PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor: 21/G/2016/PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: --------------------------------------------------------------------------PT. GERINDO INVESTA INTERNATIONAL, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 62 Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh ANAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Komplek Bukit Mas Lotus No. 5 RT.002/RW.004, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: ------------------------------------------------1. RAMINDA UNELLY M. SEMBIRING, S.H.; --------------------------------2. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H.; ------------------------------------3. DAVIDSON SEMBIRING, S.H.; ------------------------------------------------Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lt.18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12910 dan Jl. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai …...…..............................… PENGGUGAT; M E L A W A N: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 55 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: -----------------------------------

Hal. 1 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

1.

Nama

: MANGAPUL, S.H. ----------------------------------------

Jabatan

: Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. ----------------------------------------------------------

2.

Nama

: HERMEN, S.H. ---------------------------------------------

Jabatan

: Kepala

Seksi

Pengkajian

dan

Penanganan

Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. -----------------3.

Nama

: BARA HAJI, S.H. ------------------------------------------

Jabatan

: Mediator Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. ------------------

4.

Nama

: AYOLA PUSPITA, S.H.

--------------------------

Jabatan

: Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. -----------------------------------------------------------

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkantor di Jalan Pepaya Nomor: 55 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 939/SK-14/VI/2016, Tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai ...................................................TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca: --------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr, Tanggal 23 Mei 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; Hal. 2 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


2. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 21/G/2016/PTUN-Pbr Tanggal 23 Mei 2016; --------------------------------------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 23 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ---------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr Tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; --------------------------------------------------5. Berkas Perkara a quo; ---------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 20 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------OBJEK SENGKETA: -------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 17 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Gerindo Investa Internasional (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Yang telah berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN: --------------------------------Bahwa Penggugat menerima objek sengketa melalui Pos pada 12 Mei 2016, dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) yang menyebutkan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----------------------------------------Oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh UU PTUN, maka sepatutnyalah gugatan ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo. ----------------------------------------------------------------------------------------A. TENTANG KRONOLOGISNYA --------------------------------------------------Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.03/Pbt/BPN-14/2016 Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. (“Objek Sengketa”); --------------------------------------------------



Bahwa disebutkan didalam Objek Sengketa, penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai respon atas keberatan yang diajukan oleh Sdr. Bangun VH Pasaribu selaku Kuasa Hukum Yusni Yunus terhadap pelaksanaan

eksekusi

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru No. 35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 49/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional Yang Terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (“SK 01”). --------------Isi SK 01 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap antara lain: ---------------------------------------------KESATU

:

Membatalkan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 51.700

Nomor: 01 tanggal 16 Juli 1997 seluas

M2

Internasional,

atas yang

nama

PT.

terletak

di

Gerindo

Investa

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya (DH. Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan menyatakan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah; ---------------------KEDUA

:

Memisahkan sebagaian tanah dari Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor: 01 tangal 16 Juli 1997



seluas

51.700 M2 yang tumpang tindih dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor 92,97, dan 98 tahun 1997, sebagai tindak lanjut pelaksanaan DIKTUM KESATU; KETIGA

:

Merintahkan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru untuk: ----------------------------------------------a. Mencatat batalnya sebagaian Sertifikat Hak Guna Bangunan

seluas

51.700

M2

sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 92, 97 dan 98 tahun 1997 dan mencoret dari daftar umum dan daftar-daftar

isian

lainnya

yang

ada

dalam

administrasi pendaftaran tanah; ------------------------b. Menarik dari peredaran Sertifikat

Hak Guna

Bangunan Nomor : 01 tanggal 16 Juli 1997 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional untuk dilakukan

pemisahan,

dan

apabila

penarikan

tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas biaya pemohon. -------------------------------Bahwa sebagai pelaksanaan SK 01, dengan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 dan 4 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003, maka atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 16 Juli 1997, telah dilakukan pencatatan sebagai berikut: ----------------------

Dibatalkan sebagian seluas 51.700 M2, berdasarkan putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara Nomor: 341 K/TUN/2010 tanggal 31-012011

dan

Keputusan

Kakanwil

BPN

Provinsi

Riau

Nomor:



SK.01/pbt/BPN.14/2013 tanggal 07-02-2013. Lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 92, 97, dan 98, Kelurahan Tebing Tinggi okura; -------------

Dari persil ini telah dipisahkan seluas: 382.564 M2 lihat Buku Tanah Hak HGB Nomor: 02 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, yang telah dilakukan pencatatan Hak Guna Bangunan No. 00002 Diuraikan dalam GS/SU No. 00002/2013 tgl 19.2.2013 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 1227 SU No. 155/2013 tanggal 21.03.2013 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya NIB 05166; ------------------------------------------------------------------------------------

-

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 tahun 2003 17 Juni 2003, Hak Guna Bangunan No. 01 diuraikan dalam GS/SU No.04/1997 tgl. 27.6.1997 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Bukit Raya menjadi Hak Guna Bangunan No. 1226 SU No. 154/2013 Tgl. 21.3.2013 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya NIB 05165. ----------------------Sedangkan isi Objek Sengketa antara lain adalah: ----------------------

KESATU

:

Provinsi

Riau

Nomor

SK.

01/PBT/BPN.14/2013

Membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 07 Febuari 2013 Tentang Pebatalan Sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/1997 seluas 51.700 M2 atas nama PT Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau; ------------------------------------KEDUA

:

Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01

Tahun

1997

tanggal

16

Juli

1997

Surat

Ukur/Gambar Situasi Nomor 04/1997 tanggal 27 Juni 1991, luas 109.602 Hektar atas nama PT. Gerindo Hal. 7 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan raya (DH. Desa Tebing tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau; ---------------------------------------------------KETIGA

:

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk: ----------------------------------------------a. Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tahun 1997 tangal 16 Juli 1997 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 04/1997 tanggal 27 Juni 1991, luas 109.602 Hektar atas nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota

Pekanbaru

Provinsi

Riau

sebagaimana

dimaksud dalam dictum kedua dan mencoret dari daftar umum dan daftar isian lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah. --------------b. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 16 Juli 1997 atas nama PT Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. ---------------Bahwa pada bagian “MENIMBANG” Objek Sengketa disebutkan dasar diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu hanya berdasarkan keberatan Sdr. Bangun VH Pasaribu selaku Kuasa Hukum Yusni Yunus dkk tanpa mempertimbangkan keberatan Penggugat atas pembatalan SK 01 Hal. 8 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


tersebut.

Padahal

Penggugat

telah

nyata-nyata

menyampaikan

keberatannya pada gelar kasus internal yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal Permasalahan Peninjauan Kembali Surat

Keputusan

Kakanwil

BPN

Propinsi

Riau

No.

SK.

01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 17 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional Yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/Tebing Tinggi Okura sesuai dengan Gambar Situasi Khusus tanggal 27 Juni 1997 No.04/1997 An. Penggugat diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (“SKGR”) yang dibuat oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat Bukit Raya sesuai dengan Register sebagai berikut: ------------No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nomor Register 2209/BR/1996 2205/BR/1996 2192/BR/1996 2190/BR/1996 2188/BR/1996 2219/BR/1996 2191/BR/1996 2170/BR/1996 2220/BR/1996 2193/BR/1996 2222/BR/1996 2215/BR/1996 2203/BR/1996 2208/BR/1996 2214/BR/1996 2178/BR/1996 2179/BR/1996 2175/BR/1996 2217/BR/1996 2216/BR/1996 2227/BR/1996 2197/BR/1996 2225/BR/1996 Hal. 9 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2195/BR/1996 2229/BR/1996 2211/BR/1996 2212/BR/1996 2206/BR/1996 2202/BR/1996 2201/BR/1996 2186/BR/1996 2223/BR/1996 2189/BR/1996 2198/BR/1996 2200/BR/1996 2182/BR/1996 2180/BR/1996 2228/BR/1996 2224/BR/1996 2196/BR/1996 2221/BR/1996 2213/BR/1996 2187/BR/1996 2174/BR/1996 2176/BR/1996 2210/BR/1996 2177/BR/1996 2185/BR/1996 2218/BR/1996 2172/BR/1996 2183/BR/1996 2173/BR/1996 2181/BR/1996 2199/BR/1996 2171/BR/1996 2184/BR/1996 2194/BR/1996 2226/BR/1996 2204/BR/1996 2207/BR/1996 Bahwa sampai dengan saat ini SKGR-SKGR tersebut masih

terdaftar di Buku Register Kecamatan Bukit Raya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan

Nomor 100/BR-PEM/2016/104

tanggal 3 Mei 2016; ----------------------------------------------------------------------Dengan

diterbitkannya

Objek

Gugatan

jelas-jelas

akan

menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai perasaan keadilan Penggugat terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisa tanah seluas



104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak tumpang tindih dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuat didalam: -------------------------------------------------------------------------------------1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telah dibatalkan sebagaian seluas 51.700 M2 dan telah dipisahkan seluas: 382.564 M2 dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02 Tahun 2013, yang selanjutnya berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 Tahun 2003, 17 Juni 2003 telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan ---------------------------------------------------------------------2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02 Tahun 2013 yang berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 tahun 2003 17 Juni 2003 telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 38,2564 Ha. --------------

B. TENTANG HUKUMNYA ------------------------------------------------------------Bahwa perundang-undangan mengatur alasan-alasan diajukannya gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyebutkan: -------Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -------------------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ------------------------------------Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------Hal. 11 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


1. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; ----------------------------a. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 AYAT (1) DAN (2) DARI UNDANG-UNDANG RI NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA JO PASAL 4 AYAT (1) DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN

TIDAK

MELINDUNGI

KEPENTINGAN

HUKUM

DARI

PENGGUGAT ATAS SISA TANAH SELUAS 104,432 HA YANG TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN SDR. YUSNI YUNUS DKK; ---Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/Tebing Tinggi Okura sesuai dengan Gambar Situasi Khusus tanggal 27 Juni 1997 No.04/1997 An Penggugat berdasarkan Alas Hak Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat Bukit Raya sesuai dengan Register sebagaimana telah diuraikan di atas; --------------------------------------------------------------------------Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 Jo Putusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.

49/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010, halaman 43 paragraf terakhir sampai dengan halaman 44 Paragraf awal, disebutkan: ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa para Penggugat (incasu Ismail Djamaludin, Yusni Yunis dan Roy Sihombing adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru dengan luas masing-masing sebagai berikut: ---------------------------------





Yusni Yunis dengan luas 17.570 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 97, Desa Tebing Tinggi Okura tanggal 3 Mei 1997, Gambar Situasi No. 1188/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (vide bukti P-2); --------------------



Roy Sihombing dengan luas 17.650 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.98, Desa Tebing Tinggi Okura tanggal 3 Mei 1997, Gambar Situasi No. 1195/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (vide bukti P-3); -------------------



Ismail Djamaludin dengan luas 16.400 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 92, Desa Tebing Tinggi Okura tanggal 3 Mei 1997, Gambar Situasi No.1196/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (vide Bukti P-1); ------------------Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, telah

cukup jelas membuktikan bahwa Yusni Yunis dkk hanya memiliki hak atas tanah seluas 51.700 M2, sedangkan sisa luas 104,432 Ha merupakan hak keperdataan Penggugat yang tidak tumpang tindih atau tidak bersengketa dengan Yusni Yunis dkk; ---------------------------------------------------------------Diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum,

mencederai

perasaan

keadilan,

serta

tidak

melindungi

kepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisa tanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGR-SKGR sebagaimana diuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindih dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk; ---Dengan demikian Objek Gugatan jelas-jelas terbukti bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, yang mengatur: --Hal. 13 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


(1) Untuk

menjamin

kepastian

hukum

oleh

Pemerintah

diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -------(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: --------------------a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; --------------------------b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; --c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; ---------------------------------------------------------Pada penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, dijelaskan: --------------------------“Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang

bersifat

"rechts-kadaster",

artinya

yang

bertujuan

menjamin

kepastian hukum.” -----------------------------------------------------------------------Serta, bertentangan pula dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur: “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.” ------------------------

b. PADA SAAT PENERBITAN OBJEK SENGKETA, PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.9

TAHUN

1999

TENTANG

TATA

CARA

PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN SEPANJANG MENGATUR TATA CARA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA, TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI SESUAI DENGAN PASAL 84 DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 Hal. 14 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN; ----------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada Tanggal 26 April 2016 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Perka BPN No. 9 tahun 1999”). Sedangkan pada tanggal 4 Pebruari 2011, telah terbit Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. (“Perka BPN No. 3 tahun 2011”) Dimana pada Pasal 84 dari Perka. BPN No. 3 tahun 2011 tersebut, menentukan: “ Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka: ----------------1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara; ----------------------------------------------2. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini; ------------3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan ---------------------------------------4. ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.; -------------------------------------------------------Oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan pada Perka BPN No. 9 tahun 1999 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pada Perka BPN No. 3 tahun 2011, maka telah jelas-jelas terbukti Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum. Sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Hal. 15 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Terhormat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. ---------------------------------------------------------------

c. TINDAKAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN SK 01 TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA, DILAKUKAN MENURUT PROSEDUR

YANG

BERLAKU,

DAN

MERUPAKAN

PELAKSANAAN MATERI PUTUSAN, SEHINGGA PEMBATALAH SK 01 MELALUI OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL

66

AYAT

(1)

DARI

UNDANG–UNDANG

REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; -------------------------------------------------------------------

-

Bahwa SK 01 diterbitkan oleh Tergugat, selaku atasan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor: 01 Tanggal 16 Juli 1997 dan Surat Ukur/Gambar

Situasi Nomor 04/1997 Tanggal 27 Juni 1997 atas nama Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah jelas-jelas terbukti berwenang untuk menerbitkan SK 01 sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) dari Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan; --------------------------------------------------------

Bahwa secara formalitas penerbitan SK 01 telah dilakukan sesuai prosedur dan secara materi, SK 01 merupakan pelaksanaan dari Putusan MA dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan Putusan MA. Hal ini sebagaimana telah diperiksa dan dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 7 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/B/2014/PT.TUN-MDN, Tanggal 26 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pada pertimbangan hukum Hal. 16 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


putusan perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 7 November 2013 halaman 59 alinea terakhirnya berbunyi sebagai berikut: ---------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, dimana jauh sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat Tahun 2005 di atas tanah obyek sengketa sudah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat Tahun 1997, dan itu artinya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, meskipun Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat digugat tahun 2009, dan terhadap permasalahan tersebut Tergugat sudah melakukan tindakan hukum administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana Tergugat sudah mengurangi sebagian luas Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat; -----------------------------

Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbangan Majelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUN-Pbr tanggal 21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: -------------------------Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh Para Penggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermat karena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing Tinggi Okura atas nama para Penggugat tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Desa Tebing Tinggi Okura atas nama PT. gerindo Investa Internasional; -----------------------------------------------

-

Oleh karena tanah menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing Tinggi Okura yang tumpang tinding dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 adalah seluas 51.700 M2, maka sudah tepat dan benarlah penerbitan SK 01 tersebut; --------------

-

Bahwa fakta ini seharusnya dapat dipahami dan dimaknai serta membuktikan kepada Tergugat bahwa Pengadilan pada intinya tidak menganggap penerbitan SK 01 bertentangan dengan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 35/G/2009/PTUN-Pbr Hal. 17 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Tanggal 21 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 49/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 (“PUTUSAN MA”); ----------------------------------

Bahwa Tergugat seharusnya juga mempertimbangkan Putusan Sela Perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.Pbr, yang menolak intervensi Sdr. Edi Suryanto yang dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap sisa tanah seluas 104,432 Ha, sehingga keberatankeberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Yusni Yunus dkk, terkait areal HGB 01 .selain dari tanah seluas 51.700 M2 sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan karena Yusni Yunus dkk dan/atau kuasa hukumnya tidak mempunyai kepentingan terhadap hal tersebut. --------

-

Bahwa selain keberatan Kuasa Hukum Yusni Yunus dkk, Tergugat juga seharusnya mempertimbangkan dan

mengkaji lebih jauh

keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat terkait pembatalan SK 01 termasuk pula kepentingan hukum Penggugat yang hak keperdataannya masih melekat diatas tanah menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 tersebut. ---------------------

Dengan demikian telah jelas-jelas terbukti bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: --------------------------------------------------------------------“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: --------------a. wewenang; -------------------------------------------------------------------------b. prosedur; dan/atau ---------------------------------------------------------------c. substansi. “---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas-jelas terbukti

bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Hal. 18 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------2. Objek

Sengketa

Bertentangan

dengan

Asas-asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) --------------------------------------------Penggugat tetap pada pendirian bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan pula bahwa penerbitan Objek Sengketa juga bertentang dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; ---------------------------Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang hanya didasarkan pada keberatan Sdr. Bangun VH Pasaribu selaku Kuasa Hukum Yusni Yunus dkk tanpa mempertimbangkan keberatan Penggugat atas pembatalan SK 01, selain membuktikan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya juga membuktikan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa akibat dari pembatalan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan MA. Dengan demikian terbukti pula bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. AAUPB antara lain: ----------------------------1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan dari Asas Kepastian Hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara; ------------------------------------------------------------------



Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa seharusnya Tergugat memahami maksud pertimbangan Majelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUN-Pbr tanggal 21 Januari 2010 halaman 47 yang menyebutkan: --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh Para Penggugat, intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermat karena Sertifikat Hak Milik Nomor 92, 97 dan 98/ Desa Tebing Tinggi Okura atas nama para Penggugat tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Desa Tebing Tinggi Okura atas nama PT. Gerindo Investa Internasional; -----------------------------------------------Bahwa luas tanah yang tumpang tindih yang dimaksud pada pertimbangan

Majelis

Hakim

PTUN

dalam

Putusan

No.

35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010 halaman 47 tersebut di atas sesuai luas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing Tinggi Okura dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 adalah hanya terhadap tanah seluas 51.700 M2, hal ini dikuatkan oleh Putusan Sela dalam perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.Pbr yang menolak intervensi Sdr. Edi Suryanto yang dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap sisa tanah seluas 104, 432 Ha; --------------------------------------Bahwa oleh karena luas tanah yang tumpang tindih sebagaimana disebutkan di atas adalah hanya terhadap tanah seluas 51.700 M2, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisa tanah seluas 104,432 Ha menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 yang telah dipisahkan menjadi 2 sertifikat yaitu: -------------------------------------



-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66. 1736 Ha dan; -------------------

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 38. 2564 Ha. -------------------------

Bahwa penerbitan Objek Sengketa jelas-jelas telah mencederai perasaan keadilan Penggugat sebagai pemegang sisa tanah menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 dan mengkibatkan ketidakpastian hukum terkait sertifikat HGB Penggugat. Karena sebelum Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, sisa tanah seluas 104,432 Ha menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 telah terdaftar dalam Sertipikat Penggugat, dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat, maka tidak jelas bagaimana status sisa tanah seluas 104,432 Ha yang nyata-nyata hak keperdataanya masih pada Penggugat. ----------------------------------------2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan,

keserasian,

dan

keseimbangan

dalam

pelaksanaan Penyelenggara Negara. Keteraturan merupakan keadaan yang rapi, tertata, tertib. Keserasian merupakan keadaan yang cocok, sesuai dalam perpadanan antara satu dengan yang lainnya. Keseimbangan merupakan keadaan yang sebanding, sama tentang suatu hal tertentu dalam perpadanan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Untuk memberikan pelayanan yang Baik kepada masyarakat. Aparat Negara dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya, harus dilakukan sistem yang telah tertata dengan baik; sehingga tercipta kesesuaian atau kesamaan antara informasi, data, dan dokumen yang Hal. 21 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


ada di Instansi, dengan infromasi, data, dan dokumen yang disampaikan dan diberikan kepada masyarakat.

Sistem yang telah

tertata dengan baik meliputi system penyimpanan dokumen dan data base / pusat data, sistem pembagian tugas, sistem operasional pegawai (SOP), dan sistem pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan instansi. ------------------Asas Tertib Penyelenggaraan Negara / Asas Tertib Administrasi merupakan tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran Tanah yang dinyatakan dalam Pasal 3 point c dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut: ----------------------------------------------------Pendaftaran tanah bertujuan: ----------------------------------------------------c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. ----------------Perwujudan atas Asas Tertib Administrasi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 point c dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas, adalah Kewajiban Pendaftaran setiap bidang

tanah

dan

satuan

rumah

susun

termasuk

peralihan,

pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. ------------------------Penggugat telah mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah di Kantor Tergugat, dan memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan, sebelum didaftarkannya dan diterbitkannya Objek Sengketa, dengan demikian, maka Tergugat sepatutnya melakukan pemutakhiran atas informasi, data dan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Tergugat, pada khususnya pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran. Sehingga pada saat masuknya pendaftaran atas bidang tanah yang telah didaftarkan, Tergugat dapat mengetahui bahwa hak atas tanah yang baru didaftarkan tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak akan menerbitkan sertipikat atas bidang tanah yang telah Hal. 22 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


terdaftar tersebut. Dengan menerbitkan Objek Sengketa atas bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tegugat tidak memenuhi asas tertib

administrasi, apalagi Objek

Sengketa

tidak memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai sisa tanah seluas 104,432 Ha yang nyata-nyata hak keperdataanya masih pada Penggugat. -----------------3) Asas Kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. -------------------------------------Tahapan

tersebut

menerbitkan

menunjukkan

Objek

Sengketa,

bahwa

Tergugat

sebelum harus

TERGUGAT

terlebih

dahulu

memeriksa secara cermat tentang akibat hukum bagi pada pihak termasuk Penggugat apabila Objek Sengketa tersebut diterbitkan. Termasuk pula fakta bahwa pada saat ini terhadap sisa tanah seluas 104,432 Ha menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, telah dipisahkan menjadi 2 sertifikat yaitu: ----------------------------

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 Tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66. 1736 Ha dan; -------------------

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 38. 2564 Ha. --------------------------

Terbitnya Objek Sengketa menunjukkan bahwa adanya ketidak cermatan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-3. Apabila pada waktu mengeluarkan Objek Sengketa Tergugat mempertimbangkan pula keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat

dan

kepentingan

Penggugat,

maka

seharusnya

Tergugat tidak mengeluarkan Objek Sengketa; --------------------------



Bahwa apabila Tergugat mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat termasuk keberatan bahwa peninjauan kembali dan/atau pembatalan SK 01 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada kesimpulan untuk menerbitkan Objek Sengketa. --------------------------------------------------------------------------Bahwa

keberatan-keberatan

Penggugat

sangat

beralasan

mengingat: ----------------------------------------------------------------------------------a. SK 01 Penggugat anggap telah memenuhi rasa keadilan Sdr. Yusni Yunus dkk karena telah memberikan perlindungan atas tanah seluas 51.700 M2 sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing Tinggi Okura yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Sdr. Yusni Yunus Dkk, serta telah pula memberikan rasa keadialan dan menjaga kepentingan hukum Penggugat selaku pihak yang tanahnya dikurangi karena dianggap tumpang tindih dengan sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 tersebut; --------------------------b. Objek Sengketa justru akan menimbulkan kekisruhan karena seolaholah membenarkan adanya kepentingan Sdr. Yusni Yunus dkk dan/atau Edy Suryanto, padahal Sdr. Yusni Yunus Dkk dan/atau Edy Suryanto tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap sisa tanah yang tidak diklaimnya didalam gugatan. Hal ini sebagaimana telah

dinyatakan

dalam Putusan

Sela

pada

perkara

Nomor:

27/G/2013/PTUN.Pbr.; -------------------------------------------------------------c. Objek Sengketa tidak memberikan kepastian hukum dan nyata-nyata akan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemegang hak keperdataan atas tanah sisa seluas seluas 104,432 Ha menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 yang telah dipisahkan menjadi 2 sertifikat yaitu: ---------------------------------------------



-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66. 1736 Ha dan; --------------------

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 38. 2564 Ha. --------------------------

C. PERMOHONAN

PENUNDAAN

PELAKSANAAN

OBJEK

SENGKETA ----------------------------------------------------------------------------Bahwa sesuai diktum KELIMA Objek Sengketa, menyebutkan berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 26 April 2016. Bahwa Objek Sengketa ini nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan pelaksanaannya jelas akan menimbulkan ketidak pastian terhadap

sisa

tanah

seluas 104,432

keperdataanya

masih

pada

Penggugat

Ha

yang

nyata-nyata

berdasarkan

pada

hak Surat

Keterangan Ganti Rugi yang dibuat oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat Bukit Raya sesuai dengan Register sebagai berikut: ---No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nomor Register 2209/BR/1996 2205/BR/1996 2192/BR/1996 2190/BR/1996 2188/BR/1996 2219/BR/1996 2191/BR/1996 2170/BR/1996 2220/BR/1996 2193/BR/1996 2222/BR/1996 2215/BR/1996 2203/BR/1996 2208/BR/1996 2214/BR/1996 2178/BR/1996 2179/BR/1996 2175/BR/1996 2217/BR/1996 2216/BR/1996 2227/BR/1996 2197/BR/1996 Hal. 25 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2225/BR/1996 2195/BR/1996 2229/BR/1996 2211/BR/1996 2212/BR/1996 2206/BR/1996 2202/BR/1996 2201/BR/1996 2186/BR/1996 2223/BR/1996 2189/BR/1996 2198/BR/1996 2200/BR/1996 2182/BR/1996 2180/BR/1996 2228/BR/1996 2224/BR/1996 2196/BR/1996 2221/BR/1996 2213/BR/1996 2187/BR/1996 2174/BR/1996 2176/BR/1996 2210/BR/1996 2177/BR/1996 2185/BR/1996 2218/BR/1996 2172/BR/1996 2183/BR/1996 2173/BR/1996 2181/BR/1996 2199/BR/1996 2171/BR/1996 2184/BR/1996 2194/BR/1996 2226/BR/1996 2204/BR/1996 2207/BR/1996 Selain itu, sebelum diajukannya gugatan ini sudah terdapat pihak-

pihak lain yang berusaha untuk menguasai tanah sisa tanah seluas 104,432 Ha yang nyata-nyata hak keperdataanya masih pada Penggugat, hal ini dibuktikan dari Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan

Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

Nomor

STPL/121/II/2015/Riau/Polresta Pku/Sektor Tanayan Raya tanggal 26 Februari 2015; dan pada saat Penggugat sedang melaksanakan proses pembangunan atas sisa tanah seluas 104,432 Ha, terdapat pihak-pihak Hal. 26 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


lain yang menghalang-halangi, mengancam, sampai pada akhirnya membakar alat berat di atas tanah Penggugat, yang telah dilaporkan pula kepada POLRES Pekanbaru. Dimana sejak terbitnya Objek Sengketa, gangguan tersebut semakin sering terjadi, antara lain adanya pihak ketiga yang berusaha mengusir karyawan Penggugat dari lahan milik Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah lagi berdasarkan pada objek sengketa. Kondisi tersebut jelas-jelas berpotensi menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan Pihak-Pihak yang berusaha menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut. Sehingga sudah sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa berdasarkan pada Pasal 65 dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur: -------------------------(1)

Keputusan

yang

sudah

ditetapkan

tidak

dapat

ditunda

pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -------------------a. kerugian negara; ------------------------------------------------------------------b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau --------------------------------------c. konflik sosial. --------------------------------------------------------------------(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau ------b. Atasan Pejabat. --------------------------------------------------------------------(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: ---------------------a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau --------------------------b. Putusan Pengadilan. -------------------------------------------------------------Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UUPTUN dan Pasal 65 dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Hal. 27 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan, Penggugat memohon agar

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menunda/menangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.03/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. -----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas yang didukung oleh buktibukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------I. DALAM PENUNDAAN --------------------------------------------------------------

Mengabulkan

Permohonan

Penundaan

Pemberlakuan

Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Hal. 28 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Kecamatan

Tenayan

Raya

(DH.

Desa

Tebing

Tinggi

Okura

Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; ------------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan Tergugat Untuk Menunda Lebih Lanjut Pemberlakuan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016 Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan

Tenayan

Raya

(DH.

Desa

Tebing

Tinggi

Okura

Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. -----------------------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK SENGKETA ---------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan



Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; ------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tergugat

berupa

Keputusan

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK. 01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Sebagai

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan

Yang

Telah

Berkekuatan Hukum Tetap, pada buku daftar umum Tergugat; ---------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. --------------------------------------------------------------------Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap, Kuasa Hukum Penggugat bernama Raminda Unelly M. Sembiring, SH., Ignatius Gema Oktavinato, SH., dan Davidson Sembiring, SH. sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Mangaul, S.H., Hermen, S.H., Bara Haji, S.H., dan Ayola Puspita, S.H.; --Bahwa atas Gugatan Penggugat a quo, Tergugat

telah

mengajukan Jawabannya pada persidangan Tanggal 20 Juli 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------



I. TENTANG EKSEPSI ----------------------------------------------------------------A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ( Absolut) -------------------Bahwa hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang (cukup alasan secara objektif) bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat termasuk dalam yurisdiksi Absolut lingkungan Peradilan lain. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa SK. 03/Pbt/BPN.14/2016, Tanggal 26 April 2016 Tentang: -------------------------Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/PBT/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL Yang Terletak Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----------Bahwa

lahirnya

objek

sengketa

adalah

didasari

terbitnya

SK.01/PBT/BPN.14/2013, Tentang: -------------------------------------------------Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL Yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam diktum ke empat menyatakan: -------------------------------------------------------------------------------“Apabila

dikemudian

penetapannya,

hari

keputusan

ternyata ini akan

terdapat ditinjau

kekeliruan

dalam

kembali sebagaimana

mestinya”; -----------------------------------------------------------------------------------



Yang pada pokoknya Keputusan tersebut diatas maupun objek sengketa adalah sebagai pelaksanaan atas suatu Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/Inkracht Van Gewijsde (Putusan MARI Nomor 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 Jo Putusan PT.TUN MEDAN Nomor 49/B/2010/PT.TUN-MDN Tanggal 10 Mei 2010 Jo Putusan PTUN Nomor 35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010); ----------------------Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf e UURI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: -----------------------------------------------------“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”; ---------------------------------------------------------Huruf E :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku; -------------------

Bahwa tegasnya, berdasarkan hal tersebut objek sengketa bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang; ----B. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur liebel) tidak berdasarkan “kepentingan” yang tidak layak menurut UndangUndang; --------------------------------------------------------------------------------B. 1 Tidak Berdasarkan Kepentingan yang layak; ---------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986, menyatakan: --------orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh

suatu

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. -------------------------Hal. 32 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Bahwa

dalam

Yurisprudensi

mengatakan

bahwa

suatu

kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itu jelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar. --------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dan mengajukan bahwa

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

itu

merugikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam adagium point D’interet-point D’action; ---------------------------------------------------------------Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni: -------------------------------

Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----------------

-

kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. ---------------------Bahwa adanya kepentingan tersebut merupakan suatu syarat

minimal untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------Bahwa dari hal tersebut, bahwa suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di pihak lain. Bahwa kongkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan dilain pihak oleh faktorHal. 33 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ------------------------------------------------------------------------------Bahwa kepentingan sebagai dasar objek sengketa adalah timbul dari terbitnya Keputusan TUN; --------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa bukanlah merupakan objek sengketa yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 2 huruf e UURI No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------Bahwa dasar penerbitan SK. 03/Pbt/BPN.14/2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL Yang Terletak Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

terbit

berdasarkan

Perintah

Hukum/Undang-Undang

yang

dilaksanakan atas dasar: ----------------------------------------------------------------1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde); -----------------------------------------2) Surat perintah pelaksanaan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tanggal 23 April 2012, Nomor: 352/Prk.02.02/IV/2012; --------------------------------------------------Bahwa

oleh

karenanya,

sampai

sejauh

mana

kepentingan

Penggugat dirugikan atas Terbitnya SK. 03/Pbt/BPN.14/2016?? Tegasnya kepentingan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53



ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1986, haruslah dikesampingkan karena dasar dari terbitnya Objek sengketa adalah: -----------------------------------------------1) Berdasarkan Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap dan secara hukum tergugat terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai perintah amar putusan yaitu, Membatalkan dan Mencabut; ----------------------------------------------2) Kepentingan hukum Penggugat telah melalui proses pengkajian memeriksa dan mengadili dalam proses peradilan sebelumnya hingga terbit Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya; ------------------------------------------------------------B. 2 Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak Kepemilikan (Keperdataan); -----------------------------------------------------------------------Bahwa terbukti dari dalil - dalil Gugatan Penggugat, tergambar dan mengandung sengketa Hak Kepemilikan yang bersifat Perdata. Dengan kata lain gugatan penggugat lebih kepada sifat keperdataan ketimbang hukum administrasinya ( sengketa Tata Usaha Negara); ----------------------Bahwa semestinya Penggugat haruslah merumuskan dengan jelas dan tegas tindakan administrasi tergugat yang dilalaikan menurut hukum; Bahwa

semestinya

Penggugat

dalam

gugatannya

haruslah

merumuskan dengan jelas dan tegas mengenai: --------------------------------a) Apakah tindakan administrasi yang tergugat lakukan melawan hukum atau mengabaikan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Keputusan Administrasi Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang merupakan objek penilaian dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; --------------------------------------------b) Apakah keputusan Administrasi yang diterbitkan tersebut didasari fungsi, wewenang yang syah menurut hukum; -------------------------------Hal. 35 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Bahwa tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa adalah merupakan tindakan yang didasari oleh fungsi dan wewenang dalam menjalankan Adiministarsi Negara yang didasari dan atau merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan Warga

Negara

yang

berkenaan

dengan

cara

bagaimana

organ

pemerintahan dalam menjalankan Tugasnya sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan; ---------------------------------Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hal 22 Menyimpulkan: -------Dengan menerbitkan objek sengketa atas bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan Sertpikat atas nama Penggugat dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak memenuhi azas tertib administrasi apalagi objek gugatan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sisa tanah seluias 104,432 Ha yang nyata – nyata hak keperdataanya masih pada Penggugat; -----------------------------------------Bahwa sejak awal lahirnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MARI Nomor 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 Jo Putusan PT.TUN MEDAN Nomor 49/B/2010/PT.TUN-MDN Tanggal 10 Mei 2010 Jo Putusan PTUN Nomor 35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010) dalam amarnya dengan tegas dan jelas hanya untuk mencabut dan membatalkan sehingga tegasnya tindakan administrasi hanya untuk mencabut dan membatalkan, sehingga tidak ada perintah hukum lainnya terhadap tergugat selain apa yang telah ditegaskan dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------------Bahwa dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi acuan dasar adalah Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap bagi Tergugat sebagai alat Perlengkapan Negara dalam Hal. 36 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


melakukan tugasnya, oleh karenanya bukan merupakan bahagian dari tugas dan wewenang tergugat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sisa tanah seluas 104,432 Ha yang nyata-nyata hak keperdataannya masih pada Penggugat khususnya dalam perkara a quo karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Inkracht Van Gewijsde), tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya atas sisa tanah penggugat seluas 104,432 Ha Perintah yang ada hanya Membatalkan & Mencabut SHGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997 dan surat ukur/gambar situasi No.04 tahun 1997 tanggal 27 Juni 1997; ------------------------------------------------------------Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar: ------------------------------------------------------------------------------

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; ---------

-

Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat; ------------

-

Dan setidak-tidaknya menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ niet ovankelijke verklaard. ----------------------------------

II. DALAM POKOK SENGKETA: ---------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat dengan tegas, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevansinya dalam perkara a quo serta seluruh dalil-dalil dalam eksepsi mohon diperlakukan pula di dalam pokok perkara sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan; --------------------------------------------------------------------2. Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang Tergugat terbitkan adalah berupa SK. 03/Pbt/BPN.14/2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang: Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Hal. 37 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Pertanahan

Nasional

SK.01/PBT/BPN.14/2013,

Provinsi Tanggal

7

Riau

Februari

2013

Nomor: Tentang

Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL Yang Terletak Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; -------------------Bahwa terbitnya SK . 03/Pbt/BPN.14/2016 Tersebut adalah merupakan penyempurnaan dari SK.01/PBT/BPN.14/2013 Tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 Tahun 1997 Seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL Yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam diktum “menetapkan”, keempat

menyatakan: “Apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya”. -------------------------------Yang mengacu kepada Amar/Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Amar Putusannya yang Tegas Mencabut dan Membatalkan SHGBNo. 01 tanggal 16 Juli 1997 dan surat ukur/gambar situasi No.04 tahun 1997 tanggal 27 Juni 1997. Sehingga tidak ada tindakan hukum lain selain daripada MEMBATALKAN dan MENCABUT. ----------------------------------1. Bahwa lahirnya SK03/Pbt/BPN.14/2016 tersebut adalah merupakan Tugas Administrasi Pemerintahan yang telah melalui proses sesuai dengan tugas dan fungsi wewenang dalam melakukan perbuatan Hal. 38 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Kongkret

dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

demi

kepastian hukum dengan memperhatikan landasan Azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----------------------------------------------------------2. Bahwa oleh karenanya dengan ini tergugat menyampaikan Kronologis terbitnya SK03/Pbt/BPN.14/2016: ------------------------------------------------a) Tentang Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap; -------------Bahwa lahirnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah timbulnya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 11 agustus 2009 dimana yang menjadi objek sengketa a quo adalah: ----------------------------------------------------------------------------------“sertifikat hak guna bangunan (HGB) No.01 tertanggal 16 juli 1997 dengan luas 109.602 Ha dengan gambar situasi/ surat ukur No.04/1997 tanggal 27 juni 1997 atas nama PT.GERINDO INVESTA INTERNASIONAL diterbitkan oleh kantor pertanahan kota pekanbaru berdasarkan surat keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 10 juli 1997 No.306/550/24.01/1997” --------------Bahwa dahulunya tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru setelah pemekaran wilayah sekarang terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; -------------Bahwa Register Perkara tersebut adalah: -------------------------------------A. No.35/G/2009/PTUN-Pbr pada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diputus pada Tanggal 21 Februari 2010 dengan amarnya adalah sebagai berikut: --------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; --------------2. Menyatakan

batal

surat

keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 tanggal 16 juli 1997, surat ukur/gambar Hal. 39 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


situasi No.04/1997 tanggal 27 juni 1997 dengan luas 109.602 Ha atas nama Perseroan Terbatas (PT) GERINDO INVESTA INTERNASIONAL; ----------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mencabut surat keputusan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 tanggal 16 juli 1997, surat ukur/gambar situasi No.04/1997 tanggal 27 juni 1997 dengan luas 109.602 Ha atas nama Perseroan Terbatas (PT) GERINDO INVESTA INTERNASIONAL; ----------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.471.000 ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -------------------------------------------------------------------B. No.49/B/2010/PT.TUN – MDN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 mei 2010 dengan amarnya adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding; ---------



Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru No.35/G/2009/PTUN – pbr tanggal 21 januari 2010 yang dimohon banding; ----------------------------------------------------

Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp.250.000( Dua Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah); ------------------------------------------------------------------------

C. Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

No.341

K/TUN/2010 tanggal 31 januari 2011 Amar putusannya adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut; ------------------------



Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya



perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000( Lima Ratus Ribu Rupiah); --------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan putusan a quo maka terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap menurut Hukum. --------------------b) Tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. -------------------------------------------------------FASE TAHUN 2012: ---------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 23 April 2012 No.W1.TUNG.352/PRK.02.02/IV/2012 perihal Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 dengan tegas memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku tergugat

untuk

melaksanakan

amar

putusan

AQUO

yang

telah

berkekuatan hukum tetap, untuk dan demi kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pembatalan yang menjadi objek perkara yaitu Menyatakan Batal

sekaligus

memerintahkan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru untuk Mencabut Objek Perkara berupa surat keputusan sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 tanggal 16 juli 1997, surat ukur/gambar situasi No.04/1997 tanggal 27 juni 1997 dengan luas 109.602 Ha atas nama Perseroan Terbatas (PT) GERINDO INVESTA INTERNASIONAL; ------------------------------------------------------------------------Bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut diajukan oleh penggugat melalui kuasanya Bangun VH. Pasaribu berdasarkan surat: ---

Tanggal 16 Mei 2012. No. 024/SP/ BVHP/V/2012; --------------------------



Tanggal 4 juli 2012 No. 029/SP/BVHP/VII/2012 Perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011; -----------------------------------------------------------



Berita Acara Gelar Eksternal Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tanggal 5 Oktober 2012 dengan kesimpulan hasil gelar perkara: --------1. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru akan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tanggal 23 april 2012 No.W1.TUNG.352/PRK.02.02/IV/2012 perihal Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.49/B/2010/PT.TUN – MDN tanggal 10 mei 2010 Jo putusan pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.35/G/2009/PTUN-Pbr tanggal 21 Februari 2010; -----2. Untuk pelaksanaan pembatalan SHGB No. 01 yang sekarang berada ditangan PT. Gerindo Investa Internasional harus diserahkan kepada kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; -------------------------------------------3. Proses selanjutnya (Pemberian hak atas tanah sisa yang telah dibatalkan kepada PT. Gerindo Investa Internasional) akan disesuaikan dengan RT/RW setempat supaya clear and clean; ----4. PT. Gerindo Investa Internasional harus melengkapi salah satu syarat permohonan atas tanah sisa dari pembatalan SHGB No. 01 dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan Fisik; --------------------------Surat Kuasa Hukum PT. Gerindo Investa Internasional No. 227/AKHH-RUS/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 perihal permohonan Pembatalan atas sebagian sertifikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1429/60014.71/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal: Permohonan Pembatalan atas sebagian sertifikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997. Adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Kuasa Hukum PT. Gerindo Investa Internasional No. 227/AKHH-RUS/XII/12 tanggal 14 Desember



2012 perihal permohonan Pembatalan atas sebagian sertifikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997; ----------------------------------------------------------------FASE TAHUN 2013: --------------------------------------------------------------------Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 124/19-14/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 Perihal permohonan Pembatalan atas sebagian sertifikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai jawaban atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1429/600-14.71/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal: Permohonan Pembatalan atas sebagian sertifikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997; -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa Dari Hal

Tersebut Telah Muncul Fakta Untuk

Melaksanakan Pembatalan Sebagian Terhadap Sertifikat HGB No. 01 Tanggal 16 Juli 1997 Yang Merupakan Objek Perkara Yang telah berkekuatan Hukum tetap.; ---------------------------------------------------------Risalah Pengolahan data Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 93/600.14.71/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 merekomendasikan: ------a) Perlu segera diterbitkan surat keputusan yang membatalkan sebagian seluas 51.700 M2 Sertifikat HGB No. 01/ Tebing tinggi Okura tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan demi kepastian hukum bagi para penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara No. 341 K/TUN/2010 Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.49/B/2010/PT.TUN – MDN tanggal 10 mei 2010 Jo putusan pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.35/G/2009/PTUN-Pbr tanggal 21 Februari 2010; ---------------------------------------------------------b) Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru akan meminta kepada pemegang hak Sertifikat HGB No. 01/ Tebing Tinggi Okura (PT. Hal. 43 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Gerindo

Investa

Internasional)

agar

mengajukan

permohonan

pemisahan terhadap Sertifikat HGB No. 01/ Tebing Tinggi Okura Tanggal 16 Juli 1997; ---------------------------------------------------------------c) Substansi surat keputusan pembatalan tersebut antara lain meliputi: --

Menyatakan batal sebagian, seluas 51.700 M2 sertifikat HGB No. 01/ Tebing Tinggi Okura tanggal 16 Juli 1997 yang tumpang tindih dengan sertifikat hak milik No. 92,97 dan 98/ Tebing Tinggi Okura;



Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk: --------------------------------------------------------------------------------

Mencatat pembatalan sebagian, seluas seluas 51.700 M2 sertifikat HGB No. 01/ Tebing Tinggi Okura tanggal 16 Juli 1997 pada buku tanah dan daftar umum lainnya; ---------------------------

-

Menyatakan tidak berlaku lagi sertifikat HGB No. 01/ Tebing Tinggi Okura tanggal 16 Juli 1997, SU/GS No. 04/1997 tanggal 27 juni 1997 luas 51.700 M2

An. PT. Gerindo Investa

Internasional; -----------------------------------------------------------------Surat kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 185/60014.71/I/2013 tanggal 25 januari2013 perihal permohonan pembatalan sebahagian sertifikat HGB No. 01 seluas 51.700 M2

atas tanah

dikelurahan sail kecamatan tenayan raya (DH. Desa tebing tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; -----------Surat daftar pengantar kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No: 214/600.14.71/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 Perihal usulan permohonan pembatalan sebahagian sertifikat HGB No. 01 seluas 51.700 M2 atas tanah dikelurahan sail kecamatan tenayan raya (DH. Desa tebing tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,



Provinsi Riau) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau beserta berkas permohonan; -----------------------------------Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No.SK.01/PBR/BPN.14/2013 Tentang Pembatalan Sebagian sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tahun 1997 tanggal 07 Februari 2013 seluas 51.700 M2 An. PT. GERINDO INVESTA

INTERNASIONAL

yang

terletak

dikelurahan

Sail,

Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa tebing tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru, Provinsi Riaus sebagai pelaksanaan putusan

pengadilan

yang

telah

berkekuatan

hukum

tetap,

memutuskan: -------------------------------------------------------------------------- Menetapkan : Keputusan Pertanahan

Kepala

Kantor

Nasional

Pembatalan

Wilayah

Provinsi

sebagian

Riau

sertifikat

Hak

Badan tentang Guna

Bangunan No. 01 tahun 1997 seluas 51.700 M2 An. PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL yang

terletak

dikelurahan

sail,

kecamatan

Tenayan Raya ( DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) kota pekanbaru Provinsi Riau sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ---------------- Kesatu

: Membatalkan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 tanggal 16 juli 1997 seluas 51.700 M2 yang Tumpang Tindih dengan SHM No. 92, 97, dan 98 ( An. Masing – masing penggugat sebagai tindak lanjut pelaksanaan diktum kesatu; -----------------------------------------------

 Kedua

: .....dst; --------------------------------------------------------Hal. 45 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


 Ketiga

: .....dst; ---------------------------------------------------------

 Ke empat

: .....dst (SK Terlampir); -------------------------------------

Surat Bangun VH. Pasaribu No. 004/SP/BVHP/III/2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal keberatan atas putusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No. SK.01/PBT/BPN.14/2013; ---------------------------------------------Surat Bangun VH. Pasaribu No. 014/SP/BVHP/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 Perihal keberatan kedua atas keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No. SK.01/PBT/BPN.14/2013; ----------------------------------Surat Bangun VH. Pasaribu No. 24/ SP/BVHP/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 perihal keberatan ketiga atas Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No. SK.01/PBT/BPN.14/2013; ---------------------------------FASE TAHUN 2014: --------------------------------------------------------------------Surat Bangun VH. Pasaribu tanggal 25 April 2014 perihal tindak lanjut keberatan ketiga tertanggal 05 oktober 2013; ------------------------------------Surat Kakanwil BPN Provinsi Riau No. 912/19-14/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014 ditujukan kepada Sdr. Bangun VH. Pasaribu Dkk perihal Keberatan atas

terbitnya

Keputusan

Kakanwil

BPN

Provinsi

Riau

No.

SK.01/PBT/BPN.14/2013 (sebagai tanggapan atas Surat Bangun VH. Pasaribu No. 24/ SP/BVHP/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013); -------------FASE TAHUN 2015: --------------------------------------------------------------------Surat Sdr. Bangun VH. Pasaribu tanggal 12 Januari 2015 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan Tata Usaha Negara

No.35/G/PTUN.Pbr

berdasarkan

SK.01/PBT/BPN.14/2013

(Tanggapan surat No: 912/19-14/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; ----------------Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Tanggal 23 Februari 2015 No. 266/19-14/II/2015 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/PTUN.Pbr berdasarkan Hal. 46 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


SK. 01/PBT/BPN.14/2013. (Tanggapan surat No. . 912/19-14/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; -------------------------------------------------------------------------Surat kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 30 April 2015 No. 1199/600-14.71/IV/2015 Perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/PTUN.Pbr berdasarkan SK. 01/PBT/BPN.14/2013 (Tanggapan Surat No. 912/19-14/V/2014 tanggal 21 Mei 2014), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; ------------------------------------------------------------------------------Surat Kakanwil BPN Provinsi Riau No.825/18-14/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 perihal undangan gelar kasus internal; -------------------------------------Surat

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 1288/600-

14.71/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015 Perihal undangan gelar kasus internal; --------------------------------------------------------------------------------------Berita Acara Gelar Kasus 06/BAG-V/V/2015, Tanggal 25 mei 2015; -------Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 1636/19-14/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 perihal undangan gelar kasus internal; -----------Berita Acara Gelar Kasus No. 15/BAG-V/XI/2015, Tanggal 16 November 2015; -----------------------------------------------------------------------------------------FASE TAHUN 2016: ---------------------------------------------------------------------Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 28/19-14/I/2016, Tanggal 11 Januari 2016, perihal Undangan Gelar Kasus Eksternal; ------Berita Acara pelaksanaan gelar eksternal permasalahan peninjauan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK. 01/PBT/BPN.14/2013, Tanggal 07 februari 2013 No. 01/BAG-V/I/2016, Tanggal 14 Januari 2016; -------------------------Terbit

SK

Kepala

Kantor

Wilayah

BPN

Provinsi

Riau

No.

SK.03/PBT/BPN.14/2016, Tanggal 26 april 2016 tentang pembatalan Hal. 47 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. SK. 01/PBT/BPN.14/2013, Tanggal 07 Februari 2013, tentang pembatalan sebagian sertifikat HGB No. 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 An. PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL yang terletak dikelurahan sail, kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; --------------------------------c) Tentang Keberatan atas terbitnya surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

SK.03/PBT/BPN.14/2016,

NasionalProvinsi

Tanggal

26

april

Riau

2016

No.

tentang

pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. SK. 01/PBT/BPN.14/2013, tanggal 07 februari 2013 tentang pembatalan sebagian sertifikat HGB No. 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 An. PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL yang terletak dikelurahan sail, kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) kota pekanbaru Provinsi

Riau,

Berupa

Gugatan dari PT.

Gerindo Investa

Internasional terhadap kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Reg No. 21/G/PTUN.Pbr.; --------------------------------------------------------------------d) KESIMPULAN -----------------------------------------------------------------------

Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor: SK.03/PBT/BPN.14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/PBT/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembatalan Sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 atas Nama PT. GERINDO INVESTA INTERNASIONAL yang terletak di Kelurahan Hal. 48 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau) adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara berupa SHGB No. 01 tahun 1997 An. PT. Gerindo Investa Internasional; ----------------------------------------------

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus berakhir (LITIS FINIRI

OPORTET)

Berdasarkan

Keputusan

Pengadilan

yang

berkekuatan hukum tetap dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum Formal yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut amar putusan dan tidak dapat diganggu gugat lagi; -------------------------------------------------

Bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan Formal menimbulkan akibat hukum serta tanggung jawab hukum secara Juridis untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya demi kepastian Hukum dan Keadilan; ------------



Berdasarkan Pasal 97 ayat (8) UURI No. 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa

dalam hal

gugatan

dikabulkan,

maka

dalam putusan

Pengadilan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, dan kewajiban juridis tersebut adalah berupa menyatakan Batal dan mencabut Surat Keputusan Berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Tahun 1997 An. PT. Gerindo Investa Internasional; --------------------5. Bahwa apakah objek sengketa berupa SK.03/Pbt/BPN.14/2016 Tanggal 26 April 2016 Termasuk objek Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara; -------------------------------



Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf e UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan: -----------------------------------“Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut UndangUndang ini: -----------------------------------------------------------------------------Huruf e

: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan telah jelas dan tegas bahwa lahirnya Keputusan SK.03/Pbt/BPN.14/2016 Tanggal 26 April

2016

adalah

merupakan

tindakan/keputusan

yang

lahir

berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan tersebut tidak termasuk objek sengketa yang ditentukan undang – undang; ------------7. Bahwa lahirnya SK.03/Pbt/BPN.14/2016 Tanggal 26 April 2016 berdasarkan berdasarkan Perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dijalankan sesuai amar/bunyi putusan yaitu mencabut dan membatalkan. Dan tidak terdapat perintah lain selain mencabut dan membatalkan; ------------------------------------------------------Bahwa dari kata perintah tergambar/berarti ada sesuatu yang harus dilaksanakan. yang menjadi ciri khas dari perintah menurut ilmu pengetahuan adalah: ----------------------------------------------------------------a) Adanya “keharusan” menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan; --------------------------------------------------------b) Adanya pihak yang memberi perintah dan yang melaksanakan Perintah (yang Menerima perintah); ----------------------------------------c) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah (yang melaksanakan perintah); -------------Hal. 50 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


d) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. 8. Bahwa perintah untuk melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan dan mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berupa Sertipikat hak Guna Bangunan No. 01 Tanggal 16 juli 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No.04/1997 tanggal 27 juni 1997 luas 109.602 Ha An. Perseroan Terbatas (PT) Gerindo Investa Internasional; -----------------Bahwa perintah tersebut syah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang harus dijalankan, dan dari perintah hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak terdapat kata anasir untuk membatalkan atau mencabut “Sebahagian”; -------------------------------------------------------------------------9. Bahwa mengenai dalil penggugat Halaman 11 angka 1 huruf a, bahwa dengan

diterbitkannya

objek

sengketa

oleh

tergugat

telah

menimbulkan ketidak pastian hukum, mencederai perasaan keadilan, serta tidak melindungi kepentingan hukum terkait hak keperdataan penggugat terhadap sisa tanah seluas 104.432 Ha yang diperoleh oleh penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimiliki penggugat, Merupakan Alasan yang Mengada – ada. Bahwa terbitnya objek sengketa oleh tergugat hanya bersifat administrasi pertanahan, hal ini tidak serta merta menghilangkan keperdataan diatas tanah milik penggugat tersebut yang dikuasai oleh tergugat berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR); -------------------------------------------Apabila alasan utama penggugat mengajukan gugatan disebabkan karena keberatan penggugat terhadap terbitnya objek sengketa oleh tergugat akan mengakibatkan lahan penggugat diserobot oleh pihak lain, maka sesungguhnya sengketa yang ada bukan lagi murni sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan lahan Hal. 51 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


(Perdata) yang terjadi antara penggugat dengan pihak lainnya yang disebutkan dalam gugatan; --------------------------------------------------------Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, Penerbitan Keputusan Pembatalan

Hak

atas

tanah

maupun

sertipikat

tidak

berarti

menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak, hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; ----------------------------------------------------------------------------10. Bahwa

menanggapi dalil – dalil penggugat Halaman 14 Huruf b,

bahwa pada saat penerbitan objek sengketa, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Naional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan (PERMENAG/KBPN No. 9/1999) telah dicabut berdasarkan pasal 84 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan penanganan kasus pertanahan; ----------------------------Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pencatuman dasar hukum yang sudah dicabut/tidak berlaku dalam bagian mengingat dalam objek

sengketa

bukan

berarti

objek

sengketa

cacat

hukum,

Pencantuman PerKaBPN 3 / 2011 Oleh tergugat sudah cukup menyimpulkan bahwa Permenag/KBPN 9/1999 sudah tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa dan objek sengketa tetap mempunyai landasan hukum yang kuat; ---------------------------------------11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 15 huruf c s/d Halaman 18, dimana penggugat menjelaskan formalitas penerbitan SK.01 Telah dilakukan sesuai prosedur dan secara materi tidak bertentangan dengan

putusan

MA.

Sebagaimana

telah

diperiksa

dan

dipertimbangkan oleh majelis Hakim PTUN dalam Perkara No. Hal. 52 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


27/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 7 November 2013 Jo Putusan PT-TUN Nomor: 23/B/2014/PT.TUN-MDN, Tanggal 26 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat mengerti bahwa tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau) bukanlah

sebagai

PARA

PIHAK

dalam

perkara

Nomor:

27/G/2013/PTUN.Pbr Jo Nomor: 23/B/2014/PT.TUN-MDN tersebut, dengan demikian tergugat bukan termasuk pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut; ------------------------------------------------------------12. Bahwa dalil Penggugat halaman 17 yang menyatakan Pengadilan pada intinya tidak menganggap penerbitan SK.01 Bertentangan dengan amar putusan dalam perkara Nomor 35/G/2009/PTUN-Pbr, Tanggal 21 januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/B/2010/PT.TUN-MDN Tanggal 10 Mei 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/TUN/2010, Tanggal 31 Januari 2011 serta menganggap penerbitan SK. 03 Bertentangan dengan peraturan yang berlaku; -------------------------------------------------Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah sebagai bentuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengingat para pihak yang bereperkara harus menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta harus melaksanakannya. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak

yang

berperkara,

demikian

juga

terhadap

Badan

Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru wajib melaksanakan perintah putusan Pengadilan; ----------------------------------



Bahwa mengenai penerbitan objek sengketa,berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pejabat Pemerintahan (tergugat) memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan; ----------1) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi: --------------a. Melaksanakan

kewenangan

yang

dimiliki

berdasarkan

ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB; ----------b. Menyelenggarakan

aktivitas

pemerintahan

berdasarkan

kewenangan yang dimiliki; ------------------------------------------------c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis dan elektronis dan atau menetapkan tindakan; -----------------------------------------------d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan Keputusan dan atau Tindakan; ---------------------------------------------------------------e. Dan seterusnya,,,,,,,,,; ------------------------------------------------------Dan sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 66 UUPA; --13. Bahwa dalil Penggugat halaman 19 angak 2 s/d 23 yang menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa oleh tergugat hanya didasari pada keberatan Sdr. Bangun VH. Pasaribu selaku kuasa hukum Yusni Yunis, Dkk tanpa mempertimbangkan keberatan penggugat atas pembatalan SK. 01, Sehingga membuktikan bahwa tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan. Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan perintah dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tergugat dapat



dikatakan telah bertindak sewenang – wenang tidak patuh hukum atau tidak menghormati hukum; --------------------------------------------------------Bahwa

perbuatan

pengadilan

yang

Tergugat telah

melaksanakan

berkekuatan

hukum

perintah

putusan

tetap

tersebut

sebagaimana yang diuraikan diatas, membuktikan dan menunjukkan bahwa Tergugat patuh dan taat hukum, dan Tegugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan azas – azas umum pemerintahan yang baik yaitu secara cermat dan teliti dan tercipta kepastian hukum di indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUPA); --------------------------------------------Bahwa

Tergugat

dalam

menerbitkan

objek

sengketa,

telah

berpedoman pada prinsip tatanan teori hukum administrasi Negara dan asas Spontane Vernietiging, bahwa pejabat yang membuat keputusan pada dasarnya berwenang untuk merevisi atau bahkan mencabut apabila diketemukan kesalahan – kesalahan atau kekeliruan dalam menerbitkan keputusan sebelumnya (jurisprudensi perkara Nomor 57 PK/TUN/2012 Serta sesuai dengan Pasal 33 UUAP, yang menyebutkan: -------------------------------------------------------------------------(1) Keputusan dan atau tindakan tang ditetapkan dan atau dilakukan badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan; ----------------------(2) Keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; --------------------------------



(3) Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: ----------------------------a. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan; atau -----------------------------------b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian upaya Administratif; --------------------------------------------------------14. Bahwa dalam menerbitkan keputusan (SK.03) telah melalui hasil kajian adminisrasi dan yuridis serta penelitian fisik ke lapangan yang dilaksanakan oleh tergugat. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, telah berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, Dengan demikian tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ----------------------------------------------15. Bahwa

dari

Diktum

SK.01/PBT/BPN.14/2013

Dan

SK.03/PBT/BPN.14/2016 Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa yang harus dipahami adalah: --------------------------------------------

Sikap apa yang harus dilakukan oleh Tergugat atas adanya Putusan Pengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap atau dengan kata lain bagaimanakah semestinya sikap dan tindakan Tergugat menurut hukum dalam menyikapi putusan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap...............???; -----------------------------------

-

Apakah Tergugat diberi wewenang lain untuk melakukan tindakan hukum selain dari pada apa yang telah dibunyikan dalam amar Putusan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap....???; ------------------

Bahwa secara hukum Tergugat tidak diberi perintah untuk melakukan tindakan lain, selain dari apa yang ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan

TUN

yang

Berkekuatan

Hukum

Tetap

yaitu

MEMBATALKAN dan MENCABUT; ---------------------------------------------Hal. 56 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Bahwa oleh karenanya bila terbitnya SK.01/PBT/BPN.14/2013 tidak melaksanakan bunyi putusan Pengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan amar (tidak melaksanakan putusan sebagaimana mestinya) maka tergugat wajib bersikap dan bertindak sesuai amar putusan agar tercipta Kepastian Hukum atas proses peradilan yang telah mempunyai kepastian hukum yang tegas dan mengikat; -------------------------------------------------------------------------------Bila

dicermati

Keputusan

SK.

01/PBT/BPN.14/2013

yang

membatalkan sebahagian tidak sebagaimana mestinya menurut isi dan amar putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan memiliki kepastian hukum. Apakah hal tersebut dapat diterima Hukum...?? dan atas

kewenangan

apa

diperbolehkan

Menginterpretasikan

lain/

menganalogikan lain atau mengartikan lain selain dari keharusan untuk membatalkan dan Mencabut..?? apa yang menjadi tolak ukur menurut hukum agar dapat melakukan tindakan lain selain dari apa yang

ditentukan

Berkekuatan

oleh

amar

Hukum Tetap...??

putusan agar

Pengadilan tercipta

TUN

Keteraturan

yang dan

kepatuhan, maka tindakan Administrasi yang dilakukan oleh pejabat TUN haruslah didasari landasan hukum yang jelas dan Tegas; ---------Dengan demikian sikap, tindakan Administrasi yang dijalankan oleh Pejabat TUN Agar memiliki Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tindakan dan wewenang yang dijalankan berdasarkan ketaatan dan Kepatuhan terhadap undang-undang untuk adanya kepastian hukum (Pemerintah yang Baik Adalah Pemerintah yang Taat dan Patuh Pada Hukum); ----------------------------------------------------------------16. Dalam Diktum Ke (4) empat SK.03/PBT/BPN.14/2016 Tanggal 26 April 2016 ditegaskan: ----------------------------------------------------------------------



“Keputusan

ini

bersifat

Administratif

dalam

melaksanakan

perintah jabatan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan”; ----------------------Bahwa dengan demikian sikap dan tindakan Administrasi yang tergugat lakukan sebagai Pejabat TUN Didasari oleh aturan yang jelas dan Tegas berlaku menurut Hukum; --------------------------------------------III. TENTANG PENUNDAAN: ---------------------------------------------------------Bahwa syarat–syarat penundaan pelaksanaan Keputusan TUN dengan tegas diatur dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) UURI No. 5 Tahun 1986 yaitu: --------------------------------------------------------------------a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat Keadaan yang sangat Mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Bahwa atas dasar tersebut diatas menentukan syarat yang tegas terdapat

keadaan

yang

mendesak

yang

mengakibatkan

Kepentingan penggugat sangat dirugikan; ------------------------------Bahwa hal–hal sifat hukum yang syaratkan tersebut tidak tergambar dalam Gugatan Penggugat dan lagi pula Keputusan SK.03/PBT/BPN.14/2016 yang dijadikan sebagai Objek Sengketa adalah merupakan tindakan yang dilaksanakan atas Putusan Pengadilan TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah memberi kepastian hukum yang jelas dan tegas; -----------------------Oleh

karenanya

Mohon

mengesampingkannya

Majelis

karena

Hakim tidak

yang

Mulia

berdasarkan

untuk Hukum



Permintaan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tersebut; ----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus Perkara ini dengan menyatakan: -----------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI --------------------------------------------------------------------

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; ----

-

Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat; -------

-

Dan setidak-tidaknya menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ niet ovankelijke verklaard; -----------------------------

II. DALAM POKOK SENGKETA ----------------------------------------------------

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN.14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor

SK.01/Pbt/BPN.14/2013, tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa

International

yang

Terletak

di

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukm Tetap; ----------------------------------------------------------------------



-

Menyatakan Batal Demi Hukum surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa International yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau; -----------

III.DALAM PENUNDAAN ---------------------------------------------------------------

Menyatakan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

SK.03/Pbt/BPN.14/2016, Pembatalan

Tanggal

Keputusan

Pertanahan

Provinsi 26

Kepala

Nasional

Riau April

Kantor

Provinsi

Nomor:

2016

tentang

Wilayah

Badan

Riau

Nomor

SK.01/Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa

International

yang

Terletak

di

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukm

Tetap,

dan

dapat

dijalankan

Pelaksanaanya

sebagaimana mestinya menurut Hukum; -------------------------------

Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara; --------

ATAU Apabila Majelis Hakim yang kami hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); ----------------------------------Bahwa

atas

Jawaban

Tergugat

a

quo,

Penggugat

telah



mengajukan Replik pada persidangan Tanggal 27 Juli 2016 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan Tanggal 3 Agustus 2016, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Replik Penggugat

serta Duplik Tergugat sebagaimana termuat

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -------------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-19, sebagai berikut: ------------------------------------------------------------1. Bukti P-1

: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN-14/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 15.700

M2

Internasional

atas nama yang

PT.

terletak di

Gerindo

Investa

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi

Riau

Sebagai

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 26 April 2016 (sesuai dengan aslinya); ------2. Bukti P-2


Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN-14/2013, Tanggal 17 Februari 2013 Hal. 61 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 15.700 M2 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 7 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------3. Bukti P-3

: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226, Surat Ukur No. 154/2013 Tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4

: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas 382.564 M2 (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5

: Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 1306/550/24.01/1997

Tanggal

10

Juli

1997

(fotocopy dari fotocopy); -----------------------------------6. Bukti P-6

: Surat Keterangan Nomor: 100/BR-PEM/2016/104 Tanggal 3 Mei 2016 dan lampiran (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

7. Bukti P-7

: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/B/2014/PT.TUN-Mdn Hal. 62 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


tanggal 26 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai hasil unduhan); -------------------8. Bukti P-8

: Surat dari PT. Gerindo Investa International tanggal 2 September 2015 perihal Bantuan Penetapan Batas Lahan PT. Gerindo Investa International (sesuai dengan fotocopy); ----------------------------------

9. Bukti P-9

: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN-Pbr tanggal 21 Januari 2010 (fotocopy dari fotocopy); ------------------

10. Bukti P-10a

: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik

Indonesia

Nomor:

AHU-

36098.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 3 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya); ----------------------11. Bukti P-10b

: Akta Nomor 07 Tanggal 14 Mei 2013, di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, Banten (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------

12. Bukti P-11

: Surat

Tanda

STPL/420/VI/

Penerimaan

Laporan

2013/Riau/Polres

Tenayan Raya tanggal 28 Juni

Nomor:

Pku/Polsek 2013

(sesuai

dengan fotocopy); -------------------------------------------13. Bukti P-12

: Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

Nomor:

STPL/598/IX/2013/Riau/Polres Pku/Sektor Tenayan Raya tanggal 30 September 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------------14. Bukti P-13

: Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

Nomor:

STPL/121/II/2015/Riau/PolrestaPku/Sektor Tenayan Raya Tanggal 26 Februari 2015

(sesuai dengan



aslinya); --------------------------------------------------------15. Bukti P-14

: Surat

Tanda

STPL/421/VII/

Penerimaan

Laporan

2015/Riau/Polresta

Nomor:

Pku/Sektor

Tenayan Raya tanggal 06 Juli 2015 (sesuai dengan fotocopy); ------------------------------------------------------16. Bukti P-15a

: Papan nama dan Pos Penjagaan PT. Gerindo Investa Internasional (gambar foto asli); ----------------

17. Bukti P-15b

: Patok/Tapal Batas dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kamp/Bangunan Penjagaan PT. Gerindo Investa Internasional (gambar foto asli); ----

18. Bukti P-15c

: Papan nama dan Pos Pengamanan PT. Gerindo Investa Internasional (gambar foto asli); ---------------

19. Bukti P-15d

: Kamp/Bangunan Penjagaan PT. Gerindo Investa Internasional (gambar foto asli); --------------------------

20. Bukti P-16

: Surat dari Kuasa Hukum PT. Gerindo Investa International

Ref.

No:

227/AKHH-RUS/XII/12

Tanggal 14 Desember 2012 perihal Permohonan Pembatalan Atas Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 tanggal 16 Juli 1997 (sesuai dengan fotocopy); -------------------------------------------21. Bukti P-17

: Surat dari Kuasa Hukum PT. Gerindo Investa Internasional

Ref.

No:

054/AKHH/RUS/IV/13

Tanggal 12 April 2013 (sesuai dengan aslinya); -----22. Bukti P-18

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 891/600.14-71/VII/2013 perihal Undangan (sesuai dengan fotocopy); ----------------------------------

23. Bukti P-19

: Daftar Hadir Klarifikasi Hak Atas Tanah a.n. Pihak lain di atas Sertipikat HGB Nomor 1226, Surat Ukur Nomor: 154/2013, Tanggal 21 Maret 2013, a.n. PT. Hal. 64 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Gerindo Investa Internasional di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy); ----------Bahwa

selain

mengajukan

bukti

tertulis,

Penggugat

juga

mengajukan saksi Ahli dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut: ----1. Dr. M. HUSNU ABADI, S.H., M.Hum. ------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------------------------------

Bahwa Penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tidak tepat dan tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat (PT. Gerindo Investa Internasional) dan tidak ada argumentasi yang cukup dari Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang lama; ---------------------------------------------------------------

-

Bahwa sengketa sebelumnya, yakni dalam Perkara Nomor 35/G/2009/PTUN.Pbr berakhir saat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melaksanakan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dengan memisahkan tanah Para Penggugat yang tumpah tindih dengan Sertipikat Nomor 01/1997 Tanggal 16 Juli 1997; --------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

saksi

menerangkan

objek

sengketa

tidak

dapat

diklasifikasikan sebagai Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 karena Keputusan pelaksanaan Putusan yang telah terbit sebelumnya, dan oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang tidak menjadi pihak dalam sengketa terdahulu, bukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat dalam Hal. 65 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------

Bahwa saksi menerangkan Spontanne vernietiging dapat dilakukan hanya bila ada keadaan yang mendesak dan mengharuskan sebuah Keputusan dibatalkan, dalam objek sengketa perkara ini keadaan itu tidak tergambar, sehingga menurut saya terbitnya objek sengketa in litis tidak dapat disebut sebagai spontanne vernietiging; ------------------------------------------------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Tergugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-30, sebagai berikut: -------------------------------------------------------1. Bukti T-1

: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN-Pbr Tanggal 21 Januari 2010 (sesuai dengan fotocopy); ------------

2. Bukti T-2

: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/B/2010/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2010 (sesuai dengan fotocopy); ------

3. Bukti T-3

: Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 (sesuai dengan fotocopy); --------------------------------------------

4. Bukti T-4

: Surat

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha Negara

Pekanbaru

Nomor:

W1.TUN6.352/Prk.02.02/IV/2012 Tanggal 23 April 2012

perihal

Perintah

Pelaksanaan

Putusan

Mahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/B/2010/ PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Hal. 66 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN-Pbr, Tanggal 21 Januari 2010 (sesuai dengan fotocopy); ----------------------------------

5. Bukti T-5

: Surat Nomor: 024/SP/BVHP/V/2012 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 16 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------

6. Bukti T-6

: Surat Nomor: 029/SP/BVHP/VII/2012 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 4 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------------

7. Bukti T-7

: Surat Nomor: 029/SP/BVHP/V/2012 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 13 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya); -------------------

8. Bukti T-8

: Surat

Nomor:

004/SP/BVHP/I/13

dari

Kantor

Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 23 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ------------9. Bukti T-9

: Surat

Nomor:

004/SP/BVHP/III/13

dari

Kantor

Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 25 Maret 2013 (sesuai dengan fotocopy); -------------10. Bukti T-10

: Surat Nomor: 014/SP/BVHP/IV/2013 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 17 April 2013 (sesuai dengan fotocopy); ---------------

11. Bukti T-11

: Surat Nomor: 24/SP/BVHP/X/2013 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 5 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------

12. Bukti T-12

: Surat Nomor: 04/SP/BVHP/IV/2014 dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 25 April 2014 (sesuai dengan fotocopy); ---------------



13. Bukti T-13

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor:

1429/600-14.71/XII/2012

tertanggal

28

Desember 2012 perihal Permohonan pembatalan atas sebagian Sertipikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------14. Bukti T-14

: Surat

Ref

Nomor:

227/AKHH-RUS/XII/12

dari

Kantor Pengacara Adnan Kelana Haryanto & Partners

tertanggal

5

Maret

2012

perihal

Permohonan Pembatalan atas Sebagian Sertipikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997 (sesuai dengan fotocopy); ------------------------------------------------------15. Bukti T-15

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor:

1429/600-14.71/XII/2012

tertanggal

28

Desember 2012 perihal Permohonan pembatalan atas sebagian Sertipikat HGB No. 01 Tanggal 16 Juli 1997 (sesuai dengan fotocopy); --------------------16. Bukti T-16

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 124/19-14/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 perihal Permohonan pembatalan atas sebagian Sertipikat HGB No. 01 tanggal 16 Juli 1997 (sesuai dengan aslinya); --------

17. Bukti T-17

: Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan Usulan Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 51.700 M2 terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (D/h. Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau antara Pihak Yusni Yunis, Dkk dengan PT. Gerindo Investa Hal. 68 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Internasional Nomor Register : 93/600.14.71/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); --18. Bukti T-18

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 185/600-14.71/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan pembatalan sebagian Sertipikat HGB No. 01 seluas 51.700 M2 atas tanah di Kel. Sail Kecamatan Tenayan Raya (d/h. Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Bukit Raya), sesuai dengan aslinya; -----------------------------------------------

19. Bukti T-19

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 214/600-14.71/II/2013 tertanggal 4 Februari 2013 perihal Usulan Permohonan pembatalan sebagian Sertipikat HGB No. 01 seluas 51.700 M2 atas tanah di Kel. Sail Kecamatan Tenayan Raya (d/h. Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Bukit Raya), sesuai dengan aslinya; --------------------------------------

20. Bukti T-20


Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN.14/2013 tertanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan

Hukum

Tetap

(sesuai

dengan

fotocopy); -------------------------------------------------------



21. Bukti T-21

: Surat dari Kantor Pengacara Bangun VH. Pasaribu, S.H. tertanggal 12 Januari 2014 perihal Keberatan atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 35/G/2009/PTUN-Pbr berdasarkan SK.01/PBT/BPN.14/2013 (tanggapan Surat No : 912/19.14.V/2014 tanggal 21 Mei 2014) (sesuai dengan fotocopy); ----------------------------------

24. Bukti T-21.A

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 90 atas nama Herman. MD., Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1191/1997 Tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.920 M2 (sesuai

25. Bukti T-21.B

dengan aslinya); ---------------------------------------------: Sertipikat Hak Milik Nomor: 91 atas nama Firdaus, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1189/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.570 M2 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

26. Bukti T-21.C

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 92 atas nama Ismail Djamaluddin,

Surat

Ukur/Gambar

Situasi

No.

1196/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 16.480 M2 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------27. Bukti T-21.D

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 93 atas nama Darman Asma, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1192/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 18.765 M2 (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------

28. Bukti T-21.E

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 94 atas nama Agus Thubus, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1194/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.650 M2

(sesuai

dengan aslinya); ---------------------------------------------29. Bukti T-21.F

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 96 atas nama S. Syafril Edi, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1197/1997 Hal. 70 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


tanggal 13 Maret 1997, Luas 16.955 M2

(sesuai

dengan aslinya); ---------------------------------------------30. Bukti T-21.G

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 97 atas nama Yusni Yunis, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1183/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.570 M2 (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------

31. Bukti T-21.H

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 98 atas nama Darman Asma, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1195/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.650 M2 (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------

32. Bukti T-21.I

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 99 atas nama Mafalda Amaryline,

Surat

Ukur/Gambar

Situasi

No.

1200/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 15.480 M2 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------33. Bukti T-21.J

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 100 atas nama Dwi Kadaryono,

Surat

Ukur/Gambar

Situasi

No.

1193/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 17.790 M2 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------34. Bukti T-21.K

: Sertipikat Hak Milik Nomor: 101 atas nama Aguslim, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1190/1997 tanggal 13 Maret 1997, Luas 18.305 M2 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

22. Bukti T-22

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 266/19.14/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 perihal Keberatan Atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara

Nomor:

35/G/2009/PTUN-Pbr

berdasarkan SK.01/PBT/BPN.14/2013 (tanggapan Hal. 71 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Surat No. 912/19.14.V/2014 tanggal 21 Mei 2014), (sesuai dengan fotocopy); ---------------------------------23. Bukti T-23

: Surat Kepala Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 1199/600-14.71/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 perihal Keberatan Atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 35/G/2009/PTUN-Pbr BPN.14/2013

berdasarkan

(tanggapan

Surat

SK.01/PBT/ No.

912/

19.14.V/2014 tanggal 21 Mei 2014), sesuai dengan fotocopy; -------------------------------------------------------24. Bukti T-24

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 825/18.14/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015 perihal Undangan Gelar Kasus Internal (sesuai dengan aslinya); ----------------

35. Bukti T-25

: Berita Acara Pelaksanaan Gelar Perkara obyek tanah seluas 109,602 Ha, terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru antara Yusni Yunis CS, dengan PT. Gerindo Investa Internasional tanggal 5 Oktober 2012 (sesuai dengan fotocopy); --------------------------------------------

36. Bukti T-26

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 825/18-14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Undangan gelar kasus internal (sesuai dengan fotocopy); -----------------------

37. Bukti T-27

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 964/18-14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 perihal Undangan Peninjauan Lapang (sesuai dengan aslinya); ------------------------Hal. 72 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


38. Bukti T-28

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 912/19-14/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

No.

SK.01/PBT/BPN.14/2013 (sesuai dengan fotocopy); 39. Bukti T-29

: Berita

Acara

Permasalahan Keputusan

Pelaksanaan Peninjauan

Kakanwil

BPN

Gelar

Internal

Kembali Provinsi

Riau

Surat No.

SK.01/PBT/BPN.14/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sertipikat HGB No. 01/1997 seluas 51.700 M2 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional

yang

terletak

di

Kelurahan

Sail

Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 14 Januari 2016 (sesuai dengan fotocopy dari hasil scan); -----------------------40. Bukti T-30

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 28/19-14/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Undangan gelar kasus eksternal (sesuai dengan fotocopy); ------------

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ---------------------------------Bahwa pada persidangan Tanggal 4 Oktober 2016 para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing; -------------------------------------Bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan; -------------------------Hal. 73 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; --------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa a quo; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

20 Mei 2016 dan dicatat dalam

Register Perkara Nomor: 21/G/2016/PTUN-Pbr serta telah diperbaiki terakhir pada Tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar dinyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan



Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa in litis; -----------------------------DALAM EKSEPSI: -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----------------1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili; -----------------------------------Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/B/2010/PT.TUN-MDN, Tanggal 10 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/ 2009/PTUN.PBR, Tanggal 21 Januari 2010; --------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----------e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.’---------------------------------------Sehingga,

berdasarkan

hal

tersebut

objek sengketa bukanlah

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) tidak berdasarkan kepentingan yang layak menurut Undang-Undang; --------Hal. 75 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


a. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak dapat digugat berdasarkan Pasal 2 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa terbit berdasarkan: ------------------------------------------

Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ---------

-

Surat

perintah

pelaksanaan

W1.TUN.352/PRK.02.02/IV/2012

Putusan yang

Perkara

berkekuatan

Nomor: hukum

tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 23 April 2012; -----------------------------------------------------------------Bahwa

oleh

karenanya,

sampai

sejauh

mana

kepentingan

Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa? Tegasnya, kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikesampingkan karena dasar terbitnya objek sengketa adalah: ------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan secara hukum Tergugat terikat dan

berkewajiban

untuk

melaksanakan

putusan

yang

berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai perintah amar putusan yaitu: Membatalkan dan Mencabut; -------------------------

Kepentingan hukum Penggugat telah melalui proses pengkajian memeriksa dan mengadili dalam proses peradilan sebelumnya hingga terbit putusan berkekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya;---------------------------------Hal. 76 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


b. Gugatan Penggugat mengandung sengketa Hak Kepemilikan; -----Bahwa terbukti dari dalil-dalil GugatanPenggugat, tergambar dan mengandung sengketa hak kepemilikan yang bersifat perdata. Dengan

kata

lain

gugatan

Penggugat

lebih

kepada

sifat

keperdataan ketimbang hukum administrasinya; ------------------------Bahwa dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi acuan dasar adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap bagi Tergugat sebagai alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya bukan merupakan bagian dari tugas dan wewenang Tergugat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sisa tanah seluas 104,432 Ha yang nyatanyata hak keperdataannya masih pada Penggugat karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya atas sisa tanah Penggugat. Perintah yang ada hanya membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tanggal 16 Juli 1997 dan Surat Ukur Nomor: 04/1997, Tanggal 27 Juni 1997; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat a quo, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya membantah eksepsi-eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

setelah

mencermati

Eksepsi-Eksepsi

Tergugat a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----------------------------------1. Eksepsi tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara: ------



a. Objek sengketa merupakan keputusan pelaksanaan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------b. Gugatan Penggugat mengandung sengketa hak kepemilikan; ------2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan; ----------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-esksepsi a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai

berikut; --------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”; Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ---------------------------------------------Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menentukan: Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; ------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa in litis (vide Bukti P-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran tanah yang bersifat konkrit, individual dan final; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, objek sengketa in litis telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, dengan demikian telah termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa in litis merupakan pelaksanaan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

Badan

Peradilan

berdasarkan

Ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------Menimbang, bahwa Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -------------------------------------------------------------------Pasal 2: ---------------------------------------------------------------------------------Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----------------------------------------------------e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ----------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa in litis, Majelis

Hakim

mendapatkan

fakta

hukum

yang

tidak

dibantah

kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut: -----------------------------------

Bahwa pada Tanggal 16 Juli 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 04/1997 tanggal 27 Juni 1997 seluas 109, 602 Ha (vide bukti: P-9, T-1, T-2, dan T-3); ----------------------------------------------------------------

-

Bahwa pada Tahun 2009 Yusni Yunis, Ismail Djamaluddin dan Roy Sihombing mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/1997 Tanggal 16 Juli 1997 atas nama PT. Hal. 81 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Gerindo Investa Internasional Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 04/1997 Tanggal 27 Juni 1997 seluas 109, 602 Ha dan telah dicatat dalam Register Perkara Nomor: 35/G/2009/ PTUN.Pbr (vide Bukti P-9, T-1, T-2, dan T-3); -----------------------

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru telah mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/ PTUN.Pbr Tanggal 21 Januari 2010 dengan amar sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----

-

Menyatakan

batal surat keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 16 Juli 1997,

Surat

Ukur/Gambar Situasi Nomor: 04/1997 Tanggal 27 Juni 1997 seluas 109, 602 Ha atas nama PT. Gerindo Investa Internasional; ---------------------------------------------------------

Memerintahkan

kepada

Tergugat

Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mencabut surat keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tanggal 16 Juli 1997,

Surat Ukur/Gambar Situasi

Nomor: 04/1997 tanggal 27 Juni 1997 seluas 109, 602 Ha atas nama PT. Gerindo Investa Internasional; ----------

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);---------------------------------------------

-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr Tanggal 21 Januari 2010 a quo Hal. 82 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


telah dikuatkan di Tingkat Banding maupun pada Tingkat Kasasi

melalui

Putusan

Nomor:

49/B/2010/PT.TUN-MDN

Tanggal 10 Mei 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011; ------------------------------------------------------------------

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerbitkan Surat Nomor: W1.TUN.352/PRK.02.02/IV/2012 Tanggal 23 April 2012 perihal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341 K/TUN/2010 Tanggal 31 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/BDG/2010/PT.TUN-MDN jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr, Tanggal 21 Januari 2010; --------------------

-

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau telah mengeluarkan Keputusan Nomor: SK.01/ Pbt/BPN.14/2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT.Gerindo Investa Internasional yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan

yang

telah

Berkekuatan Hukum Tetap; -----------------------------------------------

Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melaksanakan pembatalan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 a quo seluas 51.700 M2 yang tumpang tindih dengan



Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr; --------------------------------------------

Bahwa pada Tanggal 26 April 2016, Tergugat, yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerbitkan objek sengketa in litis; --------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada Tanggal 20 Februari 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 35/G/2009/PTUN-Pbr telah melaksanakan eksekusi dengan membatalkan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tanggal 16 Juli 1997 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional yang tumpang tindih dengan tanah yang disebutkan dalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr, Tanggal 21 Januari 2010 dan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN.14/2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT.Gerindo Investa Internasional yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; ------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/G/2009/PTUN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan Hal. 84 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa in litis yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT.Gerindo Investa Internasional yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, masih dalam lingkup pelaksanaan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam

Perkara

Nomor

35/G/2009/PTUN-Pbr

atau

bukan,

akan

dipertimbangkan sebagai berikut: ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak sebagaimana diuraikan a quo, Majelis Hakim mengetahui bahwa pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang didudukkan selaku Tergugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang terutama dibebankan kewajiban untuk melaksanakan Putusan Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat dalam



perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr, bukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (Tergugat in litis); ------------Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat yang dibebankan kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/ PTUN.Pbr telah melaksanakan eksekusi Putusan a quo yang didasarkan atas Keputusan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa in litis tidaklah dapat digolongkan sebagai pelaksanaan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengingat Tergugat in litis bukanlah pihak Tergugat dalam sengketa Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr, terlebih Putusan Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru

selaku

Tergugat

dalam

Perkara

Nomor:

35/G/2009/PTUN.Pbr; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan asas hukum litis finiri oportet yang diartikan

oleh

Tergugat

sebagai

setiap sengketa harus berakhir

berdasarkan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa berakhirnya sebuah sengketa di peradilan tata usaha negara tidak semata-mata ditandai dengan terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan ditandai dengan dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut oleh para pihak mengingat secara filosofis tujuan para pihak dalam menempuh proses hukum di peradilan tata usaha negara tidak semata-



mata untuk mendapatkan putusan peradilan melainkan menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, melainkan juga bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara; ---------------------Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemaknaan dan penerapan asas litis finiri oportet yang berkaitan dengan sengketa in litis, Muhammad Husnu Abadi, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Ahli, yang dihadirkan Penggugat dalam sengketa in litis, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr telah selesai pada saat Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memenuhi kepentingan Para Penggugat yaitu dengan memisahkan keseluruhan tanah Para Penggugat dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Tanggal 16 Juli 1997, dengan demikian objek sengketa in litis yang terbit setelah pelaksanaan putusan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut tidak dapat lagi dimaknai sebagai bagian dari proses Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr dan tidak dapat pula dimaknai sebagai keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

a

quo

dan

berdasarkan keterangan Ahli, Muhammad Husnu Abadi, S.H.M.H.Ph.D, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara dalam



Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr telah berakhir sejak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat melaksanakan pembatalan sebagian terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tanggal 16 Juli 1997 atas nama PT. Gerindo Investa Internasional Tanggal 7 Februari 2013. Selain itu, objek sengketa in litis tidak dapat dimaknai sebagai tindak lanjut dan tidak dapat pula dimaknai sebagai pelaksanaan Putusan Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian objek sengketa in litis tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dalil dalam Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung sengketa hak kepemilikan, dengan pertimbangan sebagai berikut; ----------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa in litis merupakan keputusan Tergugat yang pada pokoknya berisi pembatalan atas keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan Tergugat Nomor: SK.01/ Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 dan tidak memberikan atau membatalkan hak keperdataan apapun bagi Penggugat; ----------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalil

Penggugat

yang

pada

pokoknya

menyatakan bahwa keputusan objek sengketa in litis secara administratif bertentangan

dengan

asas-asas

umum

pemerintahan

yang

baik

khususnya asas tertib administrasi dikarenakan objek sengketa in litis tidak mempertimbangkan status hak Penggugat terhadap tanah sisa Hal. 88 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


seluas 104,432 Ha, yang hak keperdataannya masih pada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tentang tidak dipertimbangkannya

tanah

sisa

seluas

104,432

Ha,

yang

hak

keperdataannya masih pada Penggugat tersebut haruslah dimaknai dalam konteks dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa in litis bertentangan dengan asas tertib administrasi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung sengketa hak kepemilikan;--------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in litis bukan merupakan sengketa yang bersifat keperdataan, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru haruslah dinyatakan ditolak;----------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup sebagai dasar mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut: --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”; ----Hal. 89 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk menggugat haruslah didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya keputusan yang digugat sebagaimana adagium point d’interet point d’action, yang pada pokoknya berarti adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan lahirnya hak untuk menggugat; ----------------------------------Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa in litis merupakan keputusan Tergugat yang berisi pembatalan atas surat Keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan Tergugat, yakni SK.01/ Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013, yang pada diktum kedua objek sengketa in litis secara konstitutif membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Tanggal 16 Juli 1997 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 04/1997 Tanggal 27 Juni 1997 seluas 109,602 Ha atas nama Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyatanyata memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat terbitnya keputusan objek sengketa, dengan demikian Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam sengketa in litis; -------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka selayaknya Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan (persona standi in judicio) haruslah dinyatakan ditolak; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

eksepsi-eksepsi

Tergugat

dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam Pokok Sengketanya sebagai berikut: ---------



DALAM POKOK SENGKETA: -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat terkait pokok sengketa, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian Duduk Sengketa putusan ini; ----------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Riau

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa in litis; -------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

didalam

Gugatannya

Penggugat

telah

mendalilkan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut: ----------------------1. Bahwa penerbitan objek sengketa in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -------------------------------------------------a. Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena menimbulkan ketidakpastian Hal. 91 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


hukum dan tidak melindungi kepentingan hukum Penggugat atas sisa tanah seluas 104,432 Ha yang tidak tumpang tindih dengan Yusni Yunis dkk; -----------------------------------------------------------------b. Pada

saat

penerbitan

objek

sengketa,

Peraturan

Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Sepanjang Mengatur Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; --------------------------------------------------------------c. Tindakan

Tergugat

menerbitkan

Surat

Keputusan

Nomor:

SK.01/Pbt/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 telah sesuai dengan

kewenangannya,

dilakukan

menurut

prosedur

yang

berlaku, dan merupakan pelaksanaan materi putusan sehingga pembatalan Surat Keputusan Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013 Tanggal 7 Februari 2013 melalui objek sengketa bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -------2. Penerbitan objek sengketa in litis bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);------------------------------------a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;---------------------------Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa in litis telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas sisa tanah Penggugat seluas 104.432 Ha, dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Pertimbangan

Hukum

dalam

Putusan

Nomor:

35/G/2009/

PTUN.Pbr halaman 47, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hal. 92 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Tanggal 16 Juli 1997 tumpang tindih dengan Sertipikat atas nama Para Penggugat seluas 51.700 M2 sehingga sisa tanah Penggugat seluas 104,432 Ha tidak tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat, hal ini dikuatkan dengan Putusan Sela dalam Perkara Nomor:

27/G/2013/PTUN.Pbr,

yang

menolak

permohonan

intervensi atas nama Edi Suryanto yang dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah sisa seluas 104,432 Ha; -----------------------------------------------------------------------b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;--------Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis bertentangan

dengan

asas

tertib

penyelenggaraan

negara

dikarenakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertipikat atas nama

Penggugat, terlebih lagi Tergugat tidak memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai sisa tanah seluas 104,432 Ha, yang nyata-nyata hak keperdataannya masih pada Penggugat; ----Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut; -------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Muhammad Husnu Abadi, S.H.,M.H.,Ph.D, yang telah didengar keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah, keterangan dan pendapat selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam sengketa in litis tanpa mengajukan saksi; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, tanpa mengajukan saksi maupun ahli; ---------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat serta bantahan-bantahan Tergugat dan dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan hukum (legal issues) dalam sengketa in litis adalah: --------------------------------------------------------------------------------------1.

Apakah

Tergugat

dalam

menerbitkan

objek

sengketa

telah

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;---------------------------------------------------------------------------------2.

Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara atau tidak?;-----------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa in litis telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada Tanggal 26 April 2016 dengan mencantumkan peraturan perundangundangan sebagai dasar penerbitan pada konsideran ‘MENGINGAT’



Angka 7, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; ----------------Menimbang, bahwa selain mencantumkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 a quo, pada konsideran ‘MEMUTUSKAN’ Diktum Keempat objek sengketa in litis, Tergugat menyatakan bahwa keputusan ini bersifat administratif dalam melaksanakan perintah jabatan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Ketentuan tersebut dinyatakan sebagaimana diakui Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 Angka 10 Halaman 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencantuman Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Tergugat telah cukup menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sudah tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa dan objek sengketa tetap mempunyai landasan hukum yang kuat; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada saat objek sengketa in litis diterbitkan Tergugat pada Tanggal 26 April 2016, ternyata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan pada Tanggal 21 Maret 2016 dan telah



diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 569 Tahun 2016 pada Tanggal 14 April 2016; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 a quo, Peraturan Menteri a quo dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada Tanggal 14 April 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan telah berlaku sebagai ius constitutum dan memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk bagi Tergugat sesuai dengan asas presumptio iures de iure atau asas fiksi hukum (rechtfictie) sejak diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 569 Tahun 2016 Tanggal 14 April 2016; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Indonesia

Nomor:

11

Tahun

2016

Tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang pada pokoknya menyebutkan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Sengketa, Konflik dan Perkara Hal. 96 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini;-------------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 26 April 2016 tanpa menyebutkan/ menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai dasar hukum penerbitannya, melainkan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang mengatur asas legalitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang

mewajibkan

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

mengedepankan dasar hukum atas suatu keputusan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -------------------------------------------Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa in litis tidak mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka berdasarkan asas hukum ignorare legis est lata culpa, yang berarti pengabaian terhadap hukum



adalah pelanggaran terhadap hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Indonesia

Nomor

11

Tahun

2016

Tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan; ----------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dalil Tergugat yang dimuat dalam Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 Angka 10 Halaman 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencantuman dasar hukum yang telah dicabut/tidak berlaku dalam konsideran ‘Mengingat’ objek sengketa, bukan berarti objek sengketa menjadi cacat hukum. Pencantuman Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Tergugat,

sudah

cukup

menyimpulkan

bahwa

Peraturan

Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sudah tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa dan objek sengketa tetap mempunyai landasan hukum yang kuat, dengan pertimbangan sebagai berikut; ------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan penerbitan objek sengketa in litis didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian

dan

Penanganan

Kasus

Pertanahan

tanpa

mempertimbangkan dan menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; ----------



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun aturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku namun objek sengketa tetap mempunyai landasan hukum yang kuat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum mengingat pengaturan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan mengandung perbedaan mendasar baik meliputi aspek kewenangan, prosedur maupun substansi pembatalan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan hak akibat adanya tumpang tindih sertipikat serta diaturnya perihal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui penerbitan keputusan perubahan data sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor

11

Tahun

2016

Tentang

Penyelesaian

Kasus

Pertanahan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena antara Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan mengandung perbedaan mendasar dalam hal kewenangan, prosedur maupun substansinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak digunakannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Hal. 99 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Tentang

Penyelesaian

Kasus

Pertanahan

sebagai

dasar

hukum

penerbitan objek sengketa in litis mengakibatkan proses penerbitan objek sengketa in litis dapat dipastikan tidak menerapkan seluruh prosedur dan substansi yang diatur didalamnya;----------------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa dalil

selanjutnya Tergugat

Majelis

Hakim

akan

sebagaimana

termuat

dalam

Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 poin 12, 14 dan poin 15 Halaman 16, 17 dan 18, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa in litis sebagai bentuk kepatuhan dan tunduk atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan tanpa melakukan interpretasi atau pengurangan menjadi membatalkan sebagian mengingat tidak ada tolok ukur menurut hukum yang memungkinkan dilakukannya tindakan lain selain dari yang ditentukan oleh amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di internal instansi Badan Pertanahan Nasional yang berlaku pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.01/ Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT.Gerindo Investa Internasional yang Terletak di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (Dh. Desa Tebing Okura Kecamatan

Bukit

Raya)

Kota

Pekanbaru

Provinsi

Riau

sebagai

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/ 2013, Tanggal 7 Feberuari 2013 secara khusus diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, sebagai berikut; -------------------------------Pasal 55: ------------------------------------------------------------------------------------1) Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:---------------------a. pelaksanaan dari seluruh amar putusan;------------------------------b. pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau ---------------------c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara internal Badan Pertanahan Nasional telah mengatur pilihan hukum pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan ataukah melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa peraturan yang berlaku berkaitan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di internal instansi Badan Pertanahan Nasional saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 26 April 2016 adalah Peraturan Menteri Agraria



Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;----------Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mengatur sebagai berikut: --------------------------------------------------------------Pasal 24: ------------------------------------------------------------------------------------1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:------------------------------------------------------------a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;-----------------------------b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;--------------------------------------c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau -------------------------d. Surat

Pemberitahuan

bahwa

tidak

terdapat

kesalahan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).--......dst -------------------------------------------------------------------------------7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai

kewenangannya

menerbitkan

Keputusan

pembatalan

sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah;----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf C a quo, secara mutatis mutandis dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hal. 102 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


dalam hal satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah, maka Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah dan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan data yang meliputi perubahan data fisik dan data yuridis dari sertipikat hak atas tanah; ----------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim, hak menggugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata timbul akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara, sehingga secara a contrario dapat disimpulkan bahwa orang atau Badan Hukum Perdata tidak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang berada di luar batas kepentingannya;----------------------Menimbang, bahwa oleh karena orang atau Badan Hukum Perdata tidak dapat mengajukan gugatan di luar batas kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sebuah sengketa yang amar putusannya menyatakan adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah cukup dilaksanakan sebatas pemenuhan seluruh kepentingan Penggugat dan tidak dapat dimaknai sebagai pelaksanaan putusan yang melebihi batas kepentingan Penggugat yang justru tidak memperhatikan keadilan bagi para pihak secara proporsional;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa R.Soebijantono sebagaimana dimuat dalam buku Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara, Hal. 103 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1993 halaman 155, mengemukakan doktrin hukum voor gedect verklaren, yang mengatur pembatalan dengan ketentuan bahwa akibat dari pembatalan keputusan tersebut tetap dipertahankan sehingga tidak perlu diterbitkan keputusan baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan sebagian terhadap sebuah keputusan tata usaha negara dimungkinkan untuk dilaksanakan meskipun amar putusan tidak secara tegas memerintahkan pembatalan sebagian dengan syarat bahwa pembatalan keputusan tata usaha negara tersebut didasarkan pada adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena secara internal Badan Pertanahan Nasional telah mengatur perihal pelaksanaaan sebagian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Indonesia

Nomor

11

Tahun

2016

Tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Selain itu, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus

dilaksanakan

Tergugat

dengan

memperhatikan

batas-batas

kepentingan Penggugat secara proporsional sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan amar putusan secara letterlijke haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan ditolak;-------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa dalil

selanjutnya Tergugat

Majelis

Hakim

akan

sebagaimana

termuat

dalam



Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 poin 13 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa in litis merupakan tindakan yang bersifat spontane vernietiging, dengan pertimbangan sebagai berikut; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa asas spontane vernietiging sebagai salah satu asas hukum administrasi diatur antara lain dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57 PK/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 111 K/TUN/2000 tanggal 13 Februari 2012; ----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 57 PK/TUN/2012 dan Nomor: 111 K/TUN/2000, dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan asas spontane vernietiging juga berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 57 PK/TUN/2012 dan Nomor: 111 K/TUN/2000 a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa asas spontane vernietiging mengatur perihal kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara secara a contrario juga diberi kewenangan untuk mencabutnya sepanjang terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya; --------------------------------------------Menimbang,

bahwa

setelah

meneliti

Gugatan

Penggugat

dihubungkan dengan jawab menjawab Para pihak dan fakta-fakta yang timbul di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan



Penggugat pada pokoknya tidak mempersoalkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis, melainkan mempersoalkan penerbitan objek sengketa in litis yang didalilkan Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang hak keperdataan atas tanah sisa seluas 104,432 Ha beserta pemisahan dan perubahan data yang telah terjadi terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Tanggal 16 Juli 1997 sebelum terbitnya objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat berkaitan dengan asas spontane vernietiging tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -------------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa

selanjutnya

apakah

penerbitan

Majelis objek

Hakim

sengketa

akan in

litis

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut: ------------------Menimbang, bahwa Bukti T-28, berupa Surat Tergugat tertanggal 21 Mei 2014 Nomor: 912/19.14/V/2014 Perihal Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/PBT/BPN.14/2013 khususnya pada poin III huruf F dan G, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menjelaskan kepada Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, perihal tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan seluruh amar putusan atau pelaksanaan sebahagian amar putusan dengan melindungi dan menjamin Hal. 106 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


secara proporsional kepentingan hukum Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/PTUN.Pbr; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Bukti T-28 a quo menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat telah menjelaskan kepada Para Penggugat dalam Perkara

Nomor:

35/G/2009/PTUN.Pbr,

bahwa

tindakan

hukum

administrasi berupa pembatalan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/1997 Tanggal 16 Juli 1997 telah diketahui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah memasukkannya dalam pertimbangan

hukum

dalam

Putusan

Perkara

Nomor:

27/G/2013/PTUN.Pbr, Tanggal 7 November 2013 (vide BuktiP-7); ----------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan Surat dalam Bukti T-28 a quo, yang pada pokoknya menolak keberatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 35/G/2009/ PTUN.Pbr, namun ternyata kemudian tanpa didasari adanya perubahan keadaan hukum maupun tanpa didasari keadaan yang bersifat mendesak, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa in litis, yang secara mutatis mutandis bertolak belakang dengan isi dan maksud surat tertanggal 21 Mei 2014 Nomor: 912/19.14/V/2014 yang sebelumnya telah diterbitkan Tergugat (vide Bukti T-28); -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo dan berdasarkan tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.Pbr, Tanggal 7 November 2013, Putusan a quo tidak mempertimbangkan pengurangan sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/1997 Tanggal 16 Juli 1997. Selain itu Tergugat tidak menggunakan/mencantumkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai dasar Hal. 107 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


penerbitan objek sengketa in litis, namun justru menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah bertentangan dengan asas kepastian hukum; -------Menimbang, bahwa adapun Bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226/Kelurahan Sail, Tanggal 21 Maret 2013, merupakan hasil pemisahan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tahun 1997, Tanggal 16 Juli 1997, Gambar Situasi Khusus Nomor 04/1997, Tanggal 27 Juni 1997 atas nama Penggugat, yang telah dipisahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

seluas

382.564 M2, sertipikat a quo sebelumnya merupakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2/DesaTebing Tinggi Okura Tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor: 02/2013, Tanggal 19 Februari 2013 atas nama Penggugat; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain Bukti P-3 a quo, Bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227/Kelurahan Sail, Tanggal 21 Maret 2013, juga merupakan perubahan atas

Sertipikat Hak Guna

Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 Tanggal 16 Juli 1997, Gambar Situasi Khusus Nomor: 04/1997, Tanggal 27 Juni 1997 yang telah dirubah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1227/Desa Tebing Tinggi Okura, Surat Ukur Nomor: 154/2013, Tanggal 21 Maret 2013; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun perubahan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Desa Tebing Tinggi Okura (Bukti P-3) menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1227 a quo, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Hal. 108 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


Pertanahan Kota Pekanbaru setelah Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau) menerbitkan pembatalan sebagian tanah Penggugat (PT.

Gerindo

Investa

Internasional)

dalam

Perkara

Nomor:

35/G/2009.PTUN-Pbr (Bukti P-9) melalui SK 01/PBT/BPN.14/2013 (Bukti P-2); ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adanya perubahan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 a quo yang telah dipisahkan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan 1227, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis yang membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Desa Tebing Tinggi Okura, Tanggal 16 Juli 1997 tanpa mempertimbangkan terbitnya pemisahan dan perubahan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo, yakni SHGB Nomor 1226 dan SHGB Nomor 1227 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru,

merupakan

tindakan

yang

bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara; ------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah terbukti bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan demikian

karena Penggugat telah

berhasil

maka

membuktikan

dalil

gugatannya,

Majelis

Hakim



berkeyakinan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka objek sengketa in litis berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013, Tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap patut dinyatakan batal disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa in litis pada Buku Daftar Umum Tergugat; ---------------------Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa in litis telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, beralasan hukum Penetapan

Penundaan

Nomor:

21/G/2016/PTUN-Pbr,

Tanggal

12

Oktober 2016 untuk dipertahankan hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk Hal. 110 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; ---------------------------Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa in litis, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

maka

Majelis

Hakim

hanya

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum sengketa in litis , sedangkan bukti-bukti yang irelevan dengan sengketa in litis tidak dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;--

MENGADILI: DALAM PENUNDAAN: ----------------------------------------------------------------Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor: 21/G/2016/ PTUNPbr, Tanggal 12 Oktober 2016; --------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: -----------------------------------------------------------------------Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; --------------------------------



DALAM POKOK SENGKETA: -------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/BPN.14/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; ------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.03/Pbt/ BPN-14/2016, Tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.01/Pbt/ BPN.14/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997 seluas 51.700 M2 Atas Nama PT. Gerindo Investa Internasional yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya (DH. Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Buku Daftar Umum Tergugat; ----------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 394.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). --------------



Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari SENIN, Tanggal 10 Oktober 2016 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. PAUZAN, S.H., selaku Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya. ------HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

I. YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE, SH., MH.

ttd II. A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. PANITERA, ttd Drs. H. FAUZAN, S.H. Rincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

ATK

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan-panggilan

: Rp.

285.000,-

4.

Meterai

: Rp.

24.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

J u m l a h

: Rp.

394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Hal. 113 dari 113 Hal. Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-Pbr


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents