T AK AR UN J
P U T U S A N Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT.
RT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
KA
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara Pemilihan Umum dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di
JA
gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahamad Yani Kav. 58 Lantai 1
Jakarta Pusat (
[email protected] atau
[email protected]), menjatuhkan putusan dalam perkara antara: --------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
IT
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
sebuah
IT
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) Partai
Politik
yang
telah
berbadan
hukum
GG
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No M.H.H.12 AH Tahun 2010 tanggal 27 September 2010
IN
tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan
NT
DPN PKP INDONESIA Periode 2010-2015, dalam hal ini diwakili oleh: ------------------------------------------------------------: SUTIYOSO --------------------
b. Pekerjaan/Jabatan
:Ketua
Umum
PKP
INDONESIA -------------------No.
KTP:
GG I
c. Kewargaan Negara :WNI
3275100612450001 ----------
: Jl. Kalimanggis No. 100 RT. 001/005,
IN
d. Alamat
PE N
GA DI LA
1. a. Nama
Kel.
NT
Jatisampurna,
Jatikarya,
Kota
ILA
Bekasi---------------------------
GA D
Hlm. 1 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
T AK AR f.
: 021-319 22 733 ---------------
Nomor faksimili
: 021-319 22 822 ---------------
IT
2. a. Nama
:HM.
YUSUF
KARTANEGARA --------------
b. Pekerjaan/Jabatan
: Sekretaris Jenderal PKP
RT
UN J
e. Nomor Telp
GG
INDONESIA -------------------:
WNI
No.
KTP:
KA
c. Kewarganegaraan
IN
3174081111430003 ----------
: Jl. Pancoran Timur No. 6, --
NT
JA
d. Alamat
RT.008/006, Kel. Pancoran
f.
: 021-319 22 733----------------
IT
e. Nomor Telepon
UN
Timur, Jakarta Selatan--------
Nomor faksimile
: 021-319 22 822----------------
GG
Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Kantor Advokat SHD & Partner
baik secara sendiri-sendiri
IN
maupun bersama-sama diwakili oleh para Advokat: DR.
NT
Suhardi Somomoeljono, SH. MH, Susilo Lestari, SH. MH, Paulus Sanjaya
Horas
Siagian,SH.,
yang
berdomisili hukum pada alamat Cityloft Sudirman, Jl. KH Mas Mansyur No.121, Lantai 17, Unit 09, Jakarta Pusat
GG I
yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; ---------
IN
Melawan
NT
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, suatu badan hukum
publik yang didirikan menurut hukum Indonesia,
ILA
beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta
Hlm. 2 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Marghiyana,SH.,MH,
Samosir,S.Sos.,SH., Shintha
T AK AR IT
UN J
Pusat, (
[email protected]) Telp.: 021-31937223, Faks.: 021-3157759; ----------------------------------------Husni Kamil Manik, dalam hal ini bertindak untuk atas nama KPU jabatan Ketua KPU, beralamat di Jakarta Pusat,
RT
Jalan Imam Bonjol No. 29
GG
selanjutnya memberikan kuasa kepada : A H. Wakil
KA
Kamal, S.H., M.H., Baginda Siregar, S.H., S.Ag.,
IN
Muhammad Jusril, S.H.,M.H., Mulyadi M. Phillian, Guntoro,
S.H.,M.H.,
Suhaedi,
NT
JA
S.H.,BIL,M.Si.,
S.H.,M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi
UN
Hudaya, S.H. dan Andi Irwanda Ismunandar, S.H.,
IT
kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners,
GG
beralamat di Menara Karya 28 th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X – 5 Kav. 1 – 2, Jakarta 12950, tertanggal
13
IN
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
NT
Maret 2013, ------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; ----------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; --------------------------Membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengangkatan
GG I
dan Penetapan Nama-Nama Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Sertifikasi pelatihan hakim dalam perkara
Pemilu; ----------------------------------------------------------------------------------------
IN
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
NT
Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus
Sengketa ini; ---------------------------------------------------------------------------------
ILA
-
Hlm. 3 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
-
T AK AR
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
UN J
-
Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 11 Maret 2013, tentang Penetapan hari sidang;---------------------------------------Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi Ahli dan
IT
-
RT
-
Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan
NT
JA
TENTANG DUDUK SENGKETA
KA
seluruh berkas perkara yang bersangkutan; ---------------------------------------
IN
GG
Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan; ---
UN
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2013 yang diterima diterima pada tanggal 7 Maret 2013 dan terdaftar di
IT
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11
GG
Maret 2013, dibawah register perkara Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------------
A.
IN
Dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -------------------------DASAR GUGATAN PENGGUGAT : -----------------------------------------------Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat/KPU RI telah
NT
1.
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013
2014
tertanggal
8
Januari
2013,
dimana
Penggugat/PKP
GG I
INDONESIA telah melakukan seluruh upaya administratif di Bawaslu. Upaya Administratif di Bawaslu yang dimaksud adalah
berupa upaya hukum berdasarkan pasal 259 UU Pemilu No 8
IN
Tahun 2012, mengajukan Permohonan Gugatan melalui Bawaslu
NT
yang merupakan Organ Semi Yudikatif berupa Badan Peradilan
Pemilu melalui Sidang Ajudikasi, dimana dalam Permohonan
ILA
Gugatan Sengketa Pemilu antara KPU melawan PKP INDONESIA
Hlm. 4 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
T AK AR
UN J
telah dimenangkan oleh PKP INDONESIA (Bukti Terlampir 2). Berdasarkan Putusan Bawaslu yang dibacakan secara terbuka
GG
2.
Yang Maha Esa pada tanggal 5 Februari 2013; ------------------------Putusan Bawaslu tersebut secara hukum telah memiliki nilai pro
RT
IT
untuk umum berdasarkan keputusan yang bertitle Ketuhanan
justitia (memiliki kekuatan eksekusi). Meskipun Pihak Penggugat dimenangkan
oleh
Bawaslu
namun
Sampai,Gugatan
KA
telah
IN
diajukan oleh Penggugat (PKP INDONESIA) melalui PT TUN DKI
JA
memberitaukan
secara langsung yang ditujukan kepada PKP
INDONESIA/Penggugat
perihal
tidak
ditetapkannya
UN
NT
Jakarta, Pihak Tergugat (KPU RI), tidak pernah menyurati
sebagai
3.
IT
peserta Pemilu 2014 pasca pitusan Bawaslu tersebut; ---------------Meskipun Sudah Diperintahkan Oleh Bawaslu Melalui Keputusan
GG
No 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, Pihak Tergugat (KPU RI) bersikukuh tetap tidak bersedia memenuhi perintah berdasarkan
IN
Keputusan Bawaslu tersebut. Mengingat Pihak Penggugat (PKP
NT
INDONESIA) sebagai Pihak yang dimenangkan oleh Bawaslu, dan Pihak Tergugat (KPU RI) sebagai pihak yang dikalahkan oleh Bawaslu, logika hukumnya, pihak yang dikalahkan seharusnya
putusan Bawaslu tersebut. Hal tersebut diperkuat Sebagaimana
GG I
dengan jelas dijelaskan pada pasal 259 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 yaitu, “dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap
IN
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
NT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesailan,
ILA
para pihak yang merasa kepentinganya dirugikan oleh keputusan
Hlm. 5 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
mengajukan Banding KE PT-TUN apabila tidak terima atas
T AK AR
UN J
KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”; ------------------------------------------------------------
menegaskan tidak adanya kekuatan /dasar hukum bagi pihak Tergugat (KPU RI) untuk menolak Keputusan Hasil Ajudikasi dari Bawaslu, norma yang terkandung dalam pasal tersebut justru
KA
memperkuat pihak Penggugat (PKP INDONESIA) sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2014, karena pasal tersebut menjamin
IN
JA
apabila ada suatu pihak yang merasa dirugikan oleh KPU maka
berhak untuk mengajukan gugatan pada PT-TUN; --------------------5.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jelas pihak Penggugat
UN
NT
Dalam pasal 259 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 tersebut
RT
GG
IT
4.
IT
(PKP INDONESIA) telah dimenangkan oleh Putusan Bawaslu, oleh karenanya tidak pernah terpikirkan oleh pihak Penggugat
GG
(PKP INDONESIA) untuk mengajukan banding ke PT-TUN. Logika hukumnya, untuk apa mengajukan upaya banding karena sudah
IN
dimenangkan oleh Putusan Bawaslu dimaksud. Biasanya dalam
NT
praktek proses beracara di pengadilan negeri Indonesia tidak terkecuali proses persidangan di Bawaslu, yang mengajukan upaya banding adalah pihak yang dikalahkan, yaitu pihak
Pemilu) tidak memberikan peluang / dasar hukum bagi Tergugat
GG I
(KPU RI) untuk melakukan upaya banding ataupun menolak Keputusan dari Bawaslu; ------------------------------------------------------Menghadapi keadaan / situasi yang tidak menentu tersebut
IN
(keadaan tidak adanya kepastian hukum), yang dialami oleh Pihak
NT
Penggugat (PKP INDONESIA) akhirnya pada tanggal 13 Februari
2013, Pihak Penggugat (PKP INDONESIA), melalui Kantor Advokat Suhardi Somomoeljono & Associates melayangkan surat
ILA
6.
Hlm. 6 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Tergugat (KPU RI). Namun dalam hal ini Peraturan terkait (UU
T AK AR
UN J
somasi kepada pihak Tergugat (KPU RI), yang telah diterima oleh Sdr. Apis Laryyani, S.IP (Staff KPU) pada tanggal 14 Februari 2013 (Bukti Terlampir 3);-------------------------------------------------------Surat Somasi yang dilayangkan oleh pihak Penggugat (PKP INDONESIA) melalui kuasa hukumnya dimaksudkan agar supaya
RT
GG
IT
7.
pihak Tergugat (KPU RI) segera mengeluarkan Surat Keputusan
KA
bagi pihak Penggugat (PKP INDONESIA) sebagai peserta Pemilu
IN
2014. Ternyata atas Surat Somasi dari pihak Penggugat (PKP
NT
JA
INDONESIA) tersebut Tidak Ditanggapi Oleh Pihak Tergugat (KPU RI). Dengan demikian secara hukum Pihak Tergugat (KPU
UN
RI) telah menghilangkan norma hukum yang mengatur gugatan ini
IT
diajukan masih dalam batas waktu tenggang 3 (tiga) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 ayat (3) UU No. 8
GG
Tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD dan DPRD (Bukti terlampir 4), dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah
IN
Agung Nomr 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian
NT
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu tertangal 28 November 2012 (Bukti terlampir 5); --------------------------------------------------------------Setelah Somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Pihak Penggugat (PKP INDONESIA), tidak ditanggapi oleh Pihak Tergugat (KPU-RI), akhirnya pada tanggal 27 Februari 2013 Pihak
GG I
Penggugat (PKP INDONESIA) mengirim surat langsung kepada Ketua Bawaslu perihal “Permintaan Jaminan Kepastian Hukum
dan Jaminan Penegakan Hukum Pemilu” (Bukti Terlampir 6).
IN
Surat tersebut telah pula diterima oleh Bawaslu pada tanggal 27
NT
Februari 2013 (Bukti Terlampir 7).Tembusan surat tersebut telah pula dikirimkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
ILA
Pemilihan Umum RI pada tanggal 27 Februari 2013 (Bukti Hlm. 7 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
8.
T AK AR
UN J
Terlampir 8). Surat kepada Bawaslu tersebut diberikan mengingat sudah 22 (dua puluh dua) hari lamanya, terhitung sejak Bawaslu
No.012/SP-
2/Set.Bawaslu/I/2013 Pihak Penggugat (PKP INDONESIA) belum
RT
juga mendapatkan kepastian hukum sebagai peserta Pemilu 2014 dari pihak penyelenggara Pemilu; --------------------------------------------
Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, secara
KA
9.
keputusan
hukum Pihak Penggugat (PKP INDONESIA), tidak lagi terikat
JA
dengan norma hukum dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari,
sehingga obyek atas gugatan TUN tidak mengalami perubahan apapun. Mengingat ketentuan Hukum Acara yang diatur oleh UU
UN
NT
IN
GG
IT
dikeluarkannya
IT
Pemilu sangat minim (tidak memadahi), sehingga berakibat menimbulkan potensi ketidak pastian hukum. Berdasarkan fakta
GG
hukum sebagaimana terurai tersebut demi kepentingan hukum dan keadilan maka tenggang waktu atas permohonan gugatan
IN
yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat (PKP INDONESIA) dapat
NT
mengacu pada pasal 55 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung dari sejak dikeluarkannya obyek TUN oleh Pihak Tergugat (KPU RI) yaitu SK.KPU.No.5/Kpts/KPU/Tahun 2013
2014, yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Januari 2013.Dengan Gugatan
diajukan
oleh
Pihak
Penggugat
(PKP
GG I
demikian
INDONESIA) masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja;-------------
10. Dalam situasi dan kondisi tidak adanya kepastian hukum tersebut,
IN
maka pihak Penggugat (PKP INDONESIA) mendapat surat
NT
tembusan dari KPU RI No. 94/KPU/II/2013 yang diterima pada
tanggal 11 Februari 2013 (Bukti terlampir 9). Atas surat tembusan
ILA
yang diterima dari pihak Tergugat (KPU RI) No. 94/KPU/II/2013 Hlm. 8 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
T AK AR
UN J
tersebut, akhirnya pihak Penggugat (PKP INDONESIA) berinisiasi meminta pendapat hukum kepada PT-TUN Jakarta melalui surat
terlampir 10).Dimana pada intinya surat dari ketua PT-TUN
Keputusan
KPU.
Bahkan
Fatwa
Mahkamah
RT
menyatakan bahwa obyek dari sengketa TUN adalah Surat Agung
RI
KA
No.34/KMA/HK.01/II/2013 terkait dengan Keputusan Bawaslu No.012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 5 februari 2013 telah
hari
kerja
setelah
dikeluarkan
JA
dengan tegas menyebutkan……….”Apabila dalam jangka waktu 3 keputusan
oleh
Bawaslu
sebagaimana dimaksud pasal 269 ayat (2) tersebut tidak diajukan
UN
NT
IN
GG
IT
No 17/DPN PKP IND/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 (Bukti
IT
gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima
GG
keputusan Bawaslu tersebut………….” (bukti terlampir 11); ---------11. Surat pihak Penggugat (PKP INDONESIA) No 17/DPN PKP tersebut
dimaksudkan,
untuk
mempertanyakan
IN
IND/II/2013
NT
“apakah surat KPU No. 94/KPU/II/2013 merupakan objek TUN Pemilu?”, dan dijawab oleh PT-TUN dengan surat No. W2.TUN/ 856/HK.06/II/2013 bahwa “yang menjadi objek sengketa tata
05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, khususnya pada Lampiran II yaitu memenuhi syarat sebagai
GG I
Partai Politik yang dinyatakan tidak
peserta Pemilu 2014, dan bukan surat KPU No. 94/KPU/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 ”(bukti terlampir 12);------------------------
IN
12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (KPU RI) aquo telah memenuhi
NT
syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
ditentukan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana
ILA
telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Hlm. 9 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
usaha Negara Pemilu di PT-TUN adalah Keputusan KPU No.
T AK AR
UN J
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai
RT
berikut : -----------------------------------------------------------------------------a.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat (KPU RI) aquo adalah
KA
berupa suatu Penetapan Tertulis ( beschikking); ----------------b.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah dikeluarkan
JA
oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau
NT
IN
GG
IT
DPD dan DPRD, Pasal 259 ayat (3), sehingga dapat digugat di
Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian
UN
Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha b
IT
Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
GG
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan No.
IN
05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik
NT
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 aquo telah bersifat konkret,
individual
dan
final
sebagaimana
ditentukan
telah dirobah menjadi Undang-Undang No.9 tahun 2004
GG I
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------Bahwa
sesuai
dengan
namanya,
Keputusan
No.
IN
05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik
NT
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2013 secara jelas dan
tegas mencantumkan tentang 10 (sepuluh ) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum
ILA
c.
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
Hlm. 10 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
T AK AR UN J
Tahun 2014 dan 24 (dua puluh empat) Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014, berdasarkan hal tersebut maka
IT
Keputusan
tersebut
secara
yuridis
telah
RT
mempunyai sifat Konkret , sebagaiman dimaksud dalam
GG
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
KA
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
IN
JA
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------d.
Bahwa Keputusan No. 05/KPTS/KPU Tahun 2013 Tentang
UN
NT
Tergugat
IT
Penetapan Partaipolitik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 mempunyai sifat Individual
karena secara tegas
GG
menetapkan hanya 10 ( sepuluh ) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun
IN
2014 , sedangkan 24 (dua puluh empat) Partai Politik tidak
memenuhi
syarat
sebagai
Peserta
NT
dinyatakan
Pemilihan Umum 2014 termasuk didalamnya Penggugat.
angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
GG I
dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -------------------
diterangkan
di
atas,
Keputusan
NT
sebagaimana
IN
Bahwa disamping mempunyai sifat konkret dan individual
No.05/KPTS/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 bersifat Final , karena
ILA
e.
bersifat individual Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Hlm. 11 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Keputusan Tergugat NO.5 tersebut sudah dapat dikatakan
T AK AR definitif
atau
serta
merta
berlaku
dan
tidak
UN J
sudah
memerlukan persetujuan atasan/instansi lain. Hal dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
IT
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
RT
sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor
GG
9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
KA
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Bahwa sebagai subjek hukum Penggugat mempunyai
NT
f.
kepentingan
untuk
mewujudkan
JA
IN
Negara; -----------------------------------------------------------------------
maksud
didirikannya
(Bukti P-2) khususnya Pasal 6 ayat (1)
IT
Anggaran Dasar
UN
Penggugat (PKP INDONESIA) sebagaimana tertuang dalam
yang berbunyi: Memperjuangkan terciptanya keadilan dalam aspek
kehidupan
bermasyarakat,
GG
seluruh
bernegara
dan
berpemerintahan,
dengan
berbangsa, mewujudkan
ALASAN-ALASAN GUGATAN :------------------------------------------------------
NT
B.
IN
secara nyata kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945; -------------
1.
Putusan Bawaslu No 012/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013, tanggal 5 Februari 2013 telah
menyatakan sbb : ----------------------------------------------------------------
GA DI LA
Mengabulkan permohonan Pemohon ; ------------------------------
b.
Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU Tahun 2013 sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia; -------------------------------------------------------------------
IN
Menerbitkan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai
NT
Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilu 2014; -------------------------------------------------------------------------
ILA
c.
GG I
a.
Hlm. 12 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
memutuskan yang Amar Putusannya
T AK AR Memerintahkan
kepada
KPU
untuk
melaksanakan
UN J
d.
Keputusan ini; --------------------------------------------------------------
Atas Putusan Bawaslu tersebut telah membuktikan secara hukum bahwa seluruh tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh
RT
Pihak Penggugat (PKP INDONESIA) oleh Bawaslu telah diuji dan dikaji dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam rangka
3.
KA
mencari kebenaran materiil; ---------------------------------------------------
Bahwa proses persidangan di Bawaslu tersebut telah berlangsung
JA
secara demokratis berdasarkan asas hukum due process of law.
NT
Dalam proses persidangan di Bawaslu tersebut telah memeriksa secara materiil, mulai dari persoalan keterwakilan Perempuan, Keanggotaan,
sebagaimana
yang
diatur
/
IT
Kepengurusan,
UN
IN
GG
IT
2.
diperintahkan oleh UU Pemilu; ----------------------------------------------Kewajiban hukum yang telah dilaksanakan oleh Pihak Penggugat
GG
4.
(PKP INDONESIA), seluruhnya telah dilaksanakan / dijalankan
IN
sebagaimana telah diperintahkan oleh UU Pemilu, sehingga
NT
sudah tidak ada lagi kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Pihak Penggugat selaku Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Meskipun Pihak Penggugat (PKP INDONESIA) telah
nyata-nyata telah banyak mengalami kerugian, baik dari segi
GG I
waktu, tenaga, pikiran, dan biaya termasuk berkurangnya kesempatan dan kesiapan untuk proses pencalonan anggota legeslatif tingkat nasional dan daerah, akibat dari belum adanya
IN
kepastian hukum bagi PKP INDONESIA untuk menjadi peserta
NT
Pemilu 2014, tetapi kesemuanya itu tidak pernah sekalipun
ILA
disikapi oleh PKP INDONESIA dengan misalnya, melakukan
Hlm. 13 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
diperlakukan secara tidak adil oleh Pihak Tergugat (KPU RI) dan
T AK AR
UN J
tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum destruktif, apalagi anarkis;-------------------------------------------------------------------Dalam persidangan Bawaslu tersebut, Pihak KPU RI (Tergugat) telah diberi kesempatan untuk menyanggah dalil-dalil pihak Pemohon (PKP INDONESIA), dan bahkan kedua belah pihak
RT
GG
IT
5.
telah pula menunjuk kuasa hukumnya masing-masing dalam
KA
persidangan di Bawaslu. Pihak Tergugat (KPU RI) diwakili oleh
IN
Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat Adnan Buyung Nasution &
NT
JA
Associates, sementara Pihak Penggugat (PKP INDONESIA)
menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat Suhardi
Mengingat keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga Negara yang
IT
6.
UN
Somomoeljono & Partners; ----------------------------------------------------
memiliki fungsi peradilan (Semi Yudikatif), telah diatur oleh UU
GG
Pemilu, oleh karenanya segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dapat
IN
dilaksanakan oleh siapapun (subjek hukum) tidak terkecuali oleh
NT
Pihak Tergugat (KPU RI); -----------------------------------------------------7.
Mengingat Pemilu adalah simbol kedaulat rakyat yang bersifat hakiki (substansi) dan dilindungi oleh Undang Undang Dasar
kekuatan Semi-Yudikatif dijalankan sebagai perwujudan Sistem
GG I
Controlling dari pelaksanaan Pemilu, dan sebagai batasan hukum (Boundaries of Law) untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat (KPU RI) dalam hal menegakan
IN
kedaulatan rakyat. Oleh karena itu Bawaslu harus menjalankan
NT
tugasnya dengan baik dengan melakukan Check and Balance
ILA
atas kinerja Pihak Tergugat (KPU RI); -------------------------------------
Hlm. 14 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
1945, maka sangatlah tepat, apabila Putusan Bawaslu sebagai
T AK AR
Apabila pihak Tergugat (KPU RI) tidak menerima Keputusan dari
UN J
8.
Bawaslu RI yang memiliki tugas / peran sebagai pengawas
maka pihak Tergugat (KPU RI) dapat dikategorikan sebagai tidak menerima/mengakui fungsi Bawaslu RI. Sikap dan tindakan dari
RT
GG
IT
pelaksanaan Pemilu tidak terbatas pada pihak Tergugat (KPU RI),
pihak Tergugat (KPU RI) tersebut dari perspektif hukum dapat
KA
dikwalifikasikan secara hukum pihak Tergugat (KPU RI) menolak
IN
untuk menegakan asas Pemerintahan yang baik, dengan
NT
JA
melakukan tindakan sewenang-wenang karena tidak menjalankan
keputusan Bawaslu RI selaku lembaga negara yang bertugas
Dalam hal pihak Tergugat (KPU RI) tidak menjalankan Keputusan
IT
9.
UN
sebagai Pengawas Pemilu; ----------------------------------------------------
Bawaslu, maka pihak Tergugat (KPU RI) dapat dipandang secara
GG
hukum telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur) dan / atau dapat secara
hukum
IN
dikwalifikasi
terhadap
Undang
melakukan –
Undang
NT
(subterfugde)
telah
akal-akalan No.8
tahun
2012.Mengingat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tersebut, tidak tertera adanya suatu aturan yang memperbolehkan terhadap
Keputusan Bawaslu RI; ---------------------------------------------------------
GG I
10. Pada proses verifikasi partai peserta Pemilu yang dilakukan oleh pihak Tergugat (KPU-RI), pihak Penggugat (PKP INDONESIA) telah dinyatakan tidak memenuhi syarat/ lolos verifikasi oleh pihak
IN
Tergugat (KPU RI), namun setelah dilakukan proses ajudikasi oleh
NT
Bawaslu RI, pihak Penggugat (PKP INDONESIA) dinyatakan
memenuhi syarat / lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Maka
ILA
dengan kata lain, pada proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Hlm. 15 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pihak Tergugat (KPU RI) melakukan penolakan
T AK AR
UN J
Tergugat (KPU RI) terlihat adanya tendensi pihak Tergugat (KPU RI) telah melakukan penyembunyian kenyataan (concealments of facts); --------------------------------------------------------------------------------
maka
secara
hukum
tindakan
tersebut
dapat
RT
Bawaslu,
dikwalifikasikan sebagai tindakan / perbuatan dari lembaga negara
KA
yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Perbuatan pihak Tergugat (KPU RI) tersebut,
JA
dapat ditengarai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) dalam domain Hukum Tata Usaha Negara (TUN). Secara hukum dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat
UN
NT
IN
GG
IT
11. Apabila Pihak Tergugat (KPU RI), tidak melaksanakan putusan
IT
(PKP INDONESIA), bahwa Pihak Tergugat (KPU RI) telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:
GG
a. Asas jujur dan diskriminatif ; --------------------------------------------b. Asas kepastian hukum dan keadilan; --------------------------------Bertindak sewenang-wenang (abuse of power); -------------------
IN
c.
NT
d. Transparansi; ---------------------------------------------------------------e. Akuntabilitas; ----------------------------------------------------------------f.
Kondisional; ------------------------------------------------------------------
h. Kesamaan hak; -------------------------------------------------------------Keseimbangan hak dan kewajiban.-------------------------------------
GG I
i.
12. Perbuatan / tindakan dari Pihak Tergugat (KPU RI) yang tidak
melaksanakan Putusan Bawaslu, dalam perspektif konstitusi
IN
dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan
NT
dengan tujuan dan dasar penyelenggaraan good governance, terutama pada norma-norma yang merupakan pilar utama sebagaimana yang
ILA
penyangga berdirinya negara hukum
Hlm. 16 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
g. Partisipasif; -------------------------------------------------------------------
T AK AR
UN J
diuraikan oleh Jimly Assidiqie dalam bukunya “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, Jakarta 2009, Penerbit Kelompok
a.
Asas Legalitas (Due Process of Law). -------------------------------
RT
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
GG
IT
Gramedia, halaman 82-83 antara lain dikatakan sebagai berikut : --
KA
Peraturan Perundang-undangan tersebut harus ada dan
IN
berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang
NT
JA
dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan administrative
harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.
UN
Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka
IT
diakui pula prinsip frijsermesen yang memungkinkan para pejabat
administrasi
Negara
mengembangkan
dan
GG
menetapkan sendi beleid-regels atau policy rules yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang
Asas checks and balances; --------------------------------------------
NT
b.
IN
dibebankan oleh peraturan yang sah;--------------------------------
Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ dengan
cara
menerapkan
prinsip
pembagian
kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk penyalahgunaan
mengembangkan mekanisme
kekuasaan
dan
GG I
menghindari
check and balances antara
cabang-cabang kekuasaan; --------------------------------------------
IN
13. Berdasarkan atas asas-asas hukum tersebut, sebagaimana terurai
NT
dalam posita Penggugat, maka penolakan atas Putusan Bawaslu yang dilakukan oleh pihak Tergugat (KPU RI), tidak memiliki dasar
ILA
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; ----------------------------Hlm. 17 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Negara
T AK AR
PETITUM -----------------------------------------------------------------------------------
UN J
C.
Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa
IT
perkara Aquo,dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
RT
DALAM PRIMAIR :----------------------------------------------------------------------Menerima
dan
Mengabulkan
Gugatan
Penggugat
untuk
KA
1.
seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------
Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan
JA
2.
NT
IN
GG
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------
pihak Tergugat (KPU RI) No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang
UN
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
sebagaimana
yang
IT
sepanjang yang menyangkut diri Penggugat (PKP INDONESIA), disebutkan
dalam
Lampiran
II
Surat
GG
Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 No. 3, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA); --------------Mewajibkan kepada pihak Tergugat (KPU RI) untuk mencabut
IN
3.
NT
Surat Keputusan No. 5/Kpts/KPU Tahun 2013 sepanjang yang menyangkut
diri
pihak
Penggugat
(PKP
INDONESIA)
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan
Persatuan
Indonesia
(PKP
INDONESIA)
dan
dinyatakan
Mewajibkan kepada pihak Tergugat (KPU RI) untuk menerbitkan
Surat Keputusan baru dan memasukkan diri Penggugat (PKP
IN
INDONESIA) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat
NT
Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 pada No. 3, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) sebagai
ILA
4.
GG I
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014;-------------------------
Hlm. 18 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 pada No. 3, Partai Keadilan Dan
T AK AR
UN J
Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu 2014; --------------------------------------------------------------------------------Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
IT
5.
dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------
Putusan
lain
yang
seadil-adilnya
RT
Memohon
berdasarkan
KA
pertimbangan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim; --------------------------------------
JA
Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut kuasa
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya berbunyi
UN
NT
IN
GG
DALAM SUBSIDIAIR : -------------------------------------------------------------------------
IT
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------A. Dalam Eksepsi-----------------------------------------------------------------------------
GG
1. Tentang Kewenangan mengadili ---------------------------------------------a. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
IN
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir 51 Tahun 2009 tentang
NT
dengan Undang-Undang Nomor
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -------------------
negara di tingkat banding; -----------------------------------------------
GG I
(2)
berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan
IN
terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadila
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di
ILA
(3)
NT
Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
Hlm. 19 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
“(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan
T AK AR UN J
tingkat pertama sengekta Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; --------------------------------------------Terhadap
putusan
Pengadilan
Tinggi
Usaha
Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan
RT
permohonan kasasi”; ----------------------------------------------------b. Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
KA
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
JA
Daerah (UU 8/2012) menyatakan, “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 kepada Pengadilan tinggi tata usaha negara
UN
NT
IN
GG
IT
(4)
IT
dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah
GG
digunakan”; ---------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, mempersoalkan Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
IN
Surat
NT
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mejadikannya sebagai objek gugatan dalam perkara a quo; --------------------------
Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai
GG I
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2013 a quo, Penggugat telah menempuh upaya administratif di Bawaslu; --------------------Bahwa terhadap upaya administratif Penggugat di Bawaslu,
yang
pada
pokoknya
mengabulkan
permohonan
NT
2013
IN
Bawaslu telah memberikan keputusan pada tanggal 5 Februari
ILA
Pemohon/Penggugat dalam perkara ini; ---------------------------------
Hlm. 20 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
T AK AR atas
putusan
Bawaslu
tersebut,
Tergugat
tidak
UN J
Bahwa
melaksanakannya dengan alasan hukum Bawaslu melampaui
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan
RT
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta
KA
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JA
Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 14
Tahun 2012), khuusnya terkait dengan pemenuhan syarat penyertaan 30% keterwakilan perempuan pada di tingkat
UN
NT
IN
GG
IT
ruang lingkup tugasnya dengan menguji peraturan Komisi
IT
provinsi, kabupaten/kota (vide Keputusan Bawaslu halaman 17) terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
GG
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ----------------------
IN
Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan
NT
di atas, Tergugat selanjutnya mengirim surat kepada Bawaslu Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang
wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan
GG I
atas dasar perbedaan dalam menilai keterangan KPU Provinsi, bukti-bukti yang diajukan dan ruang lingkup tugas Bawaslu yang tidak memiliki wewenang untuk menguji Peraturan KPU
Keputusan
Bawaslu
nomor
012/SP-
NT
melaksanakan
IN
terhadap peraturan perundang-udangan maka KPU tidak dapat
ILA
2/Set.Bawaslu/I/2013; --------------------------------------------------------
Hlm. 21 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pada pokoknya KPU menghormati pelaksanaan tugas dan
T AK AR UN J
Bahwa Penggugat berkirim surat kepada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
terkait
94/KPU/II/2013,
dan
yang
pada
pokoknya
mengajukan
dengan
Surat
Tergugat
terhadap
surat
Pengguat
Nomor a
quo,
RT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjelaskan yang pada pokoknya yang menjadi objek sengketa tata usaha
KA
negara Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.----
ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012
JA
Bahwa dengan sungguh-sungguh memperhatikan Pasal 269 juncto
Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
UN
NT
IN
GG
IT
pertanyaan
Negara
IT
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
GG
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengingat fatwa Mahkamah Agung Nomor
IN
34/KMA/HK.01/II/2013 pada angka 6 yang berbunyi, “Apabila KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
tidak
NT
KPU,
melaksanakan Keputusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilu maka terhadap pihak yang merasa dirugikan
sebagai akibat dari fakta bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU
GG I
Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu, dapat menyelesaikan persoalan hukumnya kepada Pengadilan yang berwenang [sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai hukum
IN
yang bersifat umum(“lex generalis)]” maka terhadap keputusan
NT
KPU yang tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu harus dipandang sebagai hukum yang bersifat umum (lex generalis)
ILA
dan padanya berlaku ketentuan Pasal 50 dan Pasal 55 UndangHlm. 22 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
dan mempunyai kepentingan (mempunyai ”legal standing”)
T AK AR UN J
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
RT
Usaha Negara, sebagaimana juga didalilkan sendiri oleh Penggugat (vide Gugatan Penggugat angka 9 halaman 5);--------
sebagaimana
diuraikan
atas
maka
expresis
verbis
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
JA
kewenangan limitatif
di
KA
Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum
adalah memutus dan menyelesaikan sengekta tata usaha negara Pemilu yang bersifat lex specialis. Dengan demikian
UN
NT
IN
GG
IT
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
IT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; --------------------------------
GG
2. Tentang Gugatan Lewat Waktu (daluwarsa) -------------------------------Bahwa oleh karena keputusan KPU yang tidak melaksanakan
IN
Keputusan Bawaslu telah dipandang sebagai hukum yang bersifat
NT
umum (lex generalis) dan padanya berlaku ketentuan Pasal 50 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
GG I
Usaha Negara maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak lagi terikat dengan norma hukum dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja
dengan tetap menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
IN
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
NT
Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah tidak berdasar dan beralasan
ILA
hukum; ------------------------------------------------------------------------------------
Hlm. 23 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
T AK AR
UN J
Bahwa dengan tetap menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai objek sengketa maka
IT
terhadapnya berlaku secara limitatif dan imperatif ketentuan Pasal 269
RT
ayat (2) UU 8/2012 yang berbunyi,“Pengajuan gugatan atas sengketa
GG
tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
IN
Keputusan
Bawaslu”,
sehingga
tidak
dapat
KA
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya ditafsirkan
lain
NT
JA
berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah
UN
melewati tenggang waktu (daluarsa), sehingga harus dinyatakan tidak
IT
dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------B. Dalam Pokok Perkara -----------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat; ------------------------
2.
Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya mempersoalkan ketidaksediaan
GG
1.
IN
Tergugat melaksanakan Putusan Bawaslu. Bahwa alasan-alasan
NT
hukum Tergugat tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------a) Bawaslu telah melampaui kewenangannya dengan menilai
DPR, DPD, dan DPRD, dengan menyatakan, ”...Bahwa terkait
GG I
dengan Penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu menyatakan hal-hal sebagai berikut..:” ------Bahwa
dengan
pertimbangan
tersebut,
nyatalah
Bawaslu
IN
mengambil alih tugas dan wewenang dari badan lain sebagai jalan
NT
untuk menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi
dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang Tergugat.
ILA
Sementara, Tergugat dalam melakukan verifikasi faktual Partai Hlm. 24 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
T AK AR
UN J
Politik berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemilihan
Umum
Nomor
8
Tahun
2012
tentang
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
RT
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya
KA
disebut Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012). Peraturan
dimaksud merupakan atribusi wewenang yang diberikan undang-
JA
undang dengan basis legitimasi Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 huruf d
dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 2
UN
NT
IN
GG
IT
Komisi
IT
ayat (5) dan Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
GG
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; ----------------------------------------Bahwa apabila dipandang ada pertentangan norma antara
IN
peraturan yang dibuat Tergugat yang kemudian dianggap
NT
merugikan Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ada forum lain untuk mempersoalkanya yakni melalui melalu uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung.
merugikan
Penggugat
karena
memberlakukan
keterwakilan
GG I
perempuan sekurang-kurangnya 30% di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat kabupaten/kota, sementara terhadap peraturan a
quo belum dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-
IN
undangan yang lebih tinggi oleh badan yang berwenang maka
NT
demi kepastian hukum dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang
dilakukan Tergugat dengan segala akibat hukumnya haruslah
ILA
dianggap benar; ------------------------------------------------------------------Hlm. 25 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Sebaliknya, jika peraturan yang dibuat Tergugat dianggap
T AK AR
UN J
Bahwa ternyata, Bawaslu tidak saja menilai peraturan yang dibuat Tergugat, melainkan lebih dari itu menilai Penjelasan Pasal 15
diuraikan di atas (vide Keputusan Bawaslu halaman 17); -------------
RT
Bahwa menilai suatu norma undang-undang termasuk Penjelasan suatu norma dalam undang-undang adalah wewenang Mahkamah
KA
Konstitusi dalam hal suatu norma dianggap bertentangan dengan
konstitusi atau UUD 1945;------------------------------------------------------
JA
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka Keputusan
Bawaslu yang telah menilai suatu norma undang-undang in casu Penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun
UN
NT
IN
GG
IT
huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana
kabupaten/kota
IT
2012 yang berakibat diloloskannya Penggugat di beberapa adalah
berdasar
secara
hukum
dan
tidak
sehingga
dapat
Tergugat
GG
dipertanggungjawabkan
tidak
memiliki alasan hukum untuk tidak melaksanakan Keputusan
IN
Bawaslu dalam perkara a quo; ------------------------------------------------
NT
b) Bawaslu tidak konsisten dalam menilai keterangan KPU Provinsi yang diajukan sebagai saksi dengan substansi keterangan yang sama akan tetapi dinilai berbeda untuk kabupaten/kota yang
kesimpulan yang bermuara pada runtuhnya konstruksi hukum
GG I
yang dibangun oleh Bawaslu; --------------------------------------------------
c) Bawaslu telah nyata mengabaikan atau setidak-tidaknya tidak menilai bukti surat
yang diajukan Penggugat dari Provinsi
IN
Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir
NT
Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan dan
bukti-bukti tersebut nyata-nyata tidak dimuat dalam Keputusan sehingga
mengakibatkan
sesatnya
ILA
Bawaslu
pengambilan
Hlm. 26 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
berbeda sehingga menyebabkan kesalahan pada pengambilan
T AK AR yang
bermuara
UN J
kesimpulan
kabupaten-kabupaten
pada
tersebut.
kelolosan
Dengan
Penggugat
demikian,
di
Tergugat
IT
memiliki alasan hukum untuk tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu a quo; ---------------------------------------------------------------------
RT
didengar keterangannya di muka sidang dan di bawah sumpah
KA
melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis belaka yang
ternyata oleh Bawaslu dijadikan pertimbangan dalam mengambil
JA
keputusan sehingga pertimbangan Bawaslu terkait keterangan ahli
tersebut tidak memiliki bobot yuridis. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka Keputusan Bawaslu tidak memenuhi
UN
NT
IN
GG
d) Bawaslu telah lalai dengan mengambil keterangan ahli yang tidak
IT
ketentuan Pasal 259 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012; --------------3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan sungguh-sunguh
GG
memperhatikan ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan memperhatikan fatwa Mahkamah Agung, maka
IN
ketidaksediaan Tergugat melaksanakan Keputusan Bawaslu memiliki
NT
basis legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan kepastian hukum sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas
baik; --------------------------------------------------------------------------------------
GG I
4. Bahwa meskipun Tergugat berpendirian bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara
a quo dan gugatan Penggugat daluwarsa, namun demi
IN
kepastian hukum dan keadilan, Tergugat perlu mengemukakan
NT
jawaban dan sanggahan sehingga menjadi terang karenanya
ILA
mengapa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
Hlm. 27 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
penyelenggaran Pemilu dan asas-asas umum pemerintahan yang
T AK AR menjadi
alasan
yuridis
mengapa
Tergugat
UN J
sekaligus
tidak
melaksanakan keputusan Bawaslu; ---------------------------------------------
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat menunjukkan semakin menunjukkan
IT
ketidaktahuanannya memahami aturan dan tata
cara
dalam
RT
sekali tidak menguraikan di daerah mana terjadi pelanggaran dalam
KA
tahap verifikasi faktual yang secara signifikan berpengaruh terhadap
ketidaklolosan Penggugat sebagai calon peserta Pemilu; ----------------
JA
Tergugat tetap berpendirian bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat kepengurusan di Provinsi Sumatera Barat dan kepengurusan di 75% kabupaten/kota di 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat,
UN
NT
IN
GG
penetapan Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu karena sama
IT
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Gorontalo yang secara signifikan
sebagai
GG
berpengaruh terhadap ketidaklolosan Penggugat untuk ditetapkan calon
peserta
Pemilu
tahun
2014.
Provinsi
dan
IN
Kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut: ---------------------------
NT
1. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ------------KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,
481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012; -------------------------------ini
kami
uraikan
kronologis
verifikasi
faktual
GG I
Bersama
keanggotaan Partai Politik PKP Indonesia Kabupaten Pesisir
Selatan; ----------------------------------------------------------------------------
IN
Tahap pertama;-------------------------------------------------------------------
NT
Partai PKP Indonesia menyerahkan foto copi KTA sebanyak 558,
sehingga jumlah sampel sebanyak 56 orang yang akan dilakukan
ILA
verifikasi faktual. KPU memberitahukan jadwal verifikasi kepada Hlm. 28 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
PKPU No. 12 Tahun 2012 dan Surat Edaran KPU No.
T AK AR Indonesia,
melalui
surat
Nomor
111/KPU-
UN J
PKP
Kab/003.434945/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 maka KPU
PKP Indonesia, sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) huruf (g)
RT
KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan
KA
meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota Partai Politik; ------------------------------------------------------------------------------
JA
Dari hasil verifikasi faktual keanggotaan diperoleh hasil sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------Anggota Memenuhi Syarat = 24 ---------------------------------------------
Tidak ditemui
= 13 ---------------------------------------------
IT
Tidak Memenuhi syarat
UN
NT
IN
GG
IT
Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan verifikasi keanggotaan
= 19 --------------------------------------------anggota yang tidak ditemui
GG
Dari 19 (Sembilan belas ) orang
tersebut satu orang diantaranya adalah Rizky Hanafi;-----------------
IN
Bahwa dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim
NT
verifikasi KPU yaitu Afnel Suryasman, SH pada tanggal 7 November 2012, Rizki Hanafi
tidak berada dirumah karena
sedang kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
Pesisir Selatan bertemu dengan orang tua dari Rizky Hanafi yang
GA DI LA
bernama ZainI;--------------------------------------------------------------------
GG I
Bahwa sesuai dengan SE KPU Nomor 481/X/2012 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2014 Point 3 Huruf b, angka 9, huruf (k) “sebagai bukti
IN
telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik,
NT
petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana
formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan
ILA
bertemu/tidak bertemu dengan anggota Partai Politik dan Hlm. 29 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
KPU Kab.
T AK AR UN J
meminta paraf anggota Partai Politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan maka Orang tua RIZKY HANAFI
(Zaini) memberikan surat keterangan kepada KPU Kab. Pesisir
RT
Selatan menerangkan bahwa RIZKY HANAFI sedang kuliah di Padang dan Zaini juga memaraf pada kolom keterangan lampiran
KA
2 model F8-Parpol; -------------------------------------------------------------Bukti sebagaimana dimaksud sudah pernah diperlihatkan kepada
JA
majelis pemeriksa Bawaslu RI pada sidang tanggal 31 Januari 2013; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa Sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Pasal
UN
NT
IN
GG
IT
menuliskan narna lengkap”
IT
20 ayat (2) huruf (h) : “Dalam hal tidak bertemu dengan anggota Partai Politik, KPU kabupaten/kota meminta pengurus Partai
masa
GG
Politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir verifikasi
faktual
kepada
petugas
verifikasi
guna
IN
membuktikan keanggotaannya” ; --------------------------------------------
NT
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (2) huruf h di atas,
KPU Kabupaten Pesisir Selatan,
menyurati Pengurus PKPI Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan,
ditemui, termasuk Rizky Hanafi. Permintaan menghadirkan ini dengan
mengirimkan
surat
Nomor
:
124/KPU-
GG I
dilakukan
Kab/003.434945/XI/2012 tanggal 15 November 2012, tentang permintaan
menghadirkan
anggota
Partai
Politik.
Disertai
IN
lampiran tentang daftar nama-nama yang harus dihadirkan oleh
NT
pengurus PKP Indonesia;-----------------------------------------------------Bukti surat permintaan menghadirkan dan daftar nama anggota
ILA
yang harus dihadirkan di atas sudah pernah diperlihatkan kepada Hlm. 30 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
untuk menghadirkan 19 (sembilan belas) anggota yang tidak
T AK AR UN J
majelis pemeriksa Bawaslu RI pada sidang tanggal 31 Januari 2013; --------------------------------------------------------------------------------
s/d 24 November 2012 yang diberikan, pengurus PKP Indonesia menghadirkan
19
(sembilan
belas)
orang
anggota
RT
tidak
sebagaimana tercantum dalam lampiran Nomor : 124/KPU-
KA
Kab/003.434945/XI/2012 tanggal 15 November 2012 ke Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan;-----------------------------------------------------
JA
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 20
ayat (2) huruf (i): “Dalam hal anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf (h) tidak dapat dihadirkan oleh pengurus
UN
NT
IN
GG
IT
Bahwa Pengurus PKP Indonesia dalam rentang waktu tanggal 19
IT
Partai Politik, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat”; ----------------------------------------
GG
Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (2) huruf (i), KPU Pesisir Selatan menyatakan 19 anggota
IN
PKP Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jadi Rizky Hanafi
NT
dan 18 anggota lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak dihadirkan oleh Pengurus PKPI ke Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Bukan karena mengisi F-12 Parpol;-------------------
surat Model F-12 Parpol atas nama anggota PKP Indonesia Rizky
GG I
Hanafi, yang diisi oleh Zaini orang tua Rizky Hanafi adalah surat keterangan bukti KPU telah datang ke alamat yang bersangkutan; Bahwa jumlah anggota PKP Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan
IN
yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah 32 yang terdiri dari 13
NT
orang mengisi F.12 dan 19 TMS karena tidak dihadirkan oleh
ILA
pengurus PKP Indonesia;------------------------------------------------------
Hlm. 31 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tidak pernah membuat
T AK AR UN J
Berdasarkan hal di atas KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rapat pleno tanggal 25 November 2012, menetapkan hasil
dalam lampiran 6 Model F.8 Parpol (bukti T.5) yaitu: ------------------
RT
Jumlah populasi = 558---------------------------------------------------------Jumlah Sampel = 56-----------------------------------------------------------
KA
Hasil verifikasi = 56 -----------------------------------------------------------Memenuhi syarat= 24-----------------------------------------------------------
JA
Tidak memenuhi syarat = 32-------------------------------------------------Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor:156 tahun 2012, bahwa jumlah keanggotaan 1/1000 dari jumlah Penduduk di Kabupaten
UN
NT
IN
GG
IT
verifikasi anggota PKP Indonesia, sebagai mana tercantum
IT
Pesisir Selatan,sebanyak 508,177 jiwa dan 1/1000 dari 508 177 adalah 508. Sehingga sepuluh parsen dari 508 adalah 51.Jadi
GG
batas mnimal keanggotaan yang memnuhi syarat adalah 51 anggota; ----------------------------------------------------------------------------
IN
Bahwa hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Pesisir Selatan
NT
terhadap anggota PKP Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, memenuhi syarat (MS) hanya 24 anggota, jadi untuk dinyatakan memenuhi syarat PKP Indonesia, kekurangan anggota yang
Bahwa kalaupun
RIZKY HANAFI, dinyatakan memenuhi syarat
GG I
(MS) oleh Bawaslu, maka jumlah anggota PKP Indonesia yang memenuhi syarat (MS) hanya bertambah 1 (satu) dari 24
sehingga jumlah anggotanya yang memenuhi syarat sebanyak 25
IN
anggota. Padahal untuk mencapai memenuhi syarat minimal 51,
NT
PKP Indonesia masih membutuhkan 26 anggota lainnya yang memenuhi syarat (MS);---------------------------------------------------------
ILA
Verifikasi Tahap II; --------------------------------------------------------------Hlm. 32 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
memenuhi syarat sebanyak 27 anggota; ----------------------------------
T AK AR UN J
PKP Indonesia menyerahkan foto Copy KTA kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 3 Desember 2012(tanggal ini
sesuai dengan tanda terima penyerahan KTA. Setelah dilakukan
RT
verifikasi adminitrasi ditemukan 25 anggota yang ganda, sehingga jumlah anggota yang dapat diambil sampel sebanyak
KA
460 KTA; --------------------------------------------------------------------------Bahwa jumlah tersebut, kurang dari jumlah menimal KTA yang
JA
harus diserahkan yaitu 508 KTA, sesuai dengan petunjuk Teknis
sebagaimana tercantum dalam surat edaran (SE)KPU nomor 481, jika jumlah foto copy KTA yang diserahkan tidak mencapai
UN
NT
IN
GG
IT
merupkan hari terakhir masa perbaikan), sebanyak 485 KTA
IT
batas minimal maka keanggotaan Partai Politik tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual;-------------------------------------------------------
GG
Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 19 Desember 2012, Keanggotaan PKP Indonesia
IN
Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan tidak memenuhi syarat
NT
(TMS);------------------------------------------------------------------------------Dengan hasil sebagai berikut: ------------------------------------------------
Jumlah sampel
= 46 -------------------------------------------------
Hasil verifikasi
= 0----------------------------------------------------
Memenuhi syarat
= 0 ---------------------------------------------------
Tidak memenuhi syarat =0 ---------------------------------------------------Hasil proyeksi
= 51--------------------------------------------------
IN
Bahwa apa yang digugat oleh PKP Indonesia sudah diproses
NT
sebagai ----------------------------------------------------------------------------sengketa Pemilu oleh PANWASLU Kab. Pesisir Selatan. Dari
ILA
hasil proses tersebut PANWASLU Kabupaten Pesisir Selatan, Hlm. 33 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GG I
=460 ------------------------------------------------
GA DI LA
Jumlah populasi
T AK AR UN J
mengeluarkan Rekomendasi tanggal 5 Januari 2013. Ada pun isi kesimpulan tersebut adalah: --------------------------------------------------
syarat Formal; -----------------------------------------------------------------
RT
2. Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kab. Pesisir Selatan;-------------------------------------------
KA
Berdasarkan fakta di atas, BAWASLU RI salah dalam mengambil kesimpulan karena: ------------------------------------------------------------Surat
Keterangan
dari
orang
tua
yang
JA
1. Menyamakan
bersangkutan dengan Formulir Model F-12 Parpol padahal itu adalah dua hal yang berbeda; -------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
IT
1. Laporan yang disampaikan PKP Indonesia tidak memenuhi
IT
Surat keterangan adalah Surat yang dibuat oleh orang tua yang menerangkan bahwa KPU telah melakukan verifikasi
GG
tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak sedang berada ditempat; -------------------------------------------------adalah
Surat
Pernyataan
dari
yang
IN
F12-Parpol
NT
bersangkutan menyatakan bahwa bukan anggota Partai Politik;---------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan KPU Kab. Pesisir Selatan tidak membantah
Bawaslu RI adalah tidak benar, karena baik pemohon maupun
GG I
majelis pemeriksa pada saat pemeriksaan saksi tidak pernah menyatakan ketidakbenaran Formulir Model F-12 Parpol;-------
2. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ------------------------------
IN
KPU Kabupaten Solok telah melaksanakan verifikasi faktual ke yang
NT
Kec. Hiliran Gumanti, sesuai dengan aturan/prosedur
berlaku sebagaimana yang sudah dituangkan dalam alur dan
ILA
kronologis verifikasi faktual PKPI di Kabupaten Solok. Hal yang Hlm. 34 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
ketidakbenaran Formulir Model F-12 Parpol pada persidangan
T AK AR UN J
sama juga dinyatakan dalam kajian laporan Panwaslu Kabupaten Solok Nomor 001/LP/PILEG/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012;
keanggotaan
PKPI
ke
Kecamatan
Hiliran
Gumanti
yang
dibuktikan dengan Lampiran 2 Model F8; ---------------------------------
RT
GG
IT
Tim verifikator KPU Kabupaten Solok telah melakukan verifikasi
Tidak benar bahwa KPU Kabupaten Solok tidak mengetahui
KA
kondisi geografis Kec. Hiliran Gumanti, hal ini dibuktikan juga
IN
dengan dilakukannya verifikasi faktual keanggotaan partai lainnya
NT
JA
ke daerah tersebut (di antaranya Partai Demokrat, dan Partai
Kebangkitan Bangsa). ---------------------------------------------------------
UN
Saksi menerangkan: ------------------------------------------------------------
IT
- Bahwa KPU Kabupaten Solok sudah melakukan verifikasi faktual di seluruh daerah Kabupaten Solok, namun ada
GG
beberapa anggota PKP Indonesia yang tidak berhasil ditemui sehingga meminta dihadirkan ke KPU Kabupaten Solok; ---------
IN
- Jalan-jalan di Kabupaten Solok sudah beraspal hitam semua sehingga alasan geografis bukan kendala;----------------------------
NT
- KPU Kabupaten Solok tidak mengetahui kondisi di Kecamatan Hiliran Gumanti----------------------------------------------------------------
GA DI LA
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota,
GG I
Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta
PE N
Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menyatakan
Jumlah penduduk Kabupaten Solok : 421.600; --------------------
-
1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk : 422 ;----------------
NT
-
ILA
Proyeksi keanggotaan Partai Politik : 43;--------------------------------Hlm. 35 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
-
IN
bahwa : -----------------------------------------------------------------------------
T AK AR UN J
Dengan demikian, 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Solok adalah 422, bukan 420; dan proyeksi
(dua puluh lima) alamat anggota PKPI yang harus dihadirkan oleh
RT
DPK PKPI ke kantor KPU Kabupaten Solok berada di wilayah yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi; -------------------
KA
Sampel yang harus dihadirkan DPK PKP INDONESIA ke kantor KPU Kabupaten Solok, bukan hanya berasal dari Kec. Hiliran
No
Kecamatan
11
Kubung
22
Koto Singkarak
33
Pantai Cermin
1
44
Hiliran Gumanti
3
55
Payung Sekaki
2
66
Koto Di Atas
1
77
IN
JA
Gumanti, tetapi berasal dari 8 (delapan) kecamatan yaitu: ----------JUMLAH
2
UN
13
GG
IT
2
Gunung Talang
NT
Koto Sei. Lasi
1
Kecamatan
JUMLAH
1.
Kubung
3
2
Koto Singkarak
1
3
Koto Sei. Lasi
1
4
Gunung Talang
1
ILA
NT
No.
GG I
Sementara yang dihadirkan oleh PKP INDONESIA adalah:
Hlm. 36 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
88
IN
NT
IN
GG
IT
keanggotaan PKPI di Kabupaten Solok adalah 43, bukan 42. 25
T AK AR UN J
Artinya, yang tidak dapat dihadirkan oleh DPK PKP INDONESIA dalam jangka waktu 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 14 sampai
Kecamatan
JUMLAH
1.
Kubung
10
2.
Koto Singkarak
1
3.
Pantai Cermin
1
4.
Hiliran Gumanti
3
5.
Payung Sekaki
2
6.
Koto Di Atas
1
JA
KA
RT
No.
UN
NT
IN
GG
IT
dengan 17 Desember 2012 adalah :----------------------------------------
IT
Artinya :
Walau 3 (tiga) orang sampel di Kecamatan Hiliran Gumanti
GG
dinyatakan memenuhi syarat, akan tetapi tidak akan membuat PKPI memenuhi syarat secara keseluruhan di Kabupaten Solok
IN
karena PKPI tidak mampu menghadirkan minimal 8 (delapan)
NT
sampel lagi; -----------------------------------------------------------------------Jawaban KPU Kabupaten Solok : -----------------------------------------1. Pengambilan sampel terhadap anggota PKPI di Kabupaten
Teknis Verifikasi Partai Politik Nomor 481/KPU/X/2012,
GG I
halaman 7, huruf b angka 1). Oleh karena itu, KPU Kabupaten Solok harus melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan terhadap
hasil
sampling
yang
telah
diambil
tanpa
IN
memperhatikan pekerjaan anggota PKPI; ---------------------------
NT
2. Waktu yang diberikan untuk menghadirkan anggota PKPI ke
kantor KPU Kabupaten Solok adalah selama 4 (empat) hari
ILA
yaitu tanggal 14-17 Desember 2012. Setelah melaksanakan Hlm. 37 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Solok dilaksanakan secara acak sederhana (sesuai Petunjuk
T AK AR UN J
verifikasi faktual keanggotaan ke lapangan (untuk 16 Partai Politik) dari tanggal 6-13 Desember 2012, KPU Kabupaten
keanggotaannya
yang
tidak
ditemukan
di
lapangan.
RT
(berdasarkan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Nomor 481/KPU/X/2012, halaman 10, angka 9 huruf f);--------------------
KA
3. Pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 19 Desember 2012 di kantor KPU Kabupaten Solok, Sekretaris PKPI, Drs. Mukhlis
JA
Denros, menyampaikan usul meminta perpanjangan waktu untuk menghadirkan anggota PKPI di kantor KPU Kabupaten Solok. Dibuktikan dengan Surat PKPI yang dialamatkan untuk
UN
NT
IN
GG
IT
Solok dapat meminta pada Partai Politik untuk menghadirkan
IT
Panwaslu dan tembusannya ke KPU Kabupaten Solok; --------Namun, KPU Kabupaten Solok tidak dapat menerima usulan
GG
tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual
IN
Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
NT
Tahun 2014; -----------------------------------------------------------------4. Tidak semua anggota PKPI yang harus dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Solok yang lokasinya berjauhan. Distribusi
JUMLAH
1
Kubung
13
Koto Singkarak
2
3
Pantai Cermin
1
4
Hiliran Gumanti
3
5
Payung Sekaki
2
6.
Koto Di Atas
1
ILA
NT
2
GG I
Kecamatan
IN
No.
Hlm. 38 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
lokasi terhadap 25 anggota tersebut adalah: ------------------------
T AK AR Gunung Talang
2
Koto Sei. Lasi
1
UN J
7
8.
IT
Jawaban KPU Kabupaten Solok : ------------------------------------------------Solok
melaksanakan
verifikasi
faktual
RT
Kabupaten
keanggotaan sesuai alamat yang tertera pada KTA; -------------------
KA
2. Saudara Tasril dan Akmam beralamatkan di Talang Babungo Kec.
Hiliran Gumanti yang dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 2
JA
(dua) jam dengan kondisi jalan yang beraspal dan dapat ditempuh oleh kendaraan; -------------------------------------------------------------------
3. Tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Solok memverifikasi sesuai
UN
NT
IN
GG
1. KPU
IT
dengan alamat yang tertera dalam KTA. Hasil verifikasi faktual ke lapangan adalah 26 MS, 3 TMS dan 25 Tidak Ditemukan/ Tidak
GG
Ditempat. Untuk 3 sampel yang TMS, kondisinya adalah 1 (satu) orang bersedia mengisi formulir F-12 sedangkan 2 (dua) orang
IN
lainnya tidak bersedia mengisi formulir F-12 (sesuai dengan Surat
NT
KPU Nomor 588/KPU/XI/2012, tanggal 2 November 2012 perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014, poin 7); ------------------------------------------------------------
sesuai dengan aturan/prosedur
yang berlaku sebagaimana
GG I
dinyatakan dalam kajian laporan Panwaslu Kabupaten Solok Nomor 001/LP/PILEG/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012;------
b) Terhadap 12 pernyataan dari anggota PKPI Kabupaten Solok
IN
tertanggal 15 januari 2013, tidak dapat diterima karena telah
NT
melewati waktu verifikasi yang ditetapkan (sesuai dengan
ILA
PKPU Nomor 15 Tahun 2012); -------------------------------------------
Hlm. 39 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
4. a) KPU Kabupaten Solok telah melaksanakan verifikasi faktual
T AK AR
UN J
c. Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;------------------------a) Tahap 1 ; -----------------------------------------------------------------------------
Jumlah Sampel 18 Orang;------------------------------------------------------
RT
Dengan Hasil Verifikasi tahap 1;----------------------------------------------MS : 4 orang;------------------------------------------------------------------------
KA
TMS dengan surat pernyataan F12 : 7 Orang; ----------------------------
Yang tidak ditemukan dilapangan : 7 Orang;-------------------------------
JA
KPU Kabupaten Solok Selatan menyurati PKPI dengan surat
nomor 64/KPU /003.434960/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014.
UN
NT
IN
GG
IT
Jumlah Popuasi 159 Orang ; ---------------------------------------------------
IT
Tanggal 2 November 2012 KPU Kabupaten Solok Selatan Melakukan Verifikasi Faktual Terhadap Kepengurusan PKPI
GG
dengan hasil Kepengurusan, Kantor, Keterwakilan Perempuan; ----Memenuhi Syarat ------------------------------------------------------------------
IN
KPU Kabupaten Solok Selatan Melakukan Veifikasi Faktual
NT
terhadap Keanggotaan PKPI tahap pertama tanggal 04 s/d 20 November 2012; ------------------------------------------------------------------Tahap 2 ; -----------------------------------------------------------------------------
Jumlah Sampel 20 Orang;-------------------------------------------------------
GG I
Dengan Hasil Verifikasi tahap 2;----------------------------------------------MS : 7 orang;------------------------------------------------------------------------
TMS dengan surat pernyataan F12 : 3 orang; -----------------------------
IN
Yang tidak ditemukan dilapangan : 10 orang;------------------------------
NT
KPU Kabupaten Solok Selatan kembali menyurati PKPI untuk
menghadirkan 10 orang dimaksud ke KPU Kabupaten Solok
ILA
Selatan pada tanggal 15 s/d 17 Dsember 2012 dengan surat Hlm. 40 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Jumlah Populasi 182 Orang;----------------------------------------------------
T AK AR
UN J
nomor 80/KPU-Kab/003.434960/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012
surat
diterima
oleh
Kasmaradiana
yang
merupakan
15 Desember 2012; ---------------------------------------------------------------
RT
Sampai pada batas yang telah di tentukan 17 Desember 2012 jam 16.00 wib PKPI tidak dapat menghadirkan keanggotaannya ke
KA
KPU Kabupaten Solok Selatan maka 10 orang dikmaksud
dianggap Tidak Memenuhi Syarat;--------------------------------------------
dengan
nomor:
JA
Komisi Pemilihan Umum Kab Solok Selatan melayangkan surat 68/KPU-Kab/003.434960/XI/2012
tentang
pemberitahuan angota PKP Indonesia Kab Solok Selatan yang
UN
NT
IN
GG
IT
Bendahara PKP Indonesia Kabupaten Solok Selatan pada tanggal
IT
tidak dapat ditemui oleh tim verifikasi di lapangan. Surat ini diterima langsung oleh Ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan
GG
Saudara Sidik Ilyas; -------------------------------------------------------------KPU Kabupaten Solok Selatan Mengundang PKPI dengan Nomor
IN
Surat 82/KPU-Kab/003.434960/XII/2012 tentang Rapat Pleno
NT
Terbuka Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Pada Tanggal 18 Desember 2012 bertempat di Aula Kantor Bupati Solok Selatan yang dihadiri oleh Ketua Partai
Kepentingan. PKPI Tidak Hadir dan Tidak ada keberatan;-------------
GG I
KPU Kab Solok Selatan pada verifikasi faktual tahap 1 menyurati PKP Indonesia terkait untuk menghadirkan orang-orang yang tidak ditemui
di
lapangan
dengan
surat
nomor
68/KPU-
IN
kab/003.434960/XI/2012 yang diterima langsung oleh Ketua PKP
NT
Indonesia Solok Selatan Bapak Sidik Ilyas. Pengurus PKP
Indonesia mempunyai waktu 4 hari untuk menghadirkan orang-
ILA
orang yang tidak dapat ditemui oleh tim verifikasi di lapangan; -----Hlm. 41 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Politik, Panwaslu Kabupaten Solok Selatan serta Pemangku
T AK AR
UN J
Pada verifikasi faktual tahap kedua juga sudah disampaikan surat untuk menghadirkan anggota PKP Indonesia yang tidak dapat di
lapangan
dengan
normor
surat
80/KPU-
Kab/003.434960/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang
RT
diterima oleh bendahara Partai yang bernama Kasmaradiana ( Yang tinggal di rumah ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan
KA
Bapak Sidik Ilyas). Pengurus PKP Indonesia mempunyai waktu 4
hari untuk menghadirkan anggota tersebut ke kantor KPU Kab
JA
Solok Selatan; --------------------------------------------------------------------b) Bahwa pada saat dimuka sidang ajudikasi, Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan salah menyebut nama bendahara PKPI Kabupaten
UN
NT
IN
GG
IT
ditemui
IT
Solok Selatan, dimana disebut “Kasmawati” yang sebenarnya dimaksud adalah “Kasmaradiana” seperti yang disebutkan oleh
GG
Ketua PKP Indonesia Solok Selatan Bapak Sidik Ilyas;----------------c) KPU Kab Solok Selatan telah menyurati Ketua PKP Indonesia Kab
KPU Kabupaten Solok Selatan memberitahukan hasil verifikasi
NT
-
IN
Solok Selatan : ---------------------------------------------------------------------
faktual kepengurusan dan keanggotaan dan untuk memperbaiki pada masa perbaikan kepada PKPI dengan surat nomor tertanggal
24
November
tentang pemberitahuan. (bukti T.5); --------------------------------------
GG I
KPU Kabupaten Solok Selatan mengundang Ketua PKPI untuk hadir ke Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan dalam rangka
untuk kelancaran verifikasi faktual Partai Politik yang tidak lolos tahap
pertama
dengan perihal
nomor
:
71/KPU-
Undangan
tertanggal
25
NT
Kab/003.434960/XI/2012
surat
IN
pada
November 2012, tapi Ketua PKPI atau yang mewakili tidak hadir ke KPU Kabupaten Solok Selatan. Akhirnya Staf KPU
ILA
-
Hlm. 42 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
70/KPU-Kab/00.434960/XI/2012
T AK AR UN J
Kabupaten Solok Selatan menyerahkan berkas tersebut kepada PKPI untuk diperbaiki.(bukti T.6); ------------------------------
-
Selatan a.n Nohriyal yang diserahkan kepada bendahara PKP
IT
RT
Indonesia Kab Solok Selatan a.n Kasmaradiana di rumah kediaman Ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan yaitu Sidik
-
KA
Ilyas; ------------------------------------------------------------------------------
Dekatnya rumah antara saksi Pemohon dengan salah seorang
JA
Anggota KPU Kab Solok Selatan Sehingga ada itikad baik untuk mengantar surat kerumah Saksi Pemohon
Sebagai
Ketua PKP Indonesia Kabupaten Solok Selatan walaupun
UN
GG
IN
NT
Kedua surat tersebut diantarkan oleh Staf KPU Kab Solok
IT
setelah verifikasi faktual terhadap alamat domisili kantor dan kepengurusan, kantor PKP Indonesia tidak lagi berfungsi; --------
GG
Anggota Partai Politik a.n Barullasi ada pada sampel verifikasi faktual tahap pertama PKP Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang mana
IN
alamat di KTA di Nagari Abai, tim verifikasi telah melakukan verifikasi
NT
faktual terhadap keanggotaan a.n Barullasi ke Nagari Abai dimaksud. Namun di lapangan yang dimaksud tidak ditemui. Tim verifikasi faktual Kab. Solok selatan mencari Informasi sampai ke kantor wali nagari
tim verifikasi faktual Kab Solok Selatan menghubungi ketua PKP
GG I
indonesia melalui HP tanggal 09 November 2012 untuk menanyakan alamat barullasi tapi ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan
menjawab tidak tahu alamat di maksud. Berselang beberapa waktu
IN
ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan mengirim SMS kepada tim
NT
verifikasi yang berbunyi “maaf, alamatnya di madik” tepatnya tanggal
09 November 2012 jam 16.08 Wib kemudian tim verifikasi bertanya
ILA
nomor HP yang bersangkutan untuk memudahkan kelancaran dalam Hlm. 43 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Abai tapi tidak didapatkan informasi a.n barullasi tersebut. Setelah itu
T AK AR
UN J
mencari alamat barullasi dimaksud tapi ketua PKP Indonesia Kab Solok Selatan mengirim SMS jam 16.16 Wib yang berbunyi “ndak ado do, nyo di ladang”. Karena ketidak jelasan alamat barullasi tersebut
IT
maka KPU Kab Solok Selatan menyurati PKP Indonesia dengan surat perihal
untuk
RT
68/KPU-Kab/003.4434960/XI/2012
pemberitahuan sdr. Barullasi dimaksud bersama 6 orang lainnya
KA
untuk dihadirkan ke KPU Kab Solok Selatan namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 24 November 2012 tidak juga
JA
dihadirkan ke KPU Kabupaten Solok Selatan . sedangkan pada perbaikan (Verifikasi faktual Tahap Kedua) sdr. Barullasi tidak masuk dalam sampel yang telah dicuplik di KPU Provinsi Sumatera Barat
UN
NT
IN
GG
nomor
IT
pada tanggal 05 desember 2012; ------------------------------------------------Walaupun Saudara Barullasi Memenuhi Syarat namun PKP Indonesia
GG
Kab Solok Selatan tetap tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan di Kabupaten Solok Selatan pada Tahap pertama dikarenakan Jumlah
IN
TMS saat verifikasi faktual tahap pertama adalah tujuh orang.
NT
Berdasarkan proyeksi minimal adalah 18, sementara MS hanya 4 orang dan yang membuat surat pernyataan F-12 adalah tujuh orang; --
d. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat -----------------------
1. Verifikasi
faktual
keanggotaan
Partai
Politik
di
tingkat
GG I
Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi beradasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman
Barat
Nomor
:
3/Kpts/KPU-Kab-
IN
003.435070/TAHUN 2012 tentang Tim Verifikasi Faktual Partai
NT
Politik Peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum
ILA
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012, yang terdiri 5 (lima) tim;
Hlm. 44 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
A. Alur Verifikasi Faktual di KPU Pasaman Barat----------------------------
T AK AR UN J
a. Tim I meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Pasaman dan Talamau dengan Koordinator Rezi Dasmeri, S.Pt dan
Wati dan Emita Nofria Ilham, S.Pd; -----------------------------------
RT
b. Tim II meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Sasak Ranah Pasisie, Gunung Tuleh dan Sungai Aur dengan coordinator :
KA
Rudi Hasayangan, S.Ag, M. Irfan, SS, Riski, A.Md, Ahmadi, Marza Dido dan M. Ridwan; --------------------------------------------
JA
c. Tim III meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Luhak Nan
NT
IN
GG
IT
anggota Drs. Erlin, MM, Hafizh Aminy, Rahmad fadli, Lina
Duo dan Kinali dengan Koordinator Syafrinaldi, SE dan
UN
anggota Irwan Wahab, A.Md, Alfinas, Risda dan Juli
IT
Sudarsono; -----------------------------------------------------------------d. Tim IV meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Sei.
GG
Beremas dan Ranah Batahan dengan Koordinator Yondrizal, S.H., M.H., Dian Sri Rahmi Putri, A.Md, Parman, Bulkaini,
IN
Mandra, Rian Septia; -----------------------------------------------------
NT
e. Tim V meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Lembah Melintang dan Koto Balingka dengan Koordinator : Irti Zamin, SS, Zaidi, SH, Vinto Askari, SH, Edward an Yeni Susanti; -----
diatas, mengumpulkan sampel-sampel Partai Politik yang
GG I
terdapat di kecamatan yang ada dalam kecamatan tim tersebut; Tim I melakukan verifikasi di Kecamatan Pasaman pada masa
perbaikan dimulai pada tanggal 8 Desember 2012, dimana
IN
untuk PKPI sampel keanggotaannya di kecamatan ini ada 2
NT
(dua) orang. Pada tanggal 9 Desember 2012 Tim I melakukan
verifikasi faktual di Kecamatan Talamau, dimana sampel PKPI
ILA
ada 6 (enam) orang; ---------------------------------------------------------Hlm. 45 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
2. Tim verifikasi masing-masing wilayah kerja kecamatan tersebut
T AK AR
UN J
3. Tim II melakukan verifikasi sejak tanggal 11 s/d 13 Desember 2012 di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tanggal 13 Desember
2012 di Kecamatan Gunung Tuleh dengan sampel ada 4
RT
(empat) orang;-----------------------------------------------------------------4. Tim III melakukan verifikasi sejak tanggal 11 s/d 13 Desember
KA
2012 dengan sampel 28 (dua) puluh delapan orang;---------------5. Tim IV Melakukan verifikasi anggota PKPI di Kecamatan Ranah
JA
Batahan 11 Desember 2012, dengan sampel 1 (satu) orang
dan di Kecamatan Sungai Beremas tanggal 9 Desember 2012 dengan sampel 1 (satu) orang; --------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
IT
2012 dengan 2 (dua) orang sampel dan tanggal 11 desember
IT
6. Tim V melakukan verifikasi faktual di Gunung Tuleh tanggal 11 Desember 2012 dengan sampel 4 (empat) orang dan di
GG
Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tanggal 13 Desember 2012, dengan sampel 13 Desember 2012; -------------------------------------
IN
B. Kronologis Pelaksanaan Verifikasi Faktual PKP Indonesia Pasaman
NT
Barat. -----------------------------------------------------------------------------------1. Dimasa
perbaikan
PKP
Indonesia
mengajukan
dokumen
keanggotaan sebanyak 446 sebagai populasi, sampel 45.
di
peroleh
hasil
28
orang
Memenuhi
Syarat
dengan
GG I
menandatangani Lampiran 2 Model F8-Parpol, di Kecamatan Luhak Nan Duo, 2 (dua) orang di Kecamatan Sasak Ranah
Pasisie, dimana 1 (satu) orang menandatangani Lampiran 2
IN
Model F8-Parpol dan 1 (satu) orang tidak ditemukan, di
NT
Kecamatan Gunung Tuleh 4 (empat), orang dimana 1 (satu)
orang menandatangani lampiran 2 Model F8-Parpol dan 3 (tiga)
ILA
orang tidak ditemukan, di Kecamatan Koto Balingka ada 1 (satu) Hlm. 46 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Setelah dilakukan verifikasi faktual sampai tanggal 13 Desember
T AK AR UN J
sampel dan menandatangani Lampiran 2 Model F8-Parpol, di Kecamatan
Sungai
Beremas
ada
1
(satu)
sampel
dan
keduanya menandatangani Lampiran 2 Model F8-Parpol. Di
RT
Kecamatan Talamau ada 6 (enam) orang sampel dimana 1 (satu) orang menandatangani Lampiran 2 Model F8-Parpol, 1
KA
(satu) orang mengisi Model F12-Parpol/Surat Pernyataan sedangkan 2 (dua) orang tidak ditemukan karena pindah alamat
JA
dan 2 (dua) orang tidak ditemukan karena tidak diketahui
keberadaannya setelah tim verifikasi menanyakan ke pada kepala Jorong dan atau masyarakat di sekitar alamat yang
UN
NT
IN
GG
IT
Kecamatan Ranah Batahan ada 1 (satu) sampel dimana
IT
dimuat dalam KTA; ------------------------------------------------------------2. Terhadap anggota PKPI yang tidak ditemukan KPU Pasaman
GG
Barat menginformasikan kepada Pengurus PKP Indonesia dengan menghubungi Syafriadi, SE dan Darmawanto, SH, sampai
berakhirnya
masa
verifikasi
faktual
hasil
IN
namun
NT
perbaikan, maka KPU Pasaman Barat menjadikan anggota PKP Indonesia
yang
tidak
ditemukan
tersebut
menjadi
Tidak
Memenuhi Syarat;---------------------------------------------------------------
KPU
Pasaman
Barat
terhadap
hasil
verifikasi
faktual
GG I
kepengurusan dan keanggotaan yaitu Tidak Memenuhi Syarat, hal ini berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 759/KPU/XII/2012
tanggal 14 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa :Kolom
IN
Kesimpulan pada Formulir Lampiran 6 Model F8-Parpol diisi
NT
dengan memperhatikan keterpenuhan syarat secara kumulatif, yaitu pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara), keterwakilan kepemilikan
kantor
dan
keanggotaan
ILA
perempuan,
harus
Hlm. 47 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Pada saat rapat pleno terbuka maka disampaikan kesimpulan
T AK AR UN J
berstatus sesuai untuk disimpulkan “Memenuhi Syarat”. Apabila salah satu unsure persyaratan diatas berstatus tidak sesuai, maka kesimpulannya “Tidak Memenuhi Syarat”; -----------------------
RT
Barat di damping oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat;------
C. KPU Pasaman Barat Telah melakukan verifikasi faktual PKP
KA
Indonesia Tidak benar jika KPU Pasaman Barat di duga melakukan verifikasi faktual anggota PKPI dengan cara yang tidak benar.
JA
Meskipun tidak ada keberatan PKPI Pasaman Barat dalam Rapat
pleno terbuka, PKPI tetap mengajukan keberatan melalui Bawaslu Sumatera Barat. Beradasarkan pengawasan, data, kalrifikasi dan
UN
NT
IN
GG
IT
3. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tim verifikasi KPU Pasaman
IT
kajian Panwaslu Pasaman Barat bahwa KPU Pasaman barat sudah melakukan verifikasi faktual sesuai tahapan dan aturan yang berlaku.
GG
(Bukti Surat Panwaslu Pasaman Barat Nomor 09/PanwasluPB/I/2013; ------------------------------------------------------------------------------
IN
D. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 759/KPU/XII/2012 tanggal 14
NT
Desember 2012, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan mengesahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil verifikasi Faktual dalam formulir Model F8-Parpol dan menyampaikan kepada
Partai Politik yang hadir, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu kab/kota,
GG I
KPU Provinsi dan KPU disertai Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 4 Model F8-Parpol dan Lampiran 6 Model F8-Parpol; --------
E. Jawaban KPU Pasaman Barat/Klarifikasi KPU Pasaman Barat
IN
sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------
NT
1. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan sesuai dengan jadual, tahapan dan program yang diatur dalam peraturan KPU,
ILA
mulai verifikasi faktual Tahap I dan sampai dengan verifikasi Hlm. 48 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pengurus Partai Politik yang telah memperoleh mandate dari DPC
T AK AR UN J
faktual hasil perbaikan. KPU Pasaman Barat selalu berkoordinasi dan berkomunikasi terhadap seluruh Partai Politik yang ada
sudah menyurati PKP Indonesia Pasaman Barat dengan
RT
menghubungi Darmawanto, S.H (Ketua DPK PKP Indonesia Pasaman Barat), dan bahkan sudah berkomunikasi dengan
KA
Ahmad Sardon Pengurus PKP Indonesia Provinsi Sumatera
Barat; --------------------------------------------------------------------------------
JA
2. Bahwa dalam Berita Acara Lampiran 5 Model F8-Parpol adalah Formulir Resmi yang dikeluarkan oleh KPU, pada alinea pertama fomulir tersebut mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum
UN
NT
IN
GG
IT
dokumennya untuk diverifikasi tidak hanya PKP Indonesia. KPU
IT
Kabupaten Pasaman Barat menghasilkan data verifikasi faktual dengan data sebagai berikut : Nama Partai : PKP Indonesia,
GG
Nama Kabupaten/Kota : Pasaman Barat, Jumlah Populasi 446, Jumlah Sampel 45, Jumlah Sesuai 34, Jumlah menolak 1,
IN
Jumlah tidak sesuai 10, jumlah yang tidak diperiksa 0, jumlah
NT
minimal anggota 41;------------------------------------------------------------3. Terkait dengan 11 (sebelas) orang yang “Tidak Memenuhi Syarat”, memang hal tersebut sudah merupakan “Fakta” sebagai
anggota PKP Indonesia Pasaman Barat yang tersebar di
“Tidak
Memenuhi
Syarat”
anggota
GG I
kecamatan-kecamatan. KPU Pasaman Barat tidak akan membuat PKP
Indonesia
yang
ditemukan yang menandatangani Lampiran 2 Model F8-Parpol
IN
dan juga tidak akan membuat “Memenuhi Syarat”, jika anggota
NT
PKP Indonesia yang tidak ditemukan dan menolak dengan
mengisi Surat Pernyataan (Model F12-Parpol). Datanya dapat
ILA
dilihat pada Lampiran 2 Model F8-Parpol terlampir;-------------------Hlm. 49 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
hasil Tim verifikasi yang memverifikasi faktual sampel-sampel
T AK AR UN J
Jumlah Sampel PKP Indonesia pada Verifikasi faKtual Hasil perbaikan sebanyak 45 (empat puluh lima) KTA. Dari 45 tersebut,
masing tim verifikasi dapat dilihat hasilnya 34 (tiga puluh empat)
RT
“Memenuhi Syarat” dan 11 (sebelas) orang “Tidak Memenuhi Syarat”; -----------------------------------------------------------------------------
KA
4. Bahwa jumlah anggota PKPI Pasaman Barat yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) 11 (sebelas). (Bukti Lampiran 6 Model
JA
F8-Parpol) orang dengan rincian 1 (satu) orang menolak (Bukti F12 Parpol) dan 10 (sepuluh) orang tidak ditemukan; ------------------5. Terhadap 10 (sepuluh) orang anggota PKPI yang tidak ditemukan
UN
NT
IN
GG
IT
setelah dilakukan verifikasi faKtual hasil perbaikan oleh masing-
IT
berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik
GG
Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 disebutkan bahwa “Apabila sampai akhir masa verifikasi faktual, Partai Politik tidak dapat
IN
menghadirkan anggotanya di kantor KPU keanggotaannya
NT
dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat”. Oleh karena sampai akhir masa verifikasi faktual PKP Indonesia kabupaten Pasaman Barat tidak dapat/mampu menghadirkan anggota yang tidak ditemukan
Memenuhi Syarat”; --------------------------------------------------------------
GG I
6. Bahwa terhadap anggota PKPI Pasaman Barat yang tidak ditemukan, tim verifikasi sudah menghubungi Syafriadi, S.E via telepon selulernya dengan Nomor HP. 08137476702. Dimana
IN
Syafriadi sebagai Penghubung PKP Indonesia yang masih
PKP
Indonesia
telepon
Barat.
Namun
selulernya
ketika
ILA
mengangkat
Pasaman
NT
tercatat di KPU Pasaman Barat dan belum pernah diganti oleh Syafriadi tim
tidak
verifikasi
Hlm. 50 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
tersebut, maka KPU Pasaman Barat menyimpulakn “Tidak
T AK AR Karena
tim
verifikasi
bermaksud
akan
UN J
menghubunginya.
melakukan konfirmasi terkait dengan tidak ditemukannya anggota
IT
PKP Indonesia. (terlampir Dokumen data penghubung PKP Indonesia Pasaman Barat; ----------------------------------------------------
RT
bahwa Syafriadi, SE juga sebagai sampel sekaligus Liasion
KA
Officer (LO) di KPU Pasaman Barat saat verifikasi dilakukan oleh
tim verifikasi namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Karena sebagai
penghubung
(LO),
lalu
tim
verifikasi
JA
Sayfriadi
menghubung yang bersangkutan via telepon selulernya namun tidak
diangkat.
Dan
ketika
Ketua
KPU
Pasaman
UN
NT
IN
GG
7. Dipersidangan pun disampaikan kepada majelis pemeriksa
Barat
IT
menghubungi beliau ternyata yang mengangkat telepon tersebut Isterinya namun isterinya tidak mau bicara banyak tentang
GG
verifikasi partai suaminya itu. Lalu Ketua KPU hanya berpesan kepada isterinya, dimohon Syafriadi menghubungi KPU Pasaman
IN
Barat. namun Syafriadi tidak kunjung menghubungi KPU
NT
Pasaman Barat; -----------------------------------------------------------------Bahwa terkait dengan adanya anggota PKP Indonesia 5 (lima) orang menolak, dimana
informasi tersebut menurut PKP
informasi yang menurut PKP Indonesia bersumber dari KPU
GG I
Pasaman Barat yang menyatakan anggota PKP Indonesia sebanyak 5 (lima) orang mengisi Model F12-Parpol, tidak berdasar. Karena informasi yang diperoleh dari sumber yang
IN
tidak jelas. Bukti : Lampiran 2 Model F8-Parpol, Model F12-
NT
Parpol, Lampiran 5 Model F8-Parpol; --------------------------------------
ILA
e. Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah--------------------------------------
Hlm. 51 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Indonesia berasal dari KPU Pasaman Barat. Jawaban : Dugaan
T AK AR
UN J
Di Kabupaten Demak, PKP Indonesia terkait dengan keanggotaan pada Verifikasi Tahap II mengirimkan fotokopi KTA sebanyak 1.033, jumlah sampel 104. Anggota yang memenuhi syarat 20, Tidak
IT
memenuhi Syarat 84, hasil proyeksi 200 karena
anggota yang
GG
keanggotaan
Tidak
INDONESIA Memenuhi
oleh Syarat
KPU
Kabupaten
(sebagaimana
Demak
ketentuan
KA
dinyatakan
PKP
RT
memenuhi syarat tidak mencapai 100 atau hasil proyeksi 1000, maka
IN
peraturan yang berlaku); -------------------------------------------------------------
NT
JA
Bahwa tidak benar Surat KPU Kabupaten Demak No. 151/KPU-Kab012.329254/XII/2012, Hal Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik
UN
Hasil Perbaikan, tertanggal 12 Desember 2012, diterima tanggal 16
IT
Desember 2012. Yang benar surat tersebut diterima pada tanggal itu juga (12 Desember 2012) oleh Umi Lathifah istri dari Wahono
GG
Sudhariyo (Ketua DPK PKP INDONESIA Kabupaten Demak);-----------Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 17
IN
Desember 2012 pukul 16.00 WIB, Pengurus DPK PKP INDONESIA
NT
tidak menghadirkan sama sekali dari 82 anggota yang diminta oleh KPU Kabupaten Demak untuk dihadirkan di Kantor KPU karena tidak ditemukan pada saat verifikasi faktual.Tidak Benar Bahwa KPU Kab.
GA DI LA
Demak tidak melakukan verifikasi faktual;--------------------------------------Dugaan PKP Indonesia tidak benar bahwa KPU Kabupaten Demak
GG I
menggunakan tenaga out sourching dalam melakukan verifikasi faktual Partai Politik karena dengan 24 personil yang terdiri atas 5
PE N
(lima) komisioner dan 19 (sembilan belas) sekretariat, masing-masing
IN
terbagi dalam 5 (lima) tim, sangat cukup untuk memverifikasi 16
NT
parpol pada saat itu sehingga tak ada alasan untuk menggunakan
tenaga out sourching; -----------------------------------------------------------------
ILA
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ------------------------------------Hlm. 52 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
f.
T AK AR tidak
benar
bahwa
DPK
PKPI
Kabupaten
Cilacap
UN J
Adalah
menghadirkan 16 anggota dari 19 anggota yang diminta oleh KPU Sesuai dengan Surat No 547/KPU.Kab.012.329.392/XII/2012 tanggal
IT
13 Desember 2012 KPU Kabupaten Cilacap meminta kepada
RT
anggotanya yang tidak bertemu di lapangan. Anggota yang dihadirkan
KA
oleh PKPI adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
1) Bagus Catur Cahyono, No Sampel 393 No KTA 9021807010793
JA
alamat Desa Adipala Rt 001/011 Adipala yang hadir orang lain
yaitu ketua PKPI Kab Cilacap meskipun membawa KTA dan KK, dan diakui oleh Ketua PKPI Kab. Cilacap bahwa ybs sedang
UN
NT
IN
GG
Pengurus PKPI Kab. Cilacap untuk menghadirkan 16 (enambelas)
2) Ngadirah, No
IT
sekolah, dan baru berumur 19 tahun, TMS; -------------------------------Sampel 558
No
KTA 000088-1807-070777,
GG
beralamat di Karanganyar Rt 005/006 Adipala, MS; --------------------3) Mohamad Simin, No sampel 650 No KTA 0000150-1807-070970
IN
alamat Layansari Rt 003/008 Gandrungmangu, verifikator di Kantor
NT
KPU tidak mampu diyakinkan bahwa yang hadir adalah yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTP atau identitas lainnya, TMS;----------------------------------------------
membawa KTP, MS; --------------------------------------------------------------
6) Supardi Hakim, No sampel 75 No KTA
GG I
5) Mujiati No sampel 69 No KTA 5691807060760, MS; -------------------5751807270164 yang
alamat Prapagan Rt 001/001 Jeruklegi verifikator di Kantor KPU mampu
diyakinkan
bahwa
yang
hadir
adalah
yang
IN
tidak
NT
bersangkutan, dan tidak dapat menunjukkan KTP atau identitas
ILA
lainnya. Yang hadir Sdr Amir, TMS; ------------------------------------------
Hlm. 53 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
4) Kusdiyono No sampel 621 No KTA 0000121-1807-030893,
T AK AR
0000148-1807-050788
UN J
7) Riptiyana Sari, No sampel 54, No KTA
alamat sesuai KTA Mulyadadi Rt 01/04 kedung reja, MS Untuk 9
No 547/KPU.Kab.012.329.392/XII/2012 tanggal 13 Desember
RT
2012, dikarenakan masih dalam masa verifikasi, dilakukan verifikasi faktual ulang oleh verifikator KPU Kab. Cilacap Sdr.
KA
Karsito dan dinyatakan MS. Anggota tersebut adalah: -----------------1) Wagino No sampel 32, No KTA 5361807050770 alamat
JA
sesuai KTA Pasuruhan RT 007/02 Binangun; --------------------2) Purtiningsih No sampel 415, No KTA 9231807121251 alamat sesuai KTA Pasuruhan RT 020/005 Binangun; -------------------
UN
NT
IN
GG
IT
(sembilan) anggota PKPI yang lain tidak dihadirkan sesuai Surat
IT
3) Sundaryo No sampel 559, No KTA 00000725-1807-180679 alamat sesuai KTA Kemojing RT 012/002 Binangun; -----------
GG
4) Siswadi Ratimin No sampel 575, No KTA 0000075-1807110660
alamat
sesuai
KTA
Pasuruhan
RT
025/008
IN
Binangun; --------------------------------------------------------------------
NT
5) Suratman No sampel 695, No KTA 0000210-1807-070469 alamat sesuai KTA Kemojing RT 05/02 Binangun; ---------------
alamat sesuai KTA Pasuruhan RT 02/01 Binangun;-------------
7) Yudi Cahyono No sampel 826, No KTA 0000341-1807-
GG I
170380 alamat sesuai KTA Pesawahan Rt03/02 Binangun; --
8) Narsum No sampel 889, No KTA 0000404-1807-290582 alamat sesuai KTA Pasuruhan Rt 013/004 Binangun; ----------
IN
9) Nasih, No sampel 929, No KTA 0000447-1807-311258
ILA
NT
alamat sesuai KTA Pasuruhan Rt 007/002 Binangun; ----------
Hlm. 54 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
6) Sugeng No sampel 762, No KTA 0000277-1807-310760
T AK AR UN J
Bahwa 19 anggota yang tercantum dalam Lampiran 2 Model F8 Parpol adalah hasil verifikasi Faktual KPU Kabupaten Cilacap
1) 3 (tiga) anggota dinyatakan TMS yang dihadirkan di Kantor
RT
KPU Kabupaten Cilacap, dikarenakan yang hadir orang lain, atas nama:-------------------------------------------------------------------
GG
IT
dengan rincian: ----------------------------------------------------------------
KA
a) Bagus Catur Cahyono; -----------------------------------------------
JA
c) Supardi Hakim; --------------------------------------------------------2) Bahwa TMS dikarenakan dalam sampel ditemukan nama dan orang-orang yang ganda dengan 12 nama (riil 6 Orang
UN
NT
IN
b) Mohamad Simin; -------------------------------------------------------
IT
MS), sehingga nomor sampel berikutnya dicoret menjadi TMS sejumlah 6 orang karena memiliki KTA ganda, yaitu: ----
GG
a) Kampen, alamat Banjarwaru Rt 002/006 Nusawungu Dengan dua No KTA: 0000417-1807-311245 No sampel
IN
902 dan No KTA: 0001008-1807-311245 No sampel
NT
1030; ---------------------------------------------------------------------
b) Ngadiyem alamat Pasuruhan Rt 017/005 Binangun No
9731807021238 No sampel 465; ---------------------------------
c) Ponisah alamat Purwadadi Rt 004/003 Nusawungu No
GG I
KTA 7951807080469 No sampel 274 dan No KTA: 8861807080469 No sampel 377; --------------------------------d) Sikin Sudiarto Alamat Purwadadi Rt 004/001 Nusawungu
IN
No KTA: 8031807311265 No sampel 282 dan No KTA:
NT
9451807311265 No sampel 437; --------------------------------e) Siswodiarjo Suradi No KTA ganda
7011807311248
ILA
tetapi tertulis di dua alamat berbeda yaitu Desa Hlm. 55 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
KTA: 6001807021238 No sampel 99 dan No KTA:
T AK AR UN J
Alangamba Rt 006/003 Kec Binangun Kab. Cilacap No sampel 208 Dan Alangamba Rt 005/003 Kec Binangun Kab. Cilacap No sampel 209;--------------------------------------
RT
KTA 5401807060372 No sampel 40 dan No KTA: 6181807060372 No sampel 126; ---------------------------------
KA
3) Bahwa 10 (sepuluh orang dinyatakan TMS setelah dilakukan
verifikasi faktual, atas nama: -------------------------------------------
IN
GG
IT
f) Turiyah alamat Banjareja Rt 003/005 Nusawungu No
NT
JA
a) Manisem Nomor sampel 30 Nomor KTA 5351807170567
alamat Banjareja RT 001/005 Nusawungu. Dokumen tidak
UN
sesuai KTA ditunjukkan 6251807170567;-----------------------
IT
b) Nuryati Nomor Sampel 285 Nomor KTA 8061807170789 alamat Nusawangkal RT 002/004 Nusawungu, yang
GG
diverifikasi menunjukkan Dokumen tidak sesuai KTA ditunjukkan 9431807170789; ---------------------------------------
IN
c) Sumarjo Payan No sampel 897 No KTA 0000412-1807-
NT
311259 alamat Banjarwaru Rt 003/006 Nusawungu yang diverifikasi Dokumen tidak sesuai KTA ditunjukkan
d) Mujianto No sampel 290 No KTA 8111807150180 alamat Banjarwaru Rt 001/001 Nusawungu
yang diverifikasi
GG I
Dokumen tidak sesuai menunjukkan KTA 8091807150180 a/n Mujiyanto; ----------------------------------------------------------e) Karsidi bukan anggota bukan anggota; --------------------------
IN
f) Warsini bukan anggota; (dalam persidangan dianggap
NT
KTA misterius, tidak diakui sebagai anggota PKPI); --------g) Kuat Raharjo bukan anggota;---------------------------------------
ILA
h) Darsini bukan anggota; ----------------------------------------------Hlm. 56 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
67121807311259 KTP a/n Sumarjo Rasam; -------------------
T AK AR UN J
i) Khadiran bukan anggota; -------------------------------------------j) Paijan bukan anggota; ------------------------------------------------
g. Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ----------------------------------
IT
Bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
RT
Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
KA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU melayani pendaftaran Partai
JA
Politik calon peserta Pemilu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, termasuk penyerahan berkas bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu
UN
NT
IN
GG
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
IT
perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota oleh Parpol tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/kota; -------------
GG
Bahwa menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012
IN
tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan
NT
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, masa perbaikan berkas verifikasi tingkat kabupaten/ kota pada tanggal 27
dilakukan secara maksimal oleh Penggugat pada tingkat Kabupaten
Bahwa
alasan
Penggugat
mengenai
perbaikan
GG I
Grobogan; -------------------------------------------------------------------------------keanggotaan
Penggugat di Kabupaten Grobogan tidak diterima Tergugat karena
IN
terlambat dengan alasan keterlambatan karena faktor teknis yaitu :-----
NT
1) Cuaca buruk mengakibatkan rental fotokopi tidak beroperasi karena
ILA
listrik padam;-------------------------------------------------------------------------
Hlm. 57 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
November 2012 sampai dengan 3 Desember 2012, hal ini tidak
T AK AR
UN J
2) Adanya kecelakan yang menimpa Sekretaris DPK yang merupakan musibah yang tentunya tidak ada faktor kesengajaan sehingga mengakibatkan data tercecera dan harus direvisi ulang; ----------------
IT
KPU Kabupaten Grobogan secara tegas dan jelas menolak alasan
RT
ada dan tidak sesuai denganTahapan, Program dan Jadual
KA
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dam DPRD
Tahun 2014; -----------------------------------------------------------------------------
JA
Bahwa Tergugat/KPU Kabupaten Grobogan menolak secara tegas alasan Penggugat tentang “..memberian toleransi atas keterlambatan berkas..” hal ini secara jelas akan menimbulkan ketidakpastian
UN
NT
IN
GG
tersebut, karena alasan PEMOHON/ PKP Indonesia terlalu mengada-
IT
hukum; -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa pada tanggal 6 September 2012 pukul 11.40 WIB KPU
GG
Kabupaten Grobogan menerima daftar anggota dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sejumlah 1.005 KTA. Pada tanggal 26 September
IN
2012 sesuai dengan BA Nomor 4/BA/IX/2012, Penggugat melakukan
NT
perubahan penyerahan KTA Partai Politik menjadi sebesar 1.155 KTA; --------------------------------------------------------------------------------------Bahwa menurut pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu, bukti
h. Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah --------------------------------------
GG I
Bahwa KPU Kabupaten Kendal adalah pelaksana kebijakan KPU terkait dengan batas waktu pengiriman berkas perbaikan. KPU Kabupaten Kendal konsisten melakukan apa yang telah ditetapkan
IN
oleh KPU dalam Surat Edaran (SE) Nomor 508/KPU/X/2012 bahwa
NT
batas waktu penerimaan perbaikan daftar nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh KPU
ILA
kabupaten/kota berakhir pada pukul 16.00 waktu setempat. Terkait Hlm. 58 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pemohon tentang KTA dan KTP sebanyak 1.073 tidaklah benar; --------
T AK AR
UN J
mengenai tanggal dan jam batas waktu pengiriman berkas perbaikan sudah disampaikan kepada seluruh Parpol calon peserta Pemilu di Kabupaten Kendal dalam acara penyampaian hasil verifikasi Partai
IT
Politik pada tanggal 25 November 2012 yang juga dihadiri oleh
RT
perwakilan PKPI. Penyampaian KPU Kabupaten Kendal mengenai
GG
tanggal dan jam batas waktu pengiriman berkas perbaikan sudah
IN
Kendal
No.
197/KPU-Kab.012.329248/XI/2012
KA
sangat jelas meskipun tidak dicantumkan dalam surat KPU Kabupaten yang
dibuktikan
NT
JA
dengan tidak adanya Parpol yang terlambat mengirimkan berkas
perbaikan kecuali Penggugat; ------------------------------------------------------
UN
Dalil Penggugat hanya mengada-ada terkait kondisi jalan yang rusak
IT
dan cuaca yang buruk sehingga terlambat menyampaikan berkas kelengkapan ke KPU Kabupaten Kendal karena kondisi yang dijadikan
GG
alasan Penggugat bukan kondisi yang luar biasa seperti bencana alam, adanya huru-hara, peperangan dan kejadian lain yang
IN
terganggungnya kepentingan umum sehingga dalil tersebut sangat
NT
tidak beralasan dan harus dikesampingkan ada anggota Komisioner KPU Kabupaten Kendal dan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Kendal yang bertempat tinggal di Boja dan darah sekitarnya masih bisa
Di kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah------------------------------------
GG I
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, bahwa KPU Kabupaten/Kota
IN
melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara
NT
tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan
nama setiap anggota Partai Politik. -----------------------------------------------
ILA
1)
Hlm. 59 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal; ----------------------------
T AK AR
UN J
Petugas verifikasi dalam melaksanakan kegiatan angka 1, mendatangi semua sampel anggota PKP Indonesia dgn hasil: ----------------------------
a) Menyatakan anggota PKP Indonesia, dinyatakan Memenuhi
b) Menyatakan
bukan
anggota
PKP
Indonesia
RT
Syarat (MS) sejumlah 29 (dua puluh sembilan); ---------------------dengan
KA
menandatangani Surat Pernyataan F12, dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 33 (tiga puluh tiga). ------------
JA
2) Tidak bertemu dengan sampel sejumlah 40 (empat puluh) orang;--Hasil proyeksi verifikasi keanggotaan PKPI di Kab. Klaten:
UN
NT
IN
GG
IT
1) Bertemu dengan sampel, yaitu:------------------------------------------------
Jumlah sampel
:
102
:
69
GG
Jumlah MS
: 1.013
IT
Jumlah populasi
:
33
Jumlah tidak diperiksa
:
0
IN
Jumlah TMS
minimal : 1.000
NT
Jumlah
anggota
:
Kesimpulan
: Tidak
69 X 10 = 690 Memenuhi
GG I
Syarat
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan KPU
No. 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
IN
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, bahwa dalam hal tidak
NT
bertemu dengan anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota
ILA
meminta pengurus Partai Politik menghadirkan anggota yang
Hlm. 60 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Hasil verifikasi
T AK AR
UN J
bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya; ---------------------------
menghadirkan
anggota
melalui
Surat
Nomor:1280/KPU-
Pengurus
PKP
Indonesia
Kab.
Klaten
RT
Kab/012.329461/XI/2012; ------------------------------------------------------menerima
Surat
KA
sebagaimana dimaksud huruf b, dibuktikan dengan tanda terima
Surat;----------------------------------------------------------------------------------
JA
Surat tersebut berisi pemberitahuan untuk menghadirkan sampel anggota PKP Indonesia yang tidak bertemu dengan petugas
verifikasi KPU Kabupaten Klaten, yaitu sejumlah 40 (empat puluh)
UN
NT
IN
GG
IT
KPU Kabupaten Klaten mengirimkan surat pemberitahuan untuk
IT
orang; --------------------------------------------------------------------------------Pada tanggal 17 Desember 2012, KPU Kabupaten Klaten
GG
melakukan verifikasi faktual di Kantor KPU Kabupaten Klaten terhadap anggota PKP Indonesia yang dihadirkan, sejumlah 40
IN
(empat puluh) orang, dengan hasil verifikasi MS;-------------------------
NT
Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Klaten melakukan Rapat Pleno dan menetapkan bahwa sampel anggota sejumlah 40 (empat puluh) orang, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). terhadap
tanggal 25 Januari 2013 pada Huruf B.3 huruf c dan d, bahwa
GG I
sampel anggota sejumlah 40 (empat puluh) orang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Hal-hal tersebut merupakan penjelasan terhadap Permohonan DPN PKP Indonesia Nomor:
IN
13/DPN PKP IND/2013 tanggal 25 Januari 2013 pada Huruf B.3
NT
huruf h.2), yang mendalilkan bahwa 32 orang dari 40 orang
ILA
anggota yang dinyatakan TMS oleh KPU; ----------------------------------
Hlm. 61 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Permohonan DPN PKP Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013
T AK AR
UN J
Berdasarkan hasil verifikasi faktual, jumlah sampel anggota PKP Indonesia yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 29 (dua puluh
sembilan);----------------------------------------------------------------------------
RT
Hal-hal tersebut merupakan penjelasan bahwa 40 orang anggota yang dipersoalkan/dicantumkan dalam Permohonan DPN PKP
KA
Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013 tanggal 25 Januari 2013
pada Huruf B.3 huruf c, bahwa sesugguhnya sampel anggota PKP
JA
Indonesia sejumlah tersebut sudah dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS). Oleh karena, jumlah keseluruhan sampel anggota PKP Indonesia yang MS sejumlah 69 (enam puluh sembilan) adalah penjumlahan
terhadap
hasil
verifikasi
faktual
IT
merupakan
UN
NT
IN
GG
IT
sembilan) ditambah 40 (empat puluh), yaitu 69 (enam puluh
sebagaimana dimaksud angka 2.a.1) dan angka 6/78. Dengan
GG
demikian, 40 orang anggota yang dipersoalkan/dicantumkan dalam Permohonan DPN PKP Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013,
IN
25 Januari 2013, tidak berdiri sendiri dengan jumlah 69 dicantumkan
dalam
Permohonan
DPN
PKP
NT
sebagaimana
Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013 tanggal 25 Januari 2013 di bagian “Hasil Memenuhi Syarat Tahap II “;------------------------------
: 1.013-----------------------------------------------
Jumlah sampel
:
102-----------------------------------------------
Jumlah MS
:
69-----------------------------------------------
Jumlah TMS
:
33-----------------------------------------------
tidak :
0-----------------------------------------------
IN
Jumlah
GG I
Jumlah populasi
minimal : 1.000-----------------------------------------------
ILA
Jumlah
NT
diperiksa
Hlm. 62 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Berdasarkan Lampiran 4 F8 bahwa : (Dokumen terlampir) ; ----------
T AK AR
Hasil verifikasi
: 69 X 10 = 690 ----------------------------------
Kesimpulan
: Tidak Memenuhi Syarat ----------------------
Hal merupakan penjelasan terhadap Permohonan DPN PKP
RT
Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013 tanggal 25 Januari 2013. Bahwa nama-nama yang menandatangani F12 benar-benar telah
KA
menyatakan bukan anggota PKP Indonesia kepada verifikator KPU
Kab. Klaten. Sesuai dengan ketentuan, apabila verifikator bertemu sampel
yang
menyatakan
bukan
anggota
dan
JA
dengan
menandatangani F12, maka yang bersangkutan dinyatakan TMS. Dengan demikian, verifikator KPU Kab. Klaten tidak melakukan
UN
NT
IN
GG
IT
UN J
anggota
IT
kelalaian dan sesuai dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------------
GG
Nama-nama sampel yang TMS tersebut, adalah nama dan alamat yang berbeda dengan sampel sejumlah 40 (empat puluh) yang
IN
dihadirkan ke Kantor KPU Kab. Klaten sebagaimana dimaksud
NT
huruf e, huruf f, dan huruf g; ---------------------------------------------------Hal-hal tersebut merupakan penjelasan terhadap Permohonan DPN PKP Indonesia Nomor : 13/DPN PKP IND/2013 tanggal 25
(tiga puluh tiga) adalah nama-nama yang berbeda dengan sampel
GG I
sejumlah 40 (empat puluh) yang dihadirkan ke Kantor KPU Kab. Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 6/7/8. Dengan demikian hasil proyeksi bedasarkan hasil verifikasi faktual tetap
tersebut
merupakan
penjelasan/klarifikasi
terhadap
NT
Hal-hal
IN
sejumlah : 69 X 10 = 690, dan kesimpulannya adalah TMS;---------
Permohonan DPN PKP Indonesia Nomor: 13/DPN PKP IND/2013
ILA
tanggal 25 Januari 2013 yang mendalilkan anggota KPU Hlm. 63 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Januari 2013. Bahwa nama-nama sampel yang TMS sejumlah 33
T AK AR
UN J
Kabupaten Klaten (Sdri. Mukaromah, S.Sos) tidak menjawab pertanyaan Sdr. David Ari Wibowo, Ketua DPK PKP INDONESIA
Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan hanya memberikan informasi untuk meminta pengurus Partai Politik menghadirkan
RT
GG
IT
Kabupaten Klaten. Bahwa selama proses verifikasi faktual, KPU
anggota yang tidak bertemu sebagaimana dimaksud angka 2
KA
huruf b; -------------------------------------------------------------------------------
IN
Berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 759/KPU/XII/2012 tanggal 14
NT
JA
Desember 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan
UN
Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik KPU
IT
Kabupaten Klaten telah menyampaikan tata cara Sidang Pleno Terbuka. Pimpinan parpol (termasuk dari PKP Indonesia) yang
GG
hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik menerima hasil yang ditetapkan KPU Kab. Klaten, dan
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah----------------------------------
NT
j.
IN
Panwaslu Kab. Klaten tidak menyampaikan keberatan; ----------------
Bahwa pada tahap pertama PKPI Sukoharjo ini menyerahkan sebanyak 458 KTA, yang kami jadikan sampel sebanyak 46. Dari 46
pada Tahap ke dua kami diberikan perbaikn, tapi perlu disampaikan
GG I
bahw populasi yanng disampaikan adalah 995 KTA kemudian jumlah sampel 100, ini yan Memenuhi Syarat 70 dan Tidak memenuhi Syarat
30; ------------------------------------------------------------------------------------------
IN
Bahw hasil verifikasi berdasarkan bukti-bukti lampiran F8 Parpol. Jadi
NT
yang dilakukan adalah betul kita minta dihadirkan 50, rekan-rekan dari PKPI bisa menghadirkan 32 begitu ya. Jadi dari 32 ini kumulasi untuk
ILA
perbaikan adalah yang Memenuhi Syarat ini adalah 70, nah 70 ini Hlm. 64 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
sampel ini 20 Memenuhi Syarat, 19 Tidak Memenuhi Syarat kemudian
T AK AR
UN J
ketika diproyeksikan masih 700 penduduk jadi masih kurang dari syarat minimal, jadi demikian, syarat minimal penduduk Kabupaten Sukoharjo;-------------------------------------------------------------------------------KPU
Kabupaten
Sukoharjo
Nomor
290/KPU-Kab-
RT
012.329492/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;-----------------------
2. Daftar Nama-Nama Perbaikan Anggota Partai Politik Tingkat
KA
Kabupaten/Kota yang harus dihadirkan;------------------------------------
3. Daftar hadir Anggota Partai Politik yang harus dihadirkan di KPU
JA
Kabupaten Sukoharjo; ----------------------------------------------------------Bahwa dari jumlah sample tahap perbaikan sejumlah 100 orang, yang memenuhi syarat sejumlah 70, dan tidak memenuhi syarat 30 orang
UN
NT
IN
GG
IT
1. Surat
IT
yang terdiri dari 12 orang menyatakan bukan anggota partai PKPI (dibuktikan dengan Formulir F12-Parpol terlampir) dan 9 orang
GG
dihadirkan terlambat (melebihi batas waktu jam 16.00), 8 orang tidak dapat dihadirkan karena dalam posisi di luar kota (merantau), dan 1
IN
orang sakit (terkena stroke) sebagaimana dalil pemohon; -----------------
NT
Bahwa terhadap 9 orang yang didlilkan Pemohon telah dihadirkan dikantor KPU kabupaten sukoharjo diatas jam 16.00 WIB tidak benar, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan anggota atau bukan
pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 jamm 17.00 WIB telah
GG I
hadir di KPU Kabupaten Sukoharjo untuk diverifikasi sebagai anggota PKPI ( 8 orang ) sebagai berikut : ------------------------------------------------1) Praptinah, Ngruki Baru RT 08/16 Cemani Grogol. Bahwa yang
IN
bersangkutan bukan anggota PKPI dan tidak dihadirkan pada tgl 17
NT
Desember 2012 dikantor KPU Kabupaten Sukoharjo diatas jam
ILA
16.00 WIB. Bahwa yang bersangkutan adalah PNS SMPN 1 Baki; --
Hlm. 65 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
anggota Partai PKPI Kabupaten Sukoharjo dan tidak benar bahwa
T AK AR
UN J
2) Isnaini farida, Gambiran RT 01/III Cemani, Grogol. Bahwa yang bersangkutan bukan anggota PKPI dan tidak dihadirkan pada tgl 17
IT
Desember 2012 dikantor KPU Kabupaten Sukoharjo diatas jam 16.00 WIB; ---------------------------------------------------------------------------
RT
Bahwa yang bersangkutan bukan anggota PKPI dan sejak
KA
September 2006 pindah domisili dari Gambiran RT 03/III Cemani
Grogol ( Surat Keterangan pindah RT );--------------------------------------
JA
4) Ismi Daryanti. Bahwa nama tersebut tidak ada di alamat Tegal Rejo RT 01/03 Kadokan Grogol. Bahwa yang bersangkutan bukan anggota PKPI dan tidak dihadirkan pada tgl 17 Desember 2012
UN
NT
IN
GG
3) Yazinta Arviani Setiawati.cGambiran RT 03/III Cemani Grogol.
IT
dikantor KPU Kabupaten Sukoharjo diatas jam 16.00 WIB; -----------5) Agus Tri Hartanto. Plalan RT 03/04 Kadokan Grogol. Bahwa yang
GG
bersangkutan benar anggota PKPI dan pada tgl 17 Desember 2012 diatas jam 16.00 WIB tidak bisa hadir dikantor KPU Kabupaten
IN
Sukoharjo karena masih lembur/belu pulang kerja ( Bukti
NT
keterangan dari orang tua ); ----------------------------------------------------6) Wahyono, Kaliwingko RT 04/01 Madegondo Grogol. Bahwa yang bersangkutan bukan anggota PKPI dan tidak dihadirkan pada tgl 17
16.00 WIB;----------------------------------------------------------------------------
GG I
7) Toni Hendri Awan. Bahwa yang bersangkutan tidak ada dan tidak terdaftar di RT 03/XIV Cemani Grogol derdasarkan Buku daftar KK (Bukti terlampir); --------------------------------------------------------------------
IN
8) M. Fareza Falesmana. Madegondo RT 05/04 Madegondo Grogol.
NT
Bahwa yang bersangkutan pindah ke Gunungkidul Yogyakarta
sejak 2 tahun yang lalu;-----------------------------------------------------------
ILA
k. Di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo-----------------------------Hlm. 66 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Desember 2012 dikantor KPU Kabupaten Sukoharjo diatas jam
T AK AR
UN J
Tanggal 19 Desember 2012, KPU Bone Bolango melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi faktual untuk 16 Partai Politik yang juga dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara PKPI Kabupaten Bone Bolango
IT
dibuktikan dengan dokumentasi kehadiran dalam rapat pleno; -----------
RT
menghadiri rapat pleno dimintakan surat mandat untuk hadir dalam
KA
rapat pleno. Tetapi sesuai kesepakatan bersama, pengurus parpol
yang belum membawa mandat dapat mengikuti rapat pleno serta
JA
dapat memberikan keberatan atas hasil verifikasi faktual dengan
catatan bahwa surat mandat diberikan kepada KPU kabupaten Bone Bolango pada saat pengambilan Berita acara hasil pleno.
UN
NT
IN
GG
Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu semua Partai Politik yang
Dalam
IT
rapat pleno, tidak ada satupun Partai Politik yang mengajukan keberatan atas hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh
GG
verifikator KPU Kabupaten Bone Bolango. Semua Parpol diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan berita acara hasil
IN
verifikasi faktual dengan membawa mandat dari pengurus Partai
NT
Politik, sebagaimana kesepakatan forum peserta rapat pleno;-----------Tanggal 05 Desember 2012, KPU Bone Bolango melakukan pencupilkan terhadap keanggotaan PKPI. Hasilnya KPU mengambil
perbaikan, 6 (enam) orang Memenuhi Syarat (MS), 3 (tiga) orang
tidak dikenal di desa
1 (satu) orang
GG I
menandatangani pernyataan bukan anggota PKPI,
dan 9 (sembilan) orang tidak dapat ditemui.
Untuk itu KPU Bone Bolango meminta kepada pihak partai agar
IN
menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui;-----------------------------
NT
KPU Kabupaten Bone Bolango selalu melakukan komunikasi dua arah dengan LO (Penghubung) PKPI, dalam hal antara Ketua PKPI dengan
ILA
Anggota KPU Bone Bolango (dr. Thaib Saleh), dimana sebelum Hlm. 67 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
sampel sebanyak 19 dari populasi 184 KTA. Dari hasil verifikasi
T AK AR
UN J
tanggal 17 Desember 2012 telah menyampaikan tentang perlunya PKPI mendatangkan anggota PKPI yang tidak ditemui pada saat verifikasi faktual;------------------------------------------------------------------------
IT
Tanggal 17 Desember 2012 pukul 11.30 Wita, Staf Sekretariat KPU
RT
Harun dan menanyakan kembali tentang anggota yang tidak dapat
KA
ditemui. Ridwan mengaku siap menghadirkan anggotanya. Namun pada pukul 18.00 Wita, Ridwan Harun menghubungi Syaiful dan
JA
menyatakan baru sebagian yang bisa dihadirkan. Oleh Syaiful,
Ridwan diminta menghubungi anggota KPU Bone Bolango Divisi Teknis Pemilu, Nanang Bukulu. Saat menghubungi Nanang Bukulu,
UN
NT
IN
GG
Bone Bolango Syaiful Ibrahim menghubungi Ketua DPC PKPI Ridwan
IT
Ridwan meminta waktu hingga malam untuk menghadirkan 9 (sembilan) pemegang KTA tersebut. Namun oleh Nanang Bukulu
GG
disampaikan bahwa batas perbaikan hanya sampai pukul 16.00 Wita. Dan pihak PKPI pun tidak mendatangkan 9 (Sembilan) anggota
IN
tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------
NT
Bahwa sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu semua Partai Politik yang menghadiri rapat pleno dimintakan surat mandat untuk hadir dalam rapat pleno. Tetapi sesuai kesepakatan bersama, pengurus
serta dapat memberikan keberatan atas hasil verifikasi faktual dengan
GG I
catatan bahwa surat mandat diberikan kepada KPU kabupaten Bone Bolango pada saat pengambilan Berita acara hasil pleno. Dalam rapat pleno, tidak ada satupun Partai Politik yang mengajukan keberatan
Semua parpol diberi kesempatan
NT
KPU kabupaten Bone Bolango.
IN
atas hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh verifikator
ILA
yang sama untuk mendapatkan berita acara hasil verifikasi faktual
Hlm. 68 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
parpol yang belum membawa mandat dapat mengikuti rapat pleno
T AK AR
UN J
dengan membawa mandat dari pengurus Partai Politik, sebagaimana kesepakatan forum peserta rapat pleno;----------------------------------------Verifikator berusaha menemui nama-nama dimaksud, tetapi tidak ditemui.
IT
berhasil
Untuk
membuktikan
bahwa
verifikator
ajudikasi
RT
mendatangi alamat sesuai KTA maka pada waktu
telah
GG
dihadirkan 9 nama, yaitu: ------------------------------------------------------------
KA
a) (satu) orang bernama Wawan Malahika berstatus sebagai PNS; ---
IN
b) 2 (dua) orang atas nama; Pratama N. Kai dan Riskawati bukan
NT
JA
Mohamad keduanya beralamat di Padengo menyatakan
anggota partai PKPI, dan; -------------------------------------------------------
UN
c) 2 (dua) orang an; Nur Dali alamat desa Ayula Utara dan Misnun
IT
Adam alamat Kelurahan Padengo, berdasarkan pernyataan Kepala Desa/ Lurah bahwa keduanya bukan merupakan penduduk
l.
GG
sesuai alamat yang dicantum dalam KTA;---------------------------------Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----------
IN
1. Verifikasi Hasil Perbaikan (Tahap II):-----------------------------------------
NT
a. Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 17 Desember 2012. KPU Kabupaten Kulon Progo bersurat kepada DPK Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI)
perbaikan
tentang
dengan
pelaksanaan nomor:
verifikasi
faktual
800/161/KPU-Kab-
GG I
013.329599/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Hal Verifikasi Faktual Partai Politik Hasil Perbaikan:----------------------------------1) Verifikasi
faktual
perbaikan
kepengurusan
dengan
IN
mendatangi kantor Partai Politik tingkat kabupaten pada
NT
tanggal 12 Desember 2012; ------------------------------------------2) Verifikasi keanggotaan parpol dengan mendatangi anggota
ILA
sesuai sample pada tanggal 4 s/d 17 desember 2012; -------Hlm. 69 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Indonesia
T AK AR UN J
3) Menghadirkan pengurus dan anggota parpol yang tidak ditemui dalam verifikasi faktual sebagaimana angka a) dan
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap II (perbaikan)
RT
PKPI di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: ---------: Sesuai ---------------------------
30% Perempuan
: Sesuai ---------------------------
Domisili dan Status Kantor
: Sesuai --------------------------
Keanggotaaan
: Tidak memenuhi -------------
Jumlah Populasi
: 520 -------------------------------
Jumlah Sampel
: 52 --------------------------------
JA
Jumlah sesuai
: 40 --------------------------------
IT
Jumlah menolak
KA
Pengurus
UN
NT
IN
GG
IT
b) dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 desember 2012; -----
: 0 ---------------------------------
Jumlah tidak sesuai
GG
: 12 -------------------------------: 0 ---------------------------------
Jumlah minimal keanggotaan
: 451 -------------------------------
IN
Jumlah yang tidak diperiksa
: 400 -------------------------------
NT
Jumlah hasil proyeksi
Data verifikasi faktual keanggotaan hasil kunjungan ke lapangan sebagai berikut: --------------------------------------------------
Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 12 ----------------------------------
GG I
Tidak Ketemu (TK) : 26 -------------------------------------------------Bahwa dalam hal tidak ketemu dengan anggota Partai Politik,
KPU Kabupaten Kulon Progo meminta pengurus Partai Politik
IN
untuk menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai
NT
dengan masa akhir verifikasi faktual kepada petugas verifikasi
ILA
guna membuktikan keanggotaannya pada tanggal 15 sampai
Hlm. 70 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Memenuhi Syarat (MS) : 14 --------------------------------------------
T AK AR Desember
2012, sesuai dengan surat KPU
UN J
dengan 17
Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Desember 2012. --------------
anggota PKPI yang dihadirkan pengurus di kantor KPU
RT
Kabupaten Kulon Progo sejumlah 26 anggota dan telah dilakukan verifikasi yang hasilnya memenuhi syarat (MS); -------pada
verifikasi
faktual
tahap
perbaikan
PKPI,
KA
c. Bahwa
berdasarkan jumlah hasil kunjungan lapangan ke anggota dan
JA
kehadiran anggota di Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo yang
memenuhi syarat (MS) adalah sebagai berikut : --------------------:
14 ---------------------------
b. MS hasil kehadiran
:
26 -----------------------------
c. Jumlah
UN
a. MS hasil kunjungan lapangan
IT
NT
IN
GG
IT
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kehadiran dan daftar hadir
:
40 ---------------------------
GG
Bahwa hasil proyeksi dari verifikasi faktual keanggotaan tahap perbaikan untuk PKPI adalah sebanyak 400 anggota, padahal
IN
jumlah minimal keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten
NT
Kulon Progo sebanyak 451 anggota. Sehingga Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kulon Progo menyatakan Jumlah Keanggotaan PKPI Tidak Memenuhi Syarat (TMS); ----------------
13.00 WIB Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo menjawab
GG I
pertanyaan saudara Samijo selaku ketua PKPI Kabupaten Kulonprogo dengan membacakan Pasal 20 PKPU Nomor 12
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun
IN
2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol
NT
peserta Pemilu anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD
ILA
Kab/Kota;------------------------------------------------------------------------
Hlm. 71 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 19 Desember 2012 pukul
T AK AR KPU
Kulonprogo
telah
menerangkan
dengan
UN J
a) Bahwa
membaca ketentuan pada : Peraturan KPU no 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8
IT
Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
RT
Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi
GG
dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 20 ayat (2) huruf h
KA
“bahwa dalam hal tidak bertemu dengan anggota parpol,
JA
anggota yang bersangkutan sampai masa virtual kepada
petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya.” -----b) Huruf i :”bahwa dalam hal anggota parpol dimaksud tidak
UN
NT
IN
KPU kab/kota meminta pengurus parpol menghadirkan
IT
dapat dihadirkan oleh pengurus parpol, keanggotaan parpol yang bersangkutan dinyatakan TMS; --------------------------------
GG
(Dengan demikian jika anggota parpol tersebut dapat dihadirkan maka keanggotaan parpol yang dihadirkan
IN
dinyatakan MS);------------------------------------------------------------
NT
Akan tetapi, sdr Samijo nampaknya tidak dapat memahami penjelasan ini dan menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah keanggotaan parpol MS dalam arti Memenuhi Syarat
Sementara pada tanggal 16 Desember 2012 saat saudara
Kulonprogo
Marwanto
menjelaskan
“raport”
GG I
Samijo datang ke kantor KPU Kulonprogo, anggota KPU PKPI
untuk
verifikasi faktual (virtual) KTA perbaikan. Dasar penjelasan ini
IN
setelah saudara Marwanto berkomunikasi dengan anggota
NT
komisioner KPU Kulonprogo yang lain: bahwa hasil jumlah MS (Memenuhi Syarat), TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan TK
ILA
(Tidak Ketemu) bisa atau boleh disampaikan ke partai, dengan Hlm. 72 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Minimal Keanggotaan Parpol di kabupaten Kulon Progo;----------
T AK AR UN J
tujuan: jika ada partai yang jumlah TK tidak dapat untuk melengkapi MS agar mencapai batas minimal (46 MS), partai
Karena menghadirkan anggota yang TK, bagi partai tentu tidak
RT
lepas dari biaya. Hal tersebut sebenarnya juga dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota lain di DIY pada parpol yang jumlah TK
KA
tidak bisa menutupi (memenuhi) batas minimal;---------------------Dalam kontkes “rapor” PKPI, dijelaskan pada saudara Samijo
JA
“Bahwa untuk vertual KTA perbaikan, MS berjumlah 14, TMS berjumlah 12 dan TK berjumlah 26. Itu artinya jika sampeyan
menghadirkan semua yang TK (26) maka tidak akan bisa
UN
NT
IN
GG
IT
yang bersangkutan bisa mengambil kebijakan yang tepat.
IT
mencapai batas minimal yang dibutuhkan untuk syarat lolos di KPU Kulonprogo, yakni 46. Karena 26 tambah 14 (yang MS
GG
saat kunjungan vertual) baru mencapai 40, itu artinya belum bisa untuk melengkapi syarat lolos (batas minimal) KTA di
IN
Kulonprogo, yakni 46. Tapi terserah, monggo, kebijakan PKPI
NT
mau menghadirkan atau tidak, karena menghadirkan anggota yang TK tentu akan memakan biaya’; ----------------------------------Dan perlu diketahui, keterangan serupa juga disampaikan oleh
jumlah TK tidak bisa menutupi batas minimal/46), tetapi
GG I
pengurus partai lain dapat memahami keterangan anggota KPU Kulonprogo tersebut; -------------------------------------------------Dengan
demikian
tidak
ada
perbedaan
substansi
dari
IN
penjelasan / keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPU
NT
Kulonprogo dengan anggota KPU Kulonprogo. Sebab yang dimaksud Memenuhi Syarat (MS) oleh Ketua KPU Kulonprogo
ILA
adalah jika jumlah anggota yang TK (tidak Ketemu) itu Hlm. 73 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
anggota KPU Kulonprogo kepada partai lain (baca: partai yang
T AK AR (26)
UN J
dihadirkan
(Memenuhi
maka
yang
Syarat),
dihadirkan
sedangkan
itu
adalah
yang
MS
dimaksud
meskipun dihadirkan belum bisa untuk melengkapi batas
RT
minimal jumlah MS di Kabupaten Kulonprogo, yakni 46;-----------
2. Menjawab surat saudara Ketua DPK PKPI Kulon Progo nomor
KA
013/DPK.PKPI/ Kulon Progo/I/2013 Perihal Permohonan data
Anggota PKPI yang TMS. Berikut kami sampaikan penjelasannya: -
JA
a. Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober
2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, huruf c. Verifikasi Faktual, angka 3
UN
NT
IN
GG
IT
saudaraMarwanto adalah jumlah TK (tidak ketemu), yakni 26
b. Pelaksanaan
b)
IT
. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; --------------------------angka
(5)
menyatakan
:
Melakukan
GG
pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervise KPU Provinsi. Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat
IN
rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU
NT
Provinsi melalui aplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi;---------------------------------------------------
c. Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober
Peserta Pemilu Tahun 2014, huruf e. Pelayanan data dan angka
Bawaslu/Bawaslu
3
huruf
a
menyatakan
Partai
Politik,
GG I
informasi
Provinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota,
pemantau atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan
IN
permohonan tertulis kepada KPU dengan menyebut identitas
NT
yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya, dan huruf d. menyatakan : Apabila syarat
ILA
permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta Hlm. 74 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon
T AK AR pada
wilayah
kerja
KPU
Provinsi
dan
KPU
UN J
berada
Kabupaten/Kota, KPU memerintahkan KPU Provinsi dan KPU
tembusan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota,
pemantau
atau
pemangku
RT
Panwaslu
epentingan lainnya; -----------------------------------------------------------
KA
3. Hasil konsultasi KPU Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Provinsi
DIY pada tanggal 3 Januari 2013;---------------------------------------------
JA
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPU Kabupaten
Kulonprogo tidak dapat memenuhi permintaan permohonan daftaranggota PKPI yang TMS sebagaimana suratsaudaraNomor :
UN
NT
IN
GG
IT
Kabupaten/Kota untuk memenuhi data dimaksud dengan
IT
013/DPK.PKPI/KulonProgo/I/2013; ------------------------------------------m. Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur---------------------------------------
GG
a) Bahwa terdapat salah penafsiran dalam memahami antara kategori antara JUMLAH POPULASI dengan JUMLAH MINIMAL ANGGOTA
IN
yang tertuang dalam berita Acara antara Tahap
1,
Nomor
621/BA/XI/2012,
tertanggal
26
NT
Verifikasi
atau Berita Acara
November 2012 dan Berita Acara Verifikasi Tahap 2, Nomor 715/BA/XII/2012. tertanggal 19 Desember 2012; --------------------------
keanggotaan (KTA) yang harus disampaikan kepada KPU, sesuai
GG I
dengan PKPU No. 8 Tahun 2012 pasal 4, yang menyatakan, “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan
IN
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan
NT
dengan kepemilikan kartu tanda anggota”; ----------------------------------
ILA
c) Bahwa sesuai dengan : -----------------------------------------------------------
Hlm. 75 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
b) Bahwa JUMLAH POPULASI yang dimaksud adalah syarat minimal
T AK AR
UN J
1) Berita Acara Verifikasi Tahap 1, Nomor 621/BA/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, jumlah keanggotaan yang
Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1.000 KTA;--------------------------------
RT
2) Berita Acara Verifikasi Tahap 2, Nomor 715/BA/XII/2012. tertanggal 19 Desember 2012, jumlah keanggotaan yang
KA
disampaikan DPK PKPI Kabupaten Sidoarjo kepada KPU
Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1028 KTA; --------------------------------
JA
d) Bahwa jumlah minimal anggota yang dimaksud adalah proyeksi atas KTA yang valid dari Partai Politik, setelah dilakukan verifikasi faktual, untuk ditetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi
UN
NT
IN
GG
IT
disampaikan DPK PKPI Kabupaten Sidoarjo kepada KPU
IT
syarat bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di
GG
kabupaten/kota, sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, bukan kemudian dipahami sebagai syarat minimal
IN
keanggotaan (KTA);----------------------------------------------------------------
NT
e) Bahwa sesuai dengan: -----------------------------------------------------------a. Berita Acara Verifikasi Tahap 1, Nomor 621/BA/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, hasil proyeksi setelah dilakukan
Kabupaten Sidoarjo sejumlah 800 KTA (Adalah Kurang Dari
GG I
Syarat Minimal 1.000 KTA); -------------------------------------------------
b. Berita Acara Verifikasi Tahap 2, Nomor 715/BA/XII/2012.
tertanggal 19 Desember 2012 hasil proyeksi setelah dilakukan
IN
verifikasi faktual atas KTA yang valid dari PKPI Indonesia
NT
Kabupaten Sidoarjo sejumlah 898 KTA (Adalah Kurang Dari
ILA
Syarat Minimal 1.000 KTA); -------------------------------------------------
Hlm. 76 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
verifikasi faktual atas KTA yang valid dari PKPI Indonesia
T AK AR
UN J
Bahwa terhadap syarat minimal keanggotaan KPU Sidoarjo tidak memberlakukan syarat minimal sesuai dengan ketentuan peraturan
Bahwa sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Tahap 1, Nomor
RT
621/BA/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, jumlah sampling verifikasi terhadap keanggotaan PKPI Kabupaten Sidoarjo sejumlah
KA
100 orang BUKAN 80 orang; ---------------------------------------------------Bahwa dari hasil verifikasi faktual di lapangan diperoleh hasil: --------
JA
1) Memenuhi Syarat : 19 (sembilan belas) orang; ------------------------2) Tidak Memenuhi Syarat : 20 (dua puluh) orang; -----------------------
3) Tidak Bertemu: 61 (enam puluh satu) orang;----------------------------
UN
NT
IN
GG
IT
perundang-undangan dan tidak diskriminatif; ------------------------------
IT
Bahwa sesuai dengan dengan Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politiik
GG
Calon Peserta Pemilu 2014, “apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota Partai Politik yang bersangkutan, KPU
IN
Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
NT
Partai Politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual;--------1) Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut di atas KPU Sidoarjo,
21
Desember
2012
KPU
Sidoarjo
menyampaikan
surat
GG I
pemberitahuan untuk menghadirkan anggota/KTA hasil sampling yang tidak dapat ditemui di lapangan ke Kantor KPU Kabupaten
Sidoarjo untuk diverifikasi; ---------------------------------------------------
IN
2) Bahwa sampai dengan akhir masa verifikasi faktual Partai Politik
NT
tingkat Kabupaten tanggal 24 November 2012, DPK PKPI
ILA
Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menghadirkan sejumlah nama
Hlm. 77 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
melalui Surat Nomor: 613/KPU-Kab-14.329888/XI/2012 tanggal
T AK AR UN J
anggota/KTA (sesuai
lampiran Surat Nomor: 613/KPU-Kab-
14.329888/XI/2012) ke Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo; -----------
periode/lama
waktu
KPU
meminta
Partai
Politik
untuk
RT
menghadirkan anggota yang tidak ditemui di lapangan. Sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 perihal
KA
Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politiik Calon Peserta Pemilu 2014, “apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota Politik
yang
bersangkutan,
KPU
Kabupaten/Kota
JA
Partai
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Partai Politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota Sampai
UN
NT
IN
GG
IT
Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur atau membatasi
IT
Dengan Akhir Masa Verifikasi Faktual; --------------------------------------Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kab. Sidaorjo dengan acara
nomor
001/BA/Panwaslukada/XII/2012
yang
GG
berita
menyatakan KPU Ka. Sidoarjo harus melakukan pengecekan ulang
IN
terhadap 4 Partai Politik, KPU Kab. Sidoarjo tidak pernah surat
yang
dimaksud
sehingga
KPU
NT
mendapat/menerima
Kabupaten Sidoarjo tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti terhadap surat rekomendasi tersebut; ----------------------------------------
Nomor
96/Bawaslu-Prov/JTM/XII/2012,
KPU
Kab.
Sidoarjo
GG I
mengirimkan surat Nomor: 09/KPU-Kab-014.329888/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 perihal Mohon Penjelasan, yang ditujukan untuk
meminta penjelasan tentang teknis terkait rekomendasi yang
melalui
surat
Bawaslu
109/Bawaslu-Prov/JTM/XII/2012
Prov
Jawa
Timur
Nomor:
NT
Bahwa
IN
dimaksud; -----------------------------------------------------------------------------
tertanggal
2
Januari
2013,
ILA
menyatakan KPU Kabupaten. Sidoarjo Agar Melakukan Verifikasi Hlm. 78 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Jawa Timur
T AK AR
UN J
Faktual Ulang keanggotaan PKPI Sidoarjo terhadap sejumlah 103 hasil sampling KTA PKPI tahap II (perbaikan) sesuai dengan
dengan cara menghadirkan sejumlah 103 KTA di kantor KPU Kab.
RT
Sidoarjo;------------------------------------------------------------------------------Bahwa waktu pelaksanaan rekomendasi, sesuai dengan Surat Provinsi
Jawa
Timur
Nomor:
96/Bawaslu-
KA
Bawaslu
Prov/JTM/XII/2012, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
JA
rekomendasi tersebut diterima; ------------------------------------------------Berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 96/Bawaslu-Prov/JTM/XII/2012 dan Nomor: 109/Bawaslu-PROV/JTM/XII/2012 tertanggal 2 Januari
UN
NT
IN
GG
IT
tatacara dan prosedur Peraturan Perundang-undangan Pemilu
IT
2013, maka KPU Sidoarjo menyampaikan surat kepada PKPI Sidoarjo melalui surat KPU Sidoarjo tanggal 3 Januari 2013 Nomor:
GG
10/KPU-Kab-014.329888/I/2013 perihal Verifikasi Faktual Ulang Keanggotan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, untuk
IN
menghadirkan anggota/KTA hasil sampling sebanyak 103 orang ke
NT
Kantor KPU Sidoarjo mulai tanggal 3 s/d 4 Januari 2013; --------------Bahwa surat KPU Sidoarjo tanggal 3 Januari 2013 Nomor: 10/KPUKab-014.329888/I/2013 Murni Hanya Menjalankan Rekomendasi
memerintahkan
kepada KPU Kab. Sidoarjo untuk melakukan
GG I
verifikasi ulang dengan menghadirkan anggota PKPI Sidoarjo ke kantor KPU Kab. Sidoarjo; ------------------------------------------------------Bahwa
dari
proses
verifikasi
ulang
di
atas,
PKPI
tidak
IN
menghadirkan satupun anggota/KTA hasil sampling sebanyak 103
NT
orang ke kantor KPU Sidoarjo sampai dengan batas akhir tanggal 4
ILA
Januari 2013; ------------------------------------------------------------------------
Hlm. 79 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Dan Surat Jawaban dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang
T AK AR
UN J
Pada tanggal 4 Januari 2013 pukul 21.20 WIB, PKPI Kabupaten Sidoarjo menyerahkan surat nomor 01/K/PKPI-SDA/I/2013 perihal:
Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013, pukul 21.30 WIB KPU Sidoarjo, melalui Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 20/KPUKab-014.329888/I/2013,
perihal
undangan,
bersama
RT
GG
IT
Penolakan menghadirkan 103 anggota PKPI Kabupaten Sidoarjo;---
dengan
KA
Panwaslu Sidoarjo mengadakan rapat pleno bersama untuk
IN
membuat berita acara berkenaan dengan hasil verifikasi ulang
NT
JA
PKPI Sidoarjo berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 109/Bawaslu-Prov/JTM/XII/2012 tanggal 2 Januari 2013.
UN
Dengan keputusan bahwa PKPI Sidoarjo dalam verifikasi ulang
IT
keanggotaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Tidak Ada Keberatan Dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo; ---------------------Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur-----------------------------------
GG
k.
1) Bawaslu tidak cermat : salah dalam memeriksa alat bukti . Bahwa
IN
surat pernyataan dalam Bentuk F-12 ditunjukan oleh Tergugat
NT
dalam Bukti T-3 yang berjumlah 31 surat pernyataan F-12. Sedangkan
Bukti
T-4
adalah
bukti
tidak
ketemu,
yang
ditandatangani oleh Ketua RT, tetangga atau saudara (anak,
melakukan verifikasi faktual, tetapi tidak bertemu dengan yang
2) Bahwa
Bawaslu
salah
memberikan
GG I
bersangkutan; ---------------------------------------------------------------------kesimpulan
dengan
menghitung anggota yang Tidak Memenuhi Syarat didasarkan
IN
pada pemeriksaan bukti T4 bukti tidak ketemu, seharusnya
NT
didasarkan pada T3 surat pernyataan dalam bentuk F-12 yang berjumlah 31 lembar. Seharusnya Bawaslu menghitung 56 TMS
ILA
dengan rincian sebagai berikut:-----------------------------------------------Hlm. 80 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
suami/istri) sebagai bukti bahwa petugas verifikator sudah
T AK AR
UN J
a) Diferivikasi dan dapat ditemui serta menandatangani Formulir F-12 dinyatakan : TMS sebanyak 31;------------------------------------
IT
b) Tidak bisa ditemui ketika petugas verifikator mendatangi yang bersangkutan di alamat yang bersangkutan; --------------------------
RT
Tahun 2012 yang menyatakan “Dalam hal yang bersangkutan bersedia
mengisi
formulir
Kabupaten/Kota
mengisi
kolom
Model
F12-Parpol,
keterangan
KPU
KA
tidak
pada
Formulir
JA
Lampiran 2 Model F8-Parpol dan keanggotaannya dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat”. Termohon menilai tidak ada yang salah dalam pandangan hukum Bawaslu, tetapi Baswaslu telah salah
UN
NT
IN
GG
3) Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 14
IT
menerapkan hukum (Judex Factie). Mengenai Judex Factie Termohon mempunyai pandangan hukum sebagai berikut: ----------Bahwa KPU Kabupaten Trenggalek dalam jawabannya telah
GG
-
menunjukkan perbuatan hukumnya melakukan verifikasi faktual
IN
terhadp keanggotaan PKPI dan terhadap yang bersangkutan
NT
berhasil ditemui oleh verifikator dan menyatakan bukan anggota maka yang bersangkutan mengisi surat pernyataan dalam bentuk F-12 dan dinyatatakan Tidak Memenuhi Syarat
disimpulkan oleh Bawaslu. Dan menurut Tergugat,
KPU
GG I
Kabupaten Trenggalek dalam perbuatan hukumnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PKPI dan
yang bersangkutan tidak berhasil ditemui, membuat keterangan
IN
dengan ditandatangani anggota keluarga (anak, istri/suami,
NT
saudara), tetangga atau ketua RT setempat bahwa yang
ILA
bersangkutan tidak dapat ditemui;----------------------------------------
Hlm. 81 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
oleh Tergugat dibuktikan dalam T-3 bukan T-4 seperti yang
T AK AR Bahwa
Bawaslu
dalam
Keputusan
sengketa
nomor
UN J
-
permohonan : 012/SP-2/Set.Bawaslu/2013 sepanjang dalam permohonan menyangkut KPU Kabupaten Trenggalek salah
RT
KUHAP (Judex Factie). Dan berdasarkan Jurisprudensi MA : 1572/K/Pid/2001 keputusan Bawaslu tersebut Batal Demi
-
KA
Hukum;---------------------------------------------------------------------------
Bahwa Tergugat menilai keputusan Bawaslu yang memberikan tentang
KPU
Trenggalek
tidak
mampu
JA
kesimpulan
membuktikan sudah turun lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Dengan alat bukti SPPD dan bukti ditandatangani
UN
NT
IN
GG
IT
menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6)
IT
pemerintah setempat telah mengabaikan Pasal 187 huruf (d) KUHAP “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada
GG
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” Dalam Jawabannya termohon KPU Kabupaten Trenggalek telah
IN
membuktikan turun lapangan melakukan verifikasi faktual
NT
menemui yang bersangkutan dengan alat bukti : -------------------1) Tanda tangan orang yang diverifikasi pada lampiran 2 F-8
sesuai
PKPU
Nomer
8
Tahun
2012
sebagaimana diubah terakhir PKPU Nomor 14 Tahun 2012, apabila terbukti
yang bersangkutan mengakui sebagai
GG I
anggota PKPI atau Memenuhi Syarat/MS( bukti T2); -----------
2) Tanda tangan orang yang diverifikasi pada surat pernyataan
F-12 apabila yang bersangkutan tidak mengakui sebagai
tangan
ketua
RT,
tetangga,
saudara
(anak,
NT
3) Tanda
IN
anggota PKPI atau Tidak Memenuhi Syarat/TMS (bukti T3);--
ILA
suami/istri) pada lembar keterangan bahwa Verifikator sudah
Hlm. 82 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
formulir
T AK AR UN J
melakukan verifikasi tetapi yang bersangkutan tidak dapat ditemui; -----------------------------------------------------------------------
proses verifikasi sdr. Sumarlan, tidak bisa langsung disimpulkan
RT
KPU Kabupaten Trenggalek “tidak melakukan verifikasi secara benar” sebagaimana Bawaslu memberikan kesimpulan terhadap
KA
kinerja KPU Kabupaten Trenggalek;-------------------------------------Bawaslu juga tidak konsisten dengan prinsip peradilan yang karena
dalam
kesimpulan
keputusan
Bawaslu
JA
“fairness”
tersebut tidak disertakan pernyataan yang disampaikan saksi dalam pemeriksaan. Dalam keputusan Bawaslu sertakan hasil
UN
NT
IN
GG
IT
Bahwa Tergugat menilai fakta yang disampaikan terhadap
IT
pemeriksaan saksi dan tanggal 30-31 Januari dan 1 Februari 2013, untuk permohonan ke KPU Trenggalek Tidak Ada Saksi
GG
yang menyatakan sebagaimana Bawaslu menyimpulkan dalam keputusannya tersebut;-------------------------------------------------------
IN
o. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur -----------------------------------
NT
Bahwa telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meskipun terdapat temuan Panwaslu Kota Samarinda akan tetapi justru berdasarkan keputusan sengketa
Smd/XII/2012 yang menyimpulkan bahwa Panwaslu tidak menemukan tindakan
kesengajaan,
kekeliruan,
kejanggalan
yang
GG I
dugaan
dilakukan Termohon (Tergugat) dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dalam memferifikasi faktual Partai Politik, Termohon
IN
(Tergugat) telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
NT
dengan tahapan program dan jadwalnya yang telah diatur oleh KPU Pusat sehingga menetapkan menolak permohonan Pemohon untuk
ILA
seluruhnya. Dengan demikian, oleh karena Panwaslu Kota Samarinda Hlm. 83 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Panwaslu Kota Samarinda Nomor : Permohona: 001/SP-Panwaslu-
T AK AR
UN J
tidak menemukan pelanggaran dala proses verifikasi faktual di Kota Samarinda maka seluruh tahapan proses verifikasi yang dilakukan Tergugat demi hukum harus dianggap benar;----------------------------------
IT
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim
RT
sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------
KA
Dalam Eksepsi: -------------------------------------------------------------------------
Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;---------------------------
2.
Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak
JA
1.
NT
berwenang memeriksa dan mengadili perkara sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------------------Menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (niet
IT
3.
UN
IN
GG
yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan
onvankelijk velkraard); -----------------------------------------------------------
GG
Dalam Pokok Perkara----------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------
IN
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;------------------
NT
Bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya ; -----------------------------------------------------------------------
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat
GG I
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi P1 sampai dengan P 19 sebagai berikut: ----------------------------------------------------: SK KPU No. 05 KPTS/KPU/Tahun 2013
IN
1. Bukti P – 1, Lamp 1
NT
tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014; ---------------------------------
ILA
-
Hlm. 84 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat
T AK AR
UN J
2. Bukti P – 2, Lamp 2
: Keputusan Bawaslu No. Sengketa 012/SP2/Set.Bawaslu/2013,
yang
memenangkan
PKP Indonesia; ---------------------------------------
RT
IND/I/2013 hal Permohonan Penyelesaian Daerah-daerah yang dinyatakan TMS oleh
KA
KPU/KPU Daerah; -----------------------------------
4. Bukti P – 4, Lamp (2.b) : Surat dari Kuasa Hukum PKP INDONESIA
JA
No. 13/DPN PKP IND/I/2013, Hal Risalah Permasalahan ; --------------------------------------5. Bukti P – 5, Lamp (3)
: Surat dari Kuasa Hukum PKP INDONESIA
UN
NT
IN
GG
IT
3. Bukti P – 3, Lamp (2a) : Surat DPN PKP Indonesia No. 09/DPN PKP
IT
(Kantor Advokakat Suhardi Soemomoeljono &Associates) ke KPU No.27 / Somasi / SHD /
GG
II / 2013, Perihal Somasi; ------------------------6. Bukti P – 6, Lamp (3.a) : Surat Penegasan dari Kuasa Hukum PKP (Kantor
Advokakat
Suhardi
IN
INDONESIA
Keikutsertaan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014; ---------------------------------------------------: Pasal 269 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD dan
GG I
7. Bukti P – 7, Lamp 4
R.I untuk segera mengeluarkan SK tentang .
DPRD; ---------------------------------------------------
: Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2012
tentang
Tata
Cara
Penyelesaian
IN
8. Bukti P – 8, Lamp 5
9. Bukti P – 9, Lamp 6
NT
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; --------
: Surat DPN PKP INDONESIA No. 33/DPN
ILA
PKP IND/II/2013 yang ditujukan ke Bawaslu Hlm. 85 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
NT
Soemomoeljono &Associates) kepada KPU
T AK AR UN J
dan Tembusan ke DKPP Perihal : Permintaan
Penegakan Hukum Pemilu; -----------------------: Tanda Terima oleh Bawaslu Surat DPN PKP
11. Bukti P – 11, Lamp 8
RT
INDONESIA No. 33/DPN PKP IND/II/2013;: Tanda Terima oleh DKPP Surat DPN PKP
12. Bukti P – 12, Lamp 9
: Surat
KPU
No.
KA
INDONESIA No. 33/DPN PKP IND/II/2013;-94/KPU/II/2013
Perihal
JA
Keputusan Bawaslu Nomor : 012/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013; --------------------------------------13. Bukti P – 13, Lamp 10 : Surat DPN PKP INDONESIA No. 17/DPN
UN
NT
IN
GG
IT
10. Bukti P – 10, Lamp 7
Jaminan Kepastian Hukum dan Jaminan
IT
PKP IND/II/2013 Hal Pengajuan Pertanyaan atas Surat KPU No.94/KPU/II/2013. Sebagai
GG
yang ditujukan ke PT. TUN. JAKARTA; ------14. Bukti P – 14, Lamp 11 : Surat Mahkamah Agung No.34 / KMA /
IN
HK..01 / II / 2013 Perihal Permohonan Fatwa
NT
Mahkamah Agung R.I, yang ditujukan ke Bawaslu R.I;--------------------------------------------
TUN / 856 / HK.01 / II / 2013 Perihal Pengajuan Pertanyaan atas Surat KPU KPU
GG I
No.94 / KPU /II/2013, sebagai jawaban atas surat DPN PKP INDONESIA No. 17/DPN PKP
INDONESIA
No.17/DPN
PKP
IN
IND/II/2013; --------------------------------------------
Nomor
NT
16. Bukti P – 16, Lamp 13 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. M.HH-12.AH.11.01
Tahun
2010
ILA
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Hlm. 86 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
15. Bukti P – 15, Lamp 12 : Surat Jawaban PT. TUN. JAKARTA No. W2.
T AK AR UN J
Dasar,
Anggaran
Rumah
Tangga
dan
Susunan Personalia DPN PKP INDONESIA Masa Bakti 2010-2015; ----------------------------
RT
tentang Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP
KA
INDONESIA;-------------------------------------------
18. Bukti P – 17, Lamp 15 : Akte Notaris Refrizal, SH, M.Hum. No.6
Pimpinan
Keputusan Nasional
Rapat
Pleno
Dewan
JA
tentang
NT
IN
GG
IT
17. Bukti P – 17, Lamp 14 : Akte Notaris Refrizal, SH, M.Hum. No.42
Partai
Keadilan
dan
UN
Persatuan Indonesia; ------------------------------
IT
19. Bukti P – 19, Lamp 16 : Kesaksian Ahli Soedarsono (Mantan Hakim Konstitusi) : Peraturan Perundang-undangan
GG
tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat
IN
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat
NT
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai T-56, yaitu sebagai berikut : ---------------------------------------
T-1
Surat
BUKTI
Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
No.
GG I
05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2013.
T-2
Fatwa
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No.
NT
Surat Edaran KPU RI No. 94/KPU/II/2013 perihal keputusan
Bawaslu RI Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tertanggal 11
ILA
T-2A
IN
34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013.----------------
Hlm. 87 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
NO
T AK AR UN J
Februari 2013; -----------------------------------------------------------------
T-2B
Surat
PT
TUN
No.
W2.TUN/856/HK.06/II/2013
perihal
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 481/KPU/X/2012, perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta
KA
Pemilu Tahun 2014 kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 04 Oktober 2012;-------------------------
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 508/KPU/X/2012
JA
T-2D
NT
IN
GG
T-2C
tertanggal 18 Februari 2013; -----------------------------------------------
RT
IT
pengajuan Pertanyaan atas Surat KPU No. 94/KPU/II/2013
perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik
UN
kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota
T-2E
IT
tertanggal 12 Oktober 2012;-----------------------------------------------Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 512/KPU/X/2012
GG
perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/X/2012
NT
T-2F
IN
tertanggal 15 Oktober 2012;------------------------------------------------
perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota
T-2G
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/KPU/X/2012
GG I
perihal Dokumen Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2014 kepada Ketua KPU Propinsi seluruh Indonesia tertanggal 28 Oktober 2012;----------------------------------
IN
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 588/KPU/X/2012
NT
perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 02 November 2012;-----
ILA
T-2H
Hlm. 88 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
tertanggal 18 Oktober 2012.------------------------------------------------
T AK AR
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 681/KPU/X/2012
UN J
T-2I
perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012; -------------------------------------Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/KPU/XII/2012
RT
perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal
T-2K
KA
14 Desember 2012;-----------------------------------------------------------
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 765/KPU/XII/2012
JA
perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi
NT
Faktual Partai Politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 17 Desember 2012;-------------Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 781/KPU/XII/2012
IT
T-2L
UN
IN
GG
IT
T-2J
perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual 18 (delapan belas)
GG
Partai Politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 27 Desember 2012; -------------------Surat KPU No. 267/UND/VII/2012 perihal penyulihan peraturan
IN
T-2M
NT
KPU tentang verifikasi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 tertanggal 16 Juli 2012;------------------------------------------------------
T-2N
Surat KPU No. 303/UND/VIII/2012 perihal Undangan tertanggal
T-2O
Surat KPU No. 378/UND/IX/2012 perihal Undangan tertanggal
T-2P
GG I
19 September 2012;---------------------------------------------------------Surat KPU No. 409/UND/X/2012 perihal Undangan tertanggal 04 Oktober 2012; -------------------------------------------------------------
NT
Berita Acara Verifkasi Faktual Hasil Perbaikan pengurus Partai Politik di tingkat provinsi Sumatera Barat No. 61/BA/XI/2012
ILA
T-3
IN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Hlm. 89 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
03 Agustus 2012;--------------------------------------------------------------
T AK AR UN J
tertanggal 27 November 2012 beserta dengan lampiranlampirannya;--------------------------------------------------------------------
Politik tingkat kabupaten Solok Selatan No. 130/BA/XI/2012 tertanggal 18 Desember 2012. Beserta lampiran-lampirannya;Berita acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan
KA
Partai Politik Tingkat Kabupaten /Kota No. 121/BA/XII/2012
tertanggal 19 Desember 2012 kab. Pasaman Barat. Beserta
T-6
Berita
acara
kabupaten
verifikasi
Pesisir
faktual
Selatan
dan
No.
JA
lampiran-lampirannya; ------------------------------------------------------keanggotaan
151/BA/XII/2012
tingkat
berserta
UN
NT
Berita acara Verifikasi Faktual Pengurus dan anggota Partai
RT
T-5
IN
GG
IT
T-4
T-7
IT
lampiran-lampirannya. Kabupaten Pesisir Selatan; -----------------Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan
GG
Anggota PKPI tingkat kabupaten solok No. 171/BA/XII/2012 tertanggal 09 Desember 2012; --------------------------------------------
Berita Acara Verifikasi Faktual perbaikan pengurus dan anggota
NT
T-8
IN
PROVINSI JAWA TENGAH
PKPI tingkat kabupaten cilacap No. 135/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran-lampirannya; ----------------Surat KPUD No. 547/KPU.Kab-012.329382/XII/2012 perihal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik
Calon Peserta
T-9
Lembaran
penghitungan
Sampel
Hasil
GG I
Pemilu di kantor Kab. Cilacap tertanggal 13 Desember 2012; -Verifikasi
Faktual
Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten tertanggal
Faktual
tingkat
kabupaten
NT
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil verifikasi Klaten
No.
ILA
T-10
IN
19 Desember 2012. Beserta lampiran-lampirannya; -----------------
162/BA/XII/2012
Hlm. 90 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
T-8A
T AK AR UN J
tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampiran-lampirannya; ---
T-11
Berita Acara Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Hasil Verifikasi
lampiran model 6 F8; -------------------------------------------------------Surat KPU Kab. Demak No. 151/KPU-Kab-012.329254/XII/2012
KA
perihal permohonan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Hasil Perbaikan tertanggal 12 Desember 2012. Beserta
JA
lampiran-lampiran model F8, daftar nama-nama anggota partai yang tidak dijumpai dalam verifikasi Faktual. Kabupaten Demak T-12A
Berita
Acara
Rapat
Pleno
kabupaten
UN
NT
tertanggal 19 Desember 2012. Kabupaten Brebes beserta
RT
T-12
IN
GG
IT
pengurus dan anggota Partai Politik No. 191/BA/XII/2012
Demak
No.
IT
155/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampiran model 6 F8;---------------------------------------------------------------------Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai
GG
T-13
Politik kabupaten Grobogan No. 36/BA/XI/2012 tertanggal 25
Surat
KPU
NT
T-14
IN
November 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya; ---------Kab.
012.329492/XII/2012
Sukoharjo perihal
No.
290/KPU-Kab-
permohonan
menghadirkan
anggota Partai Politik DPk PKPI tertanggal 12 Desember 2012
Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai
GG I
T-15
PROVINSI DIY
Politik Tingkat kabupaten/Kota No. 746/BA/XII/2012 tertanggal
18 Desember 2012 kabupaten Bantul beserta dengan lampiran-
NT
Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan
anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Kulon Progo No.
ILA
T-15A
IN
lampirannya; -------------------------------------------------------------------
Hlm. 91 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
beserta dengan lampiran-lampirannya ; --------------------------------
T AK AR UN J
196/BA/KPU/XI/2012 tertanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran-lampirannya; ------------------------------------------------------Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Keanggotaan
Partai
kabupaten
Kulon
Progo
RT
dengan lampiran-lampirannya; --------------------------------------------
KA
PROVINSI JAWA TIMUR T-17
No.
196/BA/KPU/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012. Beserta
Berita Acara Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik
JA
tingakt kabupaten/kota No. 715/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember kabupaten Sidoarjo ;------------------------------------------T-18
Putusan
Bawaslu
Jawa
Timur
No.
UN
NT
IN
GG
IT
T-16
99/Bawaslu-
IT
Prov/JTM/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 beserta lampiran-lampiran dan tanggapan KPU sidoarjo ;-------------------Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan
GG
T-19
Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota No. 270/443/KPU-
IN
trg/2012 tertanggal 18 Desember 2012 beserta dengan
NT
lampiran-lampirannya. Kab Trenggalek; -------------------------------T-20
Putusan
Bawaslu
Jawa
Timur
No.
98/Bawaslu-
T-21
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Berita Acara verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan
GG I
Anggota Partai kabupaten/Kota No. 111/BA/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya; ------
T-22
Keputusan Panwaslu Kota Samarinda No. 001/PSP-Panwaslu-
Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan
ILA
T-23
NT
PROVINSI GORONTALO
IN
SMD/XII/2012 tertanggal 11 Januari 2013; -----------------------------
Hlm. 92 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Prov/JTM/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012; ------------------
T AK AR UN J
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango No. 135/KPU-BB-028436559/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 Kab. Bone Bolango; ----------------------------------------------------------
RT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi DI Aceh (Model F7-Parpol); ----------------------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Sumatera
T-26
JA
Utara(Model F7-Parpol); ----------------------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
UN
NT
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
KA
T-25
IN
GG
IT
T-24
T-27
IT
Sumatera Barat (Model F7-Parpol); -------------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG
5anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan (Model F7-Parpol); ----------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
IN
T-28
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Jambi (Model F7-Parpol); ------------------------------------------------------------
T-29
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
Bengkulu (Model F7-Parpol); ---------------------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG I
T-30
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau (Model F7-Parpol); ------------------------------------------------------------
IN
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Kepualauan Riau (Model F7-Parpol); ------------------------------------
ILA
T-31
Hlm. 93 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
T AK AR
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
UN J
T-32
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Lampung (Model F7-Parpol);----------------------------------------------
Propinsi
RT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Banten (Model F7-Parpol); -------------------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan 1anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi DKI
T-35
JA
Jakarta(Model F7-Parpol); --------------------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa
UN
NT
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
KA
T-34
IN
GG
IT
T-33
T-36
IT
Barat(Model F7-Parpol); ---------------------------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah(Model F7-Parpol); ------------------------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
IN
T-37
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi DI Jogyakarta (Model F7-Parpol); --------------------------------------------
T-38
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
Timur (Model F7-Parpol); --------------------------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG I
T-39
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali (Model F7-Parpol);------------------------------------------------------------
IN
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Model F7-Parpol);---------------------------------------
ILA
T-40
Hlm. 94 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa
T AK AR
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
UN J
T-41
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Model F7-Parpol);--------------------------------------
Propinsi
RT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Kalimantan Barat (Model F7-Parpol); ------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
T-44
JA
Kalimantan Tengah (Model F7-Parpol);----------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
UN
NT
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
KA
T-43
IN
GG
IT
T-42
T-45
IT
Kalimantan Selatan(Model F7-Parpol);---------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Kalimantan Timur (Model F7-Parpol);-----------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
IN
T-46
Propinsi
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Sulawesi Utara (Model F7-Parpol);---------------------------------------
T-47
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
Sulawesi Tengah (Model F7-Parpol); -----------------------------------Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
GG I
T-48
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi Barat (Model F7-Parpol); ---------------------------------------
IN
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Propinsi
NT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Sulawesi Tenggara (Model F7-Parpol); ---------------------------------
ILA
T-49
Hlm. 95 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
T AK AR
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
UN J
T-50
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi Selatan (Model F7-Parpol); ------------------------------------
Propinsi
RT
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Gorontalo (Model F7-Parpol); ----------------------------------------------
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di Propinsi
JA
Maluku Utara (Model F7-Parpol); ----------------------------------------T-53
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
UN
NT
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan
KA
T-52
IN
GG
IT
T-51
Propinsi
IT
Maluku (Model F7-Parpol);-------------------------------------------------T-54
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Propinsi
GG
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Di
Papua(Model F7-Parpol);---------------------------------------------------Keputusan Sengketa Bawaslu No. 012/SP-2/Set.Bawaslu/2013;
T-56
Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Partai Politik tingkat
NT
IN
T-55
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah lampiran model F8Parpol tertanggal 19 Desember 2012; ----------------------------------Surat keterangan KPU Kabupaten Kendal perihal pemenuhan perbaikan Partai Politik PKPI tidak dapat diterima karena telah
GG I
melewati batas waktu yang telah ditentukan, tertanggal 04 Desember 2012; --------------------------------------------------------------
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya
IN
Menimbang,
NT
disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Penggugat juga
ILA
telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. A. Masyhur Effendi,
Hlm. 96 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
T-56A
T AK AR
UN J
S.H., MS. yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokonya memberikan keterangannya sebagai berikut : ------------------------------
Bahwa mengenai kaitan antara dua lembaga negara di dalam Undang-
IT
Undang pemilu,
KPU dan Bawaslu memiliki tugas kewenangan dan
RT
menjadi peserta pemilu yang sebut proses verifikasi faktual; ----------------Bahwa
partai politik yang merasa
keadilannya
dilanggar boleh
KA
-
mengajukan keberatan kepada Bawaslu; ------------------------------------------Keputusan
Bawaslu
dalam
sengketa
pemilu
Nomor
JA
-
NT
IN
GG
tanggung jawab dalam hal menilai sah atau tidaknya suatu partai dalam
12/SP/2/Bawaslu/I/2013, KPU diperintahkan untuk segera menerbitkan
UN
surat keputusan yang mencantumkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014
IT
secara resmi dan KPU tidak bersedia menuruti perintah putusan Bawaslu;-------------------------------------------------------------------------------------Bahwa KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-
GG
-
beda akan tetapi sama pentingnya didalam rangka menyelenggarakan
Bahwa KPU dan Bawaslu terikat pasal-pasal konstitutif, substantif, dan
NT
-
IN
pemilu yang jurdil; -------------------------------------------------------------------------
tidak ada satu pasalpun yang memberikan wewenang kepada KPU untuk menilai apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu, sehingga KPU harus
dan tidak ada, itu merupakan suatu pembangkangan undang-undang,
-
GG I
sehingga hal tersebut batal demi hukum; ------------------------------------------Bahwa putusan yang memiliki nilai projusticia dalam perspektif hukum
acara Indonesia adalah suatu putusan yang melalui prosedur proses
NT
Surat Keputusan 05 KPU yang diktumnya hanya bisa ditinjau oleh tiga
alat, keputusan Bawaslu, kemudian PTTUN dan MA. Artinya, KPU sebagai lembaga negara menurut undang-undang pemilu memiliki
ILA
-
IN
menurut peraturan perundangan; -----------------------------------------------------
Hlm. 97 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
melaksanakan, jika tidak melaksanakan itu dasar hukumnya tidak kuat
T AK AR
UN J
kewenangan independen mengafiliasi, bahwa KPU membuat keputusan tidak berwenang untuk meninjau kembali kesalahan lalu meninjau kembali itu bertentangan dengan konfrensi didalam susunan peraturan
IT
perundang-undangan; --------------------------------------------------------------------
GG
politik untuk verifikasi terhadap anggota perempuan sampai ditingkat
KA
provinsi adalah sudah melampaui wewenang yang ia miliki sehingga
tindakan KPU tidak bisa dibenarkan; ------------------------------------------------Bahwa apabila tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu oleh KPU dan
JA
-
NT
IN
Bahwa KPU telah membuat regulasi yang mewajibkan kepada partai
RT
-
tidak direspon-nya keberatan PKPI selaku penggugat itu merupakan
UN
keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good goverment
-
IT
yang melaksanakan prinsip negara hukum yang tidak diskriminatif;--------Bahwa Fatwa itu sifatnya generalis. Khusus pemilu diatur secara khusus
-
Bahwa
GG
karena spesialis; --------------------------------------------------------------------------suatu tindakan yang diluar dari ketentuan KPU merupakan
IN
tindakan “kurang memahami hakikat kepastian hukum ;-----------------------bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
Jawabannya
NT
Menimbang,
disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. Max Boli Sabon, S.H.,
pokonya memberikan keterangannya sebagai berikut : -----------------------------Bahwa setiap akibat hukum yang dilakukan oleh Badan Administrasi Negara
GG I
-
pihak-pihak yang dirugikan berwenang menggugat kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara;-------------------------------------------------------
IN
Bahwa sengketa antar lembaga antara KPU dan Bawaslu diselesaikan
NT
dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi; ---------------------------------------------
ILA
-
Hlm. 98 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
M.Hum. yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada
T AK AR
Bahwa setiap rekomendasi dari Bawaslu, KPU mempunyai kewenangan
UN J
-
untuk menilai apakah rekomendasi itu logis, masuk akal, sesuai hukum atau tidak; -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa hal itu diatur dalam Pasal 258 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 08
IT
-
Bahwa Penyelesaian sengketa dalam perkara TUN pemilu bukan
KA
-
ditangan Bawaslu tetapi ditangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
-
JA
jika tidak puas ajukan lagi ke Mahkamah Agung; --------------------------------Bahwa lex specialis atau lex generalis hanya diterapkan pada peraturan
-
Bahwa
UN
atau perundang-undangan dalam level yang sama;-----------------------------kewenangan TUN dalam menyelesaikan sengketa TUN tidak
IT
NT
RT
definitive; -------------------------------------------------------------------------------------
IN
GG
tahun 201, artinya putusan Bawaslu hanya alternatif, tidak boleh
perlu dikaitkan apakah generalis atau specialis; ---------------------------------Bahwa asas bagi Pengadilan tidak boleh menolak perkara, apapun
GG
-
perkara, tetapi putusan pengadilan (vonis), bisa saja menyatakan tidak
Bahwa apakah rekomendasi tak relevan menjadi bahan jawaban KPU
NT
-
IN
menerima perkara ini karna sudah melampaui batas waktu; ------------------
terhadap Bawaslu;-------------------------------------------------------------------------
Bahwa dalam sengketa TUN pemilu, tugas dari Bawaslu adalah
mendamaikan, jika tidak damai memberikan alternative; ----------------------Bahwa bawaslu hanya boleh melakukan pengawasan administratif,
GG I
-
bukan pengawasan hukum; -----------------------------------------------------------Bahwa Undang-undang pemilu tidak lemah; ---------------------------------------
-
Bahwa Bawaslu adalah dalam rangka pengawasan administratif tidak
IN
-
Bawaslu mengeluarkan keputusan yang definitif dan salah jika membatalkan keputusan; ---------------------------------------------------------------
ILA
-
NT
dalam rangka pengawasan hukum;---------------------------------------------------
Hlm. 99 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
menyelesaikan prosedur administratifnya, yaitu memanggil para pihak,
T AK AR
Bahwa Surat No. 5 itu tidak merupakan keputusan atau besikking akan
UN J
-
tetapi surat No. 5 itu adalah surat peraturan; -------------------------------------Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
IT
kesimpulannya dipersidangan tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya
RT
Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada
KA
berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ------------------------
JA
Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan; ---------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, -----------
IT
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
GG
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat telah dimenangkan oleh Bawaslu melalui keputusan
IN
-
NT
Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan:--------------------------------------------------------------------
hukum dan dapat direrima; ----------------------------------------------------------
b. Penggugat secara signifikan mempengaruhi keterpenuhan syarat
GG I
Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; -------------------------------------
c. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu;---------------------d. Penggugat
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
IN
permohonan banding administratif di Bawaslu; --------------------------------
NT
e. Permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu diajukan masih
ILA
dalam jangka waktu pengajuan permohonan sengketa Pemilu; ----------
Hlm. 100 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
a. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga beralasan
T AK AR
UN J
f. Dalil Pemohon 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan beralasan hukum; ----------------------------------------------------------------------
g. Dalil Penggugat mengenai keanggotaan 1000 atau 1/1000 (satu
IT
perseribu) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat
RT
(2) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012 beralasan hukum; ---------------------
GG
h. Pemohon memenuhi seluruh persyaratan Pemilu sebagaimana
KA
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang
IN
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; ----------------------------------------
Selanjutnya Bawaslu menetapkan:------------------------------------------------
NT
JA
i.
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat; -------------------------------------
UN
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013
IT
sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;----------3. Menerbitkan keputusan KPU tengang Penetapan Partai Keadilan
GG
dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; ----4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. -----Bahwa meskipun Penggugat dimenangkan dalam sengketa Pemilu diatas
IN
-
NT
Tergugat bersikukuh tetap tidak bersedia memenuhi perintah keputusan Bawaslu tersebut;---------------------------------------------------------------------------
Bahwa KPU sebagai pihak yang kalah tidak mengajukan banding atas
2013 yang memenangkan Penggugat tersebut;------------------------------------
GG I
Menghadapi keadaan yang tidak ada kepastian hukum tersebut Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat (KPU), atas somasi tersebut tidak ditanggapi Tergugat. Kemudian pada tanggal 27 Februari
IN
2013 Penggugat mengirim surat kepada Bawaslu dengan tembusan
NT
kepada DKPP perihal “Permintaan Jaminan Kepastian Hukum dan
Jaminan Penegakan hukum Pemilu”; -------------------------------------------------
ILA
-
Hlm. 101 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
keputusan Bawaslu 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari
T AK AR
Dengan dasar diatas Penggugat tidak lagi terikat dengan norma hukum
UN J
-
tenggang waktu 3 (tiga) hari mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2013 menerima surat dari
IT
-
RT
-
Bahwa keputusan Bawaslu 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5
KA
Februari 2013 membutikan seluruh tahapan verifikasi faktual yang
dilakukan oleh Pihak Penggugat telah diuji dipersidangan Bawaslu;---------
Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah diperlakukan
JA
-
NT
IN
GG
KPU Nomor 94/KPU/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013; ----------------------
tidak adil oleh Tergugat dan telah nyata-nyata telah banyak mengalami
UN
kerugian, baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan biaya termasuk
IT
berkurangnnya kesempatan dan kesiapan untuk proses pencalonan anggota legislatif tingkat nasional dan daerah; ------------------------------------Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan keputusan
GG
-
Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013
IN
merupakan perbuatan yang menyimpang dari nalar sehat, dan tidak
NT
melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta melanggar antara lain asas jujur dan diskriminatif, asas kepastian hukum dan keadilan, bertindak sewenang-wenang (abuse of power),
keseimbangan hak dan kewajiban; ---------------------------------------------------Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan keputusan Bawaslu
GG I
-
Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 dipandang sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar good
governance,
sebagai
norma
penyangga
IN
penyelenggaraan
NT
berdirinya negara hukum; ----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat selain membantah
ILA
pokok sengketa juga mengajukan bantahan yang bersifat eksepsional Hlm. 102 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
transparansi, akuntablitas, kondisional, partisifatif, kesamaan hak dan
T AK AR
UN J
berupa eksepsi yang bersifat absolut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------
IT
DALAM EKSEPSI: -----------------------------------------------------------------------------
RT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 kepada Pengadilan Tinggi Tata
KA
Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan; ---------
JA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, mempersoalkan surat keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014, padahal mengenai suat
UN
NT
IN
GG
1. Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
keputusan KPU tersebut telah menempuh upaya administratif di Bawaslu;
IT
Bahwa terhadap upaya administratif Penggugat di Bawaslu, Bawaslu
GG
telah memberikan keputusan pada tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat dalam perkara ini; --------
IN
Bahwa Tergugat tidak melaksanakan keputusan Bawaslu karena Bawaslu melampaui ruang tugasnya dengan menguji peraturan KPU
NT
Nomor 14 Tahun 2012 khususnya terkait dengan pemenuhan syarat penyertaan
keterwakilan
perempuan
pada
tingkat
provinsi,
kabupaten/kota (vide keputusan Bawaslu halaman 17); -------------------------
GA DI LA Bahwa
Tergugat
tidak
melaksanakan
keputusan
Bawaslu
harus
GG I
dipandang sebagai hukum yang bersifat umum (lex generalis) dan padanya berlaku ketentuan Pasal 50 dan Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang
IN
Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------
NT
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap surat keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/tahun 2013 diajukan telah melebihi tenggang waktu 3 hari
ILA
kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu; -------------------------------Hlm. 103 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
30%
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat secara lisan dipersidangan memberikan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan jawaban Tergugat dan
IT
menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, demikian juga halnya
RT
yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada dalil jawaban dan
KA
bantahannya tersebut; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil masing-masing,
JA
Penggugat Penggugat mangajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 19, satu orang saksi ahli Prof. A. Mansyhur Effendi, SH., MS., dan keterangan tertulis saksi ahli yang bernama Sudarsono, SH., yang
UN
NT
IN
GG
Tergugat dalam persidangan memberikan tanggapan secara lisan (duplik)
IT
dilampirkan sebagai bukti ad informandum dalam perkara ini dan tidak mengajukan saksi fakta dalam perkara ini. Untuk membuktikan dalil
GG
bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 77 serta mengajukan Saksi Ahli bernama Dr. Max Boli
IN
Babon, SH., M.Hum., dan tidak mengajukan saksi fakta dalam perkara ini; ----
NT
Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang
diajukan
Penggugat,
bantahan
dari
Tergugat,
majelis
akan
mempertimbangkannya melalui pertimbangan seperti dibawah ini dengan
penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu, 2) dari sudut, apakah Tergugat
GG I
(KPU) boleh menguji keabsahan atau kebenaran dari keputusan Bawaslu ?, 3) apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, 4) tenggang waktu
pengajuan gugatan, 5) kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh
bahwa
setelah
mempertimbangan
permasalahan-
NT
Menimbang,
IN
Penyelenggara Pemilu; ------------------------------------------------------------------------
permasalahan tersebut, dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan
ILA
tersebut akan dapat diterik suatu jawaban atas permasalahan yang diajukan Hlm. 104 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
sistem penulisan didahululi 1) dari sudut kewenangan dan prosedur
T AK AR
UN J
Penggugat dan bantahan yang diajukan Tergugat berupa kesimpulan baik mengenai objek sengketa, mengenai kewenangan mengadili, dan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan
IT
pertimbangan sebagai berikut;---------------------------------------------------------------
RT
bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa
terlebih dahulu majelis akan memperimbangkan eksepsi yang diajukan
KA
Tergugat, sebagaiberikut dengan sistematika sebagaimana disebutkan diatas; ----------------------------------------------------------------------------------------------
JA
DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------------
Ad 1) Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu-
UN
NT
IN
GG
Menimbang,
IT
Menimbang, bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
GG
langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik
IN
Indonesia Tahun 1945 (vide Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012
NT
tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD); -----------------------------------------------------
oleh KPU. KPU berwenang untuk melaksanakan penelitian Administrasi, menetapkan keabsahan persyaratan peserta Partai Politik peserta Pemilu
GG I
dan melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan
dokumen Partai Politik peserta Pemilu. Partai Politik calon peserta Pemilu
IN
yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu oleh KPU (Vide Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 8
NT
Tahun 2012); ------------------------------------------------------------------------------------
ILA
Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak secara
Hlm. 105 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan
T AK AR
UN J
implisit menyatakan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, akan tetapi tersirat di dalamnya Bawaslu juga sebagai penyelenggara Pemilu. Secara implisit Bawaslu dinyatakan sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana
IT
tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 tentang
RT
Pemilu, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, Pemilu
diselenggarakan
oleh
Penyelenggara
Pemilu.
KA
DPRD.
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu atas
KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi
JA
yang terdiri
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
UN
NT
IN
GG
Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta
IT
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis; ------------------------Menimbang, bahwa KPU adalah penyelenggara Pemilu DPR, DPD,
GG
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menetapkan Partai Politik peserta Pemilu yang lulus verifikasi (vide Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2012,
IN
Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012); ---------------
NT
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota (UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,
GG I
UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPUNomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota);
Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi
IN
Penggugat merupakan salah satu Partai Politik yang dinyatakan memenuhi
NT
persyaratan administrasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 lampiran I, dan untuk
ILA
selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan verivikasi ketingkat faktual; -----Hlm. 106 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Kabupaten/Kota adalah merupakan Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa setelah diadakan verifikasi faktual berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disingkat (PKP Indonesia)
IT
(Penggugat) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Partai Politik
RT
Menimbang, bahwa dengan mendasari Pasal 258 UU Nomor 8 Tahun
KA
2012 Penggugat menggunakan haknya dengan mengajukan permohonan
keberatan (banding administratif) ke Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2013
JA
yang diterima di bidang penyelesaian sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara penerimaan berkas permohonan Nomor 014/SP-1/Penerusan Permohonan/Set. Bawaslu/I/2013 yang dicacat
UN
NT
IN
GG
peserta Pemilu Tahun 2014; -----------------------------------------------------------------
IT
dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Pemilu Nomor 012/SP2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap keputusan KPU Nomor
GG
05/Kpts/KPU/2013;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif tersebut
IN
Bawaslu mengeluarkan keputusan pada tanggal 5 Februari 2013 Nomor
NT
012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat
Bawaslu,
adalah
lembaga
penyelenggara
Pemilu
yang
mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara aktif dalam proses tahapan
GA DI LA
pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu di
GG I
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu). Bawaslu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu
IN
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
NT
Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau
ILA
temuan. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan Hlm. 107 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
bertugas
T AK AR
menerima
dan
mengkaji
laporan
UN J
1)
mempertemukan
pihak-pihak
atau
yang
temuan,
bersengketa
dan
untuk
atau
2)
mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai
IT
kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu memberikan alternatif
RT
Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012);--------------------------------
KA
Menimbang, bahwa KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi
sebagai penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD,
JA
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
UN
NT
IN
GG
penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa (vide Pasal 258 dan
IT
Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran,
GG
Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD); ------------------------------------------Pemilu
mempunyai
tugas
dan
IN
Menimbang, bahwa pengawas
NT
wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan
atau
berdasarkan
tempat
pelanggaran
Pengawas
Pemilu
pada
setiap
melakukan
tahapan
penanganan
temuan/laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya
kondisi
tertentu,
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan/atau
GG I
berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Dalam Panwaslu
Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang
IN
menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di
Menimbang,
Pengawas
Pemilu
memutuskan
untuk
atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan
ILA
menindaklanjuti
bahwa
NT
bawahnya;-----------------------------------------------------------------------------------------
Hlm. 108 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
terjadinya
Pemilu.
GA DI LA
penyelenggaraan
menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu
T AK AR
UN J
pelanggaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran
diterima.
Dalam
hal
Pengawas
Pemilu
memerlukan
keterangan tambahan dari Pelapor untuk menindaklanjuti laporan dugaan
IT
Pelanggaran waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran diperpanjang
RT
kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir
KA
Model B.9-DD dikategorikan sebagai: ----------------------------------------------------a. pelanggaran Pemilu; ----------------------------------------------------------------------
JA
b. bukan pelanggaran Pemilu; tau -------------------------------------------------------c. sengketa Pemilu;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tata cara mengajukan permohonan sengketa
UN
NT
IN
GG
paling lama 5 (lima) hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima. Hasil
IT
Pemilu diajukan secara tertulis kepada Bawaslu melalui sekretariat, dengan melampirkan alat bukti pendukung atas permohonan, keputusan Majelis
GG
Pemeriksa sengketa Bawaslu Pemilu diputus dalam rapat pleno yang bersifat tertutup dan diucapkan dalam rapat yang terbuka untuk umum; -------------------
IN
Menimbang, bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu berupa, a)
NT
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, b) pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau tindak pidana Pemilu. Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP menggunakan
dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
GG I
Penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terhadap
IN
hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan
NT
bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Hasil dikategorikan
bukan
dugaan
pelanggaran
ILA
yang
kajian
Pemilu namun
Hlm. 109 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Form Model B.10-DD. Penerusan rekomendasi dengan melampirkan berkas
T AK AR
UN J
termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang; -----------------------------------Menimbang, bahwa penghentian dan/atau penerusan dugaaan
IT
pelanggaran Pemilu diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu;----------
RT
a. memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas,
KA
rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh; -----------------
c. menegakkan
integritas,
kredibilitas
JA
b. mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan-----------------------------------------penyelenggara,
transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu;----------------------------------
UN
NT
IN
GG
Menimbang, bahwa bertujuan dari pengawasan Pemilu adalah untuk: -
Pemilu
dilaksanakan
dengan
IT
Menimbang, bahwa Pengawasan
menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan
terhadap
potensi
GG
dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini pelanggaran
dan/atau
indikasi
awal
pelanggaran.
IN
Penindakan dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Tata Cara
NT
Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu. Dalam melakukan pengawasan secara langsung, Pengawas Pemilu
a. mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi
GG I
atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya; ----------------------------------------------------------------------------------------
b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan
IN
data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing
NT
tahapan Pemilu; ----------------------------------------------------------------------------c. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat
ILA
indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan ------------------------------------------Hlm. 110 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
secara aktif: ---------------------------------------------------------------------------------------
T AK AR kegiatan
atau
langkah-langkah
lain
yang
tidak
UN J
d. melakukan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ------------------------Menimbang, bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh
IT
Bawaslu adalah: --------------------------------------------------------------------------------dan
pendaftaran
Partai
Politik
calon
RT
pendaftaran
PesertaPemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh
b. pemeriksaan
kelengkapan
KA
KPU;-------------------------------------------------------------------------------------------berkas
dokumen
persyaratan
c. Verifikasi
Administrasi
JA
administrasi pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU; ---dokumen
persyaratan
pendaftaran
Partai
Politik calon Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
UN
NT
IN
GG
a. pengumuman
IT
Kabupaten/Kota oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan; ----------------------------------------------
GG
d. Verifikasi Faktual; dan --------------------------------------------------------------------Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap
IN
kebenaran bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan
NT
persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu secara faktual;-----------Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses verifikasi
dalam pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu
GG I
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapannya sesuai peraturan perundang-undangan. -------------------------------------------
e. penetapan
Peserta
Pemilu
DPR,
DPRD
Provinsi,
dan
DPRD
IN
Kabupaten/Kota; ----------------------------------------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan
penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil,
ILA
kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, Hlm. 111 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
administrasi serta verifikasi faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu
T AK AR
UN J
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap ketaatan Penyelenggara Pemilu bersifat aktif pada:------------------------------------------------------------------------------------------------
IT
a. kebenaran dan ketepatan proses;------------------------------------------------------
RT
c. ketepatan waktu proses; ------------------------------------------------------------------
e. kepatuhan
untuk
tidak
melakukan
perbuatan
KA
d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap Partai Politik tertentu; dan yang
dikategorikan
JA
sebagai pelanggaran Pemilu;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun
2012 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, menyatakan
UN
NT
IN
GG
b. keterbukaan dan transparansi proses; ------------------------------------------------
a. perbedaan penafsiran
IT
sengketa Pemilu dapat timbul disebabkan karena adanya perbedaan : -------atau
suatu
ketidakjelasan
tertentu
yang
GG
berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar
IN
peserta Pemilu;------------------------------------------------------------------------------
NT
b. perbedaan keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang
berbeda,
dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain; atau --------------------
Kabupaten/Kota; ----------------------------------------------------------------------------
GG I
Menimbang, bahwa sengketa Pemilu dapat berasal dari laporan atau
temuan. Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan berdasarkan tahapan:------
1. penerimaan laporan atau temuan; ----------------------------------------------------
IN
2. pengkajian; dan -----------------------------------------------------------------------------
NT
3. musyawarah;--------------------------------------------------------------------------------Laporan Pelanggaran Pemilu dapat merupakan:---------------------------------------
ILA
a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; ------------------------------------Hlm. 112 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
c. perbedaan terhadap Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP
T AK AR
UN J
b. pelanggaran administrasi Pemilu; -----------------------------------------------------c. sengketa Pemilu; dan --------------------------------------------------------------------d. tindak pidana Pemilu;----------------------------------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Pemilu adalah
RT
dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KA
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ----------------------------------------
Menimbang, bahwa permohonan sengketa diajukan kepada Bawaslu
bidang
penyelesaian
sengketa.
JA
atau Bawaslu Provinsi melalui sekretariat yang melaksanakan fungsi di Permohonan
sengketa
dengan
melampirkan alat bukti pendukung berupa Keputusan KPU, KPU/KIP
UN
NT
IN
GG
sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu, dan sengketa peserta Pemilu
IT
Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dipersengketakan serta alat bukti lain berupa keterangan saksi dan/atau saksi ahli;---------------------------
GG
Menimbang, bahwa atas temuan atau laporan atas pengaduan pelangggaran sengketa Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
IN
Kabupaten/Kota membuat dan menyusun kajian sengketa Pemilu: --------------
NT
Kajian tersebut berisikan: -------------------------------------------------------------------a. kepentingan dan tuntutan pemohon dan termohon;------------------------------b. fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh dari pemohon dan termohon;
c. analisis
sementara
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
GG I
Panwaslu Kabupaten/Kota; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas temuan dan atau atas laporan pengaduan
pelanggaran sengketa Pemilu tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
mengumpulkan fakta-fakta, keterangan dan
IN
Panwaslu Kabupaten/Kota
NT
dapat melakukan klarifikasi awal sebelum dilakukan musyawarah. Klarifikasi awal bertujuan untuk menggali kebenaran dan menelusuri kepentingan
ILA
Pemohon dan Termohon. Kajian dan klarifikasi awal merupakan bagian tidak Hlm. 113 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
dan----------------------------------------------------------------------------------------------
T AK AR
UN J
terpisahkan dari pengawasan. Bawaslu mencantumkan kajian pendahuluan ke dalam Berita Acara dan Keputusan hasil kajian pendahuluan 1 (satu) hari kerja sejak kajian pendahuluan selesai dilakukan; -------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa pemeriksaan pengambilan keputusan dilakukan
RT
a. mendengarkan materi disampaikan Pemohon, Termohon dan pihak
KA
terkait;-----------------------------------------------------------------------------------------b. mencocokkan alat bukti; ------------------------------------------------------------------
JA
c. mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli; dan--------------------d. melakukan rapat pleno Majelis Pemeriksa;-----------------------------------------Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Pemilu dinyatakan selesai
UN
NT
IN
GG
Bawaslu, dengan cara: ------------------------------------------------------------------------
IT
apabila: -------------------------------------------------------------------------------------------a. telah tercapai mufakat; atau -------------------------------------------------------------
GG
b. Pengawas Pemilu telah membuat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat kecuali keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi terhadap
IN
sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta
NT
Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Pemilu yang dilaksanakan
terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik
GG I
Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Pasal 259 ayat (1), Para pihak yang tidak
puas atas penyelesaian sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan
IN
daftar calon tetap diatas, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
NT
keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi
tata usaha negara. ------------------------------------------------------------------------------
ILA
Menimbang, bahwa menurut hemat majelis UU Nomor 8 Tahun 2012 Hlm. 114 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bawaslu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan
T AK AR
UN J
dan peraturan pelaksana dari UU tersebut yaitu berupa Peraturan-Peraturan KPU, Peraturan DKPP, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode
IT
Etik Penyelenggara Pemilu, telah secara tegas memberikan kewenangan
RT
administrasi maupun sengketa Pemilu. Berbeda halnya sebelum berlakunya
Bawaslu
tidak diberi kewenangan
menyelesaikan
KA
UU Nomor 8 Tahun 2012 yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, sengketa sebagai
JA
administratif beroop, Bawaslu hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi dan rekomendasinya tidak mengikat; -----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 keputusan
UN
NT
IN
GG
penuh kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran
IT
Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap keputusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa mengenai verifikasi Partai Politik calon
GG
peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----------------------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak memberikan
NT
pengertian kata perasa “keputusan Bawaslu merupakan keputusan terakhir” dan “mengikat”, “kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) yang berbunyi Keputusan Bawaslu
mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan
GG I
dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; ---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena UU nomor 8 Tahun 2012 tidak
IN
memberikan pengetian kata perasa “keputusan Bawaslu merupakan
NT
keputusan terakhir” dan “mengikat”, “kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu” sehingga KPU merasa kesulitan untuk mengartikan kata
perasa
ILA
tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------Hlm. 115 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim maksud kata perasa “keputusan Bawaslu merupakan keputusan akhir” dan “mengikat”, “kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu” yang terdapat dalam Pasal
IT
259 ayat (1) adalah semua keputusan Bawaslu tentang penyelesaian
RT
berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon
KA
tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD merupakan keputusan yang terakhir (final) dengan catan “apabila” keputusan Bawaslu tersebut
JA
diterima oleh Para Pihak yang bersengketa atau dengan lewatnya tenggang
waktu yang tersedia untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, keputusan Bawaslu tersebut menjadi keputusan yang
UN
NT
IN
GG
sengketa Pemilu “tidak tak terkecuali” termasuk penyelesaian sengketa yang
IT
terakhir (final). Ketika keputusan Bawaslu merupakan suatu keputusan yang terakhir (final) maka keputusan bawaslu menjadi mengikat (binding) terhadap
GG
pemangku yang berkepantingan. Akan tetapi sebalinya keputusan Bawaslu tersebut belum yang terakhir ( belum final) mana kala para pihak tidak
IN
menerima keputusan Bawaslu dengan diwujudkan pengajuan gugatan
NT
tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka keputusan Bawaslu tersebut belum mengikat atau belum yang terakhir atau belum final
Tinggi Tata Usaha Negara. Demikian juga untuk seterusnya, Putusan
GG I
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan keputusan yang tekahir mana kala putusan tersebut diterima dengan baik oleh para pihak atau para
pihak tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu
IN
yang diberikan undang-undang, sehingga putusan Pengadilan Tinggi
NT
menjadi mengikat (binding); -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada awalnya sesuai dengan Keputusan KPU
ILA
Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Hlm. 116 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
karena masih ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan
T AK AR
UN J
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat KPU Nomor
IT
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 dalam urut Nomor 3 (tiga); -
RT
Nomor 05/Kpts/KPU/2013 Penggugat mengajukan permohonan banding
KA
administratif kepada Bawaslu dengan melampirkan surat-surat bukti dan
menghadirkan saksi-saksi pada saat proses ajudikasi (banding amninistratif)
JA
di Bawaslu ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa proses ajudikasi (banding administratif) yang
dilakukan Bawaslu mendasari kepada pertimbangan fakta-fakta yang terjadi
UN
NT
IN
GG
Menimbang, bahwa atas keputusan KPU tanggal 8 Januari 2013
dan
keterangan
yang
IT
dilapangan baik hasil temuan dari Bawaslu maupun berdasarkan bukti-bukti diajukan
Penggugat
dan
Tergugat,
Bawaslu
GG
berkesimpulan : ---------------------------------------------------------------------------------a. Dalil Penggugat yang menyatakan sudah memenuhi syarat 30%
Kabupaten
Kudus,
Kabupaten
Grobongan,
Kabupaten
NT
Kendal,
IN
keterwakilan perempuan di Kabupaten Sumatera Barat, Kabupaten
Trenggalek dan Kota Samarinda, setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum
b. Dalil Penggugat yang menyatakan keanggotaan Penggugat di Kabupaten
GG I
Solok Selatan sudah Memenuhi Syarat (MS), setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil tersebut terbukti KPU Kabupaten
Solok Selatan tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan
IN
sehingga beralasan hukum dapat diterima oleh Bawaslu;-----------------------
NT
c. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Pasaman Barat Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan Tidak
ILA
memenuhi Syarat (TMS), setelah dibuktikan dalam persidangan banding Hlm. 117 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
sehingga dapat diterima oleh Bawaslu;-----------------------------------------------
T AK AR
UN J
administratif Penggugat mampu membuktikan memiliki anggota sesuai dengan sampel verifikasi faktual yang ditetapkan KPU Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan
IT
hukum sehingga dapat diterima oleh Bawaslu; -------------------------------------
RT
Kabupaten Solok namun KPU Kabupaten Solok menyatakan Tidak
KA
memenuhi Syarat (TMS), setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif Penggugat mampu membuktikan KPU Kabupaten
Solok
JA
tidak memverifikasi keanggotaan Penggugat di Kec. Hiliran Gumamti,
sehingga beralasan hukum dan dapat diterima oleh Bawaslu;----------------e. Dalil Penggugat yang menyatakan keanggotaan Penggugat Kabupaten
UN
NT
IN
GG
d. Dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat (MS) di
IT
Pesisir Selatan Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS), setelah dibuktikan persidangan
banding
administratif
Penggugat
mampu
GG
dalam
membuktikan ketidakbenaran formulir F-12 Parpol dan hal ini tidak dapat
IN
dibantah oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, karena mana beralasan
NT
hukum dan dapat diterima oleh Bawaslu; -------------------------------------------f. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Cilacap Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Cilacap menyatakan Penggugat Tidak
administratif dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum karena Bawaslu
GG I
menemukan fakta bahwa tidak ada surat pernyataan F-12 Parpol yang diisi oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya ada Lampiran 2 F-8 Parpol yang tidak bisa dinilai kebenarannya, karena diklaim sepihak oleh
IN
KPU Kabupaten Cilacap, dan fakta terhadap 10 nama-nama yang
NT
dinyatakan TMS, Penggugat menghadirkan saksi Kuat Raharjo yang
ILA
menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diverifikasi faktual
Hlm. 118 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding
T AK AR
UN J
oleh KPU Kabupaten Cilacap, sehingga dalil Penggugat dapat diterima oleh Bawaslu; --------------------------------------------------------------------------------
g. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Kendal Memenuhi Syarat
IT
(MS) namun KPU Kabupaten Kendal menyatakan Tidak memenuhi
GG
Tergugat tidak melakukan kebijakan karena berdasarkan layar pemantau
KA
Kabupaten Kendal akan mengalami angin puting beliung dan badai, dalil tersebut dapat dibuktikan Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk
IN
JA
dapat diterima oleh Bawaslu; ------------------------------------------------------------
h. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Suko Harjo Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Sukoharjo menyatakan Tidak
UN
NT
RT
Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif
IT
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat
i.
GG
diterima oleh Bawaslu; -------------------------------------------------------------------Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Grobokan Memenuhi
IN
Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Grobokan menyatakan Tidak
NT
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif KPU Grobongan tidak dapat membuktikan sebaliknya, karena mana dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat
j.
Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Klaten Memenuhi Syarat
GG I
(MS) namun KPU Kabupaten Klaten menyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil
tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh
IN
Bawaslu; --------------------------------------------------------------------------------------
NT
k. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Kudus Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Kudus menyatakan Tidak memenuhi Syarat
ILA
(TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif KPU Hlm. 119 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
diterima oleh Bawaslu; --------------------------------------------------------------------
T AK AR
UN J
Kudus tidak melakukan verifikasi faktual secara optimal, dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh Bawaslu; ------
l.
Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Demak Memenuhi Syarat
IT
(MS) namun KPU Kabupaten Demak menyatakan Tidak memenuhi
RT
KPU Demak tidak mampu membuktikan kebenarannya, dalil tersebut
KA
terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh Bawaslu; ------
m. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Kulonprogo Memenuhi
JA
Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Kolonprogo menyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat
UN
NT
IN
GG
Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif
IT
diterima oleh Bawaslu; -------------------------------------------------------------------n. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Bantul Memenuhi Syarat
GG
(MS) namun KPU Kabupaten Bantul menyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil
IN
tersebut tidak terbukti dan beralasan hukum sehingga tidak dapat
NT
diterima oleh Bawaslu; -------------------------------------------------------------------o. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Sukoharjo Memenuhi Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Sukoharjo menyatakan Tidak
administratif dalil tersebut terbukti karena KPU Sukoharjo yang hanya
GG I
memberikan satu hari untuk menghadirkan keanggotaan Penggugat sangat beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh Bawaslu;-------------
p. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Tenggalek Memenuhi
IN
Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Trenggalek menyatakan Tidak
NT
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding
ILA
administratif KPU Trenggalek tidak dapat membuktikan kebenaran
Hlm. 120 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding
T AK AR
UN J
verifikasi dilakukan secara benar, dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh Bawaslu;-------------------------------------
q. Dalil Penggugat yang menyatakan Kota Samarinda Memenuhi Syarat
IT
(MS) namun KPU Kota Samarinda menyatakan Tidak memenuhi Syarat
RT
tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh
KA
Bawaslu; -------------------------------------------------------------------------------------r. Dalil Penggugat yang menyatakan Kabupaten Bone Bolango Memenuhi
JA
Syarat (MS) namun KPU Kabupaten Bone Bolango menyatakan Tidak
memenuhi Syarat (TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif KPU Kabupaten Bone Bolango tidak dapat membuktikan
UN
NT
IN
GG
(TMS) setelah dibuktikan dalam persidangan banding administratif dalil
IT
telah melakukan verifikasi faktual terhadap 9 nama pada masa verifikasi, dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima oleh
Menimbang,
GG
Bawaslu; -------------------------------------------------------------------------------------bahwa
pada
akhirnya
Bawaslu
berkesimpulan
IN
menyatakan: --------------------------------------------------------------------------------------
NT
1) Bawaslu berwenang menyelesaiakan sengketa Pemilu;------------------------2) Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa Pemilu ke Bawaslu; ------------------------------------------------------------------------
tenggang waktu yang ditentukan; ------------------------------------------------------
GG I
4) Dalil Penggugat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan beralasan hukum;---------------------------------------------------------------------------
5) Dalil Penggugat keanggotaan 1000 ayau 1/1000 dari jumlah penduduk
IN
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012
NT
beralasan hukum;---------------------------------------------------------------------------
ILA
6) Penggugat memenuhi seluruh persyaratan peserta Pemilu sebagaimana
Hlm. 121 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
3) Permohonan sengketa Pemilu ke Bawaslu diajukan masih dalam
T AK AR
UN J
dimaksud Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; -------------------------------------------------------
dan selanjutnya Bawaslu menetapkan yang berbunyi sebagai berikut: ----------
IT
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat; ---------------------------------------------KPU
Nomor
05/Kpts/KPU/Tahun
2013
RT
Keputusan
sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;--------------------
KA
3. Menerbitkan keputusan KPU tentang Penetapan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; --------------------
JA
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini;--------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa
UN
NT
IN
GG
2. Membatalkan
IT
Pemilu; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Bawaslu merupakan lembaga yang
GG
berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu sehingga keterangan saksi ahli yang diajukan Tergugat yang bernama: Dr. Max Boli Babon, SH., M.Hum.
IN
yang menyatakan penyelesaian yang dilakukan Bawaslu hanya sebatas
NT
musyawarah dan mufakat, jika tidak terjadi kata sepakat diantara para pihak, Bawaslu tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu, Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi. Keterangan saksi ahli tersebut
dan
peraturan
pelaksana
lainnya
secara
tegas
telah
memberikan
GG I
kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaiakan sengketa Pemilu, oleh sebab itu keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan aturan hukum dan tidak dapat diterima sama sekali serta haruslah dikesampingkan;-
IN
Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Saksi Ahli Tergugat
NT
yang menyatakan Keputusan Bawaslu yang mempergunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat dibenarkan
ILA
dipergunakan Bawaslu karena irah-irah tersebut merupakan kewenangan Hlm. 122 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
sangat-sangat tidak beralasan sama sekali sebab UU Nomor 8 Tahun 2012
T AK AR
UN J
dari Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Keterangan saksi ahli tersebut juga tidak dapat diterima sebab bentuk atau
IT
format keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu telah
RT
Cara Pengawasan Pemilihan Umum Pengawasan Pemilu, oleh sebab itu
KA
keterangan saksi ahli tersebut haruslah dikesampingkan; --------------------------Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan
JA
Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menguji peraturan KPU terhadap
peraturan perundang-undangan dalam persidangan ajudikasi, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;
UN
NT
IN
GG
ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata
IT
Menimbang, bahwa Bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya melakukan langka-langkah dengan cara a) mendapatkan
GG
informasi dan data dari jajaran KPU serta dari pihak-pihak terkait, b) memastikan kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan domumen
IN
yang menjadi objek pengawasan, c) melakukan konfirmasi kepada para
NT
pihak terkait, d) melakukan kegiatan atau melakukan langka-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Langkahlangkah yang dilakukan Bawaslu atau prosedur pengujian yang dilakukan
diajukan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat; -------------------------------
GG I
Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas pengujian
yang dilakukan Bawaslu terhadap dalil, bukti-bukti Penggugat dan bantahan, bukti-bukti Tergugat dalam persidangan ajudikasi (banding administratif)
IN
adalah dalam rangka mencapai tujuan dari pengawasan Pemilu itu sendiri,
NT
yaitu memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas
rahasia, jujur, adil, beradab, berkualitas, serta mengawasi dilaksanankannya perundang-undangan
Pemilu
secara
keseluruhan,
ILA
peraturan
dan
Hlm. 123 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Bawaslu adalah dalam rangka untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil yang
T AK AR
UN J
menegakkan integritas, krediblitas penyelenggara Pemilu, transparasnsi dan akuntablitas hasil Pemilu; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas dengan demikian
IT
Bawaslu melakukan pengujian terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi dalam
RT
wewenang yang ada padanya akan tetapi Bawaslu melakukan pengujian
KA
telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU Nomor 8 Tahun 2012
dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
JA
undangan; -----------------------------------------------------------------------------------------
Mernimbang, bahwa proses pengujian persidangan ajudikasi sengketa a quo dilakukan dalam persidangan yang terbukta untuk umum hal ini telah
UN
NT
IN
GG
persidangan ajudikasi dalam perkara a quo tidak melebihi atau melampaui
IT
sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan seluruh proses pengambilan
GG
keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; --------------------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pengambilan keputusan
NT
yang dilakukan Bawaslu terhadap sengketa ajudikasi Nomor 012/SP2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga dengan demikian pengujian yang dilakukan Bawaslu
012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2012 merupakan hasil
GG I
proses kajian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; --------------------Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012
IN
menyatakan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
NT
keputusan KPU setelah sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi
ILA
Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
Hlm. 124 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
dalam persidangan ajudikasi terhadap menerbitkan keputusan Nomor
T AK AR
UN J
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan Bawaslu dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa kata perasa “para pihak” yang merasa di rugikan
IT
oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan
RT
UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan baik dalam norma maupun
KA
penjelasan pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 2012, akan tetapi dalam
Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 menjelaskan yang dimaksud kata
JA
perasa “para pihak” dalam sengketa pemilu adalah Pemohon dan Termohon:
Pemohon sengketa Pemilu terdiri dari: ---------------------------------------------------a. Partai Politik calon peserta Pemilu; ----------------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3)
IT
b. Partai Politik peserta Pemilu; dan -----------------------------------------------------c. calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tercantum di dalam daftar
GG
calon sementara dan/atau daftar calon tetap;--------------------------------------Termohon adalah:-------------------------------------------------------------------------------
IN
a. KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; ------------------------
NT
b. Partai Politik peserta Pemilu; atau ----------------------------------------------------c. calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam kaitannya kata perasa “para pihak” yang
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
GG I
dalam Pasal 259 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012, seolah-olah mengartikan kata perasa “para pihak” itu adalah semua pihak yang bersengketa yaitu
IN
Pemohon dan Termohon dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi
NT
Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas makna dari kata
ILA
perasa “para pihak” yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Hlm. 125 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
merasa di rugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis
T AK AR
UN J
KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2012 harus dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sebagai berikut;
IT
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa
RT
keputusan KPU, sehingga dengan demikian subjek hukum yang menjadi
KA
sebagai Tergugat dalam sengketa Pemilu telah ditetapkan yaitu KPU. Tidak
mungkin KPU sebagai Penggugat dalam sengketa Pemilu sebab yang
JA
dipermasahkan adalah surat keputusan KPU, dan tidak mungki KPU menggugat keputusan yang dikeluarkannya sendiri. Serta tidak mungkin pula
KPU menggugat Bawaslu atas keputusan Bawaslu dalam penyelesaian
UN
NT
IN
GG
Pemilu menurut Pasal 259 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah surat
mengawasi
IT
sengketa Pemilu, sebab Bawaslu dibentuk dalam rangka
jalannya penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU, dengan kata
GG
lain UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak diperkenankan saling menggugat antara KPU dengan Bawaslu. Untuk mendukung pertimbangan diatas setelah
IN
dicermati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu
NT
tidak satu pasalpun yang mengatur hak gugat bagi KPU, serta tidak pula ada tersirat dalam satu pasalpun dari peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, baik peraturan KPU yang dibuat oleh
Menimbang, bahwa antara KPU dengan Bawaslu adalah sama-sama
menyelenggarakan
Pemilu
sebagai
Pemilu, sehingga
satu
kesatuan
fungsi
untuk
GG I
penyelenggaraan
pembuat Undang-Undang tidak
memuat atau mengakomodir hak gugat atau tidak memberikan hak gugat
bahwa
apabila
sesama
penyelenggara
Pemilu
NT
Menimbang,
IN
bagi KPU;------------------------------------------------------------------------------------------
diperkenankan saling menggugat hal ini akan melanggar asas kepastian
ILA
hukum, asas efektif dan efisien, serta adanya pemborosan dari segi waktu Hlm. 126 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
KPU sendiri maupun dalam peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP; ----------
T AK AR
UN J
dan pemborosan materi yang dikeluarkan oleh Negara; ----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
makna kata perasa “para pihak” yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU
IT
dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya
RT
calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
KA
Dengan demikian KPU tidak mempunyai hak gugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebab tidak mungkin KPU
JA
menggugat keputusan yang dibuatnya sendiri seperti yang dipertimbangkan
sebelumnya; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam mempergunakan hak gugat, dalam UU
UN
NT
IN
GG
diperuntukkan kepada Para calon Partai Politik peserta Pemilu atau para
IT
Nomor 8 Tahun 2012 juga mensyaratkan harus dapat membuktikan kerugian yang diderita, antara lain kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiel,
GG
maupun kerugian-kerugian lainnya, misalnya kerugian berkurangnnya atau dikuranginya hak-hak demokrasi partai politik atau calon angota tetap DPR,
IN
DPR, dan DPRD sehingga kesempatan untuk dapat mengikuti sebagai
NT
peserta pemilu hilang atau kesempatan untuk bisa ikut bersaing duduk dilegislatif menjadi hilang, dan atau kerugian lainnya; -------------------------------Menimbang, bahwa persyaratan adanya kerugian yang diderita, tidak
Tinggi Tata Usaha negara tidak ada, KPU tidak mungkin menderita kerugian
GG I
atas keputusan Bawaslu, KPU hanya melaksanakan isi dari keputusan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang pembiayaannya menjadi
tanggungjawab APBN;-------------------------------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim berdasarkan uraian
NT
pertimbangan diatas, penerapan Pasal 269 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun 2012
tentang pengajuan kasasi harus dipersamakan dengan penerapan Pasal 259
ILA
ayat (3), sebab proses kasasi adalah kelanjutan dari proses sebagaimana Hlm. 127 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
ada pada diri KPU, sehingga dengan demikian hak gugat KPU di Pengadilan
T AK AR
UN J
dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) sehingga hak mengajukan kasasi hanya ada pada pihak Partai Politik Calon peserta Pemilu dan para calon tetap anggota legislatif di pusat dan didaerah. KPU kehilangan hak gugatan
IT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara demikian juga kehilangan hak untuk
RT
merupakan perwujudan asas-asas umum penyelenggaran Pemilu yang
KA
efisein dan efektif. Apabila hak gugat dan hak kasasi diberikan kepada KPU
akan menghambat proses jadual pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu,
JA
sebab hak gugat dan hak mengajukan kasasi tidak menunda pelaksanaan
proses jadual penyelenggaraan Pemilu; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berkesimpulan hak
UN
NT
IN
GG
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, persamaan perlakuan ini
IT
untuk mengajukan keberatan atau ajudikasi atau banding administrasi, hak untuk pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
GG
hak untuk mengajuan Kasasi kepada Mahkamah Agung tidak diberikan kepada KPU adalah sebagai suatu upaya untuk perwujudan dari asas
IN
perlindungan hukum atas penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU,
NT
dengan perkataan lain upaya atau hak untuk mengajukan keberatan atau ajudikasi atau banding administrasi, hak untuk pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan hak untuk mengajuan Kasasi
Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU;----------------------------------------
GG I
Menimbang, bahwa sengketa Pemilu yang diajukan Penggugat ke
Bawaslu telah diputus oleh Bawaslu pada tanggal 5 Februari 2013
berdasarkan surat keputusan Nomor 012/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013; -----------bahwa
setelah
sengketa
Pemilu
yang
diajukan
IN
Menimbang,
NT
Penggugat diputus Bawaslu pada tanggal 5 Februari 2013 Nomor 012/SP2/Set. Bawaslu/I/2013 para pihak tidak ada yang mengajukan gugatan
ILA
berdasarkan Pasal 259 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 kepada Pengadilan Hlm. 128 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
kepada Mahkamah Agung bukan untuk melindungi kepentingan dari
T AK AR
UN J
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa dalam
proses ajudikasi di Bawaslu tidak ada yang mengajukan gugatan setelah
IT
keputusan
Bawaslu
tanggal
5
Februari
2013
Nomor
012/SP-
RT
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 maka keputusan Bawaslu
KA
tanggal 5 Februari 2013 Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 adalah
merupakan putusan teakhir (final); ---------------------------------------------------------
Februari
2013
Nomor
JA
Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Bawaslu tanggal 5 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013
telah
merupakan
keputusan terakhir, dengan demikian keputusan Bawaslu tersebut telah
UN
NT
IN
GG
2/Set.Bawaslu/I/2013 yang berkaitan dengan keputusan KPU Nomor
IT
mempunyai kekuatan mengikat (binding) dan merupakan hukum yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua piihak terkait, tanpa syarat apapun; ---------
GG
Ad 2. Apakah Tergugat (KPU) Boleh Menguji Keabsahan Dari
IN
Keputusan Bawaslu ? -------------------------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa KPU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh
Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Rapat Pleno tertutup dan Rapat Pleno terbuka;-----
GG I
Menimbang, bahwa Ketua KPU, mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU; -------------------------------
IN
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam; ------------------c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
ILA
NT
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU; -----------------------
Hlm. 129 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Sekretariat. Dalam mengambil keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU
T AK AR
UN J
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU. KPU
IT
Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi yang berkedudukan di Ibu
RT
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi ; -------------------
KA
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan
KPU
JA
Provinsi; dan --------------------------------------------------------------------------------
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi ; ----------------------------Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab
UN
NT
IN
GG
Kota Provinsi, dan mempunyai tugas: ----------------------------------------------------
IT
kepada rapat pleno KPU Provinsi; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian KPU.
KPU
Kabupaten/Kota
adalah
penyelenggara
Pemilu
di
GG
dari
Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan mempunyai
IN
tugas: ----------------------------------------------------------------------------------------------
NT
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam; -----------------------------------------------------------------------------------------
Kabupaten/Kota; ---------------------------------------------------------------------------
GG I
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota;------------------Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;----------------------------------
dan
KPU
koordinasi
berkewajiban kepada
KPU
melakukan
supervisi,
IN
pengarahan,
bahwa
Provinsi,
dan
NT
Menimbang,
Kabupaten/Kota, serta Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN).
KPU
KPU
ILA
Provinsi berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi Hlm. 130 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
T AK AR
KPU
Kabupaten/Kota.
KPU
Kabupaten/Kota
berkewajiban
UN J
kepada
melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok
IT
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); --------------------------------------------
RT
penyelesaian permasalahan kepada KPU melalui KPU Provinsi. KPU
KA
Provinsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU. Apabila permasalahan
Menimbang,
bahwa
KPU
JA
tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi dengan KPU;--Kabupaten/Kota
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan
UN
NT
IN
GG
Menimbang, bahwa KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan
IT
yang telah ditetapkan KPU. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dengan Provinsi.
permasalahan
Apabila KPU
KPU
Provinsi
GG
KPU
Kabupaten/Kota,
tidak
KPU
dapat
Provinsi
menyelesaikan bersama
KPU
IN
Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPU; --------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggaraan Pemilu untuk
langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota
GG I
secara demokratis. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; ---------------------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas KPU
NT
sebagai Penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang
ILA
diadakan KPU, tidak diperkenankan saling menggugat dalam satu kesatuan Hlm. 131 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara
T AK AR
UN J
fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, keputusan Bawaslu yang telah merupakan keputusan terakhir mengikat terhadap seluruh pejabat pemangku kepentingan dan tidak dapat diingkari lagi;-----------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati peraturan-
RT
pasalpun yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menguji atau
KA
mengingkari keputusan Bawaslu, dan atau tidak satu pasalpun yang tersirat yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menguji keputusan
JA
Bawaslu. Baik menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012, baik dalam peraturan-peraturan KPU yang dibuat sendiri sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 2012, maupun
UN
NT
IN
GG
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, tidak satu
IT
peraturan-peraturan yang dibuat Bawaslu serta Peraturan Keputusan Bersama antara KPU, Bawaslu berupa Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
GG
tidak satupun yang mengatur yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menguji keberadaan keputusan Bawaslu;----------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa sarana atau upaya yang diberikan peraturan untuk
mengubah
keputusan
KPU
terhadap
NT
perundang-undangan
penyelesaian suatu sengketa Pemilu telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP yaitu
Negara atau Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam
GG I
Pasal 259 ayat (3) dan ayat (3) serta Pasal 269 UU Nomor 8 Tahun 2012, sebagai mana dibenarkan oleh Tergugat dalam surat Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013; ------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa KPU dapat merubah keputusannya sendiri
NT
sebelum proses ajudikasi dan litigasi melalui hasil rapat Pleno, akan tetapi
apabila surat KPU telah diubah melalui keputusan ajudikasi/banding
ILA
administratif oleh Bawaslu dan keputusan Bawaslu diterima dengan baik oleh Hlm. 132 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
melalui keputusan Bawaslu atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
T AK AR
UN J
Pihak-pihak yang bersengketa, keputusan Bawaslu itu merupakan putusan yang terakhir (final) sehingga sejak diterimanya keputusan tersebut atau dengan lewatnya suatu waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya
IT
untuk mengajukan gugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan
RT
yang tercantum dalam keputusan Bawaslu, tidak dapat dikomentari, diprotes
KA
lagi dengan alasan ini dan itu, keputusan Bawaslu haruslah di patuhi oleh pemangku kepentingan; -----------------------------------------------------------------------
JA
Menimbang, bahwa keputusan Bawaslu yang telah menjadi keputusan
akhir, keputusan Bawaslu diterima baik oleh para pihak atau tidak mengajukan upaya litigasi kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
UN
NT
IN
GG
demikian keputusan Bawaslu harus melaksanakan perintah sesuai dengan
IT
maka menurut hemat majelis keputusan Bawaslu tersebut telah merupakan hukum, yang patut dihormati dan dipatuhi setiap pemangku kepentingan
Menimbang,
GG
terkait; ---------------------------------------------------------------------------------------------bahwa
apabila
keputusan
Bawaslu
yang
telah
IN
merupakan keputusan terakhir dan sudah merupakan hukum masih
NT
dikomentari atau diprotes oleh KPU dengan reaksi atau tindakan yang tidak mau melaksanakan keputusan Bawaslu, maka permasalahan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa pemilu bukan malah
yang baru dalam penyelenggaraan Pemilu, pengingkaran KPU terhadap
GG I
keputusan Bawaslu tidak kunjung berakhir sehingga pudarlah jadinya asas negara Indonesia sebagai Negara Hukum, serta dengan sikap yang tidak mematuhi tersebut merupakan in konsintensi penegakan hukum yang sudah
IN
barang tentu menimbulkan ketidak pastian hukum serta melanggar asas
NT
keadilan dan kepatutan; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa KPU merupakan representatif dari sekian sehingga
sikapnya
haruslah
menunjukkan
ILA
negarawan
kenegarawan,
Hlm. 133 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
menyelesaikan sengketa pemilu lagi justru KPU membuat permasalahan
T AK AR
UN J
bertindak sesuai dengan orang bijak (wise) tidak justru mempertontonkan kepada khalyak ramai (publik) perbuatan yang melawan hukum; ----------------Menimbang, bahwa bila orang-orang terpandang yang menjadi
IT
negarawan mempertontonkan di depan umum melakukan suatu pelanggaran
RT
pastian hukum) bagaimana mungkin rakyat (masyarakat) bisa sadar hukum, sudah
barang
tentu
rakyat
atau
masyarakat
ikut-ikutan
KA
justru
mempertontontan perbuatan yang melanggar hukum, sebab yang sepatutnya
JA
dapat dijadikan sebagai anutan tidak lagi dapat dipercaya sebagai anutan;----
Menimbang, bahwa agar negara ini merupakan negara hukum yang sadar akan hukum atau tertib hukum, penyelenggara negara tidak terkecuali
UN
NT
IN
GG
hukum (inkonsintensi terhadap negara hukum, kepatuhan hukum, ketidak
IT
wajib menunjukkan patuh perintah atas hukum dalam setiap langkah yang dilakukan oleh penyelenggara negara (negarawan) dilakukan secara elegan
GG
mematuhi perintah-perintah yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri, jangan arogansi sektoral atau primordial sesaat;-------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor 94/KPU/II/2013
NT
tanggal 11 Februari 2013 menyatakan KPU menghormati pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu, akan tetapi KPU tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-
keterangan KPU Provinsi, bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang
GG I
ajudikasi, dan ruang lingkup tugas Bawaslu yang tidak memiliki wewenang untuk menguji Peraturan KPU terhadap norma UU, berdasarkan ketentuan
Pasal 8 ayat (2), Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012; ---
IN
Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Bawaslu berwenang untuk
NT
menguji keadaan faktual yang terjadi di lapangan, perbedaan penilaian
terhadap pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sidang
ILA
ajudikasi merupakan konpetensi dari Bawaslu. Bawaslu harus bertindak jujur Hlm. 134 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
2/Set.Bawaslu/I/2013 dengan alasan ada perbedaan penilaian terhadap
T AK AR
UN J
dan adil dalam melakukan penilaian pembuktian. Bawaslu tidak terikat kepada pembuktian formalistik yang diajukan Tergugat, bukti-bukti tersebut harus dikaji dan diuji secara konperhensif serta tidak memihak kepada salah
IT
satu pihak yang bersengketa, meskipun itu koleha atau rekan kerja dari
RT
KA
Ad) 3. Apa Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Perkara Ini
Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya masih
JA
mempermasalahkan dan menginginkan agar Surat Keputusan KPU Jakarta
Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 dibatalkan atau
UN
NT
IN
GG
Bawaslu yang sama-sama penyelenggara Pemilu; ------------------------------------
dinyatakan tidak sah;---------------------------------------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa antara posita dengan petitum gugatan yang diajukan Penggugat tidak selaras atau tidak paralel. Perbedaan ini pertanyaan,
apa
sesungguhnya
GG
memimbulkan
yang
menjadi
pokok
permasalahan yang diinginkan Penggugat dalam perkara ini, apakah hendak
IN
mau membatalkan surat keputusan KPU 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8
NT
Januari 2013 untuk kedua kalinya setelah dibatalkan oleh Bawaslu melalui Keputusan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 ?; ----------------------------------
petitum gugatan dalam perkara ini menjurus kepada tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk melaksanakan surat keputusan Bawaslu Nomor
GG I
012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 (Fetelijk handeling atau dalam hukum administrasi negara disebut materiel daad atau tindakan
IN
faktual dari badan pejabat pemerintahan) dan tidak lagi mempermasalahan surat keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari sebab
permasalahan
tentang
surat
keputusan
KPU
Nomor
NT
2013
ILA
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah diselesaikan pada
Hlm. 135 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa bila dicermati posita gugatan seharusnya
T AK AR
banding administratif di Bawaslu
UN J
saat penyelesaian sengketa pemilu
berdasarkan surat keputusan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan
IT
sebelumnya yang menyatakan keputusan Bawaslu tersebut telah merupakan
RT
Menimbang, bahwa seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam
KA
perkara ini adalah tindakan faktual, feitelijk handeling, materieldaad yang dilakukan Tergugat yang tidak mau melaksanakan Keputusan Bawaslu
JA
tanggal 5 Februari 2012 Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 sesuai dengan surat Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu, surat tersebut bukan merupakan keputusan KPU
UN
NT
IN
GG
hukum yang harus dipatuhi oleh segenap pemangku kepentingan;---------------
IT
yang dibuat berdasarkan hasil Pleno dari Komisioner KPU; -----------------------Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya mempermasalahkan
penerbitan
surat
keputusan
KPU
GG
masih
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 akan tetapi menurut hemat
IN
majelis karena dalam posita telah menggambarkan secara jelas maksud dari
NT
yang di permasalahan Penggugat dalam perkara ini, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang ketidak patuhan atau ketidak bersediaan Tergugat melaksanakan surat Keputusan Bawaslu
Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012
GG I
secara tegas menetapkan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Pemilu adalah Surat Keputusan (beschikking) yang di terbitkan oleh KPU; ---Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah
IN
ketidak patuhan atau ketidak bersediaan Tergugat melaksanakan surat
NT
keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari
2013 dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha
ILA
Negara atau tidak?-----------------------------------------------------------------------------Hlm. 136 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013; -----------------------------------------------------
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, majelis merujuk kepada teori-teori hukum administrasi negara, dan membandingkan antara objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha
IT
Negara menurut Undang-undang Peratun dengan objek sengketa tata usaha
RT
8 Tahun 2012, sebagai berikut dibawah ini;----------------------------------------------
KA
Menimbang, bahwa menurut teori hukum administrasi negara agar pemerintahan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik
JA
kepada badan atau pejabat pemerintahan diberi kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang disebut Tindakan Pemerintahan. Tindakan pemerintahan paling tidak dapat dikategorikan kepada 3 (tiga) kelompok
UN
NT
IN
GG
negara Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menurut UU Nomor
IT
yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------------------pertama: Tindakan Pemerintahan dalam pembentukan peraturan perundang-
GG
undangan (regeling). Tindakan pemerintahan tanpa diberi kewenangan untuk mengatur maka pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lamban atau
IN
statis, pemerintahan hanya berjalan menurut peraturan-peraturan undang-
NT
undang yang dibuat legislatif saja. Peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif selalu ketinggalan daripada gerak dinamika perkembangan hukum yang terdapat dalam masayarakat, sehingga dalam pelaksanaan dari
kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagai
pemerintahan
dalam
menjalankan
bagi Badan atau Pejabat
segala
GG I
landasan hukum atau payung hukum
urusan
penyelenggaraan
pemerintahan (asas lealitas dalam suatu negara hukum) ; -------------------------
IN
kedua: dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kepada badan atau
NT
pejabat pemerintahan diberi kewenangan untuk melakukan suatu tindakan
dalam bentuk keputusan atau yang dikenal dengan sebutan beschikking,
ILA
tindakan pemerintahan dalam pembentukan keputusan merupakan tindakan Hlm. 137 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pemerintahan yang modern kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan diberi
T AK AR
UN J
pemerintahan yang paling banyak dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang ; --------------------------------------------------------------------ketiga: selain pemberian tindakan pemerintahan dalam pembentukan
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
kepada
pejabat
pemerintahan diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan faktual
KA
tindakan nyata tanpa melalui suatu keputusan. Akan tetapi ada kalanya
sebelum melakukan tindakan faktual dapat terlebih dahulu menerbitkan
JA
beschikking, dan ada pula kalanya setelah melakukan tindakan nyata atau
faktual kemudian diikuti dengan tindakan berupa pembentukan beschikking;-Tindakan faktual Pemerintahan dapat digolongkan dalam arti sempit dan
UN
NT
IN
GG
dalam
RT
IT
peraturan perundang-undangan (regeling) dan pembentukan beschikking,
IT
dalam arti luas. Tindakan Pemerintahan dalam arti senpit adalah merupakan suatu tindakan aktif atau nyata secara fisik, sedang tindakan pemerintahan
GG
dalam arti luas adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pasif tidak melakukan susuatu tindakan akan tetapi sesungguhnya ada suatu kewajiban
IN
yang harus dilakukan akan tetapi kewajiban tersebut tidak diikuti dengan
NT
suatu tindakan faktual; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 UU Nomor 8 tahun 2012
sengketa Pemilu yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha
yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar
GG I
calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seletah melalui penyelesaian banding administratif di Bawaslu. Jadi yang
menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU meskipun keputusan KPU
IN
tersebut telah diselesaikan di Bawaslu, dan yang menjadi Tergugat meskipun
NT
telah melalui penyelesaian banding administratif di Bawaslu tetap KPU bukan Bawaslu. Bawaslu tidak pernah menjadi subjek hukum (sebagai Tergugat)
ILA
dalam sengketa Pemilu; ----------------------------------------------------------------------Hlm. 138 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Negara adalah surat keputusan KPU yang menyangkut sengketa Pemilu
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa pengertian sengketa dan objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan UU Peratun berbeda dengan rumusan atau pengertian sengketa dengan objek
IT
sengketa dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, perbedaan tersebut dapat di lihat
UU Nomr 8 Tahun 2012
Pengertian sengketa:
Pengertian sengketa
JA
KA
UU Nomor 51 Tahun 2009
RT
PERB EDAAN
Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Pemilu adalah sengketa
UN
sengketa yang timbul dalam bidang yang terjadi antara peserta Pemilu Tata Usaha Negara antara orang dengan
penyelenggara
atau badan hukum perdata dengan sebagai
akibat
Pemilu
dikeluarkannya
IT
NT
IN
GG
dari: -------------------------------------------------------------------------------------------------
Badan atau Pejabat Tata Usaha keputusan KPU, KPU Provinsi, dan
daerah,
GG
Negara, baik di pusat maupun di KPU Kabupaten/Kota. sebagai
Keputusan,
IN
dikeluarkannya
akibat Tata
NT
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
keputusan
dan final
indivual dan final
Subjek hukum:
Subjek hukum: adalah
Seseorang -
atau badan hukum perdata; Tergugat Pejabat
adalah Tata
badan
Usaha
masyarakat atau
Negara -
Politik;
(Ormas)
Partai
Tergugat adalah KPU (khusus
ILA
-
Penggugat adalah Organisasi
IN
Penggugat
bersifat
NT
-
tidak
GG I
Surat keputusan bersifat individual Surat
Hlm. 139 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
perundang-undangan yang berlaku
T AK AR akibat
dikeluarkannya
sengketa
UN J
keputusan Tata Usaha Negara
verifikasi
Politik
dan
anggota DPR,DPD, dan DPRD;
IT
Objek sengketa:
Keputusan Tata Usaha Negara -
Surat Keputusan KPU yang
yang tertulis yang dikeluarkan
berkaitan
oleh Badan atau Peiabat Tata
Partai Politik Peserta Pemilu
Usaha
berisi
dan daftar calon tetap anggota
Usaha
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
tindakan
hukum
Negara
yang
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
Tata
berdasarkan
yang
KA
verifikasi
JA
yang
DPRD
kabupaten
UN
Negaran
dengan
/
kota,
meskipun telah melalui banding
IT
GG
IN
NT
Partai
mengenai
pencoretan dari daftar tetap
Objek sengketa: -
Pemilu
RT
sebagai
bersifat
Tindakan faktual (materieldaad)
GG
konkrit, individual, dan final, yang -
administratif di Bawaslu;
menimbulkan akibat hukum bagi
-
NT
perdata;
IN
seseorang atau badan hukum
Tidak termasuk tindakan faktual (materiel daad);
(sembilan
diberitahukannya
puluh)
hari
atau
waktu
mengajukan
sejak gugatan 3 (tiga) hari kerja sejak sejak keputusan Bawaslu;
GG I
90
diterimanya atau sejak mengetahui;
IN
Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut diatas menunjukkan
NT
objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara Pemilu di Pengadilan
ILA
Tinggi Tata Usaha Negara merupakan Pengecualian atau penyimpangan
Hlm. 140 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Tenggang waktu Pengajuan gugatan Tenggang
T AK AR
UN J
dari objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada umumnya. Ojbjek sengketa yang diajukan menurut UU Peratun hanya tindakan pemerintahan dalam bentuk penerbitan keputusan tata
IT
usaha negara (beschikking) dan tidak termasuk tindakan pemeritahan dalam
RT
menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 objek sengketa yang diuji di Pengadilan
KA
Tinggi Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU meskipun setelah melalui upaya administratif di Bawaslu;--------------------------------------------------------------
JA
Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan menurut UU Nomor 8
Tahun 2012 dilakukan terhadap penerbitan surat keputusan (beschikking) yang diterbitkan KPU termasuk tindakan pelaksanaan verifikasi faktual.
UN
NT
IN
GG
bentuk tindakan faktual, feitelijk handeling, atau materieldaad, sedang
IT
Sesuai dengan namanya verifikasi faktual sudah barang tentu yang akan diuji adalah tentang perbuatan faktual; ----------------------------------------------------
GG
Menimbang, bahwa perbedaaan kedua yang juga paling mendasar adalah beschikking yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
IN
adalah beschikking yang berbentuk final, sedang menurut UU Nomor 8
NT
Tahun 2012 meskipun telah melalui banding administratif di Bawaslu yang menjadi objek sengketa tetap Keputusan KPU dan Tergugat tetap pula KPU dan bukan Bawaslu; ----------------------------------------------------------------------------
tenggang waktu mengajukan gugatan, tenggang waktu mengajukan gugatan UU
Peratun
dilakukan
90
(sembilan
puluh)
hari
setelah
GG I
menurut
diterbitkannya keputusan atau diberitahukannya bechikking tersebut kepada para pihak, sedang menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tenggang waktu
IN
mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3 (tiga) hari
NT
kerja setelah keputusan Bawaslu diucapkan atau diberitahukan kepada para
ILA
pihak; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Hlm. 141 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa perbedaan yang ketiga adalah perbedaan
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa pemilu dalam bentuk perbuatan faktual, faitelijk handeling, materiel
RT
KA
Ad 4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ratio dari pembatasan tenggang waktu pengajuan
JA
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun adalah untuk melindungi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dari suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
UN
NT
IN
GG
IT
daad yang dilakukan KPU;--------------------------------------------------------------------
sebab kalau tidak dibatasi tidak ada kepastian hukum bagi badan atau tata
usaha
negara
yang
menerbitkan
IT
pejabat
beschikking
karena
GG
sampaikapanpun masih dapat di gugat sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pengajuan
IN
gugatan dibatasi oleh UU. Hal ini erat kaitannya dengan asas yang menyatakan keputusan tata usaha negara dianggap benar hingga ada
NT
putusan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sah (prasumptio iustae causa); ------------------------------------------------------------------------------------
waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi
GG I
dengan lewatnya waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun tidak dengan sendirinya menghilangkan tangggung
jawab hukum perdata (mati perdata). Melainkan perbuatan tersebut masih
IN
dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata apabila pihak yang dituju
NT
dalam keputusan tersebut nyata-nyata menderita kerugian ; ----------------------Menimbang, bahwa menurut majelis hakim ratio pembatasan gugatan
ILA
sengketa pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukanlah dalam Hlm. 142 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa meskipun UU Peratun mengenal pembatasan
T AK AR
UN J
arti untuk melindungi kepentingan hukum dari KPU melainkan rationya adalah agar jadual-jadual penyelenggaraan Pemilu dilalui sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Pembatasan dengan waktu yang sangat
IT
singkat tersebut merupakan suatu hal yang irrational, sehingga dengan
RT
merugikan kepentingan hukum dari Partai Politik calon Peserta Pemilu dan
KA
Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD, sebab permasalahan yang
dihadapi dalam verifikasi faktual Partai Politik secara menyeluruh 75 % (tujuh
JA
puluh lima persen) untuk Kabupaten/Kota seluruh Provinsi, apalagi pembuat UU Pemilu dengan adanya gugatan sengketa Pemilu tidak menunda jadual penyelenggaraan Pemilu. Pemberian kesempatan menggugat dan tidak
UN
NT
IN
GG
pembatasan waktu yang sangat-sangat singkat tersebut dominan akan
IT
memberikan alokasi waktu yang tersedia bagi yang mengajukan gugatan, sehingga hal ini seolah-olah merupakan lipstik belaka atau setidak-tidaknya
GG
menyulitkan dan memberikan harapan yang pupus atau tidak layak bagi pihak yang mengajukan gugatan;-----------------------------------------------------------
pelaksanaan
keputusan
Bawaslu
Nomor
012/SP-
NT
nunda
IN
Menimbang, bahwa demikian juga halnya sikap KPU yang menunda-
2/Set.Bawaslu/I/2013 yang sudah sekian lama dari tanggal 5 Februari 2013 sampai saat sekarang ini sangat dirasakan oleh Penggugat jangankan dalam
apalagi jadual pencalonan anggota legislatif di Pusat dan di Daerah sudah
GG I
didepan mata dan tinggal hanya beberapa hari lagi yaitu dimulai tanggal 9 April 2013. Suatu hal yang sangat ironis, tetapi begitulah para penyelenggara
pemilu yang tidak mempergunakan hati runani yang jernih dan berwibawa; ---
IN
Menimbang, bahwa tindakan KPU yang tidak mematuhi keputusan
NT
Bawaslu tidak diantisipasi pembuat UU sehingga tidak ada tata cara atau
ILA
prosedur untuk hal yang demikian; ---------------------------------------------------------
Hlm. 143 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
waktu sekian lama satu hari saja hal ini sangat berguna bagi Penggugat,
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa pada saat UU Nomor 8 Tahun 2012 dibuat pembuat UU tidak mengharapkan adanya suatu perlawanan terhadap keputusan Bawaslu yang telah mempunyai kekuatan hukum (keputusan
IT
terakhir). Harapan pembuat undang-undang penyelenggara pemilu saling
RT
lajim dalam pengaturan perundang-undangan dibuat noma yang isinya
KA
apabila KPU menilai keputusan bawaslu tidak benar KPU dapat untuk tidak
melaksanakan keputusan Bawaslu; --------------------------------------------------------
JA
Menimbang, bahwa oleh karena norma yang mengatur untuk dalam hal apabila KPU tidak bersedia melaksanakan keputusan Bawaslu tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sangat sulitlah menentukan
UN
NT
IN
GG
mematuhi, saling hormat menghormati satu sama lainnya, sehingga tidak
IT
berapa hari tenggang waktu yang pantas dan patut untuk pengajuan gugatan terhadap hal yang sedemikian ini; ----------------------------------------------------------
GG
Menimbang, bahwa setelah Tergugat tidak melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013,
IN
Penggugat telah berupaya untuk mendapatkan solusi penyelesaian atas
NT
ketidak patuhan KPU melaksanakan keputusan Bawaslu kepada berbagai instnsi,
misalnya kepada Bawaslu, kepada BKPP, Kepada KPU sendiri,
Kepada Mahkamah Agung, Kepada Mahkamah Konstitusi, dan terakhir
Jakarta;---------------------------------------------------------------------------------------------
GG I
Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim oleh karena sikap
dan tindakan KPU yang tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawasli/I/2013 masih seputar penyelesaian sengketa Pemilu,
IN
serta dengan tidak ada norma yang mengatur tenggang tenggang waktu
NT
pengajuan gugatan, maka menurut hemat majelis pengajuan gugatan terhadap tindakan yang sedemikian dapat diajukan kapan saja kepada
ILA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu; --------------Hlm. 144 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
mengadu melalui gugatan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa adalah sangat tidak tepat dan patut, apabila dalam perkara ini hanya mempermasalahakan tenggang waktu pengajuan gugatan, pada hal ada suatu persoalan yang sangat pelik dihadapi, apabila
IT
tidak segera ditangani persoalannya maka akan menimbulkan persoalan
RT
menjadi persoalah hukum tersebut diabaikan begitu saja, tentu satu-satunya
KA
jalan terakhir untuk memecahkan pesoalan hukum tersebut harus melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi
JA
Tata Usaha Negara sebagai benteng terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
UN
NT
IN
GG
hukum yang lebih besar, sehingga janganlah karena lewatnya suatu waktu
diatas
dengan
IT
demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam waktu yang patut dan wajar menurut hukum, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat
GG
diterima;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tempat kedudukan hukum Tergugat
IN
(KPU) berada di Jakarta, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha
NT
Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili tindakan Tergugat yang tidak mematuhi atau yang tidak melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 adalah Pengadilan
Menimbang, bahwa meskipun KPU yang menjadi Tergugat dalam
akan
mempertimbangkan
Keputusan
Bawaslu
Nomor
GG I
perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap 012/SP-
2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 5 Februari 2013 sebagai mana telah
IN
dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu; -------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa majelis hakim yang memeriksa sengketa ini
adalah merupakan hakim khusus yang memiliki sertifikasi hakim Pemilu yang
ILA
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Hlm. 145 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Tinggi Tata usaha Negara Jakarta;---------------------------------------------------------
T AK AR
UN J
Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, sehingga dengan demikian majelis hakim adalah merupakan hakim yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa tata usaha
IT
negara pemilu sebagaimana diuraikan diatas; ------------------------------------------
RT
demikian eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata
KA
Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluarsa) 3
JA
(tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu”, tidak beralasan
hukum, karena mana eksepsi tersebut haruslah ditolak ; ---------------------------Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah mencermati
UN
NT
IN
GG
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan
IT
keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 Bawaslu mengadakan pengujian terhadap bukti-bukti yang diajukan
GG
kedua belah pihak yang bersengketa pada saat peridangan ajudikasi. Bawaslu tidak dalam rangka menguji peraturan perundang-undangan,
IN
Bawaslu hanya memperhatikan penerapan atau pelaksanaan dari peraturan
NT
perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu, apakah penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan verifikasi faktual secara benar atau tidak;---------------------------------------------------------------------------------
Tergugat yang menyatakan Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menguji
GG I
peraturan perundang-undangan tidak beralasan, karena mana dalil tersebut haruslah dikesampingkan; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tidak beralasan dan
IN
telah dikesampingkan maka sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan
NT
keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/1013 tanggal 5 Februari
ILA
2013 juga dipandang tidak beralasan hukum sama sekali; --------------------------
Hlm. 146 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian dalil
T AK AR
5.
Kewajiban-Kewajiban Yang Wajib Dilaksanakan Oleh Penyelenggara Pemilu --------------------------------------------------------
UN J
Ad
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas
IT
tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan keputusan bawaslu Nomor
RT
faktual (feittelijk handeling, materieldaad) oleh Penguasa, yang diwujudkan
KA
dengan menerbitkan suat Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
JA
hukum dalam suatu negara hukum;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa suat Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dipandang surat biasa yaitu yang dibuat secara sepihak oleh ketua
UN
NT
IN
GG
012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tangal 5 Febuari 2013 merupakan tindakan
KPU tanpa melalui rapat pleno, suatu hal yang tidak wajar surat biasa
IT
mengalahkan keputusan ajudikasi (banding administratif) yang dibuat dalam
GG
persidangan terbuka untuk umum, seharusnya surat tersebut dibuat berdasarkan keputusan hasil pleno KPU; ------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa oleh karena surat Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dibuat dengan tidak wajar dan surat tersebut diterbitkan
NT
tidak melalui hasil rapat pleno KPU, dengan demikian surat tersebut meskipun tidak dimintakan pembatalannya oleh Penggugat menurut hemat
kekuatan hukum, karena diterbitkan tidak melalui prosdur yang benar;----------
GG I
Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam
perkara a quo merupakan tindakan faktual dari KPU yang tidak bersedia untuk
melaksanakan
Keputusan
Bawaslu
Nomor
012/SP-
IN
2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 sebagaimana diujudkan
NT
dengan mengeluarkan suat Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan terdahulu,
ILA
bukan dalam rangka ultra petita, melainkan karena objek sengketa dalam Hlm. 147 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
majelis hakim patutlah dinyatakan tidak sah dan dipandang tidak mempunyai
T AK AR
UN J
perkara ini adalah disebabkan ketidak patuhan KPU (Tergugat) sebagaimana disebutkan diatas; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kode Etik penyelenggara Pemilu sebagaimana
IT
termuat dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
RT
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1
KA
Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah merupakan repleksi dari penerapan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu
JA
Yang Baik, sehingga dalam setiap garak-gerik dan langkah-langkah yang
dilakukan Penyelenggara Pemilu wajib mempedomani kepada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik tersebut; --------------------------------
UN
NT
IN
GG
Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
IT
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mematuhi keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-
prinsi-prinsip
GG
2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 selain bertentangan dengan hukum,
tindakan
tersebut
juga
bertentanggan
dengan
IN
kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan Tergugat sesuai yang
NT
ditetapkan dalam peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban Kode Etik yaitu Tergugat:1.
Tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara
2.
Tidak menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan
GG I
Pemilu; --------------------------------------------------------------------------------------
3.
Tidak mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; -------------
4.
Tidak menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas
Tidak mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
NT
5.
IN
penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; -------------------
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; ---------Tdak bertindak netral;-------------------------------------------------------------------
ILA
6.
Hlm. 148 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; ------------------------------------
T AK AR
Tidak memperlakukan secara sama setiap calon Partai Politik peserta
UN J
7.
Pemilu, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;-------------------
8.
Tidak menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh
IT
buruk terhadap pelaksanaan tugas;-------------------------------------------------
RT
Tidak mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan
KA
secara adil;--------------------------------------------------------------------------------10. Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
JA
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak adil; --------------------
11. Tidak menciptakan kondisi yang kondusif bagi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan tidak memperhatikan kepentingan konstituen dari
UN
NT
IN
GG
9.
IT
Penggugat kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiel, sosiologis, dan phisikologis dari Penggugat; -----------------------berdasarkan standar operasional prosedur dan
GG
12. bertindak tidak
substansi profesi administrasi Pemilu; ---------------------------------------------
IN
13. bertindak tidak jujur dan tidak adil dalam menyelenggarakan tugasnya;
NT
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Tergugat seharusnya tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar kode etik
keputusan dari Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, akan tetapi
GG I
justru terang-terangan Tergugat menyatakan tidak bersedia melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa lain dari pada itu seharusnya Tergugat tidak
IN
bentindak untuk tidak melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-
NT
2/Set.Bawaslu/I/2013 sebagaimana disebutkan dalam suat Ketua KPU
apabila Tergugat
ILA
Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
Hlm. 149 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
penyelenggaraan Pemilu apabila Tergugat melaksanakan dengan bijak
T AK AR
UN J
mempertimbangkan mengenai situasi dan jadual waktu yang tersedia dalam penyelenggaraan Pemilu; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
IT
seluruh gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan,
RT
Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dalam rangka menguji
KA
keberadaan dari keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang telah merupakan keputusan yang terakhir (final) dan mengikat
JA
(binding), akan tetapi karena permasalahan dalam perkara ini adalah
sehubungan dengan inkonsistensi Tergugat terhadap keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2913 tanggal 5 Februari 2013, sehingga
UN
NT
IN
GG
karena mana haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; ---------------------------------
IT
seolah-olah majelis hakim menguji keputusan Bawaslu tersebut, akan tetapi tidaklah demikian maksudnya;--------------------------------------------------------------bahwa
meskipun
surat
GG
Menimbang,
Keputusan
KPU
Nomor
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah secara tegas batal
dalam
keputusan
Bawaslu
Nomor
012/Sp-
IN
dinyatakan
NT
2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 akan tetapi majelis hakim tetap mencantumkan amar tersebut dalam putusan perkara a quo, dan tidak pula bermaksud untuk membatalkan untuk yang kedua kalinya, akan tetapi
secara tegas disebutkan dalam amar putusan
a quo, nantinya akan di
GG I
tafsirkan lain lagi dikemudian hari;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasrkan uraian diatas dengan demikian
eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
IN
Negara Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini dan
NT
dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan telah melebih
tenggang waktu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana
ILA
harulah dinyatakan tidak dapat diterima;-------------------------------------------------Hlm. 150 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
pencantuman ini sekedar penegasan saja, mengingat apabila tidak dengan
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, Bawaslu berdasarkan keputusan Nomor 012/SP2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 telah menguji kebenaran dari
IT
pelaksaan verifikasi faktual yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan
keputusan
tanggal
5
Bawaslu
Februari
2013
Nomor
012/SP-
sebagaimana
telah
KA
2/Set.Bawaslu/I/2013
bahwa
RT
Menimbang,
dipertimbangkan diatas telah merupakan keputusan yang terakhir (final) dan
JA
telah mengikat (binding) yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku
kepentingan, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dipermasalahkan Tergugat dalam Pokok Perkara karena sudah dibuktikan dalam keputusan
UN
NT
IN
GG
KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013; ---------------------------------------------------
IT
Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan keputusan Bawaslu telah mengikat maka dalil tersebut tidak perlu
GG
dipertimbangkan lagi, karena mana haruslah ditolak seluruhnya; ----------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan
IN
demikian seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti, secara sah dan
NT
meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; ---------------Menimbang, bahwa majelis hakim menambah petitum dalam amar
putusan ini adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang dimohonkan
tentang duduknya sengketa tersebut diatas, sehingga bukan suatu ultra
GG I
petita; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat,
maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
IN
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
NT
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam
ILA
perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;Hlm. 151 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Penggugat dalam petitum gugatan subsidair sebagaimana disebutkan dalam
T AK AR
UN J
Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan (bukti tertulis maupun Saksi Ahli) sesuai kewenangan Hakim
IT
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang
RT
Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang
KA
mendukung dengan pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pertimbangan ini, terhadap
bukti-bukti
lain
yang
tidak
mendukung
atas
JA
sedangkan
pertimbangan perkara a quo tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; --------------------------------------------------------------------
UN
NT
IN
GG
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
-
IT
Memperhatikan akan: --------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
GG
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------------------------------Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara
IN
-
-
NT
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;----------------------------UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yo. UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
-
GG I
Pemilihan Umum; --------------------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
NT
Surat Keputusan KPU Nomor 111/KPU/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012
Perihal Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
ILA
-
IN
Perwakilan Rakyat Daerah; --------------------------------------------------------------
Hlm. 152 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Politik; ------------------------------------------------------------------------------------------
T AK AR
UN J
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; -----------------
-
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
IT
KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
KA
-
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan
JA
Jadual Penyelenggraan Pemilihan Umum Anggpta DPR, DPD, DPRD
Tahun 2014;----------------------------------------------------------------------------------
Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
UN
NT
RT
2014; -------------------------------------------------------------------------------------------
IN
GG
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun
IT
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,
-
GG
dan DPRD Kab/Kota; --------------------------------------------------------------------Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan
IN
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,
-
NT
dan DPRD Kab/Kota; ---------------------------------------------------------------------Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peubahan Atas Peraturan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; ----------------------------------------------------------------------
GG I
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan
IN
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,
NT
dan DPRD Kab/Kota; ----------------------------------------------------------------------
ILA
-
Hlm. 153 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan
T AK AR
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
UN J
-
13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Pengawasan Pemilu; ---------------------------------------------------------------------Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012
IT
-
RT
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
-
Peraturan
Bersama
Komisi
Pemilihan
Umum,
KA
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur;-------------------------------Badan
Pengawas
JA
Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
NT
UN
Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; ---------------------
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2
IT
IN
GG
tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012
IN
-
GG
Pemilihan Umum; ---------------------------------------------------------------------------
Perihal Pemberitahuan kepada DPP Partai Politik di Indonesia; -------------Surat Edaran KPU Nomor 371/KPU//2012 tanggal 7 Desember 2012
NT
-
Perihal
Surat
Pemberitahuan
Kepada
KPU
Provinsi
KPU
Kabupaten/Kota Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
GA DI LA
Nomor 52/PUU-X/2012-------------------------------------------------------------------Surat Edaran KPU Nomor 423/KPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012
GG I
-
Perihal Tentang Pemberitahuan Daftar Nama Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Tugas
NT
Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012
Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu dan peraturan hukum lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan sengketa ini; ---------
ILA
-
IN
Kepada KPU/KIP Provinsi Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; --------------------
Hlm. 154 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
dan
T AK AR UN J
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI: --------------------------------------------------------------------
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;--------------------------------------
IT
DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------
RT
(PKP Indonesia) (Penggugat) untuk seluruhnya; -------------------------
KA
2. Menyatakan tindakan KPU (Tergugat) yang tidak melaksanakan
keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5
JA
Februari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum; ---------------3. Menyatakan tidak sah surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyaakan tidak bersedia melaksanakan
UN
NT
IN
GG
1. Mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
keputusan Bawaslu RI Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013; --------
IT
4. Menerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat KPU
GG
Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;-----------------------5. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU (Tergugat) Nomor
IN
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan
Umum
Tahun
2014
sepanjang
yang
NT
menyangkut diri Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) (Penggugat), sebagaimana yang disebutkan dalam
Nomor 3; -----------------------------------------------------------------------------
6. Mewajibkan kepada KPU (Tergugat) untuk mencabut Surat
GG I
Keputusan Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 sepanjang yang menyangkut diri pihak Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
IN
(PKP INDONESIA) (Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013
NT
pada Nomor 3 ;--------------------------------------------------------------------7. Mewajibkan kepada KPU (Tergugat) untuk menerbitkan Surat
ILA
Keputusan baru yang menetapkan Partai Keadilan Dan Persatuan Hlm. 155 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Lampiran II Surat Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013
T AK AR
UN J
Indonesia (PKP INDONESIA) (Penggugat) sebagai Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014;-------
8. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan
IT
Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013; ----------------------------------------------------------------------------------
RT
KA
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 86.000 (delapan puluh enam
ribu rupiah); -------------------------------------------------------------------------
JA
Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 oleh Kami Dr. Santer Sitorus, SH., M.Hum., sebagai Hakim
UN
NT
IN
GG
9. Menghukum KPU (Tergugat) untuk membayar segala biaya yang
IT
Ketua Majelis, Nurnaeni Manurung, SH., M.Hum., dan HM Arif Nurdua, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
GG
pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ali Amran,
IN
SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
NT
Tergugat ; -----------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
GG I
Nurnaeni Manurung, S.H., M.Hum.
Dr. Santer Sitorus, SH., M.Hum.
Hakim Anggota II
ttd.
ILA
Ali Amran SH.
NT
H.M Arif Nurdua, S.H., M.H. Panitera Pengganti
IN
ttd.
Hlm. 156 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA D
PE N
GA DI LA
Hakim Anggota I
T AK AR UN J
RT
IT
KA
GG
JA
IN
ILA
NT
IN
PE N
GG I
GA DI LA
NT
IN
GG
IT
UN
NT
GA D
Hlm. 157 dari 157 hlm. Putusan No.25/G/2013/PT.TUN.JKT.
