PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pekanbaru - Riau ; 1. NUR HERLINA, S.H., M.H

PUTUSAN Nomor : 8/G/2015/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. SINARINDO INTERNUSA, berkedudukan di Jalan H. Imam Munandar No. 33 Tangkerang Utara, Bukit Raya-Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh STEVEN SAPUTRA SIANTAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. SINARINDO INTERNUSA, tempat tinggal di Jalan DR. Samratulangi No. 40 RT. 003/RW. 003 Kelurahan

Sago

Kecamatan

Senapelan

Kota

Pekanbaru - Riau ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR HERLINA, S.H., M.H. 2. AS'AIDIL, S.H. masing-masing

berkewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Advokat pada "Volmaakt Law Firm & Associates", beralamat di Jalan Duyung No. 39A, Pekanbaru 28282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-TUN/VLF/III/15 tanggal 5 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai................ PENGGUGAT ;

Putusan Nomor : 8/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 1 dari 72 halaman

MELAWAN: I.

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KOTA

PEKANBARU,

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2. IFNI NASIF, S.H. 3. CHAIRANY SYAFIIE, S.H. 4. NOVIA DAMAIYANI, S.H. 5. ROSNELLY. 6. MASRITA. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

berkantor

di

Jalan

Pepaya

No.

47

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1035/600-14.71/III/2015

tanggal

24

Maret

2015,

selanjutnya disebut sebagai ................... TERGUGAT ; II. SAUT SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 11, Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph. D., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MINCE HAMZAH & ASSOCIATIONS", Jalan Gelatik Raya No. 1 Kompleks Griya Nusantara, Kelurahan Maharatu,

Kecamatan

Marpoyan

Damai,

Kota

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal


20

April

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai..........................TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Telah membaca: 1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 8/G/2015/PTUN-Pbr; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 21 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; 5. Putusan Sela Nomor : 8/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 21 April 2015 ; 6. Berkas Perkara a quo ; TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 07 April 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:


I. OBJEK GUGATAN : “Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru”. II. TENGGANG WAKTU -

Bahwa Penggugat mengetahui adanya ”Objek Gugatan” sekira bulan Desember 2014, setelah Penggugat menerima surat dari Tergugat No. 1557/200.3.14.71/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal: Pengembalian Berkas ;

-

Bahwa

Penggugat

mengajukan

Gugatan Tata Usaha Negara

Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015 ; Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Bahwa Pengajuan Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat mengenai “Tenggang waktu” bagi pengajuan gugatan.


III. KEPENTINGAN PENGGUGAT 1. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diatur dan terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal dan Angka tersebut dinyatakan bahwa “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”. 2. Bahwa Objek gugatan dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” 3. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan atau dasar Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :


“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara quad non adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

(Tergugat)

karena

telah

mengeluarkan

Surat

No.

1557/200.3.14.71/ XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal: Pengembalian Berkas yang pada pokoknya berupa Penolakan Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru)

untuk

menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang dimohonkan telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing ; 5. Bahwa Surat No. 1557/200.3.14.71/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal Pengembalian Berkas diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Mei 2014, dan telah dilakukan pembayaran administrasi, pengukuran batas tanah dan sempadan tanah dengan dasar/alas hak Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Steven Saputra Siantar Udan PT. Sinarindo Internusa, yang telah ditandatangani Lurah Palas, Register Nomor: 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20-03-2014


dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 terletak di Jalan Perjuangan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan luas tanah 10.000 m2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Perjuangan

100 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bagariang/Sukirman 100 m - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursal

100 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musa Aritonang

100 m

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas adanya kepentingan hukum bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan alas hak atas tanah Penggugat berupa SKGR yang telah ditandatangani Lurah Palas Register Nomor: 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20-03-2014 dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 dan telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan, namun pada saat setelah dilakukan pembayaran administrasi, pengukuran batas dan sempadan tanah, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat No.1557/200.3.14.71/XII/ 2014 tanggal 18 Desember 2014, Perihal Pengembalian Berkas yang pada

pokoknya

berupa

Penolakan

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan

yang

dimohonkan

oleh

Penggugat

dalam

bentuk

pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terdaftar sertipikat hak milik nomor 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing, sehingga jelas telah merugikan kepentingan Penggugat ;


7. Bahwa dengan demikian jelas, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, yang dikuatkan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh

suatu

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. IV. DASAR GUGATAN : 1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 48 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINARINDO INTERNUSA yang dibuat dihadapan FERY BAKTI, SH Notaris Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2014 ; 2. Bahwa Penggugat telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan

keputusan

Menteri

Hukum

dan

HAM

RI

Nomor : AHU-04089.AH.010.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perseroan yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 04 Februari 2013 ; 3. Bahwa

Penggugat

memiliki

sebidang

tanah

yang

dibeli

dari

Muhammad Sabri dan Jusna Syamsinar berdasarkan Akta Jual Beli No. 4029/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dan 4030 /SH/1987 Tanggal 19 Desember 1987 dengan membayar ganti kerugian sebesar


Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014, yang terletak di Jalan Perjuangan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan luas tanah 10.000 m2 atas

nama

Steven

Saputra

Siantar

Udan

PT.

SINARINDO

INTERNUSA, yang telah ditandatangani Lurah Palas, Register Nomor : 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20-03-2014 dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Perjuangan 100 m - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bagariang/Sukirman 100 m - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursal

100 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musa Aritonang 100 m 4. Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, mesin-mesin suku cadang dan perlengkapannya, hasil pertambangan (batu bara) melakukan ekspansi (pengembangan) usaha untuk membangun perumahan dengan mengajukan

permohonan

kepada

Tergugat

tentang

penerbitan

Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 05 Mei 2014 ; 5. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan berdasarkan kwitansi tanggal 05 Mei 2014 ;


6. Bahwa permohonan Penggugat juga telah ditandatangani oleh seluruh sempadan tanah dan diketahui serta ditandatangani RT.03/RW.02 sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai salah satu syarat dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Penggugat ; 7. Bahwa permohanan Penggugat telah sampai pada pentetapan batasbatas tanah dan tahap pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Muhammad Fajri dan telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; 8. Bahwa Setelah syarat-syarat dokumen telah dipenuhi oleh Penggugat, telah dilakukan pembayaran dan telah dilakukan, penetapan batasbatas bidang tanah, yaitu sempadan dan telah melakukan pengukuran, namun Tergugat telah sewenang-wenang dan tanpa dasar yang hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Nomor : 1557/ 200.3.14.71/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penolakan Untuk Penerbitaan/Pemberian Hak Guna Bangunan

dalam bentuk

pengembalian berkas kepada Penggugat dengan alasan diatas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Umban Sari,GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing (objek gugatan) ; 9. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat yang diketahui oleh Penggugat dalam Surat No. 1557/200.3.14.71/ XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal Pengembalian Berkas yang pada pokoknya berupa penolakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna


Bangunan

yang

dimohonkan

oleh

Penggugat

dalam

bentuk

pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang

dimohonkan

telah

terdaftar

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing dengan alasan yang tidak benar dan tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat in casu Pemohon dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, disamping itu jika dilihat dari Peta, ada pihak lain selain Saut Sihombing yang terkena Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, yaitu atas nama Wiyanto, namun hal ini menjadi janggal tidak disebutkan secara detail dan rinci dasar suratnya apa? Dan tidak dicantumkan

secara

jelas

dan

lugas

didalam

Surat

Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 (Objek Gugatan) bahkan terhadap penetapan batas-batas sempadan telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh seluruh sempadan tanah dan pengukuran terhadap objek permohonan Penggugat telah selesai dilaksanakan ; 10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui permohonan Penggugat ditolak, kemudian Penggugat mencari sendiri data-data terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut

Sihombing.

Yang

diterbitkan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (Objek Gugatan) ; 11. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing (Objek Gugatan), setelah Penggugat telusuri dari berbagai pihak dan data-data Sertipikat pemilik


lahan disekitar tanah yang diajukan permohonan Sertipikat HGB oleh Penggugat, banyak terdapat hal-hal yang janggal dan patut di duga tidak terletak di atas tanah yang Penggugat ajukan permohonan HGB maupun terhadap pihak-pihak yang memiliki tanah disekitar tanah milik Penggugat.

Adapun

kejanggalan-kejanggalan

tersebut

sebagai

berikut : a. Antara Sertipikat dengan fakta dilapangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti bentuk Jalan Perjuangan, ada yang berbentuk letter “Z”, berbentuk lurus bahkan ada yang berbentuk menyerong/miring ; b. Pengakuan atau Pernyataan dari Pihak RT, RW, Lurah dan Camat yang menguatkan kedudukan dan fakta yang benar adalah surat/alas Hak tanah Penggugat ; c. Pihak-pihak lain yang memiliki tanah disekitar tanah yang diajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Penggugat tidak sesuai dan saling kontradiksi, tidak sesuai dengan fakta di lapangan ; d. Sertipikat-Sertipikat dan Surat Keterangan atas nama Sdr. Marlis, SHM No. 568 milik Sdr. Lidya Margaretta, SHM No. 567 milik Saut Sihombing, SHM No. 0490 atas nama Sdr. Peter tidak sesuai antara surat tanah dengan kondisi riil saat ini, maupun bentuk Jalan Perjuangan yang saling berbeda antara satu surat dengan surat lainnya ; 12. Bahwa berdasarkan peta situasi yang terlampir dalam Surat No. 1557/200.3.14.71/ XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal: Pengembalian Berkas yang pada pokoknya berupa Penolakan


Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru)

untuk

menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang dimohonkan telah terdaftar sertipikat hak milik nomor 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing, ada ketidaksinkronan dan ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya, diantarannya ada yang bernama Ir. Penny Bastian, Benyamin, Wiyanto, yang pada kenyataan tanah Ir. Penny Bastian terletak pada tanah yang sama atas nama Lidya Margaretta berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 568 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 1995 berasal dari tanah atas nama Benyamin yang kemudian dibeli oleh Lidya Margaretta berdasarkan SKGR yang ditandatangani oleh DANURI selaku Kepala Desa Tampan, yang mana berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 1994, DANURI tidak pernah mengeluarkan surat-surat tanah untuk tanah-tanah yang terletak di Desa KM. 10 Rumbai, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar (saat ini telah berubah menjadi Desa Palas, Kecamatan Rumbai-Kodya Pekanbaru), dengan demikian diduga dasar alas hak Lidya Margaretta berasal dari surat tanah yang tidak terletak di sekitar tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, yang kemudian dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan No. 64/SK/Tpn/94 tanggal 25 Oktober 1994 yang dikeluarkan

oleh

Kepala

Desa

Tampan,

Kecamatan

Tampan,

berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan bahwa Objek Gugatan tidak terletak diatas tanah yang sama dengan tanah Penggugat ; 13. Bahwa kemudian di dalam Peta Situasi sebagai lampiran dalam Surat No. 1557/200.3.14.71/ XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal:


Pengembalian Berkas yang pada pokoknya berupa Penolakan Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru)

untuk

menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, hanya menyebutkan “ bidang tanah ini telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing” (Objek Gugatan), namun atas nama Wiyanto tidak disebutkan dan dasar maupun identitas alas haknya, hal inilah yang menjadi alasan mengapa Tergugat tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum mengeluarkan surat tersebut, yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat karena tidak

dapat

diterbitkan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

yang

dimohonkan oleh Penggugat ; 14. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa melalui prosedur dan tata cara yang benar dan patut menurut hukum, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara, sangat jelas dan terang Objek Gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ; V. OBJEK

GUGATAN

BERTENTANGAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DAN

DENGAN

PERATURAN

ASAS-ASAS

UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK A. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dengan Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud

dengan

Objek

Gugatan

yang

digugat

oleh

Penggugat


bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

dikarenakan

keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan menerbitkan

yang

berlaku.

Sertipikat

Tergugat

Hak

Guna

tidak beralasan Bangunan

dengan

tidak

sebagaimana

yang

dimohonkan oleh Penggugat ; Bahwa selain itu, Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dengan Objek Gugatan dalam perkara aquo, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan : 1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran, diantaranya sebagai berikut : a. Pasal 3 ayat (2): “ sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya” ; b. Pasal 3 ayat (4) : “ Hasil Penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya” c. Pasal 3 ayat (5) : “Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai” ; d. Pasal 3 ayat (6) : “ Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan

dalam

perselisihan

batas

maupun

dalam


perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim . tanah yang dapat menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksuddalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran

atau

dicatat

sebagai

tanah

sengketa

sampai

perselisihan itu diselesaikan” e. Pasal 4 ayat (3) : “Selain batas-batas tanah pada peta itu, dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak, (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting”. f. Pasal 6 : “Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai,

maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan

ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan, mengajukan keberatan-keberatan, mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”. g. Pasal 26 : ayat (1) “Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang

bersangkutan

sebagai

hasil

pengukuran

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi

kesempatan

kepada

pihak

yang

berkepentingan

mengajukan keberatan”;


h. Pasal 27: ayat (1) “Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan menganai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan Ketua panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara

sistematik

atau

Kepala

Kantor

Pertanahan

dalam

pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat” Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; a. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. B. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999


tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Bahwa “Objek Gugatan” dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut:“Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi : 1. Azas Kepastian Hukum ; 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ; 3. Azas Kepentingan Umum ; 4. Azas Keterbukaan ; 5. Azas Proporsionalitas ; 6. Azas Profesionalitas ; 7. Azas Akuntabilitas.” a) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat dengan tidak mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat ; Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan ketentuan dibidang keagrariaan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya ketentuan peraturan perundangundangan oleh Tergugat yakni enggan atau tidak bersedianya Tergugat


menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan Penggugat, telah menimbulkan ketidakpastian hukum ; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Peyelenggara Negara”. b) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; a. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara

aquo

Pemerintahan

telah yang

Penyelenggaraan

bertentangan Baik

Negara,

yakni dimana

dengan

Asas-Asas

melanggar Tergugat

Asas

dalam

Umum Tertib

mengambil

keputusan terhadap Objek Gugatan, Tergugat telah berbuat dengan tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya pada PP No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah : - Pasal 3 ayat (2): “ sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya” ; - Pasal 3 ayat (4) : “ Hasil Penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh


anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya” ; - Pasal 3 ayat (5) : “Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai” ; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Tertib Penyelenggaraaan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara”. c) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Keterbukaan, dimana Tergugat tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang rinci dan jelas, terbuka dan argumentatif kepada Penggugat pada saat awal dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, setelah dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah tidak diberitahukan adanya pihak lain yang mengklaim dan

tidak pernah dilakukan pemanggilan

atau

upaya

penyelesaian secara musyawarah kepada Penggugat, namun tiba-tiba langsung mengeluarkan Surat No. 1557/200.3.14.71/ XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal: Pengembalian Berkas yang pada pokoknya


berupa Penolakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang dimohonkan telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing ; Bahwa permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan telah sampai tahap Pengukuran dan identifikasi terhadap para sempadan tanah yang sesuai antara SKGR No. 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 dengan fakta riil dilapangan ; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”. d) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional yakni tidak mampu membedakan hal-hal yang patut, boleh dan benar menurut hukum dengan yang tidak patut, tidak boleh dan tidak benar menurut hukum. Tergugat dalam merespon permohonan Penggugat telah menunjukkan


sikap dan perilaku yang tidak profesional yakni tidak melayani dan menanggapi permohonan itu secara tanggap dan positif dengan alasan terdapat klaim atau tuntutan dari pihak lain, padahal tuntutan atau klaim tersebut sama sekali tidak beralasan hukum, tidak dilakukan pengecekan dan informasi dari kedua belah pihak, tidak dilakukan pemanggilan dan upaya penyelesaian secara musyawarah oleh pihak Tergugat namun langsung mengeluarkan Surat No. 1557/200.3.14.71/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, Perihal: Pengembalian Berkas yang pada pokoknya berupa Penolakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk pengembalian berkas karena menurut Tergugat diatas bidang tanah yang dimohonkan telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Umban Sari, GS 624/1995 atas nama Saut Sihombing (Objek Gugatan) yang telah merugikan Penggugat atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk didengar dan diperhatikan ; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut:“Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. e) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Akuntabilitas, dimana Tergugat telah


mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan proses peningkatan alas hak berupa SKGR menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sikap Tergugat yang tidak bersedia menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan Penggugat dalam bentuk Pengembalian Berkas permohonan Penggugat

sehingga

tidak

ada

hasil

akhir

yang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kepada Penggugat selaku masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah cerminan sikap yang tidak Akuntabel yang telah ditunjukkan oleh Tergugat ; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 7 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah, yang berbunyi sebagai berikut: (Ayat 2) : ”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat


(1) adalah : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. A. PETITUM/PERMOHONAN Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING Yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru adalah batal ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dimohonkan Penggugat atas tanah yang terletak di Jalan Perjuangan RT. 03/RW.02, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yakni terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014, terletak di Jalan Perjuangan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. dengan luas tanah 10.000 m2 atas nama Steven Saputra Siantar Udan PT. Sinarindo Internusa, yang telah ditandatangani Lurah Palas, Register Nomor: 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20-03-2014 dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 ;


4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama NUR HERLINA, SH.MH. dan AS'AIDIL, SH., untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama IFNI NASIF, S.H., sedangkan untuk Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasanya bernama MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D. ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 April 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Tentang Kewenangan Absolut a. Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari, Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 Luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing diterbitkan tanggal 02 Mei 1992 ; b. Penggugat memperoleh tanah pada lokasi tersebut melalui ganti rugi sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Lurah Palas No. 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 dan Reg. Camat Rumbai No. 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 ; c.

Sebelum menjadi Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari, Saut Sihombing memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang juga dilegalisasi oleh Lurah dan Camat setempat ;

d. Sertipikat Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari atas nama Saut Sihombing adalah bukti atas hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sedangkan Penggugat belum mempunyai hak atas tanah tersebut, hanya menguasai tanah negara berdasarkan bukti over


garapan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Sesuai fakta-fakta tersebut pada poin a, b, c dan d, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan tentang kepemilikan ke Pengadilan Umum sehingga dapat membuktikan kepemilikannya atas bidang tanah tersebut ; Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; 2. Bahwa Tergugat mengembalikan berkas permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat melalui surat tertanggal 18 Desember 2014 Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 perihal Pengembalian Berkas, karena setelah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dan hasilnya diploting pada Peta Pendaftaran Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ternyata pada lokasi bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing ; 3. Bahwa Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau


tanggal 30 Maret 1995 No. SK.85/MH-PH/KW.24/PBR/1995-11 ; 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Riau

tanggal

30

Maret

1995

No.

SK.85/MH-

PH/KW.24/PBR/1995-11 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Lurah Umban Sari No. 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990 dan Reg. Camat Rumbai No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 ; 5. Bahwa kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran) dan yuridis (alas hak) atas objek sengketa a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; 6. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka proses penerbitan Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha


Negara. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 April 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Eksepsi Mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah “Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan


Rumbai, Kotamadya Pekanbaru” ; Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, perihal Pengembalian Berkas ; Dan Faktanya : 1. Pada tanggal 02 Mei 2014 Kuasa Hukum Saud Parlaungan Sihombing sudah mengajukan surat keberatan kepada Lurah Umban Sari, melalui Surat Nomor : 017/MH/V/2014, perihal Pemberitahuan dan / atau Teguran, untuk tindakan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi di atas tanah milik Saut Parlaungan Sihombing yang sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Parlaungan Sihombing, akan tetapi

tidak

pernah

ada

tanggapan

dari

pihak

Lurah

yang

bersangkutan ; 2. Pada tanggal 30 Juni 2014, Kuasa Hukum Saut Parlaungan Sihombing juga sudah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Nomor 28/MH/VI/2012, perihal Permohonan Pending Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan / atau Balik Nama terhadap sebidang tanah seluas +/- 6,1 (enam koma satu) hektar yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dahulu setempat dikenal KM. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, oleh siapapun dan pihak manapun ; 3. Pada tanggal 02 Oktober 2014 (karena BPN Kota Pekanbaru tidak


mengindahkan Surat Pending dari Kuasa Hukum Saut Parlaungan Sihombing), maka dibuatlah Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Penerbitan Sertipikat diatas tanah yang sudah bersertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, Kabid Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Kabid Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Propinsi

Riau,

tembusannya

dengan

Surat

disampaikan

Nomor

kepada

:

Kepala

21/MH/IX/2014, Badan

yang

Pertanahan

Nasional, Kepala Deputi II Bidang Pertanahan Nasional RI dan Kepala Deputi V Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Dan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, menindaklanjuti surat pengaduan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, Nomor : 1328/25.1-600/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal Permohonan Penjelasan dan Laporan ; 4. Pada tanggal 15 Oktober 2014, Saut Parlaungan Sihombing (Tergugat II Intervensi) sudah melaporkan tindakan Penggugat yang menduduki dan mendirikan bangunan diatas tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (Objek Gugatan) dengan Laporan


Polisi Nomor : LP/370/X/2014/SPKT/RIAU di Polda Riau (saat ini masih dalam proses) ; Bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 5 Mei 2014, sedangkan Kuasa Hukum Saut Parlaungan Sihombing mengirimkan surat pending ke Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2014 dan tanggal 02 Oktober 2014 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, maka patut diduga Penggugat sudah mengetahui sejak awal jika diatas tanah yang ingin dibelinya tersebut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi (Saut Parlaungan Sihombing) yang sudah bersertipikat, yaitu : “Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru” ; Bahwa berdasarkan fakta-fakta authentik tersebut, kiranya sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pengajuan gugatan ini telah lewat 90 (sembilan puluh) hari. Oleh sebab itu, patut dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).


DALAM POKOK PERKARA Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat II Intervensi ingin menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ; Bahwa apa yang termuat didalam Eksepsi, dianggap diulangi kembali dalam Jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya ; Bahwa benar yang menerbitkan objek gugatan (Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing, dengan Luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (Tergugat) tanggal 02 Mei 1995 ; Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa baru mengetahui Objek Gugatan (Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing, dengan Luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru) pada tanggal 18 Desember

2014

berdasarkan

Surat

Tergugat

Nomor

:

1557/200.3.14.71/XII/2014 perihal Pengembalian Berkas. Karena faktanya, sejak tanggal 02 Mei 2014 Penggugat sudah mengetahui jika tanah yang ingin dibelinya tersebut adalah tanah milik Saut Parlaungan Sihombing (Tergugat II Intervensi) yang sudah berstatus Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 ;


Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali baik mengenai objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyangkut tertib penyelenggaraan negara dan asas kecermatan, karena “imposible” an diluar logika hukum (Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing, dengan Luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 (+/- 15 tahun), boleh dibatalkan atas permohonan Penggugat yang merasa

dirugikan

oleh

Penolakan

dari

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru), sedangkan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 4 poin 2, yaitu pada tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Register Nomor : 595.3/PL-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 ; Faktanya : Begitu mengetahui adanya proses ganti rugi tersebut yang diterbitkan SKGR nya oleh Lurah dan Camat setempat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

langsung

bersangkutan

menyurati

mencabut

Lurah

kembali

Umban

SKGR

Sari

yang

meminta sudah

yang

terlanjur

ditandatangani, yaitu melalui Suratnya Nomor : 017/MH/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, perihal Pemberitahuan dan / atau Teguran, untuk tindakan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi diatas tanah milik Saut Parlaungan Sihombing yang sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik, Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Parlaungan Sihombing akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dari


pihak Lurah yang bersangkutan ; Bahwa

begitu

Tergugat

II

Intervensi

mengetahui

Penggugat

mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka pada tanggal 30 Juni 2014 juga melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan Nomor : 28/MH/VI/2012 perihal Permohonan Pending Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan/atau Balik Nama terhadap sebidang tanah seluas +/- 6,1 hektar yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dahulu setempat dikenal KM. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, oleh siapapun dan pihak manapun ; Bahwa oleh karena Pihak BPN Kota Pekanbaru tidak mengindahkan Surat Pending dari Kuasa Hukum Saut Parlaungan Sihombing, maka pada tanggal 02 Oktober 2014 dibuatlah Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Penerbitan Sertipikat diatas tanah yang sudah bersertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, Kabid Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Kabid Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Propinsi Riau, dengan Surat Nomor : 21/MH/IX/2014, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Deputi II Bidang Pertanahan Nasional RI dan Kepala Deputi V Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Dan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan atas nama


Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, menindaklanjuti surat pengaduan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, Nomor : 1328/25.1-600/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal Permohonan Penjelasan dan Laporan ; Bahwa

oleh

karena

Penggugat

dengan

menggunakan

unsur

“premanisme” membuat konspirasi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, memaksakan kehendak, menduduki dan menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi yang sudah bersertipikat Hak Milik, maka pada tanggal 15 Oktober 2014, Saut Parlaungan Sihombing (Tergugat II Intervensi)

melaporkan

tindakan

Penggugat

yang

menduduki

dan

mendirikan bangunan diatas tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M2 yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (Objek Gugatan), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/370/X/2014/SPKT/RIAU di Polda Riau (saat ini masih dalam proses) ; Bahwa adapun kebijakan Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 perihal Pengembalian Berkas adalah tindakan yang benar dan memang seharusnya menurut hukum. Karena diatas tanah yang sudah bersertipikat tidak boleh diterbitkan sertipikat lagi. Dan tidak mungkin Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mau mengambil resiko dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas Sertipikat Hak Milik orang lain ;


Demikianlah Jawaban yang diajukan kepada Majelis Hakim yang terhormat, dan mohon Majelis Hakim mewaspadai adanya upaya “penyesatan proses peradilan” dan/atau menciptakan “peradilan sesat” dari oknum-oknum yang hendak memaksakan kehendak. Atas pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim, diucapkan terima kasih. Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Mei 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-36, sebagai berikut : 1. Bukti P-1

: Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 tanggal 02 Mei 1995, Kelurahan

Umban

Sari,

Kecamatan

Rumbai,

Pekanbaru, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING seluas 17.000 M2 (sesuai dengan fotocopy) 2. Bukti P-2

: Surat Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 Perihal : Pengembalian Berkas dan Lampiran Beta tanggal 18


Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) 3. Bukti P-3

: Akta Notaris No. 48 tentang Pendirian Persoan Terbatas PT. Sinarindo Internusa oleh Fery Bakti, S.H Notaris Pekanbaru tanggal 19 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti P-4

: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-04089.AH.010.01 tahun 2013 tentang Pengesahan Perseroan tanggal 04 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya)

5. Bukti P-5

: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Steven Saputra Siantar Udan PT. Sinarindo Internusa, dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 di Jalan Perjuangan (sesuai dengan aslinya)

6. Bukti P-6

: Surat Keterangan Nomor : 043/595.3/PEM-PLS/II/2014 oleh Lurah Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tanggal 25 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya)

7. Bukti P-7

: Surat Keterangan Nomor : 044/595.3/PEM-PLS/III/2015 oleh Lurah Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tanggal 02 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya)


8. Bukti P-8

: Tanda Terima Dokumen Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanggal 05 Mei 2014 (sesuai dengan fotocopy)

9. Bukti P-9

: Kwitansi

Pembayaran

Permohonan

Pengukuran,

Pemeriksaan dan Peta dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 05 Mei 2014 (sesuai dengan fotocopy) 10. Bukti P-10 : Formulir Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 05 Mei 2014 (sesuai dengan fotocopy) 11. Bukti P-11 : Peta Hasil Luas Pengukuran dan Pemetaan Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy) 12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2 November 1987 (sesuai dengan fotocopy) 13. Bukti P-13 : Akta Jual Beli Nomor : 2755/SH/1987 tanggal 18 September 1987 (sesuai dengan fotocopy) 14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor : 595-3/KR-PEM/709 tanggal 20 Juli 2011 (sesuai dengan fotocopy) 15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 565 tanggal 2 Mei 1995 atas nama Wan Salmah, seluas 17.040 M2 (sesuai dengan fotocopy)


16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 567 tanggal 2 Mei 1995 atas nama SAUT SIHOMBING, seluas 12.980 M2 (sesuai dengan fotocopy) 17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor : 135/595.3/KR/90 tanggal 02 Maret 1990 (sesuai dengan fotocopy) 18. Bukti P-18 : Surat

Keterangan

Pemilikan

Tanah

Nomor

:

290/SKPT/A/SH/II/1983 tanggal 09 Juni 1983 (sesuai dengan fotocopy) 19. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 568 tanggal 2 Mei 1995 atas nama Lidya Margaretta, seluas 12.330 M2 (sesuai dengan fotocopy) 20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor : 133/595.3/KR/90 tanggal 2 Maret 1990 (sesuai dengan fotocopy) 21. Bukti P-21 : Surat

Keterangan

Pemilikan

Tanah

Nomor

:

283/SKPT/A/SH/II/1983 tanggal 9 Juni 1983 atas nama BEYAMIN (sesuai dengan fotocopy) 22. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 490 tanggal 02 Juli 1994 atas nama PETER, seluas 1.150 M2 (sesuai dengan fotocopy) 23. Bukti P-23 : Surat

Keterangan

Pemilikan

Tanah

Nomor

:

141/145/1984 atas nama Marlis (sesuai dengan fotocopy)


24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Nomor : 64Sk/Tpn/X/94 tanggal 25 Oktober 1994 (sesuai dengan fotocopy) 25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan dari DANURI tanggal 8 Oktober 1994 (sesuai dengan fotocopy) 26. Bukti P-26 : Surat Nomor : 01/SIN/Pku-I/2015 tanggal 7 Januari 2015 (sesuai dengan fotocopy) 27. Bukti P-27 : Bundel tentang masalah Jalan Perjuangan dan Risalah Rapat Pengaduan Masyarakat Jalan Perjuangan, yang diketahui oleh Camat Rumbai dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy) 28. Bukti P-28 : Peta yang digabungkan dari Peta Lampiran Surat Nomor

:

1557/200.3.14.71/XII/2014,

Perihal

Pengembalian Berkas dan Lampiran Peta dan Surat Sertipikat, SKGR dan AJB maupun SKPT Fakta dilapangan tanggal 18 Desember 2014 (sesuai dengan fotocopy) 29. Bukti P-29 : Screen Shot Google Maps Jalan Perjuangan (sesuai dengan fotocopy) 30. Bukti P-30 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tanggal 07 September 1987 (sesuai dengan fotocopy)


31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan fotocopy) 32. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan fotocopy) 33. Bukti P-33 : Print out foto / gambar posisi tanah dan sepadan tanah Penggugat (sesuai dengan fotocopy) 34. Bukti P-34 : Akta Jual Beli No. 4531XKR/1985 tanggal 14 September 1985 antara Suwarno dengan Suyarni Maya (fotocopy sesuai legalisir) 35. Bukti P-35 : Peta Kecamatan Rumbai-Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy) 36. Bukti P-36 : Peta Kecamatan Payung Sekaki (sesuai dengan fotocopy) Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : 1. MUSA JOSEF FRANSISCUS ARITONANG Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa tanah saksi terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai ; - Bahwa nama saksi sebenarnya Musa Aritonang - Bahwa saksi adalah anak dari Manipul Aritonang ;


- Bahwa batas tanah saksi dengan tanah Penggugat (Steven Saputra Siantar) adalah Parit / Siring ; - Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Steven Saputra Siantar Udan PT. Sinarindo Internusa dan Camat Rumbai Register Nomor : 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 ; - Bahwa setahu saksi, usia tanaman sawit yang ada diatas tanah saksi sekitar 25 (dua puluh lima) tahun ; - Bahwa setahu saksi, tidak ada tanaman diatas tanah Penggugat ; 2. JHON HENDRI Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi bekerja sebagai peternak ikan ; - Bahwa saksi memiliki tanah di Kelurahan Palas dan berasal dari orang tua saksi ; - Bahwa asal usul tanah orang tua saksi berasal dari tebang tebas pada tahun 1979 ; - Bahwa nama Kelurahan Palas dahulu adalah Desa KM. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu baru kemudian berubah menjadi Kelurahan Umban Sari pada tahun 1989 ; - Bahwa benar orang tua saksi yang bernama M. Salam Hasibuan pernah menjadi terpidana karena menjual tanah orang ; - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi (Saut Sihombing) dari orang tua saksi ; 3. SAYUTI BCHK Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah istri dari Nursal ;


- Bahwa setahu saksi, suaminya yaitu Nursal membeli tanah dari Siti Rahmah pada tahun 1997 ; - Bahwa dasar surat saksi adalah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) ; - Bahwa batas tanah saksi dengan Penggugat adalah kawat ; - Bahwa luas tanah saksi adalah 80 x 100 M ; - Bahwa pada saat dibeli bentuk tanah saksi adalah berbentuk kebun / ladang ; 4. ASMAN Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah Lurah di Kelurahan Palas ; - Bahwa saksi menjadi Lurah dari November 2013 sampai dengan sekarang ; - Bahwa sebelum menjadi Lurah di Kelurahan Palas, saksi bekerja di Camat Rumbai ; - Bahwa saksi dipanggil terkait masalah kepemilikan dan batas tanah antara Penggugat (Steven Saputra Siantar) dengan Saut Sihombing ; - Bahwa saksi mengetahui mengenai SKGR atas nama Penggugat (Steven Siantar) dan telah memenuhi syarat ; - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut ; - Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 043/595.3/PEM-PLS/II/2014 oleh Lurah Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tanggal 25 Februari 2014 ; - Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat (Steven Saputra Siantar) memiliki SKGR tertanggal 21 Maret 2014, tetapi saksi mengeluarkan suratnya pada tanggal 25 Februari 2014 ;


- Bahwa luas tanah didalam SKGR tersebut ada 2 (dua) surat seluas 1 (satu) hektar ; - Bahwa saksi tidak membalas surat (Bukti T.II.Intervensi-5) yaitu Surat Pending Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan/atau Balik Nama terhadap sebidang tanah seluas +/- 6,2 Ha tanggal 30 Juni 2014 Nomor 28/MH/VI/2012 5. HASYIM HARAHAP Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi tinggal di Jalan Perjuangan dari tahun 2000 ; - Bahwa saksi tahu Penggugat (Steven Saputra Siantar) mempunyai tanah di Jalan Perjuangan ; - Bahwa saksi beserta masyarakat merasa keberatan karena Jalan Perjuangan ditutup ; - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Penggugat (Steven Saputra Siantar) adalah +/- 30 meter ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-5, sebagai berikut : 1. Bukti T-1

: Buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai atas nama SAUT SIHOMBING seluas 17.000 M2 (sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T-2

: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 30 Maret


1995 Nomor : 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-II dan warkah No. 3684/V/PBR/95 atas nama Saut Sihombing (sesuai dengan aslinya) 3. Bukti T-3

: Gambar Situasi Nomor : 624/95 tanggal 21 Januari 1995 atas nama Saut Sihombing (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T-4

: Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian

Nomor

:

168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai atas nama Saut Sihombing (sesuai dengan aslinya) 5. Bukti T-5

: Kutipan Peta Pendaftaran Tanah tanggal 18 Juni 2015 (bahwa

Jalan

Perjuangan

melintasi

Tanah

Saut

Sihombing Sertipikat Hak Milik No. 566, GS. 624/1995 dan Tanah PT. Sinarindo Internusa yang berdasarkan SKGR No. 595.3/PL.PEM/100 juga terdapat sebagian diatas tanah SHM 566 (sesuai dengan aslinya) Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intervensi-1 s/d Bukti T.II.Intervensi-36, sebagai berikut :


1. Bukti T.II.Intervensi -1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 02 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M2 atas nama SAUT SIHOMBING (sesuai dengan aslinya) 2. Bukti T.II.Intervensi -2 : Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Penerbitan Sertipikat di atas tanah yang sudah bersertifipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru tanggal 02 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya) 3. Bukti T.II.Intervensi -3 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta

Nomor

1328/25-1-600/III/2015

tanggal 23 Maret 2015 perihal Permohonan Penjelasan

dan

Laporan

pengaduan

dari

Kuasa

atas

surat

Hukum

Saut

Parlaungan Sihombing (sesuai dengan aslinya) 4. Bukti T.II.Intervensi -4 : Surat tanggal

Nomor 22

Pemberitahuan

B/393/X/2014/Reskrimun Oktober

2014

perihal

Perkembangan

Hasil

Penelitian Laporan ke I dari Dir Reskrimun Polda Riau Kasubdit IV yang ditujukan kepada Saut Parlaungan Sihombing (sesuai dengan aslinya) 5. Bukti T.II.Intervensi -5 : Surat Pending Proses Penerbitan Sertipikat


Hak Milik dan/atau Balik Nama terhadap sebidang tanah seluas +/- 6,2 Ha tanggal 30 Juni 2014 Nomor 28/MH/VI/2012 (sesuai dengan aslinya) 6. Bukti T.II.Intervensi -6 : Surat Pemberitahuan dan/atau Teguran dari Kuasa Hukum Saut Parlaunan Sihombing kepada

Lurah

Umban

Sari,

Nomor

017/MH/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, atas proses penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat, Dkk. (sesuai dengan aslinya) 7. Bukti T.II.Intervensi-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 567 tanggal 02 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor 627/1995 tanggal 21 Januari 1995, seluas 12.980 M2 atas

nama

dahulu

SAUT

SIHOMBING

sekarang BNYAMIN (sejak tahun 2005) (fotocopy sesuai legalisir) 8. Bukti T.II.Intervensi-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 568 tanggal 01 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor 625/1995 tanggal 21 Januari 1995, seluas 12.330 M2 atas nama dahulu LIDYA MARGARETHA sekarang Ir. PENNY RASTARI (sejak tahun 2005) (fotocopy sesuai legalisir ) 9. Bukti T.II.Intervensi-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 16 November 1990, Gambar Situasi Nomor


1438/1995 tanggal 26 Desember 1989 seluas 10.040 M2 atas nama LIDYA MARGARETHA (sesuai dengan fotocopy) 10. Bukti T.II.Intervensi-10 : Peta

Hasil dari JPS Penasihat

Hukum

Tergugat II Intervensi terhadap tanah milik SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING terhadap keempat Sertipikat Hak Milik tersebut diatas (fotocopy warna) 11. Bukti T.II.Intervensi-11 : Peta hasil dari pengukuran tidak resmi oleh petugas ukur di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas permintaan tidak resmi dari SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING terhadap tanah-tanah miliknya dan kawan-kawan (sesuai dengan aslinya) 12. Bukti T.II.Intervensi-12 : Surat Suryani

Keterangan Maya

Ganti

kepada

Kerugian Saut

dari

Sihombing

tanggal 10 Maret 1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990, Camat Rumbai Nomor : 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) 13. Bukti T.II.Intervensi-13 : Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian

dari

Wiyanto kepada Wan Salma tanggal 12 Maret 1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 138/4-US/1990 tanggal 26 Maret 1990,

Camat

Rumbai

Nomor

:


171/595.3/KR/1990 tanggal 26 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) 14. Bukti T.II.Intervensi-14 : Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian

dari

Beyamin kepada Lidya Margaretha tanggal 16 Februari 1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 93/4-US/1990 tanggal 01 Maret 1990, Camat Rumbai Nomor : 133/595.3/KR/1990 tanggal 02 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) 15. Bukti T.II.Intervensi-15 : Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian

dari

Beyamin kepada Saut Sihombing tanggal 10 Maret 1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 90/4-US/1990 tanggal 01 Maret 1990, Camat Rumbai Nomor : 135/595.3/KR/1990 tanggal 02 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) 16. Bukti T.II.Intervensi-16 : Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Edy Jhon kepada Burju tanggal 10 Maret 1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 168/4US/1990 tanggal 04 April 1990, Camat Rumbai Nomor : 181/595.3/KR/1990 tanggal 04 April 1990 (sesuai dengan aslinya) 17. Bukti T.II.Intervensi-17 : Putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor : 27/PID/B/1996/PN.PBR atas nama Terdakwa Muhamad Salam Hasibuan tanggal


29 Agustus 1996 (sesuai dengan fotocopy) 18. Bukti T.II.Intervensi-18 : Surat

dari

Camat

Rumbai

Nomor

:

746/100/KR/1994 tanggal 30 Juli 1994 yang ditujukan kepada M. Salam Hasibuan dan Ujang

Asrul

menghentikan

agar

yang

penggarapan

bersangkutan tanah

milik

Syamsudin dan Saut Sihombing (sesuai dengan fotocopy) 19. Bukti T.II.Intervensi-19 : Surat Pernyataan M. Salam Hasibuan yang menerangkan bahwa surat tanah milik Ujang Asrul berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 141/03/PKM/1983 tanggal 28 September 1983 adalah palsu (sesuai dengan fotocopy) 20. Bukti T.II.Intervensi-20 : Surat Pernyataan M. Salam Hasibuan yang menerangkan

bahwa

dirinya

tidak

ada

memiliki tanah didaerah Palas KM 10 Rumbai (objek perkara dan sekitarnya) tanggal 8 Januari 1992 adalah palsu (sesuai dengan fotocopy) 21. Bukti T.II.Intervensi-21 : Surat Laporan dari Lurah Umban Sari atas nama H. Amirudin Nomor 165/100/US/1994 tanggal 30 Juli 1994 tentang Pengrusakan Rumput Gajah Milik Saut Sihombing dan penyerobotan tanah oleh M. Salam Hasibuan


(sesuai dengan fotocopy) 22. Bukti T.II.Intervensi-22 : Surat

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru Nomor : 869/570/IX/1992 tanggal 30 September 1992 tentang Pemalsuan Akta Tanah

oleh

Wan

Ishak

dan

Tindakan

Sewenang-wenang Ketua RT. 05 dan RW. 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai (sesuai dengan fotocopy) 23. Bukti T.II.Intervensi-23 : Surat Laporan Lurah Umban Sari Atas Nomor 173/4-US/1990 tanggal 22 Mei 1990 (sesuai dengan fotocopy) 24. Bukti T.II.Intervensi-24 : Surat Permohonan dari Masyarakat kepada Kepala

Kejaksaan

tentang

Negeri

Permohonan

di

Pekanbaru

untuk

tidak

ditangguhkan Penahanan atas diri Muhamad Salam Hasibuan tanggal 5 Februari 1996 (sesuai dengan fotocopy) 25. Bukti T.II.Intervensi-25 : Berita Acara Masalah Tanah Nomor 209/5953-US/1992 yang diselenggarakan di Kantor Lurah Umban Sari Atas dan ditanda tangani secara

bersama

masyarakat

sama

yang

oleh

diundang

kelompok

tanggal

10

Oktober 1992 (sesuai dengan fotocopy) 26. Bukti T.II.Intervensi-26 : Surat Klarifikasi dari Komandan Komando Rayon

Militer

01

Kepada

Komandan


Komando

Distrik Militer

0301/Pekanbaru,

Nomor B/27/VII/1994 tanggal 29 Juli 1994 (sesuai dengan fotocopy) 27. Bukti T.II.Intervensi-27 : Surat Keterangan dari Polri Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, tentang benar bahwa Saut

Sihombing

benar

telah

membuat

laporan pengaduan tanggal 7 Juni 1993 terhadap Tersangka Syamsul Bahri (Anggota POM ABRI) (sesuai dengan fotocopy) 28. Bukti T.II.Intervensi-28 : Surat Pernyataan M. Sirait tanggal 30 April 1993 tentang Pembatalan Pengakuannya sebagai pemilik tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa (sesuai dengan fotocopy) 29. Bukti T.II.Intervensi-29 : Surat

Komandan

Kodim

0301

kepada

Danrem 031/Wirabima di Pekanbaru, Nomor B/138/V/993 tanggal 1 Mei 1993 tentang Serda Sirait tidak benar sebagai pemilik tanah di sekitar objek sengketa saat ini (sesuai dengan fotocopy) 30. Bukti T.II.Intervensi-30 : Surat

Pernyataan

atas

nama

Wahab

Simamora tanggal 2 Juni 1997 tentang dirinya memasang pagar di atas tanah sekitar objek sengketa adalah atas perintah Syamsul alias Lelo (Anggota POM Pekanbaru)


(sesuai dengan fotocopy) 31. Bukti T.II.Intervensi-31 : Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri L, tanggal 20 April 1998 tentang Pembatalan Pengakuannya sebagai Pemilik Tanah (sesuai dengan fotocopy) 32. Bukti T.II.Intervensi-32 : Surat Perdamaian atas nama Rita Suningsih dan John Hendri, November 2005 tentang Pengakuan Jalan dan Rita Ningsih dan Saut Parlaungan Sihombing (sesuai dengan fotocopy) 33. Bukti T.II.Intervensi-33 : Laporan

Polisi

Nomor

Pol

:

LP/1136/

K/X/05/KA.SPK atas nama Saut Parlaungan tanggal

14

Oktober

2005

tentang

Pengrusakan Pagar Tembok Batas Tanah (sesuai dengan fotocopy) 34. Bukti T.II.Intervensi-34 : Surat Keterangan Saksi Sempadan atas nama Anwar Abdullah, Syamsudin dan Wan Salmah tanggal 8 Juni 2001 diketahui oleh Lurah

Umban

Sari

Register

Nomor

297/595.3/US/VI/2001 (sesuai dengan aslinya) 35. Bukti T.II.Intervensi-35 : Peta Tua asal muasal tanah milik kelompok Karyawan PT. Sambu (sesuai dengan aslinya) 36. Bukti T.II.Intervensi-36 : Bundel Kwitansi-kwitansi pembelian yang dilakukan

olek Kelompok karyawan

PT.


Sambu

dengan

para

pemilik

tanah

sebelumnya, termasuk tanah yang saat ini menjadi objek perkara (sesuai dengan aslinya) Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : 1. SUKIRMAN Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Palas pada tahun 1993 akhir, dan orang tua saksi bernama Aminah ; - Bahwa saksi tidak bersempadan dengan tanah milik Penggugat (Steven Saputra Siantar) ; - Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi mendatangi Lurah Palas agar tidak menerbitkan SKGR ; - Bahwa saksi mendatangi Lurah Palas karena dengan terbitnya SKGR tersebut tanah saksi terkena sudutnya ; - Bahwa ketika saksi datang ke Lurah Palas, tidak ada tanggapan dari Lurah Palas tersebut ; - Bahwa saksi memiliki Surat sempadan tanah Tahun 1986 yang mana sebelah utara berbatasan dengan Saut Sihombing dan Anwar Abdulah ; - Bahwa luas tanah saksi +/- 17.000 M2, sebagian telah dijual hingga kini tinggal 1000 M2 ; 2. ANWAR ABDULAH Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa saksi menjadi Ketua RW Dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1997 ; - Bahwa saksi telah kenal dengan Saut Sihombing dari tahun 1981 ketika masih sama-sama bekerja di PT. Sambu dan pada tahun 1983 saksi bersama-sama Saut Sihombing membeli tanah di Jalan Kelurahan Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu ; - Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi dan Saut Sihombing adalah seluas +/- 62 (enam puluh dua) hektar ; - Bahwa tanah yang dibeli Saut Sihombing telah di Sertipikatkan ; - Bahwa setahu saksi, tanah Penggugat (Steven Siantar) berada didalam tanah Saut Sihombing ; - Bahwa saksi kenal M. Salam Hasibuan karena pernah membersihkan tanah kavlingan milik saksi ; - Bahwa saksi kenal dengan anak M. Salam Hasibuan yaitu Jhon Henry Hasibuan ; - Bahwa saksi mengetahui Surat Laporan dari Lurah Umban Sari atas nama H. Amirudin Nomor 165/100/US/1994 tanggal 30 Juli 1994 tentang Pengrusakan Rumput Gajah Milik Saut Sihombing dan penyerobotan tanah oleh M. Salam Hasibuan, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 869/570/IX/1992 tanggal 30 September 1992 tentang Pemalsuan Akta Tanah oleh Wan Ishak dan Tindakan Sewenang-wenang Ketua RT. 05 dan RW. 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai dan Surat Laporan Lurah Umban Sari Atas Nomor 173/4-US/1990 tanggal 22 Mei 1990 ; - Bahwa saksi kenal dengan Siti Rahmah yang merupakan Istri dari M. Salam Hasibuan ;


- Bahwa menurut saksi Surat Pernyataan dari DANURI tanggal 8 Oktober 1994 (Bukti P-25) adalah hasil rekayasa ; Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Perjuangan, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2015 ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2015 pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan ; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, seluas 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (vide bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-1);


Menimbang, Tergugat

melalui

bahwa

terhadap

kuasanya

telah

gugatan

Penggugat

menyampaikan

tersebut,

jawabannya

di

persidangan tanggal 28 April 2015 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Tentang Kewenangan Absolut - Bahwa Penggugat memperoleh tanah pada lokasi objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Lurah Palas No. 593.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 dan Reg. Camat Rumbai NO.595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014; - Bahwa objek sengketa yang digugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari, Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing diterbitkan tanggal 02 Mei 1995, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dilegalisasi oleh Lurah dan Camat setempat, dimana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tentang kepemilikan ke Pengadilan Umum terlebih dahulu, oleh karena Penggugat belum mempunyai hak atas tanah tersebut, hanya menguasai tanah negara berdasarkan bukti over garapan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), sementara Saut Sihombing sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara; - Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;


Menimbang,

bahwa

Tergugat II Intervensi

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,

melalui kuasanya juga telah menyampaikan

jawaban di persidangan tanggal 28 April 2015 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu - Bahwa

Penggugat

mendalilkan

dalam

gugatannya

baru

mengetahui objek sengketa pada tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan

Surat

1557/200.3.14.71/XII/2014,

dari

Tergugat

Nomor

perihal

pengembalian

berkas,

sedangkan faktanya pada tanggal 30 Juni 2014, kuasa hukum Saut Parlaungan Sihombing sudah mengajukan surat keberatan kepada Lurah Umban Sari melalui surat Nomor 017/MH/V/2014, perihal pemberitahuan dan/atau teguran, untuk tindakan penerbitan Surat Keterangan ganti Kerugian diatas tanah milik Saut Parlaungan Sihombing yang sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak lurah yang bersangkutan; - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 kuasa hukum Saut Parlaungan Sihombing juga melayangkan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan nomor: 28/MH/VI/2014, perihal permohonan pending proses penerbitan sertipikat hak milik dan/atau balik nama terhadap sebidang tanah seluas +

6,1 Ha, yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Umban


Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dahulu dikenal KM 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 kuasa hukum Saut Parlaungan

Sihombing

mengajukan

surat

dengan

Nomor:

21/MH/IX/2014, tentang Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penerbitan Sertipikat diatas tanah yang sudah

bersertipikat

ke

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Pekanbaru; - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Saut Parlaungan Sihombing melaporkan tindakan Penggugat yang menduduki dan mendirikan bangunan diatas tanah yang sudah bersertipikat dengan laporan polisi nomor: LP/370/X/2014SPKT/RIAU di Polda Riau; - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

onvankelijkverklaard); Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi Penggugat membantahnya dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2015; Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan

Tergugat

II

Intervensi

untuk

menguatkan

jawabannya

telah

mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Mei 2015;


Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat eksepsi Tergugat

dan

Tergugat

II

Intervensi,

Pengadilan

sebelum

mempertimbangkan pokok sengketa a quo senantiasa merujuk pada ketentuan normatif, yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap subtansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematik dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa a quo, Pengadilan didalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan merujuk secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang diajukan dan akan dipertimbangkan, sekalipun yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat pararel dengan azas


dominus litis (vide Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-36 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti

surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan

saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi

mengajukan bukti-bukti surat

bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-36 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

akan

mempertimbangkan

terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena substansi berada dalam ranah hukum perdata atau sengketa kepemilikan, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :


1. Bahwa

Penggugat

adalah

mendirikan

perusahaan

yang

berdasarkan Akta Notaris No. 48 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinarinda Internusa yang dihadapan Fery Bakti, SH Notaris Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2014 (vide bukti P-3) dan

telah

mendapat

pengesahan

sebagai

badan

hukum

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU04089.AH.010.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Februari 2013 (vide bukti P-4) ; 2. Bahwa Penggugat mendalilkan memililiki tanah yang asal usulnya berasal dari Akta Jual Beli No. 4029/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dihadapan Camat Siak Hulu Drs R.Thamsir Rachman antara Junaidi Lubis dengan Ismail dan Akta Jual Beli No. 4030/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dihadapan Camat Siak Hulu Drs R.Thamsir Rachman antara Junaidi Lubis dengan Murniwati, dimana tanah tersebut dikenal dengan Desa KM 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau (vide bukti P-5 Lampiran); 3. Bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Muhammad Sabri dan Jusna Syamsinar dengan Steven Saputra Siantar

selaku Direktur PT.

Sinarindo Internusa (Penggugat) tanggal 25 Februari 2014, yang telah ditanda tangani Lurah Palas dengan Register Nomor: 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 dan Camat Rumbai Register Nomor: 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 (vide bukti P-5);


4. Bahwa Jusma Syamsinar merupakan istri dari Ismail berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat dibawah tangan (vide bukti P-5 Lampiran) dan Muhammad Sabri merupakan ahli waris dari Murniwati berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 349/SKET/NSB/2007 tanggal 23 November 2007 oleh Kantor Wali Nagari Situjuh Batuah Kecamatan Situjuh Limo Nagari (vide bukti P-5 Lampiran); 5. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang akan ditingkatkan status Haknya menjadi Hak Guna Bangunan tersebut Penggugat sudah melengkapi seluruh dokumen, melakukan pembayaran dan sudah dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas oleh Tergugat (vide bukti P-8,9,10 dan 11) namun berkas Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor : 1557/200.3.14.71/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dikarenakan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit objek sengketa a quo; 6. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari atas nama

SAUT

SIHOMBING

yang

diterbitkan

Kepala

Kantor

Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, seluas 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamdaya Pekanbaru (vide bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-1) yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; 7. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan Tergugat berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Suryani Maya


dengan Saut Parlaungan Sihombing (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 10 Maret 1990 yang telah ditanda tangani Lurah Umban Sari dengan Register Nomor: 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990 dan Camat Rumbai Register Nomor: 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (vide bukti T.II.Intv-12), yang dikuasai Suryani Maya berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/XI/KR/1985 tanggal 14 September 1985; 8. Bahwa terhadap tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi sudah ditingkatkan status tanahnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, seluas 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamdaya Pekanbaru (vide bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-1); 9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2015, dimana dari hasil Ploting dari Tergugat, sebahagian tanah milik Penggugat masuk kedalam tanah objek sengketa (vide bukti T-5) dan batas

sempadan tanah milik

Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi juga berbeda; 10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (vide bukti P-30); Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki tanah yang berasal Akta Jual Beli No. 4029/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dihadapan Camat Siak Hulu Drs R.Thamsir Rachman


antara Junaidi Lubis dengan Ismail dan Akta Jual Beli No. 4030/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dihadapan Camat Siak Hulu Drs R.Thamsir Rachman antara Junaidi Lubis dengan Murniwati, dimana tanah tersebut setempat dikenal dengan Desa KM 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau (vide bukti P-5); Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut yang merupakan alas hak kepemilikan tanah Penggugat dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Muhammad Sabri dan Jusna Syamsinar dengan Steven Saputra Siantar selaku Direktur PT. Sinarindo Internusa (Penggugat) tanggal 25 Februari 2014, yang telah ditanda tangani Lurah Palas dengan Register Nomor: 595.3/PL-PEM/100 tanggal 20 Maret 2014 dan Camat Rumbai Register Nomor: 595.3/KR-PEM/288 tanggal 21 Maret 2014 (vide bukti P5), dimana tanah Penggugat tersebut didapatkan dari sdr Jusma Syamsiar selaku istri dari almarhum Ismail dan Muhammad Sabri selaku ahli waris dari Murniwati berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 349/SKET/NSB/2007 tanggal 23 November 2007 oleh Kantor Wali Nagari Situjuh Batuah Kecamatan Situjuh Limo Nagari (vide bukti P-5 lampiran) ; Menimbang, bahwa terhadap alas hak kepemilikan Penggugat tersebut, maka Penggugat akan meningkatkan status haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dimana Penggugat sudah melengkapi seluruh dokumen, yaitu melakukan pembayaran dan sudah dilakukan pengukuran serta penetapan batas-batas oleh Tergugat (vide bukti P8,9,10 dan 11) namun berkas Penggugat tersebut dikembalikan Tergugat berdasarkan

surat

Nomor

:

1557/200.3.14.71/XII/2014

tanggal

18

Desember 2014 oleh karena lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit objek sengketa a quo;


Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari atas nama SAUT

SIHOMBING

yang

diterbitkan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, seluas 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (vide bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-1); Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa a quo oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Suryani Maya dengan Saut Sihombing (Tergugat II Intervensi) tanggal 10 Maret 1990 yang telah ditanda tangani Lurah Umban Sari dengan Register Nomor: 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990 dan Camat Rumbai Register Nomor: 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (vide bukti T.II.Intv-12), yang dikuasai Suryani Maya berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/XI/KR/1985 tanggal 14 September 1985; Menimbang, bahwa merujuk dari bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-1 yang ditindak lanjuti dari bukti T.II Intervensi-12, maka menurut Tergugat terhadap tanah tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 566, Gambar Situasi 624/1995 tanggal 21 Januari atas nama SAUT SIHOMBING yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, seluas 17.000 M2, yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamdaya Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

pada tanggal 12 Juni 2015,

dimana dari hasil Ploting dari Tergugat, sebahagian tanah milik Penggugat masuk kedalam tanah objek sengketa (vide bukti T-5) dan batas


sempadan tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi juga berbeda; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menemukan dari bukti

Penggugat Surat Keterangan Ganti Kerugian

antara Muhammad Sabri dan Jusna Syamsinar kepada Steven Saputra Siantar selaku Direktur PT. Sinarindo Internusa (Penggugat) tanggal 25 Februari 2014, (vide bukti P-5) yang berasal dari Akta Jual Beli No. 4029/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 dan Akta Jual Beli No. 4030/SH/1987 tanggal 19 Desember 1987 (vide bukti P-5 Lampiran), dimana adanya perbedaan alas hak dengan bukti Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Suryani Maya dengan Saut Sihombing (Tergugat II Intervensi) tanggal 10 Maret 1990 (vide bukti T.II.Intv-12), yang dikuasai Suryani Maya berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/XI/KR/1985 tanggal 14 September 1985; Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan adanya perbedaan Surat dasar atau alas hak kepemilikan dari para pihak tersebut, dan untuk memastikan terlebih dahulu tanah objek sengketa a quo adalah benar - benar bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Muhammad Sabri dan Jusna Syamsinar dengan Steven Saputra Siantar

selaku Direktur PT. Sinarindo Internusa (Penggugat)

tanggal 25 Februari 2014 (vide bukti P-5), yang telah dimiliki Penggugat secara sah di hadapan hukum, atau dengan pengertian lain bahwa sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak dari objek sengketa a quo adalah benar-


benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka dengan demikian para pihak harus

membuktikan terlebih dahulu bahwa penerbitan tanah

milik Tergugat II Intervensi berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Suryani Maya dengan Saut Sihombing (Tergugat II Intervensi) tanggal 10 Maret 1990 yang dikuasai Suryani Maya berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/XI/KR/1985 tanggal 14 September 1985 adalah benar kepemilikannya atau telah diterbitkan dengan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, atau setidak-tidaknya dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, bukanlah bidang tanah yang berasal atau dimaksud dalam tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Suryani Maya dengan Saut Sihombing (Tergugat II Intervensi) tanggal 10 Maret 1990 (vide bukti T.II.Intv-12), yang dikuasai Suryani Maya berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/XI/KR/1985 tanggal 14 September 1985; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas

hak kedua belah pihak menurut

pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana


sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah”,

sehingga terlebih dahulu

harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat

tentang kewenangan mengadili (kompetensi

absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan ; Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dikabulkannya eksepsi Tergugat

mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat II

Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak perlu dipertimbangkan lagi; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: Dalam Eksepsi : -

Mengabulkan

eksepsi Tergugat

tentang

Kewenangan Mengadili

(Kompetensi Absolut) ; Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;


-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.449.500,- (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 02 Juli 2015, oleh kami HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR,S.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 08 Juli 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUSTIN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

ttd DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI,

Ttd AGUSTIN, S.H., M.H.


Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. A T K

Rp.

50.000,-

3. Panggilan-panggilan

Rp.

52.500,-

4. Pemeriksaan Setempat

Rp. 1.300.000,-

5. Materai

Rp.

6. Redaksi

Rp. 5.000,Rp. 1.449.500,-

12.000,-

(Satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pekanbaru - Riau ; 1. NUR HERLINA, S.H., M.H

Recommend Documents