8
: Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Walikota Dumai tanggal 12 Oktober 2010 (fotocopy) ; -------------
9.
Bukti P - 9
: Daftar
Penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan
(DP3)
Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Zulkarnain, MSi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------10. Bukti P - 10 : Kliping Koran yang berjudul Walikota Dinilai Langgar Aturan (Harian Riau Pesisir, Jumat 22 Oktober 2010, hal. 7) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------11. Bukti P - 11 : Kliping koran yang berjudul Baperjakat Lecehkan Komisi I (Harian
Vokal, Kamis 4 November 2010)
(fotocopy) ; --------------------------------------------------------12. Bukti P - 12 : …..
17
12. Bukti P - 12 : Kliping
Koran
yang
berjudul
BKD
akui
ada
pelanggaran (Harian Tribun Pekanbaru, Selasa, 8 Mei 2012, hal.7) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------13. Bukti P - 13 : Kliping Koran yang berjudul Khairul siap jika ke PTUN (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------14. Bukti P - 14 : Kliping Koran yang berjudul Wako, silahkan itu hak mereka
(Harian Tribun Pekanbaru, Selasa, 15 Mei
2012, hal. 17 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------15. Bukti P - 15 : Kliping
Koran
yang
berjudul
Syahril
;
Wako
berdamailah……. Perseteruan Wako Dumai VS PNS Nonjob (Harian Tribun Pekanbaru, Jumat, 1 Juni 2012, hal. 17) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------16. Bukti P - 16 : Kliping koran yang berjudul mereka bukan kriminal, DPRD kritisi Penarikan Aset dan Mutasi Pejabat; Rapat Konsultasi Eksekutif-Dewan (Harian Tribun Pekanbaru, Selasa, 5 Juni 2012, Hal. 17) (fotocopy) ; 17. Bukti P - 17 : Keputusan Walikota Nomor 91/BKD/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas Ir. Zulkarnain, M.Si pada Sekretaris Daerah Kota Dumai (fotoopy) ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti tersebut diberi tandai T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut : -----------------BUKTI TERGUGAT 1.
Bukti T - 1
:
Surat
Kementrian Dalam Negeri RI
Nomor :
X. 700/044/ITSUS/IJ …..
18
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Hal Hasil
Pemeriksaan
Khusus
Mutasi
Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------2.
Bukti T
-
2 :
Nota Dinas Kepala BKD Kota Dumai kepada Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 820/BKDMP/80 tanggal 5 April 2012 Perihal Tindak Lanjut Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------3.
Bukti T
-
3 :
Berita Jabatan
Acara dan
Anggota
Badan
Kepangkatan
Pertimbangan
(Baperjakat)
Kota
Dumai Nomor 5/BA/2012 tanggal 9 April 2012, mengenai tindak lanjut Pemerintah Kota Dumai terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 (fotoopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------4.
Bukti T
-
4 :
Notulen Rapat Tanggal 9 April 2012 Perihal menindaklanjuti/menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
5.
Bukti T
-
5 :
Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor : 821.2/BKD-MP/239 tanggal 14 Mei 2012 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------
6.
Bukti T
-
6 :
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor …..
19
Nomor
00028/KEP/MT/21472/11
Oktober
2011
telah
tanggal
memberhentikan
17
dengan
hormat (pensiun) a.n. Chairul Majid, SH terhitung mulai tanggal 1 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------7.
Bukti T
-
7 :
Keputusan
Gubernur
Riau
Nomor
SK.824.4/IX/2011/284 tanggal 15 September 2011 tentang Pemindahan PNS an. Drs. H. Syafruddin, MM dari Pegawai Pemerintah Kota Dumai menjadi Pegawai
Pemerintah
Propinsi
Riau
(fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------8.
Bukti T
-
8 :
Surat
Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Dumai Nomor 824.4/DKPSSEKR/57
tanggal
Permohonan
12
Pindah
Maret Tugas
2012
Perihal
PNS
Daerah
Pemerintah Kota Dumai menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru an. Ir. H. Zulkarnain, M.Si (fotoopy sesuai dengan aslinya) ; 9.
Bukti T
-
9 :
Surat Walikota Dumai Nomor 824.4/BKD-MP/177 tanggal 16 April 2012 Perihal Persetujuan Pindah Tugas PNS an. Ir. H. Zulkarnain, M.Si (fotoopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------
10. Bukti T
-
10 :
Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/BKD/2012 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Doktor atas nama Dr. Rita Novery, NIP. 19580218 198410 2 001 (fotoopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------11.
Bukti T - 11 : …..
20
11. Bukti T
-
11 :
Keputusan Walikota Dumai Nomor 64/BKD/2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter atas nama Dr. Desio Isanov, Mars NIP. 19601210 198803 1 004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------
12. Bukti T
-
12 :
Petikan
Keputusan
76/BKD/2011
Walikota
tentang
Dumai
Nomor
Pengangkatan
Dalam
Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai atas nama R. Bambang W, SH NIP 19610424 198402 1 001 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------13. Bukti T
-
13 :
Petikan
Keputusan
103/BKD/2011
Walikota
tentang
Dumai
Nomor
Pengangkatan
Dalam
Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Dumai atas nama Drs. Zulfa Indra NIP. 19550827 198603 1 003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -14. Bukti T
-
14 :
Kronologis
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural pada tahun 2010 dan Penjelasan Surat Itjen Kemendagri tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa Penggugat
selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
telah mengajukan
ZAINAL ABIDIN, SH
2(dua) orang saksi yang bernama 1. H.
2. Drs. DEDE DJUNAIDY, MSi yang dimuka
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : 1. H. ZAINAL ABIDIN, SH Saksi …..
21
Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi adalah seorang Wakil Ketua DPRD Kota Dumai sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ; ------------------------------------
-
Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu mengenai masalah di nonjobkan Para Penggugat sekitar Oktober 2010 ; -------------
-
Bahwa saksi menerangkan PNS yang di nonjobkan pernah melapor ke DPRD Kota Dumai dan meminta penyelesaiannya ; --------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan hasil hearing/rapat kerja antara Komisi I DPRD Kota Dumai dengan Tim Baperjakat sekitar Oktober 2010, dimana hasilnya menyatakan bahwa mutasi PNS tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan hearing/rapat kerja tersebut dilaksanakan karena ada gejolak yang terjadi pada masyarakat Dumai ; ------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pada waktu hearing tersebut, saksi tidak pernah membaca Bukti T-1 (objek sengketa) ; -----------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan setelah Oktober 2010, Walikota Dumai mengeluarkan SK Mutasi lagi sekitar awal 2011 ; ------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan setelah tahun 2011, masih ada pegawai yang ikut dimutasikan ; ------------------------------------------------------------------------
2.
Drs. DEDE DJUNAIDY, MSI., saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---------------------------------------------
-
Bahwa benar saksi adalah seorang Kepala BKN Regional XII Propinsi Riau semenjak lima tahun yang lalu ; ----------------------------------------------
-
Bahwa saksi mengatakan pernah membaca Bukti T-1 (objek sengketa) dimana seharusnya Walikota Dumai menjawab SK Mendagri tersebut ;
-
Bahwa saksi mengatakan baru saja membaca Bukti T-5 yaitu perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus mutasi Pejabat Struktural dilingkungan …..
22
dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ; --------------------------------------------
Bahwa saksi mengatakan PNS yang di nonjobkan seharusnya melalui berita acara pemeriksaan, dan nonjob PNS harus jelas dan sesuai prosedur ; ----------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa
saksi
mengatakan
Para
Penggugat
tidak
pernah
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan nonjob PNS ; -----------------
Bahwa saksi mengatakan apabila dilihat dari PP No. 100 Tahun 2000, PNS diberhentikan antara lain karena mengundurkan diri, batas pensiun, diangkat dari Jabatan Struktural dan Fungsional ; ---------------Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini,
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -------------Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2012 ; ----------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan batal atau tidak sah Sikap Diam Walikota Dumai (Tergugat) yang tidak melaksanakan perintah atasan (Menteri Dalam Negeri RI) sesuai suratnya No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Keputusan Fiktif Negatif), yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juni 2012 yang di dalamnya …..
23
dalamnya termuat juga dalil Eksepsi, dan untuk singkatnya, maka Jawaban Tergugat
yang
memuat
Eksepsi
tersebut
secara
lengkap
adalah
sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; ---Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
dalil
Eksepsi
maupun dalil Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa aquo berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan perintah atasan (Menteri Dalam Negeri RI) sesuai suratnya No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dapat dianggap atau disamakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah tidak ?, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan : ------Pasal 3 (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.; ---------------------------(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud ; ----------------------------------(3) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan ; --------------------------------------Menimbang …..
24
Menimbang, bahwa dari bunyi uraian Ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat disamakan atau dianggap sebagai Keputusan penolakan yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan fiktif negatif), dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut merupakan respon atau sikap dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas adanya permohonan dari pemohon (incasu Para Penggugat) yang sebelumnya telah diajukan terlebih dahulu kepadanya ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, di dalam persidangan Majelis Hakim telah memperoleh beberapa fakta hukum yang terkait, yaitu :- Bahwa
Para
Penggugat
sebelumnya
tidak
pernah
mengajukan
permohonan kepada Walikota Dumai (Tergugat) mengenai perihal yang sama dengan surat Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ; ------------------ Bahwa Para Penggugat juga sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan kepada Walikota Dumai (Tergugat) untuk menerbitkan suatu surat Keputusan yang pada pokoknya mengenai pengangkatan kembali Para Penggugat dalam kedudukan atau jabatan struktural semula ; ------ Bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri (Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri) No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 (bukti T.1), bukanlah merupakan surat permohonan Para Penggugat, melainkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI (a.n. Menteri Dalam Negeri) tentang hasil pemeriksaan khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang didalamnya berisikan anjuran atau himbauan untuk meninjau kembali beberapa surat Walikota …..
25
Walikota Dumai terkait dengan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang sebelumnya telah diterbitkan ; ---------------Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka telah jelas diketahui bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut, tidak dapat dianggap atau disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat sebelumnya tidak ada permohonan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Dumai (Tergugat) mengenai perihal yang sama dengan surat Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut ataupun mengenai perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan pengangkatan kembali Para Penggugat dalam kedudukan atau Jabatan Struktural semula, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak adanya permohonan yang diajukan sebelumnya oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Dumai (Tergugat), maka bagaimana mungkin Tergugat dapat dianggap atau disamakan telah mengeluarkan Keputusan Penolakan atas suatu Permohonan, sementara permohonan itu sendiri tidak pernah diajukan kepadanya ; -----------------------Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa aquo berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, tidak dapat dianggap
atau
disamakan
dengan
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tentunya Para Penggugat di dalam perkara ini tidak berhak atau tidak berkapasitas untuk dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan atau sikap Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ …..
26
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bahkan sekalipun surat Kementerian Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut dapat dianggap sebagai suatu surat permohonan, maka Para Penggugat juga tetap tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan atau sikap Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, mengingat Para Penggugat
bukanlah
Pemohon
yang
mengajukan
surat
No.
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut ; ---------------------------Menimbang,
bahwa
meskipun
Majelis
Hakim
belum
sampai
mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, namun dengan tidak berhaknya Para Pengugat dalam mengajukan gugatan terhadap perkara ini, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ; ----------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan perkara ini Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, namun dalam rangka memenuhi rasa keadilan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi Para Penggugat yang sebelumnya telah diberhentikan dari Jabatan Struktural oleh …..
27
oleh Tergugat, maka melalui Putusan ini Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pendapat atau himbauan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai, bahwa di dalam menjalankan kegiatan Pemerintahannya, khususnya didalam melaksanakan mutasi atau perpindahan/penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai, agar selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kepegawaian, khususnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mana di dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut kesemuanya telah menggariskan bahwa pada pokoknya setiap Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki suatu Jabatan Struktural Eselon tertentu tidak dibenarkan untuk dipindahkan atau ditempatkan pada Jabatan Struktural lain yang tingkat eselonnya lebih rendah dari Jabatan Struktural sebelumnya, apalagi sampai dibebastugaskan atau diberhentikan dari jabatannya, kecuali penurunan jabatan atau pemberhentian dari jabatan tersebut disebabkan oleh keadaan atau alasan tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil bersangkutan telah dijatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sebaliknya manakala tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka sudah semestinya Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sampai dipindahkan pada Jabatan Struktural yang lebih rendah Eselonnya atau diberhentikan dari jabatannya,
bahkan
sudah
sepatutnya
dalam
rangka
meningkatkan
pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Pegawai Negeri …..
28
Negeri Sipil yang berprestasi, sebisa mungkin diberikan reward dengan menempatkannya pada Jabatan lain yang tingkat Eselonnya lebih tinggi lagi ; Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di atas, maka melalui Putusan ini pula, Majelis Hakim mengharapkan kepada Tergugat agar memperhatikan dan memperjuangkan nasib Para Penggugat tersebut, yaitu dengan menempatkan Para Penggugat dalam Jabatan Struktural yang Eselonnya sama dengan Jabatannya semula atau setidak-tidaknya dengan memberikan masukan terhadap hal yang sama kepada pihak terkait lainnya yang berwenang (dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau, khususnya bagi Para Penggugat yang telah pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau), kecuali bagi Para Penggugat yang terhadapnya telah terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan dirinya tidak dapat didudukkan kembali pada Jabatannya semula karena telah memasuki masa pensiun ; ------------------------------------------------------------------Mengingat Ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------------------------------MENGADILI: - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; --------------------------- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -------------------Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh kami, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, SH. dan AGUS EFFENDI, SH., masing-masing selaku Hakim …..
29
Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.
HAKIM ANGGOTA Ttd
ADI IRAWAN, SH.
KETUA MAJELIS ttd
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.
Ttd
AGUS EFFENDI, SH PANITERA PENGGANTI Ttd
DEWI MONA SARI, Amd
30
PERINCIAN BIAYA PERKARA 1.
Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2.
ATK
Rp.
50.000,-
3.
Panggilan
Rp.
40.000,-
4.
Materai
Rp.
6.000,-
5. Redaksi
Rp.
5.000,-
------------------J u m l a h
Rp. 131.000,-
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
