PTUN-KPG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR : 15/G/2010 /PTUN-KPG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara: Drs. TALUL LUDOFIKUS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki–laki, Pekerjaan LSM/Swasta, Agama Kristen Katholik, Alamat Jln. Manafe, RT 012, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; LEONARD SAKA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin lak i–lak i, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katholi k, Alama t Jln. Basuki Rachmad RT. 029 RW. 03, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2010 memberi Kuasa Kepada: CORNELIS SJAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas No. 15 RT/RW: 24/VI I, Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; YOSEPH S. ELU, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pisang I RT/RW: 030 /005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Jalan Basuki Rachmad-Kefamenanu; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ALI ANTONIUS, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; diperbaiki Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/PEN-DIS/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 tentang Lolos Dismissal; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/PEN/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/PEN-PP/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/PEN-PP/2010/PTUN-KPG tanggal 27 September 2010 tentang Hari Sidang; Telah memeriksa berkas perkara, bukti, dan saksi; Telah mendengar kedua pihak yang bersengketa; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 september 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 September 2010 dibawah register nomor: 15/G/2010/PTUN- KPG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Drs. TALUL LUDOFIKUS dan Wakil Kepala Daerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama “PAKET TUNTAS” yang diusung oleh gabungan Partai Politik yang tergabung dalam “KOALISI TTU BERSATU” Bahwa Berita Acara Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, Tergugat baru menyerahkannya kepada Penggugat pada Tanggal 24 Agustus 2010, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan saat Umum

Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak menyerahkannya kepada Penggugat; Bahwa Berita Acara Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Drs. TALUL LUDOFIKUS sebagai Calon Kepala Daerah dan LEONARD SAKA, SH sebagai Calon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik “KOALISI TTU BERSATU” tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; Bahwa dengan demikian maka pengajuan aquo masih dalam tenggang waktu dan dibenarkan oleh Undang-Undang sebaga imana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tetang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Bahwa oleh karena objek sengketa aquo Berita Acara Pleno tentang hasil penelitian ulang surat pencalonan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemiluk ada Tahun 2010 Tanggal 15 Agustus 2010, dan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa Drs. TALUL LUDOFIKUS sebagai Calon Kepala Daerah dan LEONARD SAKA, SH Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 adalah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata In Casu bagi Penggugat. Dengan demikian maka Surat Keputusan KPU tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; "KOALISI” Bahwa Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No: 15/ Td/TUN/I I I/2010 tertanggal 23 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa masalah Pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan Perbuatan atau Tindakan Administratif Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai terasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum, sebab Pemilihan Umum sendiri belum dilaksanakan sehingga masalah pencalonan tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa dan Mengadilinya; Bahwa sesuai ketentuan Pasa l98 ayat (1) UU. RI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU. RI No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “Apabila terhadap kepentingan Penggugat yang telah cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatanya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat; Bahwa untuk menggunakan hak sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak memilih dan dipilih, maka dengan kebulatan tekad untuk Pengadilan didalam kasusnya mengabdikan dirinya dalam membangun Bangsa dan Negara pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka pada tanggal 18 Juli 2010 Penggugat telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara yang diusung 14 (Empat Belas) Partai Politik “KOALISI TTU BERSATU” sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010–2015; Bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tat a Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 9 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Periode 2010-2015 dari gabungan Partai Poltik “KOALISI TTU BERSATU” dengan nama “PAKET TUNTAS”;

Bahwa penyerahan berkas pencalonan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Juli 2010, Tergugat setelah dilakukan penelitian terhadap Berkas Pencalonan Penggugat hasilnya dikembalikan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2010, guna melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan sesuai Berita Acara Pleno tentang penelitian Surat Pencalonan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Juli 2010 yang diusung gabungan Partai Politik “KOALISI TTU BERSATU”; Bahwa kekurangan Surat Pencalonan Penggugat sebagaimana maksud uraian butir 11 di atas, Penggugat telah melengkapinya dan telah pula menyerahkan dan atau memasukan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana bukti penerimaan penyerahan perbaikan atau perubahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap Surat Pencalonan Penggugat, hasilnya diberitahu dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Pleno tentang hasil penelitian ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara PemiluKada Tahun 2010 Tanggal 15 Agustus 2010. hasilnya disebutkan bahwa; Surat Pencalonan (Model B-KWK) tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia A.n Felix Leba pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan; Surat Pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK) tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia A.n Felix Leba pada surat pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersankutan; Surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3- KWK) tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia A.n. Felix Leba pada surat pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersankutan; Penegasan Bahwa tindakan sepi hak yang dilakukan Tergugat mengabaikan hak Penggugat dengan cara mengugurkan Pengguga t sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, yaitu dengan dasar alasan sebagaimana uraian poin 13 butir 1, 2, 3 dan 4 di atas, adalah tidak beralaskan hukum, karena: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara yang bergabung dalam gabungan Partai Politik “KOALISI TTU BERSATU” mendukung “PAKET TUNTAS” dalam hal ini Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia sangat memper tegas lagi melalui Surat Pernyataan Penegasan tanggal 16 Agustus 2010 tentang Surat Pencalonan (Model B-KWK, Model B1- KWK, Model B3-KWK dan Model B7-KWK) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa Berita Acara Pleno tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat baru menerima dari Tergugat tanggal 24 Agustu s 2010 dimaksud dalam Berita Acara Pleno penetapan tersebut, Tergugat mengatakan “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah A.n Talul Ludof ikus dan Wakil Kepala Daerah A.n Leonard Saka, SH tidak memenuhi syarat pencalonan, alasannya; Surat Pencalonan (Model B-KWK); Surat pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik peserta pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah (Model B1-KWK); Surat pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atau Pasangan Calon Kepala Daerah (Model B3-KWK); Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Model BB7-KWK) dinyatakan tidak memenuhi syarat karena: Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia bukan menanda tangani surat–surat tersebut; Surat keterangan (Model BB7-KWK) tidak dimasukan ke KPU; Adalah tidak beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengugurkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, alasan Tergugat tersebut dinilai prematur; Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang mengesahkan Berita Acara Pleno penetapan tanggal 23 Agus tus 2010 tersebut dengan mengesampingkan hak Penggugat merupakan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan Penggugat; a. Setia

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Berita Acara Pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mengugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasan Surat Pencalonan dan Surat Keterangan (Model BB7-KWK) tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, dapat dibuktikan sebagai berikut; Format B-KWK, Format B1-KWK, Format B3-KWK dan Format BB7-KWK oleh Tergugat tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia A.n Felix Leba pada surat pencalonan bukan ditanda tangani oleh yang bersangkutan adalah tidak beralasan, karena fakta membuktikan bahwa tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari Ketua PPDI mengenai tanda tangan atas dukungannya terhadap Penggugat Format BB7-KWK adalah merupakan format atau bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 58 huruf b, huruf f, dan huruf g UU RI No. 32 Tahun 2004 diubah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 sebagai berikut; Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan seterusnya; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan dan seterusnya; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa Tergugat (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara mengumumkan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Tanggal 23 Agustu s 2010, melalui Radio Siaran Pemerintah Daer ah (RSPD) Kabupaten Timor Tengah Utara tidak beralasan Hukum karena menggunakan Dokumen yang Tidak Sah, terkesan pengumuman Tergugat mendahului Acara Pleno Penetapan; Bahwa merujuk pada alasan di atas, maka menjadi jelas bahwa Keputusan Tergugat secara Substansial dan Prosedural telah melanggar hukum, dan karenanya Keputusan Tergugat Nomor: 18 Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010: Haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah; Bahwa tindakan Tergugat dengan cara menggugurkan Pengguga t sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tersebut, merupakan melanggar tindakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik , yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal (3) UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN Jonc to UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2008, Joncto UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Bahwa tindakan Tergugat menggugurkan Pengguga tuntuk tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan-keputusan dalam objek sengketa ini,adalah suatu tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu: UU No.32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 Tent ang Pemerintahan Daerah , Pasal 58 huruf b, huruf f dan huruf g ; Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain mengesampingkan asas-asas umum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 ayat (3) UUD tahun 1945 Amandemen keempat dan ketentuan Pasal 15, Pasal 13 Ayat (1) UU No. 39 t ahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV : secara “ Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan “ ; Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 ; “ Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan di rinya lebih secara pribadi maupun kolektif untuk mengembangkan masyarakat bangsa dan Negaranya” ; Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 ; “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara Langsung , Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan perundangundangan” ; Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015 menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materil; Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 telah mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan yang disiapkan Tergugat untuk ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015 sesuai jadwal Tergugat akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010, secara Inkonstitusional Tergugat telah menghalangi Hak Konstitusi Pengguga t untuk di ikut sertakan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah sangat beralasan untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memohon suatu penetapan pemenuhan pelaksanaan lebih lanjun keputusan Tergugat a quo sesuai tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan Tergugat tanpa mempertimbangkan hak- hak Penggugat Bahwa demi keadilan, Penggugat dengan rendah hati memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengeluarkan Penetapan dalam Putusan dengan amar sebagai berikut; “Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010”; Bahwa hak dan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa ini tetap di tindak lanjuti, maka, adalah beralasan menurut Hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan Penetapan Tentang penunda an pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo, karena tanpa penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.TTU (Tergugat) tersebut hak dan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut diabaikan Tergugat; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, penggugat memohon kepada Pengadilan Tat a Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN : Memer intahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Keala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 serta tahapan-tahapanlainnya; Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menunda pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010; Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010; Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010; Memer intahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan atau Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masing-masing Drs. TALUL LUDOFIKUS DAN LEONARD SAKA, SH, sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; Memer intahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan atau Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara be rupa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Penetapan Nomor Urut calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat mas ing-masing Drs. TALUL LUDOFIKUS DAN LEONARD SAKA, SH sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; - - - - - - - - - - - Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Timor Tengah Utara; Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tangga l4 Oktober 2010 telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajuk an Jawaban tertanggal 4 Oktober 2010, sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN 1. Bahwa dalam Gugatannya tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan-tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 dengan alasan jika tahapan-tahapan itu tetap dilaksanakan akan merugikan kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak; 2. Bahwa dalam poin t 24 Surat Gugatan, sama sekali tak tampak terurai tentang hal-hal mendesak dari kepentingan Penggugat yang perlu dilindungi. Bahwa konstruksi argumentasi Penggugat bertolak dari anggapan seolah-olah Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010, akan tetapi ternyata secara factual Penggugat senyatanya memang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai calon dari gabungan partai non-seat; 3. Bahwa pada hak ikatnya tuntutan Penggugat agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 ditunda, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena pada hakikatnya kepentingan Penggugat dalam sengketa ini hanyalah bersifat individual, sedangkan pelaksanaan lebihlanjut tahapan-tahapan pemiluk ada Kabupaten TTU Tahun 2010 menyangkut kepentinggan umum berkaitan dengan pergantian penyelenggara pemerintahan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia,yaitu terlaksananya pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU periode 2010-2015 secara tepat waktu; 4. Bahwa karena tuntutan penundaan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka dengan tegas Tergugat tolak sehingga tuntutan tentang penundaan sudah seharusnya ditolak; I I . DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti T.1), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantive didasarkan pada alasan-alasan yang sah; 2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 19 Tahun 2010 t anggal 27 Agustus 2010 Tent ang Pene t a p a n Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti T.2), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan-alasan yang sah; 3. Bahwa Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana di tetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU tanggal 15 Agustus 2010 dan Tanggal 23 Agustus 2010, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama: FELIX LEBA pada Formulir Surat Pencalonan bukan di tanda tangani oleh yang be rsangkutan; Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama: FELIX LEBA di anggap tidak sah, maka dukungan Partai PPDI terhadap Penggugat di anggap tidak sah; Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka jumlah dukungan minimalis gabungan partai untuk mengusung Penggugat hanya 14.370 Suara Sah Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhi jumlah

minimal sebesar 15 % dari total suara sah Pemilu Legislatif Tahun 2009 sejumlah: 106.944 suara, yakni: 16.041 suara sah: 5. Bahwa sesuai masukan dari masyarakat, Tergugat memperoleh informasi bahwa: tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama FELIX LEBA pada formulir B-KWK, B1-KWK dan B3-KWK tidak di tanda tangan oleh yang bersangkutan dan selama proses pengajuan calon yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan atas dasar informasi itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat berkewajiban untuk mengklarifikasi pada yang bersangkutan akan tetapi tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan karena keberadaannya tidak pasti, ada yang menyatakan berada di Kalimantan dan ada pula yang mengatakan berada di Makassar; 6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Anggota KPU Kabupaten TTU atas nama : DOLVIANUS KOLO, SPD dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi (Bukti Saksi-saksi akan diajukan saat acara pembuktian) mendatangi rumah kediaman FELIX LEBA dengan maksud untuk mengklarifikasi informasi dari masyarakat tersebut, namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan berdasarkan info rmasi dari anggota keluarganya yang bersangkutan ke luar tanpa merinci persisnya kemana, dan pada saat itu anggota keluarganya itu memberitahukan Nomor Hand Phone FELIX LEBA ; 7. Bahwa Anggota KPU Kabupaten TTU atas nama: DOLVIANUS KOLO, SPD, dihadapan keluarganya tersebut dengan disaksikan oleh kedua saksi, melakukan komunikasi pertelepon melalui Nomor Hand Phone FELIX LEBA yang diberikan keluarganya tersebut, untuk mengklarifikasi informasi masyarakat tersebut, dan dari klarifikasi pertelpon ( Bukti Rekaman) tersebut, yang bersangkutan membenarkan bahwa: Yang bersangkutan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Formulir BKWK, B1-KWK dan B3-KWK; 8. Bahwa atas dasar hasil klarifikasi tersebut, maka dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU pada t anggal 15 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; 9. Bahwa Tergugat tidak pernah menolak Surat Keterangan yang di serahkan oleh Penggugat dan pula tidak menyarankan Penggugat atau TIM KOALISI TTU BERSATU 14. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pemiluk ada Kabupaten TTU Tahun 2010, dan lebih-lebih lagi tidak memasung hak-hak dan kepentingan politis Penggugat selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih; 15. Bahwa tentang syarat Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana makar sesuai peraturan perundang-undangan, telah diberitahukan dengan patut kepada Penggugat,akan tetapi Penggugat tidak memanfaatkannya secara baik) ; 16. Bahwa sesungguhnya secara substansial banyak Partai Pendukung Koaliasi TTU Bersatu menarik dukungannya terhadap Penggugat, akan tetapi karena secara formal tidak boleh menarik kembali dukungan maka makna dukungan terhadap Penggugat memang tampaknya hanya bersifat formalistis belaka; 17. Bahwa atas dasar alasan terurai diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut: Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya; 2.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 3.Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat semula; Menimbang, bahwa atas Replik secara Lisan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara Lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah gugatan dan Replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah di legalisir dan bermeterai cukup serta telah di cocokkan sesuai dengan asli atau copynya yang diberitanda sampai dengan, bukti tersebut sebagai berikut: : Foto Copy Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabuaten Timor Tengah Utara (foto copy dari foto copy); : Foto Copy Berita Acara Pleno Tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Dari Bakal Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya); : Foto Copy Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan Atau Penambahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilukada Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya); : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPUTTU/157/VIII /2010, t anggal 15 Agustus 2010, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya (sesuai dengan asli); : Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, t anggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan Nomor: W26U1/1140/HN.01.1 0/VI I/2010, tanggal 22 Juli 2010, da ri Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang (sesuai dengan aslinya); : Foto Copy Surat Pernyataan Penegasan dari Felix Leba, t anggal 16 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya); : Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, t anggal 23 Agustus 2010 (foto copy dari foto copy); : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 ( foto copy dari foto copy); : Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, t anggal 24 Juni 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (foto copy dari foto copy); : Foto Copy Akta Pendirian Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia (foto copy dari foto copy): Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor: 1536/SK/DPP/XI/08 Tertanggal 29 November 2008 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara Masa Bhakti 2008–2013 (sesuai dengan aslinya); : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor; 270/KPU- TTU/SK10/V/2010 (sesuai dengan aslinya); Asli amplop Pengiriman Surat Pernyataan Penegasan dari Felix Leba, tanggal 16 Agustus 2010; Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya tersebut juga telah mengajukan surat-surat bukti yang telah di legalisir dan diberi meterai cukup serta telah di cocokkan dengan aslinya atau copynya, bukti tersebut sebagai berikut: 1: Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya); 2: Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010, tangga l 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; 3: Foto Copy Berita Acara Pleno Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilukada Tahun 2010, Tanggal 15 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya); 4: Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tangga l 23 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);

5: Foto Copy Surat Pencalonan Nomor 001/K/KTTUB/VI I/2010, t anggal 18 Juli 2010 Model B-KWK (sesuai dengan aslinya); 6: Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya); 7: Foto Copy Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya); 8: Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor: W26-VI /1139/HK.01.10/VI I /2010, tanggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Yang Diancam Dengan Pidan Penjara 5 (Lima ) Tahun Atau Lebih Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan aslinya); 9: Foto Copy Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan Atau Penambahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilukada Tahun 2010, tanggal 1 Agustus 2010 (sesuai dengan asli); 10: Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Tentang Jadwal Dan Tahapan Dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer ah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya); 11: Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 270/KPUTTU//VI I /2010, Tanggal 25 Juli 2010, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi (sesuai dengan aslinya); 12: Foto Copy Berita Acara Penarikan Dukungan Partai Pelopor Terhadap Pasangan Calon Drs. Talud Ludofikus Dan Leonard Saka, S.H (sesuai dengan aslinya); 13: Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan Dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 15 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya); 14: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhainisme tertanggal 12 Agustus 2010, perihal Penegasan DPC PNI Marhainisme Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT (sesuai faximile); 15: Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPUTTU/SK10/V/2010, t anggal 12 Mei 2010 Tentang Jumlah Paling Sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) Dari Juml ah Kursi DPRD Dan Jumlah Paling Sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) Dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya); 16: Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Dolfianus Kollo, S.Pd tertanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) 17: Foto Copy Surat Pernyataan Angggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Lamur Isfridus, Mag.Hum tertanggal 25 Oktobe r 2010 (sesuai dengan aslinya) 18: Copy Disk (CD-R) rekaman pembicaraan antara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Dolfianus Kollo , S.Pd dengan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara Felix Leba ( fotocopy dari fotocopy); Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: FELIX LEBA, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, t empat tinggal di jalan Kartini, RT.16, RW.V, Kefamenanu, pekerjaan swasta (Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara) ,agama Khatolik; Bahwa saksi adalah Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI ) Kabupaten Timor Tengah Utara sejak bulan Januari tahun 2008 sampai sekarang; Bahwa benar Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara pernah memberikan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka,SH; Bahwa benar saksi berada di Surabaya sejak bulan Desember 2009 sampai dengan sekarang dan saksi pernah ke Kupang sekitar bulan Juli 2010 dan bulan Oktober 2010 masing-masing satu kali Bahwa saksi menanda tangani Surat Penegasan Dukungan tanggal 16 Agustus 2010 sebanyak 2 (dua) kali atau double, karena pada tanda tangan yang pertama kurang jelas, makanya saksi mengulanginya sekali lagi;

Bahwa saksi mengakui adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, t anggal 18 Juli 2010; Bahwa sebagian surat yang berkaitan dengan Pencalonan Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH saksi tanda tangani langsung, namun karena selama ini saksi berada di Surabaya, maka sebagian surat tersebut menggunakan scan tanda tangan; Bahwa surat yang menggunakan scan tanda tangan saksi adalah Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, t anggal 18 Juli 2010 Bahwa Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepa la Daerah , Tanggal 18 Juli 2010, saksi tanda tangani di Bandar Udara El Tari Kupang Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa yang menghubungi saksi adalah bapak Isfridus Lamur; Bahwa yang dibicarakan saksi dengan Pak Isfridus Lamur adalah pak Isfridus menanyakan apakah partai yang saksi pimpin mendukung Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka SH, dan saksi menjawab Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara tetap medukung, tapi saksi memohon agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara jangan memutuskan sampai ada konfirmasi balik dari saksi sebelum jam 4 (empat) sore setelah saksi membicarakan kontribusi Calon Paket terhadap Partai; Bahwa selain dengan Isfridus Lamur saat itu saksi juga berbicara dengan Dolfianus Kollo; Bahwa saksi pernah mengirimkan asli dan foto copy Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agus tus 2010; Bahwa saksi mengirimkan Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 melalui cargo Bandar Udara Juanda Surabaya dan melalui PT. Pos Indonesia Surabaya; Bahwa ada bukti pengiriman surat tersebut; Bahwa yang menerima kiriman Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 di Kupang adalah Drs. Talul Ludofikus; Bahwa yang mengantar Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah pak Fransiskus selaku Ketua Koalisi Partai Politik; Bahwa saat saksi menanda tangani Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 seingat saksi partai-partai koalisi yang sudah menanda tangani surat tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Merdeka, dan Partai Republika Nusantara (PRN); Bahwa saksi dihubungi melalui telepon (Hand Phone) pada tanggal 15 Agustus 2010 ki r a-kira antara pukul 12.0013.30 wita; Bahwa nomor telepon (Hand Phone) saksi yang dihubungi adalah 082139247884; Bahwa saat dihubungi saksi berada di Surabaya; Bahwa sampai tanggal 15 Agustus 2010 pembicaraan tentang kontribusi Paket Calon terhadap parta belum jelas; Bahwa setelah ada kejelasan kontribusi Paket Calon terhadap partai, saksi langsung memberitahu Isfridus Lamur melalui pesan singkat (SMS); Bahwa saat itu selain berbicara dengan Isfridus Lamur saksi juga berbicara dengan Dolfianus Kollo; Bahwa yang dibicarakan saksi dengan Dolfianus Kollo saat itu ilah Dolfianus Kollo menanyakan apakah benar saksi yang menandatangani Surat Dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka,SH, dan saksi menjawab ya benar, saksi yang menandatanganinya; Bahwa saksi lupa hal lain apa yang dibicarakan saksi dengan Dolfianus Kollo; Bahwa inti pembicaraan saksi dengan Isfridus Lamur adalah bahwa dukungan tidak dapat di tarik kembali karena saksi sudah menandatangani surat dukungan yang telah distempel; Bahwa terhadap pernyataan tersebut saksi langsung merespon dengan membuat Surat Penegasan Dukungan tanggal 16 Agustus 2010; Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs.Talul Ludofikus dan Leonard Saka,SH, ada yang saksi tanda tangani di Surabaya dan adapula yang saksi tanda tangani di Kupang; Bahwa Surat Pencalonan Nomor 001/K/KTTUB/VI I/2010, tanggal 18 Juli 2010 Model B-KWK saksi tanda tangani di Surabaya, Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Bahwa Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 saksi tanda tangani di Bandar Udara El Tari Kupang, sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 tanda tangan saksi menggunakan scan tanda tangan;

Bahwa saksi lupa kapan saksi menanda tangai surat di Bandar Udara El Tari Kupang; Bahwa sejak Desember 2009 saksi baru 1 (satu) kali datang ke Kupang; Bahwa di Kupang saksi menemui Sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tertanggal 16 Agustus 2010 karena saksi mendapat fax bahwa dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs.Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH bermasalah, karena tanda tangan tidak sah; Bahwa saksi juga mengirimkan Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tertanggal 16 Agustus 2010 kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Pak Fransiskus Ketua Koalisi Partai Politik; Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S. Sos, umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, j enis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, t empat tinggal di jalan Basuki Racmad- Kenari, RT.008, RW.003, Kelurahan Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, agama Khatolik; Bahwa saksi masih ingat klarifikasi (pembicaraan) yang di lakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Felix Leba; Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada t anggal 14 Agustus 2010 ; Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada siang hari; Bahwa saat itu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ada hanya Pak Dolfianus Kollo; Bahwa pembicaraan tidak dilakukan dengan loud speaker akan tetapi menggunakan alat perekam Handphone; Bahwa percakapan di lakukan dengan Pak Felix Leba; Bahwa yang dibicarakan Pak Dolfianus Kollo dengan Pak Felix Leba adalah Pak Dolfianus menanyakan tentang apakah tanda tangan yang ada pada surat dukungan pencalonan paket Tuntas adalah tanda tangan Pak Felix Leba?; Bahwa saksi tidak mengetahui apa jawaban Pak Felix Leba; Bahwa saksi mengetahui isi pembicaraan antara Pak Dolfianus Kollo dengan Pak Felix Leba dari Pak Dolfianus Kollo, karena Pak Dolfianus Kollo mentransfer rekaman pembicaraan yang di lakukan ke Hand Phone saksi Bahwa saksi masih menyimpan rekaman pembicaraan antara Pak Dolfianus Kollo dengan Pak Felix Leba di Hand Phone saksi; (kemudian saksi memperdengarkan rekaman pembicaraan Dolfianus Kollo dengan Felix Leba kepada Majelis Hakim); Bahwa dalam rekaman tersebut saksi tidak mendengar adanya pembicaraan mengenai penarikan dukungan; Bahwa inti pembicaraan tersebut adalah bahwa tanda tangan pada Surat Dukungan Paket Tuntas tanda tangan Pak Felix menggunakan scan tanda tangan atau Tanda Tangan Elektronik ; Bahwa selain saksi dan Pak Dolfianus Kollo saat itu ada seorang Anggota Polisi Polres Timor Tengah Utara; Bahwa Pak Isfridus Lamur tidak ada; Bahwa yang saksi ketahui tanda tangan Felix Leba (Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara) pada Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 adalah scan tanda tangan; Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Oktober 2010 dan akhirnya mohon putusan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas; Menimbang, bahwa terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebelum mempertimbangkan inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan aquo; Menimbang, bahwa yang di jadikan objek sengketa adalah: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa II; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 t entang Peradilan Tata Usaha Negara; “gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengad ilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 September 2010; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa a quo dihubungkan dengan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya; Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas “ No Interest No Action” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan “ Point d’interet point d’action”, artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses; Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi”; Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang di tuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan; Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa inlitis, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan telah menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang di tentukan, namun oleh Tergugat melalui surat keputusan obyek sengketa a quo Penggugat tidak masuk sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a quo tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: - Penetapan tertulis: bahwa ke dua obyek sengketa jelas termasuk kategori penetapan tertulis yang berbentuk keputusan; - Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; - Berisi tindakan hukum tata usaha negara: bahwa obyek sengketa pertama berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nama-nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa obyek sengketa kedua berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Konkrit: bahwa isi obyek sengket a a quo konkret yaitu di tetapkanya peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ; - Induvidual: bahwa keputusan tersebut di tujukan kepada bakal calon dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Final: bahwa obyek sengketa a quo telah definitif karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun; - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; yaitu Penggugat telah tidak diikut sertakan dalam penetapan pasangan sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya obyek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bukan mengenai hasil; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa inlitis; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam sengketa ini; DALAM POKOK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, mendengar replik Penggugat secara lisan, duplik Tergugat secara lisan, membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan membaca kesimpulan Para Pihak; Menimbang, bahwa adapun fakta yang di akui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal adalah: - Bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik “Koalisi TTU Bersatu” dengan nama Paket Tuntas dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010- 2015; - Bahwa Penggugat telah memasukkan berkas persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 18 Juli 2010; Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Nomor : 270/KPU-TTU//VI I /2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Dukungan dan Persyaratan Administrasi kepada Penggugat, yang di dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan adanya kekurangan berkas persyaratan pencalonan Penggugat, yaitu: Sejumlah pimpinan partai koalisi tidak menandatangani surat pencalonan dan hanya 1 rangkap; Sejumlah pimpinan partai politik koalisi tidak menanda tangani surat kesepakatan bersama antara partai politik dan hanya 1 rangkap ; Hasil perbaikan dan/atau penambahan ke lengkapan berkas di sampaikan kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010 - Bahwa Penggugat menyerahkan berkas perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas pada tanggal 1 Agustus 2010 4. Surat - Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat penc alonan dengan alasan: 1. Tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia a.n Felix Leba pada surat pencalonan dan pernyataan kesepakatan bukan di tanda tangani oleh yang bersangkutan ;

2. Jumlah dukungan suara sah tanpa Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah 14.370; 3. Dengan jumlah 14.370 suara sah pasangan calon tidak memenuhi suara dukungan perolehan suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD kabupaten Timor Tengah Utara 15% dari 106.944 adalah 16.041 suara sah; - Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan keputusan nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 - Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan Keputusan nomor: 19 Tahun 2010 tangga l 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Menimbang, bahwa yang merupakan pokok permasalahan sehingga perlu diuji oleh Majelis Hakim dalam sengketa ini adalah mengenai: 1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang–undang yang berlaku?; 2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?; Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memper timbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tat a Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang bersifat prosedural dan substansial; Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ; Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa II yang secara tegas menyebutkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa; Menimbang, bahwa penetapan nama-nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut: KPU Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan atau kabupaten Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon; (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari selelesainya penelitian; (3) Terhadap pasangan calon yang telah di tetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secarater buka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ; - Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut: “Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan” ;

Menimbang, bahwa KPU provinsi dan atau KPU kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk didalamnya kegiatan menetapkan pasangan calon, mengumumkan dan menetapkan nomor urut pasangan calon ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Tergugat inlitis berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa a qu. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: (1) Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 Ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menimbang, bahwa ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menimbang, bahwa Tergugat melakukan penelitian surat pencalonan beserta lampirannya dan telah dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan berita acara pleno tentang penelitian surat pencalonan beserta lampirannya telah diserahkan kepada penggugat pada tanggal 24 Agusus 2010 Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor: 270 /KPU- TTU/136 /VI I/2010, tanggal 24 Juli 2010 perihal Undangan dan surat Nomor: 270/KPU-TTU//VI I/2010 tanggal 25 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Menimbang, bahwa surat undangan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya memberitahukan bahwa sehubungan dengan telah di laksanakan verifikasi administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilukada tahun 2010 hasilnya masih terdapat kekurangan–kekurangan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan administrasi dalam tenggang waktu masa perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2010 dan meminta kesediaan bakal pasangan calon untuk menghadiri penyerahan hasil verifikasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekaligus mendapat penjelasan tambahan dari Tergugat; Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dikirimkan Tergugat pada pokoknya memberitahukan hal–hal sebagai berikut 1. Unsur–unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak tertuang dalam lampiran 2. Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat saja 3. Hasil perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan berkas di sampaikan kepada KPU Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010; Menimbang, bahwa Penggugat memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan ca lon bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tangga l1 Agustus 2010 Menimbang, bahwa terhadap berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimasukkan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan penelitian ulang terhadap berkas tersebut dan telah di tuangkan dalam berita acara hasil penelitian dan berita acara pleno tentang penelitian ulang surat pencalonan beserta lampirannya telah di serahkan kepada Penggugat tanggal 15 Agustus Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba tentang tanda tangan yang bersangkutan pada Surat kesepakatan gabungan pa rtai politik Koalisi TTU Bersatu pada tanggal 14 Agustus 2010 (vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010) Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor: 270/KPU-TTU/157/VI I I/2010, t anggal 15 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan besertalampirannya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tahapan–tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari obyek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 4 Oktober 2010 Tergugat menyatakan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tanda Tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba pada formulir Surat Pencalonan BKWK, B1- KWK,B3- KWK (bukan di tanda tangani oleh yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan penggugat tidak di calonkan sebagai Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang merupakan salah satu partai koalisi pendukung atas nama Felix Leba pada surat pencalonan dan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai bukan di tanda tangani oleh yang bersangkutan Menimbang, bahwa Penggugat setelah memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan pemberitahuan kekurangan berkas. Namun pada verifikasi tahap II Tergugat memperoleh masukan dari masyarakat bahwa tanda tangan ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesiaan Felix Leba pada surat pencalonan dan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai bukan di tanda tangani oleh yang bersangkutan (vide dalil jawaban) Menimbang, bahwa atas masukan dari masyarakat tersebut maka Tergugat telah melakukan klarifikasi dengan ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesiaan Felix Leba melalui telepon pada tanggal 14 Agustus 2010 berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2010 Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi atas nama Felix Leba sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia menerangkan bahwa saksi benar menanda tangani sendiri surat pencalonan di Surabaya dan surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik dukungan pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanda tangani pada saat berada di Bandara ElTari Kupang sedangkan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik untuk mengajukan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ditanda tangani langsung oleh saksi akan tetapi t anda tangan saksi tersebut di scan berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010 Menimbang, bahwa tanda tangan scan di artikan sama dengan tanda tangan elektronik yang mana tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: (12) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang di lekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentik Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan; “(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum tetap dan akibat hukum sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: data pembuatan Tanda Tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik untuk mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dalam sengketa ini adalah surat kesepakatan tertulis antara partai politik yang bergabung untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana surat kesepakatan tersebut di tanda tangani oleh pimpinan partai politik dan sekretaris partai politik hal mana kekuatan mengikat dari tanda tangan ini berlaku untuk partai dalam hal melakukan tindakan keluar dan bukan berlaku secara pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Felix Leba sebagai Ketua Partai Penegak Demokra si Indonesia dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tanda tangan scan yang dimaksud tersebut bukan berlaku untuk penanda tangan (pribadi) melainkan berlaku untuk partai dalam hal ini untuk sejumlah 1.989 suara sehingga tanda tangan tersebut be rtentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huru f a Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapa t bahwa tanda tangan tersebut tidak sah Menimbang, bahwa oleh karena bukti di tanda tangani menggunakan scan maka terhadap bukti tersebut dalam hal ini B1-KWK adalah patut pula untuk dinyatakan tidak sah dengan demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1

dan ayat 2 huru f (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (3) huru f c dan ayat (6) menyatakan; “(3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan c . gabungan partai politik yang tidak memiliki memilik kursi di DPRD yang bersangkutan (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimak sud pada ayat (3 ) huruf c , pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung /menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas perseratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik di seluruh daerah pemilihan Anggota DPRD Menimbang, bahwa jumlah perolehan suara gabungan partai yang mengajukan Penggugat sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 16.359 suara Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tanda tangan dari Ketua Partai Penegak demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba dinyatakan tidak sah maka Menimbang suara dukungan dari Partai Penegak demokrasi Indonesia sejumlah 1.989 dalam jumlah dukungan bakal pasangan calon patut pula dinyatakan tidak sah, hal mana jika dikurangi dengan suara dukungan dari Partai Penegak demokrasi Indonesia maka suara dukungan yang diperoleh oleh Penggugat hanya sejumlah 14.370 suara Menimbang, bahwa oleh karena jumlah suara dukungan Penggugat tidak memenuhi 15% dari total suara sah Pemilu legislatif Tahun 2009 sejumlah 106 .944 suara yaitu 16.041 maka Penggugat tidak dapat dicalonkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010–2015; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ? ; Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat melangga r Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menimbang, bahwa pengertian asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang–undangan yang berlaku Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam sengketa I prosedur litis, merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan obyek sengketa I dan obyek sengket a II dan telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang–undangan Menimbang, bahwa pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang–undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Undang–Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka apabila calon tidak memenuhi syarat pada verifikasi tahap II maka dinyatakan tidak dapat diperbaiki maupun mengajukan calon, sehingga dalam sengketa inlitis tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang–undangan Menimbang, bahwa pengertian asas persamaan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama atau terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, dilakukan hal yang sama pula, maka terhadap hasil verifikasi tahap II bakal calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kapubaten Timor Tengah Utara tidak dapa t melakukan perbaika n, hal mana diterapkan kepada semua bakal calon sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas persamaan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bukti–bukti yang diajukan, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara profesional karena melalui tahapan–tahapan sesuai dengan peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa inlitis telah memenuhi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan demikian gugatan Penggugat Patut untuk di tolak ; Menimbang , bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk di tolak seluruhnya Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya pekrara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka buktibukti lain yang tidak elevan dengan pokok persenketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas MENGADILI Mengingat , ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini MENGADILI 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 29 Oktobe r 2010, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari AMIR HAMZAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SANNY PATTIPEILOHY, SH dan ANANG SUSENO HADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 November 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARTHEN A. YACOB, SH. , sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis 1. SANNY PATTIPEILOHY, SH. AMIR HAMZAH, SH. 2. ANANG SUSENO HADI, SH. PANITERA MARTHEN A. YACOB, SH RINCIAN BIAYA PERKARA 1. Biaya pendaf taran gugatan. 30.000 , 2. Biaya pangg ilan Rp. 30.000 , 3.Mete rai Rp. 6.000 , Ttd Redaks i Rp. 5.000 , Jumlah Rp. 71.000 , -(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Chwee Kin Keong and Others v Digilandmall.com Pte Ltd [2004] 2 SLR 594; [2004] SGHC 71

Suit No: Decision Date: Court: Coram: Counsel:

Suit 202/2003/E 12 Apr 2004 High Court V K Rajah JC Tan Sok Ling, Malcolm Tan and Mohan Das Vijayaratnam (Tan S L and Partners) for plaintiffs, Philip Fong Yeng Fatt and Doris Chia Ming Lai (Harry Elias Partnership) for defendant

Judgment 12 April 2004 Judgment reserved. V KRaahC: 1 In the early hours of the morning of 13 January 2003, six friends, the plaintiffs in this case, placed orders over the Internet for 1,606 sophisticated Hewlett Packard commercial laser printers (“the laser printer(s)”). Though the actual price of the laser printer was $3,854, the defendant had on 8 January 2003 mistakenly posted the price at $66.00 on its websites. The plaintiffs assert they were not aware of the defendant’s mistake when they placed their orders, and had believed the offer was genuine. The plaintiffs’ orders were processed by the defendant’s automated system and confirmation notes were automatically despatched to the plaintiffs within a few minutes. When the defendant learnt of the error, it promptly removed the advertisement from its websites, and informed the plaintiffs as well as 778 others who had placed orders for a total of 4,086 laser printers that the price posting was an unfortunate error, and that it would therefore not be meeting the orders. The plaintiffs refute that the error exonerates the defendant; they insist that a concluded contract is sacrosanct and must be honoured. If the defendant were right, they maintain, uncertainty would prevail in the commercial world and more particularly in Internet transactions. They assert that spending only $105,996 to procure laser printers with an actual market value of $6,189,524 is wholly irrelevant; they are entitled to a good bargain. The defendant, on the other hand, contends that the law should not penalise a party who has unwittingly and genuinely made a unilateral mistake – which was known or ought to have been known by the plaintiffs. 2 Who is correct? This, in a nutshell, is the issue at the heart of these proceedings. Factual matrix 3 All six plaintiffs are graduates, conversant with the usage of the Internet and its practices and endowed with more than an adequate understanding of business and commercial practices. From time to time they communicate with each other via the Internet and the short messaging system (“sms”). A number of them have very close relationships, with some of them even sharing common business interests. They are described by their counsel in submissions as “risk takers”, “business minded and profit seeking”. Genesis of the mistake 4 The defendant is a company that sells information technology (“IT”) related products over the Internet to consumers. As part of its business, it operates a website owned by Hewlett Packard (“HP”) at http://www.buyhp.com.sg (“the HP website”) where only HP products are sold. The defendant also sells HP products on its own website at http://www.digiland.com (“the Digilandmall website”). 5 A related website for corporate clients and re-sellers (“the Digiland commerce website”) is owned and operated by a related entity, Digiland International Limited (“DIL”). The price of the laser printer, prior to 3.36pm on 8 January 2003, was stipulated as $3,854 (exclusive of GST) on both the Digilandmall and HP websites (“the websites”), and as $3,448 on the Digiland commerce website. 6 On Wednesday, 8 January 2003 between 3.00pm and 4.00pm, DIL’s employees conducted a training session at the defendant’s premises. Part of the training module included hands-on training with a new

template for a “Price Mass Upload” function. This new template was designed to facilitate instantaneous price changes allowing them to be simultaneously reflected in the relevant Internet web pages. A real product number “HP 9660A” was inserted in the new template as the prototype for which fictional prices were to be changed on the three relevant websites. This was presumably to render the training more lifelike. 7 At about 3.36pm, Samuel Teo, an employee of DIL, inadvertently uploaded the contents of the training template onto the Digiland commerce website operated by DIL, in place of the test website allocated for the training. The programme trigger on that website automatically and instantaneously initiated the insertion of similar contents onto all three websites. 8 he proper description of the laser printer, “HPC 9660A Color LaserJet 4600”, was, as a result of the accident, replaced by the numerals “55”; while the numerals “66” replaced the correct price of the laser printer priced at $3,854 and the numerals “77” replaced the original corporate price of the laser printer priced at $3,448. Samuel Teo had used all these notional numerals on the training template. 9 The defendant’s assertion that Samuel Teo had neither the authority nor the intention to make any alterations to the laser printer’s price is now accepted by the plaintiffs. Nor is it disputed that Samuel Teo, or any of the other employees of the defendant, was unaware at all material times of the dramatic chain of events so unwittingly initiated by the former. 10 News of the rather extraordinary laser printer pricing began to spread like wildfire within the local Internet community. There were altogether 1,008 purchase orders for the laser printers placed by 784 individuals between 8 and 13 January 2003. Though the six plaintiffs accounted for only 18 of these purchase orders, they figure prominently among the 11 individuals who ordered more than 50 laser printers. The first and fifth plaintiffs ordered exactly a hundred laser printers each. The second, third, fourth and sixth plaintiffs are the only individuals who ordered more than a hundred laser printers each. 11 The single most controversial issue in these proceedings is the knowledge possessed and/or belief entertained by each of the plaintiffs when they entered into each of the transactions for the purchase of the laser printers. Needless to say, this goes to the very heart of the claims’ sustainability. 12 The plaintiffs both collectively and individually maintained adamantly that while they thought that the price of $66 appeared to be a “good deal” they did not think that the website prices had been mistakenly placed or inserted. They deny having had any communications amongst themselves about the possibility, let alone probability, that the price posting on the website could have been a mistake. They stoutly assert that they were too preoccupied with the realisation of potential profits through a so-called arbitrage position between different markets to contemplate that an error had been made. As this is a critical issue, it is imperative that each of their positions be carefully evaluated. Being fully conscious of the pivotal nature of this point, I have duly accorded particular attention to the evidence and credibility of each of the plaintiffs. The first plaintiff 13 The first plaintiff, Chwee Kin Keong, is 29 years old. He graduated from NTU as a bachelor of business studies, specialising in financial analysis. He is currently self-employed and is intimately involved in the multi-level marketing sales of aromatherapy products under the Bel-Air label. Prior to being self-employed, he was a corporate banker with Standard Chartered Bank, Singapore, for four years. He is also a director and shareholder in a company engaging in wholesale trade, together with the second and third plaintiffs. He is described by his counsel in submissions as a “prudent and careful person”. 14 The first, second and fourth plaintiffs became acquainted with each other when they studied at the Nanyang Technological University (“NTU”). They have a common interest in bridge and this helped to cement their friendship. The fifth plaintiff was also a member of this bridge group 15 Early on the morning of 13 January 2003 at about 1.17am, the first plaintiff received a message from a friend, Desmond Tan (“Desmond”), through an Internet chatlink. The unconstrained exchange that followed between the two is both revealing and compelling. The first plaintiff’s callname in this exchange is “Scorpio”. The following excerpts are particularly relevant:

Desmond: 13/01/20 01:17 go hp online now Scorpio: 13/01/20 01:17 what hp online?? Desmond: 13/01/20 01:24 just ordered 3 colour lazer printer for S$66.00 each Scorpio: 13/01/20 01:24 huh?? How come got such thing? Desmond: 13/01/20 01:25 keep trying Scorpio: 13/01/20 01:25 ok but how come got such a good deal? Desmond: 13/01/20 01:25 I think one of the wrong posted price Scorpio: 13/01/20 01:25 damn don’t tell me they realised their error already Scorpio: 13/01/20 01:32 shiok … can make a quick profit by selling them cheap … shd buy more Desmond: 13/01/20 01:33 how many u intend to get? Desmond: 13/01/20 01:33 10? 20? Scorpio: 13/01/20 01:33 as many as I can! Scorpio: 13/01/20 01:33 why not? Desmond: 13/01/20 01:40 if any friend got extra printer … u want? Desmond: 13/01/20 01:41 u want it for profit or personal use? Scorpio: 13/01/20 01:42 I want at least one for personal use … 2 would be good coz my gf needs one too … any more than that would be a bonus …;-) Scorpio: 13/01/20 01:43 anyway, I don’t mind buying over if you have frens who want to sell buy at twice the price!! hahaha means S$132 Desmond 13/01/20 01:43 even $500 is a steal Scorpio: 13/01/20 01:43 yeah man … what’s the original price? Desmond: 13/01/20 01:43 coz the HP laser colour printer sells for at least 3 to 4k outside Desmond: 13/01/20 01:44 from US I heard is about USD 2k Desmond: 13/01/20 01:44 its HP and Laser and Coloured Desmond: 13/01/20 01:44 if they dont honor it ... Scorpio: 13/01/20 01:45 sell me one lah … name your price ;-) sue them lor … Desmond: 13/01/20 01:45 I think they will give vouchers or special deals Scorpio: 13/01/20 01:46 hahahaha yeah lor .. aiyah why u only buy 3????? Desmond: 13/01/20 01:47 wasn’t greedy before I tok to u Scorpio: 13/01/20 01:47 yeah.. S$1 mio then no need to work liao?? u think this is the 1970s?? Desmond: 13/01/20 01:47 u make me greedy Scorpio: 13/01/20 01:47 ok lor if you insist … 16 When the first plaintiff eventually succeeded in accessing the HP website, he immediately placed an order for 100 laser printers at about 2.05am, charging the transaction to his credit card. 17 Having called the second and third plaintiffs at about 2.00am, the first plaintiff also sent them, via email, a weblink of the relevant HP website pages. The e-mail was given a “high importance” priority and captioned “go load it now!!”. 18 He said he later conducted some searches using the “Google” search engine and ascertained that the laser printer could be sold at about US$1,300 in certain markets. He then zealously sent at about 2.58am, an e-mail to 54 persons, all of whom were friends and/or business associates. The recipients of this email included the second, fourth, fifth plaintiffs and Tan Cheng Peng, the third plaintiff’s girlfriend. This short but highly significant e-mail reads: ---- Original Message ---From: Stanley Chwee To: XXXXX Sent: Monday, January 13, 2003 2:58 AM Subject: IMPT – HP Colour LaserJet going at only $66!! Dear friend, Someone referred me to the HP website which shows the price of this HP Colour LaserJet 4600 Series as S$66.00.I do not know if this is an error or whether HP will honour this purchase. No harm trying right? I hope by the time you see this email, the price is still at S$66.00 coz they might change it anytime. Good luck! Click on this link! http://www.buy.hp.com.sg/hp/StandardProduct.cfm?prodid=HPC9960A

[emphasis added] 19 Later in the morning, at about 4.15am, the fourth plaintiff sent the following e-mail to the first plaintiff, copied to the second plaintiff only: ---- Original Message ---From: Ow Eng Hwee To: Stanley Chwee Cc: XXXXX; Tan Wei Teck Sent: Monday, January 13, 2003 4:15 AM Subject: Re: IMPT – HP Colour LaserJet going at only $66!! Check out the prices here :) http://www.epinions.com/HP_Color_LaserJet_4600_Series_Printer_ Printers 20 Annexed to this e-mail was the first plaintiff’s earlier mass e-mail. Before retiring for the night, the first plaintiff had a further discussion with the second plaintiff on how to store the laser printers they had ordered. 21 The first plaintiff must have realised at the outset that he would have to explain with a certain measure of credibility the purport and significance of all his Internet communications between 1.00am and 3.00am on 13 January 2003. Claiming he was in a “light-hearted kind of mood” during his ICQ (acronym for “I-Seek-You”) conversation with Desmond, he insisted that this conversation should be taken neither seriously nor literally. In submissions, his counsel attempted to play down the significance of both this conversation as well as the mass e-mail. They contended that the entire ICQ conversation, infused with such a jocular tone, should be disregarded. 22 The exchange between the first plaintiff and Desmond provides an intimate and revealing insight into the first plaintiff’s thought process at the material time; the exchange fluctuated between bantering on the one hand, to nothing short of the candid exchange of thoughts on the other, revealing that the first plaintiff was fully aware of the likely existence of an error in pricing. The following excerpt is particularly significant and compelling: Scorpio: 13/01/20 01:25 ok but how come got such a good deal? Desmond: 13/01/20 01:25 I think one of the wrong posted price Scorpio: 13/01/20 01:25 damn don’t tell me they realised their error already [emphasis added] 23 The subsequent exchange further clarifies that the first plaintiff was fully conscious of the potential profit element arising from the purchase of a substantial number of the laser printers. He offered to buy a laser printer from Desmond at double the price, that is $132. Desmond further informed the first plaintiff that the sale price of each laser printer was in the region of $3,000 to $4,000. They even discussed the possible scenario of the defendant not honouring the transactions. The first plaintiff’s riposte, should such a situation come to pass, was to “sue them lor”. Desmond intimated that the defendant would give vouchers or special deals as a matter of “equitable compensation” should it not honour the purchase orders. Interestingly, Desmond also remarked to the first plaintiff that he “wasn’t greedy before I tok to u”. 24 While the first plaintiff conceded that he had communicated to the second and third plaintiffs the existence of a “good deal”, he maintained he did not discuss the possibility of the pricing being a mistake. He was aware that the laser printers were targeted for business use. 25 The mass e-mail at 2.58am is cursorily dismissed by counsel for the plaintiffs as “poor use of language” that ought not to be taken literally in light of the early hours of the morning. Counsel’s approach is flawed. 26 It is clear from the “priority” status accorded to the e-mail that the first plaintiff was sharing his knowledge of a “good deal”. His revelation that he did “not know if this is an error or whether HP will honour this purchase”, not to mention the articulation of his hope that “by the time you see this email, the price is still at S$66.00 coz they might change it anytime”, are all compelling in reflecting his state of mind and awareness that an error had occurred. The preface “I do not know” in no way detracts from

this; the e-mail being addressed to a large group of 54 persons, the first plaintiff would simply not have wanted to commit himself by saying “I know”. 27 The first plaintiff obviously took the view that the advertisement should be acted upon urgently. Why? Because it was simply a matter of time before the error would inevitably be noticed and the pricing inevitably corrected. This e-mail was sent only after the first plaintiff had made his own Internet searches on the pricing of the laser printer. Counsel however contends that even if this e-mail were to be read literally, this should not affect the first plaintiff’s own purchase that had taken place an hour earlier. I reject this. The first plaintiff’s purchase took place soon after the ICQ conversation with Desmond where Desmond had in no uncertain terms pitched the price of the laser printer between $3,000 to $4,000. This final mass e-mail only reinforces my view that the first plaintiff consistently and continuously entertained the view that the price posting on the HP website was a mistake. 28 In any event, the first plaintiff’s commercial background and business experience alone would have amply alerted him to the likelihood of the pricing being a mistake, even without his conversation with Desmond. His own counsel’s description of him as “careful and prudent” only serves to corroborate this. It is simply inconceivable that when he entered into the purchase transaction, he did not know, or at the very least did not have a real and abiding belief that the price posting was an error. 29 The first plaintiff struck me as an opportunistic entrepreneur. He appeared distinctly uncomfortable during several phases of his cross-examination and his answers on crucial points were evasive and often vague.. His evidence in relation to the level and nature of communications he had with the second and third plaintiffs on the morning in question lacked candour. The first, second and third plaintiffs have been friends for a long time and are bound by common business interests. I do not accept that there were no discussions between them on the price posting being an error. The evidence incontrovertibly indicates that the first plaintiff himself entertained this view for the entire period he was in communication with the second and third plaintiffs. If he was prepared to commit this view in writing to a larger circle of 54 friends and business associates after his communication with the second and third plaintiffs, he would certainly have shared this view with his close friends with even greater candour and detail. The second plaintiff 30 Tan Wei Teck is 30 years old. He graduated with an accounting degree from NTU. He is currently a supervisor in the taxation department of an international accounting firm, Deloitte & Touche, specialising in corporate taxation services. He has common business interests with the first, third and fourth plaintiffs. In fact, he and the fourth plaintiff have jointly conceptualised and implemented an Internet-related business. He is also described as the sole proprietor and manager of two other businesses that provide business support and consultancy. 31 He admitted receiving a call from the first plaintiff at about 2.00am but claimed the first plaintiff merely apprised him of a good deal. After receiving the e-mail from the first plaintiff, he visited the relevant HP website pages. He then carried out some checks on the Yahoo search engine to ascertain whether the printer model existed and whether the laser printer could be sold at more than $66. He said that he wanted to be sure that the offer on the HP website was “genuine”. He also called the first plaintiff to see if the latter had managed to successfully complete his purchase. 32 Satisfied with his enquiries in relation to the printer model, he returned to the HP website and placed an order for 100 laser printers at about 2.23am. Between 3.13am and 4.00am the second plaintiff revisited the website four times placing four further orders for 20 laser printers each time. Altogether, the second plaintiff purchased 180 units, opting for cash on delivery as the payment mode. 33 After his first order, the second plaintiff contacted the fourth and fifth plaintiffs informing them about the laser printers. In addition, he despatched e-mails to the fourth and fifth plaintiffs attaching a hyperlink to the HP website. The e-mails sent at 2.34am were also captioned “Go load it now!!” with its importance set at “high”. He in effect forwarded the first plaintiff’s e-mail to them. In his initial affidavit he admitted wondering “whether the price was a mistake” after his first order was placed. He said he had by then discovered from his Internet searches that the price of the laser printer was in the region of $3,000.

34 He also visited the Digilandmall website to familiarise himself with their standard terms and conditions. He acknowledged having had conversations with the other plaintiffs about “how much money we can sell the printer and how much we can make and about storage space” as well as “how many units we intend to buy”. 35 In addition to these conversations, the second plaintiff also accessed the “Epinions” website and sent a related e-mail to the first plaintiff. Though he initially denied this in cross-examination, he had to accept this when confronted with his own e-mail as irrefutable evidence. 36 The second plaintiff was the key person and pivotal in the entire chain of events. While the first plaintiff was the source of the information concerning the price posting, the second plaintiff actively communicated with all of the plaintiffs (save the sixth plaintiff), throughout the material period. 37 The second plaintiff was insistent in his evidence that there was no communication from the first plaintiff alerting him to the likely existence of the mistake; he contends the first plaintiff merely apprised him of a good deal and sent him the weblink to the HP website. I found his entire evidence relating to his communication with the first and other plaintiffs unsatisfactory and in many aspects incredulous. He tried to convey the impression that it never struck him that a mistake in the price posting of the laser printer could have occurred. Indeed, upon re-examination, he attempted to distance himself from the portion of his affidavit suggesting that the possibility of a genuine mistake had crossed his mind after the first transaction. He sought to amend his affidavit and testified that if the references in his affidavit implied the acknowledgement of a mistake, they were formulated not by him but by his previous solicitors and were incorrect. Needless to say, he could not satisfactorily explain why his previous solicitors had formed such a view when preparing his affidavit and why he had affirmed the same. Nor could he satisfactorily explain why he initially made the Internet searches to ensure the offer was “genuine”. 38 The second plaintiff came across as intelligent and resourceful. Given his professional and business background, he must have realised that the $66 price posting on the HP website was an error. He made Internet search enquiries as to whether the printer model existed and at what price it could be resold. He conducted the searches to ascertain what the laser printer’s true price was. His counsel contends that “the idea the price was a mistake never arose in the second plaintiff’s mind; he was preoccupied with thinking about the profit potential of the laser printers”. This is an inane argument. To determine the profit potential, the second plaintiff had to take steps to ascertain the true market price of the laser printer which he did. Having ascertained the true market price, it would have appeared crystal clear, given the huge disparity in the pricing, that a manifest mistake had occurred. 39 The sequence of orders placed by the second plaintiff in the short space of an hour and a half deserves some mention. He offered no plausible explanation for the series of orders which he placed while he was in communication with the other plaintiffs, other than stating audaciously that he had to “buy a lot to sell a lot, to get a lot”. 40 When the fourth plaintiff responded to the first plaintiff’s mass e-mail, he copied his response to the second plaintiff. His communications with the fifth plaintiff, a lawyer, on the efficacy of the terms and conditions also lead to the ineluctable conclusion that he harboured anxieties whether this astoundingly good deal would be honoured when the error was discovered. There can be no other reasonable explanation. 41 The second plaintiff seems to have redefined the facts to achieve his objective in these proceedings. He was opportunistic in effecting his purchases, active in co-ordinating with the other plaintiffs on the eventful morning, and economical with the truth in his evidence. The third plaintiff 42 Mark Yeow Kinn Keong has a Bachelor of Science (Economics) degree from the University of London. He is 32 years old and conducts his own network marketing business. He also participates in multi-level marketing of Bel-Air aromatherapy products. He worked for a short period in the IT Project Development department of the Standard Chartered Bank, where he became acquainted with the first

plaintiff. The first plaintiff introduced him to the other plaintiffs. His girlfriend, Tan Cheng Peng, is also a director and shareholder of the company in which he has a stakeholding with the first and second plaintiffs 43 After receiving a call from the first plaintiff at about 2.00am informing him that he had “found an opportunity to make money as there was an arbitrage position to be achieved for some Hewlett Packard printers”, the third plaintiff duly accessed his e-mail and visited the HP website. Having ascertained that the laser printer was being advertised at $66, he decided to undertake further online searches through “Yahoo.com” and “Ebay.com”. He confirmed through these searches that the usual price of the laser printers was in the region of US$2,000. 44 He made his first purchase of ten laser printers at about 2.42am. He placed another order for a further 150 printers at 3.14am, followed by two further orders for 300 printers each at about 3.56am and 3.59am. Altogether he sought to purchase 760 units, the largest number of orders placed by anyone between 8 and 13 January 2003. He opted to pay for all his purchases by cash on delivery. 45 The most telling aspect of the third plaintiff’s evidence is his admission that he made Internet searches relating to the pricing of the laser printer, immediately after he was contacted by the first plaintiff. He claimed he wanted to find out how much profit he could make. In other words, he really wanted to ascertain the true price of the laser printer. 46 He was therefore aware, even before he made his first purchase, that the actual price of the laser printer was in the region of US$2,000. His credibility on the material points was dubious, at best. On the issue of his actual knowledge and communications with the other plaintiffs at the material time, I found his evidence unsatisfactory. 47 Not content with making his own purchases, he woke up his brother and transacted 330 units on his behalf. Added to his own purchases of 760 units, he was effectively responsible for the purchase of 1,090 laser printers. This constituted more than a quarter of the total number of laser printers ordered. It appears that he was also in touch with the fifth plaintiff as evidenced by an e-mail sent later that morning by the fifth plaintiff to both him and the second plaintiff containing research on what companies who had made similar Internet errors did. There was no satisfactory reason for the genesis of this e-mail (see [67] infra). In the final analysis, it would appear that the likely existence of an internal error in pricing was clearly within his contemplation. His Internet research alone would have confirmed that. The number of orders he placed was nothing short of brazen. 48 The third plaintiff annexed to his affidavit the transcript of the Channel NewsAsia report where he was quoted. The transcript states that the third and the fifth plaintiffs “saw a great opportunity and grabbed it”. This is much closer to the truth than the picture he has tried to paint in these proceedings. He also claimed to have talked to “buyers in the market” about reselling the laser printers and that the failure to procure the units would tarnish his reputation. This assertion is patently untrue. There were no such discussions with potential buyers. 49 Tan Cheng Peng’s brief evidence did not really assist the third plaintiff. In any event, it does not appear that she disclosed the whole truth of what she knew. It is pertinent to note that she placed orders for 32 laser printers including 20 units she ordered on behalf of her sister. The fourth plaintiff 50 Ow Eng Hwee, 29 years old, is another network marketing entrepreneur. He holds an accounting degree from NTU. He worked in an accounting firm, Ernst and Young, for three years. He has incorporated an Internet business “Dreamcupid” in which the second plaintiff has an interest. This is an online dating and match-making service. He was also a partner in what is described as a printing business. 51 The fourth plaintiff received a phone call from the second plaintiff at about 2.00am, informing him that there was money to be made through the purchase of laser printers. The fourth plaintiff duly accessed the e-mail the second plaintiff had sent him pursuant to their conversation. After establishing from the web pages that the price quoted for the laser printer was indeed $66, he proceeded to make

searches through search engines like Yahoo and visited the website of “Hardware.com”. He too affirmed from his searches that the normal price of the laser printer was in the region of US$2,000. 52 He then called the second plaintiff on his handphone and informed him that he intended to purchase 50 laser printers. He placed his first order for 50 units at about 2.58am, and his second order for another 50 units at 3.22am, again through the HP website. Upon accessing the Digilandmall website and confirming that the printer was offered there at $66 as well, he placed a further order for 25 laser printers through that website at about 3.29am. The payment mode opted for was cash on delivery. At 4.16am he placed another order for one laser printer, by credit card, on the HP website. When notified and satisfied that this transaction was successful as well, he placed a final order at 4.21am for ten laser printers on the HP website, charging this to his credit card. At 4.15am, he sent an email to the first plaintiff, copied to the second plaintiff, with a happy emoticon following “check out the prices here” (see [19] supra). 53 He claimed that seeing the same price on the Digilandmall website confirmed his view that there “had been no mistake”. After placing his second order, he admitted making further searches on the Internet “to fortify my view that the price of the $66 per printer was not a mistake” He was also the only plaintiff who placed an order on the Digilandmall website. After the defendant intimated that it would not be delivering the laser printer, he sent an e-mail excoriating it, asserting, inter alia: Myself, and other people who have been disappointed by you decision, will definitely spread word of the company’s lack of honour and integrity to everyone we know and all over the internet! Imagine the effect of this negative publicity on your future sales! As such, I would strongly appeal to you to reconsider your decision. In evidence he explained his conduct in the following manner: I felt that I had done all that was conceivably within my means to ensure that the Price was not a mistake. I even went to both the HP Web-Site as well as the DigilandMall Web-site to see if the prices were the same. [emphasis added] 54 The fourth plaintiff admits that he had entertained the idea at the material time that the price posting could have been an error. To that extent, his evidence that he subsequently dismissed the notion altogether is unacceptable. He appears to have been in constant communication with the second plaintiff and to have received and read the mass e-mail from the first plaintiff after he placed his first purchase order. When giving evidence, he struck me as cautious, taking great pains to convey the impression that his numerous online enquiries that morning were routinely carried out without any real inkling that an error had occurred. He claims visiting, inter alia, the “Epinions” and “Hardwarezone” websites, and though it appears that there was at the material time a discussion thread on the error on the “Hardwarezone” website, the fourth plaintiff denied having seen this. He subsequently sent the web link to the “Epinions” website to the first and second plaintiffs. 55 The fourth plaintiff is technologically savvy and runs an Internet business with the second plaintiff. He appeared to be consummately familiar with Internet practices and was forced to concede that he thought it was “weird” and “unusual” when he saw the number “55” on the relevant webpages in place of the actual product description. Again he attempted to minimise the impact of these observations by saying his subsequent searches erased all such doubts. To my mind, the confirmation through the subsequent searches that the actual price of the laser printer was, in fact, US$2,000 would, if anything, have affirmed his belief that an error had occurred. 56 He vacillated throughout his evidence between a propensity to embellish his evidence on the one hand and to hold back on the other. His evidence pertaining to the material points of knowledge and his communications with the other plaintiffs lacked credibility. The fifth plaintiff’ 57 Malcolm Tan is 30 years old and a practising advocate and solicitor. He commenced practice in 2000 and currently practices with the law firm representing the plaintiffs in this action. Prior to this he was an associate in the Intellectual Property and Technology Department of Allen & Gledhill. He is also part of the Bel-Air network. He admitted in cross-examination to being the lawyer for “this group of people”

when they had “questions like these” in the present proceedings. Indeed he had conduct of significant phases of these proceedings on behalf of the plaintiffs. 58 The fifth plaintiff was first informed by the second plaintiff at about 2.30am about cheap laser printers being available for purchase. He received this information through an sms message. After further sms exchanges, the second plaintiff contacted the fifth plaintiff on his mobile phone, urging him to return home to access the e-mail message he had just sent. 59 Upon duly accessing the HP website through the hyperlink sent to him by the second plaintiff, the fifth plaintiff ascertained that the laser printer was priced at $66. He claims he then accessed the US HP website either through a “Google” web search engine or by “abbreviating the url” of the HP website. 60 Prior to placing his order, he was again contacted by the second plaintiff. The second plaintiff made an enquiry as to the terms and conditions governing purchases through the HP website while the fifth plaintiff was perusing the conditions of the Digilandmall website. After the second plaintiff read out some of the terms and conditions he had found, the fifth plaintiff told him that the contract was binding upon a successful purchase order being received. 61 The fifth plaintiff placed an order for 100 laser printers at about 3.51am. 62 Like the second plaintiff, the fifth plaintiff played a pivotal role in the events leading to these proceedings. As a lawyer, he appears to have been indispensable in the plaintiffs’ attempts to hold the defendant to the “bargain”. He was also involved in initiating the Channel NewsAsia report (see [78] and [79] infra). 63 It is pertinent he too made web searches using the “Google” search engine. He claimed that when he could not find the identical model on the US HP website he had assumed initially that the laser printer might be obsolete and was therefore being off-loaded cheaply at $66. When pressed as to whether he visited other websites, he said he could not confirm that one way or the other. I find it inconceivable, to say the least, that the fifth plaintiff would have placed an order for 100 laser printers without the conviction that it was in fact a current market model with a real and substantial resale value. After all, what would he do with 100 obsolete commercial laser printers? 64 The fifth plaintiff was vague and tentative in many crucial aspects of his evidence. Yet in other aspects, he could recollect, with crystal clear precision and clarity, details of what had transpired. It seems to me that he was trying to tailor his evidence to fit neatly within the legal parameters of the plaintiffs’ case. I was neither impressed nor convinced. 65 He was particularly circumspect in recounting his communications with the second plaintiff. It appears there were a series of sms messages between them and at least a few telephone discussions while the purchases were being effected. Though both of them admit to having had discussions about the website terms and conditions governing the purchases, they deny that there was any discussion between them on even the possibility of an error having taken place. In the fifth plaintiff’s affidavit evidence, he asserted emphatically and unequivocally that “at no point did I ever think that the price of the printers were a mistake”. I cannot accept that. The fifth plaintiff, even if he had not been alerted by the second plaintiff, would have instinctively appreciated the existence of a manifest error without any prompting whatsoever. 66 The fifth plaintiff also gave evidence that the next morning, when he logged on his computer, he noted that a Hong Kong lawyer friend, Coral Toh, was also logged onto her computer. This, by an uncanny coincidence, was the same person whom he had intended to consult in the resale of the laser printers – a topic that he had discussed with the second plaintiff earlier that morning. Quite apart from this singularly precise timing, his exchange with Ms Toh is noteworthy for the following reason: when he told her about the various concluded purchases of the laser printers, she immediately “thought it was a mistake” and that HP would not honour the contracts. In my view this further undermines the essence of the plaintiffs’ case – that they never contemplated that the pricing was a mistake. Any reasonable person, given the extent of the knowledge and information the plaintiffs were armed with, would have come to a similar conclusion.

67 Ms Toh subsequently did some research on how companies which had committed similar mistakes over the Internet handled the aftermath. When pressed why he asked Ms Toh to do this research, the fifth plaintiff’s response was unsatisfactory. He claimed that he had not asked her to do the research and that she had done it independently. Be that as it may, the fifth plaintiff, soon after he received Ms Toh’s research, shared the information with the second and third plaintiffs. Soon after, the second, third and fifth plaintiffs took their claims to the media. The sixth plaintiff 68 Yeow Kinn Oei is 29 years old and the brother of the third plaintiff. He is currently employed as an accountant in an accounting firm, Ernst & Young. 69 The sixth plaintiff was awakened by his brother, the third plaintiff, at about 3.00am. The third plaintiff informed him that laser printers were being sold at $66 each and that these laser printers could be sold at “a much higher price about a thousand plus”. The sixth plaintiff told his brother to order some for him, without specifying how many laser printers he wanted or how he intended to pay for the laser printers. 70 The third plaintiff proceeded to place orders on behalf of the sixth plaintiff on the HP website. The initial order for 30 laser printers was placed at round 3.45am while the second order for 300 units was placed at around 3.53am. The payment mode selected by the third plaintiff was cash on delivery. 71 The sixth plaintiff’s position can be dealt with very briefly. Given that he left everything in the third plaintiff’s hands, his legal position is, to that extent, identical to the third plaintiff’s. The purchase transactions 72 To effect the purchase transactions on the respective websites, the plaintiffs had to navigate through several web pages. In terms of chronological sequence, the initial page accessed was the shopping cart, followed by checkout-order particulars, checkout-order confirmation, check-out payment details and payment – whether by cash on delivery or by credit card. In the final stage of the process, after the payment mode was indicated, each of the plaintiffs was notified “successful transaction … your order and payment transaction has been processed”. Upon completing this sequence, each of the orders placed by the plaintiffs was confirmed by automated responses from the respective websites stating “Successful Purchase Confirmation from HP online”. The fourth plaintiff’s single transaction with the Digilandmall website was confirmed by a similar automated response stating “Successful Purchase Confirmation from Digilandmall”. 73 The sixth plaintiff’s orders did not receive matching confirmations from the defendant as his e-mail box was full. There is no question, however, that he placed the orders, that these orders were received by the HP website and that the same automated response sent to the other plaintiffs was sent out to him. 74 Under product description on each webpage, instead of the actual description of the laser printer which in this case should have been “HP 9660A Color LaserJet 4600”, only the numerals “55” appeared: this was the result of Samuel Teo’s earlier inadvertent input. There was also no indication that the product was being sold on promotion. Promotions would be indicated by a “P” inside a yellow circle next to the product in question. The product descriptions in all the other pages of the respective websites, at the material time, carried a full detailed description of all advertised products. 75 Each of the automated confirmatory e-mail responses carried under “Availability” of product the notation “call to enquire”. The web page entitled “checkout – order confirmation” had a notation stating “the earliest date on which we can deliver all the products to you is based on the longest estimated time of stock availability plus the delivery lead time”. The shopping cart website page carried the insertion “call to enquire” under the heading “Availability” of product. In addition, each of the confirmatory email responses states at the outset: [W]e will be calling you in the near future to deliver the products to the address shown below. You may

find the status of your order by calling us at (phone number given) … Special instructions: Please call to advise delivery date and time. 76 On Monday, 13 January 2003, at about 9.15am, an employee of the defendant received a call from a prospective customer inquiring whether the defendant was aware of the posted price of $66 for the laser printers on the HP website. It was only then that the defendant promptly took steps to remove all references to the laser printer from all three websites. Media reports after the discovery of the mistake 77 Soon after the defendant informed the plaintiffs that they did not intend to deliver the laser printers, the plaintiffs took their claims to the press. In a Straits Times report dated 15 January 2003 captioned “$66 printer error – angry customers seek lawyer’s help”, it was reported that the second plaintiff, described as “a network marketer” had on 13 January at about 2.00am “stumbled upon a offer he could not believe – $66 for a Hewlett Packard laserjet printer that normally sells for $3,854 before GST”. The relevant text reads: WHILE surfing the Net at about 2 am on Monday, Mr Tan Wei Teck stumbled upon an offer he could not believe – $66 for a Hewlett Packard laserjet printer that normally sells for $3,854 before GST. [emphasis added] 78 In a Channel NewsAsia report datelined 15 January 2003, it was reported that: Two of the customers, Mark Yeow and Malcolm Tan, have already spoken to their lawyers. The businessmen saw a great opportunity and grabbed it – placing an order for 1,000 printers. Mr Yeow said: “After we ordered, the very next day, some of us have even gone up to talk to buyers in the market about the units. So it’s going to be our reputation at stake, we thought we had a successful transaction.” They want Digiland to honour the deal or at least to compensate them. Mr Tan said: “As long as we get out [sic] equitable compensation, we should be able to accept lesser terms, but that’s just under consideration as well.” [emphasis added] 79 The second, third and fifth plaintiffs tried their best to distance themselves from the quotes attributed to them. As the reports contradict portions of their present evidence, they have indirectly tried to cast doubt on the accuracy of the reports in so far as the reports referred to them. I found their attempts to play down the impact of the statements which they had, to all intents and purposes, willingly and deliberately made earlier, unconvincing. While it is possible that the reporters could have exercised some latitude in penning the reports, they would in essence be conveying, at the very least, summaries and impressions of their interviews with the second, third and fifth plaintiffs. I am not prepared, after full consideration, to assume that the reporters misquoted the facts. The plaintiffs could not coherently explain why neither they nor their lawyers had not attempted to correct the press reports at the material juncture. Most telling of all, I note that the first to fifth plaintiffs exhibited identical reports in each of their affidavits without any qualification whatsoever. Amendments after conclusion of submissions 80 Upon the conclusion of submissions, I directed counsel to appear before me. Two issues had arisen. The first issue dealt with references made by the plaintiffs to certain embargoed material. This was summarily resolved. The second issue was raised by me and touched upon contentions made by both parties in their written submissions. While these contentions were well within the scope of the evidence adduced and their respective lines of cross-examination, they appeared to transgress their respective pleadings. I invited both parties to indicate if they wished to amend their pleadings. Both parties expressed that they wished to effect amendments to mirror evidence that had been adduced in the proceedings. Neither party raised any objections. Plaintiffs’ counsel indicated that they wanted to further particularise the sixth plaintiff’s purchase orders. Defence counsel indicated that he wanted to regularise the position on the agency relationship between third and sixth plaintiffs which had been thrashed out

during cross-examination; he also wished to plead additional particulars of the respective plaintiffs’ actual knowledge of or belief in a mistake having occurred, which had emerged both before and during the hearing. I granted leave to both parties to file applications to amend the pleadings. 81 Plaintiffs’ counsel thereafter responded somewhat curiously. They proceeded to file their amendments to the statement of claim as if leave had already been given. However, at the actual hearing of the applications, plaintiffs’ counsel opposed any amendments whatsoever to the defence and sought leave to withdraw the plaintiffs’ earlier unilateral amendments. The reason for this inconsistent conduct surfaced later. 82 The plaintiffs strenuously opposed the defendant’s amendments principally on the ground it was made at a late juncture. Furthermore, they relied on a passage from Singapore Civil Procedure 2003 (Sweet & Maxwell Asia, 2003) at para 20/8/47 that asserts: At the trial leave to amend particulars will as a rule be refused (Moss v Malings (1886) 83 Ch D 603). 83 The defendant maintained that there was no element of surprise and/or prejudice arising from the amendments. The purpose of the amendments was merely to regularise the pleadings and indeed they went no further than to summarise evidence and submissions that had already been raised. 84 It is axiomatic that a court will generally be cautious if not reluctant to effect any amendments once the hearing has commenced; even more so once the evidential phase of the proceedings has been completed. Lord Griffiths in Ketteman v Hansel Properties Ltd [1987] AC 189 at 220 stated: [T]o allow an amendment before a trial begins is quite different from allowing it at the end of the trial to give an apparently unsuccessful defendant an opportunity to renew the fight on an entirely different defence. 85 Having stated the general rule, it is imperative that the rationale underlying this approach be understood. Rules of court which are meant to facilitate the conduct of proceedings invariably encapsulate concepts of procedural fairplay. They are not mechanical rules to be applied in a vacuum, devoid of a contextual setting. Nor should parties regard pleadings as assuming an amoeba-like nature, susceptible to constant reshaping. Rules and case law pertaining to amendments are premised upon achieving even-handedness in the context of an adversarial system by: a. ensuring that the parties apprise each other and the court of the essential facts that they intend to rely on in addressing the issues in controversy or dispute; b. requiring that an amendment should be attended to in the usual course of events, at an early stage of the proceedings, to ensure that no surprise or prejudice is inflicted on or caused to opposing parties; c. requiring careful consideration whether any amendments sought at a late stage of the proceedings will cause any prejudice to the opposing party. Prejudice is to be viewed broadly to encompass any injustice and embraces both procedural and substantive notions; d. recognising that while a costs award against the party seeking late amendments can frequently alleviate any inconvenience caused, this may not always be appropriate; e. taking into account policy considerations that require finality in proceedings and proper time management of the courts’ resources and scheduling. From time to time there will be cases where this is an overriding consideration. In short, where does the justice reside? There is constant tension in our legal system to accommodate the Janus-like considerations of fairness and finality. 86 In cases where the facts raised in the proposed amendments have been addressed during the evidence and submissions and, particularly, where the opposing side has also had an opportunity to address the very same points, there can hardly ever be any real prejudice. The pleadings, in such instances, merely formalise what is already before the court. As a matter of fairness, allowing amendments at a late stage should usually go hand in hand with granting leave to the other party to adduce further evidence, if necessary. Altogether different considerations may arise if a party, at a late stage, seeks through an amendment to adduce further evidence to support that same amendment. A court is not likely to take a

sympathetic view of such manner of amendment. The point is, there is a chasm between a clarification amendment and a new or distinct issue being raised at a later stage. 87 It appeared to me that the extract from Singapore Civil Procedure 2003 relied on by the plaintiffs was blindly lifted from earlier editions of the English White Book without any consideration as to how it dovetails with the present procedural climate. It has been pithily said that the rules of procedure should be viewed as a handmaiden and not a mistress, to be slavishly followed. To assert that as a “rule”, leave to amend particulars will be refused, is both illogical and incorrect. In principle, there is no difference between amending particulars and amending say, a cause of action, defence or any other part of substance in a pleading. The essential point remains: will prejudice be caused and/or are any policy considerations called into play. The essence is not so much in the nature of the amendment but rather in the consequences flowing from any amendment to the pleadings. There is often, but not inexorably, a corelationship between the timing when the amendment is sought and the adverse consequences for the other party. The later the amendment, the greater the adverse consequences. 88 The fact that the amending party has been tardy or even negligent is a factor that a court can (and in some egregious cases, should) take into account but this is by no means a decisive factor (cf Ketteman v Hansel Properties). The current general approach is correctly stated in Professor Jeffrey Pinsler’s Singapore Court Practice 2003 (LexisNexis, 2003) at para 20/5/7: An amendment may be allowed even after both parties have made their closing submissions. 89 In the circumstances, I had little hesitation in allowing the amendments sought by the defendant. There was no element of surprise or prejudice to the plaintiffs as the points raised had already been developed by the defendant and addressed by the plaintiffs. Leave was also given to the plaintiffs to adduce further evidence, if they so desired. I must add that I did not really think this was necessary and subsequent events confirmed my perception. It became apparent that the plaintiffs’ misplaced reliance on the extract earlier cited probably also explained their singularly odd conduct in applying for amendments, only to withdraw their application later in attempting to deny the defendant an opportunity to amend its pleadings. The plaintiffs are, however, entitled to the cost of the amendments, in any event, which I fix at $1,000. They are not entitled to the costs of the subsequent brief hearing, for reasons I now deal with summarily. 90 After leave was granted to amend the defence, each of the plaintiffs filed a further short affidavit refuting knowledge of the mistake relating to pricing. In addition, Tan Cheng Peng, the girlfriend and business associate of the third plaintiff, filed an affidavit detailing her communications with him. The affidavits did not add anything new. If anything, certain portions of the affidavits raised even more doubts about the plaintiffs’ credibility. The plaintiffs and the defendant later reached an agreement to dispense with any further oral evidence, save for that of Tan Cheng Peng. Her evidence was inconsequential and did not assist the plaintiffs. Applicable legal principles Internet contracts 91 There is no real conundrum as to whether contractual principles apply to Internet contracts. Basic principles of contract law continue to prevail in contracts made on the Internet. However, not all principles will or can apply in the same manner that they apply to traditional paper-based and oral contracts. It is important not to force into a Procrustean bed principles that have to be modified or discarded when considering novel aspects of the Internet. 92 The Electronics Transaction Act (Cap 88, 1999 Rev Ed) (“ETA”) places Internet contractual dealings on a firmer footing. The ETA is essentially permissive. It does not purport to regulate ecommerce but attempts to facilitate the usage of e-commerce by equating the position of electronic records with that of written records, thus elevating the status of electronic signatures to that of legal signatures. Section 11 of the ETA expressly provides that offers and acceptances may be made electronically. Section 13 of the ETA deems that a message by a party’s automated computer system originates from the party itself. The law of agency and that pertaining to the formation of contracts are expressly recognised in s 13(8) of the ETA as continuing to apply to electronic transactions. This

provision acknowledges that the essential framework of an electronic contract needs to be considered in the usual manner; in other words, principles of contract formation, consideration, terms and conditions, choice of law and jurisdictional issues need to be examined. 93 Website advertisement is in principle no different from a billboard outside a shop or an advertisement in a newspaper or periodical. The reach of and potential response(s) to such an advertisement are however radically different. Placing an advertisement on the Internet is essentially advertising or holding out to the world at large. A viewer from any part of the world may want to enter into a contract to purchase a product as advertised. Websites often provide a service where online purchases may be made. In effect the Internet conveniently integrates into a single screen traditional advertising, catalogues, shop displays/windows and physical shopping. 94 Historically, the common law has recognised an anomaly in the contractual features pertaining to a display of goods for sale. The goods are not on offer but are said to be an invitation to treat. The prospective buyer has to make an offer to purchase which is then accepted by the merchant. While this is the general principle for shop displays, it is open to a merchant to offer by way of an advertisement the mechanics of a unilateral or bilateral contract. This is essentially a matter of language and intention, objectively ascertained. As with any normal contract, Internet merchants have to be cautious how they present an advertisement, since this determines whether the advertisement will be construed as an invitation to treat or a unilateral contract. Loose language may result in inadvertently establishing contractual liability to a much wider range of purchasers than resources permit. 95 The known availability of stock could be an important distinguishing factor between a physical sale and an Internet transaction. In a physical sale, the merchant can immediately turn down an offer to purchase a product that has been advertised; otherwise he may be inundated with offers he cannot justify. Indeed this appears to be the underlying rationale for the unique legal characteristics attributed to an invitation to treat; see Grainger & Son v Gough [1896] AC 325 at 333–334, Esso Petroleum Ltd v Commissioners of Customs & Excise [1976] 1 All ER 117 at 126. If stock of a product has been exhausted, a prospective purchaser cannot sue for specific performance or damages as he has merely made an offer that has not been accepted by the merchant. 96 In an Internet sale, a prospective purchaser is not able to view the physical stock available. The web merchant, unless he qualifies his offer appropriately, by making it subject to the availability of stock or some other condition precedent, could be seen as making an offer to sell an infinite supply of goods. A prospective purchaser is entitled to rely on the terms of the web advertisement. The law may not imply a condition precedent as to the availability of stock simply to bail out an Internet merchant from a bad bargain, a fortiori in the sale of information and probably services, as the same constraints as to availability and supply may not usually apply to such sales. Theoretically the supply of information is limitless. It would be illogical to have different approaches for different product sales over the Internet. It is therefore incumbent on the web merchant to protect himself, as he has both the means to do so and knowledge relating to the availability of any product that is being marketed. As most web merchants have automated software responses, they need to ensure that such automated responses correctly reflect their intentions from an objective perspective. Errors may incur wholly unexpected, and sometimes untoward, consequences as these proceedings so amply demonstrate. 97 Different rules may apply to e-mail transactions and worldwide web transactions. When considering the appropriate rule to apply, it stands to reason that as between sender and receiver, the party who selects the means of communication should bear the consequences of any unexpected events. An e-mail, while bearing some similarity to a postal communication, is in some aspects fundamentally different. Furthermore, unlike a fax or a telephone call, it is not instantaneous. E-mails are processed through servers, routers and Internet service providers. Different protocols may result in messages arriving in an incomprehensible form. Arrival can also be immaterial unless a recipient accesses the e-mail, but in this respect e-mail does not really differ from mail that has to be opened. Certain Internet service providers provide the technology to inform a sender that a message has not been properly routed. Others do not. 98 Once an offer is sent over the Internet, the sender loses control over the route and delivery time of the message. In that sense, it is akin to ordinary posting. Notwithstanding some real differences with posting, it could be argued cogently that the postal rule should apply to e-mail acceptances; in other words, that the acceptance is made the instant the offer is sent. In accordance with s 15(1) of the ETA,

acceptance would be effective the moment the offer enters that node of the network outside the control of the originator. There are, however, other sound reasons to argue against such a rule in favour of the recipient rule. It should be noted that while the common law jurisdictions continue to wrestle over this vexed issue, most civil law jurisdictions lean towards the recipient rule. In support of the latter it might be argued that unlike a posting, e-mail communication takes place in a relatively short time frame. The recipient rule is therefore more convenient and relevant in the context of both instantaneous or near instantaneous communications. Notwithstanding occasional failure, most e-mails arrive sooner rather than later. 99 Like the somewhat arbitrary selection of the postal rule for ordinary mail, in the ultimate analysis, a default rule should be implemented for certainty, while accepting that such a rule should be applied flexibly to minimise unjustness. In these proceedings, it appears that the purchases made by the sixth plaintiff were not accompanied by a corresponding receipt of acceptances, as his e-mail inbox was full. Notwithstanding, the defendant does not take issue with this as the sixth plaintiff’s orders were received and the appropriate automated responses generated. In light of this, the parties did not address me on the issue of when the contract was formed, though this appears to be a relevant issue depending on which rule is adopted. In the absence of proper and full arguments on the issue of which rule is to be preferred, I do not think it is appropriate for me to give any definitive views in these proceedings on thisvery important issue. It can be noted, however, that while s 15 of the ETA appears to be inclined in favour of the receipt rule, commentaries indicate that it is not intended to affect substantive law. It deals with the process rather than the substance of how to divine the rule.

100 There is however another statute that ought to be taken into consideration in determining the appropriate default rule in e-commerce transactions. The Vienna Sales Convention (“the Convention”) applies in Singapore as a consequence of the Sale of Goods (United Nations Convention) Act (Cap 283A, 1996 Rev Ed). Article 24 of the Convention states: For the purposes of this Part of the Convention, an offer, declaration of acceptance or any other indication of intention “reaches” the addressee when it is made orally to him or delivered by any other means to him personally, to his place of business or mailing address or, if he does not have a place of business or mailing address, to his habitual residence. It appears that in Convention transactions, the receipt rule applies unless there is a contrary intention. Offer and acceptances have to “reach” an intended recipient to be effective. It can be persuasively argued that e-mails involving transactions embraced by the Convention are only effective on reaching the recipient. If this rule applies to international sales, is it sensible to have a different rule for domestic sales? 101 The applicable rules in relation to transactions over the worldwide web appear to be clearer and less controversial. Transactions over websites are almost invariably instantaneous and/or interactive. The sender will usually receive a prompt response. The recipient rule appears to be the logical default rule. Application of such a rule may however result in contracts being formed outside the jurisdiction if not properly drafted. Web merchants ought to ensure that they either contract out of the receipt rule or expressly insert salient terms within the contract to deal with issues such as a choice of law, jurisdiction and other essential terms relating to the passing of risk and payment. Failure to do so could also result in calamitous repercussions. Merchants may find their contracts formed in foreign jurisdictions and therefore subject to foreign laws. 102 Inevitably mistakes will occur in the course of electronic transmissions. This can result from human interphasing, machine error or a combination of such factors. Examples of such mistakes would include (a) human error (b) programming of software errors and (c) transmission problems in the communication systems. Computer glitches can cause transmission failures, garbled information or even change the nature of the information transmitted. This case is a paradigm example of an error on the human side. Such errors can be magnified almost instantaneously and may be harder to detect than if made in a face to face transaction or through physical document exchanges. Who bears the risk of such mistakes? It is axiomatic that normal contractual principles apply but the contractual permutations will obviously be sometimes more complex and spread over a greater magnitude of transactions. The financial

consequences could be considerable. The court has to be astute and adopt a pragmatic and judicious stance in resolving such issues. 103 The amalgam of factors a court will have to consider in risk allocation ought to include: a. the need to observe the principle of upholding rather than destroying contracts, b. the need to facilitate the transacting of electronic commerce, and’ c. the need to reach commercially sensible solutions while respecting traditional principles applicable to instances of genuine error or mistake. It is essential that the law be perceived as embodying rationality and fairness while respecting the commercial imperative of certainty. Unilateral mistake 104 The creases over the theoretical approach to adopt in determining the existence of contracts have for some time now been decisively ironed out in favour of the objective theory. The most recent and authoritative pronouncement in this area (per Lord Phillips of Worth Matravers in Shogun Finance Ltd v Hudson[2003] 3 WLR 1371 at [123]) states: A contract is normally concluded when an offer made by one party (“the offeror”) is accepted by the party to whom the offer has been made (“the offeree”). Normally the contract is only concluded when the acceptance is communicated by the offeree to the offeror. A contract will not be concluded unless the parties are agreed as to its material terms. There must be “consensus ad idem”. Whether the parties have reached agreement on the terms is not determined by evidence of the subjective intention of each party. It is, in large measure, determined by making an objective appraisal of the exchanges between the parties. If an offeree understands an offer in accordance with its natural meaning and accepts it, the offeror cannot be heard to say that he intended the words of his offer to have a different meaning. The contract stands according to the natural meaning of the words used. There is one important exception to this principle. If the offeree knows that the offeror does not intend the terms of the offer to be those that the natural meaning of the words would suggest, he cannot, by purporting to accept the offer, bind the offeror to a contract: Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566; Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597. Thus the task of ascertaining whether the parties have reached agreement as to the terms of a contract can involve quite a complex amalgam of the objective and the subjective and involve the application of a principle that bears close comparison with the doctrine of estoppel. Normally, however, the task involves no more than an objective analysis of the words used by the parties. The object of the exercise is to determine what each party intended, or must be deemed to have intended. [emphasis added] In the Singapore context a similar approach has been adopted by the Court of Appeal in Aircharter World Pte Ltd v Kontena Nasional Bhd [1999] 3 SLR 1 at [30] and [31], and Projection Pte Ltd v The Tai Ping Insurance Co Ltd[2001] 2 SLR 399 at [15]. 105 It is not only reasonable but right that the objective appearance of a contract should not operate in favour of a party who is aware, in the eyes of the law, of the true state of affairs when, for instance, there is real misapprehension on the part of the mistaken party and when the actual reality of the situation is starkly obvious. There cannot be any legitimate expectation of enforcement on the part of the nonmistaken party seeking to take advantage of appearances. Having said that, this exception must always be prudently invoked and judiciously applied; the exiguous scope of this exception is necessary to give the commercial community confidence that commercial transactions will almost invariably be honoured when all the objective contractual indicia are satisfied. The very foundations of predictability, certainty and efficacy, underpinning contractual dealings, will be undermined if the law and/or equity expands the scope of the mistake exception with alacrity or uncertainty. The rigour in limiting this scope is also critical to protect innocent third party rights that may have been acquired directly or indirectly. Certainty in commercial transactions should not be trifled with, as this will inevitably affect how commercial and business exchanges are respected and effected. The quintessential approach of the law is topreserve rather than to undermine contracts. Palm tree justice will only serve to inject uncertainty into the law. In light of these general observations, I now address the law on unilateral mistake. 106 In the Singapore context, the first port of call when confronted with issues of contract law is inevitably Professor Andrew Phang’s treatise on Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract (2nd Singapore and Malaysian Ed, 1998). He classifies mistake in the following manner at 386:

If attention is fixed merely on the factual situations, there are three possible types of mistake: common, mutual and unilateral. In common mistake, both parties make the same mistake. … In mutual mistake, the parties misunderstand each other and are at cross-purposes. … In unilateral mistake, only one of the parties is mistaken. The other knows, or must be taken to know, of his mistake. … When, however, the cases provoked by these factual situations are analysed, they will be seen to fall, not into three, but only two distinct legal categories. Has an agreement been reached or not? Where common mistake is pleaded, the presence of agreement is admitted. The rules of offer and acceptance are satisfied and the parties are of one mind. What is urged is that, owing to a common error as to some fundamental fact, the agreement is robbed of all efficacy. Where either mutual or unilateral mistake is pleaded, the very existence of agreement is denied. The argument is that, despite appearances, there is no real correspondence of offer and acceptance and that therefore the transaction must necessarily be void. [emphasis added] 107 As the law now stands, mistakes that are not fundamental or which do not relate to an essential term do not vitiate consent. Mistakes that negative consent do not inexorably result in contracts being declared void. In some unusual circumstances where a unilateral mistake exists, the law can find a contract on terms intended by the mistaken party. Must the unilateral mistake be known? 108 Chitty on Contracts (28th Ed, 1999) vol 1 observes at para 5-035: It is not clear whether for the mistake to be operative it must actually be known to the other party, or whether it is enough that it ought to have been apparent to any reasonable man. In Canada, the latter suffices. 109 This cautious statement by Chitty needs to be carefully reconsidered in the context of recent developments in this area of law. A steady stream of decisions from common law courts indicate a measured but nevertheless distinctly incremental willingness to extend the scope of the exception to not just actual knowledge, but deemed or constructive knowledge as well. 110 In OT Africa Line Ltd v Vickers Plc [1996] 1 Lloyd’s Rep 700 at 703, Mance J held that the objective theory ought not to apply if a party had knowledge that a mistake had occurred: The question is what is capable of displacing that apparent agreement. The answer on the authorities is a mistake by one party of which the other knew or ought reasonably to have known. I accept that this is capable of including circumstances in which a person refrains from or simply fails to make enquiries for which the situation reasonably calls and which would have led to discovery of the mistake. But there would have, at least, to be some real reason to suppose the existence of a mistake before it could be incumbent on one party … to question whether another party … meant what he or she said. [emphasis added] 111 This approach appears to have been endorsed by Judith Prakash J in Ho Seng Lee Construction Pte Ltd v Nian Chuan Construction Pte Ltd [2001] 4 SLR 407 at [84] where it was also accepted that: The test is an objective one based on what a reasonable person would have known in similar circumstances. She opined that situations where unilateral mistake had been considered were those involving “fraud or a very high degree of misconduct”. I agree that this exception should be kept within a very narrow compass. I would not however invariably equate the required conduct with fraud. To confine this exception to instances of fraud would make the concept of unilateral mistake redundant. Unlike instances of fraud, where it is said fraud unravels the existing contract, in instances of unilateral mistake, the very

existence of the contract is negatived – there is no consensus. The essence of unilateral mistake is the knowledge or deemed knowledge of a mistake and though fraud may often be present it is not an essential ingredient. There are many different shades of sharp practice or impropriety. 112 Phang ([106] supra, at 418) rightly observes: It must be stressed that, in this context, a man is taken to have known what would have been obvious to a reasonable person in the light of the surrounding circumstances. The same view is echoed in Halsbury’s Laws of Singapore vol 7 (Butterworths Asia, 2000) at [80.164]. The non-mistaken party’s appreciation that there is no real offer on the contract’s literal terms undermines the basis of the objective theory and necessarily imports the lack of subjective intention on the part of the mistaken party. 113 The English Court of Appeal in Commission for the New Towns v Cooper (Great Britain) Ltd [1995] Ch 259, a case of common mistake, imported the concept of Nelsonian knowledge and applied the framework of various categories of knowledge outlined by Peter Gibson J in Baden v Societe Generale pour Favoriser le Developpement du Commerce et de l’Industrie en France SA [1993] 1 WLR 509. While this case needs to be treated with some caution, as it appears to integrate concepts of law and equity, I respectfully agree with the approach in so far as it deals with deemed knowledge. It stands to reason that if a party shuts its eyes to the obvious, the party is being neither honest nor reasonable, and ought to be affixed with knowledge. It would be fair to say that such a person should not have any legitimate expectation that the contract in question will be either respected or sanctioned by court. 114 For good measure, I should allude that the plaintiffs in their written submissions concede that “in order to establish that mistake is operative at common law, the defendant has to show in this instant case that the plaintiffs each had actual or constructive knowledge of the mistaken pricing”. The “snapping up” cases 115 There is a distinct line of cases within the narrow confines of unilateral mistake where the common law has been resolutely disinclined to enforce apparent contracts. The case of Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 is incontrovertibly the leading authority in this area. The defendants wanted to sell some hare skins to the plaintiffs. Unfortunately, they mistakenly offered the price at so much per pound in place of so much per piece. All previous discussions and negotiations between the parties proceeded on the basis of the price being fixed at so much per piece. This was also the practice in the trade. It was found that the plaintiffs must have known or realised that the offer did not express the true intention of the defendants. The contract was held to be void because there was no consensus on the terms. Singleton J held at 568: The offer was wrongly expressed, and the defendants by their evidence, and by the correspondence, have satisfied me that the plaintiff could not reasonably have supposed that that offer contained the offerer’s real intention. Indeed, I am satisfied to the contrary. [emphasis added] 116 The term “snapping up” was aptly coined by James LJ in Tamplin v James (1880) 15 Ch D 215 at 221. The essence of “snapping up” lies in taking advantage of a known or perceived error in circumstances which ineluctably suggest knowledge of the error. A typical but not essential defining characteristic of conduct of this nature is the haste or urgency with which the non-mistaken party seeks to conclude a contract; the haste is induced by a latent anxiety that the mistaken party may learn of the error and as a result correct the error or change its mind about entering into the contract. Such conduct is akin to that of an unscrupulous commercial predator seeking to take advantage of an error by an unsuspecting prey by pouncing upon it before the latter has an opportunity to react or raise a shield of defence. Typical transactions are usually but not invariably characterised by (a) indecent alacrity; and (b) behaviour that any fair-minded commercial person similarly circumstanced would regard as a patent affront to commercial fairplay or morality. 117 It should be emphasised that this stream of authority is consistently recognised by all the major common law jurisdictions. Despite the general views expressed in Taylor v Johnson (1983) 151 CLR 422 on equitable mistake, it seems to be generally accepted in Australia as well, that this class of cases

requires special mention and consideration. I drew counsel’s attention to Halsbury’s Laws of Australia (Butterworths, 1992), vol 6 at para 110-5550 which states: A particular class of case which illustrates unilateral mistake as to the terms intended, known to the other party, is that in which an offer which would be very advantageous to the offeree is “snapped up” by the offeree. The terms of the offer are clear and unambiguous and the offeree accepts the offer according to its true sense, but it must have been obvious (and known by the offeree) that the offeror did not intend to make an offer in those terms. Although a mistaken party will not often be able to discharge the onus of showing that the other party knew or must have known that he or she intended terms different from the terms of the offer or acceptance, it is not a necessary element that the party seeking to enforce the contract has actively contributed to the other’s mistake. The knowledge that the offer is not meant according to its literal terms simply displaces the objective theory of contract. [emphasis added] 118 The Canadian courts have been the most active common law courts explicating and developing this area of the law. In doing so, they appear to have also conflated equitable and common law concepts. They have taken into account both the English and Australian authorities in distilling the jurisprudence in this area. The decision of the British Columbia Court of Appeal in 25659 BC Ltd v 456795 BC Ltd (1999) 171 DLR (4th) 470 at [25] to [26], is instructive: 25 The law of mistake was discussed in depth by McLachlin CJBC in First City Capital Ltd v BC Building Corp(1989), 43 BLR 29 (SC). After referring to a series of leading cases, including the often quoted decision of Thomson J in McMaster University v Wilchar Construction Ltd (1971), 22 DLR (3d) 9 (Ont HCJ), Chief Justice McLachlin said at p 37: One circumstance falling clearly within the equitable jurisdiction of the Court to relieve against mistake is that where one party, knowing of the other’s mistake as to the terms of an offer, remains silent and concludes a contract on the mistaken terms: Solle, supra; Belle River Community Arena v WJC Kaufman Co (1978), 20 OR (2d) 447, 4 BLR 231, 87 DLR (3d) 761 (CA). A party may not “snap at” an obviously mistaken offer:McMaster. It is not necessary to prove actual knowledge on the part of the non-mistaken party in order to ground relief, as in this context one is taken to have known what would have been obvious to a reasonable person in the light of the surrounding circumstances: Hartog v Colin and Shields [1939] All ER 566 (KBD); McMaster University; Stepps Investments, supra; Taylor, supra. In summary therefore, the equitable jurisdiction of the Courts to relieve against mistake in contract comprehends situations where one party, who knows or ought to know of another’s mistake in a fundamental term, remains silent and snaps at the offer, seeking to take advantage of the other’s mistake. In such cases, it would be unconscionable to enforce the bargain and equity will set aside the contract. 26 … I respectfully agree with the reasoning of Shaw J in Can-Dive Services Ltd v Pacific Coast Energy Corp(1995), 21 CLR (2d) 39 (BCSC), where he said at 69-70 that: While I agree with what Madam Justice Mclachlin said so far as it goes, I do not believe she intended to imply that there must be a conscious taking advantage by one party of the other in all cases. The element of constructive knowledge based upon what a reasonable person “ought to know” is premised upon that person not being conscious of the error. Thus, while the idea of “snapping up” may well apply in cases one side is aware of the other side’s error, I do not think it can be applied literally in the constructive knowledge cases. Rather, in my opinion, constructive knowledge alone will suffice to invoke equity’s conscience. [emphasis added in bold italics] 119 It is apparent from this overview that the Canadian courts have integrated through their equitable jurisdiction the concept of common law mistake within the rubric of unconscionability. This gives their courts a broad and elastic jurisdiction to deal with commercially inappropriate behaviour. The leading

Canadian decision in this area is the case of McMaster University v Wilchar Construction Ltd (1971) 22 DLR (3d) 9 which, incidentally, was cited with approval by the Australian High Court in Taylor v Johnson. Thompson J of the Ontario High Court applied Hartog v Colin & Shields ([115] supra) and held that the parties were not ad idem and found that no contract had been formed. 120 The widening of jurisdiction to embrace a broad equitable jurisdiction could well encourage litigious behaviour and promote uncertainty. This could account for the substantial number of Canadian cases in this area of the law. This is in contrast to the English position where after several decades Hartog v Colin & Shields still remains thelocus classicus. There are persuasive arguments against extending the litmus test of unconscionability to all mistake-type situations. First, it is clear that the line of Australian and Canadian cases have broadened their equitable jurisdiction on the strength of dicta attributable principally to Lord Denning. It has been pointed out that the pedigree of these decisions is dubious, to say the least (see [128] and [129] infra). Secondly, widening the scope of mistake, unilateral or otherwise, under the rubric of equitable mistake will, with its malleability, only encourage uncertainty and litigation. It is germane to observe that none of the cases purporting to follow Solle v Butcher[1950] 1 KB 671 have with any degree of clarity defined the parameters of equitable mistake in contradistinction to a common law mistake. Relationship between law and equity 121 While my views here are not central to my decision, the plaintiffs have adverted to this relationship in a misguided attempt to derail the defence on an arid pleading technicality. It is asserted that since mistake had not been pleaded as an equitable defence, equity cannot be invoked by the defendant. As for the common law on unilateral mistake, it is claimed that the acid test for its application is not satisfied. 122 For now it appears that a mistaken party can have two bites at the cherry. The bites, however, may taste quite different and cause different sensations. There are in this connection two schools of thought. 123 One view maintains that the mistaken party can either attempt to have the contract declared void at common law if the mistake is fundamental or radical, or alternatively seek a remedy in equity, which could include rescission. It is postulated by many of the leading treatises that equity has a broad church incorporating a more elastic approach and a court of equity may rescind a contract, award damages or, in limited circumstances, fashion a remedy, to suit the justice of the matter. 124 A number of decisions over the last five decades emanating from several common law jurisdictions even go so far as to suggest that with the integration of the courts of common law and equity, equitable principles now hold sway and that earlier common law decisions need reinterpretation. At the very least, it has been forcefully asserted that even when a mistake does not result in “voiding” a contract through the application of common law principles, there remains an independent doctrine of mistake founded in equity which justifies judicial intervention. This view seems to suggest that principles of equity invariably provide an equally strong but more elastic second string to the bow. 125 The principal source of this view has been Lord Denning MR. He seemed to suggest that in a number of cases going as far back as Cundy v Lindsay (1878) 3 App Cas 459, the contracts in issue therein should be treated as only being voidable in equity: see Solle v Butcher at 692, Lewis v Averay [1972] 1 QB 198 at 207 and dicta inMagee v Pennine Insurance Co Ltd [1969] 2 QB 507 at 514 where he opined that: A common mistake, even on a most fundamental matter, does not make a contract void at law: but it makes it voidable in equity. He somewhat muddied the authority of his observations by apparently accepting in Gallie v Lee [1969] 2 Ch 17 at 33 (affirmed on appeal in Saunders v Anglia Building Society [1971] AC 1004) that in Cundy v Lindsay there was no contract at all. In Associated Japanese Bank (International) Ltd v Credit du Nord SA [1989] 1 WLR 255 at 266, Lord Denning MR’s views were doubted and described as reflecting “an individual opinion” by Steyn J (as he then was). 126 The Australian courts appear to have relied on the views of Lord Denning MR in Solle v Butcher to establish a wholly different doctrinal approach to mistake and have purportedly applied a fused concept

of law and equity to the law on mistake. The High Court of Australia in Taylor v Johnson purportedly relied on Solle v Butcher, Bell v Lever Brothers, Limited [1932] AC 161, McRae v Commonwealth Disposals Commission (1951) 84 CLR 377, all cases of common mistake, to suggest that in unilateral mistake a contracting party cannot assert, by relying on his own mistake, that a contract is void, notwithstanding the issue is fundamental or known to the other side. It appears to suggest that even if an offer is “snapped up”, the contract is not void. Put another way, that decision seems to indicate that the effect of a unilateral mistake is only to render a contract unenforceable rather than void. I note thatChitty at para 5-089, fn 25 sagely opines that Taylor v Johnson does not represent English law, at least, where the other party knows that a mistake has been made. 127 The attempt to conflate the concept of common law mistake and the equitable jurisdiction over mistake is understandable but highly controversial. The other school of thought views the approach outlined earlier with considerable scepticism. It takes the view that there is no jurisdiction in equity to rescind a contract that is valid at common law, on the basis of mistake. Slade, in a well reasoned article written not long after Solle v Butcher was decided, asserted: In general, it is submitted that there are no cases which support the proposition that in cases of unilateral mistake, V [the party who wants the contract declared void] may obtain this relief where the contract is not void at law and there has been no misrepresentation. The most that the court can do in these circumstances is to refuse E [the party who wants to enforce the contract] specific performance, which lies in the discretion of the court and will probably be refused where E has been guilty of some degree of sharp practice. Once again, however, this does not deprive E of his legal remedies; nor does it avail V if he wishes to recover property which he may have transferred under the contract. [“The Myth of Mistake in the English Law of Contract” (1954) 70 LQR 385 at 396]. 128 The most significant judicial pronouncement supporting this view emanates from the recent English Court of Appeal in Great Peace Shipping Ltd v Tsavliris Salvage (International) Ltd [2003] QB 679, a case of common mistake. Lord Phillips of Worth Matravers MR observed in a withering analysis at [156], [157], [160] and [161]: Thus the premise of the equity’s intrusion into the effects of the common law is that the common law rule in question is seen in the particular case to work injustice, and for some reason the common law cannot cure itself. But it is difficult to see how that can apply here. Cases of fraud and misrepresentation, and undue influence, are all catered for under other existing and uncontentious equitable rules. We are only concerned with the question whether relief might be given for common mistake in circumstances wider than those stipulated in Bell v Lever Bros Ltd[1932] AC 161. But that, surely, is a question as to where the common law should draw the line; not whether, given the common law rule, it needs to be mitigated by application of some other doctrine. The common law has drawn the line in Bell v Lever Bros Ltd. The effect of Solle v Butcher [1950] 1 KB 671 is not to supplement or mitigate the common law: it is to say that Bell v Lever Bros Ltd was wrongly decided. Our conclusion is that it is impossible to reconcile Solle v Butcher with Bell v Lever Bros Ltd. The jurisdiction asserted in the former case has not developed. It has been a fertile source of academic debate, but in practice it has given rise to a handful of cases that have merely emphasised the confusion of this area of our jurisprudence. … If coherence is to be restored to this area of our law, it can only be by declaring that there is no jurisdiction to grant rescission of a contract on the ground of common mistake where that contract is valid and enforceable on ordinary principles of contract law. … In this case we have heard full argument, which has provided what we believe has been the first opportunity in this court for a full and mature consideration of the relation between Bell v Lever Bros Ltd [1932] AC 161 and Solle v Butcher. In the light of that consideration we can see no way that Solle v Butcher can stand with Bell v Lever Bros Ltd. In these circumstances we can see no option but so to hold. We can understand why the decision in Bell v Lever Bros Ltd did not find favour with Lord Denning MR. An equitable jurisdiction to grant rescission on terms where a common fundamental mistake has induced a contract gives greater flexibility than a doctrine of common law which holds the contract void in such circumstances. Just as the Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 was needed

to temper the effect of the common law doctrine of frustration, so there is scope for legislation to give greater flexibility to our law of mistake than the common law allows. [emphasis added] 129 The careful analysis of case law undertaken by that court yields a cogent and forceful argument that Lord Denning MR was plainly attempting to side-step Bell v Lever in a naked attempt to achieve equitable justice in the face of the poverty of the common law. This has clearly caused much confusion in the common law jurisdictions. The price for equitable justice is uncertainty. This may be too high a price to pay in this area of the law. I note that there have been powerful arguments made to the contrary. Phang, “Controversy in Common Mistake”[2003] Conv 247; Reynolds, “Reconsider the Contract Textbooks” (2003) 119 LQR 177. This is to be contrasted with: Hare, “Inequitable Mistake” (2003) 62 CLJ 29, Chandler et al, “Common Mistake: Theoretical Justification and Remedial Inflexibility” [2004] JBL 34. 130 It can be persuasively argued that given (a) the historical pedigree of the cases, (b) the dictates of certainty and predictability in the business community and (c) the general acceptance of the existence of distinct common law rules, it is preferable not to conflate these concepts. There is however much to be said in favour of rationalising the law of mistake under a single doctrine incorporating the best elements of common law and equity. Inflexible and mechanical rules lead to injustice. The Canadian and Australian cases have moved along with the eddies of unconscionability. Having noted all this, I am nevertheless inclined towards the views expressed in the Great Peace Shipping case for the reasons articulated by Lord Phillips MR. This is an area that needs to be rationalised in a coherent and structured manner. Established common law principles, in the arena of mistake, ought not be trifled with unless they are so obviously anachronistic and ill-suited to commercial and legal pragmatism. This is a matter perhaps best left to law reform rather than to incremental judge-made law which may sow the seeds of confusion and harvest the returns of uncertainty. In New Zealand, the legislature enacted the Contractual Mistake Act 1977. This rationalised the law and gives the court a broad discretion to fashion the applicable relief. 131 In a number of cases, including the present, it may not really matter which view is preferred. The issue could be critical where third party rights are in issue as in Shogun. If the common law continues to take precedence, then an essential mistake would void a contract ab initio. No rights can pass to third parties. 132 It can be seen from this brief excursus into the law of mistake that this is an abstruse area. Decisions cannot be reconciled and expressions, terminology and phraseology in different decisions mean different things to different courts and even judges within the same judicial systems. The law of mistake has generated its own genre of mistakes and obfuscation. One reason for this is the eternal tension faced by courts and judges alike in seeking a just equilibrium between commercial certainty and justice in a particular case. 133 It is however clear that the law should not take cognisance of bad bargains and misapprehension that do not affect a fundamental or essential aspect of a contractual relationship. Not all one-sided transactions or bargains are improper. Often the essence of good business is the use of superior knowledge. Caveat emptor remains a cornerstone of the law of contract and business relationships. Findings 134 It is not really in issue that contracts can be effectively concluded over the Internet and that programmed computers sending out automated responses can bind the sender. The elements of an offer and acceptance are ex facie satisfied in every transaction asserted in the plaintiffs’ claims. It cannot also be seriously argued that there was no intention to enter into a legal relationship. The defendant even had its terms and conditions posted on its website. Adopting an objective standard, executory contracts have in fact been entered into and concluded between the parties. 135 The defendant however asserts that there were no concluded contracts with any of the plaintiffs on a number of grounds. It appears that it wanted to leave no stone unturned and had therefore mounted a root and branch attack on the plaintiffs’ claims. Before dealing with the point of real substance, it is

appropriate to briefly deal with two of the less meritorious contentions advanced. Both parties displayed a considerable amount of imagination in dealing with them. 136 First, it was suggested that no contracts had been formed as all the contracts “were subject to availability” and that a failure to adhere to the directive “call to enquire” prevented the contracts from coming into existence. In its pleaded case, the defendant asserts that the automated e-mail responses it sent out in the early hours of 13 January 2003 did not confirm that stock of the laser printers were available and would be delivered. The phrase “call to enquire”, it is contended, was in effect a condition precedent. This is without basis. The e-mails had all the characteristics of an unequivocal acceptance. The caption in each of the e-mails “Successful Purchase Confirmation from HP online” says it all. The text of the e-mail further reinforces the point. Delivery was merely a timing issue. The fact that the acceptance was automatically generated by a computer software cannot in any manner exonerate the defendant from responsibility. It was the defendant’s computer system. The defendant programmed the software. 137 Furthermore, from the evidence adduced, it became clear that the defendant had intentionally put the words “call to enquire” instead of, say, the phrase “subject to stock availability” in an attempt to entice would-be purchasers to place orders with them. It had consciously not inserted any limits to the number of products a buyer could purchase again, quite clearly, to solicit more business. The notation in the “checkout-order confirmation” further confirmed that the defendant’s concern was with the delivery time rather than with qualifying its obligation by reference to stock availability as a condition precedent. Evidence was given that if phone calls were indeed placed, they would from time to time limit the number of sales. However, if the defendant did not have stock, it would immediately call the supplier and procure the products for the end-user. 138 Effectively, the defendant was attempting in this contention to assert that it could have its cake and eat it as well. This cannot be right. It is plain that the defendant had given careful consideration to this issue and was prepared to contract on the basis that it would be able to comply with any orders – hence, there was no reference to any order being subject to stock availability. On any objective construction, the presumed intention must be that in the context of its confirmatory content, the words “call to enquire” in the availability portion of the contract related to the timing of the delivery rather than being subject to physical availability of the laser printer or stock. 139 Next, the defendant contends that no consideration passed from the plaintiffs to them. The credit card payments had not been processed. No cash had been collected. Consideration was less than executory and non-existent. This contention is wholly untenable. The modern approach in contract law requires very little to find the existence of consideration. Indeed, in difficult cases, the courts in several common law jurisdictions have gone to extraordinary lengths to conjure up consideration. (See for example the approach in Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd [1990] 1 All ER 512.) No modern authority was cited to me suggesting an intendedcommercial transaction of this nature could ever fail for want of consideration. Indeed, the time may have come for the common law to shed the pretence of searching for consideration to uphold commercial contracts. The marrow of contractual relationships should be the parties’ intention to create a legal relationship. Having expressed my views on consideration, I should also add for good measure that, in any event, there is ample consideration. There was a promise to pay made by the plaintiffs in exchange for the delivery of the requisite laser printers. Mutual promises, by all accounts, on the basis of existing case law, more than amply constitute consideration. 140 The defendant has however properly asserted that there was a unilateral mistake that vitiated all the “contracts”. I have found that the plaintiffs had at all material times knowledge of or, at the very least, a real belief that an error had been made by the defendant in the price posting. The plaintiffs were not being candid when they portrayed very limited exchanges between themselves, dealing allegedly with only the profits to be made and their ability to resell the laser printers. I categorically reject their evidence in so far as it attempts to hermetically compartmentalise their knowledge and discussions. 141 In so far as the sixth plaintiff is concerned, I emphasise that his knowledge and/or conduct of should be equated with that of the third plaintiff. He had left everything to his brother. Despite their familial relationship, the legal relationship between the two of them was that of agent and principal. The sixth plaintiff is precluded from asserting his ignorance.

142 The plaintiffs were bound by personal relationships as well as past and present common commercial interests. They are all well-educated professionals – articulate, entrepreneurial and, quite bluntly, streetwise and savvy individuals. After hearing their evidence, observing them and considering the submissions made on their behalf, there was no doubt in my mind that they were fully conscious that an unfortunate and egregious mistake had indeed been made by the defendant. By their own admission, they made Internet searches through various search engines to ascertain the profits they could make. While they did not invariably admit that their searches were made prior to each of the respective transactions, it was plain that they did not tell the whole truth about what they knew, how they knew it and when they knew it. How could one seek to calculate the profit margin before finding out the true market price of the laser printer? Their reference to arbitraging was a nebulous fig leaf designed to legitimise their conduct in a cloak of legal and commercial respectability. 143 The stark gaping difference between the price posting and the market price of the laser printer would have made it obvious to any objective person that something was seriously amiss. Alarm bells would have sounded immediately. One is hard put to imagine that anyone would purchase such an item, let alone place very substantial orders, without making some very basic enquiries as to pricing. In the context of its true market value the absurd price of $66 was almost the commercial equivalent of virtually giving away the laser printers. I must add that these were far from being ordinary printers for home use. They were high-end commercial laser printers. Some of the plaintiffs appeared rather coy or ignorant in this regard but I did not find their performance believable. The unusual product description of “55” which the fourth plaintiff alone reluctantly acknowledged as “weird” and “unusual” would have been a red light signal that an error had occurred. It is significant that some of the plaintiffs had never made any prior Internet purchases before that eventful morning. Certainly, none of them had ever been induced to conduct transactions on such a scale on the Internet for any product, let alone sophisticated commercial laser printers. 144 I find, in the alternative, that the plaintiffs, given each of their backgrounds, would in any event, each have separately realised and appreciated, before placing their purchase orders, that a manifest mistake had occurred – even if no communications on the error had taken place between them. Further, the character of the mistake was such that any reasonable person similarly circumstanced as each of the plaintiffs would have had every reason to believe that a manifest error had occurred. The amounts ordered and the hurried and hasty manner in which the orders were executed are of cardinal importance. As the Channel NewsAsia report so succinctly summarised – they saw a “great opportunity” and “grabbed” it. 145 If the price of a product is so absurdly low in relation to its known market value, it stands to reason that a reasonable man would harbour a real suspicion that the price may not be correct or that there may be some troubling underlying basis for such a pricing. He would make some basic enquiries to ascertain whether there is anything faulty with the product in an attempt to seek an explanation for or understanding of the basis for the price discrepancy; he might alternatively try and ascertain whether perhaps the price differential is part of some spectacular promotional exercise. If there appears to be no reasonable explanation for an absurd price discrepancy, it is axiomatic that any hasty conduct, such as the plaintiffs’, in “snapping up” products, should be punctiliously scrutinised and dissected. What amounts to “snapping up” is a question of degree that will incorporate a spectrum of contextual factors: what is objectively and subjectively known, the magnitude of the transaction(s), the circumstances in which the orders are placed and whether any unusual factors are apparent. 146 A purchaser in a case of “apparent” unilateral mistake, who purchases for genuine own use a product, may not always be viewed as guilty of engaging in “snapping up”. There could be different considerations. It can however be observed that in “mass mistake” cases, even when there is no direct evidence as in these proceedings, the court could be prepared to pragmatically assume actual or deemed knowledge of the manifest mistake. In such cases, where the purchaser has readily accessible means from the very same computer screen, to ascertain through a simple search whether a mistake has taken place, the onus could be upon him to exonerate himself of imputed knowledge of the mistake. Alternatively, knowledge may be readily inferred from what would be regarded as commonly known or notorious facts in the context of the transaction. The law ought to take a practical approach in dealing with such cases if it appears that by exercising reasonable care the true facts ought to be known. It may be impractical and unjust to demand that the mistaken party actually prove the knowledge of a substantial number of people

who effect numerous purchases. The mere fact that they suddenly engage in predatory and atypical behaviour may in itself be telling. 147 It is improper for a party who knows, believes or ought, objectively speaking, to have known of a manifest error to seek commercial benefit from such an error. It is unequivocally unethical conduct tantamount to sharp practice. 148 The circumstances under which the orders were placed and the quantities sought to be purchased wholly undermine counsel’s variegated contentions that the plaintiffs lacked knowledge of or belief in the existence of a mistake. There is no doubt that the plaintiffs acted with indecent haste in the dead of the night in placing as many orders as each of them felt their financial resources credibly permitted them to do. They were clearly anxious to place their orders before the defendant took steps to correct the error. Hence the first plaintiff’s cryptically worded but highly significant mass e-mail where he adverted to the fact that he did not know if the defendant would honour the contracts but in any event wished all the recipients “good luck”. 149 It is clear from the authorities reviewed that such a contract, if entered into by a party with actual or presumed knowledge of an error, is void from the outset. It is not in dispute that the defendant made a genuine error. The fact that it may have been negligent is not a relevant factor in these proceedings. Mistakes are usually synonymous with the existence of carelessness on the part of the mistaken party. While commercial entities ought not to be given a licence to relax their vigilance, the policy considerations in refusing to enforce mistaken agreements militate against attaching undue weight to the carelessness involved in spawning the mistake. The rationale for this is that a court will not sanction a contract where there is no consensus ad idem and furthermore it will not allow, as in the case of unilateral mistake, a non-mistaken party to take advantage of an error which he is or ought to be conscious of. These considerations take precedence over the culpability associated with causing the mistake. There is therefore no pre-condition in law for a mistaken party to show an absence of carelessness to avail himself of this defence; the law precludes a person from seeking to gain an advantage improperly in such circumstances. 150 The plaintiffs have contended that this court ought to follow the decision in Taylor v Johnson and hold that the contract is not void under common law but voidable only in equity. They then argue that as equitable defences have not been pleaded, the court has no alternative but to allow the claim. There is no merit at all in this contention. The defendant was entitled to stake its entire defence on the basis of common law, though it would have been prudentex abundanti cautela to have asserted the equitable position in the alternative. In the eyes of Singapore law, purported contracts entered into in similar circumstances are void ab initio. Even if it were to be held that there is now a general test of unconscionability applicable to all types of mistake, the plaintiffs’ contentions will not take them far. A court will not enforce the plaintiffs’ purported contracts even if they are not void. They are tainted and unenforceable. The defendant has expressly pleaded unilateral mistake. That is sufficient in these circumstances. Conclusion 151 The claims by the plaintiffs are audacious, opportunistic and contrived. There is no larger noble principle, such as the sanctity of contracts, to be observed or protected in these proceedings. The plaintiffs also assert in their submissions that if contracts are “only upheld if parties acted honourably there would be very few contracts left standing in the commercial world”. This is a disingenuous contention that desperately attempts to palliate their conduct in the subject transactions. This is not a case about bargain hunting – which is a time honoured and perfectly legitimate pursuit. This is a case about predatory pack hunting. In the context of the present proceedings, the extra-judicial observations of Lord Steyn in “Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men” (1997) 113 LQR 433 at 433 are particularly apposite: A thread runs through our contract law that effect must be given to reasonable expectations of honest men. Sometimes this is made explicit by judges; more often it is the implied basis of the court’s decision. … It is an important subject for the future development of English contract law.

152 This view has also found support in the Singapore context. Yong Pung How CJ in Tribune Investment Trust Inc v Soosan Trading Co Ltd [2000] 3 SLR 405 at [40] opined: [T]he function of the court is to try as far as practical experience allows, to ensure that the reasonable expectations of honest men are not disappointed. [emphasis added] 153 These statements of jurisprudence are of cardinal importance in understanding and fashioning the law of contract. While a court of law does not sit as a court of commercial morality, it cannot lose sight of this central objective of contract law. This thread helps to rationalise the development of the common law but ought not to be viewed as supporting the existence of a general test of commercial morality tantamount to the test of unconscionability invoked by equity. These statements are not to be interpreted as a clarion call to rewrite commercial agreements because of a party’s unreasonable or ignoble behaviour. Rather they assist in explaining how the common law has incrementally and cautiously allowed and continues to mould exceptions to the application of the objective theory of contracts. Contract doctrine is substantially predicated upon achieving an ethical equilibrium between the individualistic ethic and community ethic in order to protect reasonable or legitimate expectations. The individualistic ethic seeks to maximise individual goals and the community ethic seeks to set norms for commercial morality and to ensure that fair dealing and community cohesiveness are observed and maintained. 154 Interestingly, of the 784 persons who placed 1,008 orders for 4,086 laser printers, only these six plaintiffs have attempted to enforce their purported contractual rights. Their conduct in pursuing their claims cannot by any stretch of the imagination be characterised as having the slightest colour of being legitimate regardless of whether the subjective or objective theories are applied and whether common law or equity is applied in adjudicating this matter. 155 The Internet has revolutionised commerce and radically altered the manner in which commercial interaction currently takes place. The law will have to organically adapt itself to respond to new challenges without compromising on certainty and fairness. Given its global reach and ever changing technological advancements, Internet usage will pose a myriad of issues for resolution. Users may find that it may not be as forgiving as more traditional methods of communications. That said, it also offers new avenues of evidential proof offering intimate insights into realtime thought processes and reactions. The plaintiffs attempted to take advantage of the defendant’s mistake over the Internet. In turn, the ICQ chat session involving the first plaintiff and the respective plaintiffs’ exchange of e-mails played a significant role in undermining their credibility and claims. Is this a case of poetic justice? 156 The plaintiffs’ claims are dismissed. I have carefully considered the issue of costs and have noted that the defendant had, in the process of mounting a root and branch attack on the plaintiffs’ claim, pursued some unmeritorious contentions. Taking into account the nature of the claims, the conduct of these proceedings by the plaintiffs and how the case for the plaintiffs unravelled, it would not, all things considered, be appropriate to interfere with the normal order of costs which ought to follow the result. The defendant is therefore entitled to recover in full its taxed costs from the plaintiffs. Plaintiffs’ claims dismissed with costs. Reported by David Lee Yeow Wee.

PUTUSAN NO : 298 / Pdt. G / 2012 / PN. Jkt. Sel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatannya : PT. PACIFIC ROYALE AIRWAYS, Perusahaan Angkutan Udara Niaga yang didirikan berdasarkan Hukum Negara RI beralamat dan berkantor di Jl. Tanah Abang II No. 59 Jakarta Pusat Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kuasa khusus kepada EKO CAHYO KUSUMO, SH, M.ADRIANZA YUNIAL, SH dan M. WISHNU PRIO WIBISONO, SH.MH para Advokad pada Kusumo Adrianza Wibisono berkantor di Graha Iskandarsyah Lantai 10, Jl. Iskandarsyah Raya 66 C Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya sebagai PENGGUGAT. MELAWAN: 1 CSDS AIRCRAFT SALES AND LEASING INC., Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Amerika Serikat beralamat dan berkantor di 217 Palos Verdes Boulevard # 16, Redendo Beach CA 90717, United State of America, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 2 TUAN ANDI PERMADI, selaku Representatif CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. Untuk Asia Timur, berlamat dan berkantor di Jl. Tebet Timur Dalam IVA No. 16 Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT. Pengadilan Negeri Tersebut; Telah membaca berkas perkara gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut; Telah mendengar Penggugat ; Telah memperhatikan dan dan meneliti buktibukti surat yang diajukan oleh Penggugat; TENTANG DUDUK PERKARA. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarakan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No. 298 /Pdt.G /2012 /PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan tuntutan sebagai berikut : 1 Bahwa berdasarkan Letter of Intent tertanggal 08 Nopember 2011, PENGGUGAT menyatakan minat untuk menyewa pesawat udara Airbus A320-214 msn/nomor seri pabrik: 2529, 2619, 2654 dan 2668 yang ditujukan kepada CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc./TERGUGAT, khususnya Refundable Deposit yang semula USD 800,000.- (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat), TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat menjadi USD 400,000.- (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk 4 pesawat udara Airbus A320-214 yang akan disewa oleh PENGGUGAT tersebut dan pada tanggal 16 Nopember 2011 PENGGUGAT mentransfer USD 400,000.- (empat ratus ribu US Dollar Amerika Serikat) ke nomor rekening : 635748542 USA, SWIFT : CHAUS33 atas nama CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc./TERGUGAT; 2 Bahwa kemudian TERGUGAT untuk menutupi niat jahatnya atau akal bulusnya terkait dengan nomor rekening: 635748542 USA, SWIFT: CHAUS33 atas nama CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc./TERGUGAT sendiri, menyodorkan Escrow Agreement tanpa tanggal, bulan dan tahun yang telah ditanda tanganinya tersebut kepada PENGGUGAT, untuk menunjukan yang seolah-olah TERGUGAT sangat serius sewa menyewa 4 pesawat udara Airbus A320-214 tersebut dengan memakai nomor rekening agen penampung dalam hal ini Insured Aircraft Title Services, Inc., di mana pihak-pihak di dalam Escrow Agreement tersebut adalah CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc./TERGUGAT, PT Pacific Royale Airways/ PENGGUGAT dan “Insured Aircraft Title Services, Inc.” (IATS); 3 Bahwa memang dalam dunia penerbangan internasional untuk transaksi sewa menyewa pesawat udara, lazim menggunakan atau memakai Nomor Rekening Agen Penampung (dalam hal ini IATS) tersebut, persyaratannya sangat ketat yang nantinya para pihak yang terkait dalam sewa menyewa pesawat udara tidak ada yang dirugikan; 4 Bahwa dengan Escrow Agreement yang telah ditanda tangani oleh CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc./TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menanda tangani Escrow Agreement dimaksud, karena merasa yakin diikutsertakannya pihak IATS dalam proses sewa menyewa pesawat udara tersebut, yang kemudian PENGGUGAT menstransfer uang Refundable Deposit sebesar USD 1,340,000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke nomor rekening penampung IATS/nomor rekening penerima: 717213717 sebesar USD 1,340,000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat), pada tanggal 30 Desember 2011; 5 Bahwa Uang Refundable Deposit USD 1,3340.000.- yang semula sudah berada di Agen Penampung dalam hal ini IATS/nomor rekening penerima: 7172137717, TERGUGAT dengan akal bulusnya, telah menaku i-nakuti PENGGUGAT untuk segera memindahkan uang Refundable Deposit USD 1,340,000.- tersebut dari Agen

Penampung IATS ini ke nomor rekening TERGUGAT, sehingga kemudian PENGGUGAT memerintah Agen Penampung IATS untuk mentransfer Uang Refundable Deposit USD 1,340,000.-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke nomor rekening TERGUGAT; 6 Bahwa kembali untuk menyakinkan PENGGUGAT dalam transaksi sewa pesawat udara ini disodorkan Aircaft Lease Agreement (“ALA”), yang ternyata hanya untuk 2 (dua) pesawat dengan “Manufacture Serial Number” (MSN) atau nomer seri pembuatan/pabrik MSN 2619 dan MSN2654, dimana kemudian PENGGUGAT diminta menanda tanganinya terlebih dahulu baru kemudian TERGUGAT, pada tanggal 23 Desember 2011; 7 Bahwa selanjutnya TERGUGAT menanda tangani ALA tersebut, dan untuk menyakinkan PENGGUGAT, di mana TERGUGAT berjanji akan menyerah terimakan pesawat udara yang sedianya akan disewa oleh PENGGUGAT, pada tanggal 15 Januari 2012 sesuai Pasal 3.2 ALA; 8 Bahwa sesuai ALA (Appendix A Specifcation of the Aircraft vide halaman 45 dari ALA) tanggal 23 Desember 2011 pesawat udara Model Airbus A320-214 MSN2619 (date of manufacture: 2005, TSN: 15.083 TTSN, CSN: 9.611 CSN dan Engine Model : CFM56-584 Stage 3 Noise Level) dan msn/nomor seri pabrik 2654 (date of manufacture: 2006, TSN: 14.920, CSN: 9.507 dan Engine Model: CFM56-584 Stage 3 Noise Level) adalah yang akan diserah terimakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT; 9 Bahwa dari dua pesawat udara Model Airbus A320-214 yang akan diserah terimakan pada tanggal 15 Januari 2012 kepada PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT, hingga batas tanggal atau jadwal penyerahan pesawat udara Model Airbus A320-214 TERGUGAT telah gagal. Hal ini secara terang, jelas dan gamblang TERGUGAT telah gagal karena salah satu pesawat udara Model Airbus A320-214 dengan MSN2619 ternyata baru akan dibeli sesuai AIRCRAFT SALE AGREEMENT tertanggal 17 JANUARI 2012 (antara Air Berlin 4, LeaseLux S.ar.I/Seller 1, Niki Luftfahrt GmbH/Seller dan CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc.) Bagaimana mungkin pesawat MSN2619 yang akan diserah terimakan kepada PENGGUGAT sesuai ALA 23 Desember 2011, yaitu tanggal 15 Januari 2012, masih berada ditangan atau kekuasaan pihak lain yaitu: Air Berlin 4. Lease Lux S.a.r.I/Penjual 1 dan Niki Lufhtfahrt GmbH/Penjual; 10 Bahwa dengan pesawat MSN2619 yang masih dalam genggaman atau kekuasaan pihak ketiga/Air Berlin 4. LeaseLux S.a.r.I/Penjual 1 dan Niki Lufhtfart GmbH/ Penjual ini berdasarkan Aircraft Sale Agreement tertanggal 17 Januari 2012, TERGUGAT memberikan alasan-alasannya yang disertai bujuk rayunya akan mengganti pesawat MSN 2619 ini dengan pesawat lain dengan MSN 2654, dan satu pesawat udara lainnya tetap yaitu msn/nomor seri pabrik 2668; 11 Bahwa dengan berbagai dalih atau alasan tersebut TERGUGAT mengatakan bahwa pesawat MSN2619 yang akan dibelinya tersebut tetap akan diserah terimakan dari Air Berlin 4. LeaseLux S.a.r.I/Penjual 1 dan Niki Luthfahrt GmbH/ Penjual kepada TERGUGAT, yang kemudian meminta diatur dalam perubahan perjanjian; 12 Bahwa dengan tanggal/jadwal penyerahan pesawat udara yang akan disewa oleh PENGGUGAT ini yang baru tersebut TERGUGAT menyodorkan Letter Agreement, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menanda tanganinya tanggal 13 Pebruari 2012, di mana termasuk di dalamnya TERGUGAT mengakui telah menerima uang Refundable Deposit atau Down Payment atau Security Deposit yaitu sebesar USD 1,740,000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat); 13 Bahwa dengan berbagai alasannya, TERGUGAT telah gagal dan/atau telah tidak menyerah terimakan pesawat udara Airbus A320-214 msn/nomor seri pabrik 2619 dan mns/nomor seri pabrik 2668 kepada PENGGUGAT pada tanggal 25 Pebruari 2012, sesuai Letter Agreement tanggal 13 Pebruari 2012; 14 Bahwa lagi-lagi telah gagal dan/atau ingkar janji untuk menyerah terimakan pesawat udara Model Airbus A320214 tersebut kepada PENGGUGAT. Terhadap gagal atau telah tidak menyerah terimakan pesawat udara tersebut, PENGGUGAT telah menegur dan/atau mengingatkan TERGUGAT untuk memenuhi janjinya; 15 Bahwa pada akhirnya TERGUGAT mengakui mengenai ketidak mampuan dan/ atau melanggar janjinya tersebut yang dijanjikan kepada PENGGUGAT tersebut, dan kemudian TERGUGAT berjanji untuk segera mengembalikan uang Refundable Deposit atau Down Payment atau Security Deposit milik PENGGUGAT, dan TERGUGAT menyatakan telah mengembalikan atau mentransfer Uang Refundable Deposit sebesar USD 1,740,000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) melalui Growth Fund Capital LLC; 16 Bahwa dengan ketidak mampuan atau telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengirimkan Deed of Termination dated 28 February 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan meminta TERGUGAT segera menanda tangani Deed of Termination ini, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak juga menanda tanganinya serta tidak juga mengembalikan atau mentransfer Uang Refundable Deposit USD 1,740,000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT;

17 Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk segera mentransfer atau mengembalikan uang Refundable Deposit atau Down Payment atau Security Deposit sebesar USD 1,740.000.-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) baik secara lisan maupun tertulis melalui surat elektronik (“surel”) kepada TERGUGAT, namun sampai saat gugatan ini didaftarkan TERGUGAT belum juga mentransfer atau mengembalikannnya kepada PENGGUGAT; 18 Bahwa dari berbagai surat elektronik (“surer') dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah memerintahkan Growth Fund Capital LLC untuk mengembalikan uang deposit USD 1,740,000, dan dinyatakan bahwa Growth Fund Capital LLC telah mentransfernya ke nomor rekening PENGGUGAT di Bank BCA. Kemudian PENGGUGAT menanyakan atau meminta konfirmasi Bank BCA apakah benar yang dinyatakan oleh Growth Fund C LLC dan/atau TERGUGAT tersebut. Selanjutnya Bank BCA memberikan jawaban tertanggal 12 April 2012, yang isinya bahwa Bank BCA belum melihat uang sejumlah USD 1,740,000.- pada nomor rekening : 654-093906-1 milik PENGGUGAT; 19 Bahwa melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT, tertanggal 25 April 2012 telah menegur melalui DEMAND LETTER kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang Refundable Deposit atau Down Payment atau Security Deposit sebesar USD 1,740,000.- dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya DEMAND LETTER ini, termasuk akan melapor atau mengajukan pengaduan kepada yang berwajib; 20 Bahwa kembali Kuasa Hukum PENGGUGAT, tertanggal 11 Mei 2012, telah menegur atau mengingatkan kembali melalui Final Notice kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang Refundable Deposit atau Down Payment atau Security Deposit sebesar USD 1,740,000.- milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT diam seribu bahasa; 21 Bahwa dalam transaksi sewa pesawat udara Airbus A320 ini, peranan TURUT TERGUGAT adalah sebagai Representative Office TERGUGAT untuk Asia Timur yang beralamat dan berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam IVA No. 16, JAKARTA SELATAN; 22 Bahwa oleh karena telah nyata TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya, maka pantas dan patut apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan secara hukum Letter of Intent (Surat Minat), Escrow Agreement, Aircraft Lease Agreement, Letter Agreement serta Deed of Termination dinyatakan batal demi hukum; 23 Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah tidak mengembalikan Uang Refundable Deposit USD 1,740,000,milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT telah menimbulkan juga kerugian materiil, selain tidak mengembalikan Uang Refundable Deposit USD1,740,000.- yang jumlah keseluruhan Rp 5.000.000.000,- dimana rincianya : Opportunity Lost karena tidak dapat menggunakan pesawat yang dijanjikan dan bunga uang Uang Refundable Deposit sebesar Rp 4.700.000.000,- dan biaya pengurusan penyelesaian gugatan sebesar Rp 300.000,-, sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil : Uang Refundable Deposit yang belum dikembalikan USD 1,740,000,Opportunity Lost sebesar Rp 4.700.000.000,- Biaya pengurusan penyelesaian gugatan sebesar Rp 300.000.000,24 Bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, PENGGUGAT juga dirugikan secara immaterial, karena PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalan aktifitas Perusahaan sehari-hari akibat kehilangan hak menggunakan pesawat dan menanggung rasa malu dihadapan perusahaan penerbangan lain, yang tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 25 Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Jakarta menghukum TERGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; 26 Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir TERGUGAT menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dan untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT serta guna menghindari adanya upaya-upaya TERGUGAT mengalihkan kekayaannya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) seluruh kekayaan TERGUGAT, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang rinciannya akan disampaikan PENGGUGAT kemudian; 27 Bahwa disamping itu, TERGUGAT juga memiliki atau mempunyai Kantor Perwakilan (Representative Office) di Jakarta Selatan, hingga sesuai dengan pasal pasal 118 Hukum Acara Perdata (HIR) gugatan ini tepat diajukan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah mengadakan transaksi hukum sewa penyewa pesawat udara dengan PENGGUGAT, TERGUGAT suatu Badan Hukum yang berkedudukan

di Indonesia, hingga sesuai dengan pasal 100 RV (Reglement op de Rechtsvordering/ Relemen Acara Perdata) tepatlah perkara ini diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 28 Bahwa sejak awal transaksi sewa menyewa pesawat udara Airbus A321 yang memakai suratmenyurat atau komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai penerima tembusannya dengan menggunakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau surat elektronik (surel) sampai dengan Demand Letter serta Final Notice, dan karenanya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah; 29 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka telah cukup beralasan, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatanini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi; Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut: 1 Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT; 2 Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji atau wanprestasi terhadap PENGGUGAT; 3 Menyatakan batal demi hukum Letter of Intent (“Surat Minat”) tertanggal 8 Nopember 2011, Escrow Agreement, Aircraft Lease Agreement tertanggal 23 Desember 2011, Letter Agreement tertanggal 13 Pebruari 2012 dan Deed of Termination tertanggal 28 Pebruari 2012; 4 Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Uang Refundable Deposit sebesar USD 1,740,000.-ditambah kerugian materiil lainnya sebesar Rp 5.000.000.000,- serta kerugian immaterriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas harta-harta milik TERGUGAT yang rinciannya akan PENGGUGAT sampaikan kemudian; 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan ini; 7 Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi Putusan ini; 8 Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dan 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. A T A U Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil melalui Kementerian Luar Negeri RI Dirjen Protokol dan Konsuler cq. Konsulat Jenderal RI di Los Angeles berturut-turut dengan surat No. 193/Cons/VII/2013 tertanggal Los Angeles 02 July 2013, surat No.338/Cons/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 dan surat No.424/C0ns/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013, sebagaimana surat dari Kementerian Luar Negeri RI Dirjen Protokol dan Konsuler ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Januari 2014 No. 00165/PK/01/2014/63- perihal Penyampaian Panggilan Sidang Perkara Perdata No. 298/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel kepada CSDS AIRCRAFT SALES AND LEASING INC. Demikian juga Turut Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti sebagaimana relas panggilan berturut-turut dengan surat panggilan tanggal 8 Juni 2012 untuk hari persidangan Selasa tanggal 4 September 2012, surat panggilan tanggal 6 September 2012 untuk hari persidangan Selasa tanggal 04 Desember 2012, surat panggilan tanggal 3 Januari 2013 untuk hari persidangan Rabu tanggal 06 Maret 2013 dan beberapa surat panggilan berikutnya dan yang terakhir sebagaimana relas panggilan untuk menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014. Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut maka Tergugat-Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat serta karenanya juga TergugatTergugat secara hokum dipandang telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap gugatan dalam perkara ini, juga harus dipandang bahwa mereka tidak berkeberatan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat aquo ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimaterei dan telah dicocokkan dengan aselinya, bukti-bukti surat mana yaitu :

1 Bukti P-1 : Business Card atas nama Tuan Andi Permadi selaku East Asia Representative CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. (3128 Pacific Coast Hwy #15, Torrance, CA 90505) (alamat email [email protected]), www.csdsaircraft.com , yang beralamat dan berkantor di Jalan Tebet Timur IVA No. 16, JAKARTA SELATAN. 2 Bukti P-2 : (Dalam Bahasa Inggris) Letter of Intent (Surat Penawaran untuk menyewa empat Pesawat A320 atau Surat Minat) to dry lease four A320 Aircraft, 8th November 2011 yang ditujukan kepada Benedict Sirimanne, CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc, Torrance, Ca. 90505, USA. 3 Bukti P-2a : (Terjemahan atas/Sworn Translation) Letter of Intent (Surat Penawaran untuk menyewa empat Pesawat A320 atau Surat Minat) tertanggal 8 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Benedict Sirimanne, CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc, Torrance, Ca 90505, USA. 4 Bukti P-3a : (dalam bahasa inggris) - hasil cetak e-mail atau surat elektronik atau surel – original message – from: [email protected] , sent to : 15 Nopember 2011 8:47, To: Tarun Trikha Chairman Pacific Royale; Sewa, Rizki; samudera sukardi, subject: Security Deposit for CSDS 4 x A320. 5 Bukti P-3 : (Terjemahan atas) surel sabry salahudden (Pacific Royale/ PENGGUGAT) yang ditujukan kepada Tarun Trikha Chairman Pacific Royal, Sewa, Rizki, samudera sukardi, Perihal : Uang Jaminan untuk CSDS 4 x A320. Isi. Uang Jaminan (refundable deposit) dari LOI US$ 800,000.- setelah negosiasi menjadi US$400,000.6 Bukti P-4 : Bank BCA, Permohonan Pengiriman Uang/Application For Fund Transfer, tanggal 16 Nopember 2011 sebanyak US$ 400,000.- (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ke nomor rekening : 635748542, nama penerima : CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc./TERGUGAT, nama bank: JP Morgan, USA. 7 Bukti P-5 : (dalam bahasa Inggris) – hasil cetak e-mail atau surel – ESCROW AGREEMENT (tanpa tanggal) yang telah ditanda tangani oleh CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc. – Benedict Sirimanne – TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT diminta menanda tangani ESCROW AGREEMENT ini. 8 Bukti P-5a : (terjemahan atas) PERJANJIAN PENAMPUNGAN (tanpa tanggal) yang telah ditanda tangani oleh CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc. –Benedict Sirimanne – TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT diminta menanda tangani ESCROW AGREEMENT ini. Isi, antara lain: kedua belah pihak bertanda tangan di bawah mengakui dn sepakat untuk memberi Kuasa kepada IATS sebagai agen Penampung untuk membayar Dana Penampung kepada CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc./TERGUGAT. 9 Bukti P-6 : (dalam bahasa Inggris) Aircraft Lease Agreement, dated 23rd December 2011, between CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. (Lessor) and PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS (Lessee) in respect of Two Airbus A320214 Aircraft Bearing Manufacturer's Serial Number 2619 and 2654 Registration Number (In process). Isi antara lain, disepakati bahwa CSDS Aircraft Sales & Leasing Inc. akan menyerah terimakan dua pesawat yang disewa tanggal 15 Januari 2012. Disepkati antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT: (kutipan) “3.3. if for any reason other than clause 3.2. the Aircraft has not been delivered by Lessor by the date of 15th January 2012, Lessee may terminate this Agreement.” 10 Bukti P-6a : (Terjemahan atas) PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT tertanggal 23 Desember 2011, antara CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. (Yang Menyewakan) dan PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS (Penyewa), Berkenaan dengan Dua Airbus A320-214 Aircraft Bearing Manufacturer's Nomor Seri 2619 dan 2654 Nomor Registrasi (Didalam Proses). 11 Bukti P-7 : Bank BCA, Permohonan Pengiriman Uang/Application For Fund Transfer, tanggal 30 Desember 2011 sebanyak US$ 1,340,000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke nomor rekening : 717213717, nama penerima : INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE atau IATS/AGEN PENAMPUNG sesuai dengan ESCROW AGREEMENT atau PERJANJIAN PENAMPUNGAN. 12 Bukti P-8 : (dalam bahasa inggris) e-mail atau surat elektronik, dari: Sewaka, Rizki, to: Ben Sirimanne, dikirim: Rabu, 28 Desember 2011 11:28, Judul : Re: Lease Agreement A320- 214 MSN 2619 & 2654 (Minus Insurance Certificate). 13 Bukti P-8a : (terjemahan resmi) e-mail atau surat elektronik, dari: Sewaka, Rizki, kepada : Ben Sirimanne, dikirim: Rabu, 28 Desember 2011 11:28, Judul : Bls: Perjanjian Sewa A320- 214 MSN 2619 & 2654 (Minus Sertifikat Asuransi). 14 Bukti P-9 : (dalam bahasa inggris) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, from: Ben Sirimanne, sent: 28 Desember 2011 15:18, to: risky.sewaka, sabry.salahudeen Cc: permadiandi, subject: Signed agreement with Air Berlin.

15 Bukti P-9a : (terjemahan resmi) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, dari: Ben Sirimanne, dikirim: 28 Desember 2011 15:18, kepada Rizky.sewaka, sabry.salahudeen CC: permadiandi, subyek : Perjanjian yang telah ditandatangani dengan Air Berlin. 16 Bukti P-10 : (dalam bahasa inggeris) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, from : Joan Roberts (IATS), sent: 30 Desember 2011 6:36, to: risky.sewaka, Cc: Ben Sirimanne, salahudeen.sabry, Subject: Re: Airbus A320 escrow. 17 Bukti P-10a : (terjemahan resmi) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, Joan Roberts (IATS), Dikirim: 30 Desember 2011 6:36, kepada: rizky.sewaka, cc: Ben Sirimanne, salahudeen, sabry, perihal : Bls: Dana Tampungan Airbus A320. 18 Bukti P-11 : (dalam bahasa inggris) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, from: Ben Sirimanne, sent: 30 Desember 20116:11, to: risky.sewaka, permadiandi, subject: Deposit Release. 19 Bukti P-11a : (terjemahan resmi) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, dari: Ben Sirimanne, dikirim: 30 Desember 2011 6:11, kepada : risky.sewaka, permadiandi, subyek: Pembebasan Deposit. Isi: “Anda telah dipusingkan dengan masalah perjanjian dana tampungan. Berdasarkan syarat-syarat dari perjanjian yang telah kami tanda-tangani, kami akan segera mengembalikan uang deposit anda untuk memenuhi kewajiban anda dan kami akan mempersiapkan pesawat terbang yang akan diserahkan pada tanggal 15. Deposit tersebut TIDAK akan diadakan dalam dana tampungan hingga sampai penyerahan dilakukan. Saya telah menjelaskan hal ini kepada Sabry. Rekan pendanaan saya tidak akan menutup pesawat terbang tersebut apabila dana tersebut tidak dibebaskan (direlease).” 20 Bukti P-12 : (dalam bahasa inggris) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, from: Joan Roberts (IATS), sent: 30 Desember 2011 6:02, to : risky.sewaka, cc: Ferhad, subject: Re: Airbus A320 escrow. 21 Bukti P-12a : (terjemahan resmi) hasil cetak e-mail atau surat elektronik, dari : Joan Roberts (IATS), dikirim: 30 Desember 2011 6:02, kepada : risky.sewaka, Cc: Ferhad, Subyek: Bls: Dana Tampungan Airbus A320. 22 Bukti P-13 : (dalam bahasa inggris) Deed of Termination dated 28th February 2012, This Agreement is between CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. (Lessor) and PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS (Lessee) 23 Bukti P-13a : (terjemahan resmi) Akta Pemutusan Tertanggal 28 February 2012. Perjanjian ini antara CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. (Yang menyewakan) dan PT Pacific Royale 24 Bukti P-14 : (dalam bahasa inggeris) Power of Attorney from PT Pacific Royale Airways dated 20 April 2012 to Sartono Yudhosumarto Law Office. 25 Bukti P-14a : (terjemahan resmi) Surat Kuasa dari PT Pacific Royale Airways kepada Sartono Yudhosumarto Kantor Hukum, tertanggal 20 April 2012, 26 Bukti P-15 : (dalam bahasa inggris) surat somasi/tegoran kepada: CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. 217 Palos Verdes Blvd, # 16 Redondo Beach, CA 90717, USA, demand letter... “to refund immediately the full payment of the Security Deposit to the Client in amount of US$ 1,740,000.27 Bukti P-15a : (terjemahan resmi) Surat Permintaan tertanggal 25 April 2012 yang ditujukan kepada CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc., USA. 28 Bukti P-16 : (dalam bahasa inggris) surat somasi – the Final Notice Jakarta, May 11. 2012, to CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc., 29 Bukti P-16a : (terjemahan resmi) Surat Tegoran Terakhir tertanggal 11 Mei 2012, yang ditujukan CSDS Aircraft Sales and Leasing Inc. 30 Bukti P-17 : (dalam bahasa inggris) surat dari BCA kepada Yth. Mr. Samudra Sukardi MMIS, MSIS, Jakarta, March 12nd, 2012. “ We haven't seen amount USD 1,740,000.-.” 31 Bukti P-17a : (terjemahan resmi) surat dari Bank Centra Asia (BCA), Jakarta, 12 Maret 2012. Yang pada pokoknya memberikan konfirmasi bahwa sejak tanggal 8 Maret 2012, hingga hariini 12 Maret 2012, kami belum menerima uang sebesar USD 1,740.000.- yang dikirimkan ke nomor rekening anda: 654-093906-1.

32 Bukti P-18 : (dalam bahasa Inggris) Letter Agreement made this 13th day of February 2012, by and between CSDS Aircraft Sales and Leasing, Inc. USA ... ... Whereas the lessee has paid and the lessor has received the payment in amount of US$1.740.000,- dan US$ 400,000.- as a Down Payment and/or security Deposit “; 33 Bukti P-18a : (terjemahan) Surat Perjanjian dibuat pada tanggal 13 Februari 2012 oleh dan antara CSDS Aircraft Sales and Leasing, Inc. USA, .....”bahwa Penyewa/PENGGUGAT telah membayar total sebesar US$ 1.740.000,- kepada Yang Menyewakan/TERGUGAT, TERGUGAT/CSDS Aircraft Sales and Leasing, Inc. USA mengakui telah menerima US$1,740.000.-tersebut, sebagai Uang Muka dan/atau Security Deposit. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 April 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka segala hal yang termuat dalam berita acara siding dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dimuat dibagian awal putusan ini, yang pada pokoknya gugatannya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah cidera janji/wan prestasi tidak memenuhi perjanjian berdasarkan Letter of Intent tertanggal 8 November 2011, Escrow Agreement, Aircraft Lease Agreement tanggal 23 Desember 2011, Letter Agreement tanggal 13 Pebruari 2012 dan Deed of Termination tertanggal 28 Pebruari 2012, karena Tergugat telah menerima uang Refundable Deposit/Down Payment/Secyrity Deposit sebesar USD 1,740,000 akan tetapi tidak bisa menyerahterimakan pesawat Airbus A320-214 nomer seri pabrik 2619 dan mns/nomor seri pabrik 2668 tanggal 25 Pebruari 2012, serta tidak mengembalikan uang down payment yang telah diterimanya dari Penggugat tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sementara tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut atas dasar alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan karenanya dipandang sebagai telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya selaku Tergugat dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya persidangan dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat dan Pengadilan memutus perkara gugatan Penggugat ini secara verstek ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang ditandai dengan bukti P-1, P-2 dan seterusnya s/d bukti P-17a dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Persidangan mendapatkan fakta-fakta seperti berikut : 1 Bahwa dengan surat penawaran (letter of intent) tertanggal 8 November 2011 Penggugat hendak menyewa 4 (empat) pesawat A320 msn/nomor seri pabrik 2529,2619,2654 dan 2668 termasuk membayar refundable deposit US$ 800,000 Kepada Tergugat dan deposit dapat diminta kembali kecuali terhadap hal yang telah ditentukan. 2 Bahwa berdasarkan email tertanggal 15 November 2011 dari Penggugat tentang minta persetujuan deposit, yang kemudian di acc Tergugat semula US$ 800,000 menjadi US$ 400,000, maka deposit tersebut telah dipenuhi tanggal 16 November 2011 melalui permintaan pengiriman BCA dari Penggugat ke no rek 635748542 Tergugat pada Bank JP Morgan, USA. 3 Bahwa atas permintaan Tergugat kemudian dibuat perjanjian penampungan (escrow agreement) dengan memberi kuasa kepada IATS (Insured Aircraft Title Service) sebagai agen penampung untuk membayar dana penampung kepada Tergugat. 4 Bahwa melalui permintaan pengiriman pada BCA tanggal 30 Desember 2011 telah ditransfer oleh Penggugat sebesar US$ 1,340,000 ke nomor rekening Penerima 717213717 Insured Aircraft Title Service atau IATS/Agen Penampung sesuai Escrow Agreement. 5 Bahwa dengan Perjanjian sewa-menyewa Pesawat tertanggal 23 Desember 2011 antara Penggugat (Penyewa) dengan Tergugat (Yang menyewakan) disepati sewa menyewa 2 (dua) pesawat udara model Airbus A320-214 dengan nomor seri pabrik 2619 dan 2654 yang akan diserahkan oleh Tergugat tanggal 15 Januari 2012. 6 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat minta revisi perjanjian sewa A320-214 Msn 2619 dan 2654, bahwa pada hari itu juga Tergugat telah menandatangani perjanjian dengan Air Berlin mengenai salah satu pesawat Msn 2619 yang akan diserahkan kepada Penggugat , yang diberitahukan melalui email dengan cc Turut Tergugat. 7 Bahwa pada tanggal 30 desember 2011 Tergugat memberi peringatan jika uang tidak ditransfer kepada Tergugat maka pesawat tidak akan diserahkan kepada Penggugat, sehingga kemudian pada hari itu juga Penggugat meminta kepada IATS agar dana tampungan dikirimkan kepada Tergugat, sehingga Joan Roberts/IATS memberi tahu via email bahwa dana pada Agen Penampung IATS telah ditransfer seluruhnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat

telah menerima dana deposit awalnya US$ 400,000 kemudian sebesar US$ 1,340,000 sehingga keseluruhan sebesar US$ 1,740,000, namun dua pesawat A320-214 MSN 2619 dan 2654 belum diserahkan kepada Penggugat selaku Penyewa. 8 Bahwa pada 28 Pebruari 2012 Penggugat membuat akta pemutusan perjanjian dengan Tergugat mengenai Perjanjian sewa menyewa pesawat tertanggal 23 Desember 2011 antara lain untuk Dua Airbus A320-214 Nomor seri 2619 dan 2654, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani dan juga tidak mengembalikan dana deposit yang telah diterimanya. 9 Bahwa melalui kuasanya Penggugat telah mensomasi dengan surat tanggal 25 April 2012 agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar US$ 1,740,000, Kemudian ditegor lagi tanggal 11 Mei 2012. 10 Bahwa pemberitahuan dari BCA via surat tanggal 12 Maret 2012 bahwa sejak tranggal 8 s/d tanggal 12 Maret 2012 tidak ada kiriman uang masuk ke rekening 654-093906-1 sebesar US$ 1,740,000 dari Tergugat. Menimbang, bahwa dalam rangka Perjanjian sewa-menyewa Pesawat udara Airbus A320 antara Penggugat selaku pihak Penyewa dengan Tergugat selaku pihak yang menyewakan sebagaimana surat penawaran (letter of intent) tertanggal 8 November 2011, Perjanjian sewa-menyewa Pesawat tertanggal 23 Desember 2011, revisi perjanjian sewa A320-214 Msn 2619 dan 2654, kemudian Penggugat telah mengirim deposit jaminan kepada Tergugat sebesar US$ 1,740,000, namun dua pesawat A320-214 MSN 2619 dan 2654 belum diserahkan kepada Penggugat Penyewa sampai dengan tenggat waktu yang diperjanjikan tanggal 15 Januari 2012. Bahwa karena Tergugat dinilai Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, yakni menyerahkan dua pesawat A320-214 MSN 2619 dan 2654 pada waktu yang dijanjikan, maka kemudian Penggugat mengirimkan akta pemutusan perjanjian kepada Tergugat mengenai Perjanjian sewa menyewa pesawat tertanggal 23 Desember 2011 antara lain Dua Airbus A320-214 Nomor seri 2619 dan 2654, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani dan juga tidak mengembalikan dana deposit yang telah diterimanya, serta tidak ternyata menanggapinya ; Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak menyerahkan Pesawat A320-214 MSN 2619 dan 2654 kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2012 tanpa ternyata alasannya tersebut, tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi hukumnya bahwa Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya. Sehingga Tergugat telah dalam keadaan wanprestasi yang karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perjanjian yang ada dengan menuntut hak-hak dan kerugian yang telah dialami dan dideritanya akibat wan prestasi dari Tergugat dimaksud. Oleh karena itu tuntutan agar perjanjian sewa-menyewa Pesawat Udara antara Penggugat dan Tergugat in casu beserta segala turunannya, agar dinyatakan batal dengan kewajiban dari Tergugat mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat beserta kerugian yang diakibatkannya, karena itu adalah hak dari Penggugat, maka tuntutan ini dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang untuk deposit jaminan sebesar US$ 1,740,000 kepada Tergugat dan tidak ternyata uang mana telah dikembalikan sekalipun telah diminta dan disomasi, maka Tergugat harus membayar kembali uang dimaksud. Sehingga tuntutan mengenai hal itu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa dengan wanprestasinya Tergugat tidak menyerahkan 2 (dua) pesawat terbang yang diperjanjikan untuk disewa oleh Penggugat, sementara Tergugat telah menerima uang deposit jaminan dari Penggugat yang sekalipun telah diminta kembali tetapi tidak juga dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka bagi Penggugat yang berbisnis berusaha dibidang jasa penerbangan telah nyata menderita kerugian karenanya. Sehingga adalah wajar jika Tergugat selain harus membayar kembali uang jaminan yang telah diterimanya tersebut, juga harus diwajibkan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang untuk memudahkan besarnya kerugian seperti yang akan dinyatakan dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat disertakan dengan dikenai pembayaran uang paksa (dwangsom), sehingga tuntutan mengenai uang paksa ini ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar diletakkan sita jaminan, oleh karena disamping tidak ternyata didapatkan adanya dugaan bahwa Tergugat akan mengalihkan/ mengasingkan harta/aset yang dimilikinya untuk menghindari kewajibannya memenuhi pembayaran sejumlah uang, maka Majelis menilai tuntutan mengenai penyitaan tersebut belum dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta, oleh karena Pengadilan menilai belum ditemukan adanya alasan yang demikian eksepsional sifatnya sehiungga putusan ini diberikan sifat serta merta, maka tuntutan uit voerbaar bij vorrad tidak dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya dan tuntutan yang dikabulkan adalah mengenai tuntutan pokok perkara, maka Penggugat adalah pihak yang dimenangkan, sehingga Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; Mengingat pasal 125-127 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut Tidak Hadir dipersidangan. 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek. 3 Menyatakan Tergugat telah wanprestasi. 4 Menyatakan batal letter of intent (Surat Minat) tertanggal 8 November 2011, Escrow agreement, Aircraft Lease Agreement tertanggal 23 Desember 2011, letter agreement tertanggal 13 Pebruari 2012 dan deed of termination tertanggal 28 Pebruari 2012; 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kembali uang Refundable Deposit kepada Penggugat sebesar USD 1,740,000 ditambah kerugian yang diderita Penggugat sebesar USD 500,000. 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .... 7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari RABU tanggal 30 APRIL 2014 oleh MATHEUS SAMIADJI, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, U S M A N, SH dan MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH masing-masing selaku Hakim anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 MEI 2014 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri olehTergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

U S M A N, SH

MUHAMMAD RAZAD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI, MATHEUS SAMIADJI, SH.M

PUTUSAN Nomor: 133 / Pid.B/2012 /PN.Pwk DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap Tempat lahir Umur /tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaaan

: AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ; : Surabaya; : 34 Tahun/ 19 Oktober 1977; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Lodaya No. 26 Rt. 49 Rw. 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat; : Islam; : Karyawan;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh: • • • • • • • • •

Penyidik berdasarkan Surat Perintah penahanan tertanggal 04 Januari 2012 terhitung sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan 23 Januari 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tertanggal 19 Januari 2012 sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 03 Maret 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Februari 2012 sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan 02 April 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Maret 2012 sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan 02 Mei 2012; Penuntut umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 02 Mei 2012 terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Penetapan No. 123/ Pen. Pid/ 2012/ Pn. Pwk tertanggal 05 Juni 2012 terhitung sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Penetapan No. 123/ Pen. Pid/ 2012/ Pn. Pwk tertanggal 27 Juni 2012 terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan No. 391/ Pen/ Pid/ 2012/ PT. Bdg tertanggal 15 Agustus 2012 terhitung sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan No. 391/ Pen/ Pid/ 2012/ PT. Bdg tertanggal 13 September 2012 terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI C. SIHOMBING, SH, MH, AGUS TIARMAN, SH, MH, DONNY Z. BATUBARA, SH, MARDIONO SUPARMAN, SE, SH, SARI WARAS, SH dan ADHIKA KRISPRATAMA, SH Para Advokat pada Firma Hukum ACS & Co, yang berkantor di Jl. Pulo Raya No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan pemeriksaan saksi dan ahli dan berdasarkan Surat Tertanggal 16 Agustus 2012 Penasihat Hukum Terdakwa Mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum Terdakwa maka pada pemeriksaan Terdakwa sampai dengan Putusan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut:

• • • •

Setelah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 yang sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersama-sama dengan FACHRIZALAHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE Alias RIZAL2GB, MOHAMMAD SUSANTO Alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO Alias BAB EHDYO Alias BABE, SETIA PERKASA Alias UPIL Alias Balackevil03Dab, INDRA AJIYASA Alias SEILENT Alias ZLN Alias SASUKE ( masing- masing Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki Sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 dan “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya

2.

3.

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Ketiga : Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN Dakwaan Kedua : Pasal 3 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ” dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Barang bukti berupa : 1) 1 (Satu) buah SIM A Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM 771013160499 ; 2) 1 (Satu) buah SIM C Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM : 771013160472; 3) Rt 18 Rw 05 Kp. Bojong Negri Kidul Kabupaten Purwakarta ; 4) 1 (Satu) buah kartu NPWP Nomor 49.531.290.2 -409.000 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 5) 1 (satu) buah FLASDISK Merek Kingtone 4G Warna Putih ; 6) 1 (satu) buah Notebook Merek DELL Warna Biru No.ETF 25 Q 1-14821047737 ; 7) 1 (satu) buah FLASDISK Putih Merek Kingstone Kapasitas 1 GB; 8) 8)1 (satu) buah Laptop , Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 8491174417; 9) 1 (satu) buah Laptop, Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 6968 052 469 ; 10) 20 (dua puluh) Kartu Perdana AS ; 11) 1 (satu) Unit Tablet Merek Archos / 9 Warna hitam ; 12) 1 (satu) buah DSB Hardisk Eksternal Warna Hitam, 2G Merek sata Eksternal 13) 1 (satu) buah Hardisk Almunium Eksternal 2G ; 14) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas Nama Siti Fatimah dengan No.rek 2467051077 ; 15) 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Sebidang Tanah dengan Luas 164 m2 di RT 18/05 Bojong Purwakarta 14-11-2011 ; Dikembalikan kepada terdakwa; 1) 1 (Satu) key BCA warna biru; Dikembalikan kepada pihak BCA Purwakarta; 2) 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701; 3) 3 (tiga) buah tabungan BCA atas Nama AHMAD HANAFI No.Rek 2311674414 KCU Purwakarta; 4) 11 (sebelas) Simcard AS Bekas ; 5) 1 (satu) Buah Simcard Fren Bekas ; 6) 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP DKI Jakarta Nik. 09.5403.191077.0423 Nama AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki-Laki Alamat :Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat Lurah WAHYU PRIAS TANTO.S SOS Nip :01.0233923; 7) 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013; 8) 1 (Satu) bundel rekening Koran periode tanggal April 2011 s/d Januari 2012 Pemilik rekening BCA atas nama Ahmad Hanafi No. 2311674414 pada BCA kantor cabang utama Purwakarta ; 9) 1 (Satu) bendel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Ahmad Hanafi di BCA KCU Purwakarta berikut fotokopi KTP atas nama Ahmad Hanafi ; 10) 2 (Dua) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama Citra Asri Buana Dengan Nomor Rekening 09533032977 Periode Tanggal 10 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 dan periode Tanggal 21 Oktober 2011 s/d Tanggal 22 Oktober 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit Mobil APV GE FF, Warna abu-abu metalik / silver , tahun 2011, No Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol, T . 1265 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong T. 18/05 Purwakarta a. 11)3 (Tiga) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama astra Internasional dengan Nomor rekening 0063308894 periode Tanggal 31 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (satu0 Unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, Warma Silver Metalik, Tahun 2011, No, Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No Mesin 3SZDCK5408 No. Pol, : T.1328; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1) 1 (Satu) Buah CPU LG Asus Tipe 1 CUTE Warna hitam ; 2) 1 (Satu) Buah Modem Exsternal Warna Hitam Merek 02; 3) 1 (Satu) Buah USB Logitec Warna Hitam ; 4) 2 (Dua) Buah Modem Merek HUAWEI Warna Hitam; 5) 1 (Satu) Buah USB Internet Merek SIERRAWIRELES Merek ATT Warna Silfer;

6) 7) 8) 9)

1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini Warna Hitam Dengan Simcard Telkomsel,Nomor Kartu 6210 1318 4240 1635-01 ; 1 (Satu) Buah Hp Merek Samsung dengan double Simcard X Nomor Kartu 896 211 6320 Dan Telkomsel dengan Nomor kartu6210 0194 2515 9982 ; 1 (satu) Buah Hape sony Erickson Warna coklat Tipe K6301 Berikut Simcard XL, dengan Nomor kartu 896 2110 812 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini 8250 Dengan Nomor IMEI: 3684080431146979 Simcard Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 1312 5252 3387 ;

Dirampas untuk Negara: 1) 3 ( Tiga lembar ) Kwintansi Pembelian Mobil Toyota Avanza, Berikut 1 Lembar tanda Jaminan sementara pembelian mobil Toyota avanza No.T262-12541 ; 2) 1 (Satu Lembar ) Kwitansi no:00347 Untuk pembuatan AKTA Jual beli Proses balik Nama sertivikat di Notaries Dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA, SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 3) 1 (Satu) Lembar kwitansi No: 00348 Untuk Pembuatan AKTA jual beli Proses balik Nama Sertivikat di notaries dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 4) 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Mobil APV 1.5GE Nomor KWH / 11 000087 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 5) 1 (Satu) Buah Sertivikat Asli Tanah Hak Milik Nomor 01851 Prov Jabar Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta kel,Nagri kidul Luas 104 M2 Atas Nama Rojak ; 6) 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV No.Pol : T-1265-AF Warna abu Metali tahun 2011 berikut kunci kontak di lengkapi dengan Dokumen STNK atas Nama AHMAD HANAFI; 7) 1 (Satu) Unit Mobil Avanza No.pol T-1328-AF Warna silver Tahun 2011 berikut kunci kontak dan Dokumen STNK Atas Nama AHMAD HANAFI; 8) 1 (satu) bidang tanah luas 104 M2 yang terletak di Kelurahan Nagrikidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy ; 9) 1 (Satu) Lembar photo kopy SPK ( Surat Pesanan Kendaraan ) No. PJJR-001441 Yang Di keluarkan Oleh PT. Citra Asli Buana Bogor; 10) 1 (Satu) Lembar photo kopy BPK (bukti pembayaran kendaraan) 11) 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Mobil APV GF, FF, Warna abu-abu Metalik/ silver. Tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No, Mesin GI5AID237995 No.Pol. : T.1265 Purwakarta. 12) 12) 1(Satu) Lembar photo kopy legalisir faktur Kendaraan baru milik Toyota Auto 2000; 13) 13)1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta,Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Ujung Mentang RT 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013 ( melekat dengan SPK); 14) 14) 1 (Satu) Lembar photo kopy Legalisir SPK (Surat Penetapan Kendaraan) No.T262-12541 yang di keluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang; 15) 15) 2 (Dua) Lembar photo kopy legalisir Kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262-32695, T262-33290, T262-33274 dan T262-33060; 16) 16) 1(Satu) Buah BPKB No.1-05331252 Kendaraan Bermotor Mobil Toyota avanza Veloz MIT, Warna Silver Metalik tahun 2011, No. Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol : T.1328 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong RT 18/05 Purwakarta; 17) 17) Uang senilai Rp 386.741.025.38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. Rekening 2311674414 per tanggal 6 Januari 2012 dikembalikan kepada korban; Dikembalikan kepada saksi korban PT.Telkomsel,Tbk; 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan pada hari Rabu tanggal 19 Septembert 2012 yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 02 Mei 2012 Nomor Register Perkara PDM-116/PRWAK/05/2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

kesatu PERTAMA : Primair : Bahwa terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO als. RIZAL DUA GEBE als. RIZAL2gb, MOHAMMAD SUSANTO als. FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO als. BABEHDYO als. BABE, SETIA PERKASA als UPIL als. Blackevil03 dan INDRA AJIYASA als. SEILENT als. ZLN als. SASUKE (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu di tahun 2011, bertempat di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat dilakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2011 diajak oleh Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk pentest (Penetration Test) server Telkomsel. Adapun tugas terdakwa adalah memilah data-data yang biasa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencari internet gratis, mencari perintah untuk pengisian pulsa serta menjual pulsa. Terdakwa selanjutnya diberi akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual Private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT Telkomsel dan setelah Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal yaitu http://10.2.248.28:9442/regaegw/erecharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '.$msisdn.'&nv=' .$nominal, kemudian oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pengetesan melalui browser internet. Terdakwa selanjutnya tanpa persetujuan PT Telkomsel dengan memakai peralatan PC (Personal Computer ) rakitan, Harddisk External, kartu AS Telkomsel sebagai modem, Laptop Merk DELL berhasil masuk ke jaringan internal PT Telkomsel dengan mengunakan koneksi APN MMS melakukan tunnelling koneksi ke server F5 (BigIP) kemudian menuju ke server OVO dan selanjutnya terdakwa dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT Telkomsel. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital No.Lab : 14/I/2012/Cyber tanggal 2 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Aditya Cahya S.S.Kom, dari peralatan yang dipergunakan oleh terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa telah menguasai beberapa dokumen/informasi elektronik milik PT Telkomsel yang bersifat rahasia diantaranya dokumen/informasi elektronik user VOC atau Vasconfig.xlsx, dokumen/informasi elektronik Smaf Server Adress.xlsx dan dokumen/ informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx. Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke beberapa server PT Telkomsel untuk dapat terhubung pada server regae dan URP (Universal Recharge Platform) dan berhasil melakukan pengisian pulsa milik PT Telkomsel tanpa harus melakukan pembayaran kepada PT Telkomsel. Selanjutnya Terdakwa dengan mengunakan beberapa pesawat handphone, beberapa modem dan beberapa simcard telkomsel, yaitu diantaranya : • 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI : 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210019425159982 ; • 1 (satu) buah handphone BlackBerry Curve warna hitam IMEI : 358408047243822 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID: 621013184240163501 dan 1 (satu) buah memory card : Micro SD 2GB; • 1 (satu) buah BlackBerry Curve warna Ungu IMEI : 358408043146979 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252523387 dan 1 (satu) buah memory card Micro SD 2GB; • 1 (satu) buah Modem O2 3G warna hitam IMEI : 354088040059310 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210049052787426. • 1 (satu) buah modem Huawei warna Hitam IMEI : 354429044140187 dengan1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148725564613. • 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam tanpa tutup IMEI : 354429043719478 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621004894266548701 • 1 (satu) buah Modem USB merk Sierra Wireless warna silver IMEI : 356685015387143 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621011334259017202 • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399486; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210021352648091; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399528; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399479; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621001134252691202; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210028342246582; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210011352347971; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787685;

• •

1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan dengan ICCID: 6210131252399476; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787682;

kemudian antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat serta dibeberapa tempat lainnya selanjutnya menjual dan membagikan pulsa tersebut kepada pihak lain. Bahwa terdakwa berhasil memasuki jaringan internal PT Telkomsel serta berhasil melakukan pengisian pulsa tersebut selain bekerja sama dengan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/ Rizal2GB sebagai orang yang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel dan yang memberikan memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel terdakwa serta melakukan, scan IP address, dan melakukan pengecekan IP Address yang di temukan, juga bekerja sama anggota yang tergabung dalam forum Cyber Phreaking yang memiliki kegiatan mencari kelemahan-kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel, dengan pembagian tugas antara lain Mohammad Susanto Alias Fishlover (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) membuat script pengisian pulsa, Dwi Yunianto Widyo Nugroho Alias Babehdyo Alias Babe (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan scanning IP Address, Setia Perkasa Alias Upil Alias Blackevil03 (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah ) melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel dan Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias ZLN Alias Sasuke (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) elakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus. Bahwa terdakwa dalam menjual pulsa milik PT. Telkomsel tersebut dilakukan dilakukan melalui forum chating, melalui email [email protected], sms melalui HP 08176306320 , melalui fasilitas Yahoo Messengger yang diberikan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe /Rizal2GB serta dari mulut ke mulut dan untuk menarik pembeli terdakwa menjual dengan harga lebih murah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual PT Telkomsel yang sebagian penjualannya berdasarkan data selver di server Orecs dilakukan oleh terdakwa pada malam hari. Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari penjualan pulsa tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Adapun pembeli atau pelanggan terdakwa yang telah melakukan transfer pembelian pulsa antara lain : 1.

Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 1950635378 atas nama

Tanggal 17/10/2011 17/10/2011 17/10/20 11 18/10/20 11 19/10/20 11 19/10/20 11 19/10/20 11 19/10/20 11 20/10/20 11 2.

Mutasi TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

D/K K

Nominal 2.800.000,00

K

7.350.000,00

K

10.500.000,00

K

16.800.000,00

K

10.500.000,00

K

2.450.000,00

K

10.500.000,00

K

10.500.000,00

K

7.000.000,00

Keterangan SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY SETORAN BENNY

1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR 1950635378 IDR

Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 1010555147 atas nama HERIANTO P HANLIANA:

Tanggal 05/10/2011 07/10/2011 07/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 13/10/2011

Mutasi TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN

D/K K

Nominal 13.600.000,00

Keterangan TSEL20JT

K

7.000.000,00

TSEL10JT

K

7.000.000,00

TSEL1JT

K

13.600.000,00

TSEL20JT

K

300.000,00

TSEL600K

K

18.000.000,00

TSEL38JT

1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR

17/10/2011 18/10/2011 18/10/2011

24/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 01/1/2011 02/11/2011 04/11/2011 07/11/2011 08/11/2011

3.

TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN

K

6.000.000,00

TSEL10JT

K

6.000.000,00

TSEL10JT

K

2.400.000,00

TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN

K

13.600.000,00

TSEL2JT +KURANDA NA TSEL20JT

K

23.500.000,0000

TSEL4X9JT

K

TSEL5JT

K

3.750.000,0 0 750.000,00

K

750.000,00

TSEL1JT

K

750.000,00

TSEL1JT

K

7.500.000,0 0 23.500.000,00

TSEL10JT

K

TSEL1JT

REFUND TSEL

1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR 1010555147 IDR

Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 0212513065 atas nama ANDI FAFERA : Tanggal

29/08/2011

02/09/2011

02/09/2011

Mutasi TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN

D/ K K

Nominal

Keterangan

400.000,00

JUALAN TOKEK

K

800.000,00

DANA BISNIS

0212513 065 IDR

ANDI FAFERA

K

400.000,00

TSEL PULSA

0212513 065 IDR

ANDI FAFERA

0212513 065 IDR

4. Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 8300067094 atas nama RAHMA DEWI SIREGAR : Tanggal 23/08/2011 26/08/2011 29/08/2011 02/09/2011 02/09/2011 05/09/2011

05/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

Mutasi TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

D/K K

Nominal 400.000,00

K

400.000,00

Keterangan TRANSFER 1 PULSA

K

400.000,00

TRANSFER

K

2.400.000,0 0 400.000,00

TRANSFER

K K

1.200.000,0 0

TRANSFER OPIK 83000670 94 IDR

K

2.400.000,0 0

83000670 94 IDR

K

800.000,00

83000670 94 IDR

K

800.000,00

83000670 94 IDR

8300067 094 IDR 8300067 094 IDR 8300067 094 IDR 8300067 094 IDR 8300067 094 IDR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR

ANDI FAFER A

07/09/2011

08/09/2011

09/09/2011

12/09/2011

12/09/2011

12/09/2011

12/09/2011

12/09/2011

12/09/2011

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER KVIA ATM DARIK TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN

K

2.800.000,0 0

83000670 94 IDR

K

7.000.000,0 0

83000670 94 IDR

K

4.400.000,0 0

83000670 94 IDR

K

1.600.000,0 0

83000670 94 IDR

K

1.200.000,0 0

83000670 94 IDR

K

1.600.000,0 0

83000670 94 IDR

K

3.200.000,0 0

83000670 94 IDR

K

4.000.000,0 0

83000670 94 IDR

K

2.800.000,0 0

PULSA 7 JUTA

RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR RAHMA DEWI SIREGAR 8300067 094 IDR

Bahwa terdakwa selain melakukan penjualan pulsa terdakwa juga membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berhasil dijual oleh Lukman satu kartunya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina serta memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. Selain pembagian dan penjualan pulsa oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Laporan Illegal Recharges Melalui Recharge Gateway tanggal 30 Desember 2011 yang dilakukan oleh internal PT Telkomsel pada DATA CENTER TELKOMSEL TB.Simatupang Jl.Tanjung Barat Jakarta Selatan untuk periode bulan Oktober dan Nopember 2011 dengan hasil terdapat transaksi illegal sebanyak 43.634 transaksi dengan total kerugian Rp 11.770.725.000. (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) diketahui bahwa sebagian dari transaksi illegal pada peroide tersebut sesuai dengan bukti beberapa simcard yang disita dari rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terdapat transaksi Top Up illegal yang dilakukan oleh terdakwa ke nomor nomor simcard terdakwa sendiri, diantaranya dengan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 dengan total transaksi kurang lebih Rp 21.160.000. (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa hasil dari penjualan pulsa tersebut oleh terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk membeli mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi T 1265 AF warna abu-abu metalik tahun 2011 seharga Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) , membeli mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi T 1328 AF warna silver tahun 2011 seharga Rp 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan membeli rumah di Purwakarta. Hasil penjualan tersebut oleh terdakwa sebagian juga ditransfer ke rekening BCA atas nama Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB dengan nomer rekening BCA 2450211063 yang merupakan sebagian dari dari pulsa yang berhasil dijual oleh terdakwa, yaitu : Tanggal 19/09/2011

17/10/2011

17/10/2011

17/10/2011

17/10/2011

Mutasi TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE

D/K

Nominal

D

1.000.000 ,00

D

200.000,0 0

D

7.200.000 ,00

D

7.800.000 ,00

D

8.925.000

Keterangan HADIAH DOORPR Z KURANG AN INCOME BAGI HASIL DARI BAGI HASIL DARI BAGI

24502110 63 IDR 24502110 63 IDR 24502110 63 IDR 24502110 63 IDR 24502110

17/10/2011

18/10/2011

19/10/2011

R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN

,00

HASIL DARI

63 IDR

D

3.000.000 ,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

D

16.250.00 0,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

D

15.440.00 0,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

Sedangkan yang tersisa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan) ; Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP. Subsidair : Bahwa terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO als. RIZAL DUA GEBE als. RIZAL2gb MOHAMMAD SUSANTO als. FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO als. BABEHDYO als. BABE, SETIA PERKASA als UPIL als. Blackevil03 dan INDRA AJIYASA als. SEILENT als. ZLN als. SASUKE (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu di tahun 2011, bertempat di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2011 diajak oleh Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk pentest (Penetration Test) server Telkomsel. Adapun tugas terdakwa adalah memilah data-data yang biasa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencari internet gratis, mencari perintah untuk pengisian pulsa serta menjual pulsa. Terdakwa selanjutnya diberi akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual Private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT Telkomsel dan setelah Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal yaitu http://10.2.248.28:9442/regaegw/erecharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn='. $msisdn.'&nv=' .$nominal, kemudian oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pengetesan melalui browser internet. Terdakwa selanjutnya tanpa persetujuan PT Telkomsel dengan memakai peralatan PC (Personal Computer ) rakitan, Harddisk External, kartu AS Telkomsel sebagai modem, Laptop Merk DELL berhasil masuk ke jaringan internal PT Telkomsel dengan, mengunakan koneksi APN MMS melakukan tunnelling koneksi ke server F5 (BigIP) kemudian menuju ke server OVO dan selanjutnya terdakwa dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT Telkomsel. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital No.Lab : 14/I/2012/Cyber tanggal 2 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Aditya Cahya S.S.Kom, dari peralatan yang dipergunakan oleh terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa telah menguasai beberapa dokumen/informasi elektronik milik PT Telkomsel yang bersifat rahasia diantaranya dokumen/informasi elektronik user VOC atau Vasconfig.xlsx, dokumen/informasi elektronik Smaf Server Adress.xlsx dan dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx. Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke beberapa server PT Telkomsel untuk dapat terhubung pada server regae dan URP (Universal Recharge Platform) dan berhasil melakukan pengisian pulsa milik PT Telkomsel tanpa harus melakukan pembayaran kepada PT Telkomsel. Selanjutnya Terdakwa dengan mengunakan beberapa pesawat handphone, beberapa modem dan beberapa simcard telkomsel, yaitu diantaranya : • 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI :355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:6210019425159982 ; • 1 (satu) buah handphone BlackBerry Curve warna hitam IMEI :358408047243822 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID: 621013184240163501 dan 1 (satu) buah memory card : Micro SD 2GB; • 1 (satu) buah BlackBerry Curve warna Ungu IMEI : 358408043146979dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252523387 dan 1 (satu) buah memory card Micro SD 2GB; • 1 (satu) buah Modem O2 3G warna hitam IMEI : 354088040059310 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID :6210049052787426.

• • • • • • • • • • • • •

1 (satu) buah modem Huawei warna Hitam IMEI : 354429044140187 dengan1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID :6210148725564613. 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam tanpa tutup IMEI : 354429043719478 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621004894266548701 1 (satu) buah Modem USB merk Sierra Wireless warna silver IMEI : 356685015387143 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621011334259017202 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399486; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210021352648091; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399528; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399479; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621001134252691202; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210028342246582; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210011352347971; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787685; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan dengan ICCID: 6210131252399476; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787682;

kemudian antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat serta dibeberapa tempat lainnya selanjutnya menjual dan membagikan pulsa tersebut kepada pihak lain. Bahwa terdakwa berhasil memasuki jaringan internal PT Telkomsel serta berhasil melakukan pengisian pulsa tersebut selain bekerja sama dengan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB sebagai orang yang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel dan yang memberikan memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel terdakwa serta melakukan, scan IP address, dan melakukan pengecekan IP Address yang di temukan, juga bekerja sama anggota yang tergabung dalam forum Cyber Phreaking yang memiliki kegiatan mencari kelemahan-kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel, dengan pembagian tugas antara lain Mohammad Susanto Alias Fishlover (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) membuat script pengisian pulsa, Dwi Yunianto Widyo Nugroho Alias Babehdyo Alias Babe (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan scanning IP Address, Setia Perkasa Alias Upil Alias Blackevil03 (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah ) melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel dan Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias ZLN Alias Sasuke (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus. Bahwa terdakwa dalam menjual pulsa milik PT. Telkomsel tersebut dilakukan dilakukan melalui forum chating, melalui email [email protected], sms melalui HP 08176306320, melalui fasilitas Yahoo Messengger yang diberikan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB serta dari mulut ke mulut dan untuk menarik pembeli terdakwa menjual dengan harga lebih murah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual PT Telkomsel. Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari penjualan pulsa tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Adapun pembeli atau pelanggan terdakwa yang telah melakukan transfer pembelian pulsa antara lain RINCIAN PADA TABEL KE 1-KE 4 Bahwa terdakwa selain melakukan penjualan pulsa terdakwa juga membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berhasil dijual oleh Lukman satu kartunya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina serta memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. Selain pembagian dan penjualan pulsa oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Laporan Illegal Recharges Melalui Recharge Gateway tanggal 30 Desember 2011 yang dilakukan oleh internal PT Telkomsel pada DATA CENTER TELKOMSEL TB.Simatupang Jl.Tanjung Barat Jakarta Selatan untuk periode bulan Oktober dan Nopember 2011 dengan hasil terdapat transaksi illegal sebanyak 43.634 transaksi dengan total kerugian Rp 11.770.725.000. (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) diketahui bahwa sebagian dari transaksi illegal pada peroide tersebut sesuai dengan bukti beberapa simcard yang disita dari rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terdapat transaksi Top Up illegal yang dilakukan oleh terdakwa ke nomor nomor simcard terdakwa sendiri, diantaranya dengan nomor MSISDN 6285218401635 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 dengan total transaksi kurang lebih Rp 21.160.000. (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa hasil dari penjualan pulsa tersebut oleh terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk membeli mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi T 1265 AF warna abu-abu metalik tahun 2011 seharga Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) , membeli mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi T 1328 AF warna silver tahun 2011 seharga Rp 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan membeli rumah di Purwakarta. Hasil penjualan tersebut oleh terdakwa sebagian juga ditransfer ke rekening BCA atas nama Fachrizal Ahmad Sumardjo

Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB dengan nomer rekening BCA 2450211063 yang merupakan sebagian dari dari pulsa yang berhasil dijual oleh terdakwa, yaitu : Tanggal 19/09/2011

17/10/2011

17/10/2011

17/10/2011

17/10/2011

17/10/2011

18/10/2011

19/10/2011

Mutasi TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN TRANSFE R VIA IB KE TAHAPAN

D/K

Nominal

D

1.000.000 ,00

D

200.000,0 0

D

7.200.000 ,00

D

7.800.000 ,00

D

8.925.000 ,00

D

Keterangan HADIAH DOORPR Z KURANG AN INCOME BAGI HASIL DARI BAGI HASIL DARI BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

3.000.000 ,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

D

16.250.00 0,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

D

15.440.00 0,00

BAGI HASIL DARI

24502110 63 IDR

24502110 63 IDR 24502110 63 IDR 24502110 63 IDR 24502110 63 IDR

Sedangkan yang tersisa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan) Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Atau KEDUA Bahwa terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO als. RIZAL DUA GEBE als. RIZAL2gb, MOHAMMAD SUSANTO als. FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO als. BABEHDYO als. BABE, SETIA PERKASA als UPIL als. Blackevil03 DAN, INDRA AJIYASA als. SEILENT als. ZLN als. SASUKE, (masing-masing Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri,pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2011,bertempat di Jl. Lodaya No. 26 Rt. 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan Telekomunikasi, akses ke jasa Telekomunikasi. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2011 diajak oleh Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk pentest (Penetration Test) server Telkomsel. Adapun tugas terdakwa adalah memilah data-data yang biasa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencari internet gratis, mencari perintah untuk pengisian pulsa serta menjual pulsa. Terdakwa selanjutnya diberi akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual Private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT Telkomsel dan setelah Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GBmenemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal yaitu http://10.2.248.28:9442/regaegw/ eecharge.jsp?uid=cam&pwd= camregae&msisdn='.$msisdn.'&nv=' . $nominal, kemudian oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pengetesan melalui browser internet. Terdakwa selanjutnya tanpa persetujuan PT Telkomsel dengan memakai peralatan PC (Personal Computer ) rakitan, Harddisk External, kartu AS Telkomsel sebagai modem, Laptop Merk DELL dengan cara pertama membuka aplikasi modem, kemudian menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management dan membuat Profile koneksi baru, selanjutnya mengisi settingan APN dengan MMS atau

Perusahaan/corporate, dan menyimpannya setelah itu melakukan koneksi modem ke APN MMS atau corporate setelah itu mengaktifkan koneksi VPN (Vitual Private Network) dengan menggunakan aplikasi OpenVpn, kemudian melakukan buka aplikasi yang lain, dan melakukan scanning dan pencarian server-server lainnya di PT. Telkomsel. Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173. yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital No.Lab : 14/I/2012/ Cyber tanggal 2 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Aditya Cahya S.S.Kom, dari peralatan yang dipergunakan oleh terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa telah menguasai beberapa dokumen/informasi elektronik milik PT Telkomsel yang bersifat rahasia diantaranya dokumen/informasi elektronik user VOC atau Vasconfig.xlsx, dokumen/informasi elektronik Smaf Server Adress.xlsx ,dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx. serta dokumen/informasi elektronik APNANE.txt. Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke beberapa server PT Telkomsel untuk dapat terhubung pada server regae dan URP (Universal Recharge Platform) dan berhasil melakukan pengisian pulsa milik PT Telkomsel tanpa harus melakukan pembayaran kepada PT Telkomsel. Selanjutnya Terdakwa dengan mengunakan beberapa pesawat handphone, beberapa modem dan beberapa simcard telkomsel, yaitu diantaranya : • 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI : 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210019425159982 ; • 1 (satu) buah handphone BlackBerry Curve warna hitam IMEI : 358408047243822 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID: 621013184240163501 dan 1 (satu) buah memory card : Micro SD 2 GB; • 1 (satu) buah BlackBerry Curve warna Ungu IMEI : 358408043146979 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252523387 dan 1 (satu) buah memory card Micro SD 2 GB; • 1 (satu) buah Modem O2 3G warna hitam IMEI : 354088040059310 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210049052787426. • 1 (satu) buah modem Huawei warna Hitam IMEI : 354429044140187 dengan1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148725564613. • 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam tanpa tutup IMEI : 354429043719478 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621004894266548701 • 1 (satu) buah Modem USB merk Sierra Wireless warna silver IMEI : 356685015387143 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621011334259017202 • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399486; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210021352648091; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399528; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399479; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621001134252691202; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210028342246582; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210011352347971; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787685; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan dengan ICCID:6210131252399476; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787682; kemudian antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat serta dibeberapa tempat lainnya selanjutnya, melakukan penjualan terhadap pulsa tersebut dengan menerima hasil penjualan tersebut ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 dengan saldo yang pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan). Bahwa terdakwa berhasil memasuki jaringan internal PT Telkomsel serta berhasil melakukan pengisian pulsa tersebut selain bekerja sama dengan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB sebagai orang yang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel dan yang memberikan memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel terdakwa serta melakukan, scan IP address, dan melakukan pengecekan IP Address yang di temukan, juga bekerja sama anggota yang tergabung dalam forum Cyber Phreaking yang memiliki kegiatan mencari kelemahan-kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel, dengan pembagian tugas antara lain Mohammad Susanto Alias Fishlover (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah ) membuat script pengisian pulsa, Dwi Yunianto Widyo Nugroho Alias Babehdyo Alias Babe melakukan scanning IP Address, Setia Perkasa Alias Upil Alias Blackevil03 (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel dan Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias ZLN Alias Sasuke (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus. Bahwa terdakwa selain melakukan penjualan pulsa terdakwa juga membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi Pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berhasil dijual oleh Lukman satu kartunya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina serta memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. Selain pembagian dan penjualan pulsa oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Laporan Illegal Recharges Melalui Recharge Gateway tanggal 30 Desember 2011 yang dilakukan oleh internal PT Telkomsel pada

DATA CENTER TELKOMSEL TB.Simatupang Jl.Tanjung Barat Jakarta Selatan untuk periode bulan Oktober dan Nopember 2011 dengan hasil terdapat transaksi illegal sebanyak 43.634 transaksi dengan total kerugian Rp 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) , diketahui bahwa sebagian dari transaksi illegal pada peroide tersebut sesuai dengan bukti beberapa simcard yang disita dari rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terdapat transaksi Top Up illegal yang dilakukan oleh terdakwa ke beberapa nomor simcard terdakwa sendiri diantaranya dengan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 dengan total transaksi kurang lebih Rp 21.160.000. (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa hasil dari penjualan pulsa yang dilakukan oleh terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta sebagian diantaranya dibagikan kepada Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB. Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. pasal 22 huruf a, b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KETIGA Bahwa terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO als. RIZAL DUA GEBE als. RIZAL2gb, MOHAMMAD SUSANTO als. FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO als. BABEHDYO als. BABE, SETIA PERKASA als UPIL als. Blackevil03 DAN, INDRA AJIYASA als. SEILENT als. ZLN als. SASUKE (masing-masing Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri,pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2011, bertempat di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan, hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, yaitu Pasal 30 ayat (1), dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, Pasal 30 ayat (2) : dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Pasal 30 ayat (3) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau, sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman , Pasal 32 ayat (2) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, Pasal 34 ayat (1) b : dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat computer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 sampai dengan pasal 33, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2011 diajak oleh Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk pentest (Penetration Test) server Telkomsel. Adapun tugas terdakwa adalah memilah data-data yang biasa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencari internet gratis, mencari perintah untuk pengisian pulsa serta menjual pulsa. Terdakwa selanjutnya diberi akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual Private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT Telkomsel dan setelah Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal yaitu http://10.2.248.28:9442/regaegw/eecharge.jsp?uid=cam&pwd= camregae&msisdn='.$msisdn.'&nv=' . $nominal, kemudian oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pengetesan melalui browser internet. Terdakwa selanjutnya tanpa persetujuan PT Telkomsel dengan memakai peralatan PC (Personal Computer ) rakitan, Harddisk External, kartu AS Telkomsel sebagai modem, Laptop Merk DELL dengan cara pertama membuka aplikasi modem, kemudian menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management dan membuat Profile koneksi baru, selanjutnya mengisi settingan APN dengan MMS atau Perusahaan/corporate, dan menyimpannya setelah itu melakukan koneksi modem ke APN MMS atau corporate setelah itu mengaktifkan koneksi VPN (Vitual Private Network) dengan menggunakan aplikasi OpenVpn, kemudian melakukan buka aplikasi yang lain, dan melakukan scanning dan pencarian server-server lainnya di PT. Telkomsel. Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173.173 yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital No.Lab : 14/I/2012/ Cyber tanggal 2 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Aditya Cahya S.S.Kom, dari peralatan yang dipergunakan oleh terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa telah menguasai beberapa dokumen/informasi elektronik milik PT Telkomsel yang bersifat rahasia diantaranya dokumen/informasi elektronik user VOC atau Vasconfig.xlsx, dokumen/informasi

elektronik Smaf Server Adress.xlsx ,dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx. serta dokumen/informasi elektronik APNANE.txt. Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke beberapa server PT Telkomsel untuk dapat terhubung pada server regae dan URP (Universal Recharge Platform) dan berhasil melakukan pengisian pulsa milik PT Telkomsel tanpa harus melakukan pembayaran kepada PT Telkomsel. Selanjutnya Terdakwa dengan mengunakan beberapa pesawat handphone, beberapa modem dan beberapa simcard telkomsel, yaitu diantaranya : • 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI : 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210019425159982 ; • 1 (satu) buah handphone BlackBerry Curve warna hitam IMEI : 358408047243822 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID: 621013184240163501 dan 1 (satu) buah memory card : Micro SD 2 GB; • 1 (satu) buah BlackBerry Curve warna Ungu IMEI : 358408043146979 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252523387 dan 1 (satu) buah memory card Micro SD 2 GB; • 1 (satu) buah Modem O2 3G warna hitam IMEI : 354088040059310 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210049052787426. • 1 (satu) buah modem Huawei warna Hitam IMEI : 354429044140187 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148725564613. • 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam tanpa tutup IMEI : 354429043719478 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621004894266548701 • 1 (satu) buah Modem USB merk Sierra Wireless warna silver IMEI : 356685015387143 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621011334259017202 • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399486; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210021352648091; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399528; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252399479; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621001134252691202; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210028342246582; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210011352347971; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787685; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan dengan ICCID: 6210131252399476; • 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210049052787682; kemudian antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat serta dibeberapa tempat lainnya selanjutnya melakukan penjualan terhadap pulsa tersebut dengan menerima penjualan tersebut ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Bahwa terdakwa berhasil memasuki jaringan internal PT Telkomsel serta berhasil melakukan pengisian pulsa tersebut selain bekerja sama dengan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB sebagai orang yang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel dan yang memberikan memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel terdakwa serta melakukan, scan IP address, dan melakukan pengecekan IP Address yang di temukan, juga bekerja sama anggota yang tergabung dalam forum Cyber Phreaking yang memiliki kegiatan mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel, dengan pembagian tugas antara lain Mohammad Susanto Alias Fishlover (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah ) membuat script pengisian pulsa, Dwi Yunianto Widyo Nugroho Alias Babehdyo Alias Babe (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan scanning IP Address, Setia Perkasa Alias Upil Alias Blackevil03 (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah ) melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel dan Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias ZLN Alias Sasuke (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus. Bahwa terdakwa dalam menjual pulsa milik PT. Telkomsel tersebut dilakukan dilakukan melalui forum chating, melalui email [email protected], sms melalui HP 08176306320 , melalui fasilitas Yahoo Messengger yang diberikan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB serta dari mulut ke mulut dan untuk menarik pembeli terdakwa menjual dengan harga lebih murah 25 % (duapuluh lima persen)dari harga jual PT Telkomsel. Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari penjualan pulsa tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Adapun pembeli atau pelanggan terdakwa yang telah melakukan transfer pembelian pulsa antara lain : RINCIAN PADA TABEL KE 1-KE 4 Bahwa terdakwa selain melakukan penjualan pulsa terdakwa juga membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berhasil dijual oleh Lukman satu kartunya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina serta memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. Selain pembagian dan penjualan pulsa oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Laporan Illegal Recharges Melalui Recharge Gateway tanggal 30 Desember 2011 yang dilakukan oleh internal PT Telkomsel pada DATA CENTER TELKOMSEL TB.Simatupang Jl.Tanjung Barat

Jakarta Selatan untuk periode bulan Oktober dan Nopember 2011 dengan hasil terdapat transaksi illegal sebanyak 43.634 transaksi dengan total kerugian Rp 11.770.725.000 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), diketahui bahwa sebagian dari transaksi illegal pada peroide tersebut sesuai dengan bukti beberapa simcard yang disita dari rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terdapat transaksi Top Up illegal yang dilakukan oleh terdakwa ke nomor nomor simcard terdakwa sendiri diantaranya dengan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 dengan total transaksi kurang lebih Rp 21.160.000. (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa hasil dari penjualan pulsa milik PT Telkomsel tersebut oleh terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk membeli mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi T 1265 AF warna abu-abu metalik tahun 2011 seharga Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) , membeli mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi T 1328 AF warna silver tahun 2011 dan membeli rumah di Purwakarta. Hasil penjualan tersebut oleh terdakwa sebagian juga ditransfer ke rekening BCA atas nama Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB dengan nomer rekening BCA 2450211063 yang merupakan sebagian dari dari pulsa yang berhasil dijual oleh terdakwa, yaitu : TABEL

Sedangkan saldo yang tersisa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan); Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (1), (2) , (3) Jo Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; DAN Kedua Bahwa terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2011, bertempat Kantor BCA KCU Purwakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Purwakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan illegal TOP UP (mengambil pulsa) memilik PT. Telkomsel yang dilakukan bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO als. RIZAL DUA GEBE als. RIZAL2GB, MOHAMMAD SUSANTO als. FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO als. BABEHDYO als. BABE, SETIA PERKASA als UPIL als. Blackevil03 DAN, INDRA AJIYASA als. SEILENT als. ZLN als. SASUKE (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) serta memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina berikut dengan memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis, terdakwa juga telah melakukan penjualan terhadap pulsa milik PT Telkomsel. Bahwa oleh terdakwa hasil penjualan pulsa tersebut kemudian ditempatkan pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 yang telah dibuka sebelumnya oleh terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2005. Bahwa dari rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414, terdakwa telah menempatkan dan menguasai hasil penjualan pulsa milik PT Telkomsel yang berasal dari para pembeli/pelanggan terdakwa, antara lain yaitu: 1.

Dari nomor rekening BCA 1950635378 atas nama BENNY: TABEL

Bahwa hasil penjualan pulsa milik PT Telkomsel yang ditempatkan oleh terdakwa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 tersebut telah menyatu dengan uang milik terdakwa lainnya antara lain dari hasil kerja dan usaha terdakwa, serta menyatu dengan transaksi-transaksi lainnya seperti transaksi dengan nomor rekening BCA 1840310406 atas nama DWI ARI SURYANTO dan transaksi dengan nomor rekening BCA 6240330537 atas nama YUDI RAMDANI. Bahwa terdakwa setelah menerima hasil penjualan pulsa milik PT Telkomsel yang di ditempatkan pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414, selanjutnya terdakwa mengalihkan dana yang ditempatkan pada rekening tersebut ke rekening BCA atas nama Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB dengan nomer rekening BCA 2450211063 yang merupakan pembagian dari pulsa yang berhasil dijual oleh terdakwa , yaitu :

RINCIAN PADA TABEL 1-4 Terdakwa kemudian juga membelanjakan hasil penjualan pulsa milik PT Telkomsel yang di ditempatkan pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 untuk keperluan pribadi terdakwa, yaitu : 1. Melalui transefer ke nomor rekening 0063308894 an. ASTRA INTERNATIONAL dalam rangka pembelian mobil toyota avanza veloz RINCIAN PADAL KE LIMA Adapun saldo yang tersisa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan); Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Pasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut: 1.

SAKSI INTAN NAGARI

•

Bahwa saksi merupakan saksi pelapor selaku GM CORPORATE COUNSEL & LITIGATION MGT PT. Telkomsel; Bahwa tugas saksi di PT. Telkomsel adalah menangani masalah hukum perusahaan, baik tingkat litigasi ataupun non litigasi, serta pengelolaan asset tanah perusahaan dan mengelola pembuatan kebijakan perusahaan; Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa tentang terjadinya illegal acces ke system recharge (isi ulang pulsa) Telkomsel, berupa kegiatan top-up recharge pulsa secara illegal dari saudara Agus Saptono pada hari senin tanggal 7 November 2011; Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, pencurian tersebut sudah dilakukan sejak sekitar bulan Mei 2011 dimana jumlah pulsa yang terjual dan dana yang masuk tidak sesuai dengan hasil validasi atau audit internal pada bagian revenue assurance yang dipimpin oleh saksi Agus Saptono; Bahwa Hasil Audit tim internal dari PT.Telkomsel, perusahaan telah mengalami sebesar Rp.11.770.835.000 ( Sebelas Milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan perhitungan tanggal 29 November 2011; Bahwa yang melakukan audit adalah tim gabungan dari Internal audit, bagian Finance, bagian IT/Operation dan bagian Core Network yang dipimpin oleh saudara Sukarni jabatan GM special Audit yang dimulai 9 November 2011 sesuai dengan surat tugas no.464/IA.01/PD-00/XI/2011/ RHS; Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi melakukan perintah untuk memblokir terhadap nomer-nomer yang menerima top up secara illegal dan melakukan pelaporan ke kantor Polisi untuk melakukan penyidikan; Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh unit kerja revenue assurance ke server/sistem URP (Universal Recharging Platform) diketahui terdapat transaksi yang seolah- olah berasal dari transaksi top-up pulsa isi ulang (T-CASH dan CAM) tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata transaksi tersebut illegal; Bahwa selain hal tersebut saksi mendapat keterangan lain yaitu saksi mendapatkan informasi di media online KASKUS.com, yang menginformasikan para pelaku illegal intersepsi telah melakukan penjualan pulsa dengan menggunakan media tersebut; Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim internal melakukan printscreene (mengkopi) dari layar iklan KASKUS.com; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

• • • • • • •

• • •

2. • • •

SAKSI NUGROHO ADI WIBOWO Bahwa saksi merupakan MANAGER VAS OPERATION DIV VAS & DATACOM PT. Telkomsel Tbk, yang mempunyai tugas untuk monitoring, maintenaice, troubleshoot, seluruh system VAS untuk menjaga avability service; Bahwa yang dimaksud dengan VAS OPERATION DIV VAS & DATACOM itu adalah Value Added Service ( system servis perangkat tambahan selain fungsi utama dari telepon pada perangkat komunikasi seluler); Bahwa di bagian VAS OPERATION DIV VAS & DATACOM, saksi menangani beberapa hal yaitu:  SMS (Short Massage Service), cara kerjanya adalah A number mengirimkan short massage ke B number menggunakan SMSC ;



• • • • • •

• • a. b. c.

d. e. f.

MMS (Multimedia Massage Service), cara kerjanya adalah mengirimkan multimedia message ke B number;  USSD (Unstructure Supplementary Service Data), cara kerjanya adalah pelanggan menggunakan browsing ustructure sevice untuk mendapatkan informasi data;. RBT (Ring Back Tone), cara kerjanya adalah Calling number bisa mendengarkan lagu called number saat calling menelepon called number; Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa terjadinya penjebolan sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel Tbk, pada hari Senin, tanggal 14 November 2011, sekitar pukul 15.00 WIB dari saksi HENDRIYANTO NASUTION yang menjabat sebagai Manager Revenue Leakege (Bagian audit Keuangan); Bahwa Saksi Hendriyanto menerangkan telah terjadi illegal incersion di bagian LOAD BALANCER MMSC, yang mana bagian LOAD BALANCER MMSC tersebut adalah bagian Server yang dikelola oleh saksi; Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011, saksi dan tim saksi menemukan adanya illegal transaksi di bagian PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22; Bahwa selanjutnya saksi meminta izin Internal Audit untuk melakukan black list PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 untuk menghindari kerugian yang lebih besar; Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih data di system TOP UP yang disebabkan adanya illegal insercion dari PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22; Bahwa setelah dilakukan ivestigasi terhadap PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 ditemukan illegal insercion dari server OVO IP 10.2.117.129 dan LOAD BALANCER MMSI IP 10.2.188.249. Setelah dilakukan ivestigasi terhadap server OVO IP 10.2.117.129 dan LOAD BALANCER MMSI IP 10.2.188.249 ditemukan bahwa sumber illegal insercion tersebut berasal dari IP 10.251.165.226; Bahwa PT. Telkomsel Tbk mengetahui telah terjadinya illegal insercion pada system service TOP UP karena adanya selisih antara transaksi dengan revenue yang diterima yang mengarah pada system TOP UP; Bahwa mekanisme illegal isercion memasuki system TOP UP dari system TOP UP adalah melalui : F5 APN IP 10.251.165.226. yang saat ini dikelola oleh Departemen Packet Switch Core Network Capacity Planning Departement yaitu saudara AANG ARIF WAHYUDI. Server OVO IP 10.2.117.129 yang saat ini dikelola IT Enterprise & Infrastructure Operation yaitu saudara PRASETYO NUGROHO. LB MMSC IP 10.2.188.249 yang saat ini dikelola oleh saksi sendiri. . PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22. yang saat ini dikelola oleh Datacom Operation Departement yang dikelola oleh saudara NIZAR FUADI. REGAE FRONT END IP 10.2.248.28 yang saat ini dikelola oleh IT VAS Operation Departement yaitu saudara AFIF ZUNAIDI. REGAE BACK END IP 10.2.224.176 yang saat ini dikelola oleh IT VAS Operation Departement yaitu saudara AFIF ZUNAIDI. URP IP 10.2.248.28 yang saat ini dikelola oleh IN System Operation & Prepaid Provisioning yaitu saudara ENOV TIKUPASANG

• Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya mengetahui bahwa server service LOAD BALANCER MMSC telah dimasuki oleh pihak outsider setelah adanya laporan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRIYANTO NASUTION yang menjabat sebagai Manager Revenue Leakege (Bagian audit Keuangan) yaitu ada illegal incersion yang memasuki system TOP UP service dengan menemukan nomor-nomor yang memasuki TOP UP service sebagai berikut : a. 6285234611068; f. 6285221861627; b. 6285220692282; g. 6285233590164; c. 6281235421823; h. 6281229355588; d. 6281229355588; i. 6285220692282; e. 6285220692282; j.6285233590164; • Bahwa kerugian yang ditimbulkan bagi PT. Telkomsel Tbk adalah pihak PT. Telkomsel Tbk kehilangan revenue; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 3. • • •

SAKSI AGUS SAPTONO Bahwa saksi menjabat sebagai GM Revenue Assurance yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan pendapatan yang dicatat oleh Telkomsel valid dan benar dengan melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan pengisian pulsa isi ulang (top Up) dan pembayaran tagihan pelanggan Pasca Bayar; Bahwa Telkomsel bergerak dalam bidang Layanan dan jas telekomunikasi. Bentuk produk jasa adalah kartu Hallo, Simpati dan AS serta sebagai penyedia jasa Internet Service Provider (ISP) secara real produk tersebut dijual dalam bentuk pulsa pra bayar dan pulsa pasca bayar dan untuk jasa internet dijual sesuai pemakaian bandwith; Bahwa PT Telkomsel mempunyai pelanggan pra-bayar dan pasca- bayar, dimana pelanggan pra-bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel. Jasa yang disediakan misalnya sambungan telepon, SMS (pesan singkat), jasa nilai tambah, koneksi internet, dan lain- lain. Untuk

•

•

•

• •

• • • • •

•

•

• • •

•

•

pengisian pulsa, Telkomsel menyediakan beberapa cara misalnya melalui ATM, voucher fisik, elektronik, dan lainlain. Pengisian pulsa secara elektronik dilayani oleh sistem yang disebut recharging system; Bahwa Pulsa pelanggan di Telkomsel disimpan di dalam server yang bernama OCS/IN. Pengisian pulsa secara elektronik dilakukan oleh sistem yang bernama URP (Universal Recharging Platform). Pada proses pengisian pulsa, server URP memberikan perintah kepada server OCS/IN untuk menambah pulsa pelanggan tertentu dengan sejumlah nilai pulsa tertentu. Server URP adalah palang pintu pengisian pulsa, dan detail pelanggan serta nilai pulsa, diterima oleh server URP dari modul pengisian yang terhubung ke server URP. Salah satu modul pengisi itu adalah modul pengisi eletronik untuk pelanggan perusahaan (corporate); Bahwa pengisian pulsa elektronik (top-up) bagi pelanggan umum contohnya dengan menggunakan voucher fisik yaitu dengan cara memasukan 14 (empat belas) digit nomor voucher ke dalam fasilitas IVR ( interactive voice response), setelah 14 (empat belas) digit nomor voucer dimasukan benar, maka pulsa pengisi akan bertambah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum ada voucher; Bahwa secara umum Telkomsel mempunyai pihak ketiga yang bekerja sama untuk distribusi pulsa yaitu mitra dealer dan pihak lain seperti perbankan. Mitra dealer membeli pulsa elektronik dengan cara beli putus, kemudian mendistribusikan pulsa elektronik tersebut ke reseller-reseller yang mempunyai kerjasama dengan mitra dealer tersebut; Bahwa perbankan menjual pulsa melalui ATM atau teller dengan cara menghubungkan sistem IT bank dengan sistem pengisian pulsa (Recharging system) Telkomsel. Pihak bank akan membayar Telkomsel sejumlah pulsa yang dibeli oleh nasabah melalui ATM maupun teller setelah transaksi pengisian berhasil dilakukan; Bahwa salah satu aktivitas kontrol yang dilakukan oleh bagian Revenue Assurance adalah melakukan rekonsiliasi bulanan antara server URP dan modul-modul yang melakukan transaksi dengan server URP. Ditemukan terjadi selisih dalam jumlah besar antara server URP dengan modul pengisian pelanggan perusahaan untuk periode transaksi bulan Oktober 2011; Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan analisis lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan format perintah seperti yang digunakan oleh modul pengisian pelanggan perusahaan; Bahwa melihat detail transaksi tersebut terdapat perintah pengisian pulsa diluar jam kerja yang berlaku di Telkomsel yaitu transaksi yang terjadi di tengah malam; Bahwa detail secara teknis modus pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel, saksi kurang memahaminya karena pekerjaan saksi bersifat general dan manajerial; Bahwa yang dapat menjelaskan secara detail teknis pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel, yaitu Saudara HENDRIANTO NASUTION sebagai Manager Revenue Leakage ( PT.TELKOMSEL); Bahwa setelah terjadinya pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel, saksi melaporkan kepada Pimpinan perusahaan dan yang bertanggung jawab terhadap kasus kecurangan, serta memblokir beberapa nomor handpohe prabayar telkomsel (Simpati dan As ) yang menerima pengisian Voucer secara Ilegal; Bahwa kejadian pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Bahwa terjadinya pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian pulsa prabayar Telkomsel ( Simpati dan As) secara illegal, kemudian saksi melakukan pemblokiran terhadap terhadap beberapa nomor handpohe prabayar Telkomsel (Simpati dan As ) yang menerima pengisian pulsa secara Ilegal, selanjutnya terhadap pemblokiran tersebut pihak yang mengalami pemblokiran melakukan komplain; Bahwa komplain atau keluhan yang dilakukan karena handphone yang digunakan tidak bisa melakukan aktifitas out going dan incoming baik call maupun SMS, karena status pelanggan di non aktifkan oleh pihak telkomsel; Bahwa yang melakukan Komplain dengan adanya pemblokiran oleh pihak Telkomsel yaitu salah satu pelanggan yang, mengadukan ke Grapari di Surabaya; Bahwa selanjutnya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan komplain, kemudian hasil diskusi dengan pelanggan tersebut meraka mengaku membeli pulsa melalui website kaskus disalah satu forum jual beli, dengan ID : a. Fresh280788; b. Opik88; c. Trisapto37; d. Alhikmahpulsa Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel; Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Telkomsel mengalami kerugian finansial sebesar kurang lebih Rp. 11. 000. 000. 000, 00 ( sebelas milyar rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4.

SAKSI BRAHMO S;

•

Bahwa Saksi bekerja di PT. Darta Media Indonesia (Kaskus. Com) yang bergerak dalam bidang penyedia jasa media online (website) dengan alamat Jalan Melawai No. 3-5 Jakarta Selatan 12160; Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk memanage/ mengelola www.kaskus.us; Bahwa prosedur untuk menjadi member Kaskus adalah melakukaan registrasi secara online dengan mengisi form dengan data data diri yang diminta di form pendaftaran kaskus.us yang berisikan tanggal lahir, nama, nomer telefon, jenis kelamin, alamat email dan menyetujui persyaratan general rules dari kaskus.us; Bahwa data yang dimiliki oleh pihak manajemen Kaskus adalah data yang diisi oleh calon user pada saat mereka mendaftarkan diri, adapun data yang kami minta adalah tanggal lahir, nama, nomer telefon, jenis kelamin & alamat email, serta data lainnya yaitu berupa log file ip address milik member saat melakukan posting di media online kaskus pada website www.kaskus.us.; Bahwa untuk dapat menggunakan www.kaskus.us sebagai media promosi / menawarkan barang dan jasa, maka pengunjung harus melakukan registrasi secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan username & userID, setelah mendapatkan username barulah pengunjung dapat mengisi konten yang ada di www.kaskus.us, dan untuk ini semua tidak ada biaya yang dikenakan karena kaskus merupakan website berbasis forum yang tidak dikenakan biaya;

• • •

•

• Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap database member kaskus bahwa memang benar member id yang bernama : Ajiyasa, Seilent, rizal2gb, Ifanq, blowjobasik, Teronx, Elek.transfer, Yanagi.hime, Susandic, Sherlock savior, Fofo992, Fresh280788, Opik88, trisapto37, serta Alhikmahpulsa adalah member/anggota kaskus yang mana member tersebut sampai sampai saat ini id tersebut dalam keadaan masih aktif; • Bahwa saksi tidak mengetahui produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh member member id kaskus tersebut, mengingat begitu banyaknya member kaskus sehingga saksi tidak melakukan pengawasan satu persatu terhadap muatan isi/konten dari postingan/ penawaran dari member; • Bahwa setiap postingan/penulisan thread dari setiap member ke website www.kaskus.us tidak dilakukan filter/penyaringan oleh pihak kaskus dan langsung dapat dibaca secara online; • Bahwa untuk menjadi member persyaratan yang kami berikan diawal pendaftaran member kaskus dan harus disetujui yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan dan Disclaimer berikut di bawah ini berlaku pada dan mengatur seluruh forum diskusi yang terdapat di situs KASKUS. Mohon dibaca dengan teliti sebelum Anda mendaftarkan diri dan berpartisipasi pada forum di KASKUS. Dengan mengakses situs Kaskus dan bergabung di Kaskus maka Anda menyatakan bahwa Anda setuju untuk mematuhi peraturan-peraturan di bawah ini: a. Anggota situs dan pengunjung bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas konten/materi yang ditulis dan diterbitkan oleh mereka, dan Anda setuju untuk membebaskan serta tidak membebani forum ini beserta para pengelola termasuk administrator, moderator dan pemiliknya atas segala klaim yang terjadi yang disebabkan oleh pesan yang Anda terbitkan di forum. KASKUS berhak untuk menerbitkan segala informasi yang kami miliki tentang diri Anda pada saat terjadi keluhan dan permasalahan hukum yang disebabkan oleh pesan apapun yang Anda terbitkan. Harap diperhatikan bahwa seluruh alamat IP akan direkam untuk semua pesan yang diterbitkan; b. KASKUS tidak dapat dituntut untuk segala pernyataan, kekeliruan, ketidak tepatan atau kekurangan pada segala konten yang dikirim oleh anggota situs atau pengunjung pada forum- forum di KASKUS. KASKUS tidak bertanggung jawab atas ketepatan isi informasi dari peserta forum manapun, dan tidak akan mempunyai tanggung jawab hukum untuk hasil diskusi di forum; c. Apabila Anda berpartisipasi pada forum di situs ini, Anda menjamin bahwa Anda tidak akan: • • • • • d.

e.

f.

Merusak nama baik, mengancam, melecehkan atau menghina orang lain; Mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras); Menyarankan tindakan melanggar hukum atau berdiskusi yang mengarahkan pada tindakan melanggar hukum; Menerbitkan dan menyebarkan materi yang melanggar hak cipta pihak ketiga atau melanggar hukum; Menerbitkan atau menyebarkan materi dan bahasa yang bersifat pornografi, vulgar dan tidak etis;

Anda wajib memastikan bahwa setiap materi yang Anda terbitkan di KASKUS baik berupa tulisan, gambar maupun materi multimedia lainnya tidak melanggar hak cipta, paten, merek atau hak pribadi dan kepemilikan intelektual lainnya dari pihak ketiga, dan diterbitkan hanya dengan izin daripada pihak ketiga tersebut; Isi dari pesan-pesan yang ada di KASKUS tidak akan diubah oleh KASKUS dengan cara apapun. Namun, KASKUS berhak untuk menghapus pesan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar konteks. Apabila Anda menemukan ada pesan yang tidak sesuai dan melanggar, harap hubungi Administrator situs; KASKUS tidak memonitor setiap pesan yang terbit di situs ini setiap saat. Apabila Anda hendak menghubungi KASKUS, harap mengirimkan email melalui alamat yang tercantum di bagian lain situs ini. Apabila Anda tidak mampu memenuhi peraturan-peraturan yang dicantumkan diatas, KASKUS berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Bagi para pihak yang melanggar peraturan-peraturan ini dapat dihentikan keanggotaannya atau aksesnya tanpa peringatan terlebih dahulu

• • • • • • • • •

Bahwa pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan menunjukan satu bendel kepada penyidik berupa dokumen data user member Ajiyasa, rizal2gb, Ifanq, blowjobasik, Teronx, Elek.transfer, Yanagi.hime, Susandic, Sherlock savior, Fofo992, Fresh280788, Opik88, trisapto37, serta Alhikmahpulsa; Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksmengetahui karena dihubungi oleh Penyidik dari Bareskrim Polri perihal pengecekan id /user name kaskus para pelaku; Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang Jasa Rekber (Rekening Bersama) yang merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu menjadi pihak ke 3 dalam sebuah transaksi yang terjadi di online. Sistematis transaksinya adalah: Pembeli & penjual sepakat untuk mau menggunakan jasa rekber; Pembeli menghubungi pihak rekber dan mentransfer jumlah yang harus dibayarkan plus biaya rekber tersebut ke pihak rekber; Pihak rekber menghubungi penjual dengan berita bahwa uang telah diterima oleh pihak rekber, jadi penjual bisa melakukan pengiriman barang yang hendak di beli oleh pembeli; Setelah barang diterima, pembeli menghubungi rekber dan menyatakan bahwa barang sudah diterima dengan baik; Uang ditransfer dari pihak rekber ke penjual; Adapun username dari rekber yang ada di kaskus ada banyak & masing masing username / jasa rekber tersebut memiliki nomer rekening masing masing yang saksi tidak ketahui saat ini; Bahwa pada media kaskus terdapat username kaskus “RekBer.IndoBank” user id kaskus “2902480” dan rekening bersama Q- Bank, username kaskus “bekicotiwakasu”, user id kaskus “1625042, namun untuk nomor rekening nya saksi tidak mengetahui. Pihak kaskus tidak pernah menunjuk atau merekomendasikan para member untuk percaya kepada salah satu rekber, karena keberadaan rekber merupakan hasil / muncul dari para member sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 5.

AKSI HENDRIANTO NASUTION

• •

Bahwa Saksi bekerja di PT.Telkomsel, menjabat sebagai Manager Revenue Leakage; Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk meminimalkan tingkat kebocoran revenue Telkomsel, dimana yang dimaksud dengan Revenue Telkomsel adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh Telkomsel dari penjualan produk dan jasa telekomunikasi; Bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalampembukuan revenue PT. Telkomsel; Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadi pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel. Hal ini dimulai dari kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksiTop Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta; Bahwa dari jumlah tersebut saksi merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi Top Up Tcash dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi saksi dapat menyimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke arah teknis system Top Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal; Bahwa selain di system Top Up Tcash, saksi juga menemukan Ilegal Recharge di system Top Up CAM. Didalam system Top Up CAM juga terjadi modus yang sama; Bahwa Saksi menemukan pada Transaksi only Tsel (Transaksi yang ada di URP tapi tidak ada di pembukuan keuangan PT. Telkomsel), kemudian melonjak sangat jauh di bulan oktober 2011 melebihi pola transaksi bulanbulan sebelumnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran yang tidak lumrah /tidak lazim. Kejadian ini terjadi pada sistem pengisian pulsa yang menggunakan aplikasi internal yaitu Top Up Tcash dan Top Up CAM; Bahwa Top Up Tcash adalah layanan pengisian pulsa melalui Tcash. Tcash adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bisa digunakan seperti Pembelian barang melalui toko, website, Pembayaran Tagihan, Pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel. Karena dengan TCASH, pelanggan bebas bertransaksi, cukup dengan menggunakan ponsel di tempat-tempat bertanda khusus. Kemudian untuk Top Up CAM adalah layanan pengisian pulsa yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan, dimana perusahaan itu sudah melakukan registrasi di PT. Telkomsel sebelumnya; Bahwa saksi menemukan IP Address yang melakukan Top Up secara Ilegal adalah 10.2.70.22 (proxy server dibuaran), 10.2.117.129 (server ovo dibuaran), 10.2.93.196 (server di buaran), dan 10.7.165.10 (server dari Lampung) dan saksi mengetahui data tersebut dari saudara Muhammad Diah (Departemen Application Operation and Maintanance); Bahwa cara pengisian pulsa melalui Tcash dan CAM, pelanggan harus mengirimkan berita atau pesan ke aplikasi module (Tcash atau CAM) kemudian dikirim ke server Regae FE (Front End) kemudian diteruskan ke server URP, selanjutnya dari URP akan melakukan eksekusi pengisian pulsa sesuai dengan pesan yang dikirim oleh aplikasi module. Pulsa akan terisi jika deposit masih mencukupi dalam bucket;

•

•

•

• •

•

•

•

• •

• •

• • •

•

Bahwa Top Up pulsa yang dinyatakan IIegal oleh pihak PT. Telkomsel adalah sebanyak 43634 transaksi dengan nilai nominal kerugian sekitar Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah); Bahwa setahu saksiterdapat 12 nomor yang melakukan Ilegal Access melalui MMSC adalah 1925 "6281235421823", 105 "6281286299695", 136 "6281298036198", 34604 "6285220692282", 3552 "6285221861627", 4704 "6285233590164", 103 "6285282737522" ,1 "6285284463865",1 "6285284463951", 1 "6285284465679", 1 "6285284465720", 661 "6285289665487", 318 "6285390787426"; Bahwa Informasi ini saksi dapatkan dari saudara Nugroho Adi Wibowo, dimana nomor-nomor tersebut mengandung arti contohnya angka 1925 adalah banyaknya koneksi yang dilakukan oleh nomor 6281235421823 ke system MMS; Bahwa pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pihak internal telkomsel melakukan pemblokiran terhadap nomornomor yang dicurigai; Bahwa setelah pemblokiran tersebut Telkomsel menerima komplain/ keluhan dari salah satu pelanggan yaitu dari Grapari di Surabaya; Bahwa selanjutnya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan komplain, kemudian hasil diskusi dengan pelanggan tersebut meraka mengaku membeli pulsa melalui website kaskus disalah satu forum jual beli, dengan ID :  Fresh 280788;  Opik 88;  Trisapto 37;  Alhikmah pulsa; Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 6.

SAKSI ENOV TIKUPASANG

•

Bahwa saksi bekerja pada PT.Telkomsel yang menjabat sebagai Manager IN System Operation & Prepaid Provisioning; Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan availability dan mengoperasikan perangkat IN/SCP, URP/IVR dan aktivitas Prepaid Provisioning; Bahwa yang dimaksud dengan IN (Inteligen Network) yaitu perangkat untuk mengontrol proses charging call/ sms maupun recharging pelanggan prepaid dan service-service untuk pelanggan pospaid (kartu HALO/ pasca bayar) dan pelanggan VPN (Virtual Private Network) contohnya pelanggan Corporate. URP adalah Universal Recharge Platform, merupakan server yang melakukan validasi untuk proses Top-Up baik elektronik maupun non elektronik. Pengertian Provisioning adalah untuk aktivasi pelanggan baru dan aktivasi voucher baru; Bahwa PT Telkomsel mempunyai pelanggan pra-bayar dan pasca- bayar, dimana pelanggan pra-bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel. Jasa yang disediakan misalnya sambungan telepon, SMS (pesan singkat), jasa nilai tambah, koneksi internet, dan lain-lain. Untuk pengisian pulsa, Telkomsel menyediakan beberapa cara misalnya melalui ATM, voucher fisik, elektronik, dan lainlain. Pengisian pulsa secara elektronik dilayani oleh sistem yang disebut recharging system; Bahwa Proses pengisian pulsa terdiri atas 2 macam yaitu: Voucher elektronik dan non elektronik (fisik). Kemudian elektronik terdiri dari eksternal account dan internal. selanjutnya untuk internal seperti International recharge, CAM (Corporate Account Management), dan Tcash Account. Sedangkan yang dari eksternal adalah dari Bank dan retail (Carefour, Alfamart, dll); Bahwa Pulsa pelanggan di Telkomsel disimpan di dalam server yang bernama OCS/IN. Pengisian pulsa secara elektronik dilakukan oleh sistem yang bernama URP (Universal Recharging Platform). Pada proses pengisian pulsa, server URP memberikan perintah kepada server OCS/IN untuk menambah pulsa pelanggan tertentu dengan sejumlah nilai pulsa tertentu. Server URP adalah mesin/server yang melakukan proses pengisian pulsa, termasuk memvalidasi status pelanggan (active atau expired) serta ketersediaan stock voucher, diterima oleh server URP dari modul pengisian yang terhubung ke server URP. Salah satu modul pengisian pulsa tersebut adalah modul pengisian elektronik untuk pelanggan perusahaan (corporate); Bahwa pengisian pulsa elektronik (top-up) bagi pelanggan umum contohnya dengan menggunakan voucher elektronik melalui ATM bank maupun retail nasional, kemudian product telkomsel seperti Tcash dan CAM serta voucher elektronik (MKIOS atau Reseller). Dapat saksi jelaskan Tcash berupa dompet elektronik yang dikeluarkan langsung oleh PT. Telkomsel. Untuk istilah CAM adalah salah satu aplikasi pengisian pulsa untuk pelanggan corporate. Selanjutnya pengisian secara legal pada pulsa Elektronik yang diakui oleh PT Telkomsel adalah sebagai berikut: Pelanggan menggunakan product aplikasi internal Telkomsel Tcash dan CAM, kemudian masuk Regae

• •

• •

•

•

•

(Recharge Gateway), selanjutnya di Proses di URP. Sedangkan yang dari eksternal melalui fire wall kemudian diproses di URP; • Bahwa untuk mengetahui suatu Top Up pengisian pulsa itu Legal atau tidak, saksi tidak dapat memastikan karena data yang ada pada Server URP hanya untuk memvalidasi kode bank yang merefer ke account (block/unblock), untuk mengetahui stock berdasarkan nominal Top Up tersedia atau tidak, mengetahui status pelanggan aktif atau tidak aktif. Sehingga apabila proses recharging yang berasal dari Regae dapat di proses sesuai dengan kriteria yang diatas tadi maka akan dilakukan eksekusi Top Up. Sedangkan untuk mengetahui Legal /Ilegalnya Top Up adalah berdasarkan report dari Revenue Assurance; • Bahwa saksi dapat memberikan contoh nomor MSISDN yang berhasil melakukan Top Up yang diduga dilakukan secara ilegal yaitu : 04:41:55/2011-11a. 11000092097807/0/50000/0/45/2012-04-02 00:00:00/126/2011-11-02 0204:41:55/186/CAMATM/28/0/6281298036198/2// OC01/1 b. 11000092097807/0/50000/0/45/2012-04-0200:00:00/61/2011-11-0204:41:55/2011-11-02 04:41:55/186/CAMATM/28/0/6281298036198/2// OC01/1. c. 11000092688039/0/100000/0/60/2012-01-03 02:46:45/126/2011-11-0402:46:45/2011-110402:46:45/186/CAMATM/28/0/6285220692282/2//OC03/1 11000092688039/0/100000/0/60/2012-010302:46:45/61/2011-11-0402:46:45/2011-11-04 02:46:45/186/CAMATM/28/0/6285220692282/2// OC03/1 d. 11000093391449/0/100000/0/60/2012-04-02 00:00:00/126/2011-11-0616:16:55/2011-110616:16:55/186CAMATM/28/0/6281298036198/2//OC01/1 11000093391449/0/100000/0/60/2012-040200:00:00/61/2011-11-0616:16:55/2011-11 0616:16:55/186/CAMATM/ 00:12:34/126/2011-11e. 28/0/6281298036198/2//OC01/111000093789815/0/50000/0/45/2011-12-23 0800:12:34/2011-11-0800:12:34/186/ CAMATM/28 /0/6281235421823/2// OC03/1 f. 11000093789815/0/50000/0/45/2011-12-23 00:12:34/61/2011-11-08 g. 00:12:34/2011-11-08 00:12:34/186/CAMATM/28/0/6281235421823/2// OC03/1 11000084600306/0/300000/0/150/2012-03-03 02:49:07/126/2011-10-0502:49:07/2011-10-05 02:49:07/186/ TSELCASHATM/38/0/6285289665487/2//OC01/1 • Bahwa kolom 1 artinya transaction id atau nomor serial voucher elektronik, kolom 2 artinya transaction brand id (0:Simpati/kartuAS, 1:Simpati, 2:kartuAS), kolom 3 adalah nilai nominal voucher, kolom 4 artinya pajak transaksi (jika ada), kolom ke 5 artinya jumlah hari masa berlaku yang dapat ditambahkan berdasarkan nilai nominal voucher, kolom 6 adalah masa berlaku nomor MSISDN yang digunakan pelanggan, kolom 7 adalah status transaksi (61:USED – voucher sukses digunakan, 68:ACTIVE – status voucher phisik yang siap digunakan, 103:CANCELLED – transaksi dibatalkan, 126:RESERVED – transasksi ID tersebut sudah dipesan), kolom 8 adalah waktu perubahan status transaksi, kolom 9 adalah waktu transaksi pengisian pulsa, kolom 10 adalah interface yang digunakan untuk pengisian pulsa (186 : ATM), kolom 11 adalah nama chanel atau account, kolom 12 adalah id dari nama chanel atau account, kolom 13 tidak digunakan (0), kolom 14 adalah nomor penerima pengisian pulsa, kolom 15 adalah error code, kolom 16 adalah penjelasan error dari kolom 15, kolom 17 adalah kode mesin OCS yang dituju, kolom 18 adalah type pelanggan/MSISDN (0:Postpaid offline, 1:Prepaid, 2: Postpaid online, 3:Hybrid). Kemudian untuk memastikan bahwa pengisian pulsa itu berhasil adalah jika tidak ada informasi NOT_FOUND (tidak ada stock voucher), LOCKED (voucher stocknya di kunci), INSUFFICIENT_FUND (voucher stocknya kosong), FAILED (adanya kesalahan lain pada saat pengecekan stok voucher) pada kolom 16 dan ada kode OCS yang dituju pada kolom 17. Sedangkan kalau tidak berahsil maka ada informasi NOT_FOUND (tidak ada stock voucher), LOCKED (voucher stocknya di kunci), INSUFFICIENT_FUND (voucher stocknya kosong), FAILED (adanya kesalahan lain pada saat pengecekan stok voucher)pada kolom 16 dan NULL pada kolom 17; • Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail teknis modus pencurian dengan cara melanggar menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel karena pekerjaan saksi bersifat memastikan dan memvalidasi proses Recharging di URP dan menjaga avaibility dari mesin URP; • Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Telkomsel mengalami kerugian finansial sebesar kurang lebih Rp. 11. 000. 000. 000, 00 ( sebelas milyar rupiah); Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 7.

SAKSI AFIF ZUNAIDI

• Bahwa Saksi selaku Manager IT (VAS) Data Services & Payment System PT. Telekomunikasi Selular yang bertugas untuk mengelola Aplikasi VAS untuk layanan data dan system pembayaran yang meliputi : 1) Menjaga Availability dan Performance System 2) Quality of Services / Success Rate 3) Mengakomodasi kebutuhan Bisnis user terkait Service VAS (Add hoc Request). • Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada General Manager IT CRM & VAS Application Management atas nama Bapak NUGROHO; • Bahwa pada tanggal 4 November 2011, pukul 15:17 WIB, Saksi mendapat laporan dari Staf Saksi yang bernama DENI SUPRIADI bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan informasi melalui telepon dari saudara DWIE HANANTO RAHARJO (Officer bidang IT VAS Data Service Development) yang tergabung dalam Tim Investigasi awal illegal recharge bersama Bapak HENDRIANTO NASUTION (Manager Revenue Leakage) bahwa ada indikasi illegal recharge melalui server Overseas Recharge (ORECS) yang diketahui dari adanya selisih data log

transaksi recharge pulsa antara data yang ada di server URP (Universal Recharge Platform) dengan yang ada di server Recharge Gateway / Regae (Back End) dan yang ada di server Overseas Recharge / ORECS (Front End). Selisih log tersebut diketahui karena terjadinya kehilangan sejumlah record log recharge tertentu dari tabel database-nya; • Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, Jum’at, tanggal 4 November 2011, saksi dan tim melakukan langkah-langkah investagasi sebagai berikut : a. Investigasi Pertama Saksi memerintahkan staf saksi yang bernama saudara DENI SUPRIADI untuk berkoordinasi dengan Saudara FERY PHAHALA HENDRAWAN SINAMBELA (Staf IT System Operation / Database Admin) dan Saudara DWIE HANANTO RAHARJO (Officer bidang IT VAS Data Service Development) untuk melakukan pengecekan di sisi Aplikasi & Database pada server Overseas Recharge / ORECS (Front End) dan server Recharge Gateway / Regae (Back End). Berdasarkan hasil pengecekan dimaksud ditemukan fakta bahwa log recharge tertentu untuk klien corporate, Telkomsel Poin dan T-Cash (Telkomsel Cash) hilang / terhapus secara ilegal. Berdasarkan fakta dimaksud, tim saksi menarik kesimpulan awal bahwa seseorang yang tidak berwenang / tanpa hak (Intruder) berhasil menyusup dan mengakses database yang ada di server Overseas Recharge / ORECS (Front End) secara ilegal dan kemudian menambahkan beberapa jalur koneksi ilegal ke server Overseas Recharge / ORECS (Front End) tersebut serta menghapus log recharge tertentu untuk klien corporate, Telkomsel Poin dan T-Cash (Telkomsel Cash) yang ada di dalam tabel database pada server Overseas Recharge / ORECS (Front End); b. Investigasi Kedua Langkah investigasi berikutnya yang dilakukan oleh tim saksi adalah melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap access log yang terdapat pada server Overseas Recharge / ORECS (Front End). Berdasarkan data yang ada di access log dimaksud, didapatkan sejumlah koneksi ilegal ke server Overseas Recharge / ORECS (Front End) dari beberapa server Telkomsel lainnya, yaitu dari server smsc hlri lampung dengan ip address 10.2.165.10, server CDR Buaran dengan ip address 10.2.93.196, server Proxy Buaran dengan ip address 10.2.70.22 dan server Ovo Buaran dengan ip address 10.2.117.129. Koneksi tersebut dianggap ilegal karena berdasarkan konfigurasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada sistem server Overseas Recharge / ORECS (Front End), seharusnya server SMSC hlri lampung dengan ip address 10.2.165.10, server CDR Buaran dengan ip address 10.2.93.196, server Proxy Buaran dengan ip address 10.2.70.22 dan server OVO Buaran dengan ip address 10.2.117.129 tidak dapat terkoneksi ke server Overseas Recharge / ORECS (Front End), sehingga terjadinya koneksi ilegal tersebut dapat dimungkinkan karena terjadinya pembobolan keamanan pada server-server dimaksud. Berikut ini adalah visualisasi skema koneksi ilegal dan koneksi legal yang terjadi di server ORECS c. Investigasi Ketiga Setelah itu tim saksi dan saudara FERY PH SINAMBELA melakukan langkah investigasi selanjutnya pada tanggal 7 November 2011 dengan melakukan aktivasi log MySQL agar setiap aktivitas yang terjadi di database server Overseas Recharge / ORECS (Front End) dapat termonitor dan tercatat. Pada tahapan ini, tim saksi dapat memastikan bahwa kondisi keamanan pada server Overseas Recharge / ORECS (Front End) sudah kembali normal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data yang ada pada log MySQL, yaitu tidak terdapat koneksi / akses ilegal ke server Overseas Recharge / ORECS (Front End) • Bahwa selanjutnya setelah saksi beserta tim melakukan serangkaian proses investigasi tersebut di atas, saksi melaporkan dan menyerahkan hasil investigasi dimaksud kepada saudara HENDRIANTO NASUTION selaku Manajer Revenue Leakage pada tanggal 21 November 2011; • Bahwa disamping itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh saksi bersama timnya dan tim Bapak Prasetyo Nugroho (General Manager IT Enterprise and Infrastructure Operations) adalah melakukan serangkaian upaya normalisasi dan sterilisasi Aplikasi ORECS dalam rangka menutup celah keamanan (vulnerabilities) yang ada di Element dimaksud. Berikut ini adalah detail dari langkah-langkah dimaksud : a. mengganti password MySQL ORECS untuk MySQL Client pada 04 November 2011, dilakukan oleh FERY PH SINAMBELA (IT System Operation / DBA); b. mengaktifkan MySQL Logging pada 07 November 2011, dilakukan oleh FERY PH SINAMBELA (IT System Operation / DBA); c. membatasi IP yang diperbolehkan untuk mengakses Database MySQL ORECS pada 16 November 2011, dilakukan oleh FERY PH SINAMBELA (IT System Operation / DBA); d. mengganti password MySQL ORECS untuk Aplikasi pada 16 November 2011, dilakukan oleh FERY PH SINAMBELA (IT System Operation / DBA) dan IMAM ROHENDI (Staf IT VAS Core Services and ESB) ; e. melakukan validasi access list yang diperbolehkan untuk mengakses aplikasi ORECS, dilakukan oleh IMAM ROHENDI (Staf IT VAS Core Services and ESB) pada 16 November 2011. Berikut ini adalah tampilan konfigurasi access list ketika terjadinya koneksi ilegal (sebelum validasi) dan tampilan konfigurasi access list setelah dilakukan validasi melakukan pengaturan SMS Alarm di server Recharge Gatewae (Regae) pada tanggal 17 November 2011, dilakukan oleh DWIE HANANTO RAHARJO (Officer bidang IT VAS Data Service Development). • Bahwa yang dimaksud dengan ORECS adalah service yang memungkinkan client yang merupakan International Partner yang sudah bekerjasama dengan Telkomsel dapat melakukan recharge ke nomor client tersebut atau dengan kata lain sistem ORECS dimaksud memungkinkan terjadinya recharge pulsa untuk dilakukan dari provider selain Telkomsel. Sebagai contoh riilnya dapat diilustrasikan sebagai berikut : a. seorang pengguna kartu telepon selular Maxis (Malaysia) dapat melakukan recharge dari kartu telepon selular Maxis tersebut ke kartu telepon selular prepaid Telkomsel, baik ketika posisi pengguna kartu telepon selular Maxis berada di Malaysia, di Indonesia ataupun di negara lainnya;

b.

seorang pengguna kartu telepon selular Shine Town (Hong Kong) dapat melakukan recharge dari kartu telepon selular Shine Town tersebut ke kartu telepon selular prepaid Telkomsel, baik ketika posisi pengguna kartu telepon selular Maxis berada di Hong Kong, di Indonesia ataupun di negara lainnya; c. dll • Bahwa server ORECS terdiri dari aplikasi ORECS (Front End), database ORECS dan server Recharge Gateway / Regae (Back End) dimana untuk masing-masing bagian tersebut terdapat tim-tim yang berbeda yang bertanggung jawab atas pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanannya, yaitu sebagai berikut : a. pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan aplikasi ORECS (Front End) ditangani oleh tiim saksi dari Departemen IT VAS Data Services & Payment System) dengan person in charge adalah saudara DENI SUPRIADI; b. pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan database ORECS ditangani oleh tim Bapak PRASETYO NUGROHO (General Manager IT Enterprise and Infrastructure Operations) dengan person in charge adalah saudara FERY PH SINAMBELA; c. pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan server Recharge Gateway / Regae (Back End) ditangani oleh tim Bapak NURI ABIDIN (Manager IT VAS Data Service Development) dengan person in charge adalah saudara DWIE HANANTO RAHARJO; • Bahwa sistem operasi (Operating System / OS) yang digunakan pada server ORECS adalah SUN OS; • Bahwa penggantian password dari user aplikasi pada Database ORECS tersebut terhitung sejak tanggal 04 November 2011 untuk user MySQL Client dan sejak tanggal 16 November 2011 untuk user aplikasi; • Bahwa pihak-pihak yang mengetahui password dari user aplikasi pada Database ORECS saat ini (setelah penggantian) adalah : 1) Pihak internal (PT. Telekomunikasi Selular) a) Deni Supriadi (08111987739) b) Fery PH Sinambela (0811917673) c) Imam Rohendi (08118705533) 2) Pihak eksternal : Tidak ada Pihak Eksternal yang terlibat; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 8.

SAKSI JOKO AGUNG SANTOSO, S. Kom

• Bahwa saksi selaku Staff Packet Switch Core Network Capacity Planning PT. Telekomunikasi Selular yang mempunyai tugas antara lain adalah mengelola capacity network packet switch Telkomsel dan mengelola design network packet switch, dll; • Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Manager Packet Switch Core & Datacomm Engineering atas nama Bapak AANG ARIF WAHYUDI; • Bahwa pada tanggal 4 November 2011, pukul 23.05 WIB, saksi mendapat infomasi dari saudara AANG ARIF WAHYUDI dari Departemen PSCNCP (Packet Switch Core Network Capacity Planning) dan dari saudara HENDRIANTO NASUTION selaku Manajer Revenue Leakage bahwa ada profile trafik aneh yang berasal dari IP address 10.251.165.226 yang merupakan internal ip address F5 Viprion Buaran yang berlokasi di Gedung Telkomsel Telecommunication Center (TTC), Jl. Raden Inten II No.7 , Buaran, Jakarta Timur yang menuju ke arah network internal Telkomsel; • Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2011 saksi melakukan langkahlangkah investagasi sebagai berikut: 1. Investigasi Pertama Saksi diperintahkan manager saksi yang bernama saudara AANG ARIF WAHYUDI untuk melakukan pengecekan di perangkat F5 Viprion Buaran secara remote. Berdasarkan hasil pengecekan dimaksud ditemukan adanya konfigurasi ilegal berupa terdapatnya VS (virtual server) dengan ip address 192.168.41.131 pada port 8800 yang diarahkan atau dikoneksikan ke ip address (pool member) : 10.251.147.223:22 (menuju server GGSN Ericsson M20) dan 10.2.117.129:22 (menuju server OVO). Berdasarkan fakta dimaksud, tim saksi menarik kesimpulan awal bahwa pada perangkat F5 Viprion Buaran telah terjadi akses ilegal (illegal access) oleh pihak tertentu yang tidak berwenang; 2. Investigasi Kedua Setelah itu, tim saksi melakukan langkah investigasi selanjutnya pada tanggal 9 November 2011 dengan melakukan tindakan TCP dump , yaitu tindakan untuk menampilkan trafik secara real time yang menuju VS (virtual server) ilegal dengan ip address 192.168.41.131 yang ada di F5 Viprion Buaran. Berdasarkan hasil TCP dump dimaksud didapatkan indikasi tentang adanya trafik yang menuju F5 Viprion Buaran dari Firewall SRX Juniper TBS dengan ip address 114.127.245.10 dan 114.127.245.11, yang berlokasi di Gedung Telkomsel Telecommunication Center (TTC) Jl. TB. Simatupang No. 86 Jakarta . File TCP dump dimaksud telah disimpan (di-capture) oleh tim saksi dalam file yang bernama “File TCP Dump trafik yang menuju VS ilegaldiambil dari F5 Viprion Buaran-1.cap” dan “File TCP Dump trafik yang menuju VS ilegaldiambil dari F5 Viprion Buaran-2.cap” ; 3. Investigasi Ketiga

Selanjutnya tim saksi melakukan investigasi lanjutan pada tanggal 9 November 2011, untuk melakukan pengecekan tentang asal trafik ilegal yang menuju ke VS (Virtual Server) ilegal dengan ip address 192.168.41.131 di perangkat Firewall SRX Juniper TBS dengan menjalankan perintah “show security flow session destination- prefix 192.168.41.131”; Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asal trafik ilegal di atas berasal dari ip address 10.128.125.157 yang merupakan ip address yang termasuk dalam alokasi APN Corporate dengan nama APN Telkoms yang digunakan oleh PT. TNT Skypak. Berdasarkan database PT. Telekomunikasi Selular, didapatkan informasi bahwa ip address 10.128.125.157 tersebut digunakan oleh nomor “085233507812” pada tanggal 9 November 2011, pukul 00:26:15 WIB. Database dimaksud didapat dari file “Asal Trafik ilegal dari ip 10.128.125.157 dengan MSISDN 085233507812.xlsx”. 4. Investigasi Keempat Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2011, saksi juga melakukan investigasi lanjutan dengan cara melakukan pemantauan secara real time terhadap VS (Virtual Server) ilegal di F5 Viprion Buaran. Berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekitar pukul 23.00 WIB, tim saksi menemukan terjadinya upaya akses ilegal (illegal access) ke VS (Virtual Server) ilegal dengan ip address 192.168.41.131. Setelah itu, tim saksi melakukan pengecekan tentang asal trafik ilegal yang menuju ke VS (Virtual Server) ilegal dengan ip address 192.168.41.131 di perangkat F5 Viprion Buaran tersebut dengan menjalankan perintah “tcpdump -s0 -nni 0.0 host 192.168.41.131”; Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asal trafik ilegal di atas berasal dari ip address 39.209.148.214 yang merupakan ip address yang termasuk dalam alokasi APN Telkomsel. Berdasarkan database PT. Telekomunikasi Selular, didapatkan informasi bahwa ip address 39.209.148.214 tersebut digunakan oleh nomor “085228209745” pada tanggal 9 November 2011, sekitar pukul 23:00 WIB. Database dimaksud didapat dari file “Asal Trafik ilegal dari ip 39.209.148.214 dengan MSISDN 085228209745.xlsx”.; • Bahwa setelah saksi beserta tim melakukan serangkaian proses investigasi tersebut di atas, saksi melaporkan dan menyerahkan hasil investigasi dimaksud kepada saudara AANG ARIF WAHYUDI selaku Manager Packet Switch Core Network Capacity Planning pada tanggal 14 November 2011; • Bahwa disamping itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim saksi adalah melakukan serangkaian upaya normalisasi dan sterilisasi perangkat F5 Viprion Buaran dan perangkat-perangkat lainnya yang terkait dalam rangka menghapus Virtual Server (VS) ilegal dan menutup celah keamanan (vulnerabilities) yang ada di perangkat-perangkat dimaksud. Berikut ini adalah detail dari langkah-langkah dimaksud : a) Memblokir semua routing ip address yang menuju ke ip address 192.168.x.x dari Firewall SRX Juniper; b) Menghapus Virtual Server (VS) ilegal dengan ip address 192.168.41.131; c) Mengganti password dari user root dan user admin pada perangkat F5 Viprion; d) Menghapus semua login selain root/admin di perangkat F5 Viprion; e) Memblokir routing dari F5 Viprion ke arah IP address 10.251.147.223:22 (menuju server GGSN Ericsson M20) dan 10.2.117.129:22 (menuju server OVO) di sisi Packet Switch Router Telkomsel; f) Melakukan instalasi ulang di F5 Viprion • F5 Viprion adalah perangkat yang berfungsi untuk melakukan load- balancing, traffic redirector, network address translation dan traffic filtering dalam network Telkomsel (Gi Packet Switch Network). • Perlu saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya insiden akses ilegal terhadap F5 Viprion tersebut, pihak PT. Telekomunikasi Seluler sedang melakukan proyek redesign F5 Viprion tersebut dengan bekerja sama dengan pihak PT. Ericsson Indonesia selaku integrator proyek dimaksud dan pihak vendor F5 selaku principle dari perangkat F5 tersebut. Proyek dimaksud mulai dijalankan pada bulan Januari 2011 (waktu penandatanganan purchase order/PO) dan selesai pada bulan Oktober 2011, namun perangkat F5 Viprion tersebut pertama kali ready for service di live network pada tanggal 27 Juli 2011. Pertanggungjawaban maintainance F5 Viprion tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012, yang berdasarkan kontraknya dipertanggungjawabkan kepada PT. Ericsson Indonesia. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan F5 Viprion untuk periode tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 terdiri dari pihak internal yaitu Departemen PSCNCP (Packet Switch Core Network Capacity Planning ) dan pihak eksternal yaitu PT. Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle; • Bahwa saksi mengetahui detail personel dari pihak internal yaitu Telekomunikasi Selular dan pihak eksternal yaitu PT. Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle, sebagai berikut : a. Pihak internal (PT. Telekomunikasi Selular) 1) Saksi sendiri : Joko Agung Santoso (08128368960) 4) Unggul Pradita (0811981633) 2) Aang Arif Wahyudi (0811916456) 5) Ashfahani Muhammadi Darissalam (0811927848) 3) Trio Wason Rusdiawan (0811375004) b. Pihak eksternal (PT. Ericsson Indonesia) : 1) Gerald Lee (08121178625 / Warga Negara Asing) 2) Syaiful Anis (08111680096) 3) Boyke (08558401142) 6) Varid Airlangga (08558425362) c. Pihak eksternal (vendor F5) 1) S Kasman (0811889196)

4) Emir Syah Hasbullah (08119108597) 5) Christ Bolung Ngantung (08121292800)

2) John McInnes (Warga Negara Asing)

3) James Pervis (Warga Negara Asing) 4) Kieandy (0811859722)

5) Joko Yuliantoro (0811176922)

Bahwa diantara personel-personel tersebut, yang menguasai atau mengetahui akses root atau admin terhadap perangkat F5 Viprion, antara lain adalah : 1) Pihak internal (PT. Telekomunikasi Selular) a) Saksi sendiri : Joko Agung Santoso (08128368960) b) Ashfahani Muhammadi Darissalam (0811927848) 2) Pihak eksternal (PT. Ericsson Indonesia) : Boyke (08558401142) 3) Pihak eksternal (vendor F5) a) S Kasman (0811889196) b) John McInnes (Warga Negara Asing) c) James Pervis (Warga Negara Asing) d) Joko Yuliantoro (0811176922) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 9.

SAKSI Ir. DEDI WITARDI

• Bahwa Saksi bekerja di BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA Jl Jend. Sudirman No.85 Purwakarta; • Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab membawahi/memanage Costumer service dan Teller; • Bahwa saksi diminta oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan pengecekan dari data nasabah BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA nasabah a.n. AHMAD HANAFI dengan nomor rekening 2311674414 yang tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA; • Bahwa ketentuan untuk menjadi nasabah pada BCA adalah sebagai berikut : 1. Pihak calon nasabah menyerahkan KTP asli, yang kemudian oleh pihak BCA di foto copy sebagai arsip. 2. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, form data nasabah. 3. Mengisi contoh spesimen tanda tangan. 4. Mengisi formulir aplikasi permohonan pembuatan kartu ATM dan fasilitasnya. • Bahwa didalam melakukan pembukaan rekening AHMAD HANAFI telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor Rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI dengan No. Rek. 2311674414, selanjutnya mengenai list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh AHMAD HANAFI berikut foto copy KTP-nya sudah saksi tunjukan kepada penyidik; • Bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI No. 2311674414 pada BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA, data identitas / profiling informasi dari pemilik rekening adalah sebagai berikut :. a. aplikasi pembukaan akun perbankan 28 Februari 2005 di BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA; b. jenis rekening milik AHMAD HANAFI tersebut adalah rekening BCA Tahapan dengan nomor rekening : 2311674414; c. data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama AHMAD HANAFI tersebut adalah sebagai berikut : 1)nama : AHMAD HANAFI ; 2)nomor KTP : 32.1401.19.10.77.0003 3)tempat / tanggal lahir : Surabaya, 19 OKtober 1977. 4)agama : Islam. 5)alamat : RT.18/05 No.57 Jl. Lodaya Kp Bojong Purwakarta. 6)status perkawinan : Kawin. 7)kewarganegaraan : Indonesia 8)nomor telepon rumah : 0264 215386. 15) jabatan :FITTER. 16) nomor telepon kantor : 021 46951000 nomor faksimili kantor 17) jenis kegiatan usaha perusahaan : Glass Manufakturing a.

b.

9)nomor telepon selular : 08176650714. 10) pendidikan terakhir : SMA. 11) jumlah omzet rata-rata per bulan : 0 - < = 15 Juta. 12) nama gadis ibu kandung : NOER HIJRI FATMAWATI. 13) nama perusahaan : PT. KANGAR CONSOLIDATE INDUSTRIES (PT.KCI). 14) alamat perusahaan : Jl Raya Bekasi KM 14,5 Cakung Jakarta Timur. 18) jumlah karyawan : 19) tujuan pembukaan rekening : Trasaksi. 20) sumber dana : Gaji.

Bahwa berdasarkan rekening koran terhadap rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI No. 2311674414 pada BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA terdapat mutasi transaksinya sesuai Transaksi pada rekening Koran yang dijadikan Barang bukti; Bahwa berdasarkan surat Surat Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Nomor: B/04/I/2012/Dit Tipideksus, tanggal 05 Januari 2012 perihal pemblokiran rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI No. 2311674414 pihak BCA telah dilakukan pemblokiran rekening pada tanggal tanggal 6 Januari 2012, dengan saldo terakhir Rp. 386,741,025. 38 (Tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 10. SAKSI WAHIDIN MULYANTO •

Bahwa saksi bekerja di Toyota Auto 2000 Karawang yang beralamat kantor Jl. Surotokunto, sejak 1 Juli 2011, dengan jabatan Kepala Administrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada bagian administrasi; • Bahwa Pimpinan Toyota Auto 2000 Karawang adalah Bpk. RULIANTO, sedang tata cara / mekanisme dan syaratsyarat yang harus di penuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :  Mekanisme /syarat-syarat penjual dan pembeli mobil untuk penjualan chas/tunai adalah sebagai berikut : setelah terjadi sepakat harga maka pihak penjual meminta KTP pembeli guna mengisi identitas dalam STNK maupun BPKB.  Sedang untuk pembelian mobil yang melalui perjanjian pembiayaan konsumen /Kredit adalah sebagai berikut : Toyota Auto 2000 Karawang setelah sepakat dengan pembeli maka Showroom akan bekerjasama dengan pihak ke tiga /Leasing yang di tunjuk/yang telah bekerjasama dengan Toyota Auto 2000 Karawang. • Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh penjual adalah menyiapkan surat pesanan kendaraan yang berisikan : Jenis kendaraan, nama pemesan, warna, harga (identitas pemohon dan identitas kendaraan ) dan di tindak lanjuti dengan meminta KTP dan contact person pembeli, setelah data tersebut di isi kemudian saya serahkan kepada pihak leasing, baik melalui fax maupun langsung sedang tindak lanjut selanjutnya adalah pihak leasing yang akan melakukan survey kepada calon pemohon sedanngkan administrasi yang harus di siapkan oleh pembeli adalah: hanya foto copy KTP suami / istri, rekening tabungan / data keuangan, kartu keluarga, keterangan usaha / slip gaji, data kepemilikan rumah dan DP pembelian yang telah di sepakati dan proses selanjutnya adalah dilakukan oleh leasing. • Bahwa selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi, DP diberikan ada ACC dari leasing kemudian baru mobil di serahkan kepada pemohon • Bahwa setahu saksi AHMAD HANAFI pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta, mobil tersebut dengan harga Rp. 171.000.000 -(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya adalah : • Tanggal 12 November 2011 uang muka Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah), pembayaran secara tunai. • Tanggal 28 November 2011 melalui transfer internet banking kerekening BCA nomor rek 63308894 Astra Internasional PT. Rawagabus sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah). • Tanggal 05 Desember 2011 melalui transfer internet banking kerekening BCA nomor rek 63308894 Astra Internasional PT. Rawagabus sebesar Rp.100. 000. 000,- (seratus juta rupiah). • Tanggal 06 Desember 2011 melalui transfer internet banking kerekening BCA nomor rek 63308894 Astra Internasional PT. Rawagabus sebesar Rp. 66. 000. 000,- (enam puluh enam juta rupiah). • Bahwa untuk dokumen bukti-bukti berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI memberikan : a. 1 (satu) photo copy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik. 3214011910770002, Nama : AHMAD HANFI, Kelahiran : Surabaya, 19 Oktober 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Lodaya Bojong Rt. 018/005, Kel. Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Agama : Islam, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan swasta, Kewarganegaraan : WNI, Masa berlaku sampai 19 Oktober 2014 dan yang ditanda tangani oleh Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip : 195704141980031013 (terlampir); b. 1 (satu) lembar photo copy legalisir SPK (surat pesanan kendaraan) No. T262-12541yang dikeluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang (terlampir); c. 2 (dua) lembar photo copy legalisir kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262-32695, T262-33290, T26233274 dan T262-33060 (terlampir); d. 3 (tiga) lembar photo copy rekening koran BCA atas nama Astra Internasional dengan nomor rekening 0063308894 periode tanggal 31Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan transaksi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta; e. 1 (satu) buah BPKB No. I-05331252 kendaraan bermotor mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 11. SAKSI M. ZAINI DAHLAN • •

Bahwa saksi bekerja PT. Citra Asri Buana Bogor (Dealer Suzuki) yang beralamat kantor Jl. Raya Pajajaran No. 99 Bogor, sejak 1996 s/d sekarang dengan jabatan Sales Head yang mempunyai tugas dan tanggung jawab meningkatkan penjualan mobil produk suzuki; Bahwa Pemilik PT. Citra Asri Buana Bogor adalah Bpk. IRWAN sedang tata cara / mekanisme dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :.



•

• • •

•

Mekanisme /syarat-syarat penjual dan pembeli mobil untuk penjualan chas/tunai adalah sebagai berikut : setelah terjadi sepakat harga maka pihak penjual meminta KTP pembeli guna mengisi identitas dalam STNK maupun BPKB. Sedang untuk pembelian mobil yang melalui perjanjian pembiayaan konsumen /Kredit adalah sebagai berikut : PT. Citra Asri Buana Bogor setelah sepakat dengan pembeli maka Showroom akan bekerjasama dengan pihak ke tiga /Leasing yang di tunjuk/yang telah bekerjasama dengan PT. Citra Asri Buana Bogor. Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh penjual adalah: menyiapkan surat pesanan kendaraan yang berisikan: Jenis kendaraan, nama pemesan, warna, harga (identitas pemohon dan identitas kendaraan ) dan di tindak lanjuti dengan meminta KTP dan contact person pembeli, setelah data tersebut di isi kemudian saya serahkan kepada pihak leasing, baik melalui fax maupun langsung sedang tindak lanjut selanjutnya adalah pihak leasing yang akan melakukan survey kepada calon pemohon; Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh pembeli adalah: foto copy KTP suami / istri, rekening tabungan / data keuangan, kartu keluarga, keterangan usaha / slip gaji, data kepemilikan rumah dan DP pembelian yang telah di sepakati dan proses selanjutnya adalah dilakukan oleh leasing; Bahwa setelah persyaratan terpenuhi, DP diberikan ada ACC dari leasing kemudian baru mobil di serahkan kepada pemohon Bahwa AHMAD HANAFI pernah membeli 1 (satu) unit mobil suzuki APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. : T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta, mobil tersebut dengan harga Rp. 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pembayarannya adalah tanggal 10 Oktober 2011 uang muka Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) melalui transfer melalui internet banking kerekening kantor di BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor rekening 0953032977 atas nama Citra Asri Buana Bogor dan tanggal 21 Oktober 2011pelunasan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) melalui transfer melalui internet banking kerekening kantor di BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor rekening 0953032977 atas nama Citra Asri Buana Bogor; Bahwa untuk dokumen bukti-bukti berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta adalah : a) 1 (satu) photo copy KTP DKI Jakarta Nik. 09.5403.191077.0423, Nama : AHMAD HANFI, Kelahiran : Surabaya, 19 Oktober 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Ujung Menteng Rt. 007/001, Kec. Cakung Jakarta Timur, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa berlaku sampai 19 Oktober 2011 dan yang ditanda tangani oleh a.n. Camat Lurah WAHYU PRIASTANTO.S .SOS Nip : 010239923 (terlampir); b) 1 (satu) photo copy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik. 3214011910770002, Nama : AHMAD HANFI, Kelahiran : Surabaya, 19 Oktober 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Lodaya Bojong Rt. 018/005, Kel. Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Agama : Islam, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan swasta, Kewarganegaraan : WNI, Masa berlaku sampai 19 Oktober 2014 dan yang ditanda tangani oleh Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip : 195704141980031013 (terlampir); c) 1 (satu) lembar photo copy SPK (surat pesanan kendaraan) No. PJJR-001441yang dikeluarkan oleh PT. Citra Asri Buana Bogor (terlampir); d) 2 (dua) lembar photo copy rekening koran BCA atas nama Citra Asri Buana dengan nomor rekening 0953032977 periode tanggal 10 November 2011 s/d 11 Oktober 2011 dan periode tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011 yang berisikan transaksi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. : T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta; e) 1 (bendel) photo copy BPK (bukti penyerahan kendaraan). f) 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor mobil APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. : T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 12. SAKSI ADITYA CAHYA S, S. Kom •

• • •

Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel; Bahwa saksi selaku Pemeriksa Subdit IT Cybercrime Bareskim POLRI; Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait penyidikan tindak pidana pencurian, penjebolan sistem keamanan Telkomsel berdasarkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor: Sprin/291/XII/2012/Dit. Tipideksus, tanggal 29 Desember 2011; Bahwa saksi selaku penyidik melakukan serangkaian penyidikan terkait kriminalistik bukti digital dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital no.Lab: 14/I/2012/Cyber;

• Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti digital terkait Terdakwa dengan nomor urut sebagai berikut : 1. 1 (satu) buah harddisk S/N: WCASU7096625 13. 1 (satu) buah flashdrive Kingston 4GB warna kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam; putih 2. 1 (satu) buah laptop Dell Inspiron N136 warna biru 14. 1 (satu) buah modem O2 3G warna hitam S/N:6TFZ5Q IMEI: 354088040059310 dengan 1 (satu) buah 3. 1 (satu) buah tablet PC ARCHOS warna hitam S/N: simcard telkomsel ICCD 6210049052787426; 46C-00497 15. 1 (satu) buah modem Huawei warna hitam IMEI: 4. 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson k630i 354429044140187 dengan 1 (satu) buah simcard warna coklat S/ N: 358801011807129 dengan 1 (satu) Telkomsel ICCD: 6210148725564613 buah simcard XL ICCD: 8962110812053485163, dan 16. 1 (satu) buah modem Huawei warna hitam tanpa 1 (buah) memory card: M2 scandisk 256 MB tutup IMEI: 354429043719478 dengan dengan 1 5. 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna (satu) buah simcard telkomsel ICCD hitam IMEI 1: 355409041091434 dengan 2 (dua) buah 621004894266548701 simcard dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah 17. 1 (satu) buah modem USB merk Sierra Wireless simcard telkomsel ICCD: 6210019425159982 dan 1 warna silver IMEI 356685015387143 dengan 1 (satu) (satu) buah simcard XL ICCD: buah simcard telkomsel ICCD: 621011334259017202 8962116320064802313 18. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD 6. 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna : 6210131252399486 hitam IMEI: 358408047243822 dengan 1 (satu) buah 19. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD simcard Telkomsel ICCD: 621013184240163501 dan : 6210021352648091 1 (satu) buah memory card 20. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD Micro SD 2 GB : 6210131252399528 7. 1 (satu) buah blackberry curve warna ungu 21. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD IMEI: 358408043146979 dengan 1 (satu) buah : 6210131252399479 simcard tekomsel ICCD: 6210131252523387 dan 1 22. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD (satu) buah memory card micro SD 2 GB : 6210011342526912 8. 1 (satu) buah harddisk external Toshiba S/N: 23. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD Y27H4012T2X7 kapasitas 40 GB hardcase: 2.5" : 6210028342246582 aluminium enclosure warna ungu 24. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD 9. 1 (satu) buah harddisk external western digital : 6210011352347971 S/N: WXM1A3036138 kapasitas 320 GB hardcase: 25. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD 2.5" sata external case warna hitam : 6210049052787685 10. 1 (satu) buah flashdrive kingston data traveler 26. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD warna putih S/N: 28032-101 AOOLF kapasitas FD: : 6210131252399476 1GB 27. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD 11. 1 (satu) buah laptop Dell Inspiron N4030 warna : 6210049052787682 hitam S/N: 3WFRJP1 kapasitas 40 GB 28. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD 12. 1 (satu) buah laptop Dell Inspiron N4030 warna : 6210028342249436 hitam S/N: 378LJP1 kapasitas 320 GB 29. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCD : 415000015396803 • • • • • • • • • •

Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti digital tersebut adalah diterima oleh Pemeriksa dari Penyidik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012; Bahwa setelah diterima, barang bukti dicatat spesifikasinya seperti merk, model, nomor seri, serta ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di manajemen Barang Bukti Digital (Incident Management Suite Cyber Crime Investigation Center); Bahwa terhadap seluruh barang bukti dilakukan analisa terhadap dokumen elektronik yang terkait dengan program atau perintah- perintah program yang digunakan untuk melakukan illegal akses,log akses dan log komunikasi elektronik; Bahwa terhadap barang bukti berupa media penyimpanan seperti harddisk dibuat barang bukti duplikat, yang telah diverifikasi bahwa bukti tersebut sama dengan bukti asli, dan bukti duplikat adalah bukti yang digunakan dalam melaukan analisa sehingga data elektronik yang terdapat pada bukti asli tidak berubah dari sejak tanggal penyitaan; Bahwa Duplikat barang bukti (image) juga diberikan kepada penyidik, guna kepentingan identifikasi data dan rekonstruksi ulang tindak pidana; Bahwa terhadap barang bukti alat komunikasi seperti handphone, dilakukan ekstrak data menggunakan alat berlisensi yang khusus digunakan dalam pemeriksaan forensik telepon genggam (handphone); Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam didapatkan dokumen folder dengan nama "htdocs", letak folder: c:/xampp/ htdocs, yang berisi perintah-perintah program yang digunakan sebagai pembuka akses terhadap server telkomsel; Bahwa Dokumen elektronik berupa aplikasi yang ada pada folder "htdocs" tersebut telah dikonfirmasi oleh penyidik subdit IT & cyber crime sebagai perintah-perintah program yang dibuat oleh terdakwa untuk melakukan akses terhadap server telkomsel; Bahwa di dalam folder c:/xampp/htdocs juga terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dijalankan melalui web browser yaitu perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox;

• • • • • • •

Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam ditemukan beberapa aplikasi yang berfungsi untuk melakukan recharge pulsa yang tersimpan pada folder recharge dan aplikasi yang digunakan untuk menghapus log akses secara otomatis; Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam juga ditemukan file dokumen elektronik berupa microsoft exel worksheet dengan nama file "user VOC atau Vasconfig.xisx" yang tersimpan pada Bahwa file "user VOC atau Vasconfig.xisx" yang tersimpan pada folder "DUMP" detail folder: D:(aplikasi)\t53\DUMP tersebut, berisi daftar user-user account VAS (value-added service) yang menyimpan informasi-informasi data server telkomsel; Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam juga ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak yang tersimpan pada file : users/cybertsel/appdata/ roaming/TS3client/chats; Bahwa aplikasi team-speak (chatting) tersebut adalah aplikasi yang digunakan para terdakwa untuk saling berkomunikasi terkait encrypt data-data server telkomsel; Bahwa hassil analisa terhadap handphone Sony Ericsson k630i warna coklat S/N: 358801011807129 dengan 1 (satu) buah simcard XL ICCD: 8962110812053485163, dan 1 (buah) memory card: M2 scandisk 256 MB, ditemukan nomor-nomor kontak, diantaranya : Lukman, Om lulu, Lukman New, Rozal, Babeh; Bahwa hasil analisa terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI 1: 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah simcard telkomsel ICCD: 6210019425159982 dan 1 (satu) buah simcard XL ICCD: 8962116320064802313 ditemukan nomor- nomor kontak : Cp. Babeh, Cp. Rizal, Cp. Lukman, Cp. om Lulu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; 13. Saksi LUKMAN; •

• • • • • • •

• • • • •

• •

Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel; Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi; Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 30 April 2012; Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu saksi sebagai adik ipar Terdakwa; Bahwa saksi pernah menerima 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, dengan masing-masing kartu berisi pulsa @5.000.000 (lima juta); Bahwa saksi menerima 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, dengan masing- masing kartu berisi pulsa @5.000.000 (lima juta) sekitar bulan Oktober 2011; Bahwa dari 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, ada yang saksi gunakan namun ada beberapa juga yang dijual ke orang lain; Bahwa pada tanggal 14 november 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa dimana uang tersebut diterima dengan cara Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa yang ditujukan kepada Rek.BCA milik Saksi di cabang Purwakarta dengan nomor rekening 2311471823; Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan pulsa Telkomsel secara illegal yang dilakukan Terdakwa; Bahwa pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk membangun rumah yang beralamat di Jl. Lodaya Rt 18 Rw 05 Kampung Bojong Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta; Bahwa selain mendapat pulsa elektronik telkomsel (simpati dan as) secara illegal dari Terdakwa, saksi juga mendapatkan fasilitas internet berupa kartu telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi APN Campina; Bahwa yang dimaksud dengan Kartu Telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi berupa APN Campina, adalah APN untuk mengakses internet secara gratis; Bahwa Saksi menggunakan akses internet Telkomsel dengan APN Campina sekitar bulan Oktober 2011 dengan langkah-langkah: Halaman 79 dari 174 Putusan No. 133/ Pid.B/ 2012/ PN. PWK pertama melakukan setting di handphone dengan memilih menu konektifitas kemudian muncul tulisan "t-sel" lalu masuk ke APN dan merubah default APN menjadi "campina " kemudian di simpan. kedua: menghubungkan kabel data dari handphone ke komputer, kemudian mengaktifkan nokia PC SUITE lalu di klik pada konektifitas kemudian akan tersambung akses internetnya. ketiga: jika ingin melakukan browsing tinggal memilih browsernya; Bahwa dalam mempergunakan akses internet dengan menggunakan APN Campina terhadap kartu telkomsel, Saksi tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel, namun hanya merubah APN nya saja yaitu campina; Bahwa pada saat Saksi menggunakan akses Internet dengan menggunakan kartu telkomsel yang dimodifikasi dengan APN Campina, tidak ada pemotongan pulsa secara regular setiap bulannya;

• • • • • • • • • • • • •

Bahwa Saksi menggunakan akses internet dengan modifikasi APN Campina tersebut mulai dari bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011; Bahwa saksi menggunakan akses internet gratis dengan menggunakan APN Campina adalah mengingat secara umum untuk menggunakan internet melalu jaringan telkomsel harus terlebih dahulu registrasi dengan voucher Rp.100.000,- kuota 1 giga untuk 1 bulan; Bahwa terhadap Akses Internet gratis yang telah dimodifikasi APN Campina tersebut dijual saksi kemudian hasilnya saksi transfer ke rekening Terdakwa; Bahwa pulsa yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) simcard dimana masing-masing simcard tersebut berisi pulsa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah pulsa) yang berarti total yang diterima adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa Saksi melakukan penjualan pulsa telkomsel (simpati dan as) yaitu untuk Voucher 100 ribu dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Voucher 50 ribu dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Bahwa pada awalnya saksi tidak ada niat untuk menjualnya akan tetapi setelah saksi mendapatkan hasil penjualan pertama kalinya, maka saksi menjualnya lagi; Bahwa Rojak Effendy mempunyai 2 (dua) anak laki-laki; Bahwa tanah 1 (satu) bidang tanah luas 104 M2 yang terletak di Kelurahan Nagri kidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy dibeli oleh terdakwa; Bahwa terdakwa juga membangun rumah di Kelurahan Nagri kidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy yang belum sempat terdakwa ganti karena sudah tertangkap terlebih dulu oleh penyidik Kepolisian; Bahwa Saksi yang menginformasikan pertama kepada orang lain khusus teman dekat Saksi di kantor, harga murah yang Saksi berikan kepada orang lain tujuannya untuk mempercepat proses penjualan pulsa; Bahwa sistem Saksi menjual pulsa adalah dengan cara pembeli melakukan transfer uang ke rekening Saksi, kemudian Saksi melakukan transfer pulsa kepada pembeli; Bahwa harga penjualan pulsa tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal karena harga tersebut jauh dibawah harga standar dari telkomsel; Bahwa saksi menyadari bahwa dengan saksi melakukan penjualan pulsa dengan tidak wajar dan jauh dari harga standar telkomsel menyebabkan kerugian bagi PT.Telkomsel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; Menimbang bahwa selain dari saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan Ahli yang mana setelah disumpah sesuai dengan agamanya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.

AHLI JOSUA SITOMPUL, S.H, IMM;

•

Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengancara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel; Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (ahli); Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kasi Penindakan di Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan penyidikan dan penindakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Bahwa terkait penyidikan ini, Saksi memiliki Surat Tugas dari Direktur Keamanan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Surat Nomor 88A/DJAI.6/ KOMINFO/02/2012tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana terlampir; Bahwa penyidik memberikan penjelasan kepada Saksi tentang duduk perkara yang disidik sehubungan dengan Tindak Pidana melakukan akses ilegal ke server-server milik PT. Telkomsel dan dalam penjelasan tersebut Penyidik mengambil beberapa contoh barang bukti (tidak semua barang bukti) kemudian menjelaskan peran para Pelaku yaitu diantaranya Terdakwa AHMAD HANAFI alias IFANQ; Bahwa setelah saksi memeriksa barang bukti Terdakwa diperoleh kesimpulan Tindakan Terdakwa AHMAD HANAFI alias IFANQ menggunakan akses yang diperoleh orang lain (FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB) secara ilegal masuk dalam kualifikasi Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yaitu : 1) masuk ke dalam server OVO milik PT. Telkomsel dengan menjalankan koneksi tunnel yang telah dibuat oleh RIZAL2GB termasuk penggunaan APN (Access Point Name) MMS dan corporate untuk masuk ke dalam sistem internal PT. Telkomsel yang berasal dari RIZAL2GB; 2) menggunakan SSH (Secure SHell, suatu protocol jaringan computer yg memungkinkan untuk remote perangkat lain dan melakukan pertukaran data secara aman) serta VNC (tools yang memungkinkan untuk melakukan remote terhadap perangkat);

• • •

•

•

• •

•

Bahwa dalam hal pelaku menggunakan akses ilegal tersebut untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memindahkan informasi elektronik yaitu pulsa dari Sistem Server Telkomsel kepada handphone milik orang lain maka pemindahan pulsa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE; Bahwa tindakan Terdakwa meng-copy dokumen-dokumen elektronik yang bersifat rahasia seperti user_id, msisdn, email pelanggan PT. Telkomsel dari komputer-komputer milik PT. Telkomsel yang pernah dimasukinya merupakan tindakan memindahkan dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE; Bahwa Pasal 36 UU ITE mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s.d. Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Kerugian yang dimaksud ialah kerugian materil yang signifikan, yaitu kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan dengan uang. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE telah mengakibatkan kerugian materil maka terhadap Terdakwa dapat pula diterapkan Pasal 36 UU ITE;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti terhadap keterangan saksi; 2. • •

AHLI MUHSIN SHODIQ, S. KOM;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan; Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel; • Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Ahli); • Bahwa Saksi sebagai Ahli bekerja di Universitas Bina Nusantara dengan Jabatan sebagai Head Of Computing Laboratory (kepala Laboratorium komputing) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membina mahasiswa untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional ataupun Internasional dan melakukan penelitian (research); • Bahwa bahasa pemograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer, adalah teknik komando/instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Aturan sintaks dan semantik ini ditentukan oleh pembuat bahasa pemograman, sehingga bisa saja suatu perintah computer dengan tujuan dan maksud yang sama memiliki perbedaan dalam penulisan-nya. Orang yang menggunakan bahasa pemograman untuk membuat perintah pada computer disebut dengan istilah programmer atau pembuat program. • Bahwa terdapat banyak sekali bahasa pemograman yang ada antara lain Java, C, C#, C++, PHP, Visual Basic, Python, Perl, JavaScript, dan lain-nya. Jenis bahasa pemograman bisa dikategorikan target yang ingin dihasilkan. Sebagai contoh web languages atau bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat program pada sebuah website yaitu PHP, JavaScript, JAVA dan bahasa pemograman web lain-nya. Terdapat juga bahasa pemograman yang bisa digunakan untuk hampir semua target, sebagai contoh adalah bahasa pemograman Java yang bisa digunakan untuk membuat program pada sebuah web, aplikasi di komputer ataupun aplikasi di ponsel; • Bahwa bahasa pemograman PHP merupakan bahasa yang umum digunakan dalam membuat sebuah website, terdapat banyak sintaks yang disediakan oleh bahasa pemograman PHP. Salah satu teknik pemograman yang baik adalah dengan membagi- bagi perintah tugas tertentu ke dalam sebuah modul, dimana dalam PHP modul ini dikenal dengan istilah function. Dimana salah satu kegunaan dari function adalah untuk memudahkan programmer dalam menjalankan sebuah perintah tanpa harus menuliskan kembali urutan-urutan perintah-nya. Kode PHP ini hanya akan terlihat pada sisi server dimana otomatis tidak akan pernah terlihat ketika kita mengakses sebuah website,dikarenkan semua kode PHP tadi akan dirubah menjadi sebuah kode HTML oleh perangkat lunak yang biasa di sebut dengan web server. Sering kali penulisan kode PHP ini juga menyertakan kode HTML didalam-nya dan pada umum-nya file yang berisikan kode PHP nama-nya berakhiran dengan eksentsi “.php” (tanpa tanda kutip); • Bahwa MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen untuk basis data. MySQL umum digunakan untuk menyimpan data-data atau informasi dalam sebuah website. MySQL bisa di download dan digunakan secara gratis; • Bahwa JQuery adalah library atau pustaka untuk JavaScript. Sehingga dengan menggunakan JQuery akan membuat penulisan JavaScript menjadi lebih ringkas. JQuery merupakan salah satu pustaka yang sering digunakan, dan JQuery juga bisa digunakan secara gratis. Untuk bisa menggunakan JQuery, programmer juga perlu memahami function apa saja yang disediakan oleh JQuery; • Bahwa XAMPP adalah piranti lunak (web server) yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl; • Bahwa untuk menjalankan sebuah bahasa pemrograman PHP diperlukan web-server yang dapat menterjemahkan kode dari PHP tersebut. Pada umum-nya yang sering digunakan adalah piranti lunak XAMPP dimana didalam-nya terdapat layanan untuk menterjemahkan kode dari bahasa pemrograman PHP. Piranti lunak ini harus di install terlebih dahulu dan kemudian di jalankan. Kemudian untuk melakukan akses berupa hasil kode PHP tersebut dalam sebuah website pada dibutuhkan piranti lunak browser yang biasa digunakan adalah Internext Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera atau lain-nya. Kemudian dari browser tersebut kita bisa mengakses program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman

PHP tadi, dimana cara akses-nya adalah dengan mengetikkan URL pada browser kita. Jika URL yang dituju adalah komputer kita sendiri, maka URL tersebut adalah localhost; • Bahwa setiap orang bisa mengakses browser dimana saja kapan saja untuk mengakses address / alamat web yang diinginkan; • Bahwa Penyidik Kepolisian memberikan data-data barang bukti digital forensik kepada Saksi diantaranya adalah: Hardisk Hitachi 500 GB S/N : 17E9WXTE dari laptop Acer S/N LXR5X0C0190332B7C32500 milik SETIA PERKASA Alias UPIL Alias Blackeveil03 (terdakwa dalam perkara lain di pengadilan lain), harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i-cute milik TERDAKWA, Harddisk WD Caviar Black S/N : WCATR8329538 kapasitas 1 TB dari CPU NZXT warna hitam milik DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO Alias BABEHDYO (terdakwa dalam perkara lain di pengadilan lain); • Bahwa kemudian Saksi melakukan Pemeriksaan atas SCRIPT barang bukti digital tersebut secara menyeluruh sesuai keahlian Saksi; • Bahwa struktur file dan folder yang dimiliki Terdakwa dengan yang dimiliki SETIA PERKASA Alias UPIL Alias Blackeveil03 (terdakwa dalam perkara lain di pengadilan lain) pada barang bukti komputer milik Terdakwa SETIA PERKASA Alias UPIL (terdakwa dalam perkara lain di pengadilan lain) yang terletak pada folder c:\recharge memiliki kesamaan, beberapa perbedaan tidak mempengaruhi cara kerja sistem; • Bahwa pada Halaman Login (_login_page.php) yang membutuhkan username dan password, terdapat 2 (dua) username dan password yang tertulis pada File di login_user.php, yaitu: Username 1 : upil Username 2 : Ifanq Password 1 : tampan Password 2 : ifanq • Bahwa setelah memasukkan username dan password tersebut , system menampilkan halaman home system yang diberi nama BIRU INTELLIGENT NETWORK MANAGEMENT; • Bahwa di program illegal tersebut terdapat Halaman SMS yang berfungsi untuk mengirimkan sms. Setelah user memasukkan nama pengirim, no yang dituju dan isi pesan dalam sms, sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file send.php jika tombol kirim di tekan; • Bahwa di halaman sms tersebut terdapat Alamat Server dengan ip: 10.2.224.148, dengan URL : http:// 10.2.224.148:11071/cgi- bin/sendsms, dengan username "tester" dan password "foobar"; • Bahwa terdapat Halaman PROVISIONING APN, yang berfungsi untuk menambahkan/memodifikasi data MSISDN. Setelah seluruh data di masukkan (MSISDN, APN, PHEM) maka sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file send_apn.php jika tombol kirim di tekan; • Bahwa di Halaman PROVISIONING APN tersebut, terdapat Alamat Server dengan ip: 10.2.224.101 dengan URL : http:// 10.2.224.101:45000/ prov/ mobinity.jsp; • Bahwa terdapat Halaman SUBSCRIBER (langganan), yang berfungsi mendapatkan info subscriber (langganan). Setelah seluruh data di masukkan (command type, NE, Parameter) maka sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file result_command_nsn.php jika tombol submit di tekan; • Bahwa di Halaman Subscriber tersebut, terdapat Alamat Server dengan ip:10.2.131.220 dengan URL http : // 10. 2.131.220/ pmp /result_command_ nsn.php; • Bahwa terdapat Halaman TRACKING SUBSCRIBER (pelacakan langganan), yang berfungsi untuk melakukan tracking subscriber (pelacakan langganan). Setelah data MSISDN (no telpon) dimasukkan maka sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file tracking.php jika tombol find location di tekan; • Bahwa di Halaman Tracking Subscriber tersebut, terdapat Alamat Server dengan ip: 10.2.131.250 dengan URL http://10.2.131.250/posisi/main.php; • Bahwa terdapat Halaman CEK PULSA, yang berfungsi untuk melakukan pengecekan pulsa. Setelah data no telpon dimasukkan maka sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file send_cek.php jika tombol Kirim di tekan; • Bahwa di Halaman CEK PULSA tersebut, terdapat Alamat Server dengan ip: 10.2.224.147 dengan URL http://10.2.224.147:7000/inplugin.v.3/info.jsp, appsid: account_info, password: telkomsel, cpname: TELKOMSEL; • Bahwa terdapat Halaman RECHARGE, yang berfungsi untuk melakukan pengisian pulsa. Setelah data no telpon dimasukkan maka sistem akan menjalankan perintah yang ada pada file send_recharge.php jika tombol Kirim di tekan; • Bahwa di Halaman RECHARGE tersebut, terdapat Alamat Server dengan ip: 10.2.248.28 dengan URL http:// 10.2.248.28:9442/ regaegw/e-recharge.jsp, user id: cam, password: camregae, nv : <nominalpulsa>; • Bahwa ditunjukkan kepada majelis hakim salah satu IP Telkomsel : 10.2.248.28 , IP tersebut dibenarkan oleh Saksi terdapat pada Halaman RECHARGE yang saksi periksa; • Bahwa terdapat Halaman HAPUS LOG, yang berfungsi untuk untuk melakukan penghapusan data pada table log, server_log dan report yang terdapat pada database lain; • Bahwa di Halaman HAPUS LOG tersebut, terdapat lokasi database: 10.2.248.28, dengan\ username : telkomsel, password: regaegw; • Bahwa ditunjukkan kepada majelis hakim salah satu IP Telkomsel : 10.2.248.28 , IP tersebut dibenarkan oleh Saksi terdapat pada Halaman HAPUS LOG yang saksi periksa; • Bahwa barang bukti milik Tersangka AHMAD HANAFI alias IFANQ dari harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna Hitam dan terletak pada folder : C:\xampp \htdoc; • Bahwa terdapat perbedaan file dan folder yang dipunyai Terdakwa (C:\xampp\htdoc) dengan SETIA PERKASA alias UPIL alias BLACKEVIL03 (Terdakwa dalam perkara lain) (C: recharge) dimana pada folder "xampp\htdocs" milik Terdakwa, pada bagian Prov_apem.php data APN yang digunakan adalah qoesteste42., uni15on89, akamaibr1, badak, sasn3g, sumosorgps, blackberry.net.r, qostest4, sasn3g, telkomsel.r, cawangbnn, bbgapn,

•

•

aetra, indogps88, arutmin, adaro, telkoms, flash, splash, PLN KALBAR, PLN Belitung, SKEYE, CAMPINA, ANDARALINK, vitrack, campina 2mb; Bahwa pada bagian Folder Apps Terdakwa, struktur dan isi filenya sama dengan folder xampp/htdocs/apps pada Muhammad Sutanto alias FISHLOVER (Terdakwa dalam perkara lain), dimana hampir keseluruhan isi file sudah di encrypt (menggunakan ioncube). Perbedaan hanya terdapat pada username dan password yang tertera pada file configuration.php (tidak di encrypt). Pada Muhammad Sutanto alias FISHLOVER (Terdakwa dalam perkara lain) username yang digunakan adalah cpbh2011 dengan password !4PpsTSEL@2011#, sedangkan pada file ini username yang digunakan adalah ifanqcp dengan password ifanqcp77; Bahwa dari semua barang bukti yang diberikan oleh penyidik, melihat dari struktur file dan folder beserta cara kerja system yang ditunjukkan oleh penyidik adalah sama, bisa dibilang bahwa sumber utama script yang ditunjukkan penyidik adalah dari saudara UPIL, ini dibuktikan pada semua halaman login terdapat kalimat “Lu harus, mesti kudu login om kalo mau masuk. Klo ga punya username & passcrot silahkan hubungin UPIL;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti terhadap keterangan saksi; 3.

AHLI RUSDIANTO ROESTAM PHD;

•

Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel; Bahwa Saksi sebagai Ahli bekerja di Universitas Bina Nusantara sebagai Dosen mahasiswa S2 (strata 2) di lingkungan jurusan Magister Teknologi Informasi Binus University dan mengajar kuliah Network Technology, dimana saksi adalah Ahli keamanan Jaringan komputer; Bahwa saksi sebagai Ahli memiliki Surat Tugas dari Universitas Bina Nusantara nomor No. 002/Ka.ProDi.MTI&MMSI/02/2012 tanggal 21 Februari 2012 untuk memberikan keterangan selak Ahli di bidang Jaringan Komputer, termasuk sistem keamanan jaringan komputer; Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Ahli); Bahwa jaringan komputer adalah koleksi dari komputer, baik software maupun hardware, yang terkoneksi satu sama lainnya untuk membantu penggunanya sehingga bisa bekerja sama. Yang dimaksud komputer disini bisa berupa dekstop, lap-top, server, dsb. Jaringan komputer mengkoneksikan komputer- komputer ini melalui sistem pengkabelan, software jaringan dan peralatan yang mengatur lalu lintas datanya. Dengan memanfaatkan jaringan komputer ini, pengguna komputer bisa melakukan “penggunaan bersama (sharing)” file dan sumber daya lainnya seperti printer, juga saling berkirim pesan elektronik (contoh :e-mail); Bahwa ada 2 (dua) tipe koneksi yang bisa diterapkan melalui jaringan komputer yaitu koneksi client/server dan peer-to-peer. Koneksi client/server menggunakan satu atau lebih mesin khusus (dedicated) yang biasanya dinamakan server, yang terkoneksi ke beberapa komputer lainnya (biasa disebut dengan client) yang memanfaatkan bersama (sharing) file, printer dan aplikasi yang disediakan oleh server; Bahwa Server biasanya memiliki kemampuan yang tinggi baik dalam melakukan pengolahan data maupun menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, termasuk menyediakan layanan aplikasi yang diperlukan oleh client-nya. Server memilik komponen yang sama dengan komputer client yaitu komponen untuk terhubung ke jaringan (NIC = Network Interface Card), komponen pengolah data (CPU), komponen penyimpan data (Harddisk), dan komponen lainnya. Yang membedakan antara client dan server adalah komponen server biasanya memiliki kemampuan yang tinggi guna memberikan layanan kepada para clientnya; Bahwa Access Point Name (APN) adalah sebuah protokol komputer yang memungkinkan komputer pengguna untuk mengakses internet menggunakan jaringan telepon selular; Bahwa Secara teknis, APN adalah pengenal (identifier) jaringan yang dapat dikonfigurasi dan digunakan oleh perangkat mobile saat terhubung ke operator GSM. Operator kemudian akan memeriksa identifier ini untuk menentukan jenis koneksi jaringan yang harus dibuat, misalnya: alamat IP berapa yang harus diberikan kepada perangkat nirkabel, metode keamanan seperti apa dan bagaimana yang harus digunakan bila harus terhubung ke beberapa pelanggan jaringan pribadi; Bahwa VPN adalah singkatan dari virtual private network, yaitu Sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi, dengan enkripsi; Bahwa USER ID adalah identitas pengguna (biasanya untuk bisa login ke server); Bahwa PASSWORD merupakan kata sandi yang diperlukan untuk melakukan autentikasi ke suatu system; Bahwa yang dimaksud dengan Virtual Server atu dikenal dengan Virtual Dedicated Server (VDS) atau Virtual Private Server (VPS) adalah teknologi server side tentang operating system dan software yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar di bagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani operating system dan software secara independen dan dengan konfigurasi yang cepat; Bahwa MOBILE MODEM adalah peralatan mobile yang memilik kemampuan untuk memberikan layanan koneksi internet. Biasanya alat ini menggunakan interface USB dan bentuknya kecil. Saat ini ada beberapa provider yang juga menyediakan modem telepon (telepon selular yang memiliki fitur sebagai modem); Bahwa pada umumnya setiap orang menggunakan modem untuk melakukan akses atau connect ke internet;

• • • •

•

•

• •

• • • •

• •

• • •

• •

• • • •

•

• • • •

Bahwa jika seseorang menggunakan modem dengan menggunakan kartu telkomsel berarti orang tersebut sudah mempunyai IP Telkomsel yang berarti bisa menggunakan akses internet kapanpun dan dimanapun; Bahwa Saksi diberikan sejumlah Transcript dari Penyidik Kepolisian untuk dipelajari sesuai keahlian saksi; Bahwa setelah melakukan analisis terhadap Transcript dari Kepolisian, dapat disimpulkan Terdakwa dapat terkoneksi langsung ke server OVO karena Terdakwa sudah memiliki akses VPN yang berasal dari sdr. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB (terdakwa dalam perkara lain) sehingga Terdakwa hanya menjalankan VPN sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan olehh sdr FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB (Terdakwa dalam perkara lain); Bahwa untuk dapat langsung mengakses server OVO, Terdakwa hanya menggunakan informasi untuk mengakses server OVO yang diberikan oleh Sdr. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB (Terdakwa dalam perkara lain); Bahwa awalnya untuk masuk ke server Telkomsel, sdr FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan setting APN MMS untuk melakukan akses lokal Intranet PT. Telkomsel. Kemudian melakukan scanning IP Address server-server yang ada di Intranetnya PT. Telkomsel, mulai range 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Scanning IP Address tersebut dapat dilakukan dengan manual “ping”, menggunakan suatu program untuk melakukan ping secara otomatis dan merekam hasilnya, dan bisa juga dengan “guessing IP Address”. Kemudian sdr FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB berhasil mendapatkan IP Address server F5 (viprion), lalu berada pada posisi utnuk melakukan Login. Login. IP yang dimiliki oleh Server F5 (Viprion) milik Telkomsel memiliki IP Lokal 10.251.165.226; Bahwa selanjutnya untuk masuk ke Sistem Server Telkomsel, seseorang harus login dengan mengisi username dan password yang dipunyai Telkomsel; Bahwa seseorang tidak dapat masuk atau melalui sistem server telkomsel jika tidak mengetahui username dan passwordnya; Bahwa kemudian sdr FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB melakukan tebakan user name dan password nya. Hal ini dilakukan dengan mencoba username : admin, dan password : admin Bahwa secara garis besar, Terdakwa hanya mendapatkan program yang sudah jadi, siap running, sementara program dan script (perintah palsu) tersebut sudah dibuat oleh Sdr. MOHAMMAD SUSANTO Alias FISHLOVER dan Sdr. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB (Terdakwa dalam perkara lain); Bahwa Sdr. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL2GB (terdakwa dalam perkara lain) adalah Orang yang memiliki wewenang penuh untuk memerintahkan kepada seluruh anggota, sebagai otak yang mempelajari jaringan internal PT Telkomsel dan memberi akses kepada member/anggota lain agar dapat mengakses internet pada operator telkomsel; Bahwa Sdr. MOHAMMAD SUSANTO Alias FISHLOVER (Terdakwa dalam perkara lain) adalah orang yang membuat program atau script atau perintah-perintah palus untuk melakukan transaksi pengisian pulsa; Bahwa setiap orang termasuk orang awam sekalipun bisa mengakses program illegal tersebut; Bahwa program tersebut adalah program illegal yang dibuat untuk masuk ke server telkomsel lalu kemudian melakukan pengisian pulsa; Bahwa status Terdakwa adalah sudah dalam posisi memahami gambaran kondisi dari sistem PT. Telkomsel, karena sudah berhasil menjalankan atau running program illegal tersebut, sehingga sudah dapat memiliki otoritas penuh atau bisa berbuat apa saja untuk melakukan ekploitasi sistem PT. Telkomsel, sampai dapat melakukan Top Up Pulsa Illegal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti terhadap keterangan saksi; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • • •

•

•

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri; Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selalu mengadakan komunikasi di Team speak dengan nama samaran antara lain IFoNe adalah terdakwa sendiri, Upil adalah Setia Perkasa alias UPIL, soun terdakwa tidak tahu. Server adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, BeibehAja adalah DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, ZLN adalah INDRA AJIAYASA dan LUNDU adalah MOHAMAD SUSANTO alias FISH LOVER. Sedangkan nama samaran lainnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenalnya; Bahwa dalam percakapan terdakwa dengan Teman-temanya lainnya seperti FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, INDRA AJIYASA dan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER terdakwa membicarakan tentang instalasi game online di server PT. Telkomsel, dimana terdakwa menyarankan untuk instalasi ssh di server milik PT. Telkomsel yang kosong, terdakwa juga menyarankan jangan instal di server ovo, karena terdakwa tahu server ovo itu dipakai oleh PT. Telkomsel untuk aktivitas jaringan komunikasi; Bahwa kemudian FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server meminta tolong untuk memecahkan kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<<

•

•

•

Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan SETIA PERKASA alias UPIL mengarahkan server yang di instal game online ke server bigIP (F5). Kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< menurut FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server adalah SHA1, akan tetapi terdakwa tidak mengerti SHA1 apa. Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah masuk kedalam server PT. Telkomsel pada saat berkomunikasi di Teamspeak, karena FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server telah melakukan instalasi Teamspeak di server PT. Telkomsel, sehingga dengan sendirinya kami semua telah masuk kedalam sistem internal PT. Telkomsel; Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA sebagai teman dan kami bergabung dalam forum Cyber Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta dengan teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu: 1)

2) 3)

4)

5)

6) • •

•

FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB adalah orang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel, selanjutnya memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel kepada mereka; MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER mempunyai nama samara di teamspeak adalah LUNDU, kegiatan yang dilakukan adalah main game online, membuat script pengisian pulsa; DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO mempunyai nama samaran adalah BabehAja, kegiatannya adalah main game online di teamspeak yang ada di server PT. Telkomsel. Kemudian dia juga melakukan scanning IP Address; LUKMAN adalah saudara ipar Terdakwa,Terdakwa pernah memberikan kartu simpati Telkomsel yang berisi pulsa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah 10 simcard. Terdakwa juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada Tersangka LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA. Sehingga LUKMAN dapat melakukan akses internet gratis; SETIA PERKASA alias UPIL mempunyai peranan untuk melakukan Processlist dari database server PT. Telkomsel, maksudnya SETIA PERKASA alias UPIL melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel; INDRA AJIYASA mempunyai peranannya adalah melakukan permainan game online, melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus;

Bahwa kejadian tersebut berakhir sekitar akhir bulan November 2011, karena sejak saat itu sudah tidak ada aktivitas dan tidak ada akses ke server Pt. Telkomsel. Bahwa sedangkan perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URL tersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: a. Terdapat tampilan Dekstop b. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; c. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP; d. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx e. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digital Hanafi 01 \t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users\CyberTsel \AppData\Roaming\TS3Client\chats;

• Bahwa selanjutnya terdakwa meninstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1.

Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2. Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3. Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4. Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5. OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6. Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7. Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8. IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9. TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel; 10. Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11. VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; • •

•

•

•

•

Bahwa yang dimaksud dengan folder : C:\xampp\htdocs adalah salah satu bagian dari script pengsian pulsa yang terdakwa dapatkan dari SETIA PERKASA ALIAS UPIL yang berfungsi untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Script ini digunakan juga untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel. Bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi. Akan tetapi sampai saat terdakwa belum pernah mempelajarinya; Bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel. Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaan-perusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB; Bhwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel yang mereka menggunakan server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo kami dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel;

•

Bahwa setelah masuk ke dalam server OVO (sebagai base) milik PT. Telkomsel terdakwa tidak melakukan penginstalan apapun. Terdakwa hanya menjalankannya sebagai koneksi tunnel saja, sementara aplikasi Teamspeak, game online terdakwa tidak pernah menginstalnya. Dan script pengisian pulsa di jalankan dari komputer local terdakwa yang sudah terkoneksi dengan server OVO melalui VPN (Virtual Private Network); • Bahwa Terdakwa sudah berada dalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173.173 yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. dan terdakwa menguasai beberapa server dan IP Address tersebut dengan menggunakan VNC dan Web Browser untuk mengetes IP Addressnya; • Bahwa terdakwa tidak pernah meninggalkan backdoor di server PT. Telkomsel, yang membuat Back Door adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, terdakwa hanya menggunakannya saja dan melakukan testing ke server PT. Telkomsel, apakah server yang kita temukan bisa bekerja apa tidak; • Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan instalasi VNC di server PT. Telkomsel, terdakwa mendapatkan VNC di server PT. Telkomsel pada awalnya melakukan Guessing Password, kemudian melakukan capture terhadap setiap server yang dimasuki. Selanjutnya terdakwa menandainya dan menyimpannya di notepad txt; • Bahwa terdakwa menggunakan APN (Accsess Point Name) MMS dan Coorporate untuk masuk kedalam system internal PT. Telkomsel; • Bahwa terdakwa mengunakan APN MMS dan Cooperate adalah dengan cara sebagai berikut; 1. Membuka aplikasi modem: 2. Kemudian menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 3. Selanjutnya menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 4. Mengisi settingan APN dengan MMS atau Perusahaan/corporate, dan menyimpannya; 5. Melakukan koneksi modem ke APN MMS atau corporate; 6. Selanjutnya mengaktifkan koneksi VPN (Vitual Private Network) dengan menggunakan aplikasi OpenVpn, kemudian melakukan buka aplikasi yang lain, dan melakukan scanning dan pencarian server-server lainnya di PT. Telkomsel. •

• •

• •

•

•

• •

• •

Bahwa terdakwa melakukan Illegal akses dan Illegal Recharge ke server PT. Telkomsel, dengan menggunakan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 seperti yang disebutkan diatas dan setelah nomor MSISDN tersebut di blokir oleh pihak PT. Telkomsel, terdakwa menggantikan nomor MSISDN lainnya. Bahwa biasanya terdakwa melakukan perbuatan Illegal akses dan Illegal Recharge (pengisian pulsa secara Illegal) ke nomor-nomor MSISDN tersebut diatas pada waktu malam hari; Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya memberikan pulsa secara gratis bagi teman-teman yang menang dalam permainan game online di teamspeak yang berada di server PT. Telkomsel. Pada saat itu kebetulan yang menang adalah Indra Ajiyasa alias ZLN. Setelah Indra Ajiyasa alias ZLN memenangkan permainan game online dan mendapatkan pulsa, maka Indra Ajiyasa alias ZLN menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul pulsa yang Indra Ajiyasa alias ZLN dapatkan; Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan pulsa tersebut didapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal. Kemudian Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan kepada terdakwa agar pulsa tersebut Indra Ajiyasa alias ZLN jual kepada orang lain; Bahwa setelah Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan untuk menjual pulsa tersebut, terdakwa berkoordinasi dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan akhirnya FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengijinkan terdakwa untuk memberikan pulsa kepada Indra Ajiyasa alias ZLN untuk di jual karena Indra Ajiyasa alias ZLN beralasan untuk membantu perekonomian keluarga; Bahwa pada saat ada pertandingan game online lagi pemenangnya adalah Opik88, dan mendapatkan pulsa gratis senilai kurang lebih Rp. 100.000,-. Selanjutnya dia (Opik88) juga menawarkan diri sama seperti Indra Ajiyasa alias ZLN, akan tetapi FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB belum memberikan ada persetujuan, karena desakan dari saudara Opik88, akhirnya terdakwa memberikan pulsa Illegal dari server PT. Telkomsel untuk dijual oleh Opik88 kemudian dari saudara Opik88, terdakwa mengenal saudara Beny, Noni dan Harianto Phanliana; Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 Minggu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengetahui kalau Opik88 menjual pulsa dari terdakwa, kemudian akhirnya dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB meminta pembagian hasil penjualan pulsa Illegal yang didapat dari server PT. Telkomsel; Bahwa terdakwa juga memberikan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal kepada SETIA PERKASA alias UPIL; Bahwa terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal kepada Opik88 dengan cara Opik88 memberikan nomornomor MSISDN dari simcard Telkomsel melalui sms (short message service) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal yang saya dapatkan dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB. Bahwa dalam melakukan penjualan terdakwa menggunakan dua cara yaitu pertama, pelanggan melakukan transfer sejumlah dana melalui rek BCA atas nama AHMAD HANAFI kemudian pelanggan mengirimkan sms bahwa telah ditransfer dana kepada terdakwa, dan setelah terdakwa konfirmasi melalui m-banking BCA dan jika benar, terdakwa segera mengirim pulsa pada nomor HP pelanggan dan yang kedua terdakwa mentransfer pulsa dan terdakwa mengirimkan no rekening atas nama terdakwa seperti diatas untuk dikirim sejumlah dana;

• • • •

•

• • •

•

• •

•

• •

Bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa menjual pulsa lebih murah dua puluh persen dari harga jual PT Telkomsel TBK; Bahwa terdkwa pernah menjual pulsa senilai Rp. 50.000.000,- dan yang paling kecil senilai Rp 100.000,- melalui forum chating, dan dari mulut ke mulut; Bahwa pelanggan terbesar terdakwa adalah pelanggan dengan nick name yahoo Mesenger Opik88, dan juga atas nama Benny dan Evie. Mereka membayar kepada terdakwa melalui no rekening BCA atas nama AHMAD HANAFI sedangkan terdakwa berkomunikasi dengan pelanggan tersebut hanya melalui dunia maya; Bahwa uang hasik penjualan terdakwa gunakan untuk membeli rumah di Purwakarta dan membeli dua buah mobil, Avanza dan Zusuki APV. Dan dana tunai lainnya masih tersimpan pada rekening BCA atas nama AHMAD HANAFI, dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada adik ipar terdakwa atas nama LUKMAN pada rekening BCA; Bahwa terdakwa menerima gaji rata-rata satu bulan di Malaysia adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di PT. Masindo, Cikarang menerima gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jabatan kepala mekanik, Selanjutnya di PT. KCI, Cakung menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Penggunaan gaji tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi keluarga; Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 2311674414 adalah milik terdakwa, rekening tersebut dibuka pada tahun 2005 di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nilai saldo terakhir lebih kurang sebesar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah); Bahwa seluruh transaksi sebagaimana rekening Koran yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa; Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang dari saudara BENNY dengan nomor rekening BCA 1950635378, dan terdakwa mengenal saudara BENNY adalah dari tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB melalui chatting di Team Speak.Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB meminta terdakwa untuk melayani saudara BENNY, agar terdakwa mau mengisikan pulsa kepadanya (BENNY). Selanjutnya saudara BENNY menghubungi terdakwa lewat Chatting di Yahoo Messengger. Didalam percakapan kami di Chatting (saya dan BENNY), saudara BENNY mengirimkan beberapa nomor MSISDN (handphone) milik provider PT. Telkomsel melalui chatting. Kemudian saya mengisi nomor MSISDN tersebut dengan cara mengetikkan URL (Uniform Recharge Language) yang diberikan oleh Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB. Maksud dan tujuan saya dan BENNY dalam melakukan transaksi tersebut diatas adalah jual beli pulsa yang dihasilkan secara iilegal; Bahwa penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dengan saudara BENNY salah satu contohnya sebagai berikut :Jika pengiriman uang senilai Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan BENNY, maka saya mengisi pulsa ke nomor-nomor MSISDN (yang diberikan oleh BENNY) senilai 4.000.000 pulsa atau 4000K. Dengan perbandingan pulsa senilai 100.000,- (seratus ribu) dijual dengan harga Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa pengiriman pulsa yang diketahui oleh Saudara FaACHRIZAL bertujuan untuk memudahkan dalam pembagian hasil penjualan pulsa dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO selaku pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel; Bahwa pembagian hasil penjualan pulsa tersebut berasal dari penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dari beberapa reseller, mengingat saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO adalah pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel , pembagian hasil penjualan pulsa tersebut dengan perbandingan 50:50, dengan penjelasan yaitu apabila terdakwa mendapatkan hasil penjualan pulsa senilai Rp.1.000.000 maka saya melakukan pembagian uang senilai Rp.500.000 ke rekening BCA nomor 2450211063 FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Bahwa setiap penjualan pulsa yang terdakwa lakukan tidak selalu terdakwa lakukan pembagian hasil dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO, karena sebenarnya terdakwa meminta pembagian hasil itu tidak dengan perbandingan 50:50 namun dengan perbandingan yang tidak seimbang (60:40) dan kenyataanya saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO tidak menyetujui, sehingga terkadang terdakwa tidak memberikan pembagian kepada saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2011 terdakwa pernah memberikan 10 simcard Telkomsel yang sudah tersisi pulsa masing masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada LUKMAN; Bahwa dari hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa membeli mobil toyota avanza veloz seharga Rp. 171. 000. 000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan mobil Suzuki APV seharga Rp. 124. 000. 000 (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1. 1 (Satu) buah SIM A Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM 771013160499 ; 2. 1 (Satu) buah SIM C Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM : 771013160472 ; 3. 1 (Satu) buah KTP Atas Nama AHMAD HANAFI yang beralamat Di JL.Lodaya Rt 18 Rw 05 Kp. Bojong Negri Kidul Kabupaten purwakarta ; 4. 1 (Satu) buah kartu NPWP Nomor 49.531.290.2 -409.000 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 5. 1 (satu) buah FLASDISK Merek Kingtone 4G Warna Putih ; 6. 1 (satu) buah Notebook Merek DELL Warna Biru No.ETF 25 Q 1-14821047737 ; 7. 1 (satu) buah FLASDISK Putih Merek Kingstone Kapasitas 1 GB; 8. 1 (satu) buah Laptop , Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 8491174417; 9. 1 (satu) buah Laptop, Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 6968 052 469 ; 10. 20 (dua puluh) Kartu Perdana AS ;

11. 1 (satu) Unit Tablet Merek Archos / 9 Warna hitam ; 12. 1 (satu) buah DSB Hardisk Eksternal Warna Hitam, 2G Merek sata Eksternal 13. 1 (satu) buah Hardisk Almunium Eksternal 2G ; 14. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas Nama Siti Fatimah dengan No.rek 2467051077 ; 15. 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Sebidang Tanah dengan Luas 164 m2 di RT 18/05 Bojong Purwakarta 14-11-2011 ; 16. 1 (Satu) key BCA warna biru; 17. 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701; 18. 3 (tiga) buah tabungan BCA atas Nama AHMAD HANAFI No.Rek 2311674414 KCU Purwakarta; 19. 11 (sebelas) Simcard AS Bekas ; 20. 1 (satu) Buah Simcard Fren Bekas ; 21. 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP DKI Jakarta Nik. 09.5403.191077.0423 Nama AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki-Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat Lurah WAHYU PRIAS TANTO.S SOS Nip :01.0233923; 22. 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013; 23. 1 (Satu) bundel rekening Koran periode tanggal April 2011 s/d Januari 2012 Pemilik rekening BCA atas nama Ahmad Hanafi No. 2311674414 pada BCA kantor cabang utama Purwakarta ; 24. 1 (Satu) bendel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Ahmad Hanafi di BCA KCU Purwakarta berikut fotokopi KTP atas nama Ahmad Hanafi ; 25. 2 (Dua) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama Citra Asri Buana Dengan Nomor Rekening 09533032977 Periode Tanggal 10 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 dan periode Tanggal 21 Oktober 2011 s/d Tanggal 22 Oktober 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit Mobil APV GE FF, Warna abu-abu metalik / silver , tahun 2011, No Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol, T . 1265 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong T. 18/05 Purwakarta 26. 3 (Tiga) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama astra Internasional dengan Nomor rekening 0063308894 periode Tanggal 31 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (satu0 Unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, Warma Silver Metalik, Tahun 2011, No, Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No Mesin 3SZDCK5408 No. Pol, : T.1328; 27. 1 (Satu) Buah CPU LG Asus Tipe 1 CUTE Warna hitam ; 28. 1 (Satu) Buah Modem Exsternal Warna Hitam Merek 02; 29. 1 (Satu) Buah USB Logitec Warna Hitam ; 30. 2 (Dua) Buah Modem Merek HUAWEI Warna Hitam; 31. 1 (Satu) Buah USB Internet Merek SIERRAWIRELES Merek ATT Warna Silfer; 32. 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini Warna Hitam Dengan Simcard Telkomsel,Nomor Kartu 6210 1318 4240 1635-01 ; 33. 1 (Satu) Buah Hp Merek Samsung dengan double Simcard XL Nomor Kartu 896 211 6320 Dan Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 0194 2515 9982; 34. 1 (satu) Buah Hp sony Erickson Warna coklat Tipe K6301 Berikut Simcard XL, dengan Nomor kartu 896 2110 812 ; 35. 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini 8250 Dengan Nomor IMEI: 3684080431146979 Simcard Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 1312 5252 3387 ; 36. 3 ( Tiga lembar ) Kwintansi Pembelian Mobil Toyota Avanza, Berikut 1 Lembar tanda Jaminan sementara pembelian mobil Toyota avanza No.T262-12541 ; 37. 1 (Satu Lembar ) Kwitansi no:00347 Untuk pembuatan AKTA Jual beli Proses balik Nama sertivikat di Notaries Dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA, SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 38. 1 (Satu) Lembar kwitansi No: 00348 Untuk Pembuatan AKTA jual beli Proses balik Nama Sertivikat di notaries dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 39. 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Mobil APV 1.5GE Nomor KWH / 11 000087 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 40. 1 (Satu) Buah Sertivikat Asli Tanah Hak Milik Nomor 01851 Prov Jabar Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta kel,Nagri kidul Luas 104 M2 Atas Nama Rojak ; 41. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV No.Pol : T-1265-AF Warna abu Metali tahun 2011 berikut kunci kontak di lengkapi dengan Dokumen STNK atas Nama AHMAD HANAFI; 42. 1 (Satu) Unit Mobil Avanza No.pol T-1328-AF Warna silver Tahun 2011 berikut kunci kontak dan Dokumen STNK Atas Nama AHMAD HANAFI; 43. 1 (satu) bidang tanah luas 104 M2 yang terletak di Kelurahan Nagrikidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy ; 44. 1 (Satu) Lembar photo kopy SPK ( Surat Pesanan Kendaraan ) No. PJJR-001441 Yang Di keluarkan Oleh PT. Citra Asli Buana Bogor; 45. 1 (Satu) Lembar photo kopy BPK (bukti pembayaran kendaraan)

46. 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Mobil APV GF, FF, Warna abu-abu Metalik/ silver. Tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No, Mesin GI5AID237995 No.Pol. : T.1265 AF atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta; 47. 1(Satu) Lembar photo kopy legalisir faktur Kendaraan baru milik Toyota Auto 2000; 48. 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta,Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Ujung Mentang RT 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013 ( melekat dengan SPK); 49. 1 (Satu) Lembar photo kopy Legalisir SPK (Surat Penetapan Kendaraan) No.T262-12541 yang di keluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang; 50. 2 (Dua) Lembar photo kopy legalisir Kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262-32695, T262-33290, T26233274 dan T262-33060; 51. 1(Satu) Buah BPKB No.1-05331252 Kendaraan Bermotor Mobil Toyota avanza Veloz MIT, Warna Silver Metalik tahun 2011, No. Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol : T.1328 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong RT 18/05 Purwakarta; 52. Uang senilai Rp 386.741.025.38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. Rekening 2311674414 per tanggal 6 Januari 2012; Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti tersebut Majelis Hakim meneliti terdapat Barang Bukti yang tidak dilakukan penyitaan maka Majelis Hakim akan Menilai Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan; Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa Ahmad Hanafi Alias Ifanq terdapat 2 (dua) Surat Penetapan Penyitaan yaitu Penetapan Nomor. 06/ Pen. Pid/ 2012/ PN. Pwk yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1 (Satu) Buah USB Logitec Warna Hitam; 2 (Dua) Buah Modem Merek HUAWEI Warna Hitam; 1 (satu) buah FLASDISK Merek Kingstone 4G Warna Putih ; 1 (Satu) key BCA warna biru; 1 (satu) buah Notebook Merek DELL Warna Biru No.ETF 25 Q 1-14821047737; 1 (Satu) Buah USB Internet Merek SIERRAWIRELES Merek ATT Warna Silfer; 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini Warna Hitam Dengan Simcard Telkomsel, Nomor Kartu 6210 1318 4240 1635-01 ; 1 (Satu) Buah Hp Merek Samsung dengan double Simcard XL Nomor Kartu 896 211 6320 Dan Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 0194 2515 9982 ; 1 (satu) Buah Hape sony Erickson Warna coklat Tipe K6301 Berikut Simcard XL, dengan Nomor kartu 896 2110 812 ; 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini 8250 Dengan Nomor IMEI: 3684080431146979 Simcard Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 1312 5252 3387 ; 1 (satu) buah FLASDISK Putih Merek Kingstone Kapasitas 1 GB; 1 (satu) buah DSB Hardisk Eksternal Warna Hitam, 2G Merek sata Eksternal 1 (satu) buah Hardisk Almunium Eksternal 2G ; 1 (satu) buah Laptop , Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 8491174417; 1 (satu) buah Laptop, Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 6968 052 469 ; 20 (dua puluh) Kartu Perdana AS ; 11 (sebelas) Simcard AS Bekas ; 1 (satu) Buah Simcard Fren Bekas ; 3 ( Tiga lembar ) Kwintansi Pembelian Mobil Toyota Avanza, Berikut 1 Lembar tanda Jaminan sementara pembelian mobil Toyota avanza No.T262-12541 ; 27. 1 (Satu Lembar ) Kwitansi no:00347 Untuk pembuatan AKTA Jual beli Proses balik Nama sertivikat di Notaries Dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA, SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 1 (Satu) Lembar kwitansi No: 00348 Untuk Pembuatan AKTA jual beli Proses balik Nama Sertivikat di notaries dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA SH Tanggal 5 Desember 2011 ; 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Sebidang Tanah dengan Luas 164 m2 di RT 18/05 Bojong Purwakarta 14-112011 ; 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Mobil APV 1.5GE Nomor KWH / 11 000087 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 1 (Satu) Buah Sertivikat Asli Tanah Hak Milik Nomor 01851 Prov Jabar Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta kel,Nagri kidul Luas 104 M2 Atas Nama Rojak; 3 (tiga) buah tabungan BCA atas Nama AHMAD HANAFI No.Rek 2311674414 KCU Purwakarta; 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas Nama Siti Fatimah dengan No.rek 2467051077 ; 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV No.Pol : T-1265-AF Warna abu Metali tahun 2011 berikut kunci kontak di lengkapi dengan Dokumen STNK atas Nama AHMAD HANAFI; 1 (Satu) Unit Mobil Avanza No.pol T-1328-AF Warna silver Tahun 2011 berikut kunci kontak dan Dokumen STNK Atas Nama AHMAD HANAFI; 1 (satu) Unit Tablet Merek Archos / 9 Warna hitam ; Dan Penetapan No. 440/ Pen. Pid/ 2012/ PN. JKT. PST yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa: 1. Uang senilai Rp 386. 741. 025. 38,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414 per tanggal 6 Januari 2012; 2. 1 (Satu) bundel rekening Koran periode tanggal April 2011 s/d Januari 2012 Pemilik rekening BCA atas nama Ahmad Hanafi No. 2311674414 pada BCA kantor cabang utama Purwakarta ; 3. 1 (Satu) bendel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama

Dan Penetapan No. 461/ Pen. Pid. Sit/ 2012/ PN. JKT. Sel yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

(Satu) buah SIM A Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM 771013160499 ; (Satu) buah SIM C Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM : 771013160472 ; 1 (Satu) buah KTP Atas Nama AHMAD HANAFI yang beralamat Di JL. Lodaya Rt 18 Rw 05 Kp. Bojong Negri Kidul Kabupaten Purwakarta ; 1 (Satu) buah kartu NPWP Nomor 49.531.290.2 -409.000 Atas Nama AHMAD HANAFI ; 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701; 1 (Satu) Buah CPU LG Asus Tipe 1 CUTE Warna hitam ; 1 (Satu) Buah Modem Exsternal Warna Hitam Merek 02; HANAFI Kelahiran : Surabaya , 10. Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013, 1 (Satu) Lembar photo Copy Legalisir SPK (SuratPenetapan Kendaraan) No.T262-12541 yang di keluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang,

9.

2 (Dua) Lembar photo kopy legalisir Kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262 32695, T262-33290, T262-33274 dan T262-33060; 10. 3 (Tiga) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama astra Internasional dengan Nomor rekening 0063308894 periode Tanggal 31 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, Warma Silver Metalik, Tahun 2011, No, Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No Mesin 3SZDCK5408 No. Pol, : T.1328 ; 11. 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Mobil APV GF, FF, Warna abu-abu Metalik/ silver. Tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No, Mesin GI5AID237995 No.Pol. : T.1265 AF atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta; 12. 1(Satu) Buah BPKB No.1-05331252 Kendaraan Bermotor Mobil Toyota avanza Veloz MIT, Warna Silver Metalik tahun 2011, No. Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol : T.1328 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong RT 18/05 Purwakarta; Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan; Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : • Bahwa PT. Telkomsel telah mengalami kehilangan revenue atau kebocoran pendapatan karena seseorang telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; • Bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT. Telkomsel; • Bahwa terjadi telah pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel dapat diketahui dengan dilakukannya kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksiTop Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta; • Bahwa dari jumlah tersebut pihak Telkomsel merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi Top Up Tcash dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya pihak Telkomsel melakukan pengecekan ke arah teknis system Top Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal; • Bahwa selain di system Top Up Tcash, juga ditemukan Ilegal Recharge di system Top Up CAM. Didalam system Top Up CAM juga terjadi modus yang sama; • Bahwa Pihak Telkomsel menemukan pada Transaksi only Tsel (Transaksi yang ada di URP tapi tidak ada di pembukuan keuangan PT. Telkomsel), kemudian melonjak sangat jauh di bulan oktober 2011 melebihi pola transaksi bulan-bulan sebelumnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran yang tidak lumrah/ tidak lazim. Kejadian ini terjadi pada sistem pengisian pulsa yang menggunakan aplikasi internal yaitu Top Up Tcash dan Top Up CAM; • Bahwa Top Up Tcash adalah layanan pengisian pulsa melalui Tcash. Tcash adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bisa digunakan seperti Pembelian barang melalui toko, website, Pembayaran Tagihan, Pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel. Karena dengan TCASH, pelanggan bebas bertransaksi, cukup dengan menggunakan ponsel di tempat-tempat bertanda khusus. Kemudian untuk Top Up CAM adalah layanan pengisian pulsa yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan, dimana perusahaan itu sudah melakukan registrasi di PT. Telkomsel sebelumnya; • Bahwa Pihak Telkomsel menemukan IP Address yang melakukan Top Up secara Ilegal adalah 10.2.70.22 (proxy server dibuaran), 10.2.117.129 (server ovo dibuaran), 10.2.93.196 (server di buaran), dan 10.7.165.10 (server dari Lampung); • Bahwa cara pengisian pulsa melalui Tcash dan CAM, pelanggan harus mengirimkan berita atau pesan ke aplikasi module (Tcash atau CAM) kemudian dikirim ke server Regae FE (Front End) kemudian diteruskan ke server URP, selanjutnya dari URP akan melakukan eksekusi pengisian pulsa sesuai dengan pesan yang dikirim oleh aplikasi module. Pulsa akan terisi jika deposit masih mencukupi dalam bucket; • Bahwa Top Up pulsa yang dinyatakan IIegal oleh pihak PT. Telkomsel adalah sebanyak 43634 transaksi dengan nilai nominal kerugian sekitar Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah); • Bahwa terdapat 12 nomor yang melakukan Ilegal Access melalui MMSC adalah 1925 "6281235421823", 105 "6281286299695", 136 "6281298036198", 34604 "6285220692282", 3552 "6285221861627", 4704 "6285233590164",

103 "6285282737522" ,1 "6285284463865",1 "6285284463951", 1 "6285284465679", 1 "6285284465720", 661 "6285289665487", 318 "6285390787426"; • Bahwa nomor-nomor tersebut mengandung arti angka 1925 adalah banyaknya koneksi yang dilakukan oleh nomor 6281235421823 ke system MMS; • Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pihak internal telkomsel melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor yang dicurigai; • Bahwa setelah pemblokiran tersebut Telkomsel menerima komplain/ keluhan dari salah satu pelanggan yaitu dari Grapari di Surabaya; • Bahwa selanjutnya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan komplain, kemudian hasil diskusi dengan pelanggan tersebut meraka mengaku membeli pulsa melalui website kaskus disalah satu forum jual beli, dengan ID :  Fresh 280788;  Opik 88;  Trisapto 37;  Alhikmah pulsa; • Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri; • Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; • Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengadakan komunikasi di Team speak terdapat nama samaran antara lain IfoNe adalah saya sendiri, Upil adalah Setia Perkasa alias UPIL, soun terdakwa tidak tahu. Server adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, BeibehAja adalah DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, ZLN adalah INDRA AJIAYASA dan LUNDU adalah MOHAMAD SUSANTO alias FISH LOVER. Sedangkan nama samaran lainnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenalnya. • Bahwa dalam percakapan terdakwa dengan Teman-temanya lainnya seperti FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, INDRA AJIYASA dan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER terdakwa membicarakan tentang instalasi game online di server PT. Telkomsel, dimana terdakwa menyarankan untuk instalasi ssh di server milik PT. Telkomsel yang kosong, terdakwa juga menyarankan jangan instal di server ovo, karena terdakwa tahu server ovo itu dipakai oleh PT. Telkomsel untuk aktivitas jaringan komunikasi; • Bahwa kemudian FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server meminta tolong untuk memecahkan kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< • Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan SETIA PERKASA alias UPIL mengarahkan server yang di instal game online ke server bigIP (F5). Kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< menurut FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server adalah SHA1, akan tetapi terdakwa tidak mengerti SHA1 apa. • Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah masuk kedalam server PT. Telkomsel pada saat berkomunikasi di Teamspeak, karena FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server telah melakukan instalasi Teamspeak di server PT. Telkomsel, sehingga dengan sendirinya kami semua telah masuk kedalam sistem internal PT. Telkomsel; • Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA sebagai teman dan kami bergabung dalam forum Cyber Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta dengan teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB adalah orang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel, selanjutnya memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel kepada mereka; MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER mempunyai nama samara di teamspeak adalah LUNDU, kegiatan yang dilakukan adalah main game online, membuat script pengisian pulsa; DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO mempunyai nama samaran adalah BabehAja, kegiatannya adalah main game online di teamspeak yang ada di server PT. Telkomsel. Kemudian dia juga melakukan scanning IP Address; LUKMAN adalah saudara ipar Terdakwa,Terdakwa pernah memberikan kartu simpati Telkomsel yang berisi pulsa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah 10 simcard. Terdakwa juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada Tersangka LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA. Sehingga LUKMAN dapat melakukan akses internet gratis; SETIA PERKASA alias UPIL mempunyai peranan untuk melakukan Processlist dari database server PT. Telkomsel, maksudnya SETIA PERKASA alias UPIL melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel;

8.

INDRA AJIYASA mempunyai peranannya adalah melakukan permainan game online, melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus;

•

Bahwa kejadian tersebut berakhir sekitar akhir bulan November 2011, karena sejak saat itu sudah tidak ada aktivitas dan tidak ada akses ke server Pt. Telkomsel. • Bahwa sedangkan perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URLtersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; • Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: 1. Terdapat tampilan Dekstop 2. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; 3. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP; 4. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx 5. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx 6. Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digital Hanafi 01\t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt 7. Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users \CyberTsel\AppData\Roaming\TS3Client\chats • Bahwa selanjutnya terdakwa meninstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1) Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2) Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3) Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4) Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5) OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6) Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7) Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8) IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9) TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel;

10) Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11) VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; • •

•

•

•

• •

•

• • • •

• •

Bahwa yang dimaksud dengan folder : C:\xampp\htdocs adalah salah satu bagian dari script pengsian pulsa yang terdakwa dapatkan dari SETIA PERKASA ALIAS UPIL yang berfungsi untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Script ini digunakan juga untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel. Bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi. Akan tetapi sampai saat terdakwa belum pernah mempelajarinya; Bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel. Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaan-perusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB; Bahwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel yang kami gunakan adalah server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo kami dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel; Bahwa setelah masuk ke dalam server OVO (sebagai base) milik PT. Telkomsel terdakwa tidak melakukan penginstalan apapun. Terdakwa hanya menjalankannya sebagai koneksi tunnel saja, sementara aplikasi Teamspeak, game online terdakwa tidak pernah menginstalnya. Dan script pengisian pulsa di jalankan dari komputer local terdakwa yang sudah terkoneksi dengan server OVO melalui VPN (Virtual Private Network); Bahwa Terdakwa sudah berada dalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173.173 yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. dan terdakwa menguasai beberapa server dan IP Address tersebut dengan menggunakan VNC dan Web Browser untuk mengetes IP Addressnya; Bahwa terdakwa tidak pernah meninggalkan backdoor di server PT. Telkomsel, yang membuat Back Door adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, terdakwa hanya menggunakannya saja dan melakukan testing ke server PT. Telkomsel, apakah server yang kita temukan bisa bekerja apa tidak; Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan instalasi VNC di server PT. Telkomsel, terdakwa mendapatkan VNC di server PT. Telkomsel pada awalnya melakukan Guessing Password, kemudian melakukan capture terhadap setiap server yang dimasuki. Selanjutnya terdakwa menandainya dan menyimpannya di notepad txt; Bahwa terdakwa menggunakan APN (Accsess Point Name) MMS dan Coorporate untuk masuk kedalam system internal PT. Telkomsel; Bahwa terdakwa mengunakan APN MMS dan Cooperate adalah dengan cara sebagai berikut; 1. Membuka aplikasi modem: 2. 2.Kemudian menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 3. Selanjutnya menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 4. 4.Mengisi settingan APN dengan MMS atau Perusahaan/corporate, dan menyimpannya; 5. 5 Melakukan koneksi modem ke APN MMS atau corporate; 6. 6 Selanjutnya mengaktifkan koneksi VPN (Vitual Private Network) dengan menggunakan aplikasi OpenVpn, kemudian melakukan buka aplikasi yang lain, dan melakukan scanning dan pencarian server-server lainnya di PT. Telkomsel. Bahwa terdakwa melakukan Illegal akses dan Illegal Recharge ke server PT. Telkomsel, dengan menggunakan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 seperti yang disebutkan diatas dan setelah nomor MSISDN tersebut di blokir oleh pihak PT. Telkomsel, terdakwa menggantikan nomor MSISDN lainnya. Bahwa bianya terdakwa melakukan perbuatan Illegal akses dan Illegal Recharge (pengisian pulsa secara Illegal) ke nomor-nomor MSISDN tersebut diatas pada waktu malam hari;

•

• •

•

•

• •

•

• • • •

• •

• •

•

Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya memberikan pulsa secara gratis bagi teman-teman yang menang dalam permainan game online di teamspeak yang berada di server PT. Telkomsel. Pada saat itu kebetulan yang menang adalah Indra Ajiyasa alias ZLN. Setelah IndraAjiyasa alias ZLN memenangkan permainan game online dan mendapatkan pulsa, maka Indra Ajiyasa alias ZLN menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul pulsa yang Indra Ajiyasa alias ZLN dapatkan; Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan pulsa tersebut didapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal. Kemudian Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan kepada terdakwa agar pulsa tersebut Indra Ajiyasa alias ZLN jual kepada orang lain; Bahwa setelah Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan untuk menjual pulsa tersebut, terdakwa berkoordinasi dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan akhirnya FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengijinkan terdakwa untuk memberikan pulsa kepada Indra Ajiyasa alias ZLN untuk di jual karena Indra Ajiyasa alias ZLN beralasan untuk membantu perekonomian keluarga; Bahwa pada saat ada pertandingan game online lagi pemenangnya adalah Opik88, dan mendapatkan pulsa gratis senilai kurang lebih Rp. 100.000,-. Selanjutnya dia (Opik88) juga menawarkan diri sama seperti Indra Ajiyasa alias ZLN, akan tetapi FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB belum memberikan ada persetujuan, karena desakan dari saudara Opik88, akhirnya terdakwa memberikan pulsa Illegal dari server PT. Telkomsel untuk dijual oleh Opik88 kemudian dari saudara Opik88, terdakwa mengenal saudara Beny, Noni dan Harianto Phanliana; Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 Minggu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengetahui kalau Opik88 menjual pulsa dari terdakwa, kemudian akhirnya dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB meminta pembagian hasil penjualan pulsa Illegal yang didapat dari server PT. Telkomsel; Bahwa terdakwa juga memberikan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal kepada SETIA PERKASA alias UPIL; Bahwa terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal kepada Opik88 dengan cara Opik88 memberikan nomornomor MSISDN dari simcard Telkomsel melalui sms (short message service) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal yang saya dapatkan dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB. Bahwa dalam melakukan penjualan terdakwa menggunakan dua cara yaitu pertama, pelanggan melakukan transfer sejumlah dana melalui rek BCA atas nama AHMAD HANAFI kemudian pelanggan mengirimkan sms bahwa telah ditransfer dana kepada terdakwa, dan setelah terdakwa konfirmasi melalui m-banking BCA dan jika benar, terdakwa segera mengirim pulsa pada nomor HP pelanggan dan yang kedua terdakwa mentransfer pulsa dan terdakwa mengirimkan no rekening atas nama terdakwa seperti diatas untuk dikirim sejumlah dana; Bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa menjual pulsa lebih murah dua puluh persen dari harga jual PT Telkomsel TBK; Bahwa terdkwa pernah menjual pulsa senilai Rp. 50.000.000,- dan yang paling kecil senilai Rp. 100.000,- melalui forum chating, dan dari mulut ke mulut; Bahwa pelanggan terbesar terdakwa adalah pelanggan dengan nick name yahoo Mesenger Opik88, dan juga atas nama Benny dan Evie. Mereka membayar kepada terdakwa melalui no rekening BCA atas nama AHMAD HANAFI sedangkan terdakwa berkomunikasi dengan pelanggan tersebut hanya melalui dunia maya; Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli rumah di Purwakarta dan membeli dua buah mobil, Avanza dan Zusuki APV. Dan dana tunai lainnya masih tersimpan pada rekening BCA atas nama AHMAD HANAFI, dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada adik ipar terdakwa atas nama LUKMAN pada rekening BCA; Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 2311674414 adalah milik terdakwa, rekening tersebut dibuka pada tahun 2005 di Bank BCA KCU Purwakarta; Bahwa terdakwa menerima gaji rata-rata satu bulan di Malaysia adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di PT. Masindo, Cikarang menerima gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jabatan kepala mekanik, Selanjutnya di PT. KCI, Cakung menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Penggunaan gaji tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi keluarga; Bahwa seluruh transaksi sebagaimana rekening Koran yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa; Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang dari saudara BENNY dengan nomor rekening BCA 1950635378, dan terdakwa mengenal saudara BENNY adalah dari tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB melalui chatting di Team Speak.Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB meminta terdakwa untuk melayani saudara BENNY, agar terdakwa mau mengisikan pulsa kepadanya (BENNY). Selanjutnya saudara BENNY menghubungi terdakwa lewat Chatting di Yahoo Messengger. Didalam percakapan kami di Chatting (saya dan BENNY), saudara BENNY mengirimkan beberapa nomor MSISDN (handphone) milik provider PT. Telkomsel melalui chatting. Kemudian saya mengisi nomor MSISDN tersebut dengan cara mengetikkan URL (Uniform Recharge Language) yang diberikan oleh Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB. Maksud dan tujuan saya dan BENNY dalam melakukan transaksi tersebut diatas adalah jual beli pulsa yang dihasilkan secara iilegal; Bahwa penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dengan saudara BENNY salah satu contohnya sebagai berikut :Jika pengiriman uang senilai Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan BENNY, maka saya mengisi pulsa ke nomor-nomor MSISDN (yang diberikan oleh BENNY) senilai 4.000.000 pulsa atau 4000K. Dengan perbandingan pulsa senilai 100.000,- (seratus ribu) dijual dengan harga Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

• •

•

• • •

Bahwa pengiriman pulsa yang diketahui oleh Saudara FaACHRIZAL bertujuan untuk memudahkan dalam pembagian hasil penjualan pulsa dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO selaku pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel; Bahwa pembagian hasil penjualan pulsa tersebut berasal dari penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dari beberapa reseller, mengingat saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO adalah pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel , pembagian hasil penjualan pulsa tersebut dengan perbandingan 50:50, dengan penjelasan yaitu apabila terdakwa mendapatkan hasil penjualan pulsa senilai Rp. 1. 000. 000 maka saya melakukan pembagian uang senilai Rp. 500. 000 ke rekening BCA nomor 2450211063 FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Bahwa setiap penjualan pulsa yang terdakwa lakukan tidak selalu terdakwa lakukan pembagian hasil dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO, karena sebenarnya terdakwa meminta pembagian hasil itu Halaman 123 dari 174 Putusan No. 133/ Pid.B/ 2012/ PN. PWK tidak dengan perbandingan 50:50 namun dengan perbandingan yang tidak seimbang (60:40) dan kenyataanya saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO tidak menyetujui, sehingga terkadang terdakwa tidak memberikan pembagian kepada saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2011 terdakwa pernah memberikan 10 simcard Telkomsel yang sudah tersisi pulsa masing masing senilai Rp. 5.000.000 (5000k) kepada LUKMAN; Bahwa dari hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa membeli mobil toyota avanza veloz seharga Rp. 171. 000. 000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan mobil Suzuki APV seharga Rp. 124. 000. 000 (seratus dua puluh empat juta rupiah); Bahwa selain mobil-mobil tersebut terdakwa juga menyimpan uang yang didapatnya dari menjual pulsa milik PT. Telkomsel senilai Rp 386. 741. 025. 38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414; Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwakaan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana?;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi yaitu: kesatu PERTAMA : Primair : Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP. Subsidair : Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. atau KEDUA Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. pasal 22 huruf a, b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KETIGA Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (1), (2) , (3) Jo Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; DAN Kedua Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan telah dipenuhi oleh terdakwa; Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa; Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya; Menimbang pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kombinasi yang menggabungkan antara Dakwaan Alternatif dan Kumulatif maka majelis diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan alternative yang sesuai dengan faktafakta yuridis, apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kumulatif; Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang membuktikan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (1), (2) , (3) Jo Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaima Dakwaan Kesatu Alternatif bagian Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; 3. Dengan Melanggar, Menerobos, Melampaui atau Menjebol Sistem Pengamanan; 4. Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang Tidak Berhak; 5. Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Sandi Lewat komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 6. Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain; 7. Dilakukan oleh Orang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan; Menimbang bahwa tentang unsur kesatu: “Setiap Orang” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa untuk memperjelas pengertian setiap orang, maka perlu kiranya mempertimbangkan pendapat-pendapat para ahli hukum yang diantaranya adalah Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana; Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan; Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan; Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya. Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Barang siapa telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ sehingga Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur kedua: “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun, Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah adanya kesadaran dalam hati atau niat, dan dilanjutkan dengan perbuatan ; Menimbang bahwa pengertian Melawan Hukum diartikan secara berbeda-beda oleh pakar-pakar hukum antara lain Lamintang memamakai istilah “Tidak Sah”, Hezewinkel-Suringa memakai istilah Zonder Bevoegdheid (tanpa kewenangan) sedangkan hoge raad memakai istilah Zonder Eigenrecht (tanpa hak), jadi melawan hukum juga dapat diartikan sebagai bukan hanya melanggar peraturan perundangundangan yang ada dan berlaku, akan tetapi juga termasuk melanggar tata susila, dan atau melanggar kepatutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengakses adalah jalan masuk atau membuat jalan masuk atau meneruskan; Menimbang bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan; Menimbang bahwa menurut Pasal 1 butir 14 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan; Menimbang bahwa menurut Pasal 1 butir 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik; Menimbang yang dimaksud dengan Memperoleh adalah mendapat, mencapai sesuatu dengan usaha; Menimbang bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto electronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Menimbang bahwa menurut Pasal 1 butir 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau di dengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum PT. Telkomsel telah mengalami kehilangan revenue atau kebocoran pendapatan karena seseorang telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB. Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Menimbang bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT. Telkomsel; Menimbang bahwa terjadi telah pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel dapat diketahui dengan dilakukannya kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksi Top Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta; Menimbang bahwa dari jumlah tersebut pihak Telkomsel merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi Top Up Tcash dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya pihak Telkomsel melakukan pengecekan ke arah teknis system Top Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal; Menimbang bahwa selain di system Top Up Tcash, juga ditemukan Ilegal Recharge di system Top Up CAM. Didalam system Top Up CAM juga terjadi modus yang sama; Menimbang bahwa Pihak Telkomsel menemukan pada Transaksi only Tsel (Transaksi yang ada di URP tapi tidak ada di pembukuan keuangan PT. Telkomsel), kemudian melonjak sangat jauh di bulan oktober 2011 melebihi pola transaksi bulanbulan sebelumnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran yang tidak lumrah/ tidak lazim. Kejadian ini terjadi pada sistem pengisian pulsa yang menggunakan aplikasi internal yaitu Top Up Tcash dan Top Up CAM;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengadakan komunikasi di Team speak dengan menggunakan nama samaran antara lain IFoNe adalah terdakwa sendiri, Upil adalah Setia Perkasa alias UPIL, dan soun yang tidak diketahui Terdakwa siapa pemiliknya . Server adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, BeibehAja adalah DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, ZLN adalah INDRA AJIAYASA dan LUNDU adalah MOHAMAD SUSANTO alias FISH LOVER. Sedangkan nama samaran lainnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenalnya. Menimbang bahwa dalam percakapan terdakwa dengan Teman- temanya lainnya seperti FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, INDRA AJIYASA dan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER terdakwa membicarakan tentang instalasi game online di server PT. Telkomsel, dimana terdakwa menyarankan untuk instalasi ssh di server milik PT. Telkomsel yang kosong, terdakwa juga menyarankan jangan instal di server ovo, karena terdakwa tahu server ovo itu dipakai oleh PT. Telkomsel untuk aktivitas jaringan komunikasi; Menimbang bahwa kemudian FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server meminta tolong untuk memecahkan kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan SETIA PERKASA alias UPIL mengarahkan server yang di instal game online ke server bigIP (F5). Kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< menurut FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server adalah SHA1, akan tetapi terdakwa tidak mengerti SHA1 apa. Menimbang bahwa terdakwa dan teman-temannya telah masuk kedalam server PT. Telkomsel pada saat berkomunikasi di Teamspeak, karena FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server telah melakukan instalasi Teamspeak di server PT. Telkomsel, sehingga dengan sendirinya kami semua telah masuk kedalam sistem internal PT. Telkomsel; Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA sebagai teman dan kami bergabung dalam forum Cyber Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta dengan teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu: 1. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB adalah orang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel, selanjutnya memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel kepada mereka; 2. MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER mempunyai nama samara di teamspeak adalah LUNDU, kegiatan yang dilakukan adalah main game online, membuat script pengisian pulsa; 3. DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO mempunyai nama samaran adalah BabehAja, kegiatannya adalah main game online di teamspeak yang ada di server PT. Telkomsel. Kemudian dia juga melakukan scanning IP Address; 4. LUKMAN adalah saudara ipar Terdakwa,Terdakwa pernah memberikan kartu simpati Telkomsel yang berisi pulsa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah 10 simcard. Terdakwa juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada Tersangka LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA. Sehingga LUKMAN dapat melakukan akses internet gratis; 5. SETIA PERKASA alias UPIL mempunyai peranan untuk melakukan Processlist dari database server PT. Telkomsel, maksudnya SETIA PERKASA alias UPIL melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel; 6. INDRA AJIYASA mempunyai peranannya adalah melakukan permainan game online, melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus; Menimbang bahwa sedangkan perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URL tersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMADSUMARDJO alias RIZAL DUA

GEBE / RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i- cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: 1. Terdapat tampilan Dekstop 2. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; 3. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP; 4. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx 5. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx 6. Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digita Hanafi 01\t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt 7. Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users\CyberTsel\AppData\Roaming\TS3Client\chats Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menginstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1. Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2. Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3. Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4. Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5. OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6. Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7. Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8. IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9. TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel; 10. Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11. VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; Menimbang bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumenelektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel. Menimbang bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi yang tidak secara langsung dipelajari oleh terdakwa; Menimbang bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel.

Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaanperusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB; Menimbang bahwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo tersebut terdakwa dan teman-temannya dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel; Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan terdakwa telah Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik karena terdakwa secara sadar mengetahui bahwa PT. Telkomsel telah membuat suatu Sistem Elektronik yang tidak dapat di akses oleh umum karena PT. Telkomsel sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan dan jasa telekomunikasi merupakan suatu perusahaan yang berkepentingan untuk melindungi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik miliknya dan berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah membuat jalan masuk atau meneruskan sistem elektronik milik Telkomsel dengan membuat akses dengan cara jalan melihat dan memilah database milik PT. Telkomsel dengan menggunakan computer sehingga dapat masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel yang bertujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik milik PT. Telkomsel yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur ketiga “Dengan Melanggar, Menerobos, Melampaui atau Menjebol Sistem Pengamanan” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melanggar adalah melewati, melalui secara tidak sah; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menerobos adalah menembus, mendobrak; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melampaui adalah melalui, melewati, melintasi dan melanggar; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menjebol Sistem Pengamanan adalah merusak hingga tembus suatu sistem yang dibuat oleh pihak-pihak untuk melindungi data-data elektronik miliknya; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Menimbang bahwa perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URL tersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i- cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: 1. Terdapat tampilan Dekstop 2. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat

lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; 3. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP; 4. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx 5. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx 6. Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digital Hanafi 01\t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt 7. Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users\CyberTsel\AppData\Roaming \TS3Client\chats; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menginstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1. Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2. Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3. Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4. Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5. OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6. Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7. Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8. IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9. TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel; 10. Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11. VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan folder : C:\xampp\htdocs adalah salah satu bagian dari script pengsian pulsa yang terdakwa dapatkan dari SETIA PERKASA ALIAS UPIL yang berfungsi untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Script ini digunakan juga untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Menimbang bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel. Menimbang bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi. Akan tetapi sampai saat terdakwa belum pernah mempelajarinya; Menimbang bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel. Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaan- perusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan

koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB; Menimbang bahwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel yang kami gunakan adalah server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo terdakwa dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel; Menimbang bahwa setelah masuk ke dalam server OVO (sebagai base) milik PT. Telkomsel terdakwa tidak melakukan penginstalan apapun. Terdakwa hanya menjalankannya sebagai koneksi tunnel saja, sementara aplikasi Teamspeak, game online terdakwa tidak pernah menginstalnya. Dan script pengisian pulsa di jalankan dari komputer local terdakwa yang sudah terkoneksi dengan server OVO melalui VPN (Virtual Private Network); Menimbang bahwa Terdakwa sudah berada dalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173.173 yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. dan terdakwa menguasai beberapa server dan IP Address tersebut dengan menggunakan VNC dan Web Browser untuk mengetes IP Addressnya; Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah meninggalkan backdoor di server PT. Telkomsel, yang membuat Back Door adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, terdakwa hanya menggunakannya saja dan melakukan testing ke server PT. Telkomsel, apakah server yang kita temukan bisa bekerja apa tidak; Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah melakukan instalasi VNC di server PT. Telkomsel, terdakwa mendapatkan VNC di server PT. Telkomsel pada awalnya melakukan Guessing Password, kemudian melakukan capture terhadap setiap server yang dimasuki. Selanjutnya terdakwa menandainya dan menyimpannya di notepad txt; Menimbang bahwa terdakwa menggunakan APN (Accsess Point Name) MMS dan Coorporate untuk masuk kedalam system internal PT. Telkomsel; Menimbang bahwa terdakwa mengunakan APN MMS dan Cooperate adalah dengan cara sebagai berikut; 1. Membuka aplikasi modem: 2. Kemudian menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 3. Selanjutnya menuju ke menu setting modem, pilih option, profile management; 4. Mengisi settingan APN dengan MMS atau Perusahaan/ corporate, dan menyimpannya; 5. Melakukan koneksi modem ke APN MMS atau corporate; 6. Selanjutnya mengaktifkan koneksi VPN (Vitual Private Network) dengan menggunakan aplikasi OpenVpn, kemudian melakukan buka aplikasi yang lain, dan melakukan scanning dan pencarian server-server lainnya di PT. Telkomsel. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terdakwa bersama dengan teman-temannya telah menerobos sistem pengamanan PT. Telkomsel dengan cara membuat aplikasi komputer sehingga terdakwa dan teman- temannya mendapat informasi yang diingininya dari PT. Telkomsel dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur keempat “Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang Tidak Berhak” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memindahkan adalah menempatkan ke tempat lain, membawa, berpindah; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mentransfer adalah suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu ke tempat yang lain; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Menimbang bahwa perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URL tersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE /

RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i- cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: 1. Terdapat tampilan Dekstop 2. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; 3. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI) \t53l\DUMP; 4. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx 5. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx 6. Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digital Hanafi 01\t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt 7. Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users\CyberTsel\AppData\Roaming \TS3Client\chats; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menginstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1. Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2. Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3. Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4. Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5. OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6. Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7. Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8. IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9. TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel; 10. Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11. VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan folder : C:\xampp\htdocs adalah salah satu bagian dari script pengsian pulsa yang terdakwa dapatkan dari SETIA PERKASA ALIAS UPIL yang berfungsi untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Script ini digunakan juga untuk melakukan Recharge Pulsa secara Illegal. Menimbang bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel.

Menimbang bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi. Akan tetapi sampai saat terdakwa belum pernah mempelajarinya; Menimbang bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel. Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaan- perusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB; Menimbang bahwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel yang kami gunakan adalah server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo terdakwa dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel; Menimbang bahwa setelah masuk ke dalam server OVO (sebagai base) milik PT. Telkomsel terdakwa tidak melakukan penginstalan apapun. Terdakwa hanya menjalankannya sebagai koneksi tunnel saja, sementara aplikasi Teamspeak, game online terdakwa tidak pernah menginstalnya. Dan script pengisian pulsa di jalankan dari komputer local terdakwa yang sudah terkoneksi dengan server OVO melalui VPN (Virtual Private Network); Menimbang bahwa Terdakwa sudah berada dalam server Internal PT. Telkomsel antara lain kedalam server BIG IP, IP address 10.73.98.213, IP Address 10.5.98.222, IP Address 10.97.173.173 yang datanya tersimpan dalam file New VNC OK.txt. dan terdakwa menguasai beberapa server dan IP Address tersebut dengan menggunakan VNC dan Web Browser untuk mengetes IP Addressnya; Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah meninggalkan backdoor di server PT. Telkomsel, yang membuat Back Door adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, terdakwa hanya menggunakannya saja dan melakukan testing ke server PT. Telkomsel, apakah server yang kita temukan bisa bekerja apa tidak; Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah melakukan instalasi VNC di server PT. Telkomsel, terdakwa mendapatkan VNC di server PT. Telkomsel pada awalnya melakukan Guessing Password, kemudian melakukan capture terhadap setiap server yang dimasuki. Selanjutnya terdakwa menandainya dan menyimpannya di notepad txt; Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas terdakwa bersama dengan teman-temannya telah memindahkan informasi Elektronik atau dokumen elektronik milik PT. Telkomsel ke dalam sistem Elektronik milik mereka yaitu dengan cara terdakwa mengumpulkan data-data sehingga mendapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt yang merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel yang selanjutnya ditandai dan disimpan oleh terdakwa di notepad txt yang merupakan Sistem Elektonik milik terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsure ini juga telah terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur kelima “Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Sandi Lewat komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33” kan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah suatu proses untuk mengeluarkan hasil; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengadakan untuk Digunakan adalah menjadikan , menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengimpor adalah suatu kegiatan memasukan barang dari luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, megirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah mempunyai hak terhadap sesuatu hal yang bernilai; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sandi adalah sebuah kata dalam bahasa sansekerta yang mempunyai arti rahasia atau menyembunyikan sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rahasia atau kode sedangkan dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, pengertian umum persandian adalah semua kegiatan pengamanan informasi rahasia yang dilaksankan berdasarkan konsep, teori dari teknik-teknik penyandian serta ilmu pendukung lain secara metodologis, konsisten dan sistematis; Menimbang bahwa Pasal 1 butir 16 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik lainnya; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memfasilitasi Perbuatan adalah memberikan sarana untuk melancarkan fungsi untuk memberikan kemudahan; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum PT. Telkomsel telah mengalami kehilangan revenue atau kebocoran pendapatan karena seseorang telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB. Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Menimbang bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT. Telkomsel; Menimbang bahwa terjadi telah pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel dapat diketahui dengan dilakukannya kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksi Top Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta; Menimbang bahwa dari jumlah tersebut pihak Telkomsel merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi Top Up Tcash dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya pihak Telkomsel melakukan pengecekan ke arah teknis system Top Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal; Menimbang bahwa selain di system Top Up Tcash, juga ditemukan Ilegal Recharge di system Top Up CAM. Didalam system Top Up CAM juga terjadi modus yang sama; Menimbang bahwa Pihak Telkomsel menemukan pada Transaksi only Tsel (Transaksi yang ada di URP tapi tidak ada di pembukuan keuangan PT. Telkomsel), kemudian melonjak sangat jauh di bulan oktober 2011 melebihi pola transaksi bulanbulan sebelumnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran yang tidak lumrah/ tidak lazim. Kejadian ini terjadi pada sistem pengisian pulsa yang menggunakan aplikasi internal yaitu Top Up Tcash dan Top Up CAM; Menimbang bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengadakan komunikasi di Team speak dengan menggunakan nama samaran antara lain IFoNe adalah terdakwa sendiri, Upil adalah Setia Perkasa alias UPIL, dan soun yang tidak diketahui Terdakwa siapa pemiliknya . Server adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, BeibehAja adalah DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, ZLN adalah INDRA AJIAYASA dan LUNDU adalah MOHAMAD SUSANTO alias FISH LOVER. Sedangkan nama samaran lainnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenalnya. Menimbang bahwa dalam percakapan terdakwa dengan Teman- temanya lainnya seperti FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, INDRA AJIYASA dan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER terdakwa membicarakan tentang instalasi game online di server PT. Telkomsel, dimana terdakwa menyarankan untuk instalasi ssh di server milik PT. Telkomsel yang kosong, terdakwa juga menyarankan

jangan instal di server ovo, karena terdakwa tahu server ovo itu dipakai oleh PT. Telkomsel untuk aktivitas jaringan komunikasi; Menimbang bahwa kemudian FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO aliasRIZAL2GB alias Server meminta tolong untuk memecahkan kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan SETIA PERKASA alias UPIL mengarahkan server yang di instal game online ke server bigIP (F5). Kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< menurut FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server adalah SHA1, akan tetapi terdakwa tidak mengerti SHA1 apa. Menimbang bahwa terdakwa dan teman-temannya telah masuk kedalam server PT. Telkomsel pada saat berkomunikasi di Teamspeak, karena FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server telah melakukan instalasi Teamspeak di server PT. Telkomsel, sehingga dengan sendirinya kami semua telah masuk kedalam sistem internal PT. Telkomsel; Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA sebagai teman dan kami bergabung dalam forum Cyber Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta dengan teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu: 1. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB adalah orang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel, selanjutnya memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel kepada mereka; 2. MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER mempunyai nama samara di teamspeak adalah LUNDU, kegiatan yang dilakukan adalah main game online, membuat script pengisian pulsa; 3. DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO mempunyai nama samaran adalah BabehAja, kegiatannya adalah main game online di teamspeak yang ada di server PT. Telkomsel. Kemudian dia juga melakukan scanning IP Address; 4. LUKMAN adalah saudara ipar Terdakwa,Terdakwa pernah memberikan kartu simpati Telkomsel yang berisi pulsa masing- masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah 10 simcard. Terdakwa juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada Tersangka LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA. Sehingga LUKMAN dapatmelakukan akses internet gratis; 5. SETIA PERKASA alias UPIL mempunyai peranan untuk melakukan Processlist dari database server PT. Telkomsel, maksudnya SETIA PERKASA alias UPIL melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel; 6. INDRA AJIYASA mempunyai peranannya adalah melakukan permainan game online, melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus; Menimbang bahwa sedangkan perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2011, ketika terdakwa diajak oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB untuk mempelajari Jaringan komunikasi PT. Telkomsel, setelah itu Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB memberikan akses berupa internet gratis melalui VPN (Virtual private Network) yang langsung menuju server OVO milik PT. Telkomsel dan dari VPN (Virtual private Network) tersebut terdakwa mendapatkan tugas untuk mencari dan mempelajari IP Address yang ada didalam server Intenal PT. Telkomsel. Setelah itu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB menemukan URL (Uniform Resource Locator) Recharge untuk pengisian pulsa secara illegal, selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan pengetesan di URL tersebut melalui browser internet (firefox, opera, google crome dan lain-lai) dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil, terdakwa dan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB melakukan pengisian pulsa ke nomor MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) mereka, selanjutnya Pengisian pulsa secara illegal mereka lakukan sekitar bulan Juli 2011; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan harddisk S/N : WCASU7096625 kapasitas 500 GB dari CPU i- cute warna Hitam merupakan milik terdakwa yang mempunyai tampilan sebagai berikut: 1. Terdapat tampilan Dekstop 2. Di dalam folder : C:\xampp\htdocs, terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php atau Hypertext Prepocessor yaitu script atau bahasa pemrograman yang di jalankan melalui web browser (perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox) : pada file recharge.php adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengisian pulsa; 3. Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l \DUMP; 4. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik Smaf Server Addres.xlsx 5. Didalam Barang Bukti Digital Hanafi 01\By IFoNe/ Dump terdapat dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.xlsx

6. Didalam Barang Bukti Digital HANAFI @IFANQ\Bukti Digital Hanafi 01\t53l terdapat dokumen/informasi elektronik APNANE.txt 7. Ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak, arsip komunikasi tersimpan pada \Users \CyberTsel\AppData\Roaming\TS3Client\chats; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menginstal tampilan desktop diatas dan menggunakan beberapa aplikasi dan menyalin data eletronik “scan tsel” yang khusus digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan illegal akses dan illegal recharge ke server PT. Telkomsel antara lain : 1. Aircard Watcher adalah aplikasi untuk menjalankan modem yang saya gunakan sehingga dapat terhubung ke jaringan Internet; 2. Notepad++ adalah aplikasi untuk memudahkan membaca file dalam format *.txt atau text, khusus digunakan terdakwa untuk membaca konfigurasi yang ada di server PT. Telkomsel; 3. Teamspeak3 Client adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting atau komunikasi dengan teman-teman cyber phreaking yaitu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, SETIA PERKASA alias UPIL, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO dan INDRA AJIYASA alias ZLN); 4. Tunnelier adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel. 5. OpenVpn GUI adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 6. Proxyfier adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung software internet yang tidak bisa bekerja melalui proxy server sehingga dapat bekerja melalui HTTPS proxy atau sOcKs proxy. Dengan demikian software terdakwa yang tidak support proxy bisa bekerja layaknya menggunakan koneksi direct dengan menggunakan bantuan proxifier ini. Jadi system kerjanya adalah menghubungkan jaringan lokal komputer terdakwa melalui proxy supaya koneksi menjadi direct atau langsung menuju server yang kita inginkan dalam hal ini server PT. Telkomsel dan yang dimaksud dengan HTTPS adalah HTTP secure dalam artian koneksinya terenkripsi, sedangkan Sock proxy adalah suatu protokol proxy untuk lingkungan client/server; 7. Putty adalah aplikasi untuk melakukan Tunneling / membuat hubungan koneksi dengan server secara langsung, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer terdakwa dengan server PT. Telkomsel; 8. IP Scan adalah aplikasi untuk melakukan pencarian IP Address beserta port yang terbuka. Terdakwa menggunakan aplikasi ini untuk mencari IP Address dan port yang terbuka di server-server PT. Telkomsel; 9. TightVNC adalah aplikasi untuk melakukan remote / mengendalikan komputer dari jarak jauh, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan server-server PT. Telkomsel; 10. Scan Tsel adalah Informasi elektronik yang terdakwa dapat dari aplikasi IP Scanner yang terdakwa gunakan; 11. VVCAP adalah aplikasi yang menggantikan fungsi print screen atau capture data elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk capture data elektronik PT. Telkomsel yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel; Menimbang bahwa informasi elektronik yang ada di Dokumen elektronik berupa Microsoft Office Exel Worksheet dengan nama file “user VOC atau Vasconfig.xlsx” yang tersimpan pada folder “DUMP” detail folder: D (APLIKASI)\t53l\DUMP tersebut terdakwa dapatkan dari salah satu database MYSQL server PT. Telkomsel yang berisikan user dan password data MYSQL server yang lain. Fungsi Informasi elektronik diatas dapat berguna untuk masuk atau login ke data base MySQL server PT. Telkomsel. Menimbang bahwa Informasi elektronik diatas merupakan informasi elektronik yang terdakwa dapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal, akan tetapi terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa karena infromasi elektronik ketika terdakwa dapatkan dan langsung disalin ke dalam mesin komputer terdakwa dan dijadikan sebagai bahan referensi. Akan tetapi sampai saat terdakwa belum pernah mempelajarinya; Menimbang bahwa dokumen/informasi elektronik APNANE.txt diatas merupakan rekapan APN (accsess Point Name) yang terdakwa kumpulkan dari hasil pencarian di server-server milik PT. Telkomsel. Daftar APN (accsess Point Name) tersebut berguna untuk mendapatkan sambungan internet gratis. Setahu saya APN (accsess Point Name) yang ada diatas adalah APN (accsess Point Name) milik Perusahaan atau corporate. Dimana Perusahaan- perusahaan yang menggunakan APN (accsess Point Name) tersebut diatas harus membayar untuk mendapatkan sambungan internet dari PT. Telkomsel. Dengan APN (accsess Point Name) diatas maka terdakwa akan mendapatkan koneksi internet yang gratis, artinya terdakwa menumpang ke APN (accsess Point Name) perusahaan yang terdakwa gunakan seperti APN (accsess Point Name) diatas. Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam jaringan internal server PT. Telkomsel dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan autentikasi usernya tidak ada. Artinya tidak perlu autentikasi menggunakan user name dan password tapi cukup menggunakan sertifikat file *.Cert yang sudah ada dalam config VPN (Virtual Private Network) yang di berikan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB;

Menimbang bahwa sebagai pintu masuk ke jaringan internal PT. Telkomsel Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan server F5 (BigIP) setelah itu dari Big IP barulah menuju ke server OVO. Dan dari server ovo tersebut terdakwa dan teman-temannya dapat melakukan koneksi ke seluruh server milik PT. Telkomsel; Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan terdakwa telah Mengadakan untuk Digunakan Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 karena terdakwa secara sadar mengetahui bahwa PT. Telkomsel telah membuat suatu Sistem Elektronik yang tidak dapat di akses oleh umum karena PT. Telkomsel sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan dan jasa telekomunikasi merupakan suatu perusahaan yang berkepentingan untuk melindungi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik miliknya dan berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah mengadakan untuk digunakan dengan membuat akses dengan cara jalan melihat dan memilah database milik PT. Telkomsel untuk Digunakan Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur keenam “Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; Menimbang bahwa yang diaksud dengan Kerugian adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi atau tidak mendapat faedah, manfaat serta keuntungan; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti diperoleh fakta PT. Telkomsel telah mengalami kehilangan revenue atau kebocoran pendapatan karena seseorang telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB. Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Menimbang bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT. Telkomsel; Menimbang bahwa terjadi telah pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel dapat diketahui dengan dilakukannya kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksi Top Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta; Menimbang bahwa dari jumlah tersebut pihak Telkomsel merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi Top Up Tcash dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya pihak Telkomsel melakukan pengecekan ke arah teknis system Top Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal; Menimbang bahwa Pihak Telkomsel menemukan IP Address yang melakukan Top Up secara Ilegal adalah 10.2.70.22 (proxy server dibuaran), 10.2.117.129 (server ovo dibuaran), 10.2.93.196 (server di buaran), dan 10.7.165.10 (server dari Lampung); Menimbang bahwa Top Up pulsa yang dinyatakan IIegal oleh pihak PT. Telkomsel adalah sebanyak 43634 transaksi berdasarkan hasil audit berjumlah Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah); Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain telah terpenuhi karena akibat dari perbuatan terdakwa PT. Telkomsel telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati pendapatannya sejumlah Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah); Menimbang bahwa tentang unsur ketujuh “Dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa menurut PAF Lamintang didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997 halaman 626-627 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang

atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; Menimbang bahwa perlu juga dipertimbangkan pendapat PAF Lamintang yang bersesuaian dengan Pendapat Prof Simons dan Prof Langemeijer yang menyatakan adanya suatu kesadaran diantara para peserta dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang penting atau tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerja sama itu sebagai faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen atau suatu keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana; Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengadakan komunikasi di Team speak terdapat nama samaran antara lain IFoNe adalah saya sendiri, Upil adalah Setia Perkasa alias UPIL, soun terdakwa tidak tahu. Server adalah FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, BeibehAja adalah DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, ZLN adalah INDRA AJIAYASA dan LUNDU adalah MOHAMAD SUSANTO alias FISH LOVER. Sedangkan nama samaran lainnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenalnya. Menimbang bahwa dalam percakapan terdakwa dengan Teman- temanya lainnya seperti FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO alias BABEHDYO, INDRA AJIYASA dan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER terdakwa membicarakan tentang instalasi game online di server PT. Telkomsel, dimana terdakwa menyarankan untuk instalasi ssh di server milik PT. Telkomsel yang kosong, terdakwa juga menyarankan jangan instal di server ovo, karena terdakwa tahu server ovo itu dipakai oleh PT. Telkomsel untuk aktivitas jaringan komunikasi; Menimbang bahwa kemudian FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server meminta tolong untuk memecahkan kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan SETIA PERKASA alias UPIL mengarahkan server yang di instal game online ke server bigIP (F5). Kode DEC16C52A682ABA27276CEB62F6BFBF138DADF6B <<< menurut FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server adalah SHA1, akan tetapi terdakwa tidak mengerti SHA1 apa. Menimbang bahwa terdakwa dan teman-temannya telah masuk kedalam server PT. Telkomsel pada saat berkomunikasi di Teamspeak, karena FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB alias Server telah melakukan instalasi Teamspeak di server PT. Telkomsel, sehingga dengan sendirinya kami semua telah masuk kedalam sistem internal PT. Telkomsel; Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA sebagai teman dan kami bergabung dalam forum Cyber Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah mencari kelemahan- kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta dengan teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu: 1. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB adalah orang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel, selanjutnya memberikan akses illegal ke server PT.Telkomsel kepada mereka; 2. MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER mempunyai nama samara di teamspeak adalah LUNDU, kegiatan yang dilakukan adalah main game online, membuat script pengisian pulsa; 3. DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO mempunyai nama samaran adalah BabehAja, kegiatannya adalah main game online di teamspeak yang ada di server PT. Telkomsel. Kemudian dia juga melakukan scanning IP Address; 4. LUKMAN adalah saudara ipar Terdakwa,Terdakwa pernah memberikan kartu simpati Telkomsel yang berisi pulsa masing- masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah 10 simcard. Terdakwa juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada Tersangka LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA. Sehingga LUKMAN dapat melakukan akses internet gratis; 5. SETIA PERKASA alias UPIL mempunyai peranan untuk melakukan Processlist dari database server PT. Telkomsel, maksudnya SETIA PERKASA alias UPIL melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel; 6. INDRA AJIYASA mempunyai peranannya adalah melakukan permainan game online, melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus; Menimbang bahwa karena adanya kesadaran dan kesepakatan diantara terdakwa, FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB, MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO, S.I.P. alias BABEHDYO, LUKMAN, SETIA PERKASA alias UPIL, INDRA AJIYASA untuk bekerjasama dalam mengolah data elektronik sehingga mendapat informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik pihak lain yang dalam hal ini merupakan milik PT. Telkomsel maka dapat disimpulkan telah terjadi suatu kerja sama secara sadar diantara terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga dengan demikian unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu Alternatif bagian ketiga tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengakses Komputer Dengan Tujuan untuk Memperoleh Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Dengan Cara Menerobos, Memindahkan dan Mengadakan Untuk Digunakan Sistem Elektronik Agar Dapat Diakses Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain”; Menimbang bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kombinasi yang menggabungkan antara Dakwaan Alternatif dan Kumulatif maka setelah membuktikan dakwaan Kesatu Alternatif bagian Ketiga maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan; Menimbang bahwa tentang unsur kesatu: “Setiap Orang” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa dalam pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi; Menimbang bahwa oleh karena pengertian setiap orang dalam undang- undanng ini juga merupakan orang perseorangan dan unsure setiap orang ini telah membuktikan dan menguraikan unsure ini dalam dakwaan alternative ketiga maka Majeli Hakim berkesimpulan bahwa unsure setiap orang dalam dakwaan ini juga terpenuhi; Menimbang bahwa tentang unsur kedua: “Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan Setiap Orang” akan dibuktikan sebagai berikut: Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih; Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang; Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 13 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa PT. Telkomsel telah mengalami kehilangan revenue atau kebocoran pendapatan karena seseorang telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel ( Simpati dan As ) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB. Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Menimbang bahwa Top Up pulsa yang dinyatakan IIegal oleh pihak PT. Telkomsel adalah sebanyak 43634 transaksi dengan nilai nominal kerugian sekitar Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah); Menimbang bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 sekitar Jam 18.00 Wib, di Area Parkir Terminal 1 A Bandara Soekarno hatta, oleh Petugas kepolisian dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus

Bareskrim Polri karena telah melakukan perbuatan masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa secara illegal; Menimbang bahwa terdakwa melakukan Illegal akses dan Illegal Recharge ke server PT. Telkomsel, dengan menggunakan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 seperti yang disebutkan diatas dan setelah nomor MSISDN tersebut di blokir oleh pihak PT. Telkomsel, terdakwa menggantikan nomor MSISDN lainnya. Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan Illegal akses dan Illegal Recharge (pengisian pulsa secara Illegal) ke nomor-nomor MSISDN tersebut diatas pada waktu malam hari; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya memberikan pulsa secara gratis bagi teman-teman yang menang dalam permainan game online di teamspeak yang berada di server PT. Telkomsel. Pada saat itu kebetulan yang menang adalah Indra Ajiyasa alias ZLN. Setelah Indra Ajiyasa alias ZLN memenangkan permainan game online dan mendapatkan pulsa, maka Indra Ajiyasa alias ZLN menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul pulsa yang Indra Ajiyasa alias ZLN dapatkan; Menimbang bahwa kemudian terdakwa memberitahukan pulsa tersebut didapatkan dari server PT. Telkomsel secara Illegal. Kemudian Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan kepada terdakwa agar pulsa tersebut Indra Ajiyasa alias ZLN jual kepada orang lain; Menimbang bahwa setelah Indra Ajiyasa alias ZLN mengusulkan untuk menjual pulsa tersebut, terdakwa berkoordinasi dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB dan akhirnya FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengijinkan terdakwa untuk memberikan pulsa kepada Indra Ajiyasa alias ZLN untuk di jual karena Indra Ajiyasa alias ZLN beralasan untuk membantu perekonomian keluarga; Menimbang bahwa pada saat ada pertandingan game online lagi pemenangnya adalah Opik88, dan mendapatkan pulsa gratis senilai kurang lebih Rp. 100.000,-. Selanjutnya dia (Opik88) juga menawarkan diri sama seperti Indra Ajiyasa alias ZLN, akan tetapi FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB belum memberikan ada persetujuan, karena desakan dari saudara Opik88, akhirnya terdakwa memberikan pulsa Illegal dari server PT. Telkomsel untuk dijual oleh Opik88 kemudian dari saudara Opik88, terdakwa mengenal saudara Beny, Noni dan Harianto Phanliana; Menimbang bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 Minggu FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB mengetahui kalau Opik88 menjual pulsa dari terdakwa, kemudian akhirnya dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB meminta pembagian hasil penjualan pulsa Illegal yang didapat dari server PT. Telkomsel; Menimbang bahwa terdakwa juga memberikan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal kepada SETIA PERKASA alias UPIL; Menimbang bahwa terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal kepada Opik88 dengan cara Opik88 memberikan nomor-nomor MSISDN dari simcard Telkomsel melalui sms (short message service) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan URL (Uniform Resource Locator) pengisian pulsa illegal yang saya dapatkan dari FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB. Menimbang bahwa dalam melakukan penjualan terdakwa menggunakan dua cara yaitu pertama, pelanggan melakukan transfer sejumlah dana melalui rek BCA atas nama AHMAD HANAFI kemudian pelanggan mengirimkan sms yang menyatakan telah mentransfer dana kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengkonfirmasi melalui m-banking BCA dan jika benar, terdakwa segera mengirim pulsa pada nomor HP pelanggan dan yang kedua terdakwa mentransfer pulsa dan terdakwa mengirimkan no rekening atas nama terdakwa seperti diatas untuk dikirim sejumlah dana; Menimbang bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa menjual pulsa lebih murah dua puluh persen dari harga jual PT Telkomsel; Menimbang bahwa terdakwa pernah menjual pulsa senilai Rp. 50.000.000,- dan yang paling kecil senilai Rp. 100.000,melalui forum chating, dan dari mulut ke mulut; Menimbang bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang dari saudara BENNY dengan nomor rekening BCA 1950635378, dan terdakwa mengenal saudara BENNY adalah dari tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB melalui chatting di Team Speak.Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB meminta terdakwa untuk melayani saudara BENNY, agar terdakwa mau mengisikan pulsa kepadanya (BENNY). Selanjutnya saudara BENNY menghubungi terdakwa lewat Chatting di Yahoo Messengger. Didalam percakapan kami di Chatting (saya dan BENNY), saudara BENNY mengirimkan beberapa nomor MSISDN (handphone) milik provider PT. Telkomsel melalui chatting. Kemudian saya mengisi nomor MSISDN tersebut dengan cara mengetikkan URL (Uniform Recharge Language)

yang diberikan oleh Tersangka FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL2GB. Maksud dan tujuan saya dan BENNY dalam melakukan transaksi tersebut diatas adalah jual beli pulsa yang dihasilkan secara iilegal; Menimbang bahwa penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dengan saudara BENNY salah satu contohnya sebagai berikut :Jika pengiriman uang senilai Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan BENNY, maka saya mengisi pulsa ke nomor-nomor MSISDN (yang diberikan oleh BENNY) senilai 4.000.000 pulsa atau 4000K. Dengan perbandingan pulsa senilai 100.000,- (seratus ribu) dijual dengan harga Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Menimbang bahwa pengiriman pulsa yang diketahui oleh Saudara FaACHRIZAL bertujuan untuk memudahkan dalam pembagian hasil penjualan pulsa dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO selaku pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel; Menimbang bahwa pembagian hasil penjualan pulsa tersebut berasal dari penjualan pulsa yang terdakwa lakukan dari beberapa reseller, mengingat saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO adalah pemberi akses masuk ke server pulsa milik PT Telkomsel , pembagian hasil penjualan pulsa tersebut dengan perbandingan 50:50, dengan penjelasan yaitu apabila terdakwa mendapatkan hasil penjualan pulsa senilai Rp. 1. 000. 000 maka saya melakukan pembagian uang senilai Rp. 500. 000 ke rekening BCA nomor 2450211063 FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Menimbang bahwa setiap penjualan pulsa yang terdakwa lakukan tidak selalu terdakwa lakukan pembagian hasil dengan saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO, karena sebenarnya terdakwa meminta pembagian hasil itu tidak dengan perbandingan 50:50 namun dengan perbandingan yang tidak seimbang (60:40) dan kenyataanya saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO tidak menyetujui, sehingga terkadang terdakwa tidak memberikan pembagian kepada saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO; Menimbang bahwa dari hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa membeli mobil toyota avanza veloz seharga Rp. 171. 000. 000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan mobil Suzuki APV seharga Rp. 124. 000. 000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) serta terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada adik ipar terdakwa atas nama LUKMAN pada rekening BCA; Menimbang bahwa selain mobil-mobil tersebut terdakwa juga menyimpan uang yang didapatnya dari menjual pulsa milik PT. Telkomsel senilai Rp 386. 741. 025. 38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414b yang dibuka pada tahun 2005 di Bank BCA KCU Purwakarta ; Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut terdakwa telah Yang Menempatkan dan Membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan karena Terdakwa telah menempatkan uang hasil penjualan pulsa yang didapatnya dengan jalan masuk ke dalam sistem elektronik milik PT. Telkomsel ke dalam Transaksi Keuangan yang ditempatkannya di Rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414 senilai Rp 386.741. 025. 38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan), dimana selain dari uang tersebut terdapat uang yang telah dibelanjakan dengan membeli toyota avanza veloz seharga Rp. 171. 000. 000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan mobil Suzuki APV seharga Rp. 124. 000. 000 (seratus dua puluh empat juta rupiah) serta mentransfer sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada adik ipar terdakwa atas nama LUKMAN pada rekening BCA dengan tujuan untuk menyembunyikan Harta kekayaannya yang didapat dari mengambil pulsa melalui masuk ke dalam system elektronik PT. Telkomsel secara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kumulatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”; Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum; Menimbang bahwa oleh karena majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strafmaat) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa; Menimbang bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing Of Disparity) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat

terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dibidang computer dan diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat menjauhkan terdakwa dari pengulangan perbuatan tersebut karena terdakwa menggunakan pengetahuannya tersebut untuk meretas atau lebih dikenal dengan istilah Hacker; Menimbang bahwa Hacker/ peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisa, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan; Menimbang bahwa pada mulanya pada Tahun 1960 disebuah organisasi mahasiswa Tech Model Railroad club, istilah Hacker pertamakali muncul dengan arti positif untuk meyebut seseorang anggota yang memiliki kehlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama, dan dalam perkembanganyata pada Tahun 1983 istilah tersebut mulai berkonotasi negatif karena FBI menangkap kelompok kriminal yang berbasis di Milwaukee yang telah dinyatakan bersalah karena membobol 60 komputer; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan terdakwa dapat menggunakan keahliannya tersebut secara positif dan lebih baik dikemudian hari, serta dapat menjadikan perkara ini menjadi pelajaran yang berharga bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menjadikan kesalahannya menjadi suatu pengalaman yang berharga dan memberikan contoh bagi generasi muda yang lain yang berpengetahuan dalam bidang computer agar tidak melakukan hal yang sama dengan terdakwa sehingga perkara ini tidak akan terulang lagi di masyarakat Purwakarta khususnya dan Indonesia umumnya, maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini Majelis Hakim memandang telah cukup adil, patut, manusiawi dan proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa; Menimbang bahwa selain dari pidana penjara pasal-pasal yang telah dibuktikan terhadap diri terdakwa mengatur tentang pemberian hukuman denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarannya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini; Menimbang bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Terdakwa- terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa-terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan barang bukti yaitu 1 (Satu) buah SIM A Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM 771013160499, 1 (Satu) buah SIM C Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM : 771013160472 , 1 (Satu) buah KTP Atas Nama AHMAD HANAFI yang beralamat Di JL. Lodaya Rt 18 Rw 05 Kp. Bojong Negri Kidul Kabupaten Purwakarta, 1 (Satu) buah kartu NPWP Nomor 49.531.290.2 -409.000 Atas Nama AHMAD HANAFI, , 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701, 1 (satu) buah FLASDISK Merek Kingstone 4G Warna Putih, 1 (Satu) key BCA warna biru, 1 (satu) buah Notebook Merek DELL Warna Biru No.ETF 25 Q 1-14821047737, 1 (satu) buah FLASDISK Putih Merek Kingstone Kapasitas 1 GB, 1 (satu) buah Laptop Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 8491174417, 1 (satu) buah Laptop Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 6968 052 469, 20 (dua puluh) Kartu Perdana AS, 11 (sebelas) Simcard AS Bekas, 1 (satu) Buah Simcard Fren Bekas 1 (satu) Unit Tablet Merek Archos / 9 Warna hitam, 1 (satu) buah DSB Hardisk Eksternal Warna Hitam, 2G Merek sata Eksternal, 1 (satu) buah Hardisk Almunium Eksternal 2G, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas Nama Siti Fatimah dengan No.rek 2467051077, 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Sebidang Tanah dengan Luas 164 m2 di RT 18/05 Bojong Purwakarta 14-11-2011, 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701, 3 (tiga) buah tabungan BCA atas Nama AHMAD HANAFI No.Rek 2311674414 KCU Purwakarta, 1 (Satu Lembar ) Kwitansi no:00347 Untuk pembuatan AKTA Jual beli Proses balik Nama sertivikat di Notaries Dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA, SH Tanggal 5 Desember 2011, 1 (Satu) Lembar kwitansi No: 00348 Untuk Pembuatan AKTA jual beli Proses balik Nama Sertivikat di notaries dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA SH Tanggal 5 Desember 2011, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan barang yang diakui terdakwa merupakan miliknya maka dalam hal ini barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ahmad Hanafi sedangkan 1 (Satu) Buah Sertifikat Asli Tanah Hak Milik Nomor 01851 Prov Jabar Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta kel, Nagri kidul Luas 104 M2 Atas Nama Rojak merupakan Barang Bukti yang bukan atas nama Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang tersita yaitu Ahmad Hanafi, 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP DKI Jakarta Nik. 09.5403.191077.0423 Nama AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki-Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta

Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat Lurah WAHYU PRIAS TANTO.S SOS Nip :01.0233923, 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013, 1 (Satu) Lembar photo kopy SPK ( Surat Pesanan Kendaraan ) No. PJJR-001441 Yang Di keluarkan Oleh PT. Citra Asli Buana Bogor, 2 (Dua) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama Citra Asri Buana Dengan Nomor Rekening 09533032977 Periode Tanggal 10 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 dan periode Tanggal 21 Oktober 2011 s/d Tanggal 22 Oktober 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit Mobil APV GE FF, Warna abu-abu metalik / silver , tahun 2011, No Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol, T . 1265 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong T. 18/05 Purwakarta, 1 (Satu) Lembar photo kopy BPK (bukti pembayaran kendaraan) , berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada tersita yaitu M. Zaini Dahlan, 1 (Satu) bundel rekening Koran periode tanggal April 2011 s/d Januari 2012 Pemilik rekening BCA atas nama Ahmad Hanafi No. 2311674414 pada BCA kantor cabang utama Purwakarta, 1 (Satu) bundel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Ahmad Hanafi di BCA KCU Purwakarta berikut fotokopi KTP atas nama Ahmad Hanafi, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang- barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada tersita yaitu Endarto Putra Jaya, SH, 1 (Satu) Lembar photo Copy legalisir faktur Kendaraan baru milik Toyota Auto 2000, 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip :195704141980031013, 1 (Satu) Lembar photo Copy Legalisir SPK (Surat Penetapan Kendaraan) No.T262-12541 yang di keluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang, 2 (Dua) Lembar photo kopy legalisir Kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262-32695, T262-33290, T262-33274 dan T262-33060, 3 (Tiga) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama astra Internasional dengan Nomor rekening 0063308894 periode Tanggal 31 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, Warma Silver Metalik, Tahun 2011, No, Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No Mesin 3SZDCK5408 No. Pol, : T.1328 , berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada tersita yaitu Wahidin Mulyanto, 1 (Satu) Buah CPU LG Asus Tipe 1 CUTE Warna hitam, 1 (Satu) Buah Modem Exsternal Warna Hitam Merek 02, 1 (Satu) Buah USB Logitec Warna Hitam, 2 (Dua) Buah Modem Merek HUAWEI Warna Hitam, 1 (Satu) Buah USB Internet Merek SIERRAWIRELES Merek ATT Warna Silfer, 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini Warna Hitam Dengan Simcard Telkomsel, Nomor Kartu 6210 1318 4240 1635-01, 1 (Satu) Buah Hp Merek Samsung dengan double Simcard XL Nomor Kartu 896 211 6320 Dan Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 0194 2515 9982, 1 (satu) Buah Hape sony Erickson Warna coklat Tipe K6301 Berikut Simcard XL, dengan Nomor kartu 896 2110 812, 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini 8250 Dengan Nomor IMEI: 3684080431146979 Simcard Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 1312 5252 3387 merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang- barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara, 3 ( Tiga lembar ) Kwintansi Pembelian Mobil Toyota Avanza Berikut 1 Lembar tanda Jaminan sementara pembelian mobil Toyota avanza No.T262-12541, 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Mobil APV 1.5 GE Nomor KWH / 11 000087 Atas Nama AHMAD HANAFI, 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV No.Pol : T1265-AF Warna abu Metali tahun 2011 berikut kunci kontak di lengkapi dengan Dokumen STNK atas Nama AHMAD HANAFI, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza No.pol T-1328-AF Warna silver Tahun 2011 berikut kunci kontak dan Dokumen STNK Atas Nama AHMAD HANAFI, 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Mobil APV GF, FF, Warna abu-abu Metalik/ silver. Tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No, Mesin GI5AID237995 No.Pol. : T.1265 AF atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta, 1(Satu) Buah BPKB No.1-05331252 Kendaraan Bermotor Mobil Toyota avanza Veloz MIT, Warna Silver Metalik tahun 2011, No. Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol : T.1328 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong RT 18/05 Purwakarta, Uang senilai Rp 386.741.025.38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414 per tanggal 6 Januari 2012 merupakan barang-barang yang dibeli dari hasil penjualan pulsa yang di dapat terdakwa dari PT. Telkomsel, Tbk dengan cara menerobos system elektronik PT. Telkomsel, Tbk maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Telkomsel yang mana dalam hal ini Pulsa yang diambil oleh terdakwa seharusnya dapat dijual oleh PT. Telkomsel, Tbk dan keuntungan tersebut merupakan hak dari PT. Telkomsel, Tbk oleh karena itu Barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Telkomsel, Tbk.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah luas 104 M2 yang terletak di Kelurahan Nagrikidul RT. 18 RW. 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy selama dalam proses persidangan terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan secara sah

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu terhadap Barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan tentang statusnya; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan; Menimbang bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut 0 HAL YANG MEMBERATKAN : • Perbuatan terdakwa merugikan PT. Telkomsel, Tbk; • Perbuatan terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang komputer karena terdakwa sangat menyadari bahwa suatu sistem elektronik yang diterobosnya merupakan sistem elektronik yang dilindungi oleh pemiliknya; • Terdakwa melibatkan pihak-pihak lain dalam melakukan kegiatannya; • Terdakwa melakukan 2(dua) tindak pidana secara bersamaan; 1 HAL YANG MERINGANKAN : • Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; • Terdakwa belum pernah dihukum; • Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi; Menimbang bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat; Mengingat Pasal 51 ayat (2), Pasal 36, Pasal 30 ayat (1), (2) , (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 KUHPidana serta pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengakses Komputer Dengan Tujuan untuk Memperoleh Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Dengan Cara Menerobos, Memindahkan dan Mengadakan Untuk Digunakan Sistem Elektronik Agar Dapat Diakses Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain ” dan “Pencucian Uang”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah); 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan; 4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1) 1 (Satu) buah SIM A Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM 771013160499; 2) 1 (Satu) buah SIM C Atas Nama AHMAD HANAFI Dengan Nomor SIM : 771013160472; 3) 1 (Satu) buah KTP Atas Nama AHMAD HANAFI yang beralamat Di JL. Lodaya Rt 18 Rw 05 Kp. Bojong Negri Kidul Kabupaten Purwakarta; 4) 1 (Satu) buah kartu NPWP Nomor 49.531.290.2 -409.000 Atas Nama AHMAD HANAFI; 5) 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri SYARIAH Dengan Nomor 6221009100195701; 6) 1 (satu) buah FLASDISK Merek Kingstone 4G Warna Putih; 7) 1 (Satu) key BCA warna biru; 8) 1 (satu) buah Notebook Merek DELL Warna Biru No.ETF 25 Q 1-14821047737; 9) 1 (satu) buah FLASDISK Putih Merek Kingstone Kapasitas 1 GB; 10) 1 (satu) buah Laptop Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 8491174417; 11) 1 (satu) buah Laptop Merek DELL Warna Hitam Tipe po76003 Ekspres Service Kode 6968 052 469; 12) 20 (dua puluh) Kartu Perdana AS; 13) 11 (sebelas) Simcard AS Bekas; 14) 1 (satu) Buah Simcard Fren Bekas; 15) 1 (satu) Unit Tablet Merek Archos / 9 Warna hitam; 16) 1 (satu) buah DSB Hardisk Eksternal Warna Hitam, 2G Merek sata Eksternal; 17) 1 (satu) buah Hardisk Almunium Eksternal 2G; 18) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas Nama Siti Fatimah dengan No.rek 2467051077; 19) 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Sebidang Tanah dengan Luas 164 m2 di RT 18/05 Bojong Purwakarta 14-11-2011; 20) 3 (tiga) buah tabungan BCA atas Nama AHMAD HANAFI No.Rek 2311674414 KCU Purwakarta; 21) 1 (Satu Lembar ) Kwitansi no:00347 Untuk pembuatan AKTA Jual beli Proses balik Nama sertivikat di Notaries Dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA, SH Tanggal 5 Desember 2011;

22) 1 (Satu) Lembar kwitansi No: 00348 Untuk Pembuatan AKTA jual beli Proses balik Nama Sertivikat di notaries dan PPAT SANGGADERO ANGGESTHA SH Tanggal 5 Desember 2011; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ahmad Hanafi. 23) 1 (Satu) Buah Sertivikat Asli Tanah Hak Milik Nomor 01851 Prov Jabar Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta kel, Nagri kidul Luas 104 M2 Atas Nama Rojak; Dikembalikan kepada tersita yaitu Ahmad Hanafi. 24) 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP DKI Jakarta Nik. 09.5403.191077.0423 Nama AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki-Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda Tangani Oleh A.n Camat Lurah WAHYU PRIAS TANTO.S SOS Nip :01.0233923; 25) 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang Di Tanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip:195704141980031013; 26) 1 (Satu) Lembar photo kopy SPK ( Surat Pesanan Kendaraan ) No. PJJR-001441 Yang Di keluarkan Oleh PT. Citra Asli Buana Bogor; 27) 2 (Dua) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama Citra Asri Buana Dengan Nomor Rekening 09533032977 Periode Tanggal 10 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 dan periode Tanggal 21 Oktober 2011 s/d Tanggal 22 Oktober 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit Mobil APV GE FF, Warna abu-abu metalik / silver , tahun 2011, No Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol, T . 1265 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong T. 18/05 Purwakarta; 28) 1 (Satu) Lembar photo kopy BPK (bukti pembayaran kendaraan); Dikembalikan kepada tersita yaitu M. Zaini Dahlan. 29) 1 (Satu) bundel rekening Koran periode tanggal April 2011 s/d Januari 2012 Pemilik rekening BCA atas nama Ahmad Hanafi No. 2311674414 pada BCA kantor cabang utama Purwakarta; 30) 1 (Satu) bendel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Ahmad Hanafi di BCA KCU Purwakarta berikut fotokopi KTP atas nama Ahmad Hanafi; Dikembalikan kepada tersita yaitu Endarto Putra Jaya, SH. 31) 1 (Satu) Lembar photo Copy legalisir faktur Kendaraan baru milik Toyota Auto 2000; 32) 1 (Satu) Lembar photo kopy KTP Provinsi Jawa Barat, Kab. Purwakarta, Nik.321401191077002, Nama : AHMAD HANAFI Kelahiran : Surabaya , 19 Oktober 1977, Jenis Kelamin :Laki Laki Alamat : Ujung Mentang rt 007/001, Kec Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI, Masa Berlaku Sampai Dengan 19 Oktober 2011 Yang DiTanda tangani Oleh A.n Camat H. ENGKAN SUKANDI.SE Nip:195704141980031013; 33) 1 (Satu) Lembar photo Copy Legalisir SPK (Surat Penetapan Kendaraan) No.T262-12541 yang di keluarkan oleh Toyota Auto 2000 Karawang; 34) 2 (Dua) Lembar photo kopy legalisir Kwitansi pembayaran mobil dengan nomor T262-32695, T262-33290, T26233274 dan T262-33060; 35) 3 (Tiga) Lembar photo kopy Rekening Koran BCA atas Nama astra Internasional dengan Nomor rekening 0063308894 periode Tanggal 31 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011 yang berisikan Transaksi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, Warma Silver Metalik, Tahun 2011, No, Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No Mesin 3SZDCK5408 No. Pol, : T.1328 ; Dikembalikan kepada tersita yaitu Wahidin Mulyanto. 36) 1 (Satu) Buah CPU LG Asus Tipe 1 CUTE Warna hitam; 37) 1 (Satu) Buah Modem Exsternal Warna Hitam Merek 02; 38) 1 (Satu) Buah USB Logitec Warna Hitam; 39) 2 (Dua) Buah Modem Merek HUAWEI Warna Hitam; 40) 1 (Satu) Buah USB Internet Merek SIERRAWIRELES Merek ATT Warna Silfer; 41) 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini Warna Hitam Dengan Simcard Telkomsel, Nomor Kartu 6210 1318 4240 1635-01; 42) 1 (Satu) Buah Hp Merek Samsung dengan double Simcard XL Nomor Kartu 896 211 6320 Dan Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 0194 2515 9982; 43) 1 (satu) Buah Hape sony Erickson Warna coklat Tipe K6301 Berikut Simcard XL, dengan Nomor kartu 896 2110 812; 44) 1 (Satu) Buah Hp Blackberry Gemini 8250 Dengan Nomor IMEI: 3684080431146979 Simcard Telkomsel dengan Nomor kartu 6210 1312 5252 3387; Dirampas untuk negara. 45) 3 (Tiga lembar) Kwintansi Pembelian Mobil Toyota Avanza Berikut 1 Lembar tanda Jaminan sementara pembelian mobil Toyota avanza No.T262-12541; 46) 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sebuah Mobil APV 1.5 GE Nomor KWH / 11 000087 Atas Nama AHMAD HANAFI; 47) 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV No.Pol : T-1265-AF Warna abu Metali tahun 2011 berikut kunci kontak di lengkapi dengan Dokumen STNK atas Nama AHMAD HANAFI; 48) 1 (Satu) Unit Mobil Avanza No.pol T-1328-AF Warna silver Tahun 2011 berikut kunci kontak dan Dokumen STNK Atas Nama AHMAD HANAFI; 49) 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Mobil APV GF, FF, Warna abu- abu Metalik/ silver. Tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No, Mesin GI5AID237995 No.Pol. : T.1265 AF atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta;

50) 1(Satu) Buah BPKB No.1-05331252 Kendaraan Bermotor Mobil Toyota avanza Veloz MIT, Warna Silver Metalik tahun 2011, No. Rangka MHKMICA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol : T.1328 AF Atas Nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl.Lodaya Bojong RT 18/05 Purwakarta; 51) Uang senilai Rp 386.741.025.38 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah poin tiga delapan) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama AHMAD HANAFI dengan no. rekening 2311674414 per tanggal 6 Januari 2012; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Telkomsel, Tbk. 7. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah). Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami H. A. S. PUDJOHARSOYO, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SELVIANA PURBA, SH, LLM dan HASTUTI, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUHERLAN panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan dihadiri oleh SRI MUNTARI, SH Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis 1. SELVIANA PURBA, SH, LLM H. A. S. PUDJOHARSOYO, SH, M. Hum 2. HASTUTI, SH, MH

Panitera pengganti SUHERLAN