PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PUTUSAN Nomor: 4/G/2015/PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: Nama

:

CORNELIA HALIM; -------------------------------------------

Kewarganegaraan

:

Indonesia; ---------------------------------------------------------

Tempat Tinggal

:

Jalan Nipah Dalam No. 35 A RT/RW 004/004 Kel/Desa Barok Nipah Kecamatan Padang Barat – Sumbar; -----------------------------------------------------------

Pekerjaan

:

Mengurus Rumah Tangga; ----------------------------------Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----------1. ASWIN E. SIREGAR, S.H., M.H.; ----------------------2. S. MUNIR, S.H., M.H.; ------------------------------------3. DAVIT SAPUTRA, S.HI.; ---------------------------------Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASEGAR, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 02-F Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 31/KKASEGAR/V/15, tertanggal 29 Mei 2015; -----------------Selanjutnya disebut sebagai……….... PENGGUGAT; MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru; ---------------------------------------Halaman 1 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ---------------------------------------I.

Nama

: ABDUL RAJAB N, S.H., M.H.; ---------------------------------

NIP

: 19700903 199703 1 005; ---------------------------------------

Pangkat : Pembina (IV/a);----------------------------------------------------Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-------------II. Nama NIP

: IFNI NASIF, S.H.;-------------------------------------------------: 19590529 198603 1 006;----------------------------------------

Pangkat : Penata (III/c);-------------------------------------------------------Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;--------------------III. Nama NIP

: CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;------------------------------------: 19670117 198603 2 001;----------------------------------------

Pangkat : Penata (III/c);-------------------------------------------------------Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;--------------------IV. Nama NIP

: NOVIA DAMAIYANI, S.H.;--------------------------------------: 19831105 200312 2 001;----------------------------------------

Pangkat : Penata Muda (III/a);----------------------------------------------Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----------------V. Nama NIP

: ROSNELLY;--------------------------------------------------------: 19611112 198203 2 001;----------------------------------------

Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b);----------------------------------------Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----------------Kelimanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

beralamat

di

Jalan

Pepaya

No.

47

Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 775/600-14.71/II/2015, tertanggal 13 Februari 2015;-----------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ……………………...……….TERGUGAT; Halaman 2 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Dan Nama

: LAW TJUN HOK------------------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia---------------------------------------------------------------Pekerjaan

: Wiraswasta-------------------------------------------------------------

Tempat tinggal

: Jalan Sokarno-Hatta Komplek Bisnis Blok A No. 1 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; ----------------------------Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -------------1. SYAMSU ANWAR, S.H. ----------------------------------------2. ST. MAHMUD SYAUKAT, S.H. M.H. dan------------------3. ROSI SUKMAJAYA SYAMSU, S.H. ------------------------Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Pengacara pada Kantor Hukum Syamsu Anwar, SH & Associate, yang berlamat di Jalan Baladewa No. 26, Keluarahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

019KHS/III/2015 tanggal 28 Maret 2015; ---------------------Selanjutnya disebut sebaga TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, ---------------------------------Telah membaca: --------------------------------------------------------------------------------1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Pebruari 2015, dibawah Register Perkara Nomor: 4/G/2015/PTUN-Pbr; -----2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 5 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Halaman 3 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 5 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ---------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; --------------------------------------------------------------------5. Berkas Perkara a quo; ----------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA: Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 3 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Pebruari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Pebruari 2015, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:-Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a guo adalah: --------------------------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Kepata Kantor Pertanahan Kota Pekaabaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah. --------------------Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Halaman 4 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------I. Tenggang Waktu-----------------------------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 November 2014 melalui Koran Hariau Riau Pos, sedangkan gugatan diajukan tanggal 03 Februari 2015, rnaka beralasan hukum gugatan Penggugat DAPAT DITERIMA untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ---------------------------------------“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitang sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ------------------------------------------------------II. Kepentingan Penggugat------------------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa yatrg diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, sehingga gugatan Halaman 5 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: ---------------------------(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”. -------------------------------------------------III. Dasar Gugatan-----------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Ring Road Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3100 tanggal 24 Mei 2000 dengan luas 3.085 m2 dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 94/Simp.Baru/2000 tanggal 11 Maret 2000; --------------------------------------------------------------------------------------

2.

Bahwa tanah tersebut di atas, asal usulnya Penggugat peroleh dari jual beli dengan Syamsudin D dan Andi Salamon berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Simpaag Baru Nomor .13/036-KSB/I/2000 tertanggal 13 Januari 2000;-

3.

Bahwa semenjak tanah tersebut Penggugat beli sampai dengan saat ini Penggugat tetap melaksanakan kewajiban dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menguasai secara fisik serta mengolah tanah tersebut dan Penggugat telah mendirikan bangunan

Halaman 6 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

permanen 2,5 (dua setengah) lantai berdasarkan Surat Keputusan Izin Mendirikan

Bangunan

(IMB)

dari

Walikota

Pekanbaru

No.

1267/IMB/DRTB/2011 tanggal 27 Desember 2011; -------------------------4.

Bahwa pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WK/1992 tentang lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 diadakan konsolidasi di Jalan Ring Road tersebut; ---------------------------------------

5.

Bahwa dalam ketentuan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WK/1992 tentang Iokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 tersebut setiap tanah yang dikonsolidasi dikurangi 30% dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; ------------------------------------------------------

6.

Bahwa tujuan dari konsolidasi tersebut adalah setelah ditata kembali bentuk persil kepemilikan tanahnya sehingga menjadi teratur yang dilengkapi dengan sarana jalan serta menguntungkan pemilik tanah serta masyarakat pada umumnya; ------------------------------------------------

7.

Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut tidak menganut asas transparansi/keterbukaan dan asas kesamaan; ---------

8.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar asas kesamaan dimana dalam asas ini mewajibkan semua warga masyarakat diperlakukan sama baik dalam pelayanan maupun dalam perolehan haknya selaku warga masyarakat; ------------------------------------------------

9.

Bahwa dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut Tergugat tidak memperlakukan asas kesamaan, dimana tidak semua tanah yang Halaman 7 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

dikonsolidasi dipotong/dikurangi 30% sebagaimana diamanatkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WK/l992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 tersebut; ---------------------------------------------------------10. Bahwa terhadap tanah yang terletak di sebelah tanah Penggugat yaitu tanah milik Law Tjun Hok sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6371/Kelurahan Simpang Baru sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simpang

Baru/2004

(hasil

konsolidasi)

justru

terdapat

penambahan dari luas sebelumnya; --------------------------------------------11. Bahwa Law Tjun Hok membeli tanah dari R. Garingging/istri dari Washington Sinaga pada tahun 2009 setelah tanah tersebut dikonsolidasi, sedangkan R. Garingging memperoleh tanah dari jual beli dengan H. Gudang dengan luas 2.520 m2, jika hal tersebut mengacu kepada ketentuan konsolidasi harus dikurangi 30% tentunya luas tanah Law Tjun Hok seharusnya adalah seluas 1.764 m2 akan tetapi justru luasnya bertambah menjadi 2.324 m2. -------------------------12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menerima

hasil

konsolidasi

tersebut

karena

selain

terdapat

ketidakadilan juga sebagian tanah milik Penggugat tersebut termasuk dalam peta bidang Sertipikat Hak Milik No. 6371/Kelurahan Simpang Baru atas nama R. Garingging yang kemudian di jual kepada Law Tjun Hok. --------------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6371/Kelurahan Simpang Baru tersebut pulai Washington Sinaga mencoba menguasai tanah


milik Penggugat dan telah pula melakukan pengrusakan terhadap pagar tanah milik Penggugat, atas hal tersebut Penggugat membuat laporan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

No.

PoL

STP/302-

b/XI/2006/Reskrim tanggal 08 November 2006, dan atas laporan tersebut Washington Sinaga melarikan diri sehingga Washington Sinaga ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Kota Besar

Pekanbaru

sebagaimana

Surat

Nomor

:

DPO/36/III/2010/Reskrim tanggal 12 Maret 2010 hingga saat ini; -------14. Bahwa akibat kesemberawutan pelaksanaan konsolisasi tersebut, maka sampai dengan saat ini belum tercapai maksud dan tujuan dari Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WK/1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 tersebut, dan tahu-tahu pada tanggal 08 November 2014 Tergugat mengeluarkan surat keputusan (objek sengketa) tentang penarikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Penggugat sebagaimana

dimaksud

dalam

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

3100/Kelurahan Simpang Baru sebagainana Surat Ukur 11 Maret 2000 No.9/Simp Baru/2000 luas 3.085 m2. -----------------------------------15. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Badarr Pertanahan Kota Pekanbaru berupa Pengumuman Nomor I358/Peng.600.14.7l/Xl/20l4 tertanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substansial serta merupakan tindakan sewenangwenang (willekeur) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Halaman 9 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

yang sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (general principle of good administration); ----------------------Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik ini terdapat

beberapa asas, antara lain yang berhubungan dengan perkara, a quo adalah asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan asas perlakuan yang sama (fair) yaitu setiap masyarakat mendapat perlakuan pelayanan dan hak yang sama; ------------------------------------Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, jelas-jelas tidak memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat karena sampai dengan saat ini masih terjadi persoalan hukum antara Penggugat dengan pihak lain, dan juga tindakan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sama dengan masyarakat yang lainnya baik dalam pelayanan maupun perolahan hak dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut; -----------------------------------------------------------------16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan berupa Pengumuman

Nomor

1358/Peng.600.14.71/XI/2014

tentang

Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah tertanggal 06 November 2014, selain melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, juga melanggar

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

yaitu

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negera dan Hak Penggeloaan yaitu Pasal 104 mensyaratkan pembatalan Hak atas tanah tersebut harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan Halaman 10 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

hukum tetap (pelaksanaan putusan pengadilan jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana terdapatnya kekeliruan prosedur dalam pembatalan Sertipikat Hak

Milik

Nomor

3100/Kelurahan

Simpang

Baru

atas

nama

Penggugat, terutama ketentuan Pasal 61 dimana untuk pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik diluar pengadilan harus ada terdapatnya cacat administratif terhadap sertipikat hak milik tersebut melalui suatu surat keputusan pembatalan/penarikan. ---------------------------------------17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan

objek

sengketa

berupa

Pengumuman

Nomor

1358/Peng.600.14.71/XI/20l4 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah tertanggal 06 November 2014 sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ---------------------a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. --------------------------b. Keputusan Tata usaha yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yaag baik; ---------------------------------------18. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH beserta segala akibat hukumnya dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku umum Tergugat Keputusan Tata usaha Negara berupa


Pengumuman Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 Norvember 2014 tentang Penarikan Sertifikat Hak Atas Tanah; --------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebul di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------------2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Pengumuman

Kepala

1358/Peng.600.14.71/XI/2014

Pertanahan

tanggal

06

Kota

Pekanbaru

November

2014

Nomor tentang

Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah; -------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Umum Tergugat berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah; ------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa

terhadap

Gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat

telah

mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 3 Maret 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: -----------------------------------------------------------------------------Pengumuman Bukan merupakan Objek Sengketa TUN---------------------------Halaman 12 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

a. Bahwa pada hal 2 gugatan, Penggugat menyebutkan yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata usaha Negara berupa Pengumuman Kepala

Kantor

Pertanahan

1358/Peng.600.14.71/XI/2014

Kota

tanggal

06

Pekanbaru November

Nomor 2014

:

tentang

Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah ; -------------------------------------------------b. Bahwa Pengumuman tersebut belum bersifat "Final" karena masih ada tindakan yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu pencatatan pada Buku Tanah Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang

Baru

Gambar

Situasi

tanggal

11

Maret

2000

No.

94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 M2 atas nama Cornelia dan Daftar-daftar umum lainnya yang berkaitan dengan Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang Baru yang menyatakan bahwa Hak Milik tersebut dimatikan; ---------------------------c. Jadi sesuai uraian tersebut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 1358/Peng.600.14.71/XI/2014

tanggal

06

November

2014

tentang

Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------------------------------------Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan kepastian hukum sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima. ---------------------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA: --------------------------------------------------------------Halaman 13 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

1.

Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. ---------

2.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan yaitu adanya 2 (dua) Sertipikat Hak atas tanah pada 1 (satu) bidang tanah, yaitu Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang

Baru

Gambar

Situasi

tanggal

11

Maret

2000

No.

94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 M2 atas narna Cornelia (sertipikat sebelum konsolidasi tanah perkotaan) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6077 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No. 2307/Sirnp. Baru/2014 luas 2.160 M2 atas nama CORNELIA (sertipikat hasil konsolidasi tanah perkotaan); ----------------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan S.M. Amin (Ring Road) dan Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan range 100 meter kiri kanan jalan, merupakan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan yang ditetapkan oleh Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. : 590/85-WK/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. ---------------------------------------------------------------------------

4.

Selanjutnya lokasi tersebut juga telah ditegaskan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tanah Negara untuk Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai objek Konsolidasi Tanah Perkotaan seluas + 185 Ha, Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Halaman 14 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau. ------------------------------------5.

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Walikotamadya

Daerah

Tingkat

II

Pekanbaru No. : 590/85-WK/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 80-VI- 1997 tanggal 8 Agustus 1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan seluas + 185 Ha, Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, lokasi tersebut telah ditata bentuk penguasaan dan pemilikan tanahnya dan diberikan sertipikat hak atas tanah yang baru, diantaranya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6077 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No. 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M2 atas narna CORNELIA. --------------------------------6.

Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan seluas + 185 Ha, Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, maka semua bukti pemilikan/penguasaan atas bidang tanah yang termasuk dalam lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan (range 100 meter kiri kanan jalan) tidak berlaku lagi, karena lokasi tersebut telah ditegaskan sebagai Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah. -----

7.

Sehubungan

telah

ditetapkannya

lokasi

tersebut

sebagai

obyek

konsolidasi tanah perkotaan, maka seharusnya tidak ada lagi penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah melalui kegiatan lain selain Konsolidasi Tanah Halaman 15 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Perkotaan, narnun penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang Baru Gambar Situasi tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 M2 atas nama CORNELIA dilakukan melalui kegiatan Prona Swadaya, hal ini terbukti dari dasar pendaftarannya yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik adalah Surat Keputusan KAKANTAH KODYA PEKANBARU tanggal 8 Mei 2000 No. 148-520.1-05-01-2000-P.Swd.13, oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut telah cacat administrasi; ---------------------------------------------------------------------------------8.

Seharusnya sebelum pelaksanaan Konsolidasi Tanah, semua bukti kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang terdapat pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Konsolidasi Tanah harus diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, namun karena adanya kelonggaran persyaratan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yong diserahkan hanya berupa foto copi selanjutnya dokumen aslinya diserahkan saat mengambil Sertipikat Hak Atas Tanah;----------------

9.

Bahwa praduga Penggugat bahwa dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut terdapat ketidakadilan adalah tidak berdasar, karena dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut masing-masing peserta diwajibkan memberikan sumbangan, baik berupa tanah maupun dalam bentuk yang lain (Pasal 6 Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah);-

10. Bahwa R. GARINGGING menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Tampan No. 141/KT/lV/1992 tanggal 30 April 1992 dengan pengurangan luas sebagai berikut : --------------------------------a. Luas awal + 8.566 M2, dengan ukuran sebagai berikut : --------------------Halaman 16 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

- Utara

: 140 meter---------------------------------------------------------------

- Selatan : 94,80 / 55,50 meter--------------------------------------------------- Barat

: 52-20 meter-------------------------------------------------------------

- TImur

: 59,80 meter-------------------------------------------------------------

b. Sewaktu masih bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian, dijual sebagian kepada: --------------------------------------------------------------------- Dijual kepada Kurnia Saftaria ukuran 59m x 20m: 1.180 m2-------------- Dijual kepada Martha Panggabean ukuran 20m x 30m = 600 m2------- Dijual kepada Desman Sinaga ukuran 38 /40rn x 32rn : 1.248 rn2------ Dijual kepada Agus Solihan ukuran 40m x 15m = 600 m2----------------Total luas tanah yang dijual + 3.628 m2---------------------------------------c. Luas semula (+8.566 M2) dikurang luas yang dijual (3.628 m2) maka luas sisa adalah + 4.938 m2-------------------------------------------------------d. Luas sisa (+ 4.938 m2) dikurangi 30% adalah 3.456 m2, sementara luas yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 6371 Kel. Simpang Baru

atas

nama

LOW

TJUN HOK (semula

atas

nama

R.

GARINGGING) adalah : 2.520 M2. ----------------------------------------------Berdasarkan fakta - fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut: -------------------------DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi dari TERGUGAT. ------------------------------------------------------ Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. ----------------------------------------


DALAM POKOK SENGKETA: --------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -------------------------------2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2015, Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi atas nama Law Tjun Hok melalui Kuasa Hukumnya, Syamsu Anwar yang melalui Putusan Sela Tanggal 21 April 2015 Majelis Hakim telah menetapkannya sebagai Tergugat II Intervensi; -------------Bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan Tanggal 28 April 2015, dengan mengemukan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut: -------------------------------Bahwa memperhatikan Surat Gugatan PENGGUGAT, yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 03 Pebruari 2015. Maka

TERGUGAT INTERNESI

mengajukan keberatan sebagai berikut:----------------------------------------------------TENTANG OBJEK PERKARA : ------------------------------------------------------------Bahwa sesuai dengan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 03 Pebruari 2015 pada halaman 2 (dua) alinea pertama yang berbunyi :-----------------------------------------------------Bahwa yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah : ---------------------------------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah; --------------------Halaman 18 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbuIkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan bukum perdata” BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS OBJEK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : --------------------------------------------------------------------------Bahwa pelaksanaan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah berkaitan dengan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI yaitu tentang kepemilikan tanah TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat dihadapan dan oleh Lina Susanty, S.H. (PPAT) Pekanbaru dan pada tanggal 10 Agustus 2009 dibalik nama kepada Low Tjun Hok (TERGUGAT II INTERVENSI), untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI uraikan fakta-fakta sebagai berikut : ----------------Halaman 19 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

1. TERGUGAT II INTERVENSI adalah selaku pemilik tanah yang sah menurut hukum dan sebagai pembeli yang beritikat baik:------------------------------------1.1. Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI membeli sebagian tanah sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging,

sebagaimana

diuraikan dalam Surat

Ukur

Nomor

2308/Simp Baru/2004, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dimaksud dalam : ---------------------------------------Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a yang berbunyi: --------------------------------------------------------------------------------PPAT menolak untuk membuat akta, jika : --------------------------------a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftrar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang yang berbunyi

“Sebelum

melaksanakan

pembuatan

akta

mengenai

pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan


setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli. Juncto ayat (3) yang berbunyi “Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. --------------------------Maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Lina Susanty, S.H. sebelum membuat Akta Jual Beli, melakukan pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp

Baru/2004 tersebut ke Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT), maka Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT), melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/ Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana

diuraikan

dalam

Surat

Ukur

Nomor

2308/Simp

Baru/2004 tersebut pada tanggal 02 Juni 2009 sebagaimana tercantum pada D.I 303 Nomor 7941 Juncto D.I 307 Nomor 25567 pada jam 15.00 tanggal 02 Juni 2009; ------------------------------------------1.2. Bahwa berdasarkan pengecekan sertipikat tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 1.1. (satu titik satu) di atas maka dibuat Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15 Juni 2009 dihadapan dan oleh Lina Susanty, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru antara pihak-pihak : --------------------------------------------------Halaman 21 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

1. Nyonya Rasinta Saragih Garingging (ditulis juga R. Garingging) selaku Penjual dengan-----------------------------------------------------------2. Tuan Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) selaku Pembeli; -----------------------------------------------------------------------------1.3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15 Juni 2009 tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana

diuraikan

dalam

Surat

Ukur

Nomor

2308/Simp

Baru/2004 tersebut maka pada tanggal 02 Juni 2009 dibalik nama kepada Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT ), pada tanggal 10 Agustus 2009; -------------------------------------------------------------------------Maka dengan demikian kepada Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) adalah pembeli yang beritikat baik oleh karenanya harus dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; --------1.4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berkeinginan untuk memasang pagar tanah sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 tersebut pada tanggal 02 Juni 2009 maka oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT), telah dilakukan pengukuran pengembalian batas pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 yaitu sesuai dengan Berita

Acara

Pengukuran

1153/200.3.1471/VII/2011,

maka

Pengembalian batas

bidang

Batas tanah

Nomor yang


dikembalikan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) adalah sebagai peta situasi di bawah ini : -------------------------------------

Keterangan : ------------------

batas tanah TERGUGAT II INTERVENSI -----------

----------

batas tanah yang diakui oleh PENGGUGAT sesuai

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru yang telah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan (TERGUGAT) pada tanggal 1 April 2004;----------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 6077/Kelurahan Simpang Baru milik PENGGUGAT menurut TERGUGAT setelah Konsolidasi; ---------------------------------------


1.4.1. Bahwa pagar tanah/batas tanah yang terbuat dari kayu diakui oleh PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru, sedangkan sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) pada tanggal 1 April

2004,

maka

untuk lebih

meyakinkan

TERGUGAT

II

INTERVENSI pada 11 Juni 2012 meminta penjelasan kepada TERGUGAT, maka pada tanggal 11 Juni 2012 TERGUGAT II INTERVENSI melalui Kuasa Hukumnya membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) sesuai dengan surat tanggal 11 Juni 2012 Nomor 063/KHS/VI/2012, Perihal

Mohon

Mendapatkan

Informasi

Tentang

Penerbitan

Sertpikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru, serta somasi terhadap PENGGUGAT melalui surat antara lain sebagai dimaksud dalam Surat Kuasa Hukum TERGUGAT II INTERVENSI tanggal 13 Agustus 2012 Nomor 096/KHS/ VIII/2012, Perihal Mohon Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 6077/

Kelurahan Simpang Baru Yang Tercatat An Cornelia, Agar Sesuai Dengan Surat Ukur Yang Sebenarnya, yang ditujukan kepada Sdri Cornelia Halim (PENGGUGAT) yang semula pagar tersebut terbuat dari kayu sewaktu pagar tersebut akan dibongkar oleh TERGUGAT

II

INTERVENSI,

ternyata

PENGGUGAT

tetap

mengakui bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah berdasarkan kepada sertipikat yang telah dibatalkan oleh TERGUGAT tersebut, dan disamping itu menguasai

tanah

Sdri Cornelia Halim (PENGGUGAT) tetap yang

berdasarkan

sertipikat

yang

telah


dibatalkan oleh TERGUGAT tersebut atau dengan sengaja menggunakan akta palsu oleh karena itu gugatan Tata Usaha Usaha Negara PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ---------------------------------------------2. TERGUGAT

MENERBITKAN

SERTIPIKAT

HAK

MILIK

NOMOR

6371/KELURAHAN SIMPANG BARU DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 6077/ KELURAHAN SIMPANG BARU ADALAH PUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN KOTA PEKANBARU; --------------------------------------------------Bahwa memperhatikan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan

Simpang

Baru

tanggal

09

Juni

2004

sertipikat

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 tersebut dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 adalah pelaksanaan Tata Usaha Negara dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah sebagaimana diuraikan di bawah ini : --------------------------2.1. Bahwa

pelaksanaan

Konsolidasi

Tanah

adalah

merupakan

pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mengatur kepentingan umum berdasarkan : --------------------------------------------------------------------------1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; ------------------------------------------------------------2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; -------------------------------------------------------------------


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;--------------------------------------------------------4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

224

Tahun

1961

tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi; ---------5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; ----------------------------------------6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang

Organisasi

dan

Tata

Cara

Kerja

Penyelenggaraan

Landreform; ------------------------------------------------------------------------Yang merupakan pelaksanaan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara untuk kepentingan umum atau Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, maka sesuai dengan ketentuan di atas Tim Konsolidasi Tanah Arengka II Kota Pekanbaru

adalah

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (dua) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-------------------------------2.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, antara lain menggatur :----------------------------------------------------Pasal 1 : --------------------------------------------------------------------------------1. Konsolidasi

Tanah

adalah

kebijakan

pertanahan

mengenai

penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha Halaman 26 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

pembangunan,

untuk

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. ------------------2. Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara obyek Konsolidasi Tanah.---------------------3. Tanah obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau pedesaan yang ditegaskan

oleh

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional untuk

dikonsolidasi.-----------------------------------------------------------------------4. Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan.-----------------------------------------------------------------------5. Tanah

pengganti

Biaya

Pelaksanaan

adalah

bagian

dari

Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK).------------------------------------------------------------------------------6. Surat

ijin

menggunakan

Tanah

(SIMT)

adalah

Surat

Ijin

Menggunakan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan sebagai tersebut angka 4 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. ---------------------------------------------------------Pasal 4 ayat (1) berbunyi : ---------------------------------------------------------


Lokasi konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. ---------------------------------Pasal 5 berbunyi : --------------------------------------------------------------------(1) Konsolidasi Tanah diselenggarakan secara fungsional oleh Badan

Pertanahan Nasional. -----------------------------------------------------------(2) Dalam

penyelenggaraan

Konsolidasi

Tanah

sebagaimana

dimaksud ayat (1) : --------------------------------------------------------------a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah obyek Konsolidasi Tanah; -b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, mengendalikan pelaksanaan Konsolidasi Tanah; --------------------c. Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan pembinaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Daerah; ---------------------------(3) Konsolidasi Tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi –

instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tingkat Propinsi dan Bupati/walikotamadya

Kepala

Daerah

Tingkat

II

di

tingkat

Kabupaten/ Kotamadya.--------------------------------------------------------(4) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk

Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi

Tanah

di

tingkat

Kabupaten/Kotamadya

oleh

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah TK. II dan Tim Pengendalian Halaman 28 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Konsolidasi Tanah di tingkat Propinsi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.-----------------------------------------------------------------2.3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.93/II/1993 tanggal 8 Pebruari 1993 tentang Pengangkatan Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, memutuskan : ------------------------------------------Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah untuk proyek pembuatan jalan tembus Sudirman – Arengka dan jalan Ring Road Barat Kota Pekanbaru (UNRI) Proyek Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Riau dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan: --------------------------------------------------Kedua

: Tim Pengendalian tersebut mempunyai tugas -----------------1. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan konsolidasi tanah;---------------------------------2. Memecahkan

permasalahan

yang

timbul

dalam

pelaksanaan konsolidasi tanah dan melakukan langkahlangkah lebih lanjut;------------------------------------------------3. Memberikan

bimbingan,

pengarahan

dan

petunjuk

kepada aparat pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kotamadya Edaerah Tingkat II Pekanbaru; -----------------4. Lain-lain yang dianggap perlu. ----------------------------------2.4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 29 September 1992 Nomor : 590/85Halaman 29 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

WK/1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, maupun Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 29 September 1992 Nomor : 591/85-WK/1992 tentang Pembentukan Tim Koordinasi / Kelompok Kerja Dalam Pelaksanaan

Konsolidasi

Tanah

Perkotaan,

maka

tugas

Tim

Konsolidasi Tanah adalah tugas Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara dan keputusan yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugas administrasi Negara atau Tata Usaha Negara Juncto Lampiran Surat Keputusan

Gubernur

Kepala

Daerah

Tingkat

I

Riau

Nomor

KPTS.93/II/1993 tentang Pengangkatan Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ditetapkan sebagai Ketua Tim; maka dengan demikian pelaksanaan konsolidasi pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum”, oleh karena itu Keputusan Tim Konsolidasi Tanah adalah merupakan keputusan administrasi negara atau Keputusan Tata Usaha Negara, maka hasil pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut bukanlah objek Putusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Gugatan Tata Usaha Negara PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------


2.5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan; ----------------------------------------------------2.6. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000, Adalah Cacat Hukum Karena Bukanlah Hasil Penerbitan Sertipikat Dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Karenanya Batal Demi Hukum; ------------------------------------------------------------------Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebagai berikut :-------2.6.1. Bahwa

memperhatikan

penerbitan

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret No. 94/Simpang Baru/2000, bukanlah penerbitan sertipikat dari pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan lokasi tanah sebagai dimaksud dalam sertipikat tersebut adalah Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru, maka Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru

(TERGUGAT)

selaku

Tim

Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru berwenang membatalkan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret No. Halaman 31 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

94/Simpang Baru/2000 tersebut, kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat ukur tanggal 01 April 2004 Nomor

2307/Simp

Baru/2004

seluas

2.160

M²

adalah

pelaksanaan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum” sedangkan sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 huruf b yang berbunyi “Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan

yang

memuat

norma-norma

hukum

yang

dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Juncto Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80-VI1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan. Maka dengan demikian Gugatan Tata Usaha Negara PENGGUGAT harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------


2.6.2. Bahwa

setelah

dibatalkannya

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut, ternyata PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT), bahkan

Sertipikat Hak Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 yang telah dibatalkan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI sebagai diuraikan

dimaksud

6371/Kelurahan

dalam

Simpang

Sertipikat Baru

Hak

tanggal

09

Milik Juni

Nomor 2004

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004

tersebut

sebagaimana

dan

diuraikan

pada

tanggal

dalam Berita

02

Acara

Juni

2009,

Pengukuran

Pengembalian Batas Nomor 1153/200.3.1471/VII/2011, pada angka 1. 4 (satu titik empat) di atas; -----------------------------------2.6.3. Bahwa pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut dan diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT), adalah Keputusan Halaman 33 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang sebagai dimaksud Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Riau Dalam Melaksanakan Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 yang berbunyi : ------------------Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: ----------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; ----------------------------------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; ---------------------------------------------------c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; --------------------------------------------------------------d. Keputusan berdasarkan

Tata

Usaha

ketentuan

Negara

Kitab

yang

dikeluarkan

Undang-Undang

Hukum

Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----------------------------------------------------------e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------Halaman 34 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; -----------------------g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. ------------------------Sedangkan sesuai dengan Objek Gugatan Tata Usaha Negara dari PENGGUGAT adalah terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng. 600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah

sedangkan

pengumuman

tersebut

adalah

pemberitahuan tentang tidak berlakunya Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut sejak tanggal 1 April 2004 dan sertipikat tersebut telah diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/ Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota Pekanbaru, maka dengan demikian Objek Gugatan Tata Usaha Negara dari PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------3. TENTANG

KEBERADAAN

SERTIPIKAT

HAK

MILIK

NO.

3100/KELURAHAN SIMPANG BARU SEBAGAI DIURAIKAN DALAM Halaman 35 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

SURAT UKUR TANGGAL 11 MARET 2000 NO. 94/SIMPANG BARU/2000 ADALAH SERTIPIKAT CACAT HUKUM YANG TELAH DIBATALKAN OLEH

TERGUGAT

DAN

DIPAKAI

SEBAGAI

ALAT

BUKTI

DIPERSIDANGAN OLEH PENGGUGAT ADALAH CACAT HUKUM, MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA PENGGUGAT TERSEBUT HARUS DITOLAK; ---------------------------------------------------------3.1. Bahwa

tanah

sebagai

dimaksud

dalam

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut terletak di lokasi tanah yang menjadi objek pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana diuraikan di atas maka sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan; -----------------------------------------3.2. Bahwa

memperhatikan

penerbitan

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut diterbitkan melalui pelayanan pendaftaran tanah secara sporadic dan tidak/bukan melalui pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai dimaksud Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara


Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru tersebut, maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut penerbitannya mengandung unsur cacat hukum Tata Usaha Negara karenanya batal demi hukum, maka dengan demikian Gugatan Tata Usaha Negara PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ------------Bahwa memperhatikan dasar dan alasan Gugatan Tata Usaha Negara dari PENGGUGAT maka TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan keberatan dan bantahan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------I.

TENTANG TENGGANG WAKTU; ----------------------------------------------------Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negara pada halaman 2 (dua) Tentang Tenggang Waktu yang berbunyi : -------------------------------------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 November 2014 melalui Koran Harian Riau Pos, sedangkan gugatan diajukan tanggal 03 Februari 2015, maka beralasan hukum gugatan "Penggugat DAPAT DITERIMA untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ----------------------------------


"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkennya Keputusan Badan atau Pejahat Tata Usaha Negara” ----------------------------Maka TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan keberatan sebagai berikut:-- --------------------------------------------------------------------------------------I.1. Bahwa sebelum dilakukan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah TERGUGAT telah berkali-kali memberitahukan kepada PENGGUGAT tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut yang telah dibatalkan pada tanggal 1 April 2004, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan

Pelaksanaan

Tata

Usaha

Negara

Dalam

Rangka

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotan Kota Pekanbaru, tetapi dengan itikat yang tidak baik PENGGUGAT pemberi-tahuan dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam; ----------------------------------I.1.1. Bahwa sehubungan dengan surat Kuasa Hukum TERGUGAT tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 099/KHS/VIII/2012, Perihal Mohon

Penataan

Batas

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

6371/Kelurahan Simpang Baru Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru, Serta Pembatalan Sertpikat Hak Milik No.3100/ Kelurahan Simpang Baru yang ditujukan kepada Halaman 38 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) maka telah diundang yaitu : ---------------------------------------------------------I.1.1.1. Sesuai

dengan

Surat

Undangan

Kepala

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) tanggal 6 Februari

2013

Nomor

230/400.14-71/2013

maka

diundang yaitu : ------------------------------------------------------1. Low Tjun Hok / Saudara Syamsu Anwar, SH kuasa hukum

dari

Law

Tjun

Hok

(TERGUGAT

II

INTERVENSI); ----------------------------------------------------2. Cornelia Halim (PENGGUGAT); -----------------------------untuk hadir di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan acara

Gelar

Kasus

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

6077/Kelurahan Simpang Barru An Cornelia Halim (PENGGUGAT)

dan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

6371/Kelurahan Simpang Baru An Low Tjun Hok (TERGUGAT II INTERVENSI), tetapi Cornelia Halim (PENGGUGAT) tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan yang tidak jelas;----------------------------------I.1.1.2. Bahwa sesuai dengan Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) tanggal 11 Oktober

2013

Nomor

1190/400.14-71/X/2013

maka

diundang yaitu : ------------------------------------------------------1. Advokat Aswin E Siregar, SH & Rekan selaku Kuasa Hukum Cornelia Halim (PENGGUGAT); --------------------


2. Law Tjun Hok/Saudara Syamsu Anwar, S.H. kuasa hukum

dari

Law

Tjun

Hok

(TERGUGAT

II

INTERVENSI); ----------------------------------------------------untuk hadir di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) dengan acara Gelar Kasus Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru An Cornelia Halim (PENGGUGAT) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru An Low Tjun Hok (TERGUGAT II INTERVENSI), tetapi Advokat Aswin E Siregar, SH & Rekan selaku Kuasa Hukum Cornelia Halim (PENGGUGAT) tidak hadir dalam pertemuan tersebut sesuai dengan Surat Aswin E Siregar, SH & Rekan selaku Kuasa Hukum Cornelia Halim tanggal 18 Oktober 2013 Nomor 39/KH-ASEGAR/IX-13, dengan alasan kurang sehat; -----------------------------------------------I.1.2. Bahwa berhubung (PENGGUGAT) telah diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) untuk membicarakan masalah Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan

Simpang

Baru

An

Cornelia

Halim

(PENGGUGAT) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru An Low Tjun Hok (TERGUGAT II INTERVENSI), tetapi (PENGGUGAT) tidak pernah menghadirinya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) memanggil Cornelia Halim (PENGGUGAT) melalui Advokat Aswin E Siregar, SH

&

Rekan

selaku

Kuasa

Hukum

Cornelia

Halim


(PENGGUGAT), sesuai dengan surat tanggal 16 Juni 2014 Nomor

812/600-1471/VI/2014

Perihal

Panggilan

untuk

mengambil SHM No. 6077/Kel Simpang Baru atas nama CORNELIA (PENGGUGAT) yang isinya antara lain berbunyi : ---1. Bahwa Jalan S.M Amin (RingRoad) dan sekitarnya, dahulunya merupakan

lokasi

Konsolidasi

Tanah

Perkotaan

yang

ditetapkan oleh Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 590/85-WK/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan; ---2. Selanjutnya lokasi tersebut juga telah ditegaskan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah Negara untuk Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau; -----------3. Keputusan Walikotamadya Pekanbaru dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional menjadi dasar kegiatan Konsolidasi Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah yang diikuti dengan pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah kepada peserra kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan. Namun masih ada peserta belum mengambil Sertipikat Hak Halaman 41 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Atas Tanah hasil konoslidasi tanah tersebut dan belum menyerahkan bukti kepemilikannya yang lama (sebelum Konsolidasi Tanah), baik berupa Sertipikat Hak Atas Tanah maupun bentuk yang lainnya, hal in telah menimbulkan permasalahan seolah-olah terjadi tumpang tindih 2 (dua) bukti kepemilikan padalokasi kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan dimaksud;---------------------------------------------------------------------4. Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, dengan itu kami minta agar saudara segera mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6077 Kel.Simpang Baru, Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No. 2307/Simp Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama CORNELIA (fotocopy terlampir), yang merupakan SHM hasil kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan dan menyerahkan SHM No. 3100 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 M² atas nama CORNELIA (SHM sebelum Konsolidasi Tanah) ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini; ----------------------------------------------------5. Apabila Saudara membutuhkan bantuan untuk menentukan posisi sertipikat hasil penataan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut, kami siap untuk membantu Saudara; ------6. Apabila Saudara tidak mengindahkan isi surat ini, agar tidak merugikan kepentingan umum, kami akan mengumumkan pada salah satu Surat Kabar Harian yang terbit di Kota Pekanbaru bahwa SHM No. 3100 Kel Simpang Baru Surat Halaman 42 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 M² atas nama COENELIA tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena telah diganti dengan SHM hasil kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan’ -----------------------tetapi dengan menunjukan sikap yang tidak beritikat baik yang bersangkutan tidak pernah datang ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

untuk

6077/Kelurahan

mengambil Simpang

Sertipikat Baru

Hak

An

Milik

Nomor

Cornelia

Halim

(PENGGUGAT) tersebut; ---------------------------------------------------I.2. Bahwa sesuai dengan surat undangan sebagaimana diuraikan di atas serta surat panggilan tanggal 16 Juni 2014 Nomor 812/6001471/VI/2014 dari TERGUGAT tersebut maka dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat TERGUGAT dengan itikat baik dalam rangka melaksanakan Tata Usaha Negara dengan prinsip ingin menegakan hukum tetapi (PENGGUGAT) terindikasi tidak pernah berkeinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan itikat baik bahkan terkesan ingin menghindari Putusan Tata Usaha Negara dari TERGUGAT yang berkaitan dengan kepentingan umum dan telah diputuskan

pada

melaksanakan

tanggal

Kegiatan

01 Tata

April

2004

Usaha

yaitu

Negara

dalam rangka Dalam

Bentuk

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota Pekanbaru (kegiatan untuk kepentingan umum) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka guna menghindari PENGGUGAT menggunakan Akta Authentic Yang Telah Dibatalkan in casu Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No.


94/Simpang Baru/2000 tersebut yang telah dibatalkan pada tanggal 1 April 2004, yang dapat berakibat merugikan kepentingan umum maka TERGUGAT mengambil langkah melakukan pengumuman melalui media masa yaitu melalui Riau Pos pada halaman 37 tentang Pengumuman Tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600. 14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 yang antara lain berbunyi : -Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 812/600-1471/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 Perihal Panggilan untuk mengambil SHM No. 6077/Kel Simpang Baru atas nama CORNELIA,

kami

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KOTA

PEKANBARU dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut : ------1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas ± 185 Ha Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan; --------------------------------------------------2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Maret 2004 Nomor 05-520.1-05-01-2004-LC diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004


luas 2.160 M² atas nama Cornelia sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 3100 Kel Simpang Baru luas 3.085 atas nama Cornelia; 3. Bahwa hingga tanggal pengumuman tersebut Sdri Cornelia belum mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama Cornelia dan belum menyerahkan pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 3100 Kel Simpang Baru luas 3.085 atas nama Cornelia yang telah dibatalkan tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; ---------------------------------------------------4. Untuk menghindari adanya 2 (dua) nomor Sertpikat Hak Milik pada 1 (satu) bidang tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengumumkan kepada masyarakat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3100 Kel Simpang Baru tanggal 11 Maret 2000 No 94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 atas nama Cornelia tidak berlaku lagi dan telah dicoret dari daftar umum dan daftar-daftar isian lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta dimatikan Buku Tanahnya; --------------------------------------------------------------------Maka dengan demikian sangat jelas sekali bahwa Pengumuman Tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT) Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/ 2014 tanggal 06 November 2014 tersebut bukanlah merupakan Putusan Tata Usaha Negara tetapi pemberitahuan atas Putusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 April 2004 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3100 Kel Simpang Baru tanggal 11 Maret 2000

No

94/Simp.Baru/2000

luas

3.085

atas

nama

Cornelia


(PENGGUGAT) yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama Cornelia, maka dengan demikian Tenggang Waktu sebagai dimaksud dalam Surat Gugatan Tata Usaha (PENGGUGAT) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap sebagaimana di uraikan di atas, maka dengan demikian Surat Gugatan Tata Usaha (PENGGUGAT) harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT:----------------------------------------Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negara pada halaman 2 (dua) alinea ke 9 yang berbunyi : ------------Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -------------------------(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi": -----------------------------------------------II.1. KEBERATAN TERGUGAT II INTERVENSI : ---------------------------------


Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat dimana tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, maka untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI bantah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------II.1.1. Bahwa sesuai fakta-fakta yang diajukan oleh PENGGUGAT

adalah kerugian PENGGUGAT atas dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret No. 94/Simpang Baru/2000, kemudian pada tanggal 01 April 2004 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru An Cornelia (PENGGUGAT)

sebagai

pengganti

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000, yang ternyata mengandung cacat hukum dalam penerbitannya yaitu sertipikat diterbitkan dilokasi Konsolidasi tanah tetapi tidak melalui Konsolidasi tanah; -------------------------------------------------II.1.2. Bahwa

perbuatan

TERGUGAT

melakukan

Pengumuman

Tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

Nomor

1358/Peng.

600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 adalah perbuatan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu untuk kepentingan umum agar PENGGUGAT jangan sampai menggunakan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11


Maret No. 94/Simpang Baru/2000 yang telah dibatalkan tersebut, yang dapat merugikan kepentingan umum dan apabila tidak

dilakukan

pengumuman

tersebut

mengakibatkan

terganggunya kepentingan umum; ---------------------------------------II.1.3. Bahwa berdasarkan bantahan TERGUGAT II INTERVENSI

tersebut di atas maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut karena bertentangan dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku; --------------------------------------------------------III. KEBERATAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DASAR GUGATAN PENGGUGAT; ------------------------------------------------------------------------------III.1. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT yang berbunyi “Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Ring Road Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3100 tanggal 24 Mei

2000

dengan

luas

3.085

m2

dan

batas-batas

sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 94/Simp Baru/2000 tanggal 11 Maret 2000 adalah keterangan yang bertentangan

dengan

ketentuan

hukum

yang

berlaku

dan

PENGGUGAT terindikasi memberikan keterangan palsu, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebagai berikut :--------------------Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 3100 tanggal 24 Mei 2000 dengan luas 3.085 m2 dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 94/Simp Baru/2000 tanggal 11 Maret 2000 adalah sertipikat yang diterbitkan oleh Halaman 48 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

TERGUGAT adalah cacat hukum karena diterbitkan melalui proses pendaftaran secara sporadic atau rutin, sedangkan lokasi tanah tersebut adalah lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 11 (sebelas) atau angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas. Maka dengan demikian PENGGUGAT menggunakan Sertipikat Yang Telah Dibatalkan in casu Sertifikat Hak Milik No. 3100 tanggal 24 Mei 2000 dengan luas 3.085 m2.. Oleh karena itu Gugatan Tata Usaha PENGGUGAT harus ditolak; -III.2. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT yang berbunyi “Bahwa tanah tersebut di atas, asal usulnya Penggugat peroleh dari jual beli dengan Syamsudin. D dan Andi Salamon berdasarkan Surat Keterangan

Ganti

Kerugian

yang

dikeluarkan

oleh

Kepala

Desa/Lurah Simpang Baru Nomor 13/036-KSB/I/2000 tertanggal 13 Januari 2000 adalah transaksi yang dilakukan di atas tanah yang telah

dijadikan

sebagai lokasi

Konsolidasi Tanah Perkotaan

Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 11 (sebelas) atau angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas, maka dengan demikian transaksi tersebut cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :------------------------------III.2.1. Adanya upaya untuk memanipulasi kepemilikan tanah seolah-olah tanah tersebut tidak termasuk dalam Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan Pekanbaru sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus


1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi

Tanah

Perkotaan

Seluas

±

185

Ha

Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan-----------------------------------------III.2.2. Bahwa peralihan hak atas tanah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual

beli,

tukar

menukar,

hibah,

pemasukan

dalam

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan

hak

melalui lelang hanya

dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT

yang

berwenang

menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku” Juncto Pasal 1 angka 24 (dua puluh empat) yang berbunyi “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”. Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak pernah mengenal Akta sebagai dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Halaman 50 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Desa/Lurah

Simpang

Baru

Nomor

13/036-KSBJI/2000

tertanggal 13 Januari 2000 bukan merupakan Akta Pejabat Pembuat

Akta

Tanah

maka

dengan

demikian

Surat

Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah

Simpang

Baru

Nomor

13/036-KSB/I/2000

tertanggal 13 Januari 2000 tidak mempunyai landasan hukum dalam pembuatan maupun kewenangan pejabat yang bersangkutan maka dengan demikian Akta tersebut batal demi hukum; --------------------------------------------------------------III.2.3. Bahwa TERGUGAT telah mengakui kekeliruannya dalam menerbitkan

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan

Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret No. 94/Simpang Baru/2000 diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru, maka TERGUGAT membatalkan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru tersebut kemudian dengan tetap menghormati kepentingan PENGGUGAT sebagai orang yang menguasai tanah di lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru tersebut maka TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama Cornelia in casu PENGGUGAT, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menerima kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan kepentingan umum tersebut maka dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai itikat Halaman 51 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

baik dalam mengajukan perkara Gugatan Tata Usaha Negara a quo, maka dengan demikian Gugatan Tata Usaha Negara a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------III.2.4. Bahwa

dalil

PENGGUGAT

tersebut

di

atas

sangat

bertentangan dengan dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada nomor urut 4 (empat) sampai dengan Nomor urut 9 (sembilan) dimana PENGGUGAT mengakui di lokasi tersebut adalah Objek Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, dan ternyata ketentuan Konsolidasi Tanah atas tanah PENGGUGAT sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.3100/ Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut sejak tanggal 1 April 2004 dan sertipikat tersebut telah diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

(TERGUGAT)

dalam

rangka

Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah Kota Pekanbaru, ternyata PENGGUGAT tidak

menerima-nya,

maka

dengan

demikian

dalil

PENGGUGAT tersebut di atas harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------III.3. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT yang berbunyi “Bahwa semenjak tanah tersebut Penggugat beli sampai dengan saat ini


Penggugat tetap melaksanakan kewajiban dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menguasai secara fisik serta mengolah tanah tersebut dan Penggugat telah mendirikan bangunan permanen 2,5 (dua setengah) lantai berdasarkan Surat Keputusan Izin Mendirikan

Bangunan

1267/IMB/DRTB/2011

(IMB)

dari

tanggal

27

Walikota

Pekanbaru

Desember

2011”

No. Maka

TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkeberatan dengan dalil PENGGUGAT tersebut, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------III.3.1. Bahwa

pemberitahuan

merupakan

kewajiban

memberitahukannya

tentang dari

kepada

Objek Wajib

Instansi

Pajak

adalah

Pajak

untuk

yang

berwenang

memungut Pajak yang bersangkutan, sedangkan kebenaran tentang Objek Pajak adalah merupakan tanggung jawab Wajib

Pajak

yang

bersangkutan,

oleh

karenanya

PENGGUGAT telah memberikan data Sertipikat Hak Milik No.3100/ Kelurahan Simpang Baru yang telah dibatalkan tersebut

maka

dengan

demikian

PENGGUGAT

telah

memberikan keterangan palsu kepada Instansi Pemungut Pajak, maka tanggungjawab tersebut adalah tanggung jawab dari PENGGUGAT dan Instansi Pemungut Pajak tidak bertanggung jawab atas kesalahan dari PENGGUGAT tersebut maka dengan demikian dalil PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;


III.3.2. Bahwa dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada hakekat data yang dipertimbangkan oleh Instansi yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan adalah berdasarkan data dari pemohon in casu PENGGUGAT, maka dengan demikian apabila PENGGUGAT mengajukan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 yang telah dibatalkan oleh TERGUGAT, maka dengan demikian PENGGUGAT terindikasi telah memasukan keteranga palsu kepada Instansi Yang Menerbitkan Izin Memdirikan Bangunan tersebut, oleh karenanya semua akibat yang timbul berdasarkan keterangan palsu tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari PENGGUGAT, maka dengan demikian dalil PENGGUGAT harus ditolak

atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; --------------------------III.4. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada nomor urut 4 (empat) sampai dengan nomor urut 9 (sembilan) yang berbunyi : ----4. Bahwa pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Pekanbaru Nomor 590/85-WK/1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 diadakan konsolidasi di Jalan Ring Road tersebut: --------------------5. Bahwa dalam ketentuan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru

Nomor 590/85-WK/1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 29 September 1992 tersebut setiap


tanah yang dikonsolidasi dikurangi 30% dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru: ------------------------6. Bahwa tujuan dari konsolidasi tersebut adalah setelah ditata

kembali bentuk persil kepemilikan tanahnya sehingga menjadi teratur yang dilengkapi dengan sarana jalan serta menguntungkan pemilik tanah serta masyarakat pada umumnya: ----------------------7. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut tidak

menganut

asas

transparansi/keterbukaan

dan

asas

kesamaan. ------------------------------------------------------------------------8. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar asas

kesamaan dimana dalam asas ini mewajibkan semua warga masyarakat

diperlakukan

sama

baik

dalam

pelayanan

maupun dalam perolehan haknya selaku warga masyarakat:9. Bahwa dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut Tergugat tidak

memperlakukan asas kesamaan, dimana tidak semua tanah yang dikonsolidasi dipotong/dikurangi 30% sebagaimana diamanatkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WKl1992 tentang

Lokasi Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah

Perkotaan

tertanggal 29 September 1992 tersebut; ------------------------------Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah merupakan pengakuan PENGGUGAT atas lokasi tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru. Maka TERGUGAT II INTERVENSI membantah/menanggapi sebagai berikut : -----------------------------------


Bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa lokasi tanah sebagai maksud dalam perkara aquo adalah merupakan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru, tetapi sesuai dengan dalil PENGGUGAT sebagai dimaksud pada angka 2 (dua) di atas ternyata PENGGUGAT berkeratan tanah miliknya sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut sejak tanggal 1 April 2004 telah diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/ Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kantor Pertanahan Pelaksanaan

Kota

Pekanbaru

Konsolidasi

(TERGUGAT)

Tanah

Kota

dalam

Pekanbaru,

rangka ternyata

PENGGUGAT tidak menerimanya, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT tersebut di atas harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------III.5. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada nomor urut 10 (sepuluh) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) yang berbunyi :10. Bahwa terhadap tanah yang terletak disebelah tanah Penggugat

yaitu tanah milik Law Tjun Hok sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6371IKelurahan Simpang Baru sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simpang Baru/2004 (hasil konsolidasi) justru terdapat penambahan dari luas sebelumnya: -------------------------11. Bahwa Law Tjun Hok membeli tanah dari R. Garingging/istri dari

Washington Sinaga pada tahun 2009 setelah tanah tersebut dikonsolidasi, sedangkan R. Garingging memperoleh tanah dari Halaman 56 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

jual beli dengan H. Gudang dengan luas 2.520 m2, jika hal tersebut mengacu kepada ketentuan konsolidasi harus dikurangi 30 % tentunya luas tanah Law Tjun Hok seharusnya adalah seluas 1.764 m2 akan tetapi justru luasnya bertambah menjadi 2.324 m2. -----------------------------------------------------------------------12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat

menerima hasil konsolidasi tersebut karena selain terdapat ketidakadilan juga sebagian tanah milik Penggugat tersebut termasuk dalam peta bidang Sertipikat Hak Milik No. 6371I Kelurahan Simpang Baru atas nama R. Garingging yang kemudian di jual kepada Law Tjun Hok. --------------------------------Bahwa memperhatikan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI membantahnya sebagai berikut:-III.5.1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Simpang

Baru,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2308/Sp.Baru/2004 adalah hasil Pelaksanaan Konsolidasi

Tanah

Perkotaan

Kota

Pekanbaru

yang

diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging,------------------------------------------------------III.5.2. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor

6371/Simpang Baru tersebut terdapat kekeliruan perhitungan luas dimana semula tertulis 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), setelah dilakukan penelitian kembali oleh TERGUGAT ternyata luasnya adalah 3.224 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) tanpa merobah Halaman 57 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

batas tanah sebagai hasil pengkaplingan Team Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru; -----------------------------------III.5.3. Bahwa tanah sebagai dimaksud Sertpikat Hak Milik Nomor

6371/Simpang Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2308/Sp.Baru/ 2004 luas 3.224 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) tersebut pada tanggal 12 Mei 2008 seluas 900 M² dipecah sebagian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11849/Simpang Baru, yang dialihkan kepada Yohanes Setiawan NG dan berakibat sisa luas Sertpikat Hak Milik Nomor 6371/Simpang Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2308/Sp.Baru/2004 adalah seluas 2.324 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi); -----------III.5.4. Bahwa dengan itikat baik TERGUGAT II INTERVENSI melalui

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Lina Susanty, S.H.

sebelum

membuat

Akta

Jual

Beli,

melakukan

pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2308/Simp Baru/2004 tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

in

casu

Pertanahan

Kota

TERGUGAT,

Pekanbaru

maka

oleh

(TERGUGAT),

Kantor

melakukan

pengecekan data fisik dan data yuridis atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana


diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 tersebut pada tanggal 02 Juni 2009 sebagaimana tercantum pada D.I 303 Nomor 7941 Juncto D.I 307 Nomor 25567 pada jam 15.00 tanggal 02 Juni 2009; --------------------------------------III.5.5. Bahwa berdasarkan pengecekan sertipikat tersebut di atas

maka dibuat Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15 Juni 2009 dihadapan dan oleh Lina Susanty, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru antara pihak-pihak : ----------------------------------------------------------------1. Nyonya Rasinta Saragih Garingging (ditulis juga R. Garingging) selaku Penjual; ----------------------------------------2. Tuan Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) selaku Pembeli; --------------------------------------------------------III.5.6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15

Juni 2009 tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 tersebut maka pada tanggal 02 Juni 2009 dibalik nama kepada Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT ), pada tanggal 10 Agustus 2009; --III.5.7. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di

atas TERGUGAT II INTERVENSI adalah pembeli yang beritikat baik dan membeli tanah sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru Halaman 59 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

tanggal 09 Juni 2004 dibeli oleh TERGUGAT II INTERVENSI setelah beberapa tahun dilakukannya Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru; -----------------------------------III.5.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di

atas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan Tata Usaha Negara PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------Maka dengan demikian kepada Law Tjun Hok (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) adalah pembeli yang beritikat baik oleh karenanya harus dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; -----III.6. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada nomor urut 13 (tiga belas) yang berbunyi : ------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6371IKelurahan Simpang

Baru

tersebut

pulai

Washington

Sinaga

mencoba

menguasai tanah milik Penggugat dan telah pula melakukan pengrusakan terhadap pagar tanah milik Penggugat, atas hal tersebut Penggugat membuat laporan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STP/302-b/XI/2006/Reskrim tanggal 08 November 2006, dan atas laporan tersebut Washington Sinaga melarikan diri sehingga Washington Sinaga ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Kota Besar Pekanbaru sebagaimana Surat Nomor DPO/36/III/2010lReskrim tanggal 12 Maret 2010 hingga saat ini,

Maka

dengan

demikian

TERGUGAT

II

INTERVENSI

membantahnya sebagai berikut : ------------------------------------------Halaman 60 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004 adalah penerbitan sertipikat berdasarkan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan Pekanbaru, maka dengan demikian perbuatan Washington Sinaga melakukan pemasangan tanda batas adalah merupakan kewajiban pemilik tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain sebagai dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi “Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Maka dengan demikian perbuatan Washington Sinaga bukan tindak pidana maka dengan demikian dalil PENGGUGAT harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------------III.7. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada nomor urut 14 (empat belas) sampai dengan nomor urut 18 (delapan belas) yang berbunyi : -----------------------------------------------------------------------------14. Bahwa

akibat

kesemberawutan

pelaksanaan

konsolisasi

tersebut, maka sampai dengan saat ini belum tercapai maksud dan tujuan dari Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 590/85-WKl1992

tentang

Lokasi

Pelaksanaan

Konsolidasi

Tanah Perkotaan terranggal 29 September 1992 tersebut, dan tahu-tahu

pada

mengeluarkan

tanggal

surat

08

keputusan

November (objek

2014

sengketa)

Tergugat tentang


penarikan

Sertipikat

Hak

Milik

Atas

Tanah

Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3100/Kelurahan Simpang Baru sebagaimana Surat Ukur 11 Maret 2000 No. 9/Simp Baru/2000 luas 3.085 m². ------------------15. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru

berupa

Pengumuman

Nomor

1358/Peng-

600.14.71/XI/2014 tertanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sartipikat Hak Atas Tanah tersebut, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substansial

serta

merupakan

tindakan

sewenang-wenang

(willekeur) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang

sangat

Pemerintahan

bertentangan Yang

Baik

dengan (general

Asas-asas principle

of

Umum good

administration); ----------------------------------------------------------------Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini terdapat beberapa asas, antara lain yang berhubungan dengan perkara a quo adalah asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan asas perlakuan yang sama (fair) yaitu setiap masyarakat mendapat perlakuan pelayanan dan hak yang sama: ---------------------------------------------------------------------Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, jelas-jelas tidak memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat karena sampai dengan saat ini masih terjadi Halaman 62 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

persoalan hukum antara Penggugat dengan pihak lain, dan juga tindakan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sama dengan masyarakat yang lainnya baik dalam pelayanan maupun perolahan hak dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut.----------16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan

berupa Pengumuman Nomor 1358/Peng.600.14.711XI12014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah tertanggal 06 November

2014,

selain

melanggar

Asas-asas

Umum

Pemerintahan Yang Balk, juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu Pasal 104 rnensyararkan pembatalan hak atas tanah tersebut harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (polaksanaan putusan pongadilan) jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana terdapatnya kekeliruan pr'osedur dalam pembatalan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

3100/Kelurahan

Simpang Baru atas nama Penggugat terutama ketentuan Pasal 61 dimana untuk pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik diluar pengadilan harus ada terdapatnya cacat administratif terhadap sertipikat hak milik tersebut melalui suatu surat keputusan pembatalan/penarikan. -------------------------------------------------------


17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka

tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan

objek

sengketa

berupa

Pengumuman

Nomor

1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah tertanggal 06 November 2014 sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :------------------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; ------------------b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik: ------------------------18. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa a quo

dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH beserta segala akibat hukumnya dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Umum Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Kepala Kantor Badan Pertanahan

Kota

1358/Peng.600.14.71/XI/2014

Pekanbaru tanggal

06

November

Nomm2014

tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah: -----------------------Maka TERGUGAT II INTERVENSI membantah sebagai berikut: -----Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada angka 2 (dua) halaman 5 (lima) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 11 dengan judul : -----Halaman 64 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

2. TERGUGAT MENERBITKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 6371/KELURAHAN SIMPANG BARU DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 6077/ KELURAHAN SIMPANG BARU ADALAH PUTUSAN

TATA

USAHA

NEGARA

DALAM

RANGKA

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN KOTA PEKANBARU; -----------------------------------------------------------------3. TENTANG

KEBERADAAN

SERTIPIKAT

HAK

MILIK

NO.

3100/KELURAHAN SIMPANG BARU SEBAGAI DIURAIKAN DALAM SURAT UKUR TANGGAL 11 MARET 2000 NO. 94/SIMPANG

BARU/2000

ADALAH

SERTIPIKAT

CACAT

HUKUM YANG TELAH DIBATALKAN OLEH TERGUGAT DAN DIPAKAI SEBAGAI ALAT BUKTI DIPERSIDANGAN OLEH PENGGUGAT ADALAH CACAT HUKUM, MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA PENGGUGAT TERSEBUT HARUS DITOLAK; ------------------------------------------Juga berlaku guna membantah dalil-dalil dan pendapat dari PENGGUGAT maka dengan demikian dalil PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di atas maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam rangka menegakan hukum guna menciptakan keadilan berdasarkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA kiranya memutuskan perkara dengan amarnya yang berbunyi; ---------------


MENGADILI 1. Menolak gugatan Tata Usaha Negara PENGGUGAT, seluruhnya; ------------2. Menyatakan tindakan hukum TERGUGAT membatalkan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000, adalah sah menurut Hukum Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------3. Menyatakan tindakan hukum TERGUGAT menerbitkan :-------------------------a. Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama Cornelia; ----------------------------------------------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 yang tercatat atas nama R. Garingging, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/ Simp Baru/2004; -------------------------------Adalah pelaksanaan Tata Usaha Negara untuk kepentingan umum, maka dengan demikian sah menurut hukum; -------------------------------------------------4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara a quo; ---------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Maret 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Maret 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak dicantumkan dalam Putusan namun dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----------------------------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai Halaman 66 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Bukti P-1

: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3100, Desa/Kel. Simpang Baru,

Surat

Ukur

Tgl.

11

Maret

2000,

No.

94/Simp.Baru/2000, Tgl. 24 Mei 2000, Luas 3.083 M2 atas nama CORNELIA-------------------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------2. Bukti P-2

: Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Danamon Cabang Padang Sudirman tanggal 13 Maret 2015-----------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

3. Bukti P-3

: Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 1267/IMB/DTRB/2011, tanggal 27 Desember 2011, atas nama CORNELIA HALIM---------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

4. Bukti P-4

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000, Nama Wajib Pajak Samsudin Danakusuma, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT.

14.71.010.001.007-0072.0,

jumlah

bayar

Rp.

127.152,00---------------------------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------5. Bukti P-5

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001, Nama Wajib Pajak Samsudin Danakusuma, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.182 M2, jumlah Halaman 67 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

bayar Rp. 120.280,00-------------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------6. Bukti P-6

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002, Nama Wajib Pajak Samsudin Danakusuma, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.182 M2, jumlah bayar Rp. 236.232,00-------------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

7. Bukti P-7


8. Bukti P-8


9. Bukti P-9

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005, Nama Wajib Pajak Samsudin Danakusuma, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.182 M2, jumlah bayar Rp. 774.928,00-------------------------------------------------Halaman 68 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------10. Bukti P-10

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006, Nama Wajib Pajak Samsudin Danakusuma, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.182 M2, jumlah bayar Rp. 1.305.893,00-----------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

11. Bukti P-11


12. Bukti P-12


13. Bukti P-13

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009, Nama Wajib Pajak CORNELIA HALIM, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.085, LB 70 M2, Rp. 2.165.748,00, tanggal bayar 30 Nov 2009 ----------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------Halaman 69 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

14. Bukti P-14

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010, Nama Wajib Pajak CORNELIA HALIM, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.085, LB 70 M2, Rp. 2.124.099,00, tanggal bayar 25 Oktober 2010------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

15. Bukti P-15

: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011, Nama Wajib Pajak CORNELIA HALIM, Letak Objek Pajak Kecamatan Tampan, Desa/Kel. Simpang Baru, No SPPT. 14.71.010.001.007-0072.0, LT 3.085, LB 70 M2, Rp. 2.878.380,00-------------------------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

16. Bukti P-16

: Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Nama Wajib Pajak CORNELIA HALIM, No Objek Pajak (NOP) 14.71.010.001.007-0072.0, Rp. 2.878.380,00, Tgl bayar 09/09/2011-------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

17. Bukti P-17

: Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 3,046,842,00 dari Nama : CORNELIA HALIM, Alamat Jl. Nipah No. 35 A, NPWPD/NOP : 14.71.010.001.007-0072.0, Tahun Pajak 2012, tanggal bayar 08/02/2013------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------

18. Bukti P-18

: Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 2,874,380,00 dari Nama : CORNELIA HALIM, Alamat Jl. Nipah No. 35 A, NPWPD/NOP : 14.71.010.001.007-0072.0, Halaman 70 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Tahun Pajak 2014, tanggal bayar 08/09/2014------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ---------------------------------19. Bukti P-19

: Fotokopi

Daftar

Pencarian

Orang

Nomor

:

DPO/36/III/2010/Reskrim atas nama WASINTON SINAGA, tanggal 13 Maret 2010------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) --------------------------------20. Bukti P-20

: Fotokopi Surat dari Kantor Hukum ASEGAR Nomor 11/KHASEGAR/II/15, Hal Pemberitahuan dan mohon Penolakan tertanggal 13 Februari 2014 kepada BP. Kapolresta Pekanbaru;---------------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi); -----------------------------------------------

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan satu orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut: Nama : TOSCA ROBERT, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir: Pekanbaru, 23 Oktober 1968, pekerjaan PPAT, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Umban Sari No. 05 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ; ----------------------------------------------------------------------------Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: ----------------- Bahwa Saksi bekerja sebagai PPAT; ---------------------------------------------------- Bahwa Saksi yang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan terhadap SHM No. 3100 atas nama Penggugat kepada Tergugat; ---------------------------------- Bahwa saat dilakukan cheking SHM milik Penggugat dan dinyatakan bersih;Halaman 71 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

- Bahwa yang dimaskud bersih menurut Saksi adalah tidak ada masalah; ------ Bahwa Saksi kemudian melaporkan hasil cheking kepada Bank Danamon Cabang Padang; ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa hasil dari cheking hanya ditempel pada SHM No. 3100; ------------------ Bahwa SHM No. 3100 luas tanahnya 3085 M2; -------------------------------------- Bahwa cheking dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012; ---------------------------- Bahwa cheking tanah Penggugat selesai kurang dari 1 minggu; ----------------- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama kredit Penggugat cair setelah dilakukan stempel pendaftaran hak tanggungan; -------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu kredit Penggugat sudah cair karena diberitahu oleh Bank Danamon Cabang Pekanbaru; ------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi tidak tahu langkah Penggugat selanjutnya setelah kreditnya cair; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Penggugat masuk dalam proyek konsolidasi; - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah pelepasan hak atas tanah yang terkena proyek konsolidasi; --------------------------------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Bukti T-1

: Fotokopi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 590/85-WK/1992, Tentang Halaman 72 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, Tanggal 29 September 1992-----------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------2. Bukti T-2

: Fotokopi Usulan Penegasan Objek Konsolidasi Tanah : Jalan Arifin Achmad dan Jalan Tembus Ring Road, Nomor: 583/500/VII/1996, tanggal 22 Juli 1996----------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

3. Bukti T-3

: Fotokopi Usulan Penegasan Objek Konsolidasi Tanah Jl. Arifin Achmad dan Jl. Tembus Ring Road No. 900/410/96 tanggal 22 Juli 1996----------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

4. Bukti T-4

: Fotokopi Surat Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 80-VI-1997 Tentang

Penegasan Tanah

Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan, tanggal 8 Agsutus 1997------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------5. Bukti T-5

: Fotokopi Pengumuman Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No. 875/100/X/92 di Koran Riau Pos tanggal 12 Oktober 1992-------------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

6. Bukti T-6

: Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Tentang Rencana Konsolidasi Tanah atas nama CORNELIA, tanggal 2 Oktober 2003-------------------------------------------------------------Halaman 73 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------7. Bukti T-7

: Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah atas nama CORNELIA, tanggal 02 Oktober 2003----------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ----------------------------------

8. Bukti T-8

: Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Tentang Rencana Konsolidasi Tanah atas nama R. GARINGGING, tanggal 12 April 2003------------------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ----------------------------------

9. Bukti T-9

: Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pelaksanaan

Konsolidasi

Tanah

atas

nama

R.

GARINGGING di Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, tanggal 14 April 2003--------------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 05.520.105-01-2004-LC-16P, tanggal 29 Maret 2004 ---------------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertipikat Hak MIlik Nomor : 6077, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan atas nama CORNELIA (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Halaman 74 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Nomor : 812/600-14.71/VI/2014, Perihal Panggilan untuk mengambil SHM No. 6077 Kel. Simpang Baru, atas nama CORNELIA, tanggal 16 Juni 2014----------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------13. Bukti T-13 : Fotokopi Pengumuman Tentang Penarikan Sertipikat Atas Tanah Nomor : 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014----------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------14. Bukti T-14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan atas nama CORNELIA----------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-16, sebagai berikut: ---------------------------------------------1. T.II.Intv-1

: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 67/2009 tanggal 15 Juni 2009 dihadapan dan oleh Lina Susanty, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ----------------------------------

2. T.II.Intv-2

: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6371/ Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2308/Simp Baru/2004----------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------Halaman 75 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

3. T.II.Intv-3

: Fotokopi

Berita

Acara

Pengembalian

Batas

No.

1153/200.3.1471/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru-----------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------4. T.II.Intv-4

: Fotokopi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 29 September 1992 Nomor : 590/85-WK/1992 tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan--------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

5. T.II.Intv-5

: Fotokopi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 29 September 1992 Nomor : 591/85-WK/1992 tentang Pembentukan Tim Koordinasi / Kelompok Kerja Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah PerkotaanSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 29 September 1992 Nomor : 591/85-WK/1992 tentang Pembentukan Tim Koordinasi / Kelompok Kerja Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan------------------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

6. T.II.Intv-6

: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS. 93/II/1993 tanggal 8 Pebruari 1993 tentang Pengangkatan Tim Pengen-dalian Konsolidasi Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Riau-----------------------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

7. T.II.Intv-7

: Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Halaman 76 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Pertanahan Nasional Nomor 80-VI-1997 tanggal 8 Agustus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi

Tanah

Perkotaan

Seluas

±

185

Ha

Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru-----------------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------8. T.II.Intv-8

: Fotokopi Pengumuman Nomor 193/410/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pengumuman Nomor 193/410/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru----------------(Fotokopi dari fotokopi) -------------------------------------------------

9. T.II.Intv-9

: Fotokopi Surat Undangan Rapat No.230/400. 14-71/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dari Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru-----------------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ----------------------------------

10. T.II.Intv-10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat No.1190/400. 14-71/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru-----------------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------11. T.II.Intv-11 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru (Tergugat) tanggal 16 Juni 2014 Nomor 812/600-14.711/VI/ 2014, Prihal Panggilan untuk mengambil SHM No.6077 Kel Simpang Baru An CORNELIA----------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------Halaman 77 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

12. T.II.Intv-12a: Fotokopi Koran Metropolis (bagian dari Koran Riau Pos) tanggal 9 Nopember 2014 halaman 37 Koran Metropolis (bagian dari Koran Riau Pos) tanggal 9 Nopember 2014 halaman 37----------------------------------------------------------------(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ---------------------------------13. T.II.Intv-12b : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) tanggal 26 Agustus 2002 No. 553/410/VIII/2002, Perihal Penunjukan Anggota Satgas Proyek LC di Outer Ring Road Barat yang ditujukan kepada Lurah Simpang Baru dan Lurah Labuh Baru Barat; ---------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------14. T.II.Intv-13 : Fotokopi Undangan Kepala Kantor Pertanahan (Tergugat) Nomor 99/410/14/2003 tanggal 11 April 2003 kepala Para Pemilik Tanah di Outer Ring Road Barat Undangan Kepala Kantor

Pertanahan

(Tergugat)

Nomor

99/410/14/2003

tanggal 11 April 2003 kepala Para Pemilik Tanah di Outer Ring Road Barat---------------------------------------------------------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------15. T.II.Intv-14 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) tanggal 05 Maret 2003 No. 553/410/VIII/2002, Perihal Kegiatan Konsolidasi Tanah Jalan Ring Road Barat kepada Lurah Simpang Baru dan Lurah Labuh Baru Barat;--(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------16. T.II.Intv-15 : Pengumuman

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

(Tergugat) Nomor 244/410/V/2003 tanggal 08 Mei 2003, Halaman 78 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

yang ditujukan kepada Para Pemilik Tanah di Lokasi Proyrk Konsolidasi Tanah Perkotaan Outer Ring Road Barat; -------(Fotokopi dari fotokopi) ------------------------------------------------17. T.II.Intv-16 : Fotokopi Undangan Gelar Perkara Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan (Tergugat) Nomor 147/600.14.71/II2014 tanggal 5 Februrari 2013; ---------------------------------------------(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----------------------------------Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam

persidangan

yang

telah

ditentukan

walaupun

telah

diberikan

kesempatan untuk itu; --------------------------------------------------------------------------Bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2015 para pihak telah mengajukan Kesimpulannya; -----------------------------------------------------------------Bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan; --------------------------------Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa; ---------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Pengumuman

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

Nomor

1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Halaman 79 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Sertipikat Hak Atas Tanah (vide Bukti T-13), untuk selanjutnya disebut objek sengketa in litis; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2015 yang di dalamnya selain berisi jawaban atas pokok sengketa, juga memuat eksepsi; -------------------------Menimbang, bahwa dalam sengeta in litis Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak ketiga, yakni Law Tjun Hok dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 4/G/2015/PTUN-PBR tanggal 21 April 2015; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi a quo telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 April 2015, yang didalamnya berisi bantahan atas pokok sengketa juga memuat eksepsi; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat a quo, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 10 Maret 2015;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengumuman bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Pengumuman in casu objek sengketa belum bersifat "Final" karena masih ada tindakan yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Halaman 80 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

sehingga objek sengketa in litis berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi/bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:-------------------------------------------------------------------------1. TENTANG TENGGANG WAKTU; ------------------------------------------------------Bahwa Pengumuman Tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru/Tergugat

Nomor

1358/Peng.600.14.71/XI/ 2014 tanggal 06 November 2014 tersebut bukanlah merupakan Putusan Tata Usaha Negara tetapi pemberitahuan atas Putusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 April 2004 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3100 Kel Simpang Baru tanggal 11 Maret 2000 No 94/Simp.Baru/2000 luas 3.085 atas nama Cornelia/Penggugat yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kel Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 luas 2004 Nomor 2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama Cornelia, dengan demikian Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Tata Usaha/ Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Surat Gugatan Tata


Usaha/Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------2. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT:------------------------------------------Bahwa perbuatan Tergugat melakukan Pengumuman Tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng. 600.14.71/XI/2014 tanggal 06 November 2014 adalah perbuatan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu

untuk

kepentingan

umum

agar

Penggugat

jangan

sampai

menggunakan Sertipikat Hak Milik No.3100/Kelurahan Simpang Baru Sebagai Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2000, No. 94/Simpang Baru/2000 yang telah dibatalkan tersebut, yang dapat merugikan kepentingan umum dan apabila tidak dilakukan pengumuman tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum; --------------------3. TENTANG DASAR GUGATAN PENGGUGAT; ----------------------------------Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa lokasi tanah sebagai maksud dalam perkara a quo adalah merupakan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kota Pekanbaru, tetapi ternyata Penggugat berkeberatan tanah

miliknya

sebagai

dimaksud

dalam

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simpang Baru/2000 tersebut sejak tanggal 1 April 2004 diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru/Tergugat

dalam

rangka

Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah Kota Pekanbaru, maka dengan demikian gugatan Halaman 82 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

Penggugat tersebut di atas harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

dan

Tergugat

II

Intervensi

a

quo,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai Pengumuman bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut; ---------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa in litis yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa in litis adalah Pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, yang dicantumkan dalam media massa untuk diketahui masyarakat termasuk Penggugat; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa in litis dalam Harian Surat Kabar Riau Pos sebagai upaya Tergugat Halaman 83 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

terkait dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa unsur keputusan bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, in casu Pengumuman yang menjadi objek sengketa in litis; --------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

unsur

keputusan

bersifat

individual

artinya

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa unsur keputusan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa unsur keputusan bersifat menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang termuat dalam buku Hukum Administrasi Negara yang menerangkan pada pokoknya bahwa Keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintahan, secara teoritis tindakan hukum

berarti

tindakan-tindakan

yang

berdasarkan

sifatnya

dapat

menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Halaman 84 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

organ

pemerintahan

khususnya

di

untuk

bidang

menimbulkan akibat-akibat pemerintahan

atau

hukum tertentu

administrasi

negara

(Ridwan.HR.,Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Februari 2011, cetakan ke-6, edisi revisi, halaman 154);------Menimbang, bahwa unsur-unsur a quo adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;---------Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati isi yang termuat dalam bukti T-13 objek sengketa in litis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 812/600-14.71/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Panggilan untuk Mengambil Sertifikat Hak Milik No. 6077 Kel. Simpang Baru atas nama CORNELIA, kami KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut: --------1. Berdasarkan Surat Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 80-VI-1997 tanggal 8 Agsutus 1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan

seluas

±185

Ha

Desa/Kelurahan

Simpang

Tiga,

Sidomulyo, Simpang Baru, Labuh Baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, semua pemilikan tanah pada lokasi tersebut dihapuskan untuk diterbitkan yang baru melalui kegiatan konsolidasi Tanah perkotaan; ----------------------------Halaman 85 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Maret 2004 Nomor: 05.520.105-01-2004-LC diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.6077 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No.2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama CORNELIA sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 3100, Kel. Simpang Baru, Surat Ukur Tgl. 11 Maret 2000, No. 94/Simp.Baru/2000, Luas 3.085 M² atas nama CORNELIA, -----------3. Bahwa hingga tanggal Pengumuman ini Sdr. CORNELIA belum mengambil Sertipikat Hak Milik No.6077 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No.2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama CORNELIA dan belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 3100, Kel. Simpang Baru, Surat Ukur Tgl. 11 Maret 2000, No. 94/Simp.Baru/2000, Luas 3.085 M² atas nama CORNELIA ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; ---------------------------------------------------4. Untuk menghindari adanya 2 (dua) nomor Sertipikat Hak Milik pada 1 (satu) bidang tanah, dengan ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3100 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 No. 94/Simp. Baru/2000 luas 3.085 M² atas nama CORNELIA tidak berlaku lagi dan telah dicoret dari daftar umum dan daftar-daftar isian lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta telah dimatikan Buku Tanahnya; --------------Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 812/600-14.71/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Panggilan untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 6077 Kelurahan Simpang Baru atas


nama Cornelia yang pada pokoknya melalui kegiatan konsolidasi tanah perkotaan telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Maret 2004 Nomor : 05.520.105-01-2004-LC sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No.6077 Kel. Simpang Baru Surat Ukur tanggal 01 April 2004 No.2307/Simp. Baru/2004 luas 2.160 M² atas nama CORNELIA, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 3100, Kel. Simpang Baru, Surat Ukur Tgl. 11 Maret 2000, No. 94/Simp.Baru/2000, Luas 3.085 M² atas nama CORNELIA (vide Bukti T-10, T-11, T-12, T-13, P-1=T-14); --------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan isi surat yang termuat dalam objek sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1358/Peng.600.14.71/XI/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Penarikan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan pengumuman yang pada pokoknya berisi

pemberitahuan

tentang

tidak

berlakunya

Sertipikat

Hak

Milik

No.3100/Kelurahan Simpang Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Maret 2000 Nomor 94/Simpang Baru/2000 tersebut sejak tanggal 1 April 2004 dan sertipikat tersebut telah diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota Pekanbaru dan bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum baru bagi Penggugat dalam arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana Halaman 87 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

hubungan hukum yang telah ada, atau dengan kata lain tidak menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan yakni Penggugat (Vide Bukti T-11, T-13, T-14); ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan penilaian hukum a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa in litis tidak bersifat final atau tidak definitif dan tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Penggugat, karena akibat hukum yang sesungguhnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat telah timbul sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 6077/Kelurahan Simpang Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 April 2004 Nomor 2307/Simp Baru/2004 seluas 2.160 M² oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bukan pada saat objek sengketa in litis diterbitkan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa tersebut adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Bukti T-11, T13 ); -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, objek sengketa in litis telah terbukti secara hukum bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa untuk dapat di uji dan diberi penilaian hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis telah terbukti tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Halaman 88 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian beralasan hukum eksepsi Tergugat Tentang Pengumuman bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan diterima; ----------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Eksepsi

Tergugat

tentang

Pengumuman bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;---------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA: --------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

eksepsi

Tergugat

tentang

Pengumuman bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah dinyatakan

diterima,

maka

terhadap

pokok

sengketanya

tidak

perlu

dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; ----------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang Halaman 89 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

relevan dalam sengketa in litis, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irelevan dengan sengketa in litis tidak dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; ------------Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan; -------------------------------Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; ---------------MENGADILI: DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Pengumuman bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara; -------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah); ---------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NASRIFAL, S.H., M.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., masingHalaman 90 dari 91 halaman.Putusan Nomor : 4/G/2015/PTUN-Pbr.

masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; ------------------------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NASRIFAL, S.H., M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

ttd

2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR SUJUD, S.H.

Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran 2. A T K 3. Panggilan-panggilan 4. Materai 5. Redaksi Jumlah

Rp. 30.000,Rp 50.000,Rp. 60.000,Rp. 12.000,Rp. 5.000,Rp. 157.000,(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Recommend Documents