PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 40/G/2013/PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------------------------------------------------------------------RONI EKA SAPUTRA, Warga

Negara

Indonesia,

pekerjaan

Mantan

Anggota Polri (Brigadir), Tempat tinggal di Jalan Kuantan Timur RT. 01 RW. 03, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;-------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-------------------ABDUL

WAHAB

Indonesia,

AM,

pekerjaan

S.H, Kewarganegaraan Advokat

dan

Konsultan

Hukum, beralamat di Kantor Hukum Aswar HM & Associates, Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Taman Malibu No. C 4, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10/10/2013;----------------------untuk selanjutnya disebut sebagai... PENGGUGAT; MELAWAN: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru;------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :---------------------------1. Nama Pangkat/Nrp Halaman 1 dari 59 halaman

: TONI ARIADI EFFENDI, SH.S.IK.MH.; : AKBP/71010437;----------------------------Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-Pbr.

Jabatan/kesatuan : Kabidkum Polda Riau;---------------------2. Nama Pangkat/Nrp

: RUSLI, S.H.;---------------------------------: KOMPOL/60100151;------------------------

Jabatan/kesatuan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau; 3. Nama Pangkat/Nip

: NERWAN, S.H.;-----------------------------: Pembina/196808191996031002;--------

Jabatan/kesatuan : Advokat Bidkum Polda Riau;-------------Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman No. 235 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2013;-------------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai…….......….... TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut; ------------------------------Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Nopember 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 40/G/2013/PTUN-Pbr; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-MH/2013/PTUN.Pbr,

tanggal

11

Nopember

2013

tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-PP/2013/PTUN.Pbr tanggal 11 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-HS/2013/PTUN.Pbr tanggal 18 Desember

Halaman 2 dari 59 halaman

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-Pbr.

2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----------------------------------------------5. Berkas Perkara a quo; --------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Nopember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -------------------------------------OBJEK GUGATAN : --------------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No. urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP. Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013;----------------------------------------------DASAR GUGATAN----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat menerima satu berkas surat yang berisikan PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI Dengan

Nomor

KEPUTUSAN

:

PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP

KEPALA

KEPOLISIAN

Kep/403/VIII/2013, Tentang

DAERAH

dan RIAU

PETIKAN Nomor

:

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Dari Dinas Polri. Khususnya dalam daftar lampiran No. urut 2 atas nama Roni Eka Saputra, Pangkat/NRP Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir Tertanggal 19 Agustus 2013, Terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Halaman 3 dari 59 halaman


Tergugat, sehingga gugatan ini belum daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------2. Bahwa dengan diterbitkanya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran no. urut 2 atas nama, Roni Eka Saputra, Pangkat/NRP Brigadir/80050116,

Tertanggal

19

Agustus

2013

oleh

Tergugat,

menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai anggota polri yaitu tidak diterimanya gaji sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai pada hari ini serta tidak diberikanya dana pensiun atas nama Penggugat, Bahkan sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada tanggal 19 April 2013 gaji Penggugat mulai bulan maret sudah tidak menerima lagi; --------------3. Bahwa dengan diterbitkanya surat keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan

perannya

sebagai

kepala

rumah

tangga

dengan

memberikan nafkah kepada keluarga dan 2 Orang anak yang masih kecil berumur 6 Tahun dan 12 Tahun dan orang tua yang menjadi kewajibanya; ------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah mengikuti pendidikan kepolisian pada SPN SAMPALI, T.A. 1999/2000. Selanjutnya sebagai anggota Polri, Riwayat pekerjaan Penggugat adalah : --------------------------------------------------------1. Tanggal 29 Februari 2000 berdinas di Polda Riau; -------------------------Halaman 4 dari 59 halaman


2. Tanggal 22 Maret 2000 Bintara Polda Riau ke Bintara Polres Inhu; --3. Tanggal 20 Maret 2001 di SAMAPTA Polres Inhu; -------------------------4. Tanggal 15 Oktober 2002 di Satlantas Polres Inhu; -------------------------5. Tanggal 20 September 2003 di BKO Satlantas Air Molek; ----------------6. Tanggal 22 Maret 2006 di SAMAPTA Polres Inhu; --------------------------7. Tanggal 15 Februari 2007 di Samapta Polsek Lirik; -------------------------8. Tanggal 24 Desember 2007 di Polda Riau; ------------------------------------9. Tanggal 18 Maret 2008 Dari Polda Riau ke Polres Inhil, Langsung ke Polsek Kuindra; -----------------------------------------------------------------------5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011, Penggugat tidak masuk kerja, hal ini dikarenakan adanya persoalan keluarga yang sangat berat sekali Penggugat rasakan yakni isteri mintak cerai, yang mana pada saat itu isteri Penggugat tinggal di Rengat Indragiri Hulu. Dan sebelum Penggugat berangkat ke Rengat, Penggugat menghadap minta izin kepada atasan, dan menceritakan persoalan Penggugat kepada atasan yakni kapolsek pada waktu itu dijabat oleh AKP SUHARYONO. dan beliau juga menyarankan agar isteri Penggugat dibawak tinggal di tempat dinas Penggugat; --------------------------------------6. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat dalam menjalankan dinas tersebut, Penggugat diperiksa oleh Bid Propam Polres Indragiri Hilir dan Penggugat diberikan sanksi berupa Penahanan gaji selama 8 (Delapan) Bulan. Dan selama sanksi penahanan gaji tersebut, Penggugat tetap menjalankan dinas sepertimana biasanya, dan 8 (Delapan) bulan kemudian baru gaji Penggugat dibayarkan; ---------------------------------------7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/01/VII/2011/Sek Kuindra, tanggal

25

Juli

2011,


Dengan

berkas

Perkara

Nomor:


BPPP/07/VII/2011/Propam, Tanggal 30 Juli 2011 Dan pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013, diselenggarakan sidang komisi kode etik polri oleh Polres Indragiri Hilir, berdasarkan surat perintah Kapolres Indragiri Hilir Nomor : Sprin/237/IV/2013, Tanggal 01 April 2013, yang bertindak selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri yakni, KOMPOL YUNIAR ARI DERMAWAN, NRP : 79060820, Jabatan Waka Polres Indragiri Hilir selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMPOL SUPRAPTO, S.Sos,Msi, NRP: 60010860, Jabatan Kabag Sumda Polres Indragiri Hilir selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri, serta AKP. ALAKDIN dengan NRP: 64090454, Jabatan Kasat Sabhara Polres Indragiri Hilir Selaku Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan IPDA L. NAINGGOLAN NRP. 65110428. Jabatan Kasi Was Polres Indragiri Hilir sebagai Anggota cadangan; -------------------------8. Bahwa

dalam

sidang

Komisi

Kode

Etik

Polri

tersebut,

Penggugat/Pelanggar dalam surat persangkaan pelanggaran Kode Etik dari penuntut Nomor : PPKE/02/IV/2013/ Propam. tertanggal 10 April 2013 telah melanggar : Pasal 14 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Polri; -----------------------------------------------------------------------------9. Bahwa Penggugat pada saat menjalankan persidangan Komisi Kode Etik Polri disebut sebagai PELANGGAR, didampingi oleh Briptu ABU HURAIRA (Anggota Polres Indragiri Hilir) sebagai pendamping dalam persidangan, yang ditunjuk oleh akreditur, dan bukan atas permintaan Penggugat/pelanggar, Betapa terkejutnya Penggugat/pelanggar karena pada saat persidangan komisi Kode Etik Polri tersebut, pendamping tidak melakukan pembelaan sebagaimana mestinya pendamping, dan setelah Halaman 6 dari 59 halaman


persidangan selesai Penggugat/Pelanggar bertanya kepada pendamping, tentang persidangan yang baru selesai dijalankan serta tindakan apa yang

harus

dilakukan,

lalu

dijawab

oleh

pendamping

Penggugat/Pelanggar “Saya tidak ngerti bang dan baru sekali ini sebagai pendamping pada sidang pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri;-------------10. Bahwa Dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 menyatakan Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta oleh pelanggar atau atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi terduga pelanggar, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah;---------11. Bahwa dalam pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pendamping terduga adalah pegawai negeri pada polri yang memenuhi persyaratan yakni : ------------------------------------------1. Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian; ----2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam sidang KKEP; -------------------------------3. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman; -----4. Memiliki surat kuasa dari Terduga pelanggar dan/atau; ------------------5. Memiliki surat perintah dari atasan pendamping; ---------------------------12. Bahwa dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat surat persangkaan dari penuntut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat/pelanggar sebelum pelaksanaan sidang KKEP dan Penggugat/pelanggar baru mengetahui persangkaan saat dibacakan oleh penuntut saat persidangan, Dan dalam Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012, Pasal 25 ayat (1) Hurup c dinyatakan bahwa penuntut Halaman 7 dari 59 halaman


bertugas menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, terduga Pelanggar/Pendamping; ----------------------------------------------------------------13. Bahwa dari sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor : PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP Tertanggal 19 April 2013 memutuskan dan menetapkan : ----------------------------------------------a. Nama

: RONI EKA SAPUTRA; --------------------------------------

b. Pangkat/Nrp

: Brigadir/80050116; -------------------------------------------

c. Jabatan

: Anggota Polsek Kuindra; -----------------------------------

d. Kesatuan

: Polres Indragiri Hilir; -----------------------------------------

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Anggota Polri; -------------------------------------------------14. Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang diselenggarakan oleh

Polres

Indragiri

Penggugat/Pelanggar

Hilir pada

pada

tanggal

tanggal

24

19 April

April 2013

2013,

Maka

menyatakan

KEBERATAN/BANDING dan pernyataan banding tersebut diserahkan oleh sdr MUSA kepada anggota provos Polres Indragiri Hilir langsung dan diterima oleh Kasi Propam Polres Indragiri Hilir yakni IPTU HASOLOHAN SIANIPAR. Dan sampai dengan tanggal gugatan ini, Penggugat belum pernah menerima putusan banding tersebut. Dan dalam peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012, Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa terduga berhak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Menunjuk pendamping, Mengajukan saksi Halaman 8 dari 59 halaman


yang meringankan, Menerima salinan surat persangkaan, Mengajukan eksepsi/Bantahan, Menerima salinan tuntutan, Mengajukan pembelaan, Menerima salinan putusan sidang KKEP, mengajukan Banding atas putusan sidang ke KKEP, dan menerima salinan putusan sidang banding; 15. Bahwa proses dan mekanisme atas pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandung cacat prosedural, cacat administrasi dan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yakni asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,

kepatutan

dan

norma

hukum

untuk

mewujudkan

penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, sepertimana dinyatakan dalam pasal 1 ke 6 Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa atas dasar dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat menilai bahwa terbitnya obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau (SKEPP Kapolda Riau) Nomor : Kep/403/VIII/2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Khusus pada daftar lampiran no urut 2 atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir, Tertanggal 19 Agustus

2013,

Pada

dasarnya

mengabaikan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan yang Baik karena putusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan

Tergugat,

yaitu

mengabaikan

Hak-hak

Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural sepertimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012; ---------------------------------------------------------------Halaman 9 dari 59 halaman


Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan atau menjatuhkan keputusan sebagai berikut : ----------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau)

Nomor

:

Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No. urut

2,

atas

nama

RONI

EKA

SAPUTRA,

Pangkat/NRP.

Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; ----------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No. urut

2,

atas

nama

RONI

EKA

SAPUTRA,

Pangkat/NRP.

Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; ----------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat martabat dan kedudukan seperti semula Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia; -------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 15 Januari 2014, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat : -------1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012, berdasarkan : --------------------a. Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut–turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 13 Mei 2011 sampai tanggal 21 Juli 2011 selama 56 (lima puluh enam) hari kerja berturut-turut tanpa izin pimpinan; -----------------------------------------------------------------------------b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Sie Propam Polres Inhil melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan buktibukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terperiksa yang kemudian menjadi berkas perkara pelanggaran No. Pol.: BPP/07/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011; --------c. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Sie Propam Polres Inhil melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum Penggugat,



selanjutnya

Ankum

terperiksa

(Kapolres

Indragiri

Hilir)

memerintahkan kepada Kanit Propam untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada pembinaan fungsi hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara Penggugat RONI EKA SAPUTRA; --------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum tersebut, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA Nrp. 80050116

Nomor : R/517/VIII/2011/Bidkum tanggal 16 Agustus

2011 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang

Pemberhentian

Anggota

Polri

yaitu

anggota

Polri

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; ---------e. Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi pembinaan hukum Polda Riau dan analisa berkas perkara, setelah limpahkan berkas perkara ke Polres Indragiri Hilir maka pada tanggal 3 April 2013, berdasarkan surat

Kasi

Propam

Polres

Indragiri

Hilir

Nomor

:

R/02/IV/2013/Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri telah dibentuk pejabat Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA dan atas usulan tersebut maka terbitlah

surat

Keputusan

Kep/02/IV/2013/PROPAM

Kapolres tanggal

Indragiri 3

April

Hilir 2013

No.

Pol.:

tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan kasus BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA; --------------------------------------------Halaman 12 dari 59 halaman


f. Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Penggugat) Nomor : PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 19 April 2013, selanjutnya pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada pejabat pembentuk komisi kode etik tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA), dan selanjutnya Kapolres IIndragiri Hilir selaku Ankum terperiksa mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA; ---------------------------------------------------------------------------g. Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres Indragiri

Hilir

selanjutnya

selaku Kapolda

ankum Riau

terperiksa menerbitkan

dan

berkas

Surat

lainnya

Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 nomor 2 No. Pol.: Kep/403/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri di delegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH); -------------------------------------------------------------------------------2.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 poin 5 telah mengakui meninggalkan tugas dari tanggal 13 Mei 2011 s/d 25 Juli 2011 lebih kurang 56 (lima puluh enam) hari kerja karena adanya persoalan keluarga sangat berat, namun demikian Penggugat lupa bahwa anggota



Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada aturan yang berlaku di institusi Polri; --------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 6,7,8 yang menyatakan bahwa Penggugat atas ketidakhadirannya dalam pelaksanaan dinas telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Indragiri Hilir dan dilakukan penahanan gajinya seterusnya disidangkan dalam sidang komisi kode etik Polri; -----------------------------------------------------------------Bahwa benar Tergugat dalam hal ini Polres Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA) yaitu tidak masuk dinas tanpa izin pimpinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut

dan hal tersebut

merupakan ketentuan yang berlaku di institusi Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012; ----------------------------------------------------4.

Bahwa Penggugat dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik sudah didampingi oleh seorang pendamping, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan telah mendapat surat perintah dari atasannya serta memiliki pengetahuan tentang Kepolisian dan tidak sedang menjalani proses hukum; --------------------------------------

5.

Dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberikan surat persangkaan dan baru mengetahui setelah dibacakan bahwa surat persangkaan



komisi kode etik dalam hal ini Propam Polres Indragiri Hilir telah memberikan surat persangkaan kepada pendamping Penggugat yaitu ABU HURAIRAH; -----------------------------------------------------------------------6.

Bahwa mengenai keberatan Penggugat bahwa tidak ada menerima putusan banding yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada menerima berkas perkara; -----------------------------------------------------------Bahwa Penggugat tidak memahami mekanisme yang berlaku di institusi Polri

tentang

prosedur

pengajuan

banding

dimana

disamping

mengajukan keberatan pernyataan banding juga harus disusul dengan memori banding tentang apa yang menjadi keberatan dan harus proaktif menanyakan kepada Propam Polres Indragiri Hilir dan bukan hanya menunggu karena pengajuan banding tersebut murni kepentingan Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------7.

Pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA dengan surat keputusan Nomor : Kep/403/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan

memperhatikan

asas

keseimbangan

(Principle

Of

Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap norma-norma hukum positif institusi Polri serta asas kepastian hukum sehingga anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu; ------------------------------Halaman 15 dari 59 halaman


8.

Bahwa oleh karena proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian

Tidak

dengan

Hormat

Kapolda

Riau

Nomor

:

Kep/403/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus dilingkungan Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; -------------------------------------------Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 1.

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------------------------------

2.

Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) lampiran 1 nomor urut 2 a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA adalah sah menurut hukum; ------------------------------------

3.

Menolak tuntutan rehabilitasi dari Penggugat; -----------------------------------

4.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat

telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 dan atas Replik

Penggugat,

pihak

Tergugat

telah

mengajukan

Duplik

pada

persidangan tanggal 29 Januari 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat Halaman 16 dari 59 halaman


yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------1. Bukti P-1 : Petikan Surat Keputusan NO.POL. : Skep/1441/XII/1999 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri T.A. 1999/2000 tertanggal 21 Desember 1999 (Foto Copy dari Foto Copy); -------------------2. Bukti P-2 : Kartu Anggota Polri No. KTA/185/VIII/2008 atas nama Roni Eka Saputra tertanggal 12-08-2008 (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------------------3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Nomor : Kep/240/XII/2007 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 14 Desember 2007 (Foto Copy dari Foto Copy); -------------------------------------------------4. Bukti P-4 : Berita Acara Pernyataan Banding tertanggal 23 April 2013 (Foto Copy dari Foto Copy); -----------------------------------------5. Bukti P-5 : Putusan

Sidang

Kimisi

Kode

Etik

Polri

Nomor

:

PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP atas nama Roni Eka Saputra tertanggal 19 April 2013 (Foto Copy dari Foto Copy); --------6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 19 Agustus 2013 (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------7. Bukti P-7 : Surat

Tuntutan

Pelanggaran

Kode

Etik

Nomor

:

Tut/02/IV/2013/Propam, tanggal 10 April 2013 (Foto copy dari foto copy); ----------------------------------------------------------Halaman 17 dari 59 halaman


Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga

mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah

memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : ---------------------------------------------------1. INDRA MANU, Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai anggota Polri dari Penggugat sendiri; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan sidang KKEP; ------------------------ Bahwa lebih kurang satu minggu surat pernyataan banding dibuat dan diperlihatkan kepada Saksi yang terdiri dari 3 point antara lain tidak menerima keputusan PTDH, untuk dipertimbangkan karena masih memiliki isteri dan anak serta dan lain-lain; --------------------------------------- Bahwa surat pernyataan banding dibuat di rumah Saksi; -------------------- Bahwa surat pernyataan banding dikirimkan ke Tembilahan dan Mapolda Riau; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu lewat HP kalau surat pernyataan banding sudah diserahkan oleh isteri Penggugat kepada Pak Musa untuk diantarkan kepada Pak Yosman Martondang; -------------------------------------------------- Bahwa surat pernyataan banding hanya 1 lembar; ----------------------------2. MUSA EFFENDI, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi menyerahkan surat pernyataan banding dalam bentuk amplop ke Polres Indragiri Hilir pada tanggal 25 Mei 2013; ------------------ Bahwa Saksi lupa nama yang menerimanya; ------------------------------------ Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah surat tersebut disampaikan atau Halaman 18 dari 59 halaman


tidak; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saat itu Saksi tidak diberikan tanda terima dan baru meminta tanda terima semalam; ----------------------------------------------------------------3. YOSMAN MARTONDANG,

yang pada pokoknya menerangkan hal-hal

sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu tentang obyek sengketa;-------------------------------------- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong melalui telepon oleh Pak Musa untuk menyampaikan obyek sengketa;--------------------------------------------- Bahwa Saksi juga yang mengantarkan surat pernyataan banding;--------- Bahwa obyek sengketa saat itu diserahkan kepada kabidkum Polda Riau;----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa surat pernyataan banding diserahkan kepada pegawai di bagian bidkum Polda Riau dan tidak ada tanda terima;--------------------------------Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut : ------------------------------------------------------------1. Bukti T-1

: Laporan Polisi No.Pol. : LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy dari Foto Copy); -------------------------

2. Bukti T-2

: Daftar absensi personel Polsek Kuindra an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy dari Foto Copy); ----------

3. Bukti T-3

: Berita Acara Pemeriksaan an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA tanggal 28 Juli 2012 (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------------------



4. Bukti T-4

: Surat keputusan tentang pembentukan komisi kode etik profesi Kepolisian Nomor : Kep/02/IV/2013/PROPAM tanggal 03 April 2013 an. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); --------------

5. Bukti T-5

: Surat putusan komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/IV/2013/KKEP

tanggal

19

April

2013

a.n.

BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -----------------------------------------------------6. Bukti T-6

: Foto sidang a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA di Polres Inhil (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -------------

7. Bukti T-7

: Salinan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Nomor : Kep/403/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 a.n. BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); --------------------------------------------

8. Bukti T-8

: Pendapat

dan

saran

hukum

nomor

:

R/517/VIII/2011/Bidkum tanggal 16 Agustus 2011 a.n. Terperiksa BRIGADIR RONI EKA SAPUTRA (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------9. Bukti T-9

: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (Foto Copy Peraturan Perundang-undangan); --------------------------------

10. Bukti T-10 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri (Foto Copy Peraturan Perundang-undangan);----------11. Bukti T-11 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan



Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (Foto Copy Peraturan Perundang-undangan); ---------------------------------------------12. Bukti T-12 : Berkas

Perkara

Pelanggaran

Kode

Etik

Polri

No.

BPP/07/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 a.n. Brigadir Roni Eka Saputra (foto copy dari foto copy); -------------------------13. Bukti T-13 : Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Roni Eka Saputra tertanggal 19 April 2013 (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -------------------------------------------14. Bukti T-14 : Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP/07/IV/2013/Rapkum atas nama Brigadir Roni Eka Saputra tertanggal 19 April 2013 (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya); -----------------------------------------------------15. Bukti T-15 : Berkas Perkara Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/02/IV/2013/PROPAM tanggal 03 April 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------16. Bukti T-16 : Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelangaran Pearturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/2011/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 a.n. Brigadir Roni Eka Saputra (Foto copy dari foto copy); ------17. Bukti T-17 : Surat Kuasa Penunjukan Pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 5 April 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------18. Bukti T-18 : Bukti Pengiriman Pernyataan Banding Pelanggar a.n. Brigadir Roni Eka Saputra tanggal 28 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------Halaman 21 dari 59 halaman


19. Bukti T-19 : Tanda Terima berkas perkara tanggal 6 April 2013 Nomor : BPPP/07/VII/2011/Propam (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : ---------------------------------------------------1. AKP. SUHARYONO, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat dinas di Polsek Kuindra; ---- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapolsek Kuindra sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012; ---------------------------------------------------------- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kapolsek Enok sejak pertengahan bulan Desember 2012; ----------------------------------------------- Bahwa Penggugat berdinas di Polsek Kuindra selama dua tahun di bagian Babinkamtibmas; -------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat bertugas di Sabhara sejak bulan Mei tahun 2012;----- Bahwa setahu Saksi, Penggugat di PTDH karena tidak masuk dinas mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan 25 Juli 2011 secara berturutturut; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak masuk dinas tersebut berdasarkan hasil rekap absen yang dibuat oleh Hasbi; ---------------------- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, kemudian dilakukan laporan ke bagian provos dan diadakan pencarian oleh dua anggota atas perintah Halaman 22 dari 59 halaman


Saksi; --------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pencarian dilakukan oleh Yardi dan Hasbi selang dua hari setelah dibuat laporan; ----------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan absensi Penggugat oleh Hasbi, bagian provos; ------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat pernah minta izin dua hari kepada Saksi sebelum tanggal 13 Mei 2011untuk mengambil pakaian dan menemui istrinya; --- Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Mei sampai tanggal 25 Juli 2011tidak pernah meminta izin kepada Saksi baik lisan ataupun tertulis; - Bahwa penahanan gaji Penggugat dilakukan Saksi sebelum Penggugat tidak masuk dinas; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa pencarian terhadap Penggugat dilakukan sebanyak dua kali ; ---- Bahwa batas waktu pencarian terhadap Penggugat dua hari dan setelah itu Saksi melaporkan ke Provos; ---------------------------------------------------- Bahwa sebelum sidang KKEP, Saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Penggugat; --------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat kembali masuk dinas tanggal 26 Juli 2011 tanpa dipanggil Saksi; -------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat melapor kepada Saksi dan kemudian Saksi mengantar Penggugat ke Provos Polres Indragiri Hilir tiga hari sejak Penggugat masuk dinas; -------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi saat itu hanya menyerahkan Penggugat ke Provos Polres Indragiri Hilir ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa setahu Saksi Provos Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;-------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Provos Polres Indragiri Hilir Halaman 23 dari 59 halaman


mengenai ketidakhadiran Penggugat tiga hari setelah Penggugat diperiksa; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah diperksa, Saksi tidak tahu proses selanjutnya karena diambil alih oleh Polres Indragiri Hilir; ---------------------------------------------- Bahwa Saksi melaporkan ketidakhadiran Penggugat karena tidak masuk dinas setelah tanggal 27 Juli 2011; --------------------------------------- Bahwa Saksi menerima panggilan sidang KKEP sebanyak tiga kali;------ Bahwa sidang KKEP dilakukan di Polres Indragiri Hilir dengan dihadiri oleh Wakapolres sebagai Ketua, Kasat Bimas sebagai Sekretaris dan Kasi Provos sebagai Penuntut ; ----------------------------------------------------- Bahwa sidang KKEP terhadap diri Penggugat dilakukan sebanyak tiga kali; ------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa materi sidang pertama tentang ketidakhadiran Penggugat; -------- Bahwa Penggugat hadir pada sidang kedua dengan pendamping; -------- Bahwa Saksi dan Penggugat hadir pada sidang pembacaan putusan; --- Bahwa Penggugat mrengajukan banding secara lisan terhadap, putusan PTDH Penggugat; ----------------------------------------------------------------------2. AIPDA EDI ASMANDI, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa terbit berdasarkan laporan dari Hasbi, anggota Polsek Kuindra;------------------------------------------------------ Bahwa Saksi yang memeriksa Penggugat karena tidak masuk dinas sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan laporan dari Hasbi;----------------------------------------------------Halaman 24 dari 59 halaman


- Bahwa Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa dalam laporan polisi tersebut tidak tercantum pasal yang dilanggar oleh Penggugat;------------------------------------------------------------- Bahwa sebagai anggota Propam Polres Indragiri Hilir, Saksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi dan terlapor; ------ Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak pernah muncul; ------------------------------------------------------------------- Bahwa telah diterbitkan DPO sejak Penggugat tidak diketemukan; ------- Bahwa Saksi yang membuat panggilan sebanyak tiga kali kepada Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi yang memeriksa Kapolsek Kuindra, Hasbi dan Yardi; ------- Bahwa Penggugat diperiksa oleh Saksi tanpa pendamping karena Penggugat menolak didampingi pendamping; ----------------------------------- Bahwa Saksi ada mnembuat berita acara penolakan pendamping Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa dasar Saksi memeriksa Penggugat adalah sprint dan barang bukti berupa absensi; ------------------------------------------------------------------- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi telah memberitahu kewajiban dan hak-hak Penggugat; ------------------------------------------------ Bahwa Saksi tidak hadir pada sidang KKEP karena sakit; ------------------- Bahwa tidak ada tenggang waktu untuk dilakukan sidang KKEP; ---------- Bahwa pada saat Penggugat tidak masuk kerja pada hari yang lain, maka dibuatkan laporan baru; ------------------------------------------------------3. AIPTU HASOLOAN SIANIPAR, yang pada pokoknya menerangkan halHalaman 25 dari 59 halaman


hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi bertugas di Polres Indragiri Hilir sebagai Kasi Propam sejak 27 Oktober 2012; ---------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi menerima berkas pemeriksaan Penggugat dari Edi Asmandi; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa berkas (bukti T-12) yang Saksi terima kemudian mengusulkan supaya cepat diproses; ---------------------------------------------------------------- Bahwa bukti T-12 Saksi terima tetapi masih banyak kesalahan dan diperbaiki sehingga menjadi bukti T-16;-------------------------------------------- Bahwa

Saksi

kemudian

mengadakan

rapat

perwira

mengenai

Penggugat sebelum dilaksanakan persidangan kode etik; ------------------- Bahwa Saksi yang mengajukan pendamping untuk Penggugat tanggal 1 April 2013 yang bernama Brigadir Abu Huraira, SH; --------------------------- Bahwa Saksi sebagai Penuntut dalam Sidang KKEP; ------------------------- Bahwa

Saksi

bertugas

menuntut

PTDH,

membacakan

pra

penuntutan/persangkaan; ------------------------------------------------------------- Bahwa sidang KKEP dilakukan sebanyak 3 kali, yang pertama tanggal 5 April 2013 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi; ------------------------- Bahwa agenda yang kedua pemeriksaan barang bukti berupa rekapitulasi absensi bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2011; -------------------- Bahwa berkas pendahuluan (T-16) diberikan kepada Penggugat 3 hari sebelum sidang KKEP dilakukan, tetapi Saksi tidak tahu apakah berkas tersebut sudah diterima oleh Penggugat atau belum karena tidak ada tanda bukti terima; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 dengan agenda pembacaan putusan dengan rekomendasi PTDH; -----------------Halaman 26 dari 59 halaman


- Bahwa Pendamping Penggugat ada melakukan pembelaan; --------------- Bahwa tanggal 24 Mei 2013, Saksi menerima pernyataan banding Penggugat yang kemudian dikirimkan ke Polda Riau pada tanggal 28 Mei 2013; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap hasil putusan komisi banding;------------ Bahwa bukti T-12 dirubah oleh Saksi antara lain NRP, tanggal, Saksi yang diperiksa atas nama Tumin yang kemudian menjadi bukti T-16; ---- Bahwa seharusnya bukan Saksi yang merubah berkas tersebut; ---------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2014, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan, sedangkan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2014; -------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

para pihak menyatakan

tidak

mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; --------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;----------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas ;----------------------Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Halaman 27 dari 59 halaman


Brigadir/80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-7) ;---------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Januari 2014 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Januari 2014 ;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :------------------------------------------Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Halaman 28 dari 59 halaman


hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-6=T-7)

dengan

mengkaitkan

unsur-unsur

yang

terkandung

dalam

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------------Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor

:

Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Brigadir/80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013;-----------------------------------------------------------------------------------Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat ; ------------------------------



Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2013 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-------Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa

telah

menimbulkan

akibat

hukum yaitu

Penggugat

kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; .------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)

dan

menjadi

kewenangan

Pengadilan

Tata

Usaha Negara

Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -------------------------------Halaman 30 dari 59 halaman


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ;---------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa karena menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan Halaman 31 dari 59 halaman


memberikan nafkah kepada keluarga dan 2 orang anak dan orang tua yang menjadi kewajibannya ;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa isi dari obyek sengketa adalah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia (vide Bukti P-6 = T-7) ;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo mengakibatkan

Penggugat

kehilangan hak dan kewajibannya

dalam

keanggotannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-------------Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----------------------------------------------------------------------------------------



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 8 Oktober 2013 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan saat didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 November 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut :--Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

dikeluarkan/diterbitkan

oleh

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta Halaman 33 dari 59 halaman


tidak boleh melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan

dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (Vide

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa

telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; --------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

perkara,

memperhatikan

fakta

hukum

yang

setelah

Majelis

bukti-bukti tidak

Hakim

dalam perlu

membaca

persidangan dibuktikan

berkas terdapat yaitu

Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Halaman 34 dari 59 halaman


Brigadir/ 80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-7); ----------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Bukti Surat, Keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -------------------------------------“Apakah

Tergugat

dalam

menerbitkan

obyek

sengketa

a quo

terdapat cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, procedural-formal maupun substansial-materil atau sebaliknya ? ;----------------------------------Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan

menerangkan

Tata

bahwa

Usaha

Hakim

Negara,

Peradilan

dalam

Tata

bagian

Usaha

penjelasan

Negara

dapat

menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;--------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa ini, sedangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-------------------------------Halaman 35 dari 59 halaman


Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan ; “ Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ?”;------------------------------Menimbang, bahwa untuk mejawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan - Ketentuan di bawah ini yaitu :-----------1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 Ayat (12 ) : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-------------------------------------------------------------------2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , khususnya :------------------------------------------------------Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;-----------------------Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;------------3. Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 dan Bagian Penjelasan pada Bab I Umum yang berbunyi sebagi berikut :-Pasal 15 : memberhentikan

Anggota

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia dilakukan oleh : -----------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) atau yang lebih tinggi ;-------------------



b. Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

untuk

pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;--------------------------------------------------------------------Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----------------------------------------------------------------------4 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;-----------------------------------------------------------Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :--------------- b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada Divisi SDM Kapolri ; -----------------------------------------Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :-------------------------- Pada Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan



Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing – masing ;--------------------------------------------------------------------- Pada Bab II angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;------------------------------------------------------------------- Angka 12 : pengakhiran dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;-------------------------------------------------------------------------------- Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;--------------------------------------------------------------------------------5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bagian Lampiran Bab III Administrasi Angka 2. Tataran Kewenangan huruf. B. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri :-----------------------------------------------------------------------------------------angka 2 : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh Divisi SDM Kapolri ; ---------------------------angka 4 : Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu ( Aiptu ) kebawah di kewilayahan ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Halaman 38 dari 59 halaman


Indonesia berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah dan terhadap kewenangan yang diperolehnya tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU) ke bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigadir Roni Eka Saputra yang bertugas sebagai Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir, yang mana pangkat Brigadir berada dibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan Brigadir Roni Eka Saputra bertugas berada di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Riau maka sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Kepala Kepolisian Daerah Riau (Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kapolri ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedural formal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti tertulis dan keterangan saksi dipersidangan terhadap proses penerbitan obyek sengketa a quo dapat diuraikan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------Halaman 39 dari 59 halaman


Menimbang,

bahwa

berdasarkan

laporan

polisi

No.

Pol

:

LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Terperiksa berikut saksi-saksi yaitu Aiptu Yardi, Bripka Tumin Prayitno, AKP. Suharyono dan Briptu Hasbi yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Aipda Edi Asmandi, Ba Lidik Provost Polres Indragiri Hilir berdasarkan surat perintah pemeriksaan Nomor : Sprin. Riksa/ 44/ VI/ 2011/ Propam tertanggal 14 Juni 2011( Vide Bukti T-1,T12); ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya disatukan dalam satu berkas yaitu berkas perkara pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 Tertanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) kemudian diajukan pada pejabat pembuat surat perintah untuk diteliti kelengkapannya baik secara formil dan materil (vide keterangan saksi Edi Asmandi);-------------------Menimbang, bahwa setelah dibuat berkas perkara pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 Tertanggal 25 Juli 2011 oleh saksi Edi Asmandi kemudian Kapolres Indragiri Hilir mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum (Bidkum Polda Riau) dan pada tanggal 16 Agustus 2011 Kabidkum Polda Riau mengirimkan surat kepada Kapolres Indragiri Hilir Nomor : R/517/VIII/2011/Bidkum perihal pendapat dan saran hukum atas nama Brigadir Roni Eka Saputra yang intinya Kabidkum Polda Riau berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta perbuatan terperiksa (Penggugat) telah memenuhi unsur–unsur atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 dan menyarankan agar dilaksanakan sidang komisi kode etik dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (vide bukti T-8);--------------------------------------------------



Menimbang, bahwa setelah Surat Bidkum Polda Riau kepada Kapolres Indragiri Hilir Nomor : R/517/VIII/2011/Bidkum perihal pendapat dan saran hukum atas nama Brigadir Roni Eka Saputra maka pada tanggal 1 April 2013 terbit surat perintah Kapolres Indragiri Hilir Nomor : Sprin/237/IV/2013 tentang penunjukan personil untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri, Nomor : Sprin/238/IV/2013 tentang penunjukan sebagai penuntut sidang Komisi Kode Etik Polri dan Nomor : Sprin/239/IV/2013 tentang penunjukan sebagai sekretaris sidang Komisi Kode Etik Polri (vide bukti T-15);--------------Menimbang, bahwa setelah penunjukan personil untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 3 April 2013 Kasi Propam Polres Indragiri Hilir mengirimkan surat Nomor : R/02/IV/2013/Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa terduga pelanggar atas nama Brigadir Roni Eka Saputra dan pada hari yang sama Kapolres Indragiri Hilir menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/02/IV/2013/Propam tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri (vide bukti T-15);-------------------Menimbang, bahwa setelah dibentuknya Komisi Kode Etik Polri kemudian dilaksanakan sidang KKEP dan terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT. KKEP/02/IV/2013/KKEP pada tanggal 19 April 2013 (vide bukti P-5 = T-5) dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 19 Agustus 2013 (vide bukti P-6 = T-7);--------------------------------Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terperiksa Roni Eka Saputra dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT. KKEP/ 02/IV/ 2013/KKEP pada tanggal 19 April 2013 (vide bukti P-5 = T-5), berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan



Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) bukan Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasoloan Sianipar yang merupakan Kasi Propam Polres Indragiri Hilir (yang bertugas sejak bulan oktober 2012) dipersidangan telah menerangkan bahwa adanya rentang waktu yang lama antara pendapat dan saran hukum dengan usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polisi dikarenakan pada Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 terhadap Brigadir Roni Eka Saputra (Penggugat in casu) (vide bukti T-12) terdapat beberapa kesalahan dan atas inisiatif Saksi sendiri sebagai

Kasi

Propam maka

terhadap berkas perkara pemeriksaan

pendahuluan tersebut dilakukan perbaikan dan kemudian dirubah menjadi Berkas

Perkara

Pemeriksaan

Pemerintah Republik Indonesia

Pendahuluan

Pelanggaran

Peraturan

Nomor

Tahun 2003

Nomor

:

1

:

BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) yang selanjutnya dipergunakan pada saat sidang KKEP;----------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

fakta

hukum

tersebut,

terdapat

permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah :--------“Apakah dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan, Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) dapat dirubah oleh Kasi Propam dengan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) yang dijadikan dasar Sidang Komisi Kode Etik Polri ? “ ;-----------------------------Halaman 42 dari 59 halaman


Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Pasal 48 dan Pasal 49 sebagai berikut :------------------Pasal 48 :----------------------------------------------------------------------------------------(1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada pejabat pembuat surat perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil;----------------------------------------------(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan, pejabat pembuat surat perintah menyatakan lengkap tidaknya berkas;---------------------------------------------------------------(3) Dalam hal berkas pemeriksaan pendahuluan tidak lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk melengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;----------(4) Dalam hal berkas pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.;----------------------------------------Pasal 49------------------------------------------------------------------------------------------(1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat :-----a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas; -------------------------------------b. analisis fakta dan yuridis; dan -----------------------------------------------------c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP;-----------------Halaman 43 dari 59 halaman


(2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan :------------------------------------------a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;----b. dalam pembentukan KKEP;--------------------------------------------------------c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau ------------------d. bagi KKEP dalam menyusun putusan;-------------------------------------------(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP;----------------------------------------------------------------------------------------(4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP;---------------------------------------------------(5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum;-----------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan di atas pada pokoknya bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan dari akreditor yang sudah dinyatakan lengkap persyaratannya baik secara formil maupun materiil oleh pejabat pembuat surat perintah kemudian diajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum kemudian Pengemban fungsi hukum setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum, setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP



mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP, dan dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk

mengkaji

kembali

berkas

Pemeriksaan

Pendahuluan

serta

rekomendasi pendapat dan saran hukum ;----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan berkas pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam hal pengemban fungsi hukum dalam pendapat dan saran hukumnya menganggap berkas pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan sidang KKEP dan yang melaksanakan perbaikan berkas pemeriksaan pendahuluan adalah akreditor ;-------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa akreditor mempunyai tugas dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan baik meliputi tahap audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, yang mana dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan surat perintah ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa incasu terhadap Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 telah ditindaklajuti oleh Kapolres Indragiri Hilir dengan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum (Bidkum Polda Riau) dan pada tanggal 16 Agustus 2011 Kabidkum Polda Riau mengirimkan surat kepada Kapolres Indragiri Hilir Nomor : R/517/VIII/2011/Bidkum perihal pendapat dan saran hukum atas nama Brigadir Roni Eka Saputra yang intinya Kabidkum Polda Riau berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta perbuatan terperiksa (Penggugat) telah memenuhi unsur–unsur atas Halaman 45 dari 59 halaman


dugaan pelangaran Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003

dan menyarankan agar

dilaksanakan sidang komisi kode etik dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (vide bukti T-8);-------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

bukti–bukti

yang

diajukan

dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa Kasi Propam Polres Indragiri Hilir tidak pernah diperintahkan untuk bertindak sebagai akreditor oleh Pejabat pembuat surat perintah (Kapolres Indragiri Hilir) tetapi hanya sebagai penuntut dalam sidang KKEP terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (vide bukti T-15), yang dalam tugas dan kewenangannya sebagai Penuntut diatur dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 yang mana dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai kewenangan untuk melakukan

perbaikan

atau

perubahan

berkas

pemeriksaan

pendahuluan;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor

:

1

Tahun 2003

Nomor

:

BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) yang telah diperbaiki Kasi Propam (Hasoloan Sianipar) Polres Indragiri Hilir yang dijadikan dasar Sidang Komisi Kode Etik Polri atas diri Penggugat, dimana Hasoloan Sianipar memperbaiki secara keselurahan berkas tersebut, hal ini dapat dilihat dari tanggal-tanggal yang berbeda dan tanda tangan yang berbeda bila dibandingkan dengan Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) yang dibuat Edi Asmandi;---------------------------------------------------------------------------Halaman 46 dari 59 halaman


Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) yang diperbaiki oleh Hasoloan Sianipar sebagai Kasi Propam Polres Indragiri Hilir diragukan kebenarannya;-----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Kasi Propram (Hasoloan Sianipar) Polres Indragiri Hilir yang memperbaiki Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) sehingga berubah menjadi Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 (vide bukti T-16) yang bukan menjadi kewenangannya dan juga telah mengabaikan pendapat dan saran hukum Kabidkum Polda Riau sehingga dijadikan dasar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terperiksa atas nama Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prosedur dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 dan juga melanggar azas larangan berbuat sewenang–wenang karena berkas perkara pendahuluan yang seharusnya menjadi dasar Sidang Komisi Kode Etik Polri atas diri Penggugat adalah Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) yang dibuat Edi Asmandi;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tidak sesuainya pembuatan berkas perkara pemeriksaan pendahuluan atas nama Brigadir Roni Eka Saputra (Penggugat in casu) dengan prosedur dan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Halaman 47 dari 59 halaman


Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi dasar Tergugat dalam penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan

Penggugat

maka

berkas

Berkas

Perkara

Pemeriksaan

Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 Nomor : BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 atas nama Brigadir Roni Eka Saputra (Penggugat in casu) haruslah dinyatakan cacat yuridis;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari segi materiil/substansi atas penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor

:

1

Tahun 2003

Nomor

:

BPPP/07/VII/PROPAM tanggal 30 Juli 2011 atas nama Brigadir Roni Eka Saputra (Penggugat in casu) mengandung cacat yuridis dan menjadi acuan dilaksanakan sidang KKEP terhadap diri Penggugat dan kemudian terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 19 April 2013 (vide bukti P-5 = T-5) maka secara otomatis Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 19 April 2013 dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Brigadir/80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek



Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-7) secara substansi/materiil mengandung cacat yuridis ;------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan yang seharusnya yang dijadikan berkas pemeriksaan Sidang KKEP atas diri Penggugat adalah Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPP/07/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti T-12) dasar dilakukannya pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan terhadap Penggugat adalah adanya Laporan Polisi No. Pol : LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti T-1, T-12) karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 16 Mei 2011 sampai tanggal 13 Juni 2011 sehingga diduga melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat membantahnya karena Penggugat tidak hadir melaksanakan tugas karena ada persoalan keluarga dan meminta izin kepada atasan yakni Kapolsek;-------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Bab III Pasal 11 Peraturan Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

:

1

Tahun

2003

Tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila :--------------------------------------------------------------c. Meninggalkan tugas atau lain hal ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Halaman 49 dari 59 halaman


Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian ke tiga meninggalkan Tugas atau hal lain Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :---------------------------------------a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;-----------------------------------------------Ayat (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan tersebut di atas Anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan pemberhentiannya dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP ;---------------Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti Laporan Polisi No. Pol : LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti T-1, T-12), dimana berdasarkan laporan polisi tersebut Penggugat tidak masuk kerja mulai dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan surat laporan polisi dibuat, dan kemudian setelah dikaitkan dengan rekap absensi personil Polsek Kuindra, Kesatuan Polres Indragiri Hilir (vide bukti T-12) maka Majelis Hakim menghitung Penggugat dari tanggal 16 Halaman 50 dari 59 halaman


Mei 2011 sampai dengan 13 Juni 2011 tidak masuk kerja tanpa keterangan secara berturut-turut sebanyak 23 (dua puluh tiga) hari kerja bukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut–turut ;---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut maka terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat tidak dapat dikenakan tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut, maka sudah sepatutnya

Penggugat tidak diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia junto Pasal 11 ayat (1) huruf

(b)

Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah “mekanisme apakah yang dapat dipakai dalam

penanganan

dugaan


pelanggaran

yang

dilakukan

Penggugat


sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol: LP/01/VI/2011/ Riau/ Res Inhil/ Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 ? “ ;-----------------------------Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 13 Juni 2011 tidak melaksanakan tugas selama 23 (dua puluh tiga) hari tidak berturut–turut tanpa keterangan ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut :--------------------Bab I Ketentuan Umum --------------------------------------------------------------------Pasal 1--------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :--------------------------2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----------3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin;----------------------------------------------------------------------------------------Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :--------------------------------------------------------------------------------------Halaman 52 dari 59 halaman


I. Umum :----------------------------------------------------------------------------------------“...Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar;-----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin;Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dimaksudkan bahwa anggota Polri dalam menjalankan tugasnya senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan disiplin anggota polri yaitu dengan menjaga ucapan, tulisan, perbuatannya agar tidak melangar peraturan disiplin dengan berpedoman pada kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 6 huruf b dan c mengatur sebagai berikut :------------------------------------------------------------------Halaman 53 dari 59 halaman


Pasal 6 :------------------------------------------------------------------------------------------Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :------------------------------------------------------------------------------------------b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;---------------------------------c. menghindarkan tanggung jawab dinas;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan diatas dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas anggota Polri dilarang untuk meninggalkan wilayah

tugas tanpa izin pimpinan dan menghindarkan tanggung jawab

dinas;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 yaitu rekap absensi personil Polsek Kuindra, Kesatuan Polres Indragiri Hilir dikaitkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan c tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinannya yaitu Kapolsek Kuindra dan menghindarkan tanggung jawab dinas sebagai anggota Polsek Kuindra selama 23 ( dua puluh tiga ) hari berturut – turut tanpa keterangan ;-------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 disebutkan :---------------------------Pasal 7--------------------------------------------------------------------------------------------Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

dijatuhi

sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman

disiplin;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melanggar larangan dalam menjalankan tugas, dalam hal ini meninggalkan tugas tanpa izin pimpinannya dan menghindar dari tanggung jawab dinas merupakan Halaman 54 dari 59 halaman


pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin anggota Polri sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 dimaksud di atas dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 ;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat tersebut seharusnya diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Bab III Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pasal 14 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tahap penyelesaian perkara pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 25 , sebagai berikut :------------------------------------------------Pasal 25 :----------------------------------------------------------------------------------------Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :---a. laporan atau pengaduan;-----------------------------------------------------------------b. pemeriksaan pendahuluan;--------------------------------------------------------------c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;-------------------------------------------------d. penjatuhan hukuman disiplin;------------------------------------------------------------e. pelaksanaan hukuman;--------------------------------------------------------------------f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan;-----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/01/VI/2011/Riau/Res Inhil/Sek Kuindra tanggal 13 Juni 2011 dapat



diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan– pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Azas larangan berbuat sewenang-wenang, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketa Kepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana Ketentuan Halaman 56 dari 59 halaman


Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan hukum lainnya yang bersangkutan ;----------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----------------------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Brigadir/80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013 ; ------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor

:

Kep/403/VIII/2013

tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas nama Roni Eka Saputra Pangkat/NRP : Brigadir/80050116, kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013;-4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ------------------------------------------------------------Halaman 57 dari 59 halaman


5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);---------------------------------------------Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 oleh Kami : ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim

Ketua

Majelis,

DWIKA

HENDRA

KURNIAWAN,

S.H.

dan

MALAHAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat ; --------------------------------------------------------HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. HAKIM ANGGOTA, ttd

1. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.

ttd

2. MALAHAYATI, S.H. PANITERA PENGGANTI ,

ttd

NUR SUJUD, S.H. Halaman 58 dari 59 halaman


Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2. A T K

Rp.

50.000,-

3. Panggilan-panggilan

Rp.

110.000,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

201.000,(dua ratus satu ribu rupiah)



PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents