PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR : 24/G/2014/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara : 1.

DARLIS Alias IDAR,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km. 6 Dusun 1 Sei Sibam RT 15 RW 04 Desa Karya

Indah,

Kecamatan

Tapung,

Kabupaten

Kampar, Provinsi Riau ; 2.

TAMZIL, M,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Arengka No. 9 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya :

1.

ASEP RUHIAT, S.Ag., SH.,MH.

2.

ARTION, SH.

3.

HASAN BASRI, S.Ag.,SH.,MH.

4.

KHAIRUL AZWAR ANAS, SH

Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

“ASEP

RUHIAT & PARTNERS”, yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani No. 369 C Lt. II

Hal 1 dari 64 Hal. Put. No. 24/G/2014/PTUN-Pbr

Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai ................................ PARA PENGGUGAT ; MELAWAN 1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. ADLI MUKHTAR LUTFI. 2. MEILISA FITRIAH, SH. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar,

beralamat

di

Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/14.01/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai …......................................... TERGUGAT ; 2.

H. FIRDAUS, ST.,MT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Jalan Emasari No. 2 Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, sekarang di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru, Jalan A. Yani No. 3 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Sago,

Kecamatan

Senapelan,

Pekanbaru,

pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. H. YUWILIS, SH.,MH.


2. SAUT MARULI TUA MANIK, SH.MH. 3. ARMILIS RAHMAINI, SH. 4. YOSI ASTUTY, SH. Keempatnya

berkewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum YS Melati

&

Nomor

berdasarkan 26

A yang 50

Surat

September

beralamat

Sukajadi

Kuasa

2014,

di

Jalan

Pekanbaru,

Khusus selanjutnya

tertanggal disebut

sebagai ....................TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2014 Register Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/Pen.MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 24/PenPP/2014/PTUN-Pbr tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 24/PenHS/2014/PTUN-Pbr tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah

membaca

24/G/2014/PTUN-Pbr

Putusan

tanggal

07

Sela

Oktober

Majelis 2014

Hakim tentang

Nomor

:

masuknya

H. FIRDAUS, ST.,MT sebagai pihak intervensi ;


Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014

yang

diterima

dan

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 September 2014 dengan Register Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : -

Sertipikat Hak Milik Nomor

4177 Desa Karya Indah, Kecamatan

Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar ; -

Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT, Para Penggugat ketahui berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 15 Agustus 2014 sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;


-

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT (obyek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut, dengan demikian secara jelas dan nyata kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang

menjadi dasar gugatan oleh Para Penggugat adalah : 1.

Bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;

2.

Bahwa Penggugat I (DARLIS Alias IDAR) memiliki tanah tersebut diperoleh dari H. Jasman, SH berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat I (SKGR) dengan SKGR Nomor : 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 seluas 800 M2 terletak di Jalan Garuda Sakti RT. 14 RW. 04 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara dengan Tanah Sdr. H. Jasman,SH. Uk 20 meter ;

-

Selatan dengan Tanah Jalan Garuda Sakti Uk 20 meter ;

-

Barat dengan Sdr. Talib Uk 40 meter ;

-

Timur dengan tanah Sdr. H. Jasman, SH Uk 40 meter ;

terhadap tanah milik Penggugat I diatas telah dikuasai sejak tahun 2008, telah dibangun 1 (satu) unit ruko, 4 (empat) pintu pada bulan


Januari tahun 2009 dan terhadap ruko 4 (empat) pintu, 2 (dua) pintu telah disewakan kepada sdr Iwan tahun 2010 dan kepada sdr Dori tahun 2012 serta juga sebagai Rumah tempat tinggal Penggugat I ; 3.

Bahwa Penggugat I juga telah menggunakan dasar kepemilikannya untuk mengajukan kredit di Bank Rakyat Indonesia sesuai Surat Tanda Terima SKGR atas nama Penggugat I (DARLIS) tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Bertuah Cabang Tuanku Tambusai

yang

ditandatangani oleh

ENDANG

NASUTION ; 4.

Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat I membeli tanah dari H. Jasman, SH tidak pernah ada masalah/keberatan dari pihak manapun juga sampai dengan gugatan diajukan oleh Sdr Ir. Firdaus, MT di Pengadilan Negeri Bangkinang Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN. BKN 4 Februari 2014 ;

5.

Bahwa penguasaan tanah/lahan tersebut oleh Penggugat II didasari atas : a.

Bahwa lahan/tanah tersebut berasal dari Syachrul Mukmin yang di beli oleh Dahnial sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Reg No : 36/XII/1978 tanggal 30-12-1978 yang terletak di pinggir Jalan Panam Km. 5 dalam kawasan Daerah RK. V Suka Damai Desa Simpang Baru Kec. Kampar sekarang terletak di Desa Karya Indah RT. 27 RW. 11 Kec. Tapung Kabupaten Kampar tanggal 9 Februari 1978 mengetahui Ketua R.K V Suka Damai Ali Amran, mengetahui Kepala Desa Simpang Baru Herman ;

b.

Bahwa lahan/tanah tersebut diperoleh Penggugat II dari Dahnial dalam keadaan kosong, berdasarkan Jual Beli/Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 seluas ± 18.000 M2 yang dikeluarkan oleh Sdr. Drs. Rachiemi, MS sebagai Pejabat Pembuat


Akta Tanah yang disaksikan oleh saksi-saksi Ketua RK. V Suka Damai Naiman, Kepala Desa Simpang Baru M.K. Bagio Sarjono, Isteri dari pihak pertama Hazizah, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr Alm Salie ---------------------------------------------------------------------------------------100 M

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr Arsad -------------------------------------------------------------------------------------------230 M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Panam ---------------------------------------------------------------------------------------50 M

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr Herman/Dahniel ------------------------------------------------------------------------------130 M

c.

Bahwa Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 tersebut

sesuai

dengan

Surat

Keterangan

Nomor

:

593/XI/2013/876 An. Camat Kampar tanggal 26 November 2013 menerangkan

bahwa

Surat

Akta

Jual

Beli

(AJB)

No.

282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Kampar ; 6.

Bahwa kemudian terhadap tanah milik Penggugat II tersebut Penggugat II telah menyuruh Pak Taher untuk melihat, menjaga tanah/lahan tersebut pada tahun 1984 ;

7.

Bahwa terhadap tanah milik Penggugat II tersebut selalu dibersihkan orang upahan Penggugat II sejak tahun 1987 sampai tahun 2000, kemudian tahun 2001 tanah Penggugat II ditempati oleh warga tanpa meminta izin telah menguasai tanah Penggugat II sampai sekarang ;

8.

Bahwa terhadap tanah Penggugat II tersebut telah dilakukan negosiasi beberapa kali pada tahun 2003 dengan warga yang menempati tanah tersebut namun warga tidak pernah menghiraukannya ;


9.

Bahwa terhadap tanah milik Penggugat II telah berdiri Bangunan berupa pondasi Musolla pada tahun 2002 yang dibangun warga yang menempati diatas tanah Penggugat II tanpa meminta izin kepada Penggugat II, dan Penggugat II sudah beberapa kali melarang warga membangun Musolla sehingga tidak selesai sampai tahun 2012 melalui Kepala Dusun, kemudian pada tahun 2014 warga tersebut tetap melanjutkan Pembangunan Musolla sehingga telah selesai dibangun ;

10. Bahwa Penggugat II melalui Sdr. Nazuardi selaku kuasa Penggugat II telah melaporkan warga yang menguasai tanah milik Penggugat II di Polda Riau sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/375/XII/2013/SPKT/Riau tanggal 19 Desember 2013 tentang penyerobotan tanah atas nama Nazuardi dan ditanda tangani oleh Brigadir NRP Bamin Siaga SPKT II Pranata Surya Atmaja ; 11. Bahwa terhadap laporan Penyerobotan Tanah oleh warga tersebut telah diproses oleh Polda Riau dengan memanggil pihak terlapor yakni warga yang menempati tanah Penggugat II dan sampai sekarang proses pemanggilan masih dilakukan ; 12. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan patuh, Para Penggugat selaku pemilik dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2013 sampai sekarang ; 13. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

telah

mengeluarkan/menerbitkan Surat

Keputusan

objek

sengketa a quo ;


14. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Keamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus, MT, tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 12 ayat (1), berbunyi “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

-

b. Pembuktian hak dan pembukuannya

-

c. Penerbitan sertipikat

-

d. Penyajian data fisik dan data yuridis

-

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Ayat (2) berbunyi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :


-

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

-

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 15 ayat (2) berbunyi “di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh badan pertanahan nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah seara sporadik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 46 ayat (2) berbunyi “satuan lokasi pendaftaran tanah seara

sistematik

adalah

seluruh

atau

sebagian

wilayah

satu

desa/kelurahan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Priniple of Good Administration) khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas. -

Azas Kepastian Hukum yaitu : azas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan

peraturan

perundang-undangan,

kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. ►

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan

landasan

peraturan

perundang-undangan,

kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena tanpa menghiraukan atau memperdulikan ada hak orang lain (Para Penggugat) yang semestinya harus dilindungi. -

Azas

Profesionalitas

yaitu

:

azas

yang

mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban Para Penggugat ;


►

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban atas tanah milik Para Penggugat yang telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi.

16. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi over laping/tumpang tindih dalam pemberian hak milik tanah kepada pihak lain ; Bahwa ironisnya lagi, selama berlangsungnya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo), Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan. Atau saksi-saksi sempadan terhadap sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat ; 17. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalah

perbuatan

sewenang-wenang

dan

bertentangan

dengan

peraturan perundang-undangan berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) ayat (2) Pasal 15 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dengan demikian telah memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang


berlaku dan b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari diberikannya wewenang tersebut, oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; 18. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 di Desa Karya Indah, Keamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. FIRDAUS, MT ;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 di Desa Karya Indah, Keamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas

19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang

atas nama Ir. FIRDAUS, MT ; 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama ARTION, SH dan KAHIRUL AZWAR ANAS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2014 dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama MEILISA FITRIAH, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK14.01/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 serta Tergugat II Intervensi hadir Kuasa Hukumnya yang bernama SAUT MARULI TUA MANIK, SH.,MH dan YOSI ASTUTY, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014 ; Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 7 Oktober 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Tentang Kewenangan Absolut. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai

pemilik

sebidang

tanah

terperkara

atau

merasa

ada

kepentingannya yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo, oleh karena itu dibutuhkan adanya penentuan kepemilikan atau kepentingan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan


Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ; Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukan Penggugat dengan register Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr, karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 05 Pebruari 2014 dan sidang pertama dimulai tanggal 24 Pebruari 2014 hingga didaftarkannya gugatan ini (tanggal 15 Agustus 2014) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan kata lain bahwa saudara Darlis alias Idar dan Tamzil. M sebagai Tergugat pada Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Pebruari 2014, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum ; DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

2.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 seluas 19.197 M2 dahulu an. Johari sekarang an. Ir. Firdaus, MT telah diproses sesuai prosedur dan


ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; a.

pengumpulan

data

fisik

(pengukuran)

di

lapangan

dan

pengolahan datanya di kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ; b.

pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya ;

c.

penerbitan sertipikat ;

d.

penyajian data fisik dan yuridis ;

e.

penyimpanan daftar umum dan dokumen.

sehingga tuduhan Penggugat yang menyebut Tergugat tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan tidak cermat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum ; 3.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 2 dan halaman 4 point 5.b yang menyatakan sebagai berikut : a.

Penggugat I (Darlis alias Idar) memiliki tanah yang diperoleh dari H. Jasman, SH berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 Nopember 2008 seluas 800 M2 terletak di Jl. Garuda Sakti RT. 14 RW. 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan batasbatas sebagai berikut : -

Utara

= Sdr. H. Jasman ...................................... 20 M2

-

Selatan

= Jl. Garuda Sakti ..................................... 20 M2

-

Barat

= Sdr Talib ................................................ 40 M2

-

Timur

= Sdr. H. Jasman, SH ............................... 40 M2


b.

Penggugat II (Tamzil M) memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 seluas ± 18.000 M2 yang dikeluarkan oleh Sdr. Drs. Rachiemi, MS, terletak di Desa Karya Indah Rt. 27 Rw. 11 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara

= Sdr. Alm. Salie ..................................... 100 M2

-

Timur

= Sdr. Arsad ............................................ 230 M2

-

Selatan

= Jl. Panam ............................................... 50 M2

-

Barat

= Sdr. Herman/Dahniel ........................... 130 M2

Sedangkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 seluas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang an. Ir. Firdaus, MT diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 3 Pebruari 1982 dikeluarkan oleh Drs. Rachiemi Mohd Said Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kampar, yang dilakukan jual beli antara Sjahroel Moekmin (Penjual) dan Johari (Pembeli), dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara

= Herman ................................................ 100 M2

-

Selatan

= Jl. Garuda Sakti ..................................... 96 M2

-

Timur

= Jl. Karet ............................................... 200 M2

-

Barat

= Darwis .................................................. 195 M2

Batas sempadan dan luas yang tersebut diatas diketahui berdasarkan hasil ukur lapangan yang batas tanah ditunjuk oleh pemilik tanah yaitu Johari dan dipetakan pada Peta Bidang Tanah DI 302 nomor : 4910 tanggal 21 Nopember 2007. Dengan adanya

perbedaan nama

sempadan

maupun luas tanah

Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya


Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diterbitkan oleh Tergugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat bukanlah terletak diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; 4.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 s/d 8 point 15 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan

yang

berlaku

dan

melanggar

azas-azas

umum

pemerintahan yang baik adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan pada hukum. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupoaten Kampar dahulu an. Johari sekarang an. Ir. Firdaus, MT dalam penerbitan sertipikat tersebut didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan/dasar surat kepemilikan tanah atas nama Johari, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 4 Tahun 1998 serta peraturan pelaksana lainnya. Adapun bukti-bukti penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : a.

Alas Hak berupa Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 3 Pebruari 1982 yang dilakukan jual beli antara Sjachroel Moekmin (Penjual) dan Johari (Pembeli) yang pada Akta Jual Beli dijelaskan letak tanah berada di Desa Simpang Baru Kecamatan


Kampar yang ditandatangani oleh Penjual dan pembeli serta Camat yang bertindak selaku PPAT an. Drs. Rahiemi Mohd. Said NIP. 010036540 dengan saksi yaitu R.M. Kaliek Bagyosarjono dan Nauman ; b.

Surat Keterangan Nomor : 140/151/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah yang isinya menyatakan bahwa an. Johari adalah benar penduduk Desa Karya Indah Kecamatan Tapung ;

c.

SPPT PBB NOP : 14.06.040.021.000-2552.7 tahun 2007 dengan nama wajib pajak Johari letak objek pajak Jl. Garuda Sakti RT 000 RW 00 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

d.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Oktober 2007 an. Johari

mengetahui Kepala Desa

Karya Indah ; e.

SSB-BPHTB nama wajib pajak Johari letak objek pajak Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

f.

SPPT-PBB NOP : 14.06.040.021.000-2552.7 an. Johari ;

g.

Peta Bidang Tanah DI 302 No : 4910 tanggal 08 Nopember 2007 an. Johari ;

h.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 623.520.1.05.2007 tanggal 12 Desember 2007 an. Johari ;

Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 seluas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT yang


diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan sebagai berikut : -

Menerima Eksepsi Tergugat ;

-

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : 1.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 623.520.1.05.2007 tanggal 12 Desember 2007 an. Johari ;

2.

Sertipikat Hak Milik No. 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 seluas 19.197 M2 dahulu an. Johari sekarang an. Ir. Firdaus, MT ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-

Pbr yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga pemegang obyek sengketa atas nama Ir. Firdaus, MT tertanggal 30 September 2014 melalui Kuasa Hukumnya Yuwilis, SH.,MH., Saut Maruli Tua Manik, SH.,MH., Armilis Rahmaini, SH dan Yosi Astuty, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/Adv-YS&A/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 ; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :


MENGADILI 1.

Mengabulkan permohonan Intervensi dari H. FIRDAUS, ST.,MT ;

2.

Menyatakan H. FIRDAUS, ST.,MT. sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/G/2014/PTUN-Pbr

dan

didudukkan

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI ; 3.

Menyatakan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat

tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2014 yang

isi

selengkapnya

sebagaimana

terlampir

dalam

berita

acara

pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : A.

DALAM EKSEPSI 1.

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu : Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian objek gugatan menyebutkan “......Para Penggugat ketahui berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 15 Agustus 2014 sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya

atau diumumkannya

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan seolah-olah belum lewat waktu. Faktanya dan dapat dibuktikan, perkara perdata No. 06/PDT.G/2014PN/BKN diterima di Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 Pebruari 2014 dan sidang pertama pada tanggal 24


Pebruari 2014 dihadiri oleh Sdri. Darlis Alias Idar/Penggugat 1, namun karena para pihak belum lengkap, oleh Pengadilan Negeri Bangkinang menunda persidangan pada tanggal 10 Maret 2014 dan sidang kedua tersebut juga dihadiri oleh Sdri. Darlis Alias Idar/Penggugat 1, Kuasa Hukum H. Jasman/Tergugat II pada Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang, sedangkan Sdr. Tamzil, M/Penggugat II telah disebut-sebut Sdri. Idar Alias Idar dalam persidangan bahkan melalui orang kepercayaannya yaitu Sdr. Nazuardi (Kerabat Tamzil, M) dijadikan saksi dalam perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN. oleh karena itu, gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Maka berdasarkan ketentuan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Terhormat pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat ; B.

Dalam Pokok Perkara 2. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui batas-batas sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tertera dalam SHM No. 4177 yang terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sesuai surat ukur No. 3181/18.22/R/2008 seluas 19.197 sebagai berikut : -

Utara

=

Herman --------------------------------- 100 M2

-

Selatan

=

Jl. Garuda Sakti ------------------------ 96 M2

-

Timur

=

Jl. Karet (sebelah Karet ada tanah Sali) ----------------------------------------------200 M2

-

Barat

=

Darwis ---------------------------------- 195 M2


Kemudian dari tanah Tergugat II Intervensi tersebut secara fakta terbit SKGR milik Penggugat yang diperolehnya/dibelinya dari H. Jasman berupa : H. Jasman mengaku memiliki tanah seluas 2175 M2 dengan SKGR register No : 784/SKGR/TP/2005 tanggal 22 Juni 2005 dan dari luas 2175 M2 dijual kepada Sdri. Idar alias Idar seluas 800 M2 dengan SKGR dengan register Camat Tapung No : 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 ; Adapun batas tanah milik H. Jasman : -

Utara

=

Yusuf ------------------------------------- 25 M2

-

Selatan

=

Jl. Garuda Sakti ------------------------ 25 M2

-

Barat

=

Talip -------------------------------------- 87 M2

-

Timur

=

H. Jasman ------------------------------- 87 M2

Batas-batas tanah milik Penggugat I/Idar : -

Utara

=

H. Jasman ------------------------------- 20 M2

-

Selatan

=

Jl. Garuda Sakti ------------------------ 20 M2

-

Barat

=

Talib --------------------------------------- 40 M2

-

Timur

=

H. Jasman ------------------------------- 40 M2

Sedangkan Batas Tanah Penggugat II/Tamzil mengaku : -

Utara

=

Sdr. Salie ------------------------------ 100 M2

-

Selatan

=

Jl. Panam -------------------------------- 50 M2

-

Barat

=

HermanDahniel ----------------------- 130 M2

-

Timur

=

Sdr. Arsad ----------------------------- 230 M2

Maka atas batas-batas tanah diatas, Tergugat II Intervensi gambarkan sebagai berikut :


Talip

Darwis

Idar 20 m

Jasman

195 m

Yusuf

96 m

25 m

40 m

100 m 87 m

130 m Herman/Danial

U

Jl. Garuda Sakti

Jasman 100 m

Herman

50 m Salie Arsad 230 m

Taslim

200 m Firdaus, MT Jalan Salie

Memperhatikan batas-batas tanah dan gambar diatas, maka dapat disimpulkan : a.

Batas-batas tanah antara Penggugat I dan Penggugat II sendiri tidaklah sama, didalam AJB Nomor 282/PPAT/1983 batas-batas milik Penggugat II tidak ada berbatasan dengan Penggugat I sebagaimana yang tertera dalam SKGR register Nomor 784/SKGR/TP/2005 tanggal 22 Juni 2005 dan dari luas 2175 M2 milik H. Jasman dijual kepada Sdri. Idar seluas 800 M2 dengan SKGR dengan register Camat Tapung Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 ;

b.

Demikian juga, batas-batas milik Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 dihubungkan dengan

Penggugat

karenanya,

Tergugat

II

tidaklah II

sama

Intervensi

(berbeda). mensinyalir

Oleh tanah


Penggugat II bukanlah terletak diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diterbitkan oleh Tergugat ; c.

Bahwa, jikapun benar tanah Penggugat II berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 atas nama Tergugat II Intervensi

maka

Objek

Gugatan

dalam

Perkara

24/G/2014/PTUN-Pbr tersebut belum lengkap, sebab sebelah Timur batas tanah milik Penggugat II melebihi batas tanah SHM No. 4177, yaitu bapak Herman, demikian juga Sdr. H. Jasman ; 3. Bahwa benar Penggugat 1 telah membangun 1 (satu) unit ruko, 4 (empat) pintu diatas objek perkara. Atas dasar penguasaan Penggugat 1 terhadap sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi maka telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tertanggal 5 Februari 2014, sebelum Penggugat 1 membeli tanah pada objek perkara a quo, Tergugat II Intervensi telah memberikan saran bahkan mengingatkan agar tidak membeli dan meneruskan pembangunan Ruko, namun Penggugat 1 tidak menghiraukannya. Selain itu juga, Tergugat II Intervensi pernah mengajak musyawarah/memberikan solusi kepada Penggugat 1 terkait Ruko yang dibangunnya namun Penggugat 1 juga tak memperdulikan ; 4. Bahwa usaha Tergugat II Intervensi dalam penguasaan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor 4177 sesuai dengan surat ukur

Nomor : 3181/18.22/2008 yang

dikeluarkan BPN Kabupaten Kampar berupa penyelesaian secara damai justru utusan Tergugat II Intervensi Sdr. M. Yanis dan kawan-kawannya mengalami penganiayaan yang dilakukan oknum


masyarakat. Atas tindak pidana tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Resor Kampar dan telah diputus

di

Pengadilan

21/Pid.B/2009/PN.BKN

Negeri

tanggal

14

Bangkinang April

Nomor

2009

dan

333/PID/2009/PTR tanggal 14 Oktober 2009 ; 5. Bahwa dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2009/PN.BKN tanggal 14 April 2009 dan 333/PID/2009/PTR tanggal 14 Oktober 2009 bagian keterangan Terdakwa menerangkan bahwa oknum masyarakat yang menempati tanah pada perkara objek perkara adalah milik Johary (Penjual tanah kepada Ir. Firdaus, MT) sedangkan oknum masyarakat yang menguasai tanah hingga saat sekarang ini sejak tahun 1989 hanya berdasarkan mendapat ijin dari Darwis Alias Pendekar dan tidak ada menerangkan objek perkara tersebut milik Penggugat II demikian juga Penggugat 1 ; 6. Bahwa secara Fakta dan dalam persidangan Perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tertanggal 5 Februari 2014 terungkap bahwa luas milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 4177 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Kampar

meliputi

tanah

beserta

bangunan

yang

dikuasai

Penggugat 1 ; 7. Bahwa tidak ada hubungan hukum dalil Para Penggugat pada halaman 4 poin 5, jika diperhatikan SKGR Nomor 36/XII/1978 tanggal 31-12-1978 dengan batas-batas : -

Utara

=

Sei Kecil -------------------------------- 100 M2

-

Selatan

=

Jalan Panam -------------------------- 100 M2

-

Barat

=

Herman --------------------------------- 300 M2

-

Timur

=

Salie ------------------------------------- 300 M2


Dihubungkan

dengan

Jual

Beli/Akta

Jual

Beli

Nomor

282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 dengan batas-batas : -

Utara

=

Sdr. Salie ------------------------------ 100 M2

-

Selatan

=

Jalan Panam ---------------------------- 50 M2

-

Barat

=

Herman/Dahniel ---------------------- 130 M2

-

Timur

=

Sdr Arsad ------------------------------ 230 M2

Dari batas-batas yang didalilkan Para Penggugat diatas nyata berbeda padahal masih dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, karena itu SKGR Nomor 36/XII/1978 tanggal 30-12-1978 tidak dapat dijadikan alas dasar hak oleh Penggugat II, apalagi oleh Penggugat 1 karena nyata-nyata tidak saling berhubungan dalam artian tidak memiliki hubungan hukum. Selain itu juga dalam persidangan perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 5 Februari 2014 menurut keterangan anak Syachrul Mukmin yang bernama Syahrial Alias Beng yang juga korban dari penganiayaan oknum

masyarakat

yang

menguasai

objek

perkara

mengungkapkan bahwa orang tuanya tidak pernah menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Garuda Sakti, Desa Karya Indah KM. 6, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang dahulunya Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar (akan disampaikan dalam persidangan) selain Pak Johary ; 8. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 seluas 18.000 M2 diklaim Penggugat II sebagai dasar hak miliknya tidak tepat, karena selain adanya perbedaan batas-batas hukum sebagaimana dimaksud dalam poin 7 diatas, Akta Jual Beli milik Tergugat II Intervensi telah terbit dahulu yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 104/PPAT/1982 tanggal 3 Pebruari 1982 bukti jual beli antara Sjachroel Moekmin (Penjual) dan Johari (Pembeli). Oleh


karena dalil Para Penggugat pada halaman 6 s/d 8 poin 15 menyatakan

“Tergugat

(BPN

Kabupaten

Kampar)

dalam

menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan

dengan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik” adalah tidak benar, mengada-ada. Justru Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung menerbitkan SKGR Para Penggugat khususnya SKGR Penggugat 1 dan H. Jasman (Penjual tanah kepada bu Idar) karena tepat berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu menurut hukum segala SKGR yang timbul diatas tanah milik Tergugat II Intervensi mohon dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ; Atas tindakan Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung Kabupaten Kampar tersebut oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 5 Pebruari 2014 ditarik sebagai Tergugat III dan Tergugat IV, namun dalam persidangan Kepala Desa Karya Indah tidak pernah hadir sekalipun sedangkan Camat Tapung hadir hanya 1 x, padahal telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ; 9. Bahwa tidaklah benar terhadap tanah milik Penggugat II tersebut Penggugat II telah menyuruh Pak Taher untuk melihat, menjaga tanah/lahan miliknya, yang benar adalah Pemilik tanah Sjachroel Moekmin menyuruh Pak Gomok untuk menjaga sebidang tanah (objek perkara), kemudian Pak Gomok berladang di atas objek perkara tersebut. Setelah objek perkara tersebut dibeli oleh Pak Johary maka Pak Gomok juga masih berladang pada objek perkara ;


10. Bahwa benar, terhadap tanah objek perkara yang merupakan milik Tergugat II Intervensi telah berdiri Mushalla, padahal warga yang menempati diatas tanah perkara a quo telah berulang kali diingatkan untuk tidak melakukan pembangunan tanpa ijin Pak Johary yang saat itu tanah belum dibeli Tergugat II Intervensi, puncak dari usaha Tergugat II Intervensi untuk menguasai tanah pada

objek

perkara

pada

tahun

2008

dimana

terjadinya

penganiayaan yang dilakukan oknum warga terhadap orang pesuruh (orang kepercayaan) Tergugat II Intervensi, atas tindakan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.B/2009/PN.BKN

tanggal

14

April

2009

dan

333/PID/2009/PTR tanggal 14 Oktober 2009 ; 11. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mendengar dan mendapatkan inormasi bahwa objek perkara a quo adalah milik Penggugat II apalagi adanya usaha dan upaya Penggugat II untuk menguasai objek perkara tersebut, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mensinyalir dalil-dalil Para Penggugat tersebut hanyalah fiktif belaka apalagi dalil Para Penggugat pada halaman 5 poin 10 baru pada tanggal 19 Desember 2013. Sedangkan Tergugat II Intervensi jauh sebelumnya telah melakukan usaha-usaha baik secara non litigasi maupun litigasi telah dilakukan untuk melakukan penguasaan objek perkara. Mohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara a quo tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat yang mengada-ada dan merekayasa ; Tergugat II Intervensi meragukan kebenaran dalil dalil Para Penggugat tersebut dikarenakan dalam persidangan perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN. BKN pada saat keterangan saksi Nazuardi menerangkan bahwa tanah pada objek perkara adalah


miliknya yang diperoleh dari Penggugat II dikarenakan Penggugat II memiliki hutang kepada Sdr. Nazuardi dan belum lunas (tidak dapat dilunasi Penggugat II) namun anehnya dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 10 menyatakan kembali bahwa Nazuardi selaku kuasa Penggugat II. Padahal hutang piutang dan selaku kuasa dari Penggugat II adalah perbuatan yang berbeda ; 12. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 6 poin 12 dimana Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2013 sampai sekarang. Untuk diketahui terhadap objek perkara a quo, Tergugat II Intervensi sejak Pak Johary membeli tanah dari Sjachroel Moekmin telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat sekarang ini. Sehingga Tergugat II Intervensi yang patut dinyatakan sebagai pemilik objek perkara dan sebagai warga negara yang baik dan patuh, tidak seperti Para Penggugat yang baru membayar pajak dari tahun 2013 hingga saat sekarang ; 13. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat halaman 6 poin 14 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus, MT, tersebut yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Hal tersebut adalah tidak benar, dimana tidak ada akibat hukum yang

merugikan

bagi

Para

Penggugat,

namun

dengan

diterbitkannya obyek perkara, hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensilah Pemilik obyek perkara yang


sebenarnya, Surat SKGR milik Para Penggugat yang baru belakangan muncul disinyalir merupakan Surat Fikti belaka dan tidak ada mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan tindakan Tergugat telah benar dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2 dahulunya atas nama Johary dan sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 14. Bahwa dalil Para Penggugat poin 15 sampai dengan Poin 17 adalah dalil dan tuduhan yang tidak mendasar dimana apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, dahulu atas nama Johary sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT sudah melalui prosedur yang tepat dan benar, karena obyek perkara diterbitkan berdasarkan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku ; Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau

tanggal

11

Maret

2008,

Surat

Ukur

Nomor

3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, dahulu atas nama Johary sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT, diterbitkan oleh Tergugat telah melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang benar dan tidak


ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar karena penerbitan

obyek sengketa

berpedoman

kepada

Peraturan

Pemerintahan dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat, kalau Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar ; 15. Bahwa tidak ada alasan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, dahulu atas nama Johary sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT sesuai dengan Petitum yang diajukan oleh Penggugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, dahulu atas nama Johary sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT, karena Sertipikat 4177 tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;


-

Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT ;

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya ; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Oktober 2014 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis masingmasing tertanggal 3 Nopember 2014 dan guna mempersingkat uraian putusan ini isi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut : 1.

Bukti P-1

:

foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 36/II/1978 tanggal 9 Februari 1978 atas nama Syachrul Mukmin sebagai pihak pertama dan Dahnial sebagai Pihak Kedua yang diketahui Kepala Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar (foto copy) ;


2.

Bukti P-2

:

foto copy Surat Pernyataan Penguasaan tanah Dahnial yang diperoleh dari Syachrul Mukmin sebagiannya dipindah tangankan kepada Mazni Manaf yang diketahui Wali Kampung, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar (foto copy) ;

3.

Bukti P-3

:

foto copy Akta Jual Beli No. 505/PPAT/1984 tanggal 30 April 1984 yang dikeluarkan pejabat pembuat akta tanah Camat Kecamatan Kampar disertai surat keterangan Kepala Desa Simpang Baru tanggal 29 Desember 1983 (foto copy) ;

4.

Bukti P-4

:

foto copy Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 yang dikeluarkan pejabat pembuat akta tanah Camat Kecamatan Kampar disertai surat keterangan Kepala Desa Simpang Baru (sesuai dengan aslinya) ;

5.

Bukti P-5

:

foto copy Surat Keterangan No. 593/XI/2013/876 yang diberikan Camat Kampar Air Tiris dengan Penjual atas nama Dahnial/Liyus selaku Penjual dan atas nama Tamzil selaku Pembeli yang dikeluarkan

Camat

Kampar

Drs.

Amiruddin

tanggal 26 November 2013 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti P-6

:

foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 784/SKGR/TP/05 tanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Tapung atas nama Jasman (foto copy) ;


7.

Bukti P-7

:

foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Tapung atas nama Penggugat I (foto copy) ;

8.

Bukti P-8

:

foto copy Surat Tanda Terima SKGR atas nama Penggugat I (DARLIS) tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Bertuah Cabang Tuanku Tambusai yang ditandatangani oleh Endang Nasution (foto copy) ;

9.

Bukti P-9

:

foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang dikeluarkan

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 30 Maret 2013 atas nama Penggugat

I

(Darlis)

dengan

NOP.

14.06.040.021.000-3755.7 yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM-6 Rt. 15 Rw. 04 Karya Indah Tapung Kampar (sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti P-10

: foto copy Surat Pembayaran 2 PBB-P2 Kab. Kampar tahun 2011 dan tahun 2012 tanggal 18 Juli 2013 atas nama Darlis melalui Bank Riau Kepri (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P-11

: foto copy Surat Pembayaran 2 PBB-P2 Kab. Kampar tahun 2009 dan tahun 2010 tanggal 18 Juli 2013 atas nama Darlis melalui Bank Riau Kepri (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-12

: foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/375/XII/2013/SPKT/Riau tanggal 19


Desember 2013 atas nama Nazuardi dan ditanda tangani oleh Pranata Surya Atmaja (sesuai dengan aslinya) ; 13. Bukti P-13

: foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 14.06.040.021.000-8052.7 atas nama Tamzil letak objek Jl. Garuda Sakti Rt. 027 Rw. 12 Karya Indah Tapung Kampar dan Pembayaran PBB P2 Kab. Kampar tahun 2013 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14

: foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NO : 14.06.040.021.000-8052.7 atas nama Tamzil letak objek Jl. Garuda Sakti Rt. 027 Rw. 12 Karya Indah Tapung Kampar dan Pembayaran PBB P2 Kab. Kampar tahun 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P-15

: foto copy bukti tertulis Penggugat dalam Perkara Perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN (foto copy) ;

16. Bukti P-16

: foto copy Surat Memorandum From Penyelesaian tanah di KM. 5,5 Panam tanggal 8 Agustus 2003, 10 Oktober 2003, 5 Maret 2005, 3 Juni 2006, 5 Juli 2006, 6 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17

: foto copy Surat Pernyataan Ali Imran atas kepemilikan tanah Tamzil yang berlokasi di Desa Karya Indah tanggal 20 November 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18

: foto

copy

Surat

Pernyataan

Mardianis atas

kepemilikan tanah Tamzil yang berlokasi di Desa


Karya Indah tanggal 20 November 2014 (sesuai dengan aslinya) ; 19. Bukti P-19

: foto

copy

Surat

Pernyataan

Amrizona

atas

kepemilikan tanah Tamzil yang berlokasi di Desa Karya Indah tanggal 20 November 2014 (sesuai dengan aslinya) ; 20. Bukti P-20

: foto

copy

Surat

Pernyataan

H.

Liyus atas

kepemilikan tanah Tamzil yang berlokasi di Desa Karya Indah tanggal 4 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ; 21. Bukti P-21

: foto copy Surat Pernyataan Ali Imran atas penjualan tanah antara Syachrul Mukmin dengan Dahnial (sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P-22

: foto copy Surat Pernyataan Arwilis sebagai pejabat setempat RT 014 pada tahun 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 22 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P-23

: foto copy Surat Pernyataan H. Zaimar

sebagai

pejabat setempat RW 04 pada tahun 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 24 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ; 24. Bukti P-24

: foto copy Surat Pernyataan H. Adnan

sebagai

pejabat setempat Kepala Dusun 01 Sei Sibam, Desa

Karya

Indah,

Kecamatan

Tapung,

Kabupaten Kampar tanggal 24 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;


25. Bukti P-25

: foto copy contoh foto copy formulir gambar ukur untuk menerbitkan Sertipikat, yang diketahui oleh RT III RW I dan Kepala Desa Kualu (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

:

foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 4177 Kelurahan

Karya

Indah

Kecamatan

Tapung

Kabupaten Kampar, tanggal 11 Maret 2008 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT (sesuai dengan aslinya) ; 2.

Bukti T-2

:

foto

copy

Pertanahan

Surat

Keputusan

Kabupaten

Kepala

Kampar

Kantor

Nomor

:

623.520.1.05.2007 tanggal 12 Desember 2007 an. Johari (sesuai dengan aslinya) ; 3.

Bukti T-3

:

foto copy Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 03 Pebruari 1982

(sesuai dengan

aslinya) ; 4.

Bukti T-4

:

foto copy Peta Bidang Tanah No. PBT : 548/R/2007 tanggal 21 Nopember 2007 an. Johari Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya) ;

5.

Bukti T-5

:

foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 14 Pebruari 2008, SSB BPHTB an. Johari, 2011, SPPT PBB NOP : 14.06.040.021.000-2552.7


nama wajib pajak Johari, Surat Keterangan Nomor : 140/151/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Surat

Pernyataan

Penguasaan

Fisik

Bidang

Tanah (Sporadik) an. Johari, Kartu Kendali an. Pemohon Johari (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti T-6

:

foto copy Akta Jual Beli (AJB) No : 1113/2008 tanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan PPAT Ali Arben, SH, Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak Johari, SSB BPHTB an. Wajib Pajak Ir. Firdaus,

MT,

SPPT

14.06.040.021.000-2552.7

PBB nama

NOP Wajib

:

Pajak

Johari, Surat Pernyataan tanggal 14 Pebruari 2008, Lampiran 13, Surat Pengantar dari PPAT Ali Arben, SH, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/156/KI/VI/2007,

Foto

14.71.11.1001.5743.07

copy an.

KTP. Johari,

NIK

:

Izin

Mengalihkan Hak No. 34/PH/PPT/BPN/IV/2008 tanggal 21 April 2008, Surat Pernyataan tanahtanah yang dipunyai pemohon tanggal 21 April 2008, Surat Pernyataan an. Ir. Firdaus, MT, Kartu Kendali an. Pemohon Ir. Firdaus, MT (sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T.II Int-1 sampai dengan Bukti T.II Int-16 sebagai berikut :


1.

Bukti T.II Int-1

:

foto copy Akta Jual Beli Nomor : 104/PPAT/1982 tanggal

3

Februari

1982

antara

Sjachroel

Moekmin dengan Johary melakukan jual beli sebidang tanah (foto copy) ; 2.

Bukti T.II Int-2

:

foto copy Surat Keterangan Nomor : 06/11/1966, atas nama Mhd. Saleh menerangkan sepadan tanah dari Sjachroel Moekmin sebelum sebidang tanah tersebut dijual kepada Johary (sesuai dengan aslinya) ;

3.

Bukti T II Int-3

: foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1113/2008 tertanggal 14 April 2008, menerangkan Jual Beli antara Johari dan Ir. Firdaus, MT dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan aslinya) ;

4.

Bukti T II Int-4

: foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak (SHM) Nomor 4177 tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tertanggal 15 Pebruari 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

5.

Bukti T II Int-5

: foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Johari SPPT PBB bernomor 00099797 (sesuai dengan aslinya) ;

6.

Bukti T II Int-6

: foto copy Surat Nomor : 593/228/KI/VIII/07 perihal Undangan Musyawarah dari Kepala Desa Karya Indah (foto copy) ;

7.

Bukti T II Int-7

: foto copy Surat Tanda Penrimaan Laporan Polisi No Pol : STPLP/91/K/III/SPK tentang laporan M. Yanis (foto copy) ;


8.

Bukti T II Int-8

: foto copy Putusan No. 21/Pid.B/2009/PN.BKN (foto copy) ;

9.

Bukti T II Int-9

10. Bukti T II Int-10

: foto copy Putusan No. 333/Pid/PTR (foto copy) ; : foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/06/1/2014/Riau/Res Kampar (foto copy) ;


: foto copy Gugatan Nomor : 03/Adv-YS&A/1/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dengan regestrasi 06/PDT-G/2014/PN.BKN

diterima

tanggal

5

Pebruari 2014 (sesuai dengan aslinya) ; 12. Bukti T II Int-12a : foto

copy

Relaas

Panggilan

Penggugat (Tergugat

II

kepada

Intervensi)

Kuasa

Nomor

:

06/Pdt.G/2014/PN.BKN (foto copy) ; 13. Bukti T II Int-12b : foto copy Relaas Panggilan kepada Darlis Alias Idar Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (foto copy); 14. Bukti T II Int-12c : foto copy Relaas Panggilan kepada H. Jasman Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (foto copy) ; 15. Bukti T II Int-12d : foto copy bukti Relaas Panggilan kepada Kepala Desa Karya Indah Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (foto copy) ; 16. Bukti T II Int-12e : foto copy bukti Relaas Panggilan kepada Camat Tapung Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (foto copy) ; 17. Bukti T II Int-13

: foto copy Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (sesuai dengan aslinya) ;


: foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN tanggal 17 Desember 2014 (foto copy) ;



: foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 003/SKT/470/PL-TG/II/2011 atas nama Shaleh dikeluarkan Kantor Kepala Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar, Bangkinang (sesuai dengan aslinya) ;


: foto copy Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BKN (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti berupa saksi dan Para Penggugat tetap pada Gugatan dan bukti berupa surat yang telah disampaikan dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti berupa saksi dan Tergugat tetap pada Jawaban dan bukti berupa surat yang telah disampaikan dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : 1.

M. YANIS,

Tempat dan tanggal lahir / Rumbio, 01-12-1968, jenis

kelamin

Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Rt. 006/Rw. 007 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam ; (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa saksi kenal dengan Sarnubi karena orang lama yang dituakan ;

-

Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut ;

-

Bahwa saksi tinggal disitu lebih kurang 43 tahun ;


-

Bahwa saksi ada mempunyai tanah disitu, sekitar 1 Km lagi disebelah kiri ;

-

Bahwa saksi mengetahui Johary menjual tanah dengan Firdaus, karena saksi yang mengurus suratnya ;

-

Bahwa saksi mengurus surat tanah Firdaus di Desa ;

-

Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelum tahun 2000, Kepala Dusun pak H. Hasan kemudian pak Johary datang pakai Mobil Plat Merah, kebetulan saksi ada disana dia bilang tolong dijaga ;

-

Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada yang menjaga, yaitu Sunil ;

-

Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut 100 M 200 M ;

-

Bahwa saksi dapat menggambarkan tanah Tergugat II Intervensi tersebut ;

-

Bahwa saksi pernah mengadukan kepada RT dan Polisi terkait penguasaan tanah Tergugat II Intervensi tersebut ;

-

Bahwa saksi tahun 2004 sudah membuat laporan ke Desa Simpang Baru ;

-

Bahwa saksi mengetahui Putusan berkaitan dengan Tergugat II Intervensi dan benar 8 (delapan) orang tersangkanya yang memukul saksi diantaranya Sudirman dan Bustan ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merawat tanah tersebut ;

-

Bahwa

hubungan

saksi

dengan

Firdaus

hanya

pengurusan

tanahnya tahun 2008 ; -

Bahwa yang mengurus surat tanah Firdaus tersebut adalah saksi sendiri ;

-

Bahwa setahu saksi ada yang melakukan pengukuran, pengukuran pertama kami dilarang, kemudian masuklah saksi dan terjadi pengukuran, yang melakukan pengukuran saksi dan Saidina Umar ;


-

Bahwa pada saat pengukuran, petugas dari Desa bernama Pandi sebagai Pegawai Desa ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Sjachroel Moekmin, pada waktu itu saksi masih kecil sekitar berumur 12 tahun ;

-

Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu berapa umur Johary, sekarang umurnya 80 tahun ;

-

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya ;

-

Bahwa saksi mengurus tanah Firdaus dalam rangka untuk mengurus segala-galanya ;

-

Bahwa setahu saksi SKGR terdaftar di Kantor Camat, akan tetapi nomornya saksi tidak tahu ;

-

Bahwa setahu saksi, pada pertemuan di Desa Firdaus tidak datang ;

-

Bahwa setahu saksi, setelah dijual Johary tidak pernah mengurus tanah tersebut lagi ;

-

Bahwa saksi pernah mengukur tanah tersebut bersama RT dan RW tahun 2007 ;

-

Bahwa setahu saksi pengukuran tanah tersebut untuk membuat SHM ;

-

Bahwa setahu saksi ada yang melapor ke Aparat, yaitu saksi sendiri ;

-

Bahwa setahu saksi AJB tanah tersebut dikeluarkan Camat Kampar ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran ada Rtnya yaitu Arwilis, saksi hanya lihat dan ikut menarik tali meter ;

-

Bahwa saksi ada dipanggil Polisi masalah tanah Jusdi ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada saksi sempadan ;

-

Bahwa saksi lupa dari pihak BPN siapa yang hadir ;

-

Bahwa setahu saksi Firdaus tidak berdomisili disitu ;

-

Bahwa setahu saksi SHM tersebut atas nama Johary ;


-

Bahwa setahu saksi pada saat itu ada 11 rumah/gubuk dan ada pokok Jengkol ;

-

Bahwa saksi tidak tahu pada saat dijual kepada Firdaus oleh Johary mana duluan AJB dengan SHM ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Darlis, karena satu kampung dengan saksi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dengan Tamzil ;

-

Bahwa setahu saksi diatas tanah itu ada Ruko 4 (empat) buah, Musholla dan ada Warung ;

-

Bahwa setahu saksi bangunan itu milik Idar dan kawan-kawannya ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Jasman, saksi baru mendengar namanya ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah Jasman di objek sengketa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dengan Dahniel ;

-

Bahwa saksi tahu semua dengan tanah itu, setiap sudutnya saksi tahu ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Taher, Taher itu Rtnya saksi ;

-

Bahwa setahu saksi rumah-rumah/pondok diatas tanah tersebut sudah ada tahun 2004 ;

-

Bahwa setahu saksi disitu ada rumah gubuk, kalau sekarang sudah ada 40 buah rumah ;

-

Bahwa setahu saksi rumah penduduk tersebut dipermasalahkan dalam putusan ;

-

Bahwa setahu saksi asal muasal tanah dari Sjachroel Moekmin ke Johary dan ke Firdaus ;

2.

SYAHRIAL,

Tempat dan tanggal lahir / Pekanbaru, 13-08-1971, jenis

kelamin

Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perum


Bintungan Blok P-7 Rt. 003 Rw. 013, Kelurahan Tuah Karya,

Kecamatan

Tampan,

Kota

Pekanbaru,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam ; (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa saksi kenal dengan Sjachroel Moekmin, karena ayah kandung saksi ;

-

Bahwa saksi tahu permasalahan ini sudah diperkarakan di PN. Bangkinang ;

-

Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah ini lebih kurang 1 KM ;

-

Bahwa saksi tahu kalau tanah itu dijual kepada Johary dari orang tua saksi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dijual kepada Johary, karena saksi sudah tidak ke kebun lagi ;

-

Bahwa setahu saksi tanah yang dijual kepada Johary tersebut luasnya 2 Hektar ;

-

Bahwa saksi sering ke tanah tersebut dulunya ;

-

Bahwa saksi pernah ke

lokasi tanah tersebut tahun 2004 dan

terakhir tahun 2014 melihat saksi atas nama M. Yanis ; -

Bahwa saksi pernah diajak Firdaus mengukur tanah tersebut tahun 2004 ;

-

Bahwa setahu saksi tanah tersebut asalnya tanah orang tua saksi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual kepada orang lain ;

-

Bahwa setahu saksi, yang mengurus tanah tersebut adalah pak Gemuk ;

-

Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 1983 ;


-

Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran tahun 2004, tidak ada dari BPN, yang ada hanya orang Desa ;

-

Bahwa pada waktu pengukuran tahun 2004 saksi tidak tahu Desa mana ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Sjachroel Moekmin dengan Johary ;

-

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Johary tahun 2004 ;

-

Bahwa saksi tidak tahu Sjachroel Moekmin menjual tanah kepada Johary tahun berapa ;

-

Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran dengan Desa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ada sempadan karena pada waktu itu ribut dan berkelahi ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB antara Johary dengan Firdaus ;

-

Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa pada saat pengukuran tersebut, karena saksi diajak ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu pengukuran, yang ngukur-ngukur, juga yang ribut-ribut juga ;

-

Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran siapa yang hadir dari Desa ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran letak tanah di wilayah Tapung ;

-

Bahwa setahu saksi, dulu saksi pernah tinggal disitu, tahun 1983 saksi sudah tidak tinggal disitu lagi ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Jasman ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Tamzil ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Darlis ;


-

Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran tahun 2004 ditanah itu ada rumah papan ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran Ruko dan Musholla belum ada ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dengan AJB tahun 1982 ;

-

Bahwa setahu saksi pada tahun 80 ke bawah nama Desanya Desa Simpang Baru ;

-

Bahwa saksi tidak tahu berubah menjadi Desa Karya Indah tahun berapa ;

-

Bahwa setahu saksi dilokasi ada pohon karet dibelakang tanah tersebut ;

-

Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa tidak ada pohon karet ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II

Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini masing-masing pada tanggal 30 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/ 18.22/ R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 dengan luas 19.197 M2


dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, M.T. (vide bukti T-1 = T. II Int – 4); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 7 Oktober 2014 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut : A. Tentang Kewenangan Absolut Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo, para penggugat yang mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terperkara atau merasa ada kepentingannya yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo, oleh karena itu dibutuhkan adanya penentuan kepemilikan atau kepentingan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan negeri. B. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu Bahwa gugatan yang diajukan telah lewat tenggang waktu karena adanya gugatan di pengadilan negeri bangkinang dengan register perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 5 Februari 2014 dan sidang pertama dimulai 24 Februari 2014, dengan kata lain Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Februari 2014. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 14 Oktober 2014 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap

pokok

sengketa,

yang

pada

pokoknya

dalam

eksepsi

sebagai berikut : A. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu


Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya seolah – olah belum lewat waktu sedangkan faktanya dan dapat dibuktikan bahwa perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN telah diterima pengadilan negeri bangkinang tanggal 5 Februari 2014 dan sidang pertama pada tanggal 24 Februari 2014 yang dihadiri sendiri

oleh Darlis alias Idar

(Penggugat I) ; Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi para penggugat membantahnya dalam Replik yang diajukan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2014; Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 3 November 2014; Menimbang,

bahwa

terhadap

eksepsi-eksepsi

Tergugat

dan

Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;


Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim baru mengetahui perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilii perkara a quo pada saat acara pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketanya; Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan


tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilaan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya; Menimbang, bahwa akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi

:

Pembatasan

langsung,

pembatasan

tidak

langsung

dan

pembatasan langsung bersifat sementara; Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya Keputusan objek sengketa (vide bukti T-1 = T. II Int – 4); Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140/K/TUN/2000), dan telah pula memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karenanya terhadap pihak-pihak baik itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha


Negara tersebut, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ; Menimbang, bahwa namun apabila

yang disengketakan dalam

perkara ini adalah menyangkut kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi, Meskipun sengketa itu dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum ; Menimbang, bahwa

setelah Majelis Hakim mempelajari dengan

seksama gugatan Para Penggugat,

jawaban Tergugat, Tergugat II

Intervensi, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -

Bahwa alas hak kepemilikan tanah

Penggugat I berasal dari Surat

Keterangan Ganti Kerugian antara Jasman dengan Darlis (Penggugat I) tanggal 03 September 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Karya Indah (vide bukti P-7), dimana Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut aslinya ada pada pihak PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Bertuah Cabang Tuanku Tambusai (vide bukti P-8); -

Bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat II berasal dari Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 antara Dahnial dengan Tamzil, M (Penggugat II) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi, MS (vide bukti P-4) ;

-

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau


tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/ 18.22/ R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 dengan luas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, M.T. (vide bukti T-1 = T. II Int – 4) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 623.520.1.05.2007 tanggal 12 Desember 2007 (vide bukti T-2); -

Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi awalnya berasal dari Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 antara Sjahroel Moekmin dengan Johari dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi Mohd Said (vide bukti T-3 dan T.II Intv-1);

-

Bahwa Johari dengan Tergugat II Intervensi (Ir Firdaus MT) melakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 1113/2008 tanggal 14 April 2008 dihadapan Ali Arben, SH (vide bukti T-6 dan T.II.Intv-3);

-

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah juga memutus perkara antara Firdaus, ST, MT dengan Darlis alias Idar dalam Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 01 Desember 2014 (vide bukti T.II.Intv-16);

-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat sempadan batas tanah antara para pihak berbeda dan juga ukurannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim

menyimpulkan bahwa terhadap adanya perbedaan Surat dasar atau alas hak kepemilikan dari para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Para Penggugat harus memastikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah objek sengketa a quo adalah benar - benar bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Jasman dengan Darlis (Penggugat I) tanggal 03 September 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Karya Indah (vide bukti P-7) dan Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 antara Dahnial dengan Tamzil, M


(Penggugat II) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi, MS (vide bukti P-4) yang telah dimiliki Para Penggugat secara sah di hadapan hukum, atau dengan pengertian lain bahwa sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, Para Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak dari objek sengketa a quo adalah benar-benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa a quo, yaitu dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa penerbitan Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 antara Sjahroel Moekmin dengan Johari dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi Mohd Said (vide bukti T-3 dan T.II Intv-1) yang merupakan alas hak terbitnya objek sengketa adalah tidak benar kepemilikannya atau telah diterbitkan dengan

melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, atau

setidak-tidaknya dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, bukanlah bidang tanah yang berasal atau dimaksud dalam

Akta Jual Beli No.

104/PPAT/1982 tanggal 03 Februari 1982 antara Sjahroel Moekmin dengan Johari dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi, Mohd Said (vide bukti T-3 dan T.II Intv-1); Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum siapa sebenarnya pemilik yang sah tanah yang disengketakan, dengan demikian yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu oleh para pihak

adalah

tentang

sengketa

kepemilikan

terhadap

tanah

yang

disengketakan, dimana sengketa kepemilikan antara Darlis alis Idar (Penggugat I) dengan Tergugat II Intervensi masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sedangkan bagi Tamzil, M (Penggugat II) sengketa kepemilikan dengan Tergugat II Intervensi harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-Undang ini belum diputus oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”; Menimbang, bahwa pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara karena Yurisprudensi MARI, dimana sengketa kepemilikan tanah kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Putusan Mahkamah Agung (No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 jo No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998); Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan yang mendasari Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum,

oleh

karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat

tentang kewenangan mengadili (kompetensi

absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua dan Tergugat II Intervensi yang pertama, terkait dengan “Gugatan yang diajukan Para Penggugat lewat waktu” ; Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan tenggang waktu

mengajukan

gugatan, para Penggugat

di dalam gugatannya

mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : “ bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/ 18.22/ R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 dengan luas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, M.T. (vide bukti T-1 = T. II Int – 4) diketahui para penggugat berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam


tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tengggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; Menimbang,

bahwa

unsur

mengetahui,

dan

merasa

kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi ; Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Para Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat ; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kedua unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-


bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tentang tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan, dan dari bukti – bukti yang terkait tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Darlis alias Idar (Penggugat I ), menguasai tanah objek sengketa dari H. Jasman, SH berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat I Nomor : 1430/ SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 seluas 800 M2 (vide bukti P-7);

-

Bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat II berasal dari Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 antara Dahnial dengan Tamzil, M (Penggugat II) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Drs Rachiemi, MS (vide bukti P-4);

-

Bahwa tergugat II Intervensi menguasai tanah objek sengketa berdasarkan akta jual beli No. 104/ PPAT/ 1982 tanggal 3 Februari 1982 antara sjahroel mukmin dengan johary (vide bukti T. II Int – 1) dan akta jual beli No. 1113/ 2008 tertanggal 14 April 2008 antara Johary dengan Ir. Firdaus, M.T. (Tergugat II Intervensi) (vide bukti T-6 = T.II Int – 3);

-

Bahwa pada tanggal 5 februari 2014 Tergugat II intervensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri bangkinang dengan register no: 06/ PDT.G/2014/PN.BKN atas dasar penguasaan Penggugat I terhadap sebidang tanah milik tergugat II intervensi (vide bukti T. II Int- 11) dan persidangan pertama digelar


pada tanggal 24 februari 2014 dimana penggugat I telah dipanggil secara patut oleh pengadilan negeri bangkinang pada tanggal 18 Februari 2014 (vide bukti T.II Int-12b) ; -

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa sengketa a quo telah melakukan

sidang

pemeriksaan

setempat

dimana

para

pihak

menunjuk lokasi yang sama sebagai objek sengketa; Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap

di atas,

dikaitkan dengan unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tergugat II intervensi atas penguasaan Penggugat I terhadap sebidang tanah milik tergugat II intervensi yang merupakan objek sengketa a quo ke pengadilan negeri bangkinang dengan register no: 06/ PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 5 februari 2014 (vide bukti T. II Int- 11) dan persidangan pertama digelar pada tanggal 24 februari 2014 dimana penggugat I telah dipanggil secara patut oleh pengadilan negeri bangkinang pada tanggal 18 Februari 2014 (vide bukti T.II Int-12b) menurut pengetahuan Majelis Hakim, para Penggugat terbukti sudah mengetahui ; Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak harus menerima Keputusan objek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja, maka unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi

dengan adanya gugatan perbuatan

melawan hukum yang diajukan oleh tergugat II intervensi atas penguasaan Penggugat I terhadap sebidang tanah milik tergugat II intervensi yang merupakan objek sengketa a quo ke pengadilan negeri bangkinang dengan register no: 06/ PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 5 februari 2014 (vide bukti T. II Int- 11) dan persidangan pertama digelar pada tanggal 24 februari 2014


dimana penggugat I telah dipanggil secara patut oleh pengadilan negeri bangkinang pada tanggal 18 Februari 2014 (vide bukti T.II Int-12b), maka telah pula membuktikan bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan obyek sengketa karena tidak akan mungkin Para Penggugat menghadiri sidang pada pengadilan negeri bangkinang jika bukan karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, keduanya telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui

Keputusan obyek sengketa Sertipikat Hak

Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/ 18.22/ R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 dengan luas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, M.T. (vide bukti T-1 = T. II Int – 4), baru diketahui Para Penggugat berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, oleh karena terungkap fakta hukum bahwa ternyata setidak-tidaknya sejak tanggal 24 Februari 2014, Para Penggugat sudah terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Para Penggugat tersebut ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, oleh karena secara hukum Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, setidak-tidaknya terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014, sedangkan gugatan Para Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2014, di bawah register perkara Nomor : 24/ G/ 2014/ PTUN-Pbr maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut


diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu menggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi tentang “Gugatan yang diajukan Para Penggugat lewat waktu”, beralasan hukum dinyatakan dikabulkan ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alatalat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili


dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat – alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: Dalam Eksepsi : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat

dan Tergugat II Intervensi untuk

seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

-

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.259.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, oleh kami GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim

Ketua

Majelis,

DWIKA

HENDRA

KURNIAWAN,

S.H.,

dan

MALAHAYATI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15

Januari 2015, oleh Majelis Hakim


tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I, Ttd

DWIKA HENDRA K, SH.

HAKIM KETUA SIDANG, ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II, Ttd

MALAHAYATI, SH.

Panitera Pengganti, Ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran Gugatan ….............................

: Rp.

30.000,-

2.

Alat Tulis Kantor ........................................

: Rp.

50.000,-

3.

Surat-surat Panggilan ….............................

: Rp.

62.500,-

4.

Pemeriksaan Setempat ...............................

: Rp. 3.100.000,-

5.

Meterai …....................................................

: Rp.

12.000,-

6.

Redaksi Putusan ….....................................

: Rp.

5.000,-

J u m l a h …................................................

: Rp. 3.259.500,-

(Tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents