PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pertama dengan Acara Biasa dilangsungkan di gedung yang telah

PUTUSAN Nomor : 1/G/2015/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R Subrantas KM. 9 Pekanbaru, telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------------------Nama

: BUDI CANDRA----------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia------------------------------------------------------Tempat Tinggal

: Jalan Rajawali No. 57 RT/RW 004/003 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

Pekerjaan

: Wiraswasta---------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ….…. PENGGUGAT; MELAWAN

Nama Jabatan

: KETUA

BADAN

PENGAWAS

PEMILIHAN

UMUM PROVINSI RIAU; ------------------------------Tempat Kedudukan

: Jalan Sultan Syarif Kasim No. 119 Pekanbaru; --Selanjutnya disebut sebagai ……. TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;---------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 1/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------------

Penetapan Nomor: 1/G/2015/PTUN.PBR

Halaman 1 dari 19 halaman

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini ;----------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ;------------------------------------------------Telah

mendengar

keterangan

pihak

Tergugat

pada

Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2015 dan 27 Januari 2015;---Telah membaca Gugatan Penggugat Nomor : 1/G/2015/PTUNPbr, tertanggal 9 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2015;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Register Perkara No. 1/G/2015/PTUN-Pbr, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ------------------------I. OBJEK SENGKETA------------------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau Nomor 035-KEP Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Budi Candra, S.E., S.H., M.H. Sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru” (bukti P-1), ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau (selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang memutuskan : -------------------------------------------



PERTAMA : Memberhentikan Tetap Sdr. Budi Candra, SE,SHMH dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Urnum (Panwaslu) Kota Pekanbaru. -----------------------------------------------------II. DASAR GUGATAN-------------------------------------------------------------------A. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa TUN-----------------------1. Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa merupakan keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pergadilan Tata Usaha Negara. -----------------------------------------------------------------2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan : ----------------------------------------Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------------------3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan : ----------------------------------------Keputusan Tata Usaka Negara adalah suatu penetepan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi,

tindakan

hukum

Tata

Usaha

Negara

yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ------------------4. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuaan pasal 1 angka (2) dan angka (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu : ---------------------------------------------------------(1) Tergugat

adalah

pejabat

administrasi

Negara

yang

melaksanakan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Propinsi Riau yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

Tentang

Penyelenggara Pemilu. Anggota Bawaslu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. -----------------------------------------------------(2) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga merimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ----

Konkret, karena surat keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni Penggugat telah

diberhentikan

dari

jabatannya

sebagai

Anggota

Panwaslu Kota Pekanbaru oleh Tergugat. --------------------------

Individuai, karena surat tersebut tidak ditujukan untuk orang lain secara Umum, tetapi tertentu yakni ditujukan kepada Budi Candra, S.E., S.H., M.H. (Penggugat) yang diberhentikan dari jabatannya;-------------------------------------------------------------------

-

Final, karena surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu

akibat

hukum dimana,


status

Penggugat

telah


diberhentikan dari jabatannya sejak tanggal penetapannya tanpa perlu ada persetujuan dari instansi/pejabat lainnya; ----B. Kepentingan Penggugat dirugikan oleh Objek Sengketa;--------------1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (35) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5

Tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

menyebutkan : -----------------------------------------------------------------"Orang

atau

Badan

Hukum

Perdeta

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi atau Rehabilitasi" --------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena objek sengketa tersebut telah

menirnbulkan

akibat

hukum

yang

merugikan

bagi

Penggugat. Akibat dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru namun masa tugas Panwaslu Kota Pekanbaru secara urnum telah berakhir. Penggugat dalam hal ini rnerasa dirugikan dalam hal nama baik. Sehingga menurut Penggugat Majelis Hakim PTUN patut dan layak untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 035-KEP Tahun 2014



Tentang Pemberhentian Tetap Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagai Anggota Panwaslu Pekanbaru. Dan juga sudah patut dan layak Majelis dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 035-KEP Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru berikut petikan keputusannya. Bahwa sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa menyidangkan dan memutus perkara untuk dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta membayar ongkos perkara. ---------------------------------------------------------------3. Bahwa mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 021-KEP Tahun 2014 Tentang Penetapan

Anggota

Panitia

Pengawas

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada butir kesembilan berbunyi: "Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Artinya adalah : bahwa otomatis semenjak Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku maka otomatis Penggugat bukan lagi sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru. Karena legalitas jabatan seseorang melekat melalui adanya Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. --------------------------------------------------------------4. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 021-KEP Tahun 2014



Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada butir kesembilan berbunyi: "Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku membuat tidak adanya Kepastian Hukum bagi Penggugat. Pemberhentian secara Tetap Penggugat melalui SK "Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi

Riau

Nomor

035-KEP

Tahun

2014

Tentang

Pemberhentian Tetap Sdr, Budi Candra, S.E., S.H., M.H. Sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena status Penggugat bukanlah sebagai

Anggota

Penggugat

sudah

Panwaslu di

Kota

batalkan

Pekanbaru

melalui

karena

Keputusan

SK

Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 021-KEP Tahun 2014 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota

Dalarn

Rangka

Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada butir kesembilan berbunyi: "Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Artinya adalah: bahwa otomatis semenjak Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku maka otomatis status Penggugat bukan lagi sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru. --------------------5. Bahwa kewenangan untuk meminta SK tidak dimiliki oleh Tergugat dan hal tersebut tidak diatur dalam perundangundangan dan dapat dikatakan bahwa Penggugat melakukan abuse of power (diluar kewenangannya). Artinya semenjak



ditandatanganinya SK Nomor 021-KEP/TAHUN 2014 hingga 20 Mei

2014

Penggugat

bukanlah

Anggota

Panwaslu

Kota

Pekanbaru lagi. ----------------------------------------------------------------6. Bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah melanggar UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu karena telah membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Riau Nomor 035KEP Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Budi Candra S.E., S.H., M.H. dan Sdr. Bustami Ramzi, S. Pd. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2014. Karena menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang

Penyelenggara

Pemilu,

yang

berwenang

memberhentikan Penggugat adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dalam hal ini telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Bahwa Pemberhentian Anggota Panwaslu menurut UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 99 Ayat (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan : ----------------------------------------------a. anggota Bawaslu oleh Presiden; ---------------------------------------b. anggota

Bawaslu

Provinsi,

Panwaslu

Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Pengawas pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu; ----------------------



Artinya

Ketua

Bawaslu

Propiasi

Riau

telah

rnelampaui

kewenangannya yang diberikan oleh Undang Undang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru. Akan tetapi anehnya Penggugat bukanlah Anggota Panwaslu Pekanbaru lagi karena SK Penggugat sudah di batalkan melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 021-KEP Tahun 2014 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada butir kesembilan berbunyi: “Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Artinya adalah: bahwa otomatis semenjak Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku maka otomatis status Penggugat bukan lagi sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru.

Jadi

dalam

perkara

ini,

Tergugat

telah

memberhentikan Penggugat yang statusnya bukanlah sebagai Anggota Panwaslu Pekanbaru sehingga tidak ada kepastian hukum; ---------------------------------------------------------------------------8. Bahwa selain rnelanggar aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagairnana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1985 jo. Pasal 1 angka (35) UndangUndang Nomor: 22 Tahun 2007, diantaranya adalah: ---------------a. Kepastian Hukum : asas dalarn negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas.;-----------------------------------------b. Tertib Penyelanggaraan Negara : asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian

dan

keseimbangan

dalam

pengendalian penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo, tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta

dikeluarkarnya

Keputusan

tersebut

dan

penyarnpaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib. Mestinya mengacu pada Peraturan No 1 tahun 2013 mestinya SK Pemberhentian dikeluarkan paling lambat 7 hari semenjak putusan DKPP dibacakan. Namun Penggugat mengeluarkan SK pada tanggal 13 Oktober 2014. Artinya Sudah jauh lewat waktu dari 7 (tujuh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013. Artinya Penggugat sudah melanggar Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013; -------------------c. Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh infomasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setetah Keputusan a quo keluar dan Penggugat meminta



diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya.;--------------------------------------------------------------d. Proporsionalitas : asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas, Penggugat sama sekali tidak diperlakukan sama dengan Anggota Panwaslu yang lain yaitu Sdr. Drs. Mas'ud. Sdr. Drs. Mas'ud juga diklarifikasi

oleh

Tergugat

26/UND/Bawaslu-Riau/IV/2014.

melalui Dan

pada

undangan hari

itu

no: juga

Penggugat juga diklarifikasi di Kantor Bawaslu Propinsi Riau. Namun Sdr. Drs. Mas'ud tidak dimasukkan dalam daftar namanama yang telah dievaluasi. Namun nama-nama yang dievaluasi seperti Sdr Nurman Antoni Panwaslu Kab Kuansing, Sdr. Indra Dinata Panwaslu Kota Pekanbaru, Sdr. Bustami, akan tetapi nama Sdr. Mas’ud tidak ada. Nama Sdr. Mas'ud tidak masuk dalam daftar Berita Acara Anggota Panwaslu Kab/Kota

yang

telah

diklarifikasi,

Sehingga

ada

sikap

diskriminatif yang ditunjukan oleh Penggugat; ---------------------e. Profesionalitas : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas.;----------------------------------------------------------------------------



Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan asas larangan bertindak

sewenang-wenang,

asas

larangan

mengenai

detournement de pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenangwenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat; ---------------------------------------------------C. Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu------------------------------------1. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo yang diterima oleh Penggugat ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti P1);----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: ------------------------------------------------Gugatan dapat dajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat Diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.----------------3. Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2014. Dengan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014. sesuai sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------------------------------------



4. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek gugatan TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang dan mengadili perkara ini; -----------------------------------III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN-------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru dengan jabatan ketua yang diangkat melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau RI (Bawaslu RI ) Nomor 11-Kep. Bawaslu-Riau/XI/2012 tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2012 ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Propinsi Riau; ----------------------------------------------------------2. Dengan demikian sebagaimana seluruh uraian diatas telah jelas dan nyata, Objek Sengketa dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bersih;--------------------------------------------------------------------3. Bahwa Penguggat sama sekali tidak pemah mendaftar menjadi anggota partai politik maupun caleg. Tergugat bahkan tidak dapat membuktikan secara materil bahwa Penggugat terlibat partai politik. Penggugat tidak ada menandatangani formulir meniadi anggota partai politik guna menjadi caleg. Bahkan Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi kalau ada Penggugat melakukan tuduhan tersebut. Dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan nama baik Penggugat; --------------------------------------------------------------------------4. Bahwa dengan fakta-fakta di atas jelas nenunjukkan Objek sengketa rnemenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)



UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal I angka (35) UU No 9 Tahun 2004 yang berbunyi: ---------------------------------------------------------------------"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----------------------------------------------(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umurn Pemerintahan yang Baik";--------------IV. PETITUM-------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rnohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----------------------DALAM POKOK PERKARA------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah SK Nomor 035-KEP tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap sdr. Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Bawaslu Propinsi Riau; --------------------------------------------------------------3. MewajibkanTergugat untuk mencabut SK Nomor 035-KEP tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap sdr. Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru; ---------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat; --------5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara. -------------------



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada pemeriksaan persiapan dengan surat panggilan tercatat ------------------------------------------------------Bahwa terhadap pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah dipanggil secara patut dengan surat panggilan tercatat untuk diberi nasehat guna perbaikan gugatan yang kurang jelas berdasarkan surat panggilan tanggal 13 Januari 2015, dan tanggal 20 Januari 2015; ---------------------------------------------------------Bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut pihak Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan diatas ;------------------------------------------------------------------Bahwa Perkara Nomor : 1/G/2015/PTUN-Pbr masih dalam Pemeriksaan Persiapan ;---------------------------------------------------------------Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in litis adalah: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu



Propinsi Riau Nomor: 035-KEP Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Budi Candra, S.E., S.H., M.H., dan Sdr. Bustami Ramzi, S.Pd. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru tertanggal 13 Oktober 2014; Menimbang,

bahwa

pemeriksaan

Perkara

Nomor

:

1/G/2015/PTUN-Pbr masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan guna perbaikan gugatan Penggugat;--------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

sesuai

Berita

Acara

Pemeriksaan

Persiapan ke I (satu) pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 pihak Penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan dengan melalui surat Panggilan tertanggal 13 Januari 2015, sedangkan pihak Tergugat hadir Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau bernama EDY SYARIFUDDIN, S.Ag. dan sesuai Pasal 63 angka 2 (b) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah meminta Keterangan dan meminta data-data yang diperlukan; ------------------------------------------Menimbang,

bahwa

sesuai

Berita

Acara

Pemeriksaan

Persiapan ke II (dua) pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 pihak Penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan melalui surat Panggilan tertanggal 20 Januari 2015, sedangkan pihak Tergugat hadir Ketua

Badan

Pengawas

Pemilu

Provinsi

Riau

bernama

EDY

SYARIFUDDIN, S.Ag. dan menyerahkan kronologis terbitnya objek sengketa; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perkara in litis masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang



menentukan bahwa: Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke I (satu) tanggal 20 Januari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke II (dua) tanggal 27 Januari 2015, pihak Penggugat

tidak

pernah

hadir

tanpa

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara. Adapun terhadap Putusan a quo, Penggugat berhak mengajukan gugatannnya sekali lagi setelah membayar uang muka biaya perkara; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 71 a quo mengatur sebagai berikut : ayat (1)

“Dalam

hal

Penggugat

atau

Kuasanya

tidak

hadir

di

persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil secara patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara” ;------------------------------------------------(2)

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak

memasukkan

gugatannya

sekali

lagi

sesudah

membayar uang muka biaya perkara”; --------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata



Usaha

Negara

Pekanbaru

untuk

mencoret

perkara

Nomor:

1/G/2015/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; --------------------------Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;----------------------------------------------------------------------MENGADILI: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur ; -------------------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor: 1/G/2015/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara; ----------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; ----------------------Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 02 FEBRUARI 2015 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. dan



NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 05 FEBRUARI 2015, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat; --Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Hakim Anggota II, ttd

NASRIFAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd

NUR SUJUD, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA: 1. Pendaftaran Gugatan / PNBP

Rp. 30.000,00

2. Alat tulis kantor

Rp. 50.000,00

3. Surat-surat Panggilan

Rp. 40.000,00

4. Redaksi

Rp.

5.000,00

5. Materai

Rp.

6.000,00

Rp. 131.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)



PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pertama dengan Acara Biasa dilangsungkan di gedung yang telah

Recommend Documents