PT.TUN.JKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AK AR

T

TU

GI

PUTUSAN

Nomor: 06/G/2013/PT.TUN.JKT.

UN J

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

T

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,

AR

IT

mengadili, memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

AK

No.55-57, Menteng, Jakarta Pusat, email dpp.partainasional

Nama

NJ

[email protected] dalam hal ini diwakili oleh;

: DR. JUS USMAN SUMANEGARA ----------

Kewarganegaraan : Indonesia ------------------------------------------: Swasta-----------------------------------------------

Jabatan

: Ketua Umum Partai Nasional Republik----

Alamat

: Pondok Kelapa Permai AE 11/7 RT.004

GI

TU

Pekerjaan

RW.013,

Kelurahan Pondok Kelapa,

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.---

IN G

LA

NT

IN

GG

PARTAI NASIONAL REPUBLIK, berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto

Nama

: NENENG A TUTY, SH---------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia----------------------------------------------

Jabatan

: Sekretaris

Jenderal

Partai

Nasional

Republik---------------------------------------------: Tunas

GA DI LA

Alamat

Jeruk

Kelurahan

Blok

J2/4

RT.001/012

Srengseng, Kecamatan

Kembangan, Jakarta Barat, ------------------

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----------------------------------------------------------------------------

IN

HABIBUROKHMAN, SH.MH

M.SAID BAKHRI, S.SOS, SH, MH. --------------------------------------

NT

MAULANA BUNGARAN, SH.--------------------------------------------MUNATHIR MUSTAMAN, SH.--------------------------------------------ALEX CANDRA, SH -------------------------------------------------------

ILA

HENDARSAM, SH -----------------------------------------------------------ADHE DWI KURNIA, SH. ------------------------------------------------IR. SUFMI DASCO AHMAD, SH.MH.------------------------------------

AD

Advokat dan Asisten pada Kantor Tim Advokasi Pusat Kajian Sengketa Pemilu yang berkedudukan Hukum di JL. Kwitang Hal. 1 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

: Swasta------------------------------------------------

GG IT U

NT

Pekerjaan

AK AR

T

TU

GI

Raya

Nomor

8

Lantai

5

Jakarta

10240

Email:

[email protected] , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;-----------------------------------------------------

UN J

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

------------------------

T

M e l a w a n:

Ketua

Komisi

Pemilihan

AR

IT

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), diwakili oleh HUSNI KAMIL MANIK, Umum

Republik

Indonesia,

AK

hal ini memberi kuasa kepada: ---------------------------------------------

AH. WAKIL KAMAL, S.H,M.H.----------------------------------------------

NJ

BAGINDA SIREGAR, S.H., S.Ag.-----------------------------------------MUHAMMAD JUSRIL, S.H,M.H.------------------------------------------MULYADI M. PHILIAN, S.H,BIL,M.Si.------------------------------------

TU

GUNTORO, S.H.,M.H.-------------------------------------------------------SUHAEDI, S.H,M.H.-----------------------------------------------------------

GI

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU,S.H.------------------------------------HEDI HUDAYA, S.H.---------------------------------------------------------ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, S.H. ----------------------------------

IN G

LA

NT

IN

GG

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, dalam

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, advokat pada

Kantor Hukum AWK & PARTNERS, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta

GG IT U

NT

12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2013; -----------------------------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut: ------------------

1. Telah Membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : tanggal

11

Desember

2012

tentang

IN

152/KMA/SK/XII/2012,

Pengangkatan dan Penetapan nama-nama Hakim Pengadilan Tinggi

NT

Tata Usaha Negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa tata usaha negara pemilu. ------------------------------------------------

ILA

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Februari 2013 Nomor:06/G/2013/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

AD

Sengketa ini, -------------------------------------------------------------------------------

Hal. 2 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; ----------------------------

AK AR

T

TU

GI

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor:06/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan hari pemeriksaan persidangan.-----------------------------

UN J

4. Telah mendengar keterangan Para Pihak, membaca, memeriksa buktibukti tertulis maupun surat-surat lainnya, keterangan Saksi dan Saksi Ahli

dan

memeriksa

seluruh

berkas

perkara

yang

AR

membaca

IT

5. Telah

T

yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan; --------

AK

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4

NJ

Februari 2013. yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013 dengan register perkara

TU

Nomor : 06/G/2013/PT.TUN-JKT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara Pemilu ini

GI

adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

IN G

LA

NT

IN

GG

bersangkutan; -----------------------------------------------------------------------------

Umum Tahun 2014, khususnya pada Lampiran II butir 19 yang berbunyi PARTAI POLITIK DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014: 19 Partai Nasional Republik

GG IT U

NT

(Untuk selanjutnya disebut Objek Gugatan). ------------------------------------------Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan

I. TENTANG

KEWENANGAN

PENGADILAN

1. Bahwa Objek gugatan

TINGGI

TATA

USAHA

IN

NEGARA JAKARTA (PTTUN JAKARTA)

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

NT

karena dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

akibat

hukum

ILA

berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan bagi

seseorang

atau

Badan

Hukum

Perdata,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor

AD

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ----------------------------------Hal. 3 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

ini adalah sebagai berikut :

AK AR

T

TU

GI

2. Bahwa Objek gugatan

tersebut dikatakan bersifat konkrit karena

Objek gugatan tersebut mengenai hal tertentu yaitu tentang :

UN J

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya pada Lampiran II butir 19 yang berbunyi PARTAI POLITIK DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA

IT

T

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014: 19 Partai Nasional Republik (Untuk

AR

selanjutnya disebut Surat Objek Gugatan), Objek gugatan bersifat

akibat hukum bagi Penggugat. -----------------------------------------------------

AK

GG

final karena sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan

NJ

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dasarah berbunyi :

TU

“ Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.” ---------------------------------------------------------------------------------

GI

LA

NT

IN

3. Bahwa Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

IN G

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada

GG IT U

NT

tanggal 10 Januari 2013. -------------------------------------------------------------

5. Bahwa keberatan Pengggat terhadap objek gugatan, telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan

putusannya berbunyi : Menetapkan : Menolak Gugatan Penggugat

Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan

IN

DPRD. -------------------------------------------------------------------------------------

NT

6. Bahwa Penggugat tetap tidak puas terhadap Putusan Bawaslu tersebut dan berkenan mengajukan gugatan ini dan oleh karena itu putusan Bawaslu Nomor: 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tertanggal 30

ILA

Januari 2013 harus dibatalkan -----------------------------------------------------

7. Bahwa pasal 269 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

AD

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi : Hal. 4 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

putusan nomor gugatan 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang amar

AK AR

T

TU

GI

“ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di

UN J

Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan. “ -----------------------------------------------------------------------------

IT

T

8. Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

AK

GG

II.

AR

Negara Jakarta berwenang mengadili gugatan ini. ---------------------------

NJ

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.---------------------------------

TU

2. Bahwa Penggugat berkenan mengikuti Pemilihan Umum

Legislatif

2014 sebagai pelaksanaan hak Penggugat. ------------------------------------

3. Bahwa Penggugat telah : ------------------------------------------------------------

GI

LA

NT

IN

1. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik yang sah berdiri berdasarkan

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang

IN G

Partai Politik; ---------------------------------------------------------------------b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; -------------------------------c. memiliki kepengurusan di setidaknya 75% (tujuh puluh lima

GG IT U

NT

persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; ----

d. memiliki kepengurusan di setidaknya 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; -----------

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat

pusat; -------------------------------------------------------------------------------memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu

perseribu)

IN

f.

dari

jumlah

Penduduk

pada

NT

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; ----------

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan

ILA

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu 2014; ---------------------------------------------------------------------h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik

AD

kepada KPU; dan ----------------------------------------------------------------


T

NG

PE N

GA DI LA

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

AK AR

T

TU

GI

i.

menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. -----------------------------------------------------

UN J

Oleh karena itu Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, Penggugat berhak mengikuti Pemilihan Umum Legislatif 2014.

IT

T

4. Bahwa Penggugat sudah mendaftarkan diri kepada Tergugat untuk

AR

mengikuti Pemilu Legislatif 2014. --------------------------------------------------

AK

NJ

Politik Calon Peserta Pemilu 2014. -----------------------------------------------

6. Bahwa seharusnya Tergugat menyatakan Penggugat sebagai Partai Politik yang lolos verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2014

TU

dengan mengeluarkan objek gugatan. -------------------------------------------

7. Bahwa konsekwensi dari objek gugatan adalah Penggugat bisa

GI

mengikuti tahapan selanjutnya penyelenggaraan Pemilu legislatif 2014. --------------------------------------------------------------------------------------

IN G

LA

NT

IN

GG

5. Bahwa kemudian Tergugat melakukan verifikasi administrasi Partai

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal

GG IT U

NT

standing) untuk mengajukan Gugatan ini. ---------------------------------------

III. TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dasarah berbunyi : --

IN

a. “ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu

NT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.”. ----------------

Objek

ILA

2. Bahwa Keputusan Bawaslu terhadap keberatan Penggugat atas Gugatan

dengan

Nomor

Gugatan

:

004/SP-

2/Set.Bawaslu/I/2013 dikeluarkan pada Hari Kamis tanggal 31 Januari

AD

2013. --------------------------------------------------------------------------------------


T

NG

PE N

GA DI LA

1. Bahwa Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

AK AR

T

TU

GI

3. Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013. -----------------

UN J

4. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu pengajuan gugatan -----------------------------------------------------------

T

IV. TENTANG POKOK GUGATAN BERTENTANGAN

DENGAN

NJ

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek gugatan yang pada intinya menyatakan Penggugat

tidak memenuhi syarat untuk mengikuti

TU

Pemilihan Umum Tahun 2014. Bahwa menurut Tergugat

objek

gugatan dikeluarkan berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi partai

GI

politik sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk dapat menjadi peserta Pemilu, Partai Politik harus

IN G

LA

NT

IN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERATURAN

AK

GUGATAN

GG

A. OBJEK

AR

IT

DALAM POKOK PERKARA

memenuhi persyaratan : a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang

NT

Partai Politik;

GG IT U

b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah

d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

IN

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

1/1.000

(satu

NT

f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau perseribu)

dari

jumlah

Penduduk

pada

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c

ILA

yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir

AD

Pemilu;


T

NG

PE N

GA DI LA

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

AK AR

T

TU

GI

h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama

UN J

partai politik kepada KPU.

T

b. Oleh oleh karena itu proses verifikasi faktual yang harus dilakukan

IT

oleh Tergugat adalah dengan memverifikasi atau mengecek

AR

kebenaran apakah partai politik yang diverifikasi telah memenuhi

AK

b,c,d,e,f,g,h,i pada pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012

NJ

tersebut.

c. Bahwa namun ternyata Tergugat tidak memverifikasi persyaratan sebagaimana tercantum pada huruf d (memiliki kepengurusan di

TU

50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan ) dan huruf i (menyerahkan nomor rekening dana Kampanye

GI

Pemilu atas nama partai politik kepada KPU) pada pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 .

IN G

LA

NT

IN

GG

seluruh persyaratan sebagaimana tercantum pada huruf a,

d. Bahwa tidak diverifikasinya persyaratan memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan dan memiliki rekening dana Kampanye

NT

Pemilu atas nama partai politik tersebut jelas melanggar Pasal 8

GG IT U

ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan dengan demikian objek

e. Bahwa

dengan

tidak

diverifikasinya

persyaratan

memiliki

kepengurusan di 50% jumlah kecamatan dan memiliki rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tersebut

IN

membuat putusan Tergugat soal peserta pemilihan umum 2014 secara keseluruhan menjadi tidak akurat, karena belum tentu

NT

partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014 memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan

politik.

ILA

dan memiliki rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai

AD

f. Bahwa disisi lain sebenarnya Penggugat sudah memiliki memiliki kepengurusan

di

50%

jumlah

kecamatan

pada

setiap

Kabupaten/Kota dan memiliki rekening dana Kampanye Pemilu Hal. 8 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

gugatan beretentangan dengan hukum dan harus dibatalkan.

AK AR

T

TU

GI

atas nama partai politikdi setiap tingkat kepengurusan namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam

UN J

mengeluarkan objek gugatan.

Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan kepemilikan kantor

Juml

ah

Kab

ah

Mem

upat

75 %

enuh

en

(SK

i

/Kot

165)

Syar

TU

PAR

Pusat

Memenuhi Syarat

a

at Tidak

Aceh

Memenuhi Syarat

23

17

18

Mem

NAS

2

Sumatera Utara

Memenuhi Syarat

33

15

22

enuhi

ION

3

Sumatera Barat

Memenuhi Syarat

19

14

12

Syara

AL

4

Riau

Memenuhi Syarat

12

9

8

t

REP

5

Jambi

Memenuhi Syarat

11

8

7

UBL

6

Sumatera Selatan

Memenuhi Syarat

15

11

11

IK

7

Bengkulu

Memenuhi Syarat

10

8

7

(NA

8

Lampung

Memenuhi Syarat

14

11

10

SRE

9

Kep.

Memenuhi Syarat

7

5

6

P)

10

Belitung

Memenuhi Syarat

7

5

4

11

Kep. Riau

Memenuhi Syarat

6

5

4

12

DKI Jakarta

Memenuhi Syarat

26

20

18

13

Jawa Barat

Memenuhi Syarat

35

26

0

14

Jawa Tengah

Memenuhi Syarat

5

4

0

15

DI Yogyakarta

Memenuhi Syarat

38

29

13

16

Jawa Timur

Memenuhi Syarat

8

6

8

17

Banten

Memenuhi Syarat

9

7

6

18

Bali

Memenuhi Syarat

10

8

10

19

Nusa

Memenuhi Syarat

21

16

13

20

Barat

Memenuhi Syarat

14

11

11

21

Nusa

Memenuhi Syarat

14

11

11

22

Timur

13

10

3

23

Kalimantan Barat

Syarat

14

11

6

24

Kalimantan

Memenuhi Syarat

15

11

12

25

Tengah

Memenuhi Syarat

11

8

9

Memenuhi Syarat

24

18

17

ILA

AD

Tidak

NG

Kalimantan

Memenuhi


T

Tenggara

NT

Tenggara

IN

IN G

NT 26

Bangka

GG IT U

1

GI

TAI

GA DI LA

PE N

ah

NJ

IN

NT

LA

29

Kesi mpul an

AK

GG

No

Wilayah

AR

IT

Na ma Part ai

Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Juml Juml

T

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK

AK AR

T

TU

Memenuhi Syarat

12

9

11

28

Kalimantan Timur

Memenuhi Syarat

6

5

4

29

Sulawesi Utara

Memenuhi Syarat

5

4

5

30

Sulawesi Tengah

Memenuhi Syarat

11

8

5

31

Sulawesi Selatan

Memenuhi Syarat

9

7

7

32

Sulawesi

Memenuhi Syarat

29

22

25

33

Tenggara

Memenuhi Syarat

11

8

11

Gorontalo

Memenuhi Syarat

T

Selatan

UN J

GI

27

AR

IT

Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara

AK

Papua Barat

NJ

2. Bahwa dalam proses Verifikasi Faktual, di beberapa kabupaten/kota tergugat melakukan penolakan dokumen perubahan kepengurusan

TU

dan penolakan perbaikan dokumen keanggotaan, meski perbaikan dokumen tersebut dilaksanakan oleh penggugat pada tenggang waktu perbaikan. Sikap penolakan dokumen oleh Tergugat tersebut melanggar azas profesional, azar jujur dan azas kepastian hukum

GI

LA

NT

IN

GG

Papua

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor : 15

IN G

Tahun 2011 dan melanggar surat edaran tergugat sendiri nomor : 588/KPU/XI/2012 tanggal 2 November 2012, sehingga penggugat

NT

dinyatakan tidak memenuhi syarat. --------------------------------------------

GG IT U

3. Bahwa dalam proses Verifikasi Faktual kepengurusan di beberapa

kabupaten/kota, Tergugat tidak melakukan mengecek terhadap yang

sedang

sakit

walaupun

Penggugat

sudah

menunjukkan bukti-bukti bahwa ada pengurus yang sedang sakit, namun langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sikap Tergugat tersebut

melanggar, azas profesional dan melanggar HAM serta

NT

IN

mengabaikan prinsip-prinsip penegakan hukum. -------------------------

4. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan di beberapa kabupaten/kota, Tergugat hanya melakukan tatap muka untuk

ILA

pengecekan kebenaran terhadap sebagian kecil jumlah anggota yang menjadi sample atau Tergugat tidak melakukan tatap muka yang cukup terhadap sejumlah anggota yang menjadi sample untuk

AD

bisa memproyeksikan representasi keanggotan 1000 atau 1/1000 dari jumlah pendududuk, sehingga metode survey atau sensus yang


T

NG

PE N

GA DI LA

pengurus

AK AR

T

TU

GI

dilakukan oleh Tergugat tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga melanggar azas profesionalitas, azas akuntabilitas serta melanggar Pasal 8 ayat (2) hurup f

Undang-Undang No: 08

UN J

Tahun 2012.--------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa kegiatan tatap muka terbatas dalam verifiaksi faktual

secara

terbuka

oleh

Tergugat

kepada

tersebut

Penggugat,

tidak

T

diberitahukan

dilakukan

sehingga

AR

yang

IT

keanggotaan

AK

syarat, siapa saja orang yang tidak mengaku sebagai anggota dan siapa saja orang yang dinyatakan tidak diketemukan. Sikap Tergugat

NJ

tersebut melanggar azas ketebukan, azas akuntabilitas dan azas proporsionalitas.---------------------------------------------------------------------

TU

6. Bahwa dalam proses mengeluarkan objek gugatan , Tergugat juga melanggar azas keadilan dan melakukan diskriminasi dengan hanya memberikan waktu 6 (enam) hari kepada Pengugat untuk mengikuti proses Verifikasi Faktual keanggotaan. Hal ini berpengaruh secara

GI

LA

NT

IN

GG

Penggugat tidak mengetahui siapa saja orang yang memenuhi

langsung kepada Penggugat yang mendapatkan banyak sekali

IN G

kesulitan dalam Verifikasi Faktual keanggotaan karena mepetnya waktu, sementara kepada parpol kelompok 16 (enam belas) memberikan waktu 25 (dua puluh lima) hari dalam melakukan

GG IT U

NT

Verifikasi Faktual keanggotaan tersebut.--------------------------------------

7. Bahwa dalam proses mengeluarkan objek gugatan, Tergugat telah

kantor, sehingga kantor sekretariat Penggugat di Kabupaten

Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak memenuhi

IN

syarat karena di klaim oleh Terguat berada diluar ibukota kabupaten Manggarai Timur, sementara terjadi di provinsi Maluku Utara ada 9

NT

(sembilan) parpol yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2014 tidak berlokasi di Sofii ibukota provinsi Maluku Utara melainkan

ILA

berkedudukan di kota Ternate, namun dinyatakan memenuhi syarat.

8. Bahwa azas keterbukaan,azas adil, azas jujur, azas profesionalitas, azas kepastian hukum, azas proporsionalisats dan azas akuntabilitas yang

seharusnya

dipatuhi

oleh

Tergugat


T

azas

AD

merupakan

NG

PE N

GA DI LA

melakukan diskrimi asi terhadap persyartan domisili kesekretariatan

AK AR

T

TU

GI

berdasarkan Pasal 2

UU Nomor

15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu.------------------------------------------------------------

UN J

9. Bahwa di seluruh daerah, dalam proses mengeluarkan objek gugatan Tergugat melanggar :------------------------------------------------------------Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

T

yang berbunyi :-----------------------------------------------------------------------

AR

IT

“ Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas : a. mandiri; b. jujur;

AK

Dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NJ

yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------------“ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:1. Asas

Kepentingan

Umum;

TU

Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas 4.

Asas

Keterbukaan;

5.

Asas

Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. Karena tidak terbuka dengan

tidak memberitahukan kepada

GI

LA

NT

IN

GG

c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib -------------------------------------------

Penggugat siapa saja orang yang menolak mengaku sebagai

IN G

anggota Penggugat ketika dilakukan Verifikasi Faktual.------------------

10. Bahwa dalam proses mengeluarkan objek gugatan, Tergugat juga

GG IT U

NT

telah melanggar :--------------------------------------------------------------------

Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“ Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib -------------------------------------------

IN

Dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NT

yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------------“ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:1. Asas

Kepentingan

ILA

Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Umum;

4.

Asas

Keterbukaan;

5.

Asas

AD

Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.


T

NG

PE N

GA DI LA

yang berbunyi :-----------------------------------------------------------------------

AK AR

T

TU

GI

Karena tidak memberitahukan di Kabupaten mana saja pada tiap Provinsi yang tidak memenuhi syarat.------------------------------------------

UN J

11. Bahwa di seluruh daerah, dalam proses mengeluarkan objek gugatan, Tergugat melanggar :--------------------------------------------------

IT

T

Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

AR

yang berbunyi :----------------------------------------------------------------------

AK

c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib -------------------------------------------

NJ

Dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------

TU

“ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan

Umum;

4.

Asas

Keterbukaan;

5.

Asas

Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

GI

LA

NT

IN

GG

“ Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas : a. mandiri; b. jujur;

IN G

karena menerapkan metode sampling yang salah dalam melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan.-------------------------------------------------

GG IT U

NT

12. Bahwa dalam proses mengeluarkan objek gugatan, Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap :---------------------------------------------

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :------------------

“ Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara

IN

pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ---------------------------

NT

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat

ILA

pusat; “---------------------------------------------------------------------------------

Dengan juga mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan

AD

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat DPD (Propinsi) dan DPC (Kabupaten)


T

NG

PE N

GA DI LA

Pasal 8 ayat 2 huruf e UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

AK AR

T

TU

GI

Bahwa akibat sikap Tergugat yang

mensyaratkan sekurang-

kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat DPD (Propinsi) dan DPC (Kabupaten) tersebut, sumber

UN J

daya dan konsentrasi Penggugat terkuras hanya untuk memenuhi persyaratan tersebut.---------------------------------------------------------------

dilakukan

oleh

Tergugat

terhadap

Penggugat

T

yang

secara

AR

IT

13. Bahwa Pelanggaran UU ini jelas mengakibatkan Verifikasi Faktual

karena bertentangan dengan

AK

gugatan menjadi cacat hukum

peraturan perundang-undangan.------------------------------------------------

NJ

14. Bahwa Pelanggaran azas dan UU ini jelas mengakibatkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara

TU

keseluruhan di seluruh Indonesia cacat hukum.---------------------------

15. Bahwa secara umum dalam proses mengeluarkan Objek, Tergugat melakukan banyak melanggar ketentuan perundang-undangan yang

GI

LA

NT

IN

GG

keseluruhan di seluruh Indonesia cacat hukum dan demikian objek

berlaku dengan contoh-contoh pelanggaran yang terjadi di daerah-

Sumatera Utara

NT

1.

IN G

daerah sebagai berikut :-----------------------------------------------------------

1.1.

GG IT U

Kabupaten Nias Bahwa untuk Kabupaten Nias, jumlah Anggota minimal untuk

1.4.

Bahwa DPC Penggugat sudah menyerahkan 260 Kartu Tanda Anggota Penggugat kepada KPUD Kabupaten Nias.-------------

IN

1.3.

DPD dan Anggota DPRD adalah 148 anggota.--------------------

Bahwa KPUD Kabupaten Nias melakukan pengecekan dengan mengambil 26 sampling dari 260 KTA yang DPC

NT

1.2.

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, Anggota

Penggugat serahkan.-----------------------------------------------------Bahwa KPUD Kabupaten Nias mendalilkan jika dari 26 KTA

ILA

yang dijadikan sampling, 13 diantaranya Memenuhi Syarat (MS) dan 13 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Dengan demikian masih kurang 2 KTA yang memenuhi Syarat (MS) agar DPC

AD

Penggugat dinyatakan sesuai.-----------------------------------------


T

NG

PE N

GA DI LA

memenuhi persyaratan keanggotaan di Pasal 8 ayat (2) UU

AK AR

T

TU

GI

1.5.

Bahwa KPUD Kabupaten Nias sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perbaikan atas 2 KTA yang dinyatakan KPUD Kabupaten Nias TMS.---Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Peraturan

UN J

1.6.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

IT

T

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta

AR

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan

AK

memberikan waktu kepada DPC Penggugat untuk melakukan

NJ

perbaikan pemenuhan persyaratan.----------------------------------1.7.

Bahwa dalam persidangan di Bawaslu Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti alasan 2 KTA yang dijadikan sampling

TU

tersebut TMS.---------------------------------------------------------------1.8.

Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Nias, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.--------------------

1.9.

Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

GI

LA

NT

IN

GG

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Nias

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

IN G

kode P 91,P 92, P 93, P 94, P 95, P96.------------------------------

Kabupaten Nias Selatan

GG IT U

NT

1.10. Bahwa untuk Kabupaten Nias Selatan, jumlah Anggota minimal untuk memenuhi persyaratan keanggotaan di Pasal 8

1.11. Bahwa KPUD Kabupaten Nias Selatan mendalilkan jika dari

41 KTA yang dijadikan sampling, 20 diantaranya Memenuhi Syarat (MS) dan 21 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).--------------

memberikan

kesempatan

IN

1.12. Bahwa KPUD Kabupaten Nias Selatan sama sekali tidak kepada

Penggugat

untuk

NT

mengajukan perbaikan atas 21 KTA yang dinyatakan KPUD Kabupaetn Nias Selatan TMS dengan alasan terlambat.

1.13. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Peraturan

ILA

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta

AD

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Hal. 15 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah 401 anggota.--------

AK AR

T

TU

GI

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Nias Selatan

memberikan waktu kepada DPC Penggugat untuk

melakukan perbaikan. KPUD

UN J

1.14. Bahwa

Kabupaten

Nias

Selatan

menyatakan

Penggugat TMS kepengurusan karena tidak dapat menemui Sekretaris DPC Penggugat.

IT

T

1.15. Bahwa KPUD Kabupaten Nias Selatan tidak mau menerima

AR

alasan bahwa Sekretaris DPC Kabupaten Nias Selatan dalam

AK

satu minggu kemudian.

1.16. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu Tergugat tidak dapat

NJ

menunjukkan bukti alasan 21 KTA yang dijadikan sampling tersebut TMS.

1.17. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Nias

TU

Selatan, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 1.18. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

GI

kode P 89, P 90, P 90 B, Pm 96. Kabupaten Tanjung Balai

IN G

LA

NT

IN

GG

kondisi diopname karena sakit parah hingga meninggal dunia

1.19. Bahwa KPUD Kabupaten Tanjung Balai menolak perbaikan KTA yang diajukan oleh DPC Penggugat dengan alasan

GG IT U

NT

terlambat, padahal perbaikan tersebut diserahkan masih pada hari yang sama..

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta

IN

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan

NT

Rakyat Daerah Kabupaten/KotaKPUD Kabupaten Tanjung Balai memberikan waktu kepada DPC Penggugat untuk melakukan perbaikan.

ILA

1.21. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Nias Selatan, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.. 1.22. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

AD

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 81, P 82, P 83, P 84, P 85, P 86 dan P 96 Hal. 16 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

1.20. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Peraturan

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Batubara

1.23. Bahwa untuk Kabupaten Batubara, jumlah Anggota minimal

UN J

untuk memenuhi persyaratan keanggotaan di UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah 501.

1.24. Bahwa KPUD Kabupaten Batubara mendalilkan jika dari 501 yang

dijadikan

sampling,

20

diantaranya

AR

IT

Memenuhi Syarat (TMS).

Tidak

T

KTA

1.25. Bahwa DPC Penggugat telah menyerahkan kekurangan 200

AK

KPUD Kabupaten Batubara tetap menyatakan Penggugat TMS keanggotaan di Kabupaten Batubara. dengan

demikian

seharusnya

untuk

NJ

1.26. Bahwa

Kabupaten

Batubara, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

TU

1.27. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 87, P 88, P 96.

GI

1.28. Bahwa karena seharusnya untuk Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tanjung Balai dan Kabupaten Batubara Penggugat layak dinyatakan lolos Verifikasi Faktual,

IN G

LA

NT

IN

GG

KTA tersebut kepada KPUD Kabupaten Batubara, akan tetapi

dengan demikian untuk Propinsi Sumatera Utara Penggugat harus pula dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah

NT

memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 %

GG IT U

Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

2.

Tidak Memenuhi Syarat di Propinsi Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Barat

Bahwa untuk Kabupaten Sijunjung, jumlah Anggota minimal

NT

2.1.

IN

Kabupaten Sijunjung

untuk memenuhi persyaratan keanggotaan di UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah 250.

Bahwa KPUD Kabupaten Sijunjung menyatakan Penggugat

ILA

2.2.

TMS kepengurusan.

2.3. Bahwa KPUD Kabupaten Sijunjung emlakukan Verifikasi

AD

Faktual dengan 3 kali tahapan.


T

NG

PE N

GA DI LA

1.29. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat

AK AR

T

TU

GI

2.4. Bahwa pada Verifikasi Faktual tahap pertama, dinyatakan 4 KTA yang diverifikasi Memenuhi Syarat (MS). 2.5. Bahwa pada verifikasi tahap kedua, dinyatakan 22 KTA yang

UN J

diverifikasi Memenuhi Syarat (MS).

2.6. Bahwa pada pada verifikasi tahap ketiga, dinyatakan 6 dari 12 KTA yang diverifikasi Memenuhi Syarat (MS).

IT

T

2.7. Bahwa dengan demikian jumlah KTA yang MS adalah 34 dan

AR

itu berarti telah memenuhi syarat minimal MS KTA yakni 26.

AK

Sijunjung menyatakan DPC Penggugat TMS keanggotaan.

2.9. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPUD Kabupaten mengakui

bahwa

dinyatakan MS adalah 34. 2.10. Bahwa

dengan

demikian

jumlah

seluruh

NJ

Sijunjung

seharusnya

untuk

KTA

yang

Kabupaten

TU

Sijunjung, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual 2.11. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

GI

kode P 26 dan P 27.

Kabupaten Kepulauan Mentawai

IN G

LA

NT

IN

GG

2.8. Bahwa anehnya dalam Rapat Pleno, KPUD Kabupaten

2.12. Bahwa KPUD Kabupaten Mentawai menyatakan Penggugat Memenuhi

Syarat

(MS)

keanggotaan

untuk

Kabupaten

NT

Mentawai.

GG IT U

2.13. Bahwa KPUD Kabupaten Mentawai menyatakan Penggugat

pengurus perempuan .

2.14. Bahwa Verifikasi Faktual di Kabupaten Mentawai dilaksanakan

pada saat libur natal dan tahun baru dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Mentawai penganut agama Kristen.

yang berjenis

IN

2.15. Bahwa sebagian pengurus DPC Penggugat

kelamin perempuan pulang ke kampung halaman yang terletak

tidak diketemukan. pengurus

DPC

Penggugat

menawarkan

untuk

ILA

2.16. Bahwa

NT

di pulau yang terpisah sehingga pada saat diVerifikasi Faktual

mengantar verifikator ke kampung pengurus tersebut, namun verifikator menolak.

AD

2.17. Bahwa seberapapun jauhnya asalkan masih di wilayah Kabupaten Mentawai, seharusnya verifikator tetap harus mendatangi pengurus tersebut. Hal. 18 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

TMS kepengurusan dan TMS jumlah keterwakilan minimal 30%

AK AR

T

TU

GI

2.18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan

UN J

Perwakilan rakyat Daerah, syarat minimal keterwakilan 30 % perempuan hanya berlaku pada tingkat pengurus pusat partai politik.

demikian

seharusnya

untuk

Kabupaten

AR

Mentawai, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

T

dengan

IT

2.19. Bahwa

AK


Kabupaten Pesisir Selatan

NJ

kode P 25 .

2.21. Bahwa untuk Kabupaten Pesisir Selatan jumlah Anggota

TU

minimal untuk memenuhi persyaratan keanggotaan di UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah 500.

2.22. Bahwa KPUD Pesisir Selatan mendalilkan jika dari 50 KTA

GI

yang dijadikan sampling, 47 diantaranya Memenuhi Syarat (MS) dan 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 2.23. Bahwa DPC Penggugat sebenarnya sudah menghadirkan 4

IN G

LA

NT

IN

GG

2.20. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

orang yang TMS ke KPUD Kabupaten Pesisir Selatan.

2.24. Bahwa anehnya dalam Pleno, KPUD

Pesisir Selatan

NT

menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

GG IT U

2.25. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode alat bukti dokumen yang diberi kode P 171, P 172, P 173,

2.27. Bahwa

karena

seharusnya

untuk

Kabupaten

Sijunjung,

IN

Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan Penggugat

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk

NT

Propinsi Sumatera Barat Penggugat harus dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi persyaratan memiliki

ILA

pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.


AD

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Sumatera Barat..


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

3.

Propinsi Kepulauan Riau

UN J

Kabupaten Kepulauan Karimun

3.1. Bahwa Pemberitahuan Verifikasi Faktual keanggotaan dalam waktu yang mendesak (mepet) bersamaan dengan masa-masa

T

Natal.

AR

IT

3.2. Bahwa verifikator tidak optimal, terkesan asal-asalan bahkan tidak mau meneruskan Verifikasi Faktual.

AK

3.4. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual untuk Kabupaten Karimun.

NJ

3.5. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

TU

kode bukti berupa dokumen yang diberi kode P 20, P 21, P22, P 23, P. 3.6. Bahwa

LA

karena

Penggugat demikian

seharusnya

dinyatakan

untuk

lolos

Kabupaten

Verifikasi

GI

NT

IN

GG

3.3. Bahwa seharusnya Verifikasi Faktual dilakukan hingga tuntas.

untuk

Propinsi

Kepulauan

Karimun

Faktual, Riau

dengan

Penggugat

IN G

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi persyaratan

memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

Kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Riau.

NT


Propinsi Riau

Indragiri Hulu

4.1. Bahwa KPUD Kabupaten Inderagiri Hulu tidak melakukan

IN

Verifikasi Faktual.

4.2. Bahwa anehnya dalam Pleno, KPUD Kabupaten Inderagiri

NT

Hulu menyatkan Penggugat TMS

Rokan Hilir

Faktual.

ILA

4.3. Bahwa KPUD Kabupaten RokanHilir tidak melakukan Verifikasi

4.4. Bahwa anehnya dalam Pleno, KPUD Kabupaten Rokan Hilir

AD

menyatakan Penggugat TMS.


T

NG

PE N

GA DI LA

4.

GG IT U

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Kepulauan Riau.

AK AR

T

TU

GI

4.5. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 16, P 17, P

UN J

18, P 19.

4.6. Bahwa seharusnya untuk Kabupaten Inderagiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi

IT

T

Faktual.

AR

4.7. Bahwa seharusnya untuk Kabupaten Inderagiri Hulu dan

Kabupaten Rokan Hilir Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi

AK

Penggugat

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

NJ

persyaratan

Kabupaten/kota di Propinsi Riau.


5.

TU

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Riau.

Propinsi Jambi

Kabupaten Tebo

GI

LA

NT

IN

GG

Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Riau

5.1. Bahwa KPUD Kabupaten Tebo menyatakan Penggugat TMS

IN G

keanggotaan

5.2. Bahwa sejatinya KPUD Kabupaten Tebo tidak melakukan Verifikasi Faktual

GG IT U

NT

5.3. Sudah DPC Penggugat sudah mengumpulkan anggota untuk diVerifikasi Faktual, namun dengan alasan hujan deras KPUD Kabupaten Tebo tidak datang.

lolos Verifikasi Faktual untuk Kabupaten Tebo


IN


P144 .

NT

kode membawa bukti berupa dokumen yang diberi kode P 143,

5.6. Bahwa karena seharusnya untuk Kabupaten Tebo Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual

ILA

Propinsi Jambi

karena telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Jambi.

AD

5.7. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Jambi. Hal. 21 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

5.4. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat dinyatakan

AK AR

T

TU

GI

6.

Propinsi Lampung

Lampung Timur

6.1. Bahwa KPUD Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan

UN J

Verifikasi Faktual keanggotaan Penggugat tapi anehnya KPUD Kabupaten Lampung Timur menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

menyerahkan

1000

KTA

kantor

KPUD

AK

6.3. Bahwa setelah dihitung ternyata ada kekurangan 200 KTA, sehingga DPC Penggugat meminta waktu untuk mengambil

NJ

kekurangannya tersebut.

6.4. Bahwa pada saat mengantar kekurangan 200 KTA tersebut pada pukul 21.00 WIB, ternyata Komisoner KPUD Lampung

TU

Timur sudah tidak ada di kantor.

6.5. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu KPUD Lampung Timur mengakui bahwa ia memang meninggalkan kantor pukul 21.00 WIB.

GI

LA

NT

IN

GG

Kabupaten Lampung Timur.

ke

T

Penggugat

AR

IT

6.2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Pukul 13.30 DPC

6.6. Bahwa dalam persidangan salah satu Komisoner Tergugat (Sdr

IN G

Ida Budiarti) mengakui jika tidak ada ketentuan dari Tergugat untuk memberi batasan waktu sampai pukul berapa, yang ada adalah batasan tangal.

GG IT U

NT

6.7. Bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

merupakan

6.8. Bahwa dengan demikian jelas jika Keputusan KPUD Lampung Timur yang tidak melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan adalah

IN

namun menyatakan Penggugat TMS keanggotaan salah dan bertentangan dengan hukum.

NT

6.9. Bahwa dengan demikian untuk Kabupaten Lampung Timur Penggugat harus dinyatakan lolos Verifikasi Faktual faktual.


ILA

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode alat bukti yang diberi kode P 147 yang sudah diserahkan ke Sekretariat Bawaslu.

AD

6.11. Bahwa karena untuk Kabupaten Lampung Timur Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Hal. 22 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Anggota DPR, DPD dan DPRD, pengakuan para pihak

AK AR

T

TU

GI

Propinsi Lampung Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Lampung.

UN J

6.12. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Lampung.

T

Propinsi DKI Jakarta

AR

IT

7.

Jakarta Timur

AK

anggota yang dijadikan sampling verifikasi keanggotaan.

7.2. Bahwa KPUD Jakarta Pusat meminta DPC Penggugat untuk

NJ

menghadirkan anggota sebanyak 100 orang dalam waktu hanya 1 hari.

TU

7.3. Bahwa sikap KPUD Kota Jakarta Pusat ini tentu saja melanggar azas kepatutan dan keadilan.

7.4. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Jakarta Pusat,

GI

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 7.5. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen.

IN G

LA

NT

IN

GG

7.1. Bahwa KPUD Kota jakartaTimur tidak mendatangi alamat

Jakarta Pusat

NT

7.6. Bahwa KPUD Jakarta Pusat tidak melakukan Verifikasi Faktual

GG IT U

keanggotaan , namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

untuk

melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan baru diterima DPC Penggugat pada tanggal 27 Desember 2012 pukul 17.00 Sore,

Desember 2012.

IN

padahal Verifikasi Faktual tersebut dijadwalkan pada tangal 28

7.8. Bahwa waktu penyampaian undangan tersebut sangat tidak karena

tidak

mungkin

DPC

NT

patut

Penggugat

bisa

mengumpulkan 100 anggota yang akan diVerifikasi Faktual

7.9.

ILA

dalam waktu hanya beberapa jam saja.

Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk wilayah Jakarta Pusat, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

7.7. Bahwa surat undangan dari KPUD Jakarta Pusat

AK AR

T

TU

GI

kode bukti berupa dokumen yang diberi kode P 29, P 30, P 176.

7.11. Bahwa karena untuk Kota Administratif Jakarta Pusat dan kota Penggugat dinyatakan lolos

UN J

Administratif Jakarta Timur

Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi DKI Jakarta Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena

T

75 % Kabupaten/kota di Propinsi DKI Jakarta.

AR

IT

telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari

Propinsi Jawa Barat

NJ

8.

AK

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi DKI Jakarta.

Kabupaten Garut

Bahwa KPUD Kabupaten Garut menolak memberikan waktu

TU

8.1.

perbaikan daftar anggota kepada DPC Penggugat. 8.2.

Bahwa pada awalnya DPC Penggugat menyerahkan Soft

GI

Copy perbaikan daftar anggota dan ditolak oleh KPUD Kabupaten Garut dan diminta untuk menyerahkan Hard Copy. 8.3.

Akan

tetapi

setelah

menyerahkan

Hard

Copy,

KPUD

IN G

LA

NT

IN

GG


Kabupaten Garust tetap menolak.

8.4.

Akibatnya KPUD Kabupaten Garut tidak melakukanVerifikasi

NT

Faktual keanggotaan sampai tuntas namun anehnya KPUD

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen.

Kota Tasikmalaya

Bahwa KPUD Kota Tasikmalaya tidak melakukan Verifikasi

NT

8.7.

IN

8.6.

Bahwa seharusnya untuk Kabupaten Garut Penggugat

Faktual dan tidak menyampaikan undangan Verifikasi Faktual,

ILA

namun anehnya justru dalam pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan. 8.8.

Bahwa seharusnya untuk Kota

Tasikmalaya, Penggugat

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

8.5.

GG IT U

Kabupaten Garut menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Tasikmalaya

8.9.

Bahwa

KPUD

Kabupaten

Tasikmalaya

pada

awalnya

UN J

menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan, namun anehnya keputusan tersebut dirubah secara sepihak menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan. Kabupaten

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

Tasikmalaya

,

T

untuk

AR

seharusnya

IT

8.10. Bahwa

AK

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 176.

8.12. Bahwa karena untuk Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya

NJ

IN

GG


dan Kabupaten Tasikmalaya

Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Jawa Barat

NT

TU

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

GI

8.13. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Jawa Barat.

9.

IN G

LA

Penggugat dinyatakan lolos

Propinsi Jawa Tengah

Kabupaten Jepara

Bahwa KPUD Kabupaten Jepara memberikan informasi

GG IT U

NT

9.1.

Verifikasi Faktual secara mendadak dan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi.

9.4.

kerja sehingga banyak anggota yang tidak ditemukan

dirumahnya karena anggota tersebut sedang bekerja, KPUD

IN

Kabupaten Jepara tidak melakukan Verifikasi Faktual lagi pada waktu lain diluar jam kerja.

Bahwa anehnya dalam Pleno KPUD Kabupaten Jepara

NT

9.3.

Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan pada jam

menyatakan Penggugat TMS keanggotaan. Bahwa pada pemeriksaan di Bawaslu KPUD Kabupaten

Faktual. 9.5.

ILA

Jepara mengakui jika memang tidak melakukan Verifikasi

Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Jepara

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

9.2.

AK AR

T

TU

GI

9.6.

Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

UN J

kode P 37 .

Kabupaten Wonogiri

Bahwa KPUD Kabupaten Wonogiri tidak melakukan Verifikasi

T

9.7.

keanggotaan. Kabupaten

Wonogiri

mengklaim

telah

melakukan Verifikasi Faktual dengan sampling 100 orang pada tanggal 26 Desember 2012.

Bahwa dengan mengingat kondisi alam Kabupaten Wonogiri

NJ

9.9.

yang berbukit-bukit dan cukup luas adalah mustahil dan tidak

TU

masuk akal KPUD Kabupaten Wonogiri dapat melakukan Verifikasi Faktual terhadap 100 orang hanya dalam waktu 1 hari.

GI

9.10. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Wonogiri Penggugat seharusnya dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 9.11. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

IN G

LA

KPUD

AK

Bahwa

NT

IN

GG

9.8.

AR

IT

Faktual, namun anehnya menyatakan Penggugat TMS

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 121 yang sudah diserahkan kepada Sekeretariat

Kabupaten Pemalang

10.1. Bahwa

KPUD

Kabupaten

Pemalang

tidak

melakukan

Verifikasi Faktual keanggotaan, namun anehnya dalam Pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

KPUD Kabupaten Pemalang.

IN

10.2. Bahwa DPC Penggugat telah menyerahkan 700 KTA kepada

NT

10.3. Bahwa kekurangan 300 KTA telah dibawa oleh DPC Penggugat dan diantarkan ke kantor KPUD Kabupaten namun

KTA

tersebut

ditolak

oleh

KPUD

ILA

Pemalang,

Kabupaten Pemalang dengan alasan kedatangan DPC Penggugat terlambat 5 menit.

AD

10.4. Bahwa sikap KPUD Kabupaten Pemalang yang tidak mau menerima 300 KTA tambahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar azas kepantasan. Hal. 26 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

10.

GG IT U

NT

Bawaslu.

AK AR

T

TU

GI

10.5. Bahwa anehnya KPUD Kabupaten Pemalang juga menolak melakukan Verifikasi Faktual terhadap 700 KTA yang sudah terlebih dahulu diserahkan. oleh

karena

UN J

10.6. Bahwa

itu

untuk

Kabupaten

Pemalang,

seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IT

T


NJ

10.8. Bahwa KPUD Kabupaten Magelang tidak melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan maksimal. 10.9. Bahwa

KPUD

Kabupaten

Magelang

tidak

pernah

TU

menyampaikan undangan Verifikasi Faktual kepada DPC Penggugat, namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

10.10. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu, KPUD Kabupaten

GI

LA

AR AK

Kabupaten Magelang

NT

IN

GG

kode P 177, P 178.

Magelang tidak membantah bahwa tidak menyampaikan

IN G

undangan Verifikasi Faktual.

10.11. Bahwa

oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Magelang Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

GG IT U

NT


Kabupaten Sukoharjo

IN

10.13. Bahwa KPUD Sukoharjo tidak memberikan undangan untuk Verifikasi Faktual kepada DPC Penggugat, namun anehnya

NT


10.14. Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan pada jam kerja sehingga banyak anggota yang tidak ditemukan

ILA

dirumahnya karena anggota tersebut sedang bekerja, KPUD Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan Verifikasi Faktual lagi pada waktu lain diluar jam kerja. oleh

karena

AD

10.15. Bahwa

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Sukoharjo Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Hal. 27 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

kode P 121, P 124.

AK AR

T

TU

GI


UN J

kode P 180, P 43, P 179.

Kabupaten Karang Anyar

IT

T

10.17. KPUD Kabupaten Karang Anyar menyatakan tidak ditemukan

AR

anggota di desa Suruh Kalang

Karang Anyar.

10.19. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu ternyata KPUD Karang

NJ

Anyar mengakui bahwa ia melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan SK Kepengurusan DPC Penggugat yang lama.

TU

10.20. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Karang Anyar seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 10.21. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

GI

NT

kode P-36.

IN G

LA

AK

diVerifikasi Faktual tetapi ditolak oleh KPUD Kabupaten

IN

GG

10.18. Bahwa DPC Penggugat telah menghadirkan anggota untuk

Kabupaten Wonosobo

GG IT U

NT

10.22. Bahwa KPUD Kabupaten Wonosobo tidak menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan Verifikasi Faktual, padahal data-data sudah disiapkan oleh DPC Penggugat. KPUD

Kabupaten

Wonosobo

tidak

melakukan

Verifikasi Faktual keanggotaan, namun anehnya dalam pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

IN

10.24. Bahwa

Kabupaten

Wonosobo Penggugat dinyatakan Verifikasi Faktual dalam

persidangan

Sdr

Raden

Bogo

ada

NT

10.25. Bahwa

menyampaikan bukti berupa dokumen yang diberi kode P-245

Kabupaten Pati

ILA

sebagai bukti. (Bukti P1 Wonosobo – Jawa Tengah)

AD

10.26. Bahwa dalam melakukan Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Pati bersikap intimidatiif dan mengajukan pertanyaan yang Hal. 28 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

10.23. Bahwa

AK AR

T

TU

GI

menada-ada sehingga banyak angota Penggugat yang menjadi takut.

10.27. Bahwa KPU Kabupaten Pati menyatakan Penggugat TMS

UN J

keanggotaan.

10.28. Bahwa dalam pemeriksan di Bawaslu, salah seorang anggota KPUD Kabupaten Pati kembali menunjukkan sikap intimidatif

IT

T

dengan berbicara keras setengah berteriak dan menunjukka

AR

foto yang ia klaim sebagai bukti bahwa Penggugat TMS

AK

10.29. Bahwa setelah diamati ternyata foto-foto tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai orang yang mengaku sebagai anggota

NJ

Penggugat.

10.30. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu pula anggota KPUD Kabupaten Pati tersebut mengakui memang KPUD Kabupaten

TU

Pati mengajukan pertanyaan yang aneh kepada orang yang diVerifikasi Faktual.

10.31. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPUD Pati tidak dapat membuktikan berapa orang yang diVerifikasi Faktual, berapa

GI

LA

NT

IN

GG

keanggotaan.

orang yang dinyatakan MS dan berapa orang yang dinyatakan

IN G

TMS.

10.32. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Pati Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

GG IT U

NT


Kabupaten Kendal

10.34. Bahwa KPUD Kab. Kendal tidak melakukan Verifikasi Faktual anehnya

justru

menyatakan

Penggugat

IN

namun

TMS

30% Perempuan.

NT

keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan

10.35. Bahwa KPUD Kab. Kendal tidak melakukan verifikasi tersebut

ILA

karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kab. Kendal dari KPU pusat.

AD

10.36. Bahwa seharusnya KPUD Kab. Kendal tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.


T

NG

PE N

GA DI LA

kode P 40, P 41, P 42, P 127.

AK AR

T

TU

GI

10.37. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Kab. Kendal tidak melakukan Verifikasi Faktual

UN J

10.38. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kab.Kendal Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IT

T


NJ

10.40. Bahwa KPUD Kab. Pekalongan tidak melakukan Verifikasi Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS

30% Perempuan

TU


10.41. Bahwa KPUD Pekalongan tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC

LA

NT

AR AK

Kabupaten Pekalongan

IN

GG

kode P-126.

GI

Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Pekalongan dari KPU pusat.

IN G

10.42. Bahwa seharusnya KPUD tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

10.43. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah bahwa

KPUD

Pekalongan

tidak

melakukan

GG IT U

NT

mengakui

Verifikasi Faktual




IN

kode P-39, P-135.

NT

Kabupaten Tegal

10.46. Bahwa KPUD Kab. Tegal tidak melakukan Verifikasi Faktual anehnya

justru

menyatakan

ILA

namun

Penggugat

TMS

keanggotaan

10.47. Bahwa KPUD Kab. Tegal tidak mau menerima perbaikan

AD

KTA.


T

NG

PE N

GA DI LA

10.44. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kab. Pekalongan

AK AR

T

TU

GI

10.48. Bahwa seharusnya berdasarkan pasal 19 ayat 6 peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 KPU Kab. Tegal harus memberikan waktu kepada DPC Penggugat untuk melakukan perbaikan.

UN J

10.49. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Tegal Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual


IT

T


NJ

10.51. Bahwa KPUD Kota Semarang tidak melakukan Verifikasi Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS

30% Perempuan.

TU


10.52. Bahwa KPUD Kota Semarang tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan

LA

NT

AR AK

Kota Semarang

IN

GG

kode P-205

GI

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kota Semarang dari KPU pusat.

IN G

10.53. Bahwa seharusnya KPUD Kota Semarang tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu

tidak melakukan Verifikasi Faktual

GG IT U

NT

KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Kota Semarang




IN

kode P-123.

NT

Kabupaten Sragen

10.56. Bahwa KPUD Kab. Sragen tidak memberitahukan jadwal

ILA

Verifikasi Faktual sehingga melanggar azaz keterbukaan yang merupakan

salah

satu

azaz

penyelenggaraan

Pemilu

sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang Nomor 15

AD

tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu


T

NG

PE N

GA DI LA

10.54. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Semarang

AK AR

T

TU

GI

10.57. Bahwa verifikasi keanggotaan dilakukan pada jam kerja sehingga banyak anggota yang tidak ditemukan dirumahnya, dan KPUD Kab. Sragen tidak melakukan Verifikasi Faktual

UN J

lagi pada waktu lain diluar jam kerja.

10.58. Bahwa dengan demikian untuk Kab. Sragen Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

IT

T


AR


AK NJ

Kabupaten Grobogan

10.60. Bahwa KPUD Kab. Grobogan tidak melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan.

TU

10.61. Bahwa padahal DPC Penggugat telah menyerahkan data 1095 KTA untuk di verikasi faktual

10.62. Bahwa dengan demikian untuk Kab. Grobogan Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

GI

LA

NT

IN

GG

kode P- 206.


IN G

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P- 44.

GG IT U

NT

Kabupaten Temanggung

Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan. KPUD

Temanggung

tidak

melakukan

IN

10.65. Bahwa

verifikasi

tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan Penggugat

dengan

SK

yang

diterima

KPUD

NT

DPC

Temanggung dari KPU pusat. Bahwa seharusnya KPUD Temanggung tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai

ILA

dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012. 10.66. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Temanggung tidak melakukan

AD

Verifikasi Faktual.


T

NG

PE N

GA DI LA

10.64. Bahwa KPUD Kab. Temanggung tidak melakukan Verifikasi

AK AR

T

TU

GI

10.67. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kab. Temanggung Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 10.68. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

UN J

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P-137.

T AR

IT

Kota Tegal

10.69. Bahwa KPUD Kota Tegal tidak melakukan Verifikasi Faktual justru

menyatakan

Penggugat

TMS

AK

anehnya


NJ

30% Perempuan.

10.70. Bahwa KPUD Kota Tegal tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC

TU

Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kota Tegal dari KPU pusat.

10.71. Bahwa seharusnya KPUD Kota Tegal tidak boleh menolak SK Penggugat

sesuai

dengan

GI

LA

NT

IN

GG

namun

surat

edaran

KPU

No.

588/KPU/XI/2012.

IN G

10.72. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Kota Tegal tidak melakukan Verifikasi Faktual.

GG IT U

NT

10.73. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Tegal Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IN

Kabupaten Brebes

NT

10.75. Bahwa KPUD Kab. Brebes melakukan Verifikasi Faktual tanpa adanya surat pemberitahuan hal ini melanggar pasal 2 undang-undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

ILA

Pemilu yang berbunyi ” Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azaz : g. Keterbukaan.

10.76. Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan dilaksanakan pada jam

AD

kerja sehingga banyak anggota tidak temukan.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

10.77. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Brebes Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 10.78. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

UN J


AR

IT

T

Kabupaten Rembang

10.79. Bahwa KPUD Kabupaten Rembang melakukan Verifikasi

2

undang-undang

No.15

AK

pasal

tahun

2011

tentang

NJ

Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi ” Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azaz : g. Keterbukaan.

10.80. Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan dilaksanakan pada jam

10.81. Bahwa

oleh

TU

kerja sehingga banyak anggota tidak temukan. karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Rembang Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 10.82. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

GI

LA

NT

IN

GG

Faktual tanpa adanya surat pemberitahuan hal ini melanggar


IN G

kode P-208.

Kota Pekalongan

NT

10.83. Bahwa KPUD Kota Pekalongan tidak melakukan Verifikasi

GG IT U

Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS

30% Perempuan.

10.84. Bahwa KPUD Kota Pekalongan tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan

Pekalongan dari KPU pusat.

IN

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kota

10.85. Bahwa seharusnya KPUD Kota Pekalongan tidak boleh

588/KPU/XI/2012.

NT

menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No.

ILA

10.86. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Kota Pekalongan tidak melakukan Verifikasi Faktual.

AD

10.87. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Pekalongan Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI


UN J

kode P-126.

Kabupaten Banjarnegara

Faktual

namun

anehnya

justru

T

Verifikasi

menyatakan

AR

IT

10.89. Bahwa KPUD Kabupaten Banjarnegara tidak melakukan

AK

kepengurusan 30% Perempuan.

10.90. Bahwa KPUD Kabupaten Banjarnegara tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di

NJ

serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Banjarnegara dari KPU pusat.

TU

10.91. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Banjarnegara tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

10.92. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah

GI

LA

NT

IN

GG

Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS

mengakui bahwa KPUD Kabupaten Banjarnegara tidak

IN G

melakukan Verifikasi Faktual.

10.93. Bahwa

oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Banjarnegara Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

GG IT U

NT


Kabupaten Batang

IN

10.95. Bahwa KPUD Kabupaten Batang tidak melakukan Verifikasi


30% Perempuan.

NT


10.96. Bahwa KPUD Kabupaten Batang tidak melakukan verifikasi

ILA

tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten

AD

Batang dari KPU pusat.


T

NG

PE N

GA DI LA

kode P-139.

AK AR

T

TU

GI

10.97. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Batang tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

UN J

10.98. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPUD Jawa Tengah mengakui bahwa KPUD Kabupaten Batang tidak melakukan Verifikasi Faktual.

T

IT

10.99. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Batang

AR



AK NJ

kode P-209

Kabupaten Cilacap

Verifikasi Faktual. 10.102. Bahwa

tiba-tiba

TU

10.101. Bahwa KPUD Kab. Cilacap tidak memberitahukan jadwal

KPUD

Kab.

Cilacap

meminta

DPC

Penggugat untuk menghadirkan anggota ke kantor KPUD

GI

LA

NT

IN

GG


Kab. Cilacap pada hari itu juga.

IN G

10.103. Bahwa karena waktu sudah sore hari dan jarak rumah anggota 40 KM dari kantor KPUD Kab. Cilacap maka anggota tersebut tidak bisa hadir.

GG IT U

NT

10.104. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Cilacap Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IN

Kabupaten Demak

NT

10.106. Bahwa KPUD Kabupaten Demak melakukan Verifikasi Faktual tanpa adanya surat pemberitahuan hal ini melanggar pasal

2

undang-undang

No.15

tahun

2011

tentang

ILA

Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi ” Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azaz : g. Keterbukaan. 10.107. Bahwa

KPUD

Kabupaten

Demak

tidak

pernah

AD

melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan karena DPC


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

Penggugat melakukan cros cek pada anggota belum pernah di Verifikasi Faktual.

10.108. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Demak

UN J



AR

IT

T

kode P-125

AK

10.110. Bahwa KPUD Kabupaten Purbalingga melakukan Verifikasi

2

undang-undang

No.15

tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi ” Penyelenggara

TU

Pemilu berpedoman pada azaz : g. Keterbukaan. 10.111. Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan dilaksanakan pada jam kerja sehingga banyak anggota tidak ditemukan. 10.112. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten

GI

NT

LA

pasal

NJ

Faktual tanpa adanya surat pemberitahuan hal ini melanggar

IN

GG

Kabupaten Purbalingga

Purbalingga Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

IN G


GG IT U

NT

kode P-211.

Kabupaten Blora



IN

30% Perempuan.

10.115. Bahwa KPUD Kabupaten Blora tidak melakukan verifikasi

NT

tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Blora dari KPU pusat.

ILA

10.116. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Blora tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

AD

10.117. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Blora Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Hal. 37 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

10.114. Bahwa KPUD Kabupaten Blora tidak melakukan Verifikasi

AK AR

T

TU

GI


UN J

kode P-136.

Kabupaten Kebumen

Kebumen

Verifikasi Faktual namun

anehnya

tidak

melakukan

T

Kabupaten

justru

menyatakan

AR

KPUD

IT

10.119. Bahwa

10.120. Bahwa

Kabupaten

Kebumen

tidak

melakukan

verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di

NJ

serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Kebumen dari KPU pusat.

TU

10.121. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Kebumen tidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

10.122. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten

GI

NT

LA

KPUD

AK


IN

GG


Kebumen Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

IN G

10.123. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P-134.

untuk Kabupaten Jepara,

GG IT U

NT

10.124. Bahwa karena seharusnya

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten

Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan,

Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Sragen,

Kabupaten

Grobogan,

Kabupaten

Rembang,

IN

Temanggung, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten

Kota Pekalongan, Kabupaten Barjarnegara,

Kabupaten

NT

Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Purbalingga,

Kabupaetn

Blora,

Kabupaten

KebumenPenggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual,

ILA

dengan demikian untuk Propinsi Jawa Tengah Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi persyaratan

memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

AD

Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.


T

NG

PE N

GA DI LA

Magelang, Kabupaten Sokoharjo, Kabupaten Karang Anyar,

AK AR

T

TU

GI

10.125. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Jawa Tengah.

Propinsi DI Yogyakarta

UN J

11.

11.1. Bahwa KPUD Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Verifikasi secara

maksimal

menyatakan Penggugat TMS keangotaan.

namun

justru

T

keanggotaan

AR

IT

Faktual

11.2. Bahwa 97 anggota dari sample 113 anggota Partai Nasrep merasa

tidak

pernah

didatangi

oleh

AK

Yogyakarta

verifikator, tetapi KPUD Kota Yogyakarta menyatakan tidak

NJ

menemukan alamat anggota tersebut.

11.3. Bahwa KPUD Kota Yogyakarta menginformasikan akan melakukan Verifikasi Faktual secara lisan di kantor KPUD

TU

Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Desember, tetapi petugas KPUD mengaku melakukan Verifikasi Faktual dihari yang lain. 11.4. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu KPU Propinsi Yogyakarta tidak dapat membuktikan bahwa KPU kota

GI

LA

NT

IN

GG

Kota

Yogyakarta melakukan Verifikasi Faktual.

IN G

11.5. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Yogyakarta Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


GG IT U

NT


11.7. Bahwa KPUD Kabupaten Sleman tidak melakukan Verifikasi

Penggugat TMS keanggotaan.

IN

Faktual di Kabupaten Sleman, namun anehnya menyatakan

Yogyakarta

tidak

NT

11.8. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPU Propinsi dapat

membuktikan

bahwa

KPUD

Kabupaten Sleman melakukan Verifikasi Faktual.

ILA

11.9. Bahwa mengingat lokasi rumah anggota Penggugat di Kabupaten Sleman yang berdekat-dekatan, banyak yang berada dalam satu dukuh, jika KPUD Kabupaten Sleman

AD

melakukan Verifikasi Faktual tentu akan sangat mudah diketahui. Namun faktanya tidak ada satupun saksi yang Hal. 39 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Kabupaten Sleman

AK AR

T

TU

GI

mengetahui jika KPUD Kabupaten Sleman benar melakukan Verifikasi Faktual.

11.10. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Sleman,

UN J



AR

IT

T

kode P-187, P-188, P-189, P-190

AK

11.12. Bahwa KPUD Kota Yogyakarta

tidak melakukan Verifikasi

NJ

Faktual di Kota Yogyakarta, namun anehnya menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

11.13. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPU Propinsi

TU

Yogyakarta tidak dapat membuktikan bahwa KPUD Kota Yogyakarta melakukan Verifikasi Faktual. 11.14. Bahwa mengingat lokasi rumah anggota Penggugat di Kota Yogyakarta yang berdekat-dekatan, banyak yang berada

GI

LA

NT

IN

GG

Kota Yogyakarta

dalam satu dukuh, jika KPUD Kota Yogyakarta melakukan

IN G

Verifikasi Faktual tentu akan sangat mudah diketahui. Namun faktanya tidak ada satupun saksi yang mengetahui jika KPUD Kota Yogyakarta benar melakukan Verifikasi Faktual.

GG IT U

NT

11.15. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Yogyakarta, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IN

Kota Bantul

NT

11.17. KPUD Kota Bantul tidak melakukan Verifikasi Faktual dengan mendatangi alamat angota yang disampling.

11.18. KPUD Kota Bantul meminta DPC Penggugat menghadirkan

jam.

ILA

89 orang yang disampling hanya dalam waktu kurang dari 24

11.19. Bahwa DPC Penggugat sudah berhasil mendatangkan 73

AD

orang anggota dan seluruhnya MS, sisanya yang tidak hadir dinyatakanTMS.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

11.20. Bahwa sikap KPUD Kota Bantul ini tentu saja bertentangan dengan azas kepantasan dan keadilan. 11.21. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Bantul

UN J



IT

T

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen.

AR

AK

11.23. Bahwa KPUD Kabupaten Kulonprogo tidak melakukan Verifikasi Faktual di Kota Yogyakarta, namun anehnya

NJ


11.24. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPU Propinsi Yogyakarta

tidak

dapat

membuktikan

bahwa

KPUD

TU

Kabupaten Kulonprogo melakukan Verifikasi Faktual. 11.25. Bahwa mengingat lokasi rumah anggota Penggugat di Kabupaten Kulonprogo yang berdekat-dekatan, banyak yang

LA

NT

IN

GG

Kabupaten Kulonprogo

GI

berada dalam satu dukuh, jika KPUD Kabupaten Kulonprogo melakukan Verifikasi Faktual tentu akan sangat mudah

IN G

diketahui. Namun faktanya tidak ada satupun saksi yang mengetahui jika KPUD Kabupaten kulonprogo

benar

melakukan Verifikasi Faktual. oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

GG IT U

NT

11.26. Bahwa

kulonprogo, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


11.28. Bahwa karena seharusnya untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Selman,

Kabuapten dinyatakan

Bantul,

Kabupaten

Kulonprogo

lolos Verifikasi Faktual, dengan

IN

Penggugat

demikian untuk Propinsi DI Yogyakarta

Penggugat

persyaratan

NT

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena telah memenuhi memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

Kabupaten/kota di Propinsi DI Yogyakarta.

ILA


AD

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi DI Yogyakarta.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

12.

Propinsi Jawa Timur

UN J

Kota Pasuruan

12.1. Bahwa KPUD Kota Pasuruan tidak memberitahu jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual, hal ini melanggar azas

T

keterbukaan yang diatur dalam pasal 2 UU Nomor 15 Tahun

AR

IT

2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

12.2. Bahwa karena tidak diketahui kapan dilakukanVerifikasi

untuk

bersiap

AK

anggota

menghadapi

keanggotaan.

Verifikasi

Faktual

NJ

12.3. Bahwa KPUD Kota Pasuruan baru melakukan verifikasi terhadap 2 orang dari 21 sample KTA yang diserahkan.

TU

12.4. Bahwa 2 orang tersebut dinyatakan TMS, namun KPUD Kota Pasuruan tidak bisa membuktikan alasan mengapa 2 orang tersebut dinyatakan TMS.

GI

12.5. Bahwa anehnya KPUD Kota Pasuruan juga tidak mau melanjutkan Verifikasi Faktual terhadap sisa 19 orang yang DPC Penggugat ajukan.

IN G

LA

NT

IN

GG

Faktual, DPC Penggugat kesulitan untuk mengkonsolidasikan

12.6. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kota Pasuruan, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

NT


GG IT U


Kabupaten Jombang.

12.8. Bahwa KPUD Kabupaten Jombang tidak melakukan Verifikasi

IN

Faktual.

12.9. Bahwa KPUD Kabupaten Jombang meminta SK Kepengurusan

NT

DPC Penggugat yang asli sesuai dengan pemberitahuan.

12.10. Bahwa SK Kepengurusan DPC Penggugat yang asli tersebut

ILA

sedang dalam pengiriman dari DPP melalui DPD Penggugat. 12.11. Bahwa KPU Kabupaten Jombang hanya memberikan waktu 2 hari untuk mendapatkan SK DPC Penggugat yang asli

AD

tersebut, dan waktutersebut tidak cukup. 12.12. Bahwa dengan demikian, seharusnya untuk Kabupaten Jombang, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Hal. 42 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

kode P-76, P-77, P-78.

AK AR

T

TU

GI

12.13. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen.

UN J

Kota Surabaya

12.14. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2013, Sdr hadir

di

persidangan

Bawaslu

untuk

T

sudah

IT

Marwan

AR

memberikan keterangan tentang permasalahan Verifikasi

AK

12.15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 Pukul

22.30 WIB KPU Kota Surabaya menyampaikan undangan

anggota untuk dapat diVerifikasi Faktual di Kantor KPUD Kota Surabaya keesokan harinya atau Hari Minggu 9 Desember

TU

2012 Pukul 09.00 WIB.

12.16. Bahwa waktu yang diberikan KPUD Kota Surabaya tersebut sangat tidak layak sehingga tidak mungkin DPC Penggugat

LA

dapat menghadirkan 100 orang angota dalam waktu sesingkat itu.

GI

NT

NJ

kepada DPC Penggugat agar dapat menghadirkan 100 orang

IN

GG

Faktual di Kota Surabaya.

IN G

12.17. Bahwa tindakan KPUD Kota Surabaya dalam memberikan waktu yang tidak layak tersebut jelas melanggar azas kepatutan dan azas keadilan.

GG IT U

NT

12.18. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kota Surabaya, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


IN

Kabupaten Blitar

12.20. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2013, Sdr

NT

Suratin S sudah hadir di persidangan Bawaslu untuk memberikan keterangan tentang permasalahan Verifikasi Faktual di Kabupaten Blitar.

ILA

12.21. Bahwa KPUD Kabupaten Blitar melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan pada tanggal 24 s/d 25 Desember 2012. 12.22. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 seorang angota Tim

AD

Verifikasi memberitahu secara resmi bahwa hasil verifikasi sebanyak 100 + 3 anggota dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Hal. 43 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

12.23. Bahwa anehnya pada tanggal 27 Desember jam 16.00 Ketua KPUD

Kabupaten

Blitar

menyatakan

jumlah

anggota

Penggugat yang MS belum mencapai 103, karena ada

UN J

sampling baru dari propinsi.

12.24. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual di hari natal (25 Desember) jelas melanggar azas kepantasan dan kepatutan.

IT

T

12.25. Bahwa KPUD Kabupaten Blitar juga tidak dapat membuktikan

AR

berapa anggota Penggugat yang TMS dan apa alasannya.

AK



NJ


TU

Kabupaten Jember

12.28. Bahwa KPUD Kabupaten Jember tidak melakukan Verifikasi Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS

LA

NT

IN

GG

12.26. Bahwa dengan demikian seharusnya untuk Kabupaten Blitar ,

GI

keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan

IN G

12.29. Bahwa KPUD Kabupaten Jember tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten

GG IT U

NT

Jember dari KPU pusat.

12.30. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Jember

tidak boleh

588/KPU/XI/2012.

12.31. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Jember Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

IN


Kabupaten Magetan

NT


ILA

12.33. Bahwa KPUD Kabupaten Magetan Verifikasi

Faktual

namun

anehnya

tidak melakukan justru

menyatakan


AD



T

NG

PE N

GA DI LA

menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No.

AK AR

T

TU

GI

12.34. Bahwa KPUD Kabupaten Magetan tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten

UN J

Magetan dari KPU pusat.

12.35. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Magetantidak boleh menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No.

IT

T

588/KPU/XI/2012.

AK


NJ


Kabupaten Tuban

TU

12.38. Bahwa KPUD Kabupaten Tuban tidak melakukan Verifikasi Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan.

GI

LA

NT

IN

GG


AR

12.36. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Magetan

12.39. Bahwa KPUD Kabupaten Tuban tidak melakukan verifikasi

IN G

tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Jember dari KPU pusat. tidak boleh

GG IT U

NT

12.40. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Tuban

menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.



NT

Kabupaten Ponorogo

IN


12.43. Bahwa KPUD Kabupaten Ponorogo tidak melakukan Verifikasi

ILA

Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan.

AD

12.44. Bahwa KPUD Kabupaten Jember tidak melakukan verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan Hal. 45 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

12.41. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Tuban

AK AR

T

TU

GI

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Ponorogo dari KPU pusat.

12.45. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Ponorogo tidak boleh

UN J


12.46. Bahwa

oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

IT

T

Ponorogo Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

AR


NJ

Kabupaten Ngawi

12.48. Bahwa KPUD Kabupaten Ngawi tidak melakukan Verifikasi

TU

Faktual namun anehnya justru menyatakan Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan

12.49. Bahwa KPUD Kabupaten Ngawi tidak melakukan verifikasi

GI

LA

AK

kode P-230.

NT

IN

GG


tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan

IN G

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Ngawi dari KPU pusat.

12.50. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Ngawi tidak boleh

GG IT U

NT





NT

Kabupaten Pacitan

IN

kode P-219.

12.53. Bahwa KPUD Kabupaten Pacitan tidak melakukan Verifikasi

ILA


AD

12.54. Bahwa KPUD Kabupaten Pacitan

tidak melakukan verifikasi

tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di serahkan Hal. 46 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

12.51. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Ngawi

AK AR

T

TU

GI

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Pacitan dari KPU pusat.

12.55. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Pacitan tidak boleh

UN J


12.56. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Pacitan

T

IT


AR


NJ

Kabupaten Bondowoso

12.58. Bahwa KPUD Kabupaten Bondowoso Faktual

namun

anehnya

TU

Verifikasi

tidak melakukan

justru

menyatakan

Penggugat TMS keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan.

12.59. Bahwa KPUD Kabupaten Bondowoso

GI

LA

AK

kode P-218.

NT

IN

GG


tidak melakukan

verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di

IN G

serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Bondowoso dari KPU pusat.

12.60. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Bondowoso tidak boleh

GG IT U

NT

menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012. oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Bondowoso Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.



IN

kode P-217.

NT

Kabupaten Trenggalek

12.63. Bahwa KPUD Kabupaten Trenggalek Faktual

namun

ILA

Verifikasi

anehnya

tidak melakukan justru

menyatakan


AD

12.64. Bahwa KPUD Kabupaten Trenggalek

tidak melakukan

verifikasi tersebut karena ada perbedaan antara SK yang di Hal. 47 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

12.61. Bahwa

AK AR

T

TU

GI

serahkan DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Trenggalek dari KPU pusat. 12.65. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Trenggalek tidak boleh

UN J


12.66. Bahwa

oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

IT

T

Trenggalek Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

AR


NJ

Kabupaten Mojokerto

12.68. Bahwa KPUD Kabupaten Mojokerto Faktual

namun

anehnya

TU

Verifikasi

tidak melakukan

justru

menyatakan


12.69. Bahwa KPUD Kabupaten Jember tidak melakukan verifikasi

GI

LA

AK

kode P-212.

NT

IN

GG



IN G

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Mojokerto dari KPU pusat.

12.70. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Mojokerto tidak boleh

GG IT U

NT

menolak SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012. oleh

karena

itu

seharusnya

untuk

Kabupaten

Mojokerto Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.



NT

Kabupaten Sidoarjo

IN

kode P-213.

12.73. Bahwa KPUD Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan verifikasi

tentukan

ILA

keanggotaan di Desa yang KPUD Kabupaten Sidoarjo sendiri

sebelumnya,

namun

anehnya

KPUD

Kabupaten Sidoarjo secara sepihak menyatakan Penggugat

AD

TMS keangotaan.


T

NG

PE N

GA DI LA

12.71. Bahwa

AK AR

T

TU

GI

12.74. Bahwa KPUD Kabupaten Sidoarjo memeinta DPC Penggugat mengumpulkan 79 anggota dalam waktu hanya 1 hari yang tentu saja sangat tidak patut.

UN J

12.75. Bahwa sikap KPUD Kabupaten Sidoarjo ini tentu telah melanggar azas kepantasan dan keadilan.

12.76. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Sidoarjo, seharusnya

T

IT


AR


NJ

Kabupaten Kediri.

12.78. Bahwa KPUD Kabupaten Kediri tidak melakukan Verifikasi

TU


12.79. Bahwa KPUD Kabupaten Kediri

GI

LA

AK

kode P-214.

NT

IN

GG


tidak melakukan verifikasi


IN G

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kabupaten Kediri dari KPU pusat.

12.80. Bahwa seharusnya KPUD Kabupaten Kediri tidak boleh

GG IT U

NT




IN

kode P-215.

12.83. Bahwa karena untuk Kota Pasuruan, Kota Surabaya,

NT

Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Jawa Timur

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena

ILA

telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. 12.84. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat

AD

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Jawa Timur.


T

NG

PE N

GA DI LA

12.81. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Kediri

AK AR

T

TU

GI

Kota Kediri.

12.85. Bahwa KPUD Kota Kediri tidak melakukan Verifikasi Faktual anehnya

justru

UN J

namun

menyatakan

Penggugat

TMS

keanggotaan, TMS kepengurusan dan TMS kepengurusan 30% Perempuan. tidak melakukan verifikasi

T

Jember

IT

12.86. Bahwa KPUD Kota

AR


AK

dari KPU pusat.

12.87. Bahwa seharusnya KPUD Kota Kediri tidak boleh menolak

NJ

SK Penggugat sesuai dengan surat edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012.

12.88. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Kediri

TU


12.89. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P-216.

GI

LA

NT

IN

GG

DPC Penggugat dengan SK yang diterima KPUD Kota Kediri

12.90. Bahwa karena untuk Kota Pasuruan, Kota Surabaya,

IN G

Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Jawa Timur

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena

GG IT U

NT

telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.

Propinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Tapin.

IN

13.

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Jawa Timur.

NT

13.1. Bahwa KPUD Kabupaten Tapin menyatakan Penggugat TMS jumlah minimal 30 % jumlah pengurus perempuan.

ILA

13.2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012 batasan minimal 30 % jumlah pengurus perempuan hanya berlaku untuk Pengurus Pusat Partai Politik.

AD

13.3. Bahwa KPUD Kabupaten Tapin tidak melakukan Verifikasi Faktual keangotaan walaupun DPC Penggugat bersedia mengantarkan ke alamat anggota yang akan diverifikas, Hal. 50 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

namun

anehnya

KPUD

Kabupaten

Tapin

menyatakan

Penggugat TMS keanggotaan. 13.4. Bahwa

seharusnya

untuk

Kabupaten

Tapin

Penggugat

UN J



IT

T


Faktual,

namun

AR

menyatakan

DPC

Penggugat

TMS

NJ

keanggotaan.

AK

13.6. Bahwa KPUD Hulu Sungai Tengah tidak melakukan Verifikasi

13.7. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, KPUD Hulu Sungai Tengah tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan

TU

Verifikasi Faktual keanggotaan.

13.8. Bahwa oleh karena itu seharusnya unutk Kabupaten hulu Sungai Tengah Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 13.9. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

GI

LA

NT

IN

GG

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


IN G

kode P 99.

GG IT U

NT

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

13.10. Bahwa KPUD Hulu Sungai Selatan tidak melakukan verifikasi

pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

13.11. Bahwa julah minimal anggota di Kabupaten Tapin seharusnya 380 orang.

IN

13.12. Bahwa DPC Penggugat sdh menyerahkan 380 Hard Copy KTA untuk diverifikasi, kemudian KPUD Kabupaten Hulu Selatan

diverifikasi.

mengambil

sampling

38

KTA

untuk

NT

Sungai

13.13. Bahwa setelah melakukan verifikasi hingga 33 orang yang

ILA

semuanya MS, KPUD Kabupaten hulu Sungai Selatan tidak melanjutykan verifikasi terhadap 5 orang yang tersisa dengan alasan waktu sudah habis.

AD

13.14. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Hal. 51 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

keanggotaan sampai tuntas, namun anehnya dalam rapat

AK AR

T

TU

GI


UN J

Kabupaten Tanah Laut

13.16. Bahwa KPUD Kabupaten Tanah Laut tidak melakukan

13.17. Bahwa

KPUD Kabupaten

Tanah

Laut menolak

untuk

AR

IT

pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

T

Verifikasi Faktual hingga tuntas, namun anehnya dalam rapat

13.18. Bahwa

Kabupaten

Tanah

Laut

meminta

DPC

Penggugat untuk menghadirkan 39 angota tersebut dalam

NJ

waktu kurang dari 24 jam.Sikap KPUD Kabupaten Tanah Laut ini jelas melanggar azas kepantasan dan azas keadilan.

TU

13.19. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Tanah Laut Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 13.20. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

GI

NT

kode P 103 .

IN G

LA

KPUD

AK

sampel.

IN

GG

mendatangi alamat masing-masing 39 angota yang dijadikan

Kabupaten Kotabaru.

GG IT U

NT

13.21. Bahwa hardcopy KTA yang diserahkan kepada KPUD sebanyak 385 KTA, dijadikan sample sebanyak 39 orang anggota.

Verifikasi Faktual dengan mengunjungi alamat dari masingmasing anggota tersebut, namun meminta Pengurus Nasrep

IN

dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menghadirkan para anggota yang dijadikan sample ke kantor KPUD namun

NT

sampai batas akhir Verifikasi Faktual masih ada 3 (tiga) anggota yang masih belum bisa dihadirkan.


AD

ILA



T

NG

PE N

GA DI LA

13.22. Pada saat verifikasi keanggotaan KPUD tidak melaksanakan

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Tanah Bumbu

13.24. Bahwa KPUD Kabupaten Tanah Laut tidak melakukan

UN J

Verifikasi Faktual hingga tuntas, namun anehnya dalam rapat pleno menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

13.25. Bahwa KPUD Kabupaten Tanah Bumbu menolak untuk

sampel.

13.26. Bahwa KPUD Kabupaten Tanah Bumbu

meminta DPC

AK

angota tersebut dalam

waktu kurang dari 24 jam.Sikap KPUD Kabupaten Tanah

NJ

Bumbu ini jelas melanggar azas kepantasan dan azas keadilan.

13.27. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Tanah

TU

Bumbu t Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 13.28. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi

LA

NT

IN

GG

Penggugat untuk menghadirkan 35

AR

IT

T

mendatangi alamat masing-masing 35 angota yang dijadikan

GI

kode P 101.

IN G

Kota Banjarmasin.

Kota

memberitahukan

kapan

Banjarmasin dilakukan

tidak

pernah

Verifikasi

Faktual

GG IT U

KPUD

NT

13.29. Bahwa

keanggotaan, namun tiba-tiba Penggugat dinyatakan TMS keanggotaan.

merasa pernah didatangi petugas verifikasi KPUD Kota Banjarmasin.

IN

13.31. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kota Banjarmasin Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

NT

13.32. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 98, P 148 .

ILA

13.33. Bahwa karena untuk Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabuapten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dinyatakan

lolos Verifikasi Faktual, dengan

demikian untuk Propinsi Kalimantan Selatan

Penggugat


T

AD

Penggugat

NG

PE N

GA DI LA

13.30. Bahwa seluruh anggota Penggugat di Kota Banjarmasin tidak

AK AR

T

TU

GI


memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

Kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

UN J

13.34. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Kalimantan Selatan.

T

Propinsi Kalimantan Timur

AR

IT

14.

AK

14.1. Bahwa KPUD Kota Balikpapan tidak mau menerima perbaikan kepengurusan yang baru, sedangkan SK kepengurusan yang

NJ

lama tidak berlaku lagi.

14.2. Bahwa secara salah KPUD Kota Balikpapan kemudian dalam

TU

pleno menyatakan DPC Penggugat TMS.

14.3. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, Tergugat tidak membantah bahwa Tergugat melakukan Verifikasi Faktual

14.4. Bahwa

GI

berdasarkan SK yang lama. seharusnya

untuk

Kota

Balikpapan

Penggugat


IN G

LA

NT

IN

GG

Kota Balikpapan.


14.6. Bahwa KPUD Kota Samarinda melakukan survey berdasarkan SK DPC Penggugat yang lama. KPUD

Kota

Penggugat TMS.

Samarinda

kemudian

menyatkan

IN

14.7. Bahwa


ILA

kode P-148.

NT


Kabupaten Kutai Timur

AD

14.9. Bahwa KPUD Kabupaten Kutai Timur tidak maksimal dalam melakukan verifikasi keanggotaan dengan tidak mendatangi alamat seluruh anggota yang disampling. Hal. 54 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Kota Samarinda

GG IT U

NT

kode P-59, P 148.

AK AR

T

TU

GI

14.10. Bahwa KPUD Kutai Timur memeinta DPC Penggugat untuk menghadirkan anggota yang akan disampling hanya dalam waktu 1 hari, karena waktu sangat mepet, banyak anggota

UN J

yang datang terlambat, namun tidak diakomodir oleh KPUD Kabupaten Kutai Timur.

14.11. Bahwa KPUD Kabupaten Kutai Timur menjanjikan akan ada

IT

T

verifikasi lagi, namun hingga sat ini tidak pernah ada verifikasi

AR

tersebut.

AK

timur, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


Kota Bontang

14.14. Bahwa

KPUD

TU

kode P-148, P 56, P 58.

Kota

Bontang

melakukan

verifikasi

keanggotaan tidak dengan mendatangialamat angota yang

GI

NT

LA

NJ


IN

GG

14.12. Bahwa oleh karena itu, seharusnya untuk Kabupaten kutai

disampling.

IN G

14.15. Bahwa KPUD Kota Bontang memeinta DPC Penggugat untuk menghadirkan anggota yang akan disampling hanya dalam waktu 1 hari, karena waktu sangat mepet, banyak anggota

Kota Bontang. seharusnya

untuk

Kota


Bontang,

Penggugat



NT

Kabupaten Penajam Paser Utara

IN

kode P-148, P 106, P 108, P 109 P 110, P 111, P 112 .

14.18. Bahwa KPUD Kabupaten Penajam meminta DPC Penggugat

ILA

untuk menghadirkan anggota yang akan disampling hanya dalam waktu 1 hari, karena waktu sangat mepet, banyak anggota yang datang terlambat, namun tidak diakomodir oleh

AD

KPUD Kabupaten Penajam Paser Utara.


T

NG

PE N

GA DI LA

14.16. Bahwa

GG IT U

NT

yang datang terlambat, namun tidak diakomodir oleh KPUD

AK AR

T

TU

GI

14.19. Bahwa

seharusnya

untuk

Kota

Bontang,

Penggugat

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. 14.20. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

UN J

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 148.

14.21. Bahwa karena untuk Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Penggugat

T

IT

Timur, Kota Bontang dan Kota Tarakan

Propinsi Kalimantan Timur

Penggugat dinyatakan lolos

karena

telah

memenuhi

persyaratan

AK

Faktual

memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di

NJ

Propinsi Kalimantan Timur.


15.

TU

Tidak memenuhi Syarat untuk Propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Gorontalo

GI

Kabupaten Bone Bolango 15.1. Bahwa KPUD Kabupaten Bone Bolango tidak melakukan Verifikasi

Faktual

sampai

IN G

LA

NT

IN

GG

Verifikasi

AR


tuntas,

namun

menyatakan


15.2. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu, Tergugat tidak dapat bahwa

KPUD

Kabupaten

NT

membuktikan

Bone

Bolango

GG IT U

melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan.

Bolango Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


15.5. Bahwa karena untuk Kabupaten Bone Bolango

Penggugat

IN


Propinsi Gorontalo Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi karena

telah

memenuhi

persyaratan

NT

Faktual

memiliki

pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi

ILA

Gorontalo.


AD

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Gorontalo.


T

NG

PE N

GA DI LA

15.3. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Bone

AK AR

T

TU

GI

16.

Propinsi Sulawesi Selatan

UN J

Kabupaten Maros

16.1. Bahwa KPUD Kabupaten Maros menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

T

16.2. Bahwa status TMS keanggotaan Penggugat tersebut hanya

AR

IT

karena permasalahan kekakuan KPU Kabupaten Maros dalam melakukan Verifikasi Faktual.

AK

GG

16.3. Bahwa kekakuan tersebut berupa sikap KPUD Kabupaten

Maros yang tidak montelerir adanya 2 KTA anggota Penggugat yang salah ketik. Satu orang bernama Kadu (KTP)

NJ

juga seorang Kader yang namanya tertulis Syamsiah di KTA

TU

namun nama sebenarnya Nursyiah.

16.4. Bahwa sikap KPUD Kabupaten Maros tersebut jelas telah melanggar azas keadilan dan proporsionalitas sebagaimana

GI

diatur di Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011. 16.5. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Maros, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

IN G

LA

NT

IN

tapi tertulis Kudu (KTA), padahal orangnnya sama. Demikian


NT

kode P 64, P 65, P 66, P 67, P 68.

GG IT U

16.7. Bahwa karena seharusnya untuk Kabupaten Maros Penggugat

Propinsi Sulawesi Selatan Verifikasi

Faktual

karena

Penggugat dinyatakan lolos telah

memenuhi

persyaratan

memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan.

Tidak Memenuhi Syarat untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

NT

Propinsi Bali

ILA

Kabupaten Buleleng

17.1. Bahwa KPUD Kabupaten Bulelang tidak tuntas Verifikasi

AD

melakukan

Faktual

keanggotaan

dalam walaupun


T

17.

IN


NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

pengurus DPC Penggugat siap mengantarkan ke alamat anggota yang dijadikan sampel.

17.2. Bahwa anehnya KPUD Kabupaten Buleleng secara sepihak

UN J

dan pragmatis menyatakan Penggugat TMS keanggotaan.

17.3. Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu, KPUD Propinsi Bali tidak dapat membuktikan bahwa KPUD Kabupaten Buleleng

T

IT

telah melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan.

AK

17.5. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen. 17.6. Bahwa karena untuk Kabupaten Buleleng

NJ

Penggugat

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Bali Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual

TU

karena telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi Bali. 17.7. Bahwa akan tetapi Tergugat justru menyatakan Penggugat

18.

GI

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Bali.

Propinsi Nusa Tenggara Timur

IN G

LA

NT

IN

GG


AR

17.4. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Buleleng,

Kabupaten Manggarai Timur

NT

18.1. Bahwa Tergugat melakukan diskriminasi terhadap Penggugat.

GG IT U

18.2. Bahwa DPC Penggugat dinyatakan TMS karena kantor

berada di Ibu kota Kabupaten sesuai keterangan yang

disampaikan anggota KPUD Kab. Manggarai Timur dalam sidang di Bawaslu.

18.3. Bahwa di Provinsi Maluku Utara ada partai lain yang sudah sebagai

pesera

Pemilu

meskipun

IN

dikukuhkan

kantor

sekretariat tidak berada di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara

NT

namun berada di Ternate, seharusnya di Sofifi dinyatakan lolos.

ILA


AD

kode P73 dan P198.


T

NG

PE N

GA DI LA

sekretariat DPC Penggugat Kab. Manggarai Timur tidak

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Alor

18.5. Bahwa KPUD Kabupaten Alor menyatakan Penggugat TMS

UN J

syarat minimal 30 % pengurus perempuan.

18.6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal 30 % pengurus perempuan hanya

IT

T

untuk pengurus tingkat DPP.

AK


NJ

kode P 61, 62, 203.

TU

Kabupaten Sumba Barat

18.9. Bahwa KPUD Kabupaten Sumba Barat tidak melaksanakan tugasnya untuk memVerifikasi Faktual kepengurusan, namun

18.10. Bahwa

GI

justru menyatakan Penggugat TMS kepengurusan. saat

dilakukan

Verifikasi

Faktual,

Ketua

DPC

Penggugat di Kabupaten Sumba Barat sedang sakit keras dan

IN G

LA

NT

IN

GG


AR

18.7. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Alor,

menjalani rawat inap di Rumah Sakit.

18.11. Bahwa verifikator KPUD Kabupaten Sumba Barat menolak

NT

untuk melakukan Verifikasi Faktual ke Rumah Sakit tersebut.

GG IT U

18.12. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Sumba Barat, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 61, 62, 203

IN

Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur

NT

18.14. Bahwa KPUD Kabupaten Sikka menyatakan Penggugat TMS syarat minimal 30 % pengurus perempuan.

ILA

18.15. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal 30 % pengurus perempuan hanya untuk pengurus tingkat DPP.

AD

18.16. Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Sikka, Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

18.17. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 61, 62.

UN J

18.18. Bahwa karena untuk Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sikka Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Nusa Tenggara

IT

T

Timur Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual karena

AR

telah memenuhi persyaratan memiliki pengurus di lebih dari

AK


19.

Propinsi Maluku

TU

Kabupaten Seram Bagian Barat

NJ

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur.

19.1. Bahwa KPUD Seram Bagian Barat tidak melakukan Verifikasi

GI

Faktual sampai tuntas, namun secara pragmatis memeutuskan Penggugat TMS keanggotaan.

19.2. Bahwa KPUD Seram Bagian Barat menolak menerima

IN G

LA

NT

IN

GG

75 % Kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

perbaikan daftar KTA yang diajukan DPC Penggugat, padahal belum melewati batas waktu perbaikan.

NT

19.3. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Seram Bagian Barat

GG IT U

seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.

sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen yang diberi kode P 70, 71 .

IN

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

19.5. Bahwa KPUD Maluku Tenggara

Barat tidak melakukan

NT

Verifikasi Faktual sampai tuntas, namun secara pragmatis memeutuskan Penggugat TMS keanggotaan. Barat menolak menerima

ILA

19.6. Bahwa KPUD Maluku Tenggara

perbaikan daftar KTA yang diajukan DPC Penggugat, padahal belum melewati batas waktu perbaikan.

AD

19.7. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI


UN J

kode P 70, 71 .

Kabupaten Maluku Tengah. 19.9. Bahwa KPUD Maluku Tengah tidak melakukan Verifikasi namun

secara

memeutuskan Penggugat TMS keanggotaan.

pragmatis

T

tuntas,

AR

sampai

IT

Faktual

melewati batas waktu perbaikan.

AK

daftar KTA yang diajukan DPC Penggugat, padahal belum

NJ

19.11. Bahwa oleh karena itu untuk Kabupaten Maluku Tengah seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual 19.12. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami

kode P 70, 71 .

TU


19.13. Bahwa karena untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku

GI

LA

NT

IN

GG

19.10. Bahwa KPUD Maluku Tengah menolak menerima perbaikan

Tengah Penggugat demikian

IN G

dengan

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual,

untuk

Propinsi

Maluku

Penggugat


memiliki

pengurus

di

lebih

dari

75

%

GG IT U

NT

Kabupaten/kota di Propinsi Maluku.


20.

Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Bengkulu Tengah.

IN

20.1. KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan namun anehnya justru menyatakan

NT


20.2. KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah meminta DPC Penggugat

ILA

untuk mengumpulkan angota yang akan diverifikasi ke kantor KPUD hanya dalam waktu 1 hari. 20.3. Sikap KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah ini jelas melanggar

AD

azas kepantasan dan keadilan. 20.4. Oleh karena itu seharusnya untuk Kabupaten Bengkulu tengah Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Hal. 61 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Maluku.

AK AR

T

TU

GI

20.5. Bahwa terkait permasalahan ini, dalam berkas gugatan kami sampaikan lampiran alat bukti berupa dokumen. 20.6. Bahwa karena untuk Kabupaten Bengkulu Tengah Penggugat

UN J

dinyatakan lolos Verifikasi Faktual, dengan demikian untuk Propinsi Bengkulu Faktual

karena

Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi telah

memenuhi

persyaratan

memiliki

IT

T

pengurus di lebih dari 75 % Kabupaten/kota di Propinsi

AR

Bengkulu.

20.7. Bahwa akan tetapi Tergugat justru

menyatakan Penggugat

AK

GG

Tidak Memenuhi Syarat untuk Propinsi Bengkulu.

-

Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

TU

Negara yang berbunyi : “ Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. -

GI

LA

NJ

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

NT

IN

16. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika objek gugatan bertentangan

Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

IN G

Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD yang berbunyi :

“ Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

GG IT U

NT

suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a.

berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang

memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki

IN

kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di

kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-

NT

kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; “ Surat Edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012

ILA

-

B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

karena

dalam

proses

pengeluarannya,

Tergugat

tidak


T

AD

1. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan azas keterbukaan

NG

PE N

GA DI LA

Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c.

AK AR

T

TU

GI

menginformasikan kepada Penggugat siapa saja orang yang menolak mengaku sebagai anggota Penggugat sewaktu dilakukan Verifikasi Faktual keangotaan.

UN J

2. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan azas keadilan karena dalam proses pengeluarannya Tergugat memberikan waktu yang lebih sedikit kepada Penggugat

yang mengikuti proses Verifikasi

objel

gugatan

akuntabilitaskarena

juga

dalam

bertentangan

proses

dengan

pengeluarannya,

menerapkan metode survey yang salah.

azas

Tergugat

AK

GG

3. Bahwa

AR

politik yang mengikuti proses Verifikasi Faktual tahap pertama.

T

IT

Faktual bersama 17 partai politik lain dibandingkan kepada 16 partai

NJ

tidak sah.

5. Bahwa objek gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

TU

karena Penggugat sebagai partai politik menjadi tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum 2014.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

GI

LA

NT

IN

4. Bahwa oleh karena itu objek gugatan harus dinyatakan batal atau

Tata Usaha Negara (PTUN), Orang atau badan hukum perdata yang

IN G

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

GG IT U

NT

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

7. Bahwa

dengan

demikian

tepat

jika

Penggugat

mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait adanya Objek

GA DI LA

gugatan. Bahwa karena begitu masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai pada bagian VIII di atas, maka

IN

seharusnya Penggugat dinyatakan lolos Verifikasi Faktual. Akan tetapi Tergugat justru mengeluarkan objek gugatan.

NT

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa seharusnya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum 2014 dan Surat Keputusan Tergugat tidak berdasar hukum

AD

ILA

dan harus dibatalkan.


T

NG

PE N

sangatlah

AK AR

T

TU

GI

V. TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memeriksa gugatan ini

UN J

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Partai Nasional Republik) untuk

AR

IT

T

seluruhnya;

AK

Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

NJ

2014, khususnya pada Lampiran II butir 19 yang berbunyi PARTAI POLITIK DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014: 19 Partai Nasional

TU

Republik ( Objek Gugatan) ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8

GI

LA

NT

IN

GG

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Januari 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

IN G

Umum Tahun 2014, khususnya berbunyi

PARTAI

POLITIK

pada Lampiran II butir 19 yang

DINYATAKAN

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014: 19

GG IT U

NT

Partai Nasional Republik (Objek Gugatan) ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan

Nasional Republik) memenuhi syarat sebagai

peserta Pemilihan

Umum 2014 dan selanjutnya mengikut-sertakan Penggugat (Partai

IN

Nasional Republik) dalam Pemilihan Umum 2014 untuk seterusnya.

NT

5. Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

ILA

adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas,

AD

Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan tertanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;


T

NG

PE N

GA DI LA

baru yang isinya pada pokoknya menyatakan Penggugat (Partai

AK AR

T

TU

GI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT.

UN J

2. Setelah membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT, terdapat 2 (dua)

kualifikasi

materi

gugatan

PENGGUGAT

yaitu,

pertama,

mempermasalahkan tafsir norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

IT

T

yang berkaitan dengan syarat penyertaan 30% (tiga puluh persen

AR

keterwakilan perempuan) kepengurusan partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta metode verifikasi keanggotaan partai politik.

AK

GG

Kedua, proses dan hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

NJ

Tahun 2012 merupakan kompetensi Mahkamah Agung. Untuk itu, gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan tafsir norma Undang-

TU

Undang Nomor 8 Tahun 2012 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) salah alamat dan patut dikesampingkan.

3. Sebelum menyampaikan bantahan teknis terhadap proses dan hasil verifikasi

faktual

GI

LA

NT

IN

Review Peraturan KPU terhadap norma Undang-Undang Nomor 8

di

tingkat

provinsi

dan/atau

kabupaten/kota,

IN G

TERGUGAT memandang perlu memberikan pemahaman secara komprehensif kebijakan yang ditempuh oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan tugas dan wewenang verifikasi partai politik peserta Pemilu

GG IT U

NT

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

4. Tugas dan wewenang TERGUGAT dalam verifikasi partai politik

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,

IN

dan DPRD antara lain merencanakan program dan anggaran serta

menetapkan jadual, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk

DPR dan Pemerintah.

NT

setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan

Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai

ILA

politik, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

AD

Daerah menyebutkan partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran dan dilengkapi dokumen persyaratan yang Hal. 65 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

AK AR

T

TU

GI

lengkap. Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan KPU melaksanakan penelitian administrasi dan menetapkan keabsahan partai politik menjadi peserta

UN J

pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

IT

T

Memperhatikan atribusi wewenang tersebut, berpedoman pada Undang-

AR

Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, TERGUGAT menyusun dan menetapkan menetapkan Peraturan

AK

GG

KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

NJ

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

TU

5. Mekanisme penyusunan Peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik

Bahwa dalam menyusun Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, TERGUGAT telah mematuhi dan melaksanakan asas pembentukan

GI

LA

NT

IN

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

peraturan perundang-undangan yang baik dengan menempuh langkah

IN G

sebagai berikut:

a. Menyusun pokok-pokok pikiran sebagai dasar penyusunan muatan materi rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi

GG IT U

NT

partai politik;

b. Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana huruf a, TERGUGAT menyusun rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran dan

c. Dalam rangka membangun partisipasi publik dalam penerbitan

Peraturan KPU, TERGUGAT melaksanakan kegiatan uji publik

kepentingan lainnya; melaksanakan

uji

publik

sebagaimana

NT

d. Disamping

IN

dengan mengundang ahli, praktisi Pemilu, media dan pemangku

huruf

c,

TERGUGAT juga memfasilitasi partai politik untuk menyampaikan saran

pendapat

terhadap

rancangan

Peraturan

KPU

tentang

ILA

pendaftaran dan verifikasi partai politik. Beberapa isu penting norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 antara lain inkonsistensi, saling bertentangan,

multitafsir

khususnya

yang

berkaitan

dengan

AD

persyaratan dan verifikasi partai politik menjadi bahan diskusi dalam pembahasan rancangan peraturan KPU. Hal. 66 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

verifikasi partai politik;

AK AR

T

TU

GI

Ketidakkonsistenan pengaturan penyertaan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ”partai politik

UN J

dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat antara lain menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Sementara ketentuan Pasal

IT

T

15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan

AR

dokumen persyaratan meliputi surat keterangan dari pengurus pusat

AK

kurangnya 30% sesuai ketentuan perudang-undangan. Adapun

penjelasan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 2012

menyebutkan

yang

dimaksud

sesuai

ketentuan

NJ

Tahun

perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

TU

2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

GI

Memperhatikan ketidakkonsistenan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum Pemilu, TERGUGAT melakukan ikhtiar melengkapi dan/atau memberi tafsir tunggal terhadap ketentuan

IN G

LA

NT

IN

GG

partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan memperhatikan filosofi kebijakan affirmasi (kebijakan khusus bersifat sementara) partisipasi

NT

perempuan dibidang politik yang secara substantif dijamin oleh

GG IT U

konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Demikian pula dengan kebijakan KPU tentang metode verifikasi

keanggotaan partai politik telah sesuai dengan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan

kebenaran

syarat

partai

politik

IN

penjelasannya, KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan dengan

metode

yang

dapat

metode sampling. tentang

penyertaan

30%

keterwakilan

perempuan

ILA

Ketentuan

NT

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan

kepengurusan partai politik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta metode verifikasi keanggotaan partai politik telah sesuai dengan

AD

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan berlaku equal treatment untuk seluruh partai politik calon peserta Pemilu.


T

NG

PE N

GA DI LA

serta Undang-Undang Partai politik.

AK AR

T

TU

GI

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak melaksanakan verifikasi pengurus partai politik tingkat kecamatan patut dikesampingkan.

UN J

e. Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, TERGUGAT melaksanakan konsultasi dengan DPR dan

Pemerintah

atas rancangan Peraturan

KPU tentang

IT

T

pendaftaran dan verifikasi partai politik;

AR

f. Berdasarkan langkah-langkah sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d, TERGUGAT melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan

AK

GG

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012.

NJ

dan penetapan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Jis. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8

Peserta

Pemilu

Anggota

TU

Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang

GI

LA

NT

IN

6. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka penyusunan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

IN G

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota a quo telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan

IN

mengajukan pendaftaran dan dilengkapi dokumen persyaratan yang

lengkap. Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

NT

Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan KPU melaksanakan penelitian administrasi dan menetapkan keabsahan partai politik menjadi peserta pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian administrasi

ILA

dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU. Berkaitan dengan tindak lanjut verifikasi administrasi, ketentuan Pasal

AD

16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan penjelasannya menyebutkan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan, Hal. 68 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

7. Alur pendaftaran dan verifikasi partai politik

GG IT U

NT

Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan

AK AR

T

TU

GI

kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik sampai tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi faktual, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, TERGUGAT

UN J

menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut di atas, maka seleksi partai politik menjadi peserta pemilu dilaksanakan

T

IT

dengan sistem gugur. Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT

AR

menempuh kebijakan:

pendaftaran

kepada

TERGUGAT

dilengkapi

dengan

dokumen

AK

GG

a. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan

persyaratan;

NJ

dengan akhir masa pendaftaran, dokumen partai politik yang bersangkutan tidak dapat ditindaklanjuti verifikasi administrasi. partai

politik

yang

dinyatakan

TU

Terhadap

memenuhi

syarat

pendaftaran, ditindaklanjuti verifikasi administrasi; c. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, TERGUGAT memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki dan/atau

GI

LA

NT

IN

b. Apabila partai politik tidak dapat melengkapi persyaratan sampai

melengkapi persyaratan;

melakukan

IN G

d. TERGUGAT

verifikasi

terhadap

perbaikan

syarat

administratif. Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, TERGUGAT menyusun berita acara partai politik yang memenuhi

GG IT U

NT

dan tidak memenuhi syarat administrasi;

e. Apabila partai politik memenuhi syarat administrasi, ditindaklanjuti

verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan

f. Di samping memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012,

dalam

menyusun

kebijakan,

TERGUGAT

IN

memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, antara lain

transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dalam rangka

NT

pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemilu, TERGUGAT menempuh kebijakan membangun sistem informasi, melaksanakan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual dan memberikan pelayanan data dan

8. Kebijakan

ILA

informasi kepada publik.

TERGUGAT

menyusun

dan

menetapkan

mekanisme

AD

pendaftaran dan verifikasi partai politik merupakan pelaksanaan atribusi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Hal. 69 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

faktual, TERGUGAT menetapkan partai politik peserta Pemilu.

AK AR

T

TU

GI

Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hal demikian dibenarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 dan Keputusan Bawaslu atas

UN J

sengketa Pemilu Nomor 004/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013.

9. Pelaksanaan pendaftaran partai politik

IT

T

Dalam masa pendaftaran tanggal 10 Agustus - 7 September 2012, KPU

AR

menerima pendaftaran 46 (empatpuluh enam) partai politik. Setelah berakhirnya masa pendaftaran 7 September 2012, TERGUGAT

AK

GG

melakukan penelitian kembali terhadap tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran partai politik dan kelengkapan syarat pendaftaran.

NJ

politik tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 11 Peraturan

TU

KPU Nomor 12 Tahun 2012 sehingga tidak dapat ditindaklanjuti verifikasi administrasi.

10. Pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi administrasi

GI

LA

NT

IN

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, terdapat 12 (dua belas) partai

Verifikasi administrasi dilaksanakan pada 11 Agustus - 6 Oktober 2012.

IN G

Verifikasi administrasi terhadap dokumen kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

GG IT U

NT

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, TERGUGAT menyampaikan hasilnya kepada 34 (tigapuluh empat) partai politik pada 8 Oktober 2012

dan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 selama 7 (tujuh) hari yaitu

tanggal 9 - 15 Oktober 2012. Dalam kegiatan tersebut, Partai Republik

IN

Nusantara (Republikan) tidak hadir. TERGUGAT menindaklanjuti mengirimkan hasil verifikasi administrasi melalui kurir.

peserta

Pemilu

Anggota

NT

Dalam masa perbaikan, TERGUGAT menerima dokumen syarat menjadi DPR,

DPRD

Provinsi,

dan

DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 dari 33 (tigapuluh tiga) partai politik. dokumen

tersebut,

TERGUGAT

ILA

Terhadap

melakukan

verifikasi

administrasi pada tanggal 16 - 22 Oktober 2012. Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, terdapat 16 (enam partai

politik

yang

AD

belas)

memenuhi

syarat

adminstrasi

untuk

ditindaklanjuti verifikasi faktual yaitu: Hal. 70 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

dokumen syarat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,

AK AR

T

TU

GI

a. Partai Amanat Nasional; b. Partai Bulan Bintang;

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

UN J

d. Partai Demokrasi Pembaruan; e. Partai Demokrat;

f. Partai Gerakan Indonesia Raya;

IT

T

g. Partai Golongan Karya;

AR

h. Partai Hati Nurani Rakyat; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

k. Partai Kebangkitan Bangsa;

o. Partai Persatuan Nasional;

TU

n. Partai Peduli Rakyat Nasional;

NJ

m. Partai NasDem;

p. Partai Persatuan Pembangunan.

11. Delapan belas partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

GI

LA

NT

IN

l. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru;

AK

GG

j. Partai Keadilan Sejahtera;

administrasi menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Berdasarkan hasil Bawaslu

merekomendasikan

IN G

pemeriksaan,

kepada

KPU untuk

melakukan verifikasi faktual terhadap 12 (dua belas) partai politik. Tindak lanjut

rekomendasi

Bawaslu

dilakukan

pemeriksaan

terhadap

GG IT U

NT

kelengkapan persyaratan administrasi partai politik sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Pelaksanaan tugas KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tidak

pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

IN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, DKPP

menerbitkan Putusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 dimana amar

NT

putusan pada angka 3 menyebutkan membenarkan rekomendasi Bawaslu agar KPU mengikutsertakan 18 (delapan belas) partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual

ILA

dengan tidak mengubah jadual tahapan Pemilu. Adapun 18 (delapan belas) partai politik tersebut adalah: a. Partai Bhinneka Indonesia;

AD

b. Partai Buruh;

c. Partai Damai Sejahtera;


T

NG

PE N

GA DI LA

dapat diterima oleh Bawaslu dan menjadi obyek pemeriksaan dugaan

AK AR

T

TU

GI

d. Partai Demokrasi Kebangsaan; e. Partai Karya Peduli Bangsa; f. Partai Karya Republik;

UN J

g. Partai Kebangkitan Nasional Ulama; h. Partai Kedaulatan;

i. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;

l. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;

n. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;

q. Partai Republika Nusantara;

TU

r. Partai Serikat Rakyat Independen.

NJ

p. Partai Republik;

12. Melaksanakan putusan DKPP tersebut, KPU menempuh kebijakan melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) partai politik

GI

LA

NT

IN

o. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;

AK

GG

m. Partai Nasional Republik;

T

k. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;

AR

IT

j. Partai Kongres;

dengan

mengoptimalkan

waktu

yang

tersedia

pada

tahapan

IN G

pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012.

GG IT U

NT

13. Untuk memberikan solusi sengketa dokumen partai politik sebagai akibat 18 (delapan belas) partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat

administrasi, KPU menempuh kebijakan sumber data verifikasi faktual

KPU dan telah dilakukan verifikasi administrasi. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang dimiliki oleh KPU dengan

IN

yang diakui oleh partai politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai tingkatan

NT

kepengurusan.

14. Kebijakan tersebut disampaikan kepada partai politik melalui surat

ILA

Nomor 676/KPU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 dan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui surat Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Disamping menerbitkan surat tersebut di atas, KPU

AD

juga melakukan tatap muka dengan 18 (delapan belas) partai politik


T

NG

PE N

GA DI LA

adalah dokumen yang diserahkan pimpinan pusat partai politik kepada

AK AR

T

TU

GI

untuk mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi faktual pasca putusan DKPP. Kegiatan yang sama dilakukan KPU kepada KPU Provinsi.

UN J

15. Pelaksanaan verifikasi faktual

a. KPU melakukan verifikasi faktual terhadap: 1) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat dengan cara

IT

T

mendatangi kantor pengurus partai politik.

AR

2) pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dengan cara

AK

GG

mendatangi kantor pengurus partai politik.

3) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai

NJ

4) domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat harus berada di wilayah

TU

ibukota negara.

b. KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual terhadap:

GI

1) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik. 2) pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik

IN G

LA

NT

IN

politik.

tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik.

politik.

GG IT U

NT

3) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai

4) domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi harus berada di wilayah

c. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap:

IN

a) kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik

1) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota

NT

dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik.

2) pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen)

ILA

dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik. 3) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik.

AD

4) domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota harus berada di wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal. 73 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

ibukota provinsi, kecuali daerah pemekaran.

AK AR

T

TU

GI

5) domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota yang berada pada daerah induk, sementara daerah tersebut telah dilakukan pemekaran maka domisili kantor tetap pada daerah induk dinyatakan

UN J

memenuhi syarat.

b) keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu

IT

T

perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik

AR

tingkat kabupaten/kota dengan metode sensus atau sampel acak sederhana. Verifikasi faktual keanggotaan dilaksanakan dengan cara

AK

GG

bertemu secara langsung dengan anggota partai politik.

NJ

politik, TERGUGAT menerbitkan surat Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal

Peserta Pemilu Tahun 2014.

TU

4 Oktober 2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon

16. Hasil verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilu Hasil verifikasi faktual disampaikan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU

GI

LA

NT

IN

Sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual partai

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Dalam rapat pleno terbuka,

IN G

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menghadirkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, partai politik calon peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diupayakan

GG IT U

NT

oleh TERGUGAT dalam rangka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu. Partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual.

Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi pada tanggal 7 - 8 Januari 2013,

IN

melalui Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, TERGUGAT menetapkan 10 (sepuluh) partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota

NT

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Partai Peserta Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Republik

ILA

Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014 karena tidak memenuhi persyaratan di tingkat provinsi yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan

AD

syarat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di 19 (sembilan belas) provinsi.


T

NG

PE N

GA DI LA

Pasal 8 ayat (2) setelah dilakukan verifikasi kelengkapan syarat

AK AR

T

TU

GI

17. Substansi gugatan PENGGUGAT sama dengan pokok permohonan sengketa partai politik yang disampaikan kepada Bawaslu dengan

UN J

nomor permohonan 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Bahkan beberapa materi yang diajukan kepada Bawaslu copy paste untuk materi gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Proses penyelesaian sengketa

IT

T

Pemilu yang diajukan Partai Nasional Republik telah dilakukan

AR

pemeriksaan oleh Bawaslu melalui tahapan mediasi dan ajudikasi. Dalam proses ajudikasi, Bawaslu menetapkan hukum acara dengan

AK

GG

mengadopsi prosedur beracara yang berlaku di lembaga peradilan pada

umumnya. Hal demikian diatur oleh Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu

NJ

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DRRD. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan, jawaban, bukti, dan

TU

kesimpulan. Dalam persidangan ajudikasi di Bawaslu, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya sehingga dalam keputusan Bawaslu permohonan PENGGUGAT ditolak.

GI

LA

NT

IN

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

18. Terhadap dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan proses dan hasil

IN G

verifikasi faktual di provinsi dan/atau kabupaten/kota disampaikan sanggahan/jawaban sebagai berikut:

Kabupaten Nias.

GG IT U

NT

A. SUMATERA UTARA

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan Partai

dilaksanakan

TERGUGAT

PENGGUGAT sesuai

di

Kabupaten

dengan

ketentuan

Nias

telah

peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan

IN

kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu

yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU

NT

Kabupaten Nias melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

ILA

Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Nias Selatan telah TERGUGAT

AD

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan Hal. 75 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

keanggotaan

AK AR

T

TU

GI

kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten

Nias

Selatan

melakukan

rapat

pleno

terbuka

dan

UN J

menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik. Kota Tanjung Balai

T

Bahwa KPU Kota Tanjung Balai telah menyampaikan dan mengingatkan

AR

IT

DPC Partai Nasrep Kota Tanjung Balai untuk segera melakukan perbaikan daftar KTA Keanggotaan Partai Nasrep. Dan KPU Kota

AK

GG

Tanjung Balai juga telah memberikan waktu kepada DPC Partai Nasrep Kota Tanjung Balai untuk melakukan perbaikan daftar KTA Keanggotaan

memenuhi

NJ

juga telah diberikan tenggang waktu tambahan DPC Partai Nasrep tidak kewajibannya

memberikan

perbaikan

daftar

KTA

Kabupaten Batubara

TU

Keanggotaan Partai Naserp kepada KPUKota Tanjung Balai.

GI

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Batubara telah dilaksanakan

TERGUGAT

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

IN G

LA

NT

IN

Partai Nasrep, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU

B. PROVINSI SUMATERA BARAT Kabupaten Sijunjung

Bahwa KPU Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan verfikasi terhadap

IN

DPC partai Nasional Republik Kabupaten Sijunjung dengan rincian

NT

sebagai berikut : Verifikasi tahap I

1. Verifikasi Faktual Keanggotaan DPD NASREP Kabupaten Sijunjung

ILA

dari 250 KTA yang diajukan, dilakukan pencuplikan sample sebanyak 25 orang. Hasil verifikasinya adalah 24 orang (4 orang memenuhi syarat dan 20 orang tidak memenuhi syarat).

AD

KPU Kabupaten Sijunjung telah menyurati DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung untuk dapat menghadirkan anggota DPC Nasrep Kabupaten


T

NG

PE N

GA DI LA

hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

GG IT U

NT

Kabupaten Batubara melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan

AK AR

T

TU

GI

Sijunjung yang terpilih sebagai sampel yang tidak berhasil ditemui petugas verifikator ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung. Jumlah anggota yang dipanggil sebanyak 16 orang dari 20 orang yang tidak

UN J

memenuhi syarat tersebut. Namun hingga tahapan verifikasi faktual tahap pertama berakhir pada tanggal 12 Desember 2012, tidak satupun anggota DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung yang terpilih

AR

Kabupaten Sijunjung ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung.

T

IT

sebagai sampel yang dihadirkan oleh Pimpinan DPC Partai Nasrep

AK

kenggotaan DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung yang diverifikasi juga

NJ

dinyatakan Tidak Memenuhi Tingkat Kabupaten Sijunjung karena dari 25 sampel yang diverifikasi, hanya 4 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan hasil proyeksi sebanyak 40 orang.

TU

Angka Proyeksi DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung tidak memenuhi syarat minimal 1/1000 jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yakni sebanyak 236 orang.

GI

LA

NT

IN

GG

2. Dari Hasil verifikasi faktual Tahap Pertama diketahui bahwa untuk

3. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, maka DPC

IN G

Nasrep Kabupaten Sijunjung diberikan kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki berkas dokumen persyaratan yang Tidak Sesuai

dan menyerahkannya ke KPU Kabupaten Sijunjung pada

GG IT U

NT

tanggal 14 Desember 2012 hingga 18 Desember 2012.

4. KPU Kabupaten Sijunjung kembali melakukan Verifikasi Faktual

keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan dan keanggotaan

DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung pada tanggal 19 – 28 Desember

Verifikasi Tahap II a. Verifikasi Kepengurusan

NT

IN

2012

Verifikasi Kepengurusan DPC Nasrep Kab. Sijunjung dilakukan pada

ILA

tanggal 19 Desember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012. Dari hasil verifikasi ditemukan sebagai berikut : Keberadaan Kantor : Sesuai dengan dokumen

2.

Bukti Kepemilikan kantor : Sesuai dengan dokumen

AD

1.


T

NG

PE N

GA DI LA

Tahap Kedua. Verifikasi hasil perbaikan Tarhadap Kepengurusan,

AK AR

T

TU

GI

3.

Daftar Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) : Ketua, Sekretaris, Bendahara sesuai dengan dokumen

4.

Keberadaan Pengurus Inti :

UN J

Ketua : Nama/ oranganya sesuai dengan dokumen : Nama / orangnya sesuai dengan dokumen

Bendahara

: Nama/ orangnya sesuai dengan dokumen

T

Sekrearis

IT

Dan keterwakilan 30 % perempuan dalam susunan kepengurusan :

AR

sesuai dengan dokumen

AK

Pada masa perbaikan DPC PArtai Nasrep menyerahkan foto kopi

NJ

KTA sebanyak dan Daftar Nama Anggota. Setelah dilakukan penelitian/singkronisasi antara KTA dan Daftar nama anggota hanya

TU

terdapat 281 KTA yang sesuai sedangkan 9 KTA ditemukan ganda.

Hasil cuplik sampel yang dilakukan adalah sebanyak 33 orang (dengan asumsi dilebihkan sebanyak 5 sampel jika ada sampel yang terdeteksi ganda) dari pengambilan 10% jumlah pengajuan KTA.

GI

LA

NT

IN

GG

b. Verifikasi Keanggotaan:

IN G

Dari Populasi sebanyak 281 orang yang disampaikan oleh Partai Nasrep Kabupaten Sijunjung kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan jumlah sampel 33 orang dan berdasarkan hasil verifikasi

GG IT U

NT

faktual, diperoleh hasil bahwa 22 orang dari 33 orang jumlah sampel yang memenuhi syarat sebagai anggota partai Nasrep Kabupaten

sebagai anggota Partai Nasrep Kabupaten Sijunjung, 14 orang difaktual dan ditemukan dilapangan serta mengakui sebagai anggota

Partai Politik Nasrep Kabupaten Sijunjung, sementara 7 orang

IN

menolak.

KPU Kabupaten Sijunjung juga telah menyurati DPD Nasrep

NT

Kabupaten Sijunjung untuk dapat menghadirkan anggota DPC Nasrep Kabupaten Sijunjung sebanyak 12 orang untuk dapat dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Sijunjung.

ILA

Partai Nasrep Kabupaten Sijunjung menghadirkan anggota partai tersebut pada tanggal 28 Desember 2012 pada pukul 22.00 Wib, dari 12 orang yang diminta untuk dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten

AD

Sijunjung hanya 8 orang yang dapat dihadirkan, 2 orang telah


T

NG

PE N

GA DI LA

Sijunjung. Dengan rincian dari 22 orang yang memenuhi syarat

AK AR

T

TU

GI

meninggal dunia dan 2 orang tidak dapat dihadirkan ke KPU Kabupaten Sijunjung yakni atas nama: Hamidah

2.

Juweni

UN J

1.

Alna Riswan

2.

Abdul Rahman

AR

IT

1.

T

Berikut nama-nama yang telah meninggal dunia:

AK

tanggal 28 Desember 2012 pukul 24.00 WIB DPC Partai Nasrep Kabupaten Sijunjung tidak dapat menghadirkan 2 orang anggota

NJ

tersebut diatas (Hamidah dan Juweni) dan Pimpinan Partai Nasrep Kabupaten Sijunjung tidak hadir dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 29 Desember 2012 tersebut.

TU

Pada tanggal 30 Desember 2012 Partai Nasrep Kab. Sijunjung menyampaikan

keberatan

hasil

verifikasi

tersebut

dengan

melampirkan pernyataan tertulis dari anggota Partai Nasrep yang bernama Hamidah dan Juweni.

GI

LA

NT

IN

GG

Sampai dengan berakhirnya Tahapan Verifikasi Hasil Perbaikan pada

Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kab. Sijunjung selalu

IN G

didampingi oleh Panwaslu Kabupaten Sijunjung, termasuk saat menghadirkan anggota Parpol yang tercuplik sebagai sample yang

GG IT U

NT

tidak dtemui dilapangan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berikut ini adalah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU

Pada Hari Sabtu, 8 Desember 2012, Komisi Pemilihan Umum

003.435089/XII/2012 tentang

IN

Kabupaten Kepulauan Mentawai mengirimkan surat nomor 33/KPU-Kabpemberitahuan verifikasi faktual. Surat

NT

tersebut berisi tentang jadwal pelaksanaan verifikasi faktual ke kantor Partai Nasional Republik yang dilaksanakan pada hari Senin, 10

ILA

Desember 2012 pukul 16.00 Wib (surat terlampir).

Pada saat melakukan verifikasi faktual, yang ditemui dan hadir di kantor Partai Nasrep adalah Sekretaris Partai Nasrep (pengurus yang

AD

legalitasnya berdasarkan SK yang dimiliki oleh partai) dan salah seorang anggota Partai.


T

NG

PE N

GA DI LA

Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Partai Nasional Republik :

AK AR

T

TU

GI

Pada saat melakukan verifikasi ada beberapa hal yang menjadi catatan : a. SK Kepengurusan yang dimiliki oleh pengurus partai nasrep berbeda

UN J

dengan SK Kepengurusan yang diterima dari KPU.

b. Pengurus Partai Nasrep yang legalitasnya berdasarkan SK yang diterima dari KPU tidak seorangpun hadir pada saat dilakukannya

IT

T

verifikasi faktual di kantor Partai Nasrep.

AR

c. Tidak seorangpun pengurus perempuan yang hadir pada saat

AK

GG

dilakukan verifikasi faktual.

Catatan-Catatan tersebut di sampaikan/diberitahukan kepada pengurus

NJ

pengurus untuk mendatangkan Ketua dan Bendahara serta pengurus perempuan ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebab

TU

yang bersangkutan tidak hadir pada saat verifikasi faktual dilaksanakan di kantor partai yang bersangkutan.

Ketua, Bendahara dan Pengurus Perempuan masih belum diverifikasi

GI

LA

NT

IN

yang hadir untuk di perbaiki pada masa perbaikan dan meminta kepada

hingga masa verifikasi faktual tahap I berakhir yaitu tanggal 11

IN G

Desember 2012 karena tidak dihadirkan oleh Partai Nasrep ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengirimkan 42

/KPU-Kab-003.435089/

XII/2012

tentang

GG IT U

nomor

NT

surat

Pemberitahuan Berkas Perbaikan (surat terlampir).

(berdasarkan SK yang dimiliki oleh parpol) menyerahkan berkas perbaikan partai. Berkas yang diserahkan adalah :

IN

a. SK Kepengurusan Partai b. Bukti Kepemilikan kantor

Parpol).

d. Surat Pernyataan

Partai Politik

30 % keterwakilan

mengenai

sekurang

perempuan pada kepengurusan

ILA

kurangnya

DPP

NT

c. Daftar susunan Pengurus dan Alamat Kantor (Lampiran 2 Model F1-

Parpol Tingkat Kabupaten/Kota (Model F3-Parpol).

AD

Pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2012, Ketua Partai Nasrep (Elias) mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Hal. 80 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2012, Sekretaris Partai Nasrep

AK AR

T

TU

GI

diverifikasi secara faktual. Kepada yang bersangkutan, petugas verifikasi kembali mengingatkan tentang bahwa bendahara dan pengurus perempuan Partai Nasrep Kabupaten Kepulauan Mentawai

UN J

belum diverifikasi dan belum dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

IT

T

tentang Bendahara dan Pengurus Perempuan yang belum Dalam

AR

masa verifikasi faktual Tahap II, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

AK

diverifikasi.

NJ

Tanggal 27 Desember 2012 (satu hari sebelum masa verifikasi faktual perbaikan habis), petugas verifikasi mengingatkan kembali Ketua Partai Nasrep Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui telepon untuk

TU

menghadirkan Bendahara dan Pengurus perempuan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada hari itu, ketua Partai Nasrep Kabupaten Kepulauan Mentawai

GI

LA

NT

IN

GG

kembali mengkomunikasikan kepada ketua partai yang bersangkutan

mengirim surat via email yang menyatakan bahwa tidak bisa

IN G

menghadirkan pengurus perempuannya karena natal dan kesulitan transportasi. Selanjutnya, via telepon ketua partai Nasrep Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta tambahan waktu untuk menghadirkan

GG IT U

NT

pengurus perempuan dan menawarkan akan mengantar langsung petugas verifikasi ke rumah pengurus perempuan tersebut pada

tanggal 3 Januari 2013. Petugas verifikasi menolak tawaran tersebut

Hingga berakhirnya jadwal verifikasi faktual yaitu tanggal 28

Pengurus

perempuan

ke

KPU

Kabupaten

Kepulauan

NT

Mentawai.

kantor

IN

Desember 2012, partai Nasrep tidak menghadirkan Bendahara dan

Pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012, KPU Kabupaten

ILA

Kepulauan Mentawai menyerahkan surat nomor 33 /UND /XII/2012 tentang Undangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka penyusunan berita acara verifikasi faktual. Namun pada saat undangan tersebut

AD

diserahkan ke kantor Partai Nasrep, kantor partai tersebut kosong.


T

NG

PE N

GA DI LA

karena sudah melebihi masa verifikasi faktual.

AK AR

T

TU

GI

Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, KPU kabupaten Kepulauan

Mentawai

melaksanakan

Rapat

Pleno

Terbuka

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Faktual. Dari 4 partai yang

UN J

diverifikasi, yang hadir hanya Partai Damai Sejahtera.

Bahwa terhadap keanggotaan Partai Nasrep Kabupaten Kepulauan

IT

T

Mentawai dapat dijelaskan sebagai berikut :

AR

DPC Partai Nasrep menyerahkan foto kopi KTA anggotanya sebanyak

AK

faktual untuk keanggotaan partai Nasrep Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dilakukan pada tanggal 10 – 11 Desember 2012 dengan hasil sebagai berikut :

NJ

IN

GG

112 KTA. Sampel yang diverifikasi sebanyak 11 KTA. Verifikasi

9 orang Anggota mengakui keanggotaan partainya, 1 orang mengisi

NT

formulir F.12 (terlampir), 1 orang tidak dapat ditemui. Hasil proyeksi =

TU

90.

Syarat = 78. Kesimpulan = Keanggotaan Partai Nasrep Kabupaten

GI

LA

Kepulauan Mentawai Memenuhi Syarat

Kabupaten Pesisir Selatan.

IN G

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Pesisir Selatan telah TERGUGAT

sesuai

NT

perundang-undangan. Berdasarkan

dengan

ketentuan

peraturan

hasil verifikasi faktual telah

GG IT U

dilaksanakan

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan

sampai dengan

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil

terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

Kabupaten Kepulauan Karimun.

NT

Bahwa verifikasi faktual keanggotaan partai sesuai dengan Surat Edaran no. 481/KPU/X/2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik

ILA

Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, yaitu bertemu secara langsung dengan anggota partai politik dilakukan secara door to door/langsung turun ke lapangan dengan mengunjungi rumah anggota partai yang tercantum pada sampel bukan dikumpulkan di kantor sekretariat DPC


T

Nasrep.

AD

-

IN

C. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NG

PE N

GA DI LA

perbaikan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat pleno

AK AR

T

TU

GI

-

Bahwa surat pemberitahuan tentang tahapan dan jadwal verifikasi factual

sebagaimana

tertuang

dalam

surat

edaran

KPU

No.

681/KPU/XII/2012 telah disampaikan kepada pengurus DPC Nasional

UN J

Republik Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, tidak alasan bagi partai tidak mengetahui tahapan dan jadwal, walaupun hari libur nasional tahapan tetap berjalan dan kegiatan tetap dilaksanakan.

T

Pada masa perbaikan verifikasi factual keanggotaan Partai Nasrep

IT

-

AR

Kabupaten Karimun, petugas verifikasi telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan cara turun ke lapangan door to

AK

GG

door sesuai dengan alamat yang tercantum dalam sampel dari jumlah 29

sampel, ditemukan 14 orang. Namun sisanya 15 sampel tidak ditemukan

NJ

IN

alamatnya. Oleh karena itu pada tanggal 24 Desember 2012 KPU Kabupaten Karimun menyurati Pengurus DPC Nasrep Kabupaten

TU

dihadirkan di kantor KPU Kabupaten Karimun. Namun sampai pada masa berakhirnya masa perbaikan yaitu tanggal 28 Desember 2012 . Pengurus DPC Nasrep tidak dapat menghadirkan anggota tersebut di kantor KPU Karimun. -

GI

LA

NT

Karimun agar anggota yang tidak ditemukan tersebut untuk dapat

Bahwa petugas verifikator melakukan tugasnya sampai TUNTAS, tidak

IN G

asal-asalan sebagaimana yang dituduhkan diatas. Karena alamat yang ada di sampel tidak dapat ditemukan, maka dari itu KPU Kabupaten Karimun memberitahukan kepada pengurus DPC Nasrep Karimun untuk

GG IT U

NT

menghadirkan anggota-anggota yang tidak ditemukan tersebut di kantor KPU Kabupaten Karimun sampai batas waktu yang telah ditentukan.

DPC Nasrep tidak dapat menghadirkan anggota-anggotanya tersebut.

-

Bahwa pada waktu rapat pleno di tingkat kabupaten Karimun yang

dilaksanakan pada atanggal 30 November 2012. Pimpinan rapat telah

IN

memberikan waktu bagi pengurus DPC Nasrep untuk memberikan sanggahan, namun tidak ada yang memberikan sanggahan. Tetapi

menyampaikan

sanggahan

NT

setelah ketok palu dan selesainya rapat pleno, ketua DPC Nasrep baru dengan

mengisi

lembar

pernyataan

D. PROVINSI RIAU Indragiri Hulu.

ILA

keberatan sementara pimpinan sudah meninggalkan tempat.

AD

 Verifikasi Fertual Keanggotaan Tahap I tanggal 05 s/d 11 Desember 2012 dengan hasil


T

NG

PE N

GA DI LA

Namun sampai batas waktu yang telah di berikan oleh KPU, pengurus

AK AR

T

TU

GI

a. Populasi = 385 sampel = 39 orang b. MS = 9 Orang

c. TMS = 12 orang

UN J

d. 18 orang tidak ditemukan harus dihadirkan oleh DPC  Pleno dilakukan tanggal 11 Desember 2012 dan disampaikan dengan Kabupaten

Indragiri

Hulu

Nomor

AR

202/KPU/Kab.004.435183/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012

T

KPU

IT

Surat

AK

28 Desember 2012 dengan hasil : Populasi = 410 sampel = 41 orang

b.

MS = 13 Orang

c.

TMS = 7 orang

d.

21 orang tidak ditemukan harus dihadirkan oleh DPC

TU

NJ

a.

 Hasil sebagaimana tersebut diatas disampaikan kepada DPC P

GI

Nasrep kabupaten indragiri Hulu (Sdr. Emi Rosyadi, SP) baik yang MS, TMS maupun yang tidak ditemukan.

IN G

LA

NT

IN

GG

 Verifikasi Fertual Keanggotaan Tahap II (Perbaikan) tanggal 19 s/d

 Terhadap hasi verifikasi faktual tersebut diatas, disampaikan kepada pimpinan DPC P. Nasrep Kab. Indragiri Hulu bahwa :

GG IT U

NT

a. Jumlah MS baru mencapai 13 orang, TMS 7 orang b. Jumlah sampel yang akan dihadirkan 21 orang

c. Bila sampel yang akan dihadirkan hadir seluruhnya dan seluruhnya

dipanggil) = 13 +21 = 34 Angka Proyeksi = 34 X 10 = 340 Angka

proyeksi masih dibawah angka proyeksi tersebut masih dibawah

IN

angka minimal 363.

d. Data pada huruf a,b dan c diatas berdasarkan lampiran 2 Model F8

NT

Parpol

e. Setelah disampaikan dan memahami penjelasan sebagaimana huruf c diatas, maka atas persetujuan ketua DPC P. Nasrep Kab. Indragiri

ILA

Hulu (Sdr. Emi Rosyadi, SP) sampel tidak perlu dihadirkan lagi kekantor KPU Inderagiri Hulu.

AD

 Pada saat Pleno Terbuka penyampaian hasil verifikasi faktual tanggal 29 Desember 2012 di kantor KPU indragiri Hulu , DPC P. Hal. 84 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

berkesimpulan MS, maka angka proyeksi yg diperoleh =(MS+yang

AK AR

T

TU

GI

Nasrep

Indragiri

Hulu

membawa

beberapa

orang

dengan

permintaan untuk diverifikasi

UN J

 Permintaan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh KPU indragiri Hulu karena tidak sesuai dengan ketentuan dan beberapa orang yang dihadirkan tersebut tidak ada hubungan/tidak

AR

IT

T

berdasarkan sampel.

AK

mandat DPC Partai Nasrep Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil verifikasi faktual keanggotaan,

NJ

tetapi menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan proses verifikasi faktual sebagaimana termuat pada surat keberatan hasil

TU

verifikasi tanggal 29 Desember 2012. Rokan Hilir.

Pada tahap pertama sudah dilakukan verifikasi faktual namun tidak

GI

dapat ditemui oleh petugas verifikasi. Mengingat KTA yang diserahkan pada tahap verifikasi faktual tidak ditemui dilapangan dan banyak ganda, bahkan setelah dilakukan pengamatan ternyata KTA P. Narep

IN G

LA

NT

IN

GG

 Pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual, penerima

Kab. Rohil banyak sekali yang ganda mencapai 5 sampai 10 KTA dengan pas photo yang sama dan dengan nama dan alamat yang

Berdasarkan

suran

KPU

Kab.

188/KPU/Kab.004.435259/XII/2012

Hilir

Nomor

08

Desember

tanggal

2012

menyatakan bahwa agar partai Nasrep Rokan Hilir untuk dapat

GA DI LA

menghadirkan anggota dengan membawa KTA dan KTP atau KK paling

lambat 11 Desember 2012. Akan tetapi sampai pada masa perbaikan tanggal 14 s/d 18 Desember 2012 Partai

NT

E. PROVINSI JAMBI

Nasrep tidak juga

IN

menyampaikan KTA baru.

Kabupaten Tebo

ILA

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan

Partai

dilaksanakan

TERGUGAT

PENGGUGAT sesuai

di

Kabupaten

dengan

Tebo

ketentuan

telah

peraturan

AD

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Hal. 85 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

Rokan

GG IT U

NT

berbeda.

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Tebo melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

UN J

F. PROVINSI LAMPUNG Kab.Lampung Timur.

T

Verifikasi faktual telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung

AR

IT

Timur tahap I pada tanggal 5 s/d 11 Desember 2012 sesuai Peraturan

KPU 7 Nomor Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual

AK

GG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

NJ

2012.

Pada masa pendaftaran tanggal 29 September 2012, DPC Nasrep

(KTA) sebanyak 1.120 KTA.

TU

Kabupaten Lampung Timur menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Anggota

Pada tanggal 4 desember 2012 dilakukan penarikan sampel KTA di

GI

bawah supervisi KPU Provinsi Lampung sebanyak 112 sampel. Dari 112 sampel KTA, didapatkan hanya 108 sampel karena terdapat 4 (empat) sampel yang ganda.

IN G

LA

NT

IN

2012 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

Atas dasar

hal tersebut

KPU melaksanakan

Verifikasi

Faktual

Keanggotaan. Setelah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, terdapat

NT

9 (Sembilan) sampel yang tidak memenuhi syarat dan 21 (dua puluh

GG IT U

satu) Sampel yang tidak dikenal/ tidak diketahui orangnya maupun

a. Sampel yang tidak Memenuhi Syarat yaitu Atas Nama :

Mujiati

Keterangan

Desa Karya Basuki Kec. Pindah dan tidak Waway Karya Kab. Lamtim

Car Muni

Desa Karya Basuki Kec. Telah

ILA

Subaris

Meninggal

Dunia

Desa Karya Basuki Kec. Pindah dan tidak

AD

Sudarti

Meninggal

Dunia

Desa Karya Basuki Kec. Telah Waway Karya Kab. Lamtim

4

alamat

pindahnya

Waway Karya Kab. Lamtim 3

diketahui

Waway Karya Kab. Lamtim

diketahui

alamat


T

2

Alamat

IN

1

Nama

NT

No.

NG

PE N

GA DI LA

alamatnya oleh Aparat desa. Rinciannya adalah sebagai berikut :

AK AR

T

TU

Sri Wahyuni

Desa Karya Basuki Kec. Telah Waway Karya Kab. Lamtim

Desa Karya Basuki Kec. Pindah dan tidak Waway Karya Kab. Lamtim

Bustami

Sriyanto

Meninggal

Dunia


NJ


diketahui

alamat

TU

pindahnya

GI

b. Sampel yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya yaitu atas

Nama

Alamat

IN G

No.

Suyanti

Desa

Karya

Kec.

Waway

Keterangan

Basuki Tidak

Karya alamatnya

5

Karya

Kec.

Waway

Kastoni

Desa

Karya

Kec.

Waway

Desa

Karya

Kec.

Waway

Kab. Lamtim Tarip

Desa

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Kec.

Waway

AD

Wati

Karya

NG

Kab. Lamtim

Dikenal

Karya alamatnya

tidak

dan

tidak

diketahui aparat Desa Basuki Tidak

Dikenal

Karya alamatnya

dan

tidak

diketahui aparat Desa

Basuki Tidak

Dikenal

Karya alamatnya

ILA

Eka Mega Desa

dan


Kab. Lamtim Bejo

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

Kab. Lamtim

6

Basuki Tidak

IN

4

Desa

tidak


NT

GA DI LA 3

Muawanah

dan

GG IT U

NT

Kab. Lamtim

2

Dikenal

dan tidak


Basuki Tidak

Dikenal

Karya alamatnya

dan tidak



T

nama :

1

PE N

alamat

AK

Desa Karya Basuki Kec. Telah

IN

NT

LA

diketahui

pindahnya


9

alamat

pindahnya


Tuginas

GG

8

diketahui


IT

7

Dunia

T

Tami

UN J

6

Meninggal

AR

GI

5

pindahnya

AK AR

T

TU

Desa

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Karya alamatnya

Kab. Lamtim Desa

Karya

Kec.

Waway

Parman

Karya

Kec.

Waway

Karya alamatnya

Desa

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Basuki Tidak

Karya alamatnya

NJ

Jarwani

Desa

Karya

Basuki Tidak

Kec.

Waway

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Tumini

Desa

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Waway

Marlim

Desa

Karya

Kec.

Waway

Karya alamatnya

Desa

Karya

Kec.

Waway

Kab. Lamtim Tarip

Desa

Karya

Kec.

Waway

Basuki Tidak

Desa

Karya

Kec.

Waway

Kab. Lamtim

Samini

Desa

AD

19

Karya

tidak

dan tidak

dan tidak

dan tidak


Dikenal

Karya alamatnya

dan

tidak


Dikenal

Karya alamatnya

dan

tidak


Basuki Tidak

Dikenal

Karya alamatnya

dan tidak


Basuki Tidak

ILA

Yadi

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim 18

dan


Kab. Lamtim Ngatinem

Dikenal

IN

17

Kec.

tidak


NT

16

Karya

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

NG

PE N

GA DI LA

15

Desa

dan

GG IT U

NT

Murdani

tidak


Kab. Lamtim

14

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

13

dan


GI

12

Dikenal

Kab. Lamtim

Desa

tidak


TU

Casmono

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim 11

dan


Kab. Lamtim

Sumiaji

Dikenal

AK

10

Desa

IN G

LA

NT

IN

GG

IT

9

tidak


Basuki Tidak

Kab. Lamtim

dan

Dikenal

Karya alamatnya

dan tidak


Basuki Tidak

Dikenal

dan


T

Purwati

UN J

8

Dikenal

T

Saropah

AR

GI

7

AK AR

T

TU

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

Sugiatno

Desa

Karya

Kec.

Waway

UN J

20

Gafur

IT

21

Desa

Karya

Kec.

Waway


Basuki Tidak

Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

tidak

dan tidak


Dikenal

Karya alamatnya

Kab. Lamtim

dan

T

Waway

tidak


verifikasi faktual

AK

GG

Jumlah minimal sampel yang memenuhi syarat

AR

GI

Kec.

keanggotaan di kabupaten Lampung Timur adalah 100 orang, sehingga

NJ

maka verifikasi faktual keanggotaan tidak perlu dilanjutkan karena tidak

TU

akan memenuhi syarat minimal angka proyeksi populasi.

Hasil Verifikasi Faktual tersebut kemudian diberitahukan kepada Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Lampung Timur yaitu Sdr. Sofyan Subing untuk dapat menghadirkan anggota yang tidak ditemui pada verifikasi

GI

LA

NT

IN

apabila terdapat 9 orang atau lebih sampel yang tidak memenuhi syarat,

faktual, namun Sdr. Sofyan Subing menyatakan tidak sanggup untuk

IN G

menghadirkan anggota Nasrep yang tidak ditemui pada saat verifikasi faktual, tetapi Sdr Sofyan Subing menyatakan akan menyerahkan KTA perbaikan pada masa penyerahan KTA/ dokumen Perbaikan yaitu

Perlu

Kami

Sampaikan

Bahwa

selain

GG IT U

NT

tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2012 Tidak

Memenuhi

Syarat

memenuhi syarat dalam Verifikasi Faktual Kepengurusan inti dan Syarat

Minimal Keterwakilan Perempuan sebanyak 30%. Kronologisnya adalah sebagai berikut :

IN

1) Pada saat verifikasi faktual kepengurusan, pengurus yang hadir dan

sesuai dengan SK Pengurus Partai Nasrep Kab. Lampung Timur/

NT

Dokumen yang diterima dari KPU RI hanya Sdr. Sofyan Subing (Ketua DPC). Sementara pengurus lainnya tidak hadir. Yang hadir adalah pengurus-pengurus yang tidak sesuai dengan SK Pengurus

hadir terlampir).

ILA

Partai Nasrep Kab. Lampung Timur dari KPU RI (alat bukti Daftar

2) Tidak ada pengurus perempuan yang hadir dalam verifikasi Faktual

AD

Kepengurusan DPC Partai Nasrep Kabupaten Lampung Timur (alat bukti Daftar hadir terlampir) Hal. 89 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Keanggotaan, DPC Partai Nasrep Kab. Lampung Timur juga Tidak dapat

AK AR

T

TU

GI

Hasil verifikasi faktual pengurus DPC Partai Nasrep Kabupaten Lampung Timur telah diberitahukan kepada Sdr Sofyan Subing selaku Ketua DPC Partai Nasrep Kab. Lampung Timur. Sdr Sofyan Subing

UN J

menyatakan akan menyerahkan dokumen SK Perbaikan Pengurus DPC Partai Nasrep Kabupaten Lampung Timur sekaligus dengan

AR

IT

Perbaikan yaitu tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2012.

T

penyerahan KTA Perbaikan pada masa penyerahan KTA/ dokumen

Pada tanggal 18 Desember 2012 (hari terakhir waktu yang ditetapkan

Kabupaten

Lampung

Timur

(sdr.

Sofyan

datang untuk

NJ

Subing)

Setelah dihitung ternyata jumlah Fotokopi KTA yang akan diserahkan hanya 900 KTA Karena syarat minimal Fotokopi KTA untuk diverifikasi di

TU

Kabupaten Lampung Timur adalah 1.000 KTA, maka Sdr. Sofyan Subing tidak jadi menyerahkan berkas KTA dan membawa kembali KTA tersebut untuk difotokopi ulang.

Hingga akhir batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 18 Desember

GI

LA

NT

IN

menyerahkan berkas fotokopi KTA perbaikan.

AK

GG

KPU untuk penyerahan berkas perbaikan), Ketua DPC Partai Nasrep

2012 tersebut, Sdr. Sofyan Subing tidak kembali lagi ke KPU Kabupaten

IN G

Lampung Timur untuk menyerahkan Fotokopi KTA. Sdr. Sofyan subing baru menghubungi KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 Desember 2012 untuk menyerahkan KTA, namun KPU

GG IT U

NT

Kabupaten Lampung Timur tidak dapat menerima berkas tersebut karena telah melewati Batas akhir penyerahan berkas perbaikan

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 7 Nomor Tahun 2012 tentang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2012 yang diubah terakhir

IN

dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012

Mengenai Waktu penyerahan berkas perbaikan dari Partai Nasional

NT

Republik Kabupaten Lampung Timur yang dibatasi hingga Pukul 16.00 WIB, hal ini telah disampaikan kepada seluruh pengurus partai politik seKabupaten Lampung Timur, kepada DPC Partai Nasrep disampaikan

ILA

melalui Surat Ketua KPU Kab. Lampung Timur Nomor 219/KPUkab008.435605/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Pemberitahuan

AD

Hasil Verifikasi Faktual.


T

NG

PE N

GA DI LA

Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum

AK AR

T

TU

GI

Waktu penyerahan berkas yang dibatasi pada pukul 16.00 WIB tersebut berlaku untuk seluruh partai Politik di Kabupaten Lampung Timur

UN J

(termasuk partai nasrep) tanpa ada perbedaan dan atau diskriminasi.

G. PROVINSI DKI JAKARTA Jakarta Timur.

IT

T

Penerimaan berkas dari KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Tanggal

AR

3/12/2012 Diterima di KPU Provinsi DKI Jakarta dan langsung dilakukan Pemilahan berkas di KPU Kota Jakarta Timur untuk tiap Partai politik.

Verifikasi Faktual Keanggotaan

AK

GG

Tgl. 4/12/2012 Pengambilan Sampel

Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur, Semua partai politik tingkat

NJ

Tgl 5 – 11 Verifikasi Faktual Kunjungan langsung Kerumah anggota Pendukung partai politik, Semua anggota pendukung partai Politik ke 18

TU

parpol termasuk Nasional Republik dilakukan Verifikasi factual KTA oleh petugas verifikasi.

Tgl 12 /12/2012 Pembuatan Berita Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan, Hasil verifikasi faktual Kepengurusan

GI

LA

NT

IN

kota Jakarta Timur dilakukan Pengambilan sampel secara Serentak.

dan keanggotaan dikumpulkan dari setiap verifikator dan dibuat berita

IN G

acara hasil verifikasi untuk semua parpol yang 18 diverifikasi di tingkat Kota Jakarta Timur.

Tgl 13/12/2012 Penyampaian Surat Hasil Verifikasi Faktual

Kepada

verifikasi untuk melakukan

GG IT U

NT

Partai Politik Tingkat Kota, Semua Pengurus diberitahukan hasil Perbaikan, bail melalui surat,

maupun

telephon dan SMS kepada pengurus partai politik ditingkat Kota Jakarta Tgl 14 – 18 Desember 2012 masa

waktu perbaikan kepengurusan

maupun keanggotaan. Semua partai politik yang harus melakukan

IN

perbaikan dilayani oleh KPU Kota Jakarta timur dan partai Nasional

Republik ikut melakukan perbaikan keanggotaan dan diterima oleh KPU

NT

pada tanggal 18 Desember 2012 sejumlah KTA 493 dalam bentuk hard copy dan soft copy diserahkan olen saudara Agus Salim dan di terima saudara Rivandi.

ILA

Tgl. 19 Desember 2012 Pengambilan Sampel Verifikasi Faktual Perbaikan KTA Pada tanggal yang sama pengambilan sampel dilakukan secara serentak kepada 18 parpol, untuk partai Nasional Republik

AD

jumlah populasi perbaikan bahan sampling 493 KTA , dan jumlah sampel 49 KTA.


T

NG

PE N

GA DI LA

Timur.

AK AR

T

TU

GI

Tgl. 19 – 28 Desember 2012 Masa waktu verifikasi faktual Keanggotaan perbaikan. Semua verifikator melakukan Verifikasi faktual perbaikan dengan cara kunjungan langsung kerumah Pendukung,walaupun

UN J

menghadapi tantangan dengan musim hujan, alamat pendukung yang kurang lengkap, tetapi segala usaha sudah dilakukan sudah dilakukan petugas verifikator agar dapat bertemu dengan pendukung parpol.

IT

T

Tgl 29 Desember 2012 Penyusunan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

AR

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik. Seluruh hasil verifikasi faktual Kepengurusan , kantor, domisili, dan

AK

GG

keterwakilan perempuan minimal 30% dan Keaggotaan yang dituangkan

dalam berita acara hasil tanggal 12 desember 2012 dan hasil verifikasi

NJ

direkapitulasi dan dibuat dalam berita acara hasil verifikasi secara rapat

Jakarta Pusat. Jakarta

Pusat

telah

melakukan

verifikasi

faktual

sebagai

GI

KPU

TU

pleno terbuka dan dihadiri oleh pengurus partai politik.

berikut:gurusan

a. KPU Jakarta Pusat menerima Kartu Tanda Anggota pada tanggal 07

IN G

LA

NT

IN

perbaikan tanggal 20 – 28 desember 2012 secara rapat pleno terbuka

September 2012 berjumlah 1160 KTA; b. KPU Jakarta Pusat melakukan Verifikasi keanggotaan pada tanggal

NT

05 – 11 Desember 2012 terhadap 116 sampel KTA yang memenuhi

GG IT U

syarat 16 anggota, tidak memenuhi syarat 28 Anggota dan yang tidak ditemukan 72 Anggota;

partai Nasrep kota Jakarta Pusat pada tanggal 11 desember 2012 berikut rekomendasi untuk menyerahkan KTA baru berjumlah 1000 KTA dan softcopy;

IN

d. Partai Nasrep menyerahkan KTA berjumlah 1001 pada tanggal 19 desember 2012.

NT

e. KPU Jakarta Pusat mengambil 900 dari 1001 KTA untuk diambil sampel.

ILA

f. KPU Jakarta Pusat melakukan Verifikasi door to door tanggal 20 – 24 Desember 2012. Dari 90 sampel yang dicuplik yang MS 9, TMS 19 dan tidak ditemukan 62; Jakarta

Pusat

meminta

kepada

Partai

Nasrep

agar

AD

g. KPU

menghadirkan 81 anggota yang tidak ditemukan dari mulai tanggal 26 – 28 desember kekantor KPU Jakarta Pusat. Sampai tanggal 28 Hal. 92 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

c. KPU Jakarta Pusat menyampaikan hasil Verifikasi Faktual kepada

AK AR

T

TU

GI

desember 2012 partai Nasrep hanya dapat menghadirkan sejumlah 1 Orang anggota.

h. KPU Jakarta Pusat menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual

UN J

kepengurusan dan Anggota.

T

H. PROVINSI JAWA BARAT

AR

IT

Kabupaten Garut.

DPC Partai Nasrep Kabupaten Garut menyampaikan KTA pada masa

AK

GG

perbaikan dan di verifikasi faktual hasil perbaikannya dengan hasil sebagai berikut :

NJ

Jumlah Populasi : 1009

Hasil verifikasi : 101 Memenuhi syarat : 42

GI

Tidak memenuhi Syarat : 59

TU

Jumlah Sampel : 101

Karena KPU Kabupaten Garut melaksanakan verifikasi faktual sesuai tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU sehingga KPU Kab. Garut

IN G

LA

NT

IN

Keanggotaan

tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi harapan Partai Nasrep dengan memberikan kesempatan memperbaiki.

GG IT U

NT

Kota Tasikmalaya.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan

dilaksanakan

Partai

PENGGUGAT

TERGUGAT

sesuai

di

Kota

dengan

Tasikmalaya

ketentuan

telah

peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu

IN

yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kota Tasikmalaya melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan

Kabupaten Tasikmalaya.

NT

hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

ILA

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Tasikmalaya telah TERGUGAT

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

AD

dilaksanakan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu Hal. 93 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

keanggotaan

AK AR

T

TU

GI

yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten

Tasikmalaya

melakukan

rapat

pleno

terbuka

dan

I.

UN J

menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

PROVINSI JAWA TENGAH

T

Kabupaten Jepara.

AR

IT

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan informasi yang

diberikan KPU Kabupaten Jepara sangat mendadak sehingga tidak

AK

GG

ditemukan anggota untuk diverifikasi.

Bahwa pada saat verifikasi kepengurusan pada tanggal 7 desember

NJ

pengurusnya berubah, dari saudara yusuf kepada hendry) pada waktu itu sudah diberitahu mengenai syarat dan tatacara penyerahan KTA.

TU

kemudian DPC Nasrep juga telah hadir pada saat penyerahan berita acara verikasi faktual tahap I dan telah memahami baik secara teknis

GI

maupun waktu masa perbaikan. Selanjutnya Nasrep juga selalu dingatkan melalui telpon tentang kapan mau menyerahkan kta pada masa perbaikan. selama dalam komunikasi ini, nasrep menjawab akan

IN G

LA

NT

IN

2012 Pengurus DPC Nasrep yang belum memenuhi syarat (karena

menyerahkan pada hari terakhir masa perbaikan. Bahwa pada verifikasi tahap I Penggugat tidak menyerahkan KTA-nya,

NT

sehingga verifikasi faktual tahap I hanya dilakukan pada syarat

GG IT U

kepengurusan dan domisili kantor sesuai dokumen yang diterima dari Tergugat melalui KPU Provinsi Jateng.

keanggotaan. Bahwa pada saat penyerahan tahap I, berita acara disampaikan dengan mengundang DPC nasrep dalam pertemuan di

KPU, dan pengurus DPC nasrep datang dan menerima Berita Acara.

memenuhi

syarat

dan

keanggotaan.

harus

diperbaiki

NT

tidak

IN

Dalam pertemuan ini juga disampaikan syarat- syarat yang dinyatakan termasuk

syarat

Bahwa partai juga diberi penjelasan secara hal-hal teknis dan waktu menyangkut

hal

apa

saja

yang

diperbaiki

dan

kapan

waktu

ILA

memperbaiki. Termasuk mengenai syarat keanggotaan yang harus minimal sejumlah 1000 orang. Bahwa pada saat kesempatan dialog DPC Nasrep sudah dapat memehami apa yang harus dilakukan pada

AD

masa perbaikan.


T

NG

PE N

GA DI LA

Bahwa pada verifikasi tahap I Penggugat tidak memenuhi syarat

AK AR

T

TU

GI

Bahwa pada masa perbaikan, Penggugat tidak memanfaatkan masa perbaikan di awal-awal padahal telah beberapa kali dikomunikasikan mengenai waktu untuk menyerahkan perbaikan. Dan pada hari terakhir

UN J

18 Desember sebagai batas terakhir masa perbaikan selesai, nasrep baru menyerahkan KTA sejumlah 700 orang atau kurang dari ketentuan minila yaitu 1000 orang. Pada saat penyerahan telah disampaikan

T

IT

bahwa jumlahnya belum memenuhi syarat minimal 1000. Dan oleh KPU

AR

jepara diberi waktu sampai pukul 16.00 untuk menambah jumlah KTA sampai 1000 orang. DPC nasrep memahami ketentuan ini, dan meminta

waktu

sampai

besok

harinya,

tetapi

KPU

AK

GG

berusaha

menyatakan tidak bisa menerima KTA yang diserahkan lewat masa

NJ

Bahwa Karena jumlahnya hanya 700 KTA, atau kurang dari ketentuan minimal 1000 KTA, maka untuk keanggotaan nasrep di jepara tidak

TU

dilakukan verifikasi faktual pada tahap II.

Bahwa dengan demikian jelas tidak benar kalau dinyatakan kpu jepara memberikan informasi sangat mendadak sehingga tidak ditemukan anggota untuk diverifikasi, karena yang benar adalah bahwa kpu jepara

GI

LA

NT

IN

perbaikan.

tidak dapat melakukan verifikasi faktual tahap II, karena sesuai surat

IN G

edaran kpu nomor 681/kpu/xii/2012 tentang verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 yang jumlah KTA-nya kurang dari ketentuan menimal (1000 KTA), sudah otomatis tidak memenuhi syarat.

GG IT U

NT

Bahwa ternyata pada saat rapat pleno terbuka, DPC dan Panwaslu kabupaten juga tidak menyampaikan keberatan apapun berkaitan

Kabupaten Wonogiri.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten Wonogiri

IN

yang menyatakan tidak melakukan verifikasi dengan alasan banyak alamat yang tidak jelas/tidak diketemukan sangat tidak benar

NT

Bahwa Partai Nasrep menyerahkan Daftar Anggota beserta fotocopy KTA pada tanggal 18 Desember 2012 kemudian diverifikasi pada 19 – 28 Desember 2012. Kemudian KPU Kabupaten Wonogiri melakukan

ILA

pencuplikan sampel yang dituangkan dalam Berita Acara No. 114/BA/PARPOL/XII/2012 pada tanggal 19 Desember 2012, dari 1.010 jumlah KTA kemudian melakukan verifikasi faktual keanggotaan sesuai

AD

dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan verifikasi


T

NG

PE N

GA DI LA

dengan dalil dari Penggugat tersebut.

AK AR

T

TU

GI

faktual keanggotaan KPU Kab Wonogiri telah mendatangi nama-nama sampel sesuai dengan alamat yang tertulis dalam KTA. Bahwa dari hasil verifikasi faktual keanggotaan pada tanggal 27

UN J

Desember 2012 KPU Kab Wonogiri bersurat kepada Pimpinan Partai Nasrep untuk mendatangkan nama-nama anggota yang tidak bisa ditemukan sejumlah 32 orang karena beberapa hal :

IT

T

1) Alamat ditemukan tetapi tidak bertemu dengan orang yang

tersebut tidak dikenal di daerah yang bersangkutan

AR

bersangkutan dikarenakan : pindah alamat, pergi keluar kota, orang

AK

Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2012 Partai Nasrep tidak dapat

NJ

menghadirkan sejumlah 32 orang tersebut, sehingga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 91 orang, sehingga dari jumlah

TU

tersebut Partai nasrep termasuk dalam kategori TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS). Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

GI

pada tanggla 29 Desember 2012 yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Nasrep Kab Wonogiri menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kab Wonogiri.

IN G

LA

NT

IN

GG

2) Alamat tidak ditemukan sehingga orangnya tidak ditemukan.

Bahwa tidak benar bahwa KPU Kab Wonogiri tidak melaksanakan kegiatan verifikasi faktual tidak sesuai dengan peraturan, karena KPU

NT

Kabupaten Wonogiri sudah melakukan verifikasi faktual sesuai

GG IT U

dengan Undang-Undang, peraturan dan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 (Surat KPU No

Kabupaten Pemalang.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten

IN

Pemalang tidak menerima berkas perbaikan yang diserahkan DPC setelah jam 16.00 WIB.

NT

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 KPU Kabupaten Pemalang memberitahukan secara tertulis tentang Pelaksanaan Verifikasi

ILA

Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Pasca Keputusan DKPP kepada DPC Partai Nasional Republik dengan Nomor Surat : 277/KPU-Kab-012. 329336/XII/2012 2012

dilampiri

Jadwal

Pelaksanaan

tanggal

5

Verifikasi

AD

Desember

Kepengurusan. Kemudian tanggal 8 Desember 2012 pukul 10.25 wib KPU Kabupaten Pemalang melakukan Verifikasi Kepengurusan Partai Hal. 96 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

481/KPU/X/2012).

AK AR

T

TU

GI

Nasional Republik bertempat di Jalan Arboi Rt 03/06 desa Bojongnangka

Pemalang,

adapun

hasil

Verifikasi

menyatakan

kepengurusan inti wakil ketua telah sesuai.

UN J

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 pukul 10.25 wib KPU Kabupaten Pemalang melakukan Verifikasi Kepengurusan Partai Nasional Republik bertempat di Jalan Arboi Rt 03/06 desa

IT

T

Bojongnangka Pemalang adapun hasil Verifikasi sebagai berikut :

AR

Kepengurusan inti : telah sesuai

AK

model F.3 - Parpol ) Domisili Kantor: telah sesuai

Keanggotaan : TIDAK SESUAI

NJ

Bukti Kepemilikan Kantor : telah sesuai

Bahwa pada tahap Pertama Tanggal 5 s/d 11 Desember 2012,

TU

Penggugat belum menyerahkan berkas kepada KPU Kabupaten Pemalang. Sedangkan pada tahap Kedua Tanggal 14 s/d 18 Desember 2012 terlambat menyerahkan sehingga ditolak. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 KPU Kabupaten Pemalang memberitahukan

GI

LA

NT

IN

GG

Keterwakilan perempuan : telah sesuai ( dengan melengkapi formulir

secara

tertulis,

hasil

Verifikasi

Faktual

IN G

Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dengan nomor surat : 286/KPU-Kab/012.329336/XII/2012

tanggal

12

Desember

2012

kepada DPC Partai Nasrep, adapun isi surat :

dokumen.

GG IT U

NT

a. Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan sudah sesuai dengan

b. Lampiran 2 Model F.1-Parpol belum ada dalam dokumen.

d. Tidak

dilakukan

Verifikasi

Keanggotaan

menyerahkan daftar nama dan KTA.

karena

belum

IN

e. Dokumen tersebut diatas agar ditindaklanjuti dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang sebelum batas akhir masa

NT

perbaikan tanggal 18 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 15 - 18 Desember 2012 petugas KPU Kabupaten

ILA

Pemalang pro aktif melakukan komunikasi / pemberitahuan beberapa kali kepada pengurus DPC Nasrep via telepon untuk segera menyerahkan foto copy KTA sebelum batas akhir masa perbaikan

AD

tanggal 18 Desember 2012 pukul 16.00 wib.


T

NG

PE N

GA DI LA

c. Formulir Model F.3-Parpol belum ada dalam dokumen.

AK AR

T

TU

GI

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 16.20 wib Pengurus DPC Partai Nasional Republik datang ke KPU Kabupaten Pemalang untuk menyerahkan KTA, namun karena melebihi batas waktu yang

UN J

telah ditentukan yaitu pukul 16.00 wib maka KPU Kabupaten Pemalang menolak penyerahan KTA tersebut. Tanggal 29 Desember 2012 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual

T

IT

Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat kabupaten/kota

AR

pasca Putusan DKPP, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasional

verifikasi

faktual

kepengurusan

dan

keanggotaan

yang

AK

hasil

dinyatakan tidak sesuai.

NJ

Kabupaten Magelang.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten

TU

Magelang tidak melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menyerahkan Fotokopi KTA dan/atau daftar nama anggotanya, baik pada tahap I maupun

peraturan KPU.

GI

tahap II (perbaikan) sesuai yang diamanatkan undang-undang dan

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan memberikan

IN G

LA

NT

IN

GG

Republik hadir dan tidak memberikan pernyataan keberatan mengenai

informasi sangat singkat sehingga tidak cukup waktu bagi DPC untuk memperbaiki serta menyatakan verifikasi dilakukan pada saat jam

NT

kerja sehingga tidak dapat bertemu anggota.

parpol

termasuk

Nasrep

diundang

dalam

penyuluhan/sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang

GA DI LA

pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta pemilu anggota

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggsl 25 September 2012 dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan verifikasi

IN

faktual kepengurusan dan keanggotaan sudah sesuai dengan peraturan.

NT

Bahwa SK kepengurusan Partai Nasrep tertanggal 12 Desember 2012 menyebutkan bahwa Ketua DPC Kabupaten Magelang adalah dan pada waktu yang bersamaan saudara

ILA

Kurniawan Subekti

Kurniawan Subekti juga menjadi pengurus dan anggota Partai Persatuan Nasional yang diketahui berdasarkan hasil verifikasi faktual

AD

keanggotaan oleh KPU Kabupaten Magelang terhadap Partai Persatuan Nasional .


T

NG

PE N

sudah

GG IT U

Bahwa tidak benar informasi ke parpol sangat singkat, karena Semua

AK AR

T

TU

GI

Bahwa ternyata selanjutnya dari verifikasi faktual dimaksud Saudara Kurniawan Subekti kemudian baru menyatakan mengundurkan diri dari Partai Persatuan Nasional berdasarkan Surat Pernyataan

UN J

Mengundurkan Diri.

Kabupaten Sukoharjo.

T

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan

AR

IT

Informasi yang diberikan KPU Kabupaten Sukoharjo mendadak.

Bahwa KPU Sukoharjo telah menberikan informasi kepada partai

AK

administrasi persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2014

NJ

melalui surat tertanggal 5 Desember 2012. Kabupaten karang anyar.

Bahwa tidak benar dalail gugatan penggugat yang menyatakan KPU

TU

Kabupaten Karang anayar tidak menemukan anggota di suruhkalong, dan tidak berupaya untuk mencari anggota Penggugat.

GI

Bahwa KPU Kabupaten Karang Anyar karena yang terjadi sampai dengan berakhirnya masa perbaikan DPC NASREP Kabupaten Karanganyar sama sekali tidak membuat/menyerahkan daftar anggota

IN G

LA

NT

IN

GG

politik mengenai pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual

dan foto copy KTA ke KPU Kabupaten Karanganyar. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan verifikasi faktual Partai Politik sesuai amanat Komisi Pemilihan Umum pasca

Putusan

Dewan

Kehormatan

GG IT U

Indonesia

NT

Republik

Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 27 November 2012

Karanganyar tidak memberikan informasi yang cukup adalah TIDAK BENAR, bahwa secara umum KPU Kabupaten Karanganyar telah menyelenggarakan sosialisasi kepada partai politik di Kabupaten Bahwa

KPU

Kabupaten

Karanganyar

telah

IN

Karanganyar.

menyampaikan hasil verifikasi faktual Tahap I kepada partai Politik,

NT

sebagaimana Formulir F8 – Parpol beserta lampirannya pada tanggal 11 Desember 2012. Bahwa selain menyampaikan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat nomor 910/KPU-

ILA

Kab-012.329506/ XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal penyampaian hasil verifikasi faktual partai politik, yang di dalamnya menyertakan catatan yang perlu diperbaiki DPC NASREP pada masa

AD

perbaikan.


T

NG

PE N

GA DI LA

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa KPU Kabupaten

AK AR

T

TU

GI

Bahwa KPU Kabupaten Karang Anyar telah menyampaikan catatan yang

perlu

diperbaiki

DPC

NASREP

pada

masa

perbaikan

sebagaimana, antara lain :

UN J

a. Untuk syarat keterwakilan perempuan supaya membuat fom F3 Parpol dengan memperbaiki SK atau membuat form Model F13

b. Memperbaiki form Lampiran 2 Model F1 Parpol

T

IT

c. Memperbaiki bukti status kepemilikan kantor

AR

d. Untuk syarat keanggotaan dengan membuat Lampiran 2 Model F2

AK

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa KPU Kabupaten Karanganyar

telah menyampaikan informasi yang cukup berkaitan dengan verifikasi

NJ

faktual partai politik.

Kabupaten Wonosobo.

TU

Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten Wonosobo tidak memberitahukan pada DPC terkait pelaksanaan verifikasi dan verifikasi perempuan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan KPU adalah tidak benar.

GI

LA

NT

IN

GG

Parpol disertai fotokopi KTA

Bahwa terhadap Partai Nasrep di Kabupaten Wonosobo memang

IN G

tidak dilakukan verifikasi KTA karena hanya menyerahkan 60 KTA padahal jumlah minimal KTA yang harus diserahkan adalah 907 KTA. Bahwa

adapun

untuk

melakukan

perbaikan,

Partai

Nasrep

GG IT U

NT

menyerahkan KTA pada tahap terakhir perbaikan sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk perbaikan.

Bahwa ternyata pada saat Rapat PlenoTerbuka Hasil Verifikasi

keberatan. Kabupaten Pati.

IN

Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan verifikasi dilakukan dengan pertanyaan yang rumit dan telah melakukan intimidasi

NT

sehingga mengindikasikan tidak meloloskan Partai Nasrep adalah tidak benar.

ILA

Bahwa KPU Kab. Pati tidak pernah melakukan intimidasi serta memberikan pertanyaan yang rumit dalam proses verifikasi, namun karena pada saat proses verifikasi terhadap keanggotaan Partai

AD

Nasrep di KPU Kab. Pati terdapat kejanggalan yang mengarah pada fakta “ketidaksesuaian identitas” antara daftar nama, umur, alamat dengan anggota yang dihadirkan di KPU Kab. Pati (disinyalir anggota Hal. 100 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Faktual, Partai Nasrep tidak menghadiri dan tidak juga mengajukan

AK AR

T

TU

GI

yang dihadirkan bukan orang yang tertera dalam daftar sampel yang diminta dihadirkan), maka KPU Kab. Pati menanyakan hal-hal yang wajar seperti umur, nama, alamat tempat tinggalnya, 1atau kalau meragukan menanyakan lokasi desanya. Hal ini

UN J

jawabannya

dilakukan karena pada saat dihadirkan di KPU Kab. Pati, semua

IT

membawa kartu identitas lain (KTP, SIM atau yang lainnya).

T

orang yang mengaku anggota hanya membawa KTA Parpol dan tidak

AR

Bahwa secara fisik anggota yang dihadirkan tidak sesuai dengan

AK

daftar yang bersangkutan berumur 42 tahun namun yang hadir secara

kasat mata masih berumur dibawah 19 tahun dan merupakan santri

NJ

pondok pesantren, dan ketika ditanya nama, umur dan alamat teman/santri yang lain ketawa dan meledek yang bersangkutan. Reaksi anggota ketika ditanya ada yang lupa namanya, lupa

TU

umurnya/umur tidak sesuai, lupa nama desa tempat tinggalnya, beberapa kali orang yang berbeda datang dengan nama dan identitas yang sama dan membawa KTA yang sama mengisi absensi daftar hadir dan mengaku sebagai nama 1 orang yang sama (ada 4 orang

GI

LA

NT

IN

GG

umur yang tertera dalam daftar anggota, sebagai contoh : dalam

berbeda yang mengaku nama dan alamat, identitas 1 orang yang

IN G

sama), dan ketika akan di foto beberapa orang tidak mau dan menolak divertual (verifikasi faktual) dan keluar ruangan. Bahwa

ada

beberapa

orang

yang

mengakui

bahwa

yang

GG IT U

NT

bersangkutan bukan orang yang tercantum dalam daftar dan dia disuruh mengaku oleh pengurus. Bahwa beberapa orang mengaku bertempat tinggal sesuai alamat dalam KTA beralamat di Desa

ancar2 letak desanya menyatakan tidak tahu, dan ketika dijelaskan

oleh petugas KPU Kab. Pati bahwa nama Desa Batangan tidak ada

IN

dalam daftar nama desa di Kec. Batangan Kab. Pati, ybs akhirnya

mengakui kalau ybs. Memang tidak orang dengan identitas tsb. Dalam

NT

daftar vertual.

Bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut, selanjutnya saat itu juga KPU Kab. Pati menyampaikan fakta-fakta kepaada pengurus

ILA

DPC Partai Nasrep Kab. Pati, dan jawaban salah seorang pengurus Partai Nasrep Kab. Pati menyatakan bahwa, “ya memang sulit kalau disuruh mendatangkan yang sesuai dengan data dari KPUD, meski

AD

demikian KPU Kab. Pati masih memberi kesempatan kepada pengurus Partai Nasrep untuk menghadirkan yang sesuai sampai Hal. 101 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Batangan Kec. Batangan Kab. Pati, ketika diminta menunjukkan

AK AR

T

TU

GI

selesai dan ditunggu sampai jam 24.00 (Proses verifikasi partai Nasrep mulai jam 14.30 s/d 23.15), meski demikian sampai dengan jam 23.15 sudah tidak ada lagi anggota serta pengurus Partai Nasrep

UN J

Kab. Pati yang hadir di KPU Kab. Pati, sehingga KPU Kab. Pati mengakhiri proses vertual untuk Partai Nasrep.. Sehingga adalah tidak benar kalau KPU Kab. Pati mempersulit

T

IT

dengan pertanyaan yang tidak berhubungan atau mengintimidasi

video

saat

KPU

Kab.

Pati menyampaikan

temuan

AK

kejanggalan saat dilakukan l vertual keanggotaan kepada pengurus

DPC Partai Nasrep Kab. Pati. Dalam suasana yang santai dan tidak

NJ

ada unsur intimidatif.

Kabupaten Kendal.

TU

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten Kendal tidak mau menerima perbaikan hardcopy KTA. Bahwa KPU Kab. Kendal menerima dokumen kepengurusan partai Nasrep dengan nomor SK : 023.13.01/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012

GI

LA

NT

IN

GG

rekaman

AR

dalam proses vertual, untuk membuktikan hal tsb kami lampirkan bukti

tertanggal 26 Agustus 2012. Bahwa KPU Kab. Kendal tidak dapat

IN G

melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus NASREP dikarenakan Keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi dan alamat domisili secretariat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dokumen partai

GG IT U

NT

menyatakan bahwa alamat tersebut bukan merupakan sekretariat NASREP.

Bahwa pada hari terakhir jadwal perbaikan syarat parpol dua orang

Kendal untuk menyerahkan berkas perbaikan. Akan tetapi hanya SK yang dibawa dan oleh petugas disarankan untuk melengkapi berkas

IN

perbaikan ( 3 berkas yang lain selain SK ) dan ditunggu sampai pukul 16.00 WIB. Bahwa kedua orang tersebut mengatakan bahwa

NT

dokumen KTA masih dalam proses pengiriman email dari Jakarta yang sampai dengan pukul 16.00 WIB dua orang pengurus NASREP tidak hadir di Kantor KPU KAB. Kendal. Tanggal 19 Desember 2012

ILA

pengurus NASREP hadir di kantor KPU Kab. Kendal (setelah rapat pleno terbuka 16 Partai Politik) untuk memberikan berkas perbaikan, namun berkas perbaikan tersebut tidak diterima karena sudah

AD

melampaui jadwal perbaikan.


T

NG

PE N

GA DI LA

yang mengatakan pengurus partai NASREP hadir di kantor KPU Kab.

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Pekalongan.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pekalongan tidak memberikan informasi tidak

UN J

lengkap dan menolak Kekurangan data yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pekalongan. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 jam 09.00 WIB KPU

IT

T

Kabupaten Pekalongan mengundang Ketua dan Sekretaris Parpol

AR

rapat koordinasi dan Ketua DPC Nasrep Kabupaten Pekalongan

AK

terhadap partai politik calon peserta pemilu. Pada saat KPU harus melaksanakan verifikasi terhadap 18 parpol maka KPU Kabupaten

NJ

Pekalongan mengundang 18 parpol yang berada di Kabupaten Pekalongan untuk memberi penjelasan terkait pelaksanaan verifikasi. Bahwa pada hari Sabtu, 8 Desember 2012 Proses Verifikasi faKtual

TU

kepengurusan di Kantor DPC Nasrep Kabupaten Pekalongan pun berjalan lancar karena komunikasi yang baik. pada saat penyerahan penyerahan KTA Penggugat tidak menyerahkan KTA. Pada masa perbaikan diberitahukan untuk menyerahkan KTA sejumlah minimal

GI

LA

NT

IN

GG

hadir. KPU Kabupaten Pekalongan memberikan perlakuan yang sama

1/1000 jumlah penduduk atau 1000 sampai dengan tanggal 18

IN G

Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Jam 15.40 WIB ketua DPC Nasrep Kabupaten Pekalongan M.Fajari datang ke KPU Kabupaten

memeberikan

penjelasan

bahwa

KTA

penyusunan.

masih

dalam

proses

Bahwa pada jam 20.00 WIB Ketua DPC Nasrep Kabupaten

GA DI LA

Pekalongan menyampaikan bahwa tidak mampu menyelesaikan menyusun KTA. Dan menyatakan menyerah tidak SANGGUP

IN

menyerahkan KTA. Jadi KPU Kabupaten Pekalongan tidak pernah

menolak kekurangan data dukung Dan pada tanggal 18 Desember

NT

2012 KPU Kabupaten Pekalongan masih ada kegiatan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Vertual 16 Partai, sehingga masih di Kantor sammpai jam 24.00 WIB. Sampai jam tsb tidak ada

ILA

tamu satupun termasuk dari partai.

Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Vertual 18 Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 , pada hari Sabtu 29 Desember

AD

2012 , Ketua DPC Nasrep Kabupaten Pekalongan hadir dan tidak memberikan keberatan sampai berakhirnya acara tersebut. Bahwa Hal. 103 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GG IT U

NT

Pekalongan dan tidak membawa dokumen apapun, beliau hanya

AK AR

T

TU

GI

pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2013 jam 09.10 WIB, KPU Kabupaten Pekalongan Konfirmasi via telepon dengan ketua DPC Nasrep Kabupaten Pekalongan, dan beliau menyatakan tidak tahu

UN J

menahu adanya gugatan ke Bawaslu. Kabupaten Tegal.

T

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan KPU

AR

IT

Kabupaten Tegal memberikan informasi yang mendadak sehingga mempersulit DPC melengkapi berkas.

2014

(8-29

September

2012

AK

Pemilu

)

Partai

Nasrep

tidak

menyerahkan dokumen keanggotaan ke KPU Kab Tegal. Bahwa

faktual

kepengurusan

sesuai

NJ

pasca putusan DKPP, KPU Kab Tegal telah melaksanakan verifikasi dengan

SYARAT.

Hasil

akhir

MEMENUHI

SYARAT

karena

Nasrep

dengan

dinyatakan

TU

MEMENUHI

tahapan

tidak

menyerahkan

hasil TIDAK

dokumen

Kota Semarang.

GI

keanggotan berupa KTA dan hardcopy

Bahwa dalil gugatan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan

IN G

LA

NT

IN

GG

Bahwa Pada tahap pendaftaran parpol untuk menjadi calon peserta

Antara anggota KPU Kota Semarang satu dengan yang lain tidak sama dalam memberikan informasi verifikasi dan perbaikan sehingga membingungkan DPC Partai Nasrep.

GG IT U

NT

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, KPU Kota Semarang menerima dokumen kepengurusan DPC Partai Politik dari KPU RI via

parpol (pasca putusan DKPP), untuk diverifikasi secara faktual di

tingkat kabupaten/kota. Dalam dokumen tersebut termasuk Partai Nasional Republik (Nasrep) Kota Semarang. Namun dokumen partai

IN

Nasrep Kota Semarang yang ada dan yang diterima oleh KPU Kota

Semarang hanya berupa SK Kepengurusan; Lampiran 2 Model F1-

NT

Parpol, tentang Daftar susunan pengurus dan Alamat Kantor; Model F3-Parpol; Model F11-Parpol; Bukti ststus kepemilikan kantor; Model F13-Parpol; semuanya tidak ada.

ILA

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012, pukul 09.30 WIB KPU Kota Semarang mengundang pimpinan 18 parpol untuk mengikuti rapat koordinasi tentang penjelasan mekanisme verifikasi faktual yang akan

AD

dilakukan oleh KPUD Kota Semarang. Dalam rakor tersebut hadir


T

NG

PE N

GA DI LA

KPU Provinsi Jawa Tengah, tentang dokumen kepengurusan 18

AK AR

T

TU

GI

juga pimpinan partai Nasrep, tetapi terlambat. Pimpinan partai Nasrep datang pukul 11.30 WIB.

Bahwa verifikasi faktual kepengurusan dilaksanakan oleh KPU Kota

UN J

Semarang pada tanggal 6 Desember 2012. Hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, kepemilikan kantor, serta kranggotaan, hasilnya tidak memenuhi syarat.

mengundang

pimpinan

partai

politik

T

Semarang,

dalam

acara

AR

IT

Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2012, pukul 13.30 WIB, KPU Kota

AK

tahun 2014. Dalam rapat tersebut pimpinan partai Nasrep Kota

Semarang hadir terlambat setelah rapat selesai. Dalam acara rapat

NJ

penyampaian hasil virtual tersebut dipimpin oleh Ketua KPUD Kota Semarang, dan menjelaskan bahwa kepada parpol yang belum dapat memenuhi syarat pada vertual tahap I, ada kesempatan untuk

TU

menyerahkan syarat pada masa perbaikan yaitu antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012. Demikian juga kepada pimpinan partai Nasrep, sdr. Hakim Junaidi menjelaskan bahwa masa perbaikan berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember

GI

LA

NT

IN

GG

penyampaian hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu

2012;

IN G

Bahwa Pada hari terakhir penyerahan data kenggotaan dan copy KTA hasil perbaikan (Selasa, tanggal 18 Desember 2012), pukul 15.55 WIB pimpinan partai Nasrep datang di kantor KPUD Kota Semarang. kedatangannya

barangkali

akan

menyerahkan

data

GG IT U

NT

Maksud

keanggotaan yang ia bawa baru selembar kertas, barangkali kertas

tersebut berisi beberapa daftar nama anggota, katanya “yang lain

Demikian juga copy KTA akan segera dibawa ke kantor KPUD Kota Semarang. Sampai dengan pukul 16.20 WIB data yang dimaksud oleh

IN

pimpinan pargtai Nasrep akan diserahkan ke KPUD Kota Semarang, ternyata belum datang juga. Oleh karena sudah melampaui pukul WIB,

maka

KPUD

Kota

Semarang

menolak

maksud

NT

16.00

penyerahan data keanggotaan dan kepengurusan tersebut. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, pukul 09.00 WIB

ILA

KPUD Kota Semarang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka, dengan agenda Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta

Pemilu

Tahun

2014

pasca

putusan

DKPP,

dengan

AD

mengundang pimpinan partai politik (18 parpol pasca putusan DKPP), dan Muspida Kota Semarang. Dalam acara rapat pleno terbuka Hal. 105 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

baru diprint dan akan segera dibawa ke kantor KPUD Kota Semarang.

AK AR

T

TU

GI

tersebut, partai Nasrep dihadiri oleh seseorang yang namanya Muhtarom yang mengatasnamakan pimpinan DPC Partai Nasrep Kota Semarang. Dikatakan demikian karena secara riil tidak tertulis di

UN J

dalam SK Kepengurusan DPC Partai Nasrep Kota Semarang

T

Kabupaten Sragen.

AR

IT

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tidak benar yang

menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sragen memberikan informasi

AK

mempersulit DPC Partai Nasrep melakukan perbaikan. Serta menyatakan bahwa domisili alamat suda jelas namun KPU Kabpaten

NJ

Sragen tidak memverifikasinya dan tidak ada upaya dan solusi.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah melakukan verifikasi faktual domisili alamat kantor pada tanggal 8 Desember

TU

2012, akan tetapi pada tahap pertama tidak ditemukan alamat tersebut dan kepengurusannya. Alamat kantor DPC Partai Nasional

GI

Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen tidak ditemukan, kemudian tim verifikator menuju rumah ketua DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen. Ketua Partai Nasional Republik (Nasrep)

IN G

LA

NT

IN

GG

mendadak pada DPC Partai Nasrep sehingga membingungkan dan

Kabupaten Sragen yang bernama Ir. Dartono, verifikator menemukan fakta, ternyata juga sebagai ketua DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Sragen. Saat tim verifikator datang kerumah ketua

GG IT U

NT

DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen hanya ditemui oleh Sdri. Risa Y (istri dari ketua Partai Nasional Republik

juga tidak ada perbaikan maupun kehadiran pengurus DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen,ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

IN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah memberikan

informasi kepada DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten

Desember

2012

NT

Sragen, untuk melakukan perbaikan pada tanggal 14 s/d 18 dengan

surat

nomor

93/KPU.Kab.-

012.32948011/2012 tertanggal 12 Desember 2012, dan diterima oleh

ILA

Sdri. Risa Y (istri dari ketua Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen). Didalam susunan kepengurusan DPC Partai Nasioanal Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen, ketua DPC Partai

AD

Nasioal Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen, juga sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Sragen; Hal. 106 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

(Nasrep) Kabupaten Sragen). Kemudian pada waktu tahap perbaikan

AK AR

T

TU

GI

Bahwa DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Sragen, tidak pernah menyerahkan data dukungan anggota partai kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sampai batas waktu yang

UN J

sudah di tentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 Tahun 2012;

Bahwa pengurus DPC Partai Nasioanal Republik (Nasrep) Kabupaten

IT

T

Sragen pada waktu dilaksanakannya rapat pleno terbuka rekapitulasi

AR

hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten

AK

Sragen, tetapi tidak menyatakan keberatan terhadap hasil pleno tersebut.

NJ

Kabupaten Grobogan.

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan

TU

Anggota yang datang dan yang ditemui KPU Kabupaten Grobogan sudah membawa KTA, tetapi dipersulit oleh KPU Kabupaten Grobogan dalam verifikasi.

GI

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 KPU Kabupaten Grobogan telah menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Tahap I untuk Partai Nasional Republik baik secara

IN G

LA

NT

IN

GG

Sragen menghadiri undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

tertulis maupun lisan kepada Ketua DPC Partai Nasional Republik Kabupaten

Grobogan

(Sdr.

Yuli

Mulyanto).

Dalam

Surat

NT

Pemberitahuan KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 15/KPU.Kab-

GG IT U

012.329260/ XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012, masa perbaikan

dokumen kepengurusan dan keanggotaan dilaksanakan tanggal 14

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan yakni tanggal 18

Desember 2012 jam 16.00 WIB, yang diserahkan oleh Pengurus DPC Partai Nasional Republik Kabupaten Grobogan hanya dokumen

IN

kepengurusan dan daftar nama anggota. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 beserta perubahannya, Partai Politik

NT

tingkat kabupaten/kota harus menyerahkan daftar nama anggota dan fotokopi KTA kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dapat dilakukan

ILA

verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik dimaksud, sehubungan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Grobogan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Nasional

AD

Republik Kabupaten Grobogan;

Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dalil Partai Nasional Republik yang menyatakan bahwa “Anggota yang datang dan yang Hal. 107 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

s.d. 18 Desember 2012 pada jam kerja.

AK AR

T

TU

GI

ditemui KPUD sudah membawa KTA, tetapi dipersulit oleh KPUD dalam verifikasi” karena KPU Kabupaten Grobogan tidak pernah melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap Partai Nasional

UN J

Republik tingkat Kabupaten Grobogan. Selain itu Partai Nasional Republik tingkat Kabupaten Grobogan tidak menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus

IT

T

dan Anggota Partai Politik tingkat kabupaten Grobogan yang

AR

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 29

AK

Kabupaten Temangung.

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan KPU Temanggung

tidak

memberikan

informasi

NJ

Kabupaten

dan

pemberitahuan verifikasi maupun perbaikan.

TU

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 KPU telah memberitahukan kepada parpol bahwa akan dilakukan verifikasi mulai tanggal 5 – 11 Desember 2012. Berkas yang diterima KPU Temanggung berupa SK

GI

kepengurusan tingkat kabupaten dan Keterangan domisili kantor. Bahwa Penggugat tidak menyerahkan daftar nama anggota dan foto copy KTA dan ketika di verifikasi faktual dan diberitahukan

IN G

LA

NT

IN

GG

Desember 2012.

kekurangannya sampai batas akhir perbaikan tidak melengkapi, dan Tidak ada bukti kepemilikan kantor.

GG IT U

NT

Kota Tegal.

Bahwa tidak benar dalail gugatan Penggugat yang menyatakan KPU

secara mendadak sehingga menyulitkan DPC Partai NAsrep untuk memperbaiki nya, dan KPU Kota Tegal telah menggunakan data yang lama padahal sudah disampaikan data baru.

IN

Bahwa Partai NASREP sejak awal tahapan verifikasi faKtual dibuka

NT

tidak pernah menyerahkan berkas baik kepengurusan, alamat kantor mapun daftar anggota dan fotokopi Kartu Tanda Anggota

yang

disyaratkan untuk kota Tegal minimal 289 KTA. KPU KOTA Tegal

ILA

tidak pernah menerima data baru dari Partai NASREP. Data yang diterima KPU berasal dari KPU Pusat yang terdiri : SK Kepengurusan Partai NASREP Kota Tegal

itupun tidak disertai alamat Kantor /

AD

Pengurus sehingga KPU Kota Tegal tidak mengetahui posisi/letak Nama-nama yang masuk dalam daftar


T

kantor atau pengurus.

NG

PE N

GA DI LA

Kota Tegal tidak melakukan verifikasi dan memberikan informasi

AK AR

T

TU

GI

pengurus

juga

tidak

pernah

mendatangi

mengkomunikasikan kepada KPU Kota Tegal.

KPU

Kota

atau

KPU Kota bahkan

mencoba meminta bantuan KPU Provinsi untuk mengkomunikasikan

UN J

dengan Pengurus Wilayah Partai NASREP Propvinisi Jawa Tengah dan saat KPU Kota Tegal berbicara dengan pengurus Nasrep Propinsi Jawa Tengah Bapak Billy disebutkan: kepengurusan NASREP di

T

Kota Tegal lagi vakum dan meminta tolong ke KPU untuk mencarikan

AR

IT

„orang-orang‟ yang mau jadi pengurus NASREP. Atas permintaan itu

tindaklanjut hingga proses verifikasi vaktual

AK

sejak itu tidak ada

berakhir dengan kesimpulan Partai NASREP Kota Tegal tidak

NJ

memenuhi syarat. Kabupaten Brebes.

TU

Bahwa dalil gugatan penggugat tidak benar yan gmenyatakan KPU Kabupaten Brebes Melakukan verifikasi pada jam kerja sehingga

GI

banyak tidak diketemukan anggota dan tidak berupaya mencari solusi lain dalam verifikasi bagi anggota yang tidak ketemu Bahwa berdasarkan daftar nama anggota partai politik dalam bentuk

IN G

LA

NT

IN

GG

KPU Kota Tegal meminta Bapak Billy ;“silahkan urus sendiri”. Dan

softcopy sebagaimana Lampiran 4 Model F2 Parpol (SIPOL), KPU Kab Brebes telah melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Nasrep dengan jumlah 454 anggota. Oleh karena partai yang

GG IT U

NT

bersangkutan tidak mengumpulkan fotokopi KTA dan daftar nama anggota dalam bentuk hardcopy ke KPU Kab Brebes maka KPU

parpol yang bersumber dari SIPOL (464 anggota) dengan fotokopi KTA dan hardcopy daftar nama anggota.

Sehingga dengan demikian karena ketiadaan data keanggotaan

IN

Partai Nasrep sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1 KPU Kab

Brebes tidak dapat melakukan pengambilan sampel serta tidak

NT

dilakukan verifikasi faktual keanggotaan. Sampai dengan akhir masa perbaikan dalam tahapan verifikasi faktual pasca putusan DKPP (tanggal 18 Desember 2012), KPU Kab Brebes tidak menerima

ILA

dokumen fotokopi KTA dan daftar nama anggota dari Partai Nasrep. Namun pada tanggal 19 Desember 2012 perwakilan pengurus DPC Partai Nasrep Kab Brebes datang ke KPU Kab Brebes untuk

AD

menyerahkan fotokopi KTA sebanyak 454 anggota. Oleh karena telah


T

NG

PE N

GA DI LA

Kabupaten Brebes tidak dapat mencocokan daftar nama anggota

AK AR

T

TU

GI

melewati batas akhir perbaikan maka KPU Kab Brebes tidak bisa menerima dokumen dimaksud

UN J

Kabupaten Rembang.

Bahwa tidak benar dalil PEnggugat yang menyatakan KPU Kabupaten

T

Rembang melakukan verifikasi pada jam kerja sehingga banyak tidak

AR

IT

diketemukan anggota

Bahwa Setelah KPU Kabupaten Rembang menerima Dokumen

AK

dokumennya Partai Nasrep, KPU Kabupaten Rembang segera

menyusun jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan kantor, untuk

NJ

partai Nasrep kami jadwalkan tanggal 8 Desember 2012 Pukul 12.00 WIB. Dimana pemberitahuan vertual kepengurusan dan kantor tersebut kami kirimkan kepada Partai Nasrep melalui surat tertulis

TU

Nomor : 68/KPU-Kab-012.329351/XI/2012, tanggal 5 Desember 2012, dan kami juga melakukan komunikasi dan pemberitahuan melalui

GI

telepon.

Bahwa KPU Kabupaten Rembang juga melakukan komunikasi dan pemberitahuan serta klarifikasi melalui telepon sebelum tanggal

IN G

LA

NT

IN

GG

Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota termasuk

pelaksanaan vertual kepengurusan dan kantor tersebut, sehubungan dengan isi dokumen yang kami terima dari KPU RI berupa SK Kepengurusan

dan

Lampiran

2

Model

F1

Parpol,

ternyata

GG IT U

NT

menyebutkan bahwa nama ketua Partai Nasrep di Kabupaten Rembang adalah Bpk Haryanto, Bsc. Dan dalam surat keterangan kantor

yang

dikeluarkan

oleh

Kepala

Desa

Ketangi

Kecamatan Rembang menyebutkan bahwa Kanto Partai Nasrep

berada di Jl. Slamet Riyadi No. 59 Rembang. Karena pada

kenyataannya Bpk Haryanto, Bsc, selamai ini menjabat sebagai Ketua

IN

Partai Persatuan Nasional (PPN) kabupaten Rembang dan alamat J;

Slamet Riyadi No 59 Rembang selama ini tercatat sebagai alamat

NT

Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Rembang.

Sehingga perlu melakukan klarifikasi hal tersebut. Dan oleh Bapak Haryanto, BSc, dijelaskan bahawa memang benar yang bersangkutan

ILA

dulu pernah menjadi pengurus/ketua Partai Nasrep, namun demikian yang bersangkutan menyatakan bahwa sekarang beliau eksis di PPN dan sudah tidak eksis di Partai Nasrep lagi.

AD

Bahwa KPU Kabupaten Rembang menanyakan kepada yang bersangkutan tentang status kepenegurusannnya di kedua partai Hal. 110 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

domisili

AK AR

T

TU

GI

tersebut. Dan yang bersangkutan siap untuk membuat pernyataan, dan menyatakan menjadi Ketua PPN Kabupaten Rembang. Namun pada saat itu yang bersangkutan belum bisa datang ke kantor KPU Rembang

dan

juga

UN J

Kab

belum

bisa

ditemui,

karena

yang

bersangkutan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di luar Rembang (bahkan sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 sebelum

IT

T

kami mengirimkan sanggahan ini kami hubungi kembali via telepon,

AR

yang bersangkutan menyatakan masih opname di Rumah Sakit

AK

Bahwa Kemudian KPU Kabupaten Rembang juga memberitahukan kepada Bapak Haryanto melalui telepon (tgl 5 desember 2012)

kantor

Partai

Nasrep,

kami

NJ

sehubungan dengan jadwal pelaksanaan vertual kepengurusan dan meminta

bantuan

beliau

untuk

memberitahukan pengurus Partai Nasrep yang lainnya dan segala

TU

kelengkapan yang akan kami verifikasi factual. Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2012, pada saat pelaksanaan vertual kepengurusan dan kantor, kami menuju ke alamat Jl. Slamet Riyadi No 59 Rembang tetapi kantor dalam keadaan tertutup, dan Bapak Haryanto kami

GI

LA

NT

IN

GG

Cepu).

hubungi melalui HP yang bersangkutan, tetapi tidak pernah aktif, dan

IN G

kami baru dapat melakukan hubungan melalui telepon setelah 1 (satu) minggu kemudian, dan yang bersangkutan mengatakan sedang sakit di luar kota, dan menyatakan pasrah dan minta maaf tidak dapat

NT

mengikuti kegiatan vertual terhadap Partai Nasrep dan yang

GG IT U

bersangkutan juga mengatakan bahwa “tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Nasrep tidak masalah”

Haryanto untuk memberikan alamat dan kontak person pengurus

Partai Nasrep yang lain, tetapi hingga berakhirnya masa verifikasi

IN

tahap I, yang bersangkutan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN alamat dan kontak person pengurus Partai Nasrep yang lainnya

NT

Dan selama KPU Kabupaten Rembang dapat melakukan komunikasi dengan apak Haryanto, selalu mengingatkan dan menghimbau kepada yang bersangkutan untuk mengingatkan temen-temennya menjadi

pengurus

di

Partai

ILA

yang

Nasrep

untuk

segera

mempersiapkan data dukungan keanggotaannya di masa perbaikan. Karena pada masa vertual tahap I tersebut, Partai Nasrep “TIDAK

AD

MENYERAHKAN” data dukungana keanggotaan (fotokopi KTA dilampiri dengan daftar nama anggota partai), dan Sampai dengan Hal. 111 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Namun demikian KPU Kabupaten Rembang tetap meminta Bapak

AK AR

T

TU

GI

masa perbaikan (vertual tahap II) pun Partai Nasrep tidak pernah menyerahkan data dukungan keanggotaan (fotokopi KTA dilampiri Daftar Nama Anggota Partai)

UN J

Sehingga sudah jelas KPU Kabupaten Rembang tidak dapat melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Nasrep

AR

IT

T

Kota Pekalongan.

Bahwa dalil penggugat tidak benar yang menyatakan bahwa Tidak

AK

factual.

Bahwa Dokumen yang diterima tidak lengkap (hanya fotokopi

NJ

kepengurusan). KPU Kota Pekalongan sudah memberitahukan jadwal verifikasi kepada DPC Partai Nasrep Kota Pekalongan. KPU Kota Pekalongan sudah mendatangi rumah Ketua DPC Partai Nasrep Kota

TU

Pekalongan tetapi tidak ada orang dan tidak mau menemui. Tidak ada alamat kantor DPC Partai Nasrep Kota Pekalongan dalam dokumen

GI

yang diterima

Mendatangi Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Nasrep, namun keduanya tidak mengakui sebagai pengurus DPC Partai Nasrep

IN G

LA

NT

IN

GG

ada pemberitahuan dari KPU Kota Pekalongan terkait verifikasi

Kabupaten Banjarnegara.

NT

Bahwa tidak benar dalil penggugat tang menytakan KPU Kabupaten

verifikasi.

Tidak

benar

bahwa

KPU

Kab

Banjarnegara

tidak

memberitahukan informasi tentang verifikasi terhadap Partai Nasrep, sebab.

Bahwa

pada

tanggal

6

Desember

2012

KPU

Kab

Banjarnegara mengirim surat pemberitahuan verifikasi faktual kepada

IN

pengurus Partai Nasrep. Bahwa faktanya Ketua DPC Nasrep sesuai dokumen (Kukuh Subiyantoro) yang diterima dari KPU Provinsi, ketika

NT

dilakukan verifikasi faktual mengatakan “bahwa secara kolektif kepengurusan Partai Nasrep Kab Banjarnegara tidak ada” Bahwa Sdr. Kukuh Subiyantoro juga tercatat sebagai Ketua DPC PP. Bahwa

ILA

tanggal 19 Desember 2012. Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi

AD

Faktual, Sdr. Kukuh Subiyantoro hadir sebagai Ketua DPC PPN.


T

NG

PE N

GA DI LA

Bahwa

GG IT U

Banjarnegara tidak memberitahukan pada DPC terkait pelaksanaan

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Batang.

Bahwa tidak benar dlail penggugat yang menyakatan KPUD tidak keterwakilan

perempuan

UN J

menerima

yang

sesuai

dengan

SK

Kepengurusan yang baru. Bahwa KPU Kabupaten Batang telah melakukan verifikasi faktual kepengurusan

DPC

Nasrep

termasuk

keterwakilan

T

terhadap

AR

IT

perempuan pada tanggal 10 Desember 2012 hasil verifikasi faktual sesuai dengan Lampiran I Model F8 Parpol dan daftar hadir. Pada

AK

serta pengurus yang hadir tidak dapat menunjukkan KTA.

Bahwa KPU Kabupaten Batang melayangkan surat kepada DPC

NJ

Nasrep Kabupaten Batang tanggal 12 Desember 2012 Nomor 326/KPU-Kab-012.329285/XII/2012

tentang

pemberitahuan

hasil

apabila

DPC

TU

verfak kepengurusan dan keanggotaan parpol yang isinya antara lain Partai

Nasrep

akan

melakukan

perbaikan

kepengurusan dan keanggotaan diberi kesempatan dari tanggal 14 –

GI

18 Desember 2012, namun sampai batas akhir yang ditentukan pada masa perbaikan DPC Partai Nasrep Kabupaten Batang tidak menyerahkan perbaikan kepengurusan maupun daftar nama anggota

IN G

LA

NT

IN

GG

saat verifikasi kepengurusan, baik Ketua, Sekretaris dan Bendahara

dan KTA

KPUD tidak menerima KTA pada tanggal 18 Desember 2012 pukul

Kabupaten

Batang melayangkan

surat kepada

DPC Nasrep

GG IT U

NT

16.05 WIB, karena sudah bukan jam kerja lagi. Bahwa KPU

Kabupaten Batang tanggal 12 Desember 2012 Nomor 326/KPU-Kabtentang

pemberitahuan

hasil

verfak

kepengurusan dan keanggotaan parpol yang isinya antara lain apabila

DPC

Partai

Nasrep

akan

melakukan

perbaikan

kepengurusan dan keanggotaan diberi kesempatan dari tanggal 14 –

IN

18 Desember 2012, namun sampai batas akhir yang ditentukan pada

masa perbaikan DPC Partai Nasrep Kabupaten Batang tidak

NT

menyerahkan perbaikan kepengurusan maupun daftar nama anggota dan KTA

kepengurusan

ILA

Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan

keanggotaan

tingkat

kabupaten

di

KPU

Kabupaten Batang tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana dihadiri

AD

Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Batang atas SARIP dan disaksikan pula oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Batang Partai


T

NG

PE N

GA DI LA

012.329285/XII/2012

AK AR

T

TU

GI

Nasrep tidak mengajukan keberatan secara tertulis dan menerima hasil rekapitulasi verifikasi factual

UN J

Kabupaten Cilacap.

Bahwa tidka benar dalil penggugat yang menyatakan KPU memberikan

menyulitkan

informasi

secara

DPC memenuhi perbaikan

mendadak serta KPU

AR

IT

sehingga

Cilacap

T

Kabupaten

AK

Bahwa Tidak benar apabila KPUD dianggap memberikan informasi

secara mendadak, terkait dengan ini KPU Kabupaten Cilacap tanggal Desember

2014

mengirim

Surat

Nomor

555/KPU.Kab-

NJ

24

012.329382/XII/2012 tentang verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU Kabupaten Cilacap,

TU

meminta menghadirkan pengurus perempuan, dan pada tanggal 27 Desember 2012 pengurus perempuan dapat dihadirkan sehingga

GI

Memenuhi Syarat.

Tidak benar bahwa KPUD Cilacap menolak dokumen hasil perbaikan, karena dokumen terkait Perbaikan keanggotaan sudah

IN G

LA

NT

IN

GG

Kabupaten Cilacap menolak dokumen hasil perbaikan.

diterima dengan mengirimkan Foto Copy KTA sejumlah 1.088 lembar dan dilakukan pencuplikan sampel sejumlah 109 anggota dan

NT

ditindaklanjuti dengan verifikasi factual

GG IT U

Kabupaten Demak.

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Demak telah

dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah

IN

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil

NT

perbaikan, KPU Kabupaten Demak melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

ILA

Kabupaten Purbalingga.

Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan Informasi yang

AD

diberikan sangat mendadak, sehingga banyak tidak ditemukan anggota yang akan diverifikasi dan Verifikasi dilakukan pada jam


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

kerja sehingga tidak diketemukan anggota. KPUD tidak mencari solusi lain terhadap anggota yang tidak diketemukan Bahwa Pernyataan keberatan dari Partai NASREP yang ditujukan

UN J

kepada KPU Kab. Purbalingga

“sangat tidak betul” karena tidak

berdasar. Pada waktu KPU Kab. Purbalingga melaksanakan

IT

Purbalingga pada tgl. 10 Desember 2012 diperoleh hasil sbb :

T

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai NASREP Tingkat Kab.

AR

Bahwsa Ketua DPC Partai NASREP Kab. Purbalingga Sdr. BASUKI,

AK

sehubungan yang bersangkutan ikut mendaftar Panwaslu Kab. Purbalingga, Sekretaris DPC Partai NASREP Kab. Purbalingga Sdr.

NJ

YULIANTO, SE. kondisinya sedang sakit sampai muntah darah dan menyatakan sudah tidak mau lagi mengurusi Parpol.

Bahwa Pengurus DPC Partai NASREP Kab. Purbalingga tidak

TU

menyerahkan fotocopy KTA ke KPU Kab. Purbalingga sehingga KPU Kab. Purbalingga tidak mungkin melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Nasrep Kab. Purbalingga

GI

LA

NT

IN

GG

SH. menyatakan sudah mengundurkan diri dari Partai NASREP

Kabupaten Blora.

IN G

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan KPU kabupaten blora melakukan verifikasi pada pengurus lama. Bahwa

menindaklanjuti

Surat

Edaran

KPU

RI

Nomor

GG IT U

NT

675/KPU/XI/2012 perihal Verifikasi Faktual 16 (enam belas) Partai Politik dan 18 (delapan belas) Partai Politik pasca putusan DKPP tanggal 29 November 2012. Menindaklanjuti Surat Edaran KPU Jawa

Tengah

Nomor

1036/KPUProv-012/11/XII/2012

perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual /Perbaikan kepada

Partai

Politik tanggal 2 Desember 2012 dan Hasil Rapat (Raker) di KPU

IN

Provinsi Jawa Tengah dengan semua KPU Kabupaten/Kota seJateng pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 ; Menindaklanjuti

Surat

Edaran

KPU

RI

Nomor

NT

Bahwa

681/KPU/XII/2012 perihal Verifikasi Faktual 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 tanggal 3 Desember 2012. Selanjutnya KPU

19.30

WIB

ILA

Kabupaten Blora pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 jam melakukan

Rapat

Pleno

Pengambilan

Sampel

Keanggotaan Parpol Pasca Putusan DKPP yang memenuhi batas

AD

minimal 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Blora (sebagaimana surat terlampir); Hal. 115 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Provinsi

AK AR

T

TU

GI

KPU Kabupaten Blora pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 Pukul 14.30 WIB melakukan Rapat Koordinasi dengan Parpol Pasca Putusan DKPP untuk membahas Pelaksanaan Verifikasi Faktual

UN J

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 (yang hadir Ketua & Sekretaris) sebagaimana surat terlampir) Catatan: Pengurus DPC Partai Nasional Republik (NASREP) tidak hadir dalam pertemuan

T

IT

tersebut;

AR

KPU Kabupaten Blora pada pada hari Rabu tanggal 5 Desember

Partai

Politik

Calon

Peserta

Pemilu

Tahun

2014

AK

Faktual

(sebagaimana surat terlampir). Bahwa pada tanggal 5 Desember

NJ

2012 kami (Sudarwanto) melakukan kontak via telpon kepada Pengurus DPD Partai Nasional Republik (NASREP) Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No. 24 B

TU

Semarang, dengan nomor telpon/HP yg kami telpon adalah: 081 66 3755, dan kami diberikan nomor HP nya Ketua DPC Partai Nasional Republik (NASREP) Kabupaten Blora yang bernama Imron Fahrudin oleh Pengurus DPD Partai Nasional Republik (NASREP) Provinsi

GI

LA

NT

IN

GG

2012 menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi

Jawa Tengah via SMS di nomor HP saya pada tanggal 5 Desember

IN G

2012 jam 11.43 WIB dengan isi SMS sebagai berikut: Imron Fahrudin no hp. 081 225 202 555 dan 085 326 598 927 trm kasih, selanjutnya Sdr. Imron Fahrudin Saya telpon terkait Verifikasi Parpol

Calon

Peserta

Pemilu

2014,

tetapi

yang

GG IT U

NT

Faktual

bersangkutan (Sdr. Imron Fahrudin) menjawab bahwa Dia (Sdr. Imron Fahrudin) tidak mau diverifikasi oleh KPU Kabupaten Blora,

Pengurus DPD Partai Nasional Republik (NASREP) Provinsi Jawa

Tengah dan Pengurus DPP Partai Nasional Republik (NASREP) di

NT

Peserta Pemilu Tahun 2014.

IN

Jakarta terkait Pendaftaran & Verifikasi Faktual Partai Politik Calon

Pada tanggal 10 Desember 2012 kami (Sudarwanto) dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Blora bernama Galuh Cahya Nusantara

ILA

melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Domisli/Alamat & Kepemilikan kantor DPC Partai Nasional Republik (NASREP) Kabupaten Blora tidak bertemu dengan Pengurus DPC Partai

AD

Nasional Republik (NASREP) Kabupaten Blora

dan ternyata

setelah kami cek bahwa yang sesuai dokumen yang kami miliki Hal. 116 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

karena Dia (Sdr. Imron Fahrudin) tidak pernah dihubungi oleh oleh

AK AR

T

TU

GI

tersebut beralamat di Kelurahan Punggursugih RT. 002/ RW. 01 Kecamatan

Ngawen

Blora

ternyata

alamat

tersebut

sudah

dipergunakan sebagai Kantor DPC Partai Persatuan Nasional (PPN)

UN J

Kabupaten Blora dan yang punya rumah (Sdr. Maryanto S.Pd) selaku Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Blora mencabut surat pinjam pakai tertanggal 03 September 2012

selanjutnya

untuk

Hasil

Vertual

Pengurus,

Persentasi

AK

Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor dan Keanggotaan

Tahap I (satu) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak bisa alamat

kantor tidak bisa

NJ

divertual disebabkan pengurus &

ditemukan, selanjutnya pada masa perbaikan tidak menyerahkan dokumen

terkait Pengurus, Persentasi Keterwakilan Perempuan,

TU

Surat Keterangan Domisili & Kepemilikan Kantor dan Keanggotaan sehingga hasil vertual Tahap II (dua) dinyatakan Tidak Memenuhi

GI

Syarat (TMS) Kabupaten Kebumen.

Bahwa tidak benar dalail gugatan yang menyatakan KPU Kabupaten

IN G

LA

NT

IN

GG

Dan

AR

ditanda tangani oleh Sdr. Maryanto S.Pd bermeterai 6.000,- ;

T

IT

kepada Dra. Endang Sulistyoningsih dengan surat pencabutan yang

Kebumen menolak penyerahan KTA karena dianggap kurang dari syarat minimal.

NT


GG IT U

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen telah


diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Kebumen melakukan rapat pleno

IN

terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

NT

politik.

J. PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

ILA

Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual KPU Kota Yogyakarta terhadap keanggotan

partai

NASREP

Kenyataaan

setelah

terdapat

AD

penemuan di lapangan, bahwa dari 52 sampel yang termasuk MS : 5, yang TMS : 16 dan tidak bertemu (TB) : 31. Sehingga KPU Kota pada tanggal 26 Desember menyampaikan surat pemberitahauan Hal. 117 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

agar nama-nama terlampir dalam surat tersebut dihadirkan ke KPU Kota Yogyakarta mulai hari Rabu, 26 Desember sampai Jumat 27 Desember 2012. DPC Partai Nasrep pada hari Kamis 27 Desember

UN J

menghadirkan 20 anggota sebagaimana yang tersebut dalam surat KPU Kota Yogyakarta tertanggal 26 Desember 2012. Sampai hari Jumat tanggal 28 desember 2012 jam 16.00, DPC Partai Nasrep

IT

T

tidak lagi menghadirkan 11 anggota lainnya. Setelah dijelaskan

AR

pihak Partai Nasrep TIDAK menindaklanjuti dengan memberikan

AK

Kabupaten Sleman.

Bahwa berdasarkan tahap Verifikasi KPU Kabupaten Sleman, Partai

NJ

NASREP menghadirkan banyak orang, sekitar 25 orang. Namun waktunya telah melewati pukul 16.00 WIB, yaitu dari pukul 15.50

TU

sampai dengan pukul 16.25. KPU Kabupaten Sleman tidak menolak, bahkan semua yang telah hadir sampai dengan pukul 16.25 diminta masuk ke gedung KPU Kabupaten Sleman dan pintu segera ditutup;

GI

Bahwa selama verifikasi terdapat/ditemukan 3 (tiga) orang yang menyodorkan KTA dan KTP sekaligus, namun setelah dicocokkan ke “Daftar Anggota NASREP yang Tidak Ketemu” ternyata nama

IN G

LA

NT

IN

GG

keberatan secara tertulis, meskipun sudah ditawarkan.

tiga orang tersebut tidak ada di dalam daftar; Bahwa selama proses verifikasi rombongan “anggota” Partai

NT

NASREP didampingi Saudari Wiwik Sundarmi, AMa.Pd yang tidak

GG IT U

lain istri Saudara Muntohar, yang tidak terdaftar pada “Daftar Anggota NASREP yang Tidak Ketemu” dan bahkan sesungguhnya

dinyatakan MS pada partai PAKAR (lihat bukti Lamp 2 Model F8Parpol dari PAKAR, dan KTA PAKAR);

Bahwa selama pelaksanaan verifikasi sebagaimana diuraikan di

IN

atas, sebagai verifikator Saudara Lukmanul Hakim, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Sleman) didampingi Djajadi (Ketua KPU Kabupaten

NT

Sleman) dan Saudari Elis Winarni, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Sleman). Saudari Elis Winarni, SH memfoto orang yang mengaku sebagai IR BRAM dan memfoto KTA disandingkan KTP 3

ILA

(tiga) orang yang tidak tercantum dalam “Daftar Anggota NASREP

AD

yang Tidak Ketemu”;


T

NG

PE N

GA DI LA

Sdri Wiwik S tersebut adalah anggota PAKAR yang tersampel dan

AK AR

T

TU

GI

Kota Bantul.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kota Bantul telah dilaksanakan

UN J

TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan

yang

ditentukan.

Berdasarkan

verifikasi

IT

waktu

sampai dengan batas faktual

hasil

T

kesempatan untuk melakukan perbaikan

AR

perbaikan, KPU Kota Bantul melakukan rapat pleno terbuka dan

AK

Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan hasil verifikasi Faktual KPU Kulonprogo tanggal 5-11

NJ

Desember 2012 dan verfikasi perbaikan tanggal 19-28 Desember 2012, bahwa dari hasil Virtual KTA perbaikan Keanggotaan dengan

TU

menyerahkan KTA sebanyak 580 fotocopy KTA. Dan diambil sampel 10% sebanyak 58 KTA, bahwa yang memenuhi syarat 28 dan tidak

GI

memnuhi 30.

K. PROVINSI JAWA TIMUR

IN G

LA

NT

IN

GG


Kota Pasuruan.


Partai

PENGGUGAT

di

Kota

Pasuruan

telah

GG IT U

NT

dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah


perbaikan, KPU Kota Pasuruan melakukan rapat pleno terbuka dan

IN


Kabupaten Jombang.

NT

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

ILA

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil

AD

perbaikan, KPU Kabupaten Jombang melakukan rapat pleno


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI


UN J

Kota Surabaya.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan Partai

PENGGUGAT

di

Kota

Surabaya

telah

T

keanggotaan

AR

IT



AK

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kota Surabayamelakukan rapat pleno terbuka dan

NJ


TU

Kabupaten Blitar.


GI

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah

IN G

LA

NT

IN

GG


diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Blitar melakukan rapat pleno terbuka

GG IT U

NT

dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.


keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Jember telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

IN

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan

NT

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Jember melakukan rapat pleno terbuka

ILA


Kabupaten Magetan.


AD

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Magetan telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan Hal. 120 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Kabupaten Jember.

AK AR

T

TU

GI

perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil

UN J

perbaikan, KPU Kabupaten Magetan

melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi

IT

T

untuk seluruh partai politik.

AR

Kabupaten Tuban.

AK

NASREP tidak pernah menyerahkan Daftar Nama Anggota dan foto copy KTA kepada KPU Kabupaten Tuban serta Perempuan dalam

NJ

SK dari DPP tercatat 3 orang (38%), namum hasil dari verifikasi Faktual tidak satupun yang bisa ditemui. Verifikasi Faktual juga dilakukan dengan mendatangi Kantor/Sekretariat DPC sesuai

TU

dengan Surat Keterangan Domisili jln Arjuna H-15 Puri Indah Kel. Latsari Tuban, tidak satupun Pengurus berada di tempat. Saudara Sekretaris (Suwignyo) juga telah ditelepon tentang rencana verifikasi factual yag akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Desember

GI

LA

NT

IN

GG

KPU Kabupaten Tuban telah melakukan verifikasi faktual, Partai

2012 jam 13.30 s/d 14.30 WIB, namun dijawab oleh Saudara

IN G

Suwignyo : Tidak siap untuk diverifikasi. Namun Verifikator dari KPU Kabupaten

Tuban

sebagaimana

tetap

melaksanakan

jadual. Dengan

demikian

verifikasi

kesimpulan

factual verifikasi

GG IT U

NT

tersebut memenuhi Syarat.

Kabupaten Ponorogo.

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Ponorogo telah


IN


NT

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Ponorogo melakukan rapat pleno

politik.

ILA


Kabupaten Ngawi.

AD

Bahwa berdasarkan berita acara 12 Desember 2012, Partai Nasrep tidak pernah menyerahkan KTA ke KPU Kabupaten Ngawi. Daftar Hal. 121 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

nama Anggota juga tidak muncul di Sipol maupun Portal KPU jatim, terkait dengan kantor, Dokumen Parpol yang diterima dari KPU Pusat melalui KPU Jatim kepada KPU Kab Ngawi hanya SK

UN J

Kepengurusan Partai Nasrep, tanpa mencantumkan alamat kantor DPC Partai Nasrep Kabupaten Ngawi, Komposisi personalia DPC Partai Nasrep di Kabupaten Ngawi tidak ditemukan oleh KPU

IT

T

Kabupaten Ngawi karena alamat dan kontak tidak ada. Selain itu

AR

Pengurus dalam SK tidak pernah melakukan koordinasi dengan

AK

kabupaten Ngawi Nama Pengurus tidak sesuai/tidak ditemukan oleh KPU Kab Ngawi . Keterwakilan Pengurus Perempuan tidak

NJ

sesuai/tidak ditemukan oleh KPU Kab Ngawi. Domisili Kantor tetap tidak sesuai/kantor tidak ditemukan oleh KPU Kab Ngawi. Kepemilikan Kantor tetap tidak sesuai karena tidak ada dokumen.

TU

Keanggotaan Parpol tidak memenuhi karena tidak menyerahkan KTA.

GI

Kabupaten Pacitan. Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Pacitan telah

IN G

LA

NT

IN

GG

KPU Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil verifikasi factual KPU


NT


GG IT U


perbaikan, KPU Kabupaten Pacitan melakukan rapat pleno terbuka

Kabupaten Bondowoso.


IN

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

NT


ILA

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Bondowoso melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

AD

politik.


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Trenggalek.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Trenggalek telah

UN J

dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan

IT

T


AR

perbaikan, KPU Kabupaten Trenggalek melakukan rapat pleno

AK

politik.

NJ

Kota Mojokerto.


Partai

PENGGUGAT

di

Kota

Mojokerto

telah

TU


GI

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kota Mojokerto melakukan rapat pleno terbuka dan

IN G

LA

NT

IN

GG



NT

Kabupaten Sidoarjo.

GG IT U


keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Sidoarjo telah


perbaikan, KPU Kabupaten Sidoarjo

IN


NT

melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.

ILA

Kabupaten Kediri.

Setelah dilakukan verifikasi faktual Oleh KPU kabupaten Kediri antara tanggal 19 sampai 28 Desember 2012, petugas ketemu

MS yang 9 TMS. KPU Kota Kediri . KPU Kota Kediri Hal. 123 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

4

AD

sebanyak 13 orang . dan 19 orang tidak bertemu. Dari ke 13 Orang

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

menghadirkan anggota yang TB pada tanggal 26 -28 Desember 2012 sejumlah 19 Orang. Dari 19 orang tersebut yang hadir dan dinyatakan MS 14, dan yang tidak hadir dan dinyatakan TMS 5.

UN J

Dengan demikian dapat dikeluarkan kesimpulan keanggotaan tidak memenuhi syarat.

IT

T

Kota Kediri.

AR


AK

TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan

waktu

yang

ditentukan.

sampai dengan batas

NJ

kesempatan untuk melakukan perbaikan Berdasarkan

verifikasi

faktual

hasil

perbaikan, KPU Kota Kediri melakukan rapat pleno terbuka dan

TU


GI

L. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kabupaten Tapin.


IN G

LA

NT

IN

GG

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kota Kediri telah dilaksanakan

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Tapin telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

NT


GG IT U




Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

IN

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten |Hulu Sungai

NT

Tengah telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual sampai

ILA

telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan

dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan

AD

rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai politik.


T

NG

PE N

GA DI LA

perbaikan, KPU Kabupaten Tapin melakukan rapat pleno terbuka

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Hulu Sungai

UN J

Selatan telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan

sampai

IT

T

dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual

AR

hasil perbaikan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan

AK

partai politik. Kabupaten Tanah Laut.

NJ

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Tanah Laut telah

TU


GI

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

IN G

LA

NT

IN

GG

rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh

politik.

Kabupaten Kotabaru.

GG IT U

NT

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Kotabaru telah



IN

perbaikan, KPU Kabupaten Kotabaru melakukan rapat pleno


NT

politik. Kabupaten Tanah Bumbu.

ILA

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Bumbu telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

AD



T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Tanah Bambu melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

UN J

politik.

Kabupaten Banjarmasin.

T


AR

IT

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten |Banjarmasin telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

AK


NJ

perbaikan, KPU Kabupaten Banjarmasin melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

TU

politik.

GI

M. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kota Balikpapan.


IN G

LA

NT

IN

GG


keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kota Balikpapan telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah

GG IT U

NT



Kota Samarinda.

IN

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kota Samarinda

telah

NT


ILA

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kota Samarinda melakukan rapat pleno terbuka dan

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

perbaikan, KPU Kota Balikpapan melakukan rapat pleno terbuka

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Kutai Timur telah

UN J


IT

T


AR

perbaikan, KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan rapat pleno

AK

politik.

NJ

Kota Bontang.


Partai

PENGGUGAT

di

Kota

Bontang

telah

TU

dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil

GI

LA

NT

IN

GG


perbaikan, KPU Kota Bontang melakukan rapat pleno terbuka dan

IN G


Kabupaten Penajam Paser Utara.

GG IT U

NT

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Penajem, Paser

Utara telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan


sampai


IN

hasil perbaikan, KPU Kabupaten Penajem Paser Utara melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh

NT

partai politik.

N. PROVINSI GORONTALO

ILA

Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Bone Bolango

AD

telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah Hal. 127 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual

AK AR

T

TU

GI

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Bone Bolango melakukan rapat pleno

UN J


AR

IT

T

O. PROVINSI SULAWESI SELATAN Kabupaten Maros.

AK

kabupaten maros, mempunyai KTA sebanyak 48 sampel. Pada saat verifikasi tahap pertama jumlah sampel yang memenuhi syarat

NJ

sebanyak 16 sampel, dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 31 orang. dari semua keanggotaan Partai Nasrep untuk dihadirkan di

TU

KPU Kabupaten Maros ataupun pada masa perbaikan terhadap keanggotaan (KTA) Partai Nasrep, maka dapat dikatakan bahwa semua Keanggotaan Partai Nasrep tidak dapat dihadirkan di KPU

GI

Kabupaten Maros, serta pada masa perbaikannya juga tidak memasukkan KTA di KPU Kabupaten Maros sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 18 Desember 2012.

IN G

LA

NT

IN

GG

Berdasarkan hasil verifikasi Faktual Partai Nasrep oleh KPU

Sehingga KPU Kabupaten maros menyimpulkan bahwa Partai Nasrep tidak memenuhi syarat terhadap keanggotaan Partai

memenuhi syarat di Kabupaten Maros.

Kabupaten Buleleng.

Bahwa Dalam verifikasi faktual Keanggotan oleh KPU kabupaten Buleleng Petugas menemukan 2 orang yang tidak sesuai. Dengan sample

75

jika

diproyeksikan

tidak

memenuhi

IN

sisa

syarat

keanggotaan, sehingga untuk partai NASREP dinyatakan tidak

NT

memenuhi syarat. Selanjutnya Partai NASREP Buleleng melakukan perbaikan keanggotaan partai politik dengan menyerahkan data

menyerahkan

ILA

keanggotaan yang hampir sama dengan data tahap I tanpa soft

copy.

Pada

verifikasi

tahap

II

Nasrep

menyerahkan dukungan keanggotaan sebanyak 770 dengan

AD

demikian samplenya 77. Dalam pelaksanaan vertual oleh petugas KPU Kabupaten BUleleng menemukan 1 orang yang sesuai dan 3 orang menandatangani F-12. Dengan demikian jika diproyeksikan Hal. 128 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

P. PROVINSI BALI

GG IT U

NT

Nasrep, dan secara menyeluruh bahwa Partai Nasrep tidak

AK AR

T

TU

GI

keanggotaannya hanya 740, sehingga untuk keanggotaan Nasrep dinyatakan tidak memenuhi syarat.

UN J

Q. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan hasil verifikasi Faktual KPU kabupaten Manggarai

IT

T

Timur tanggal 13 Desember 2012, diputuskan nama-nama dalam

AR

susunan pengurus dpc tidak sesuai. Keterwakilan perempuan tidak

AK

memenuhi. Kabupaten Alor.

NJ

Berdasarkan hasil verifikasi factual partai Politik NASREP oleh KPU kabupten Alor kepengurusan Nasrep telah mengundurkan diri. Tidak

TU

adanya keterwakilan perempuan, serta tidak adanya domisili kantor.

Kabupaten Sumba Barat.

GI

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Sumba Barat telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

IN G

LA

NT

IN

GG

sesuai, domisil kantor tidak sesuai serta keanggotaan yang tidak


NT


GG IT U

perbaikan, KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh partai

Kabupaten Sikka-Nusa Tenggara Timur.


IN

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Sikka telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan

NT


ILA

batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Sikka melakukan rapat pleno terbuka

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

politik.

AK AR

T

TU

GI

R. PROVINSI MALUKU.

Kabupaten Seram Bagian Barat.

UN J

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan

sampai

AR

IT


T

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual


AK

rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh

NJ

partai politik.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

TU

Bahwa terhadap verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan

GI

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan

sampai


IN G

LA

NT

IN

GG

hasil perbaikan, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan

hasil perbaikan, KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil verifikasi untuk seluruh

GG IT U

NT

partai politik.

Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua DPC Maluku Tengah Partai NASREP menyampaikan secara langsung kepada tim Vertual bahwa kepengurusan Partai Nasrep

serta seluruh aktifitas partai di kabupaten Maluku Tengah telah

IN

bubar dan tidak lagi mengikuti Verifikasi Faktual oleh KPU Kab.

Maluku Tengah, dengan demikian Partai Nasrep dikabupaten

NT

Maluku Tengah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

ILA

S. PROVINSI BENGKULU Kabupaten Bengkulu.


AD

keanggotaan Partai PENGGUGAT di Kabupaten Bengkulu telah dilaksanakan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual telah Hal. 130 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Berdasarkan hasil verifikasi Aktual KPU kabupaten Maluku Tengah,

AK AR

T

TU

GI

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Bengkulu melakukan rapat pleno

UN J


IT

T

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti PENGGUGAT telah tidak

AR

memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dan TERGUGAT terbukti

telah tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

AK

GG

pemerintahan yang baik

NJ

menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan putusan

TU

sebagai berikut

-

Menerima Jawaban TERGUGAT

-

Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT

-

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

GI

LA

NT

IN

Demikianlah Jawaban TERGUGAT ini kami sampaikan, semoga dapat

IN G

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 15 Februari 2013 demikian juga halnya atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18

GG IT U

NT

Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya atau foto

8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

ILA

Lampiran 1: Partai Politik Dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2014. Lampiran 2 : Partai Politik Dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014 (Copy

AD dari copy).


T

:

Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal

NT

Bukti P. 1

IN

kopinya diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan bukti P. 304 sebagai berikut :

NG

PE N

GA DI LA

mempersingkat putusan dianggap termuat dalam putusan ini; -------------------

AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 2

: Berita

Acara

KPU

Nomor:

05/BA/I/2013

Tentang

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik

Tingkat

Pusat,

Tingkat

Provinsi

dan

Tingkat

UN J

Kabupaten/Kota serta Keanggotaan Partai Politik (Copy dari copy ).

: Berita Acara KPU Nomor: 08/BA/I/2013 Tentang Penetapan

IT

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

T

Bukti P. 3

AR

Lampiran 1: Partai Politik Dinyataakan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

AK

syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014. (Copy

NJ

dari copy)

Bukti P. 4

: Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

TU

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Copy dari copy). Bukti P. 5

: Undang-Undang

Nomor

:

15

Tahun

2011

tentang

Bukti P. 6

GI

Penyelenggara Pemilihan Umum (Copy dari copy)

: Peraturan KPU Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Perubahan

IN G

LA

NT

IN

GG

Lampiran 2 : Partai Politik Dinyatakan tidak memenuhi

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 (Copy dari asli)

: Surat Edaran KPU Nomor: 759/KPU/XII/2012 Perihal

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik. (Copy dari

IN

Bukti P. 9

Edaran KPU Nomor: 588/KPU/XI/2012 Perihal :

asli)

: Berita Negara Republik Indonesia No. 66 Kamis, tanggal 16

NT

Bukti P. 8

: Surat

Agustus 2012 tentang Badan Hukum Partai Politik Nasional Republik (Pemohon). (Copy dari copy)

: Surat KPU Nomor: 737/KPU/XII/2012 tanggl 10 Desember

ILA

Bukti P. 10

2012 Perihal Hasil Verifikasi Faktual DPP Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014

AD

Lampiran : Berita Acara KPU Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat Nomor: 127/BA/XII/2012 Hal. 132 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 7

GG IT U

NT

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD

AK AR

T

TU

GI

1. Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat Partai Nasional Republik (Copy dari asli) Bukti P. 11

: Surat DPP Partai Nasional Republik ditujukan untuk KPU RI Perihal : Permohonan

UN J

Nomor: 001/DPP/NASREP/I/2013

Pertimbangan Hasil Pleno KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota Tanggal 04 Januari 2013

T

Ketua Umum, Dr Jus Usman Sumanegara

IT

tangani oleh

yang ditanda

AR

MBA dan Sekretaris Jenderal, Neneng A. Tuty, SH atas nama DPP Partai Nasional Republik.( Copy dari asli )

Republik

Nomor:

001/DPP/NASREP/I/2013

Bukti P. 13

NJ

tanggal 4 Januari 2013 .( Copy dari asli )

: Tanda Terima Bawaslu tentang Penerimaan Tembusan Surat

DPP

Partai

Nasional

Republik

Nomor:

TU

001/DPP/NASREP/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 .( Copy dari asli ) Bukti P.14

: Tanda Terima DKPP tentang Penerimaan Tembusan Surat DKPP

Partai

Nasional

Republik

GI

IN

NT

LA

Nasional

AK

: Tanda Terima KPU tentang Penerimaan Surat DPP Partai

GG

Bukti P. 12

Nomor:

001/DPP/NASREP/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 .( Copy

Bukti P. 15

IN G

dari asli )

: KPU Kabupaten Nias Barat Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus

dan

Anggota

Partai

Politik

Tingkat

GG IT U

NT

Kabupaten/Kota Nomor: 99/BA/KPU.K-NB/2012 Lampiran :

Barat Provinsi Sumatera Utara (Copy dari copy)

: KPU Indragiri Hulu Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil

IN

Perbaikan Pengurus Dan Anggota partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 147/XII/2012 Lampiran :

NT

Bukti P. 16

Kabupaten/Kota – Partai Nasional Republik Kabupaten Nias

Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

copy) Bukti P. 17

ILA

Partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu (Copy dari

: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

: Formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Hal. 133 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

Bukti P. 18

AD

Nomor: 159/XII/2012 (Copy dari copy)

NG

PE N

GA DI LA

Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat

AK AR

T

TU

GI

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Copy dari copy)

: Formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik

UN J

Bukti P. 19

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

IT

T

Riau (Copy dari copy)

: Formulir Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon

AR

Bukti P. 20

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Terima

KPU

Kabupaten

Karimun

tentang

Nomor:

Penerimaan Formulir Keberatan (Copy dari copy)

: Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota

Partai

Politik

Tingkat

TU

Bukti P.22

NT

Kabupaten

193/BA/KPU/KAB-KRM/031-436710/XII/2012 copy) Bukti P. 23

: Surat

KPU

Kabupaten

Karimun

GI

IN

: Tanda

NJ

copy)

Bukti P. 21

LA

AK

GG

Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Karimun (Copy dari

Kab/031.436710/XII/2012

tanggal

(Copy

Nomor: 24

dari

182/KPU-

Desember

2012

IN G

Perihal Pemberitahuan Lampiran : Daftar Nama Anggota Partai Kabupaten Karimun (Copy dari copy)

Bukti P. 24


GG IT U

NT

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Copy dari copy)

Bukti P. 27

Keberatan Nomor: 02/DPC/MTW/Nasrep/27-XII-2012 (Copy dari copy)

: Nota Keberatan Partai Politik Terhadap Hasil Verifikasi

IN

Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota – Partai NASREP Kabupaten Sijunjung (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 26

: DPC Kabupaten Kepulauan Mentawai Surat Pernyataan

: KPU Kabupaten Sijunjung Tanda Terima Penerimaan Nota Keberatan Partai Nasional Republik Tingkat Kabupaten/Kota

Bukti P. 28

ILA

Sijunjung (Copy dari copy)

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

AD

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 129/BA/XII/2012 Lampiran :


T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 25

AK AR

T

TU

GI

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota – Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Copy dari copy)

: Berita Acara KPU Kota Jakarta Pusat Rapat Pleno Terbuka

UN J

Bukti P. 29

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 1.140/BA/XII/2012.

IT

T

Lampiran :

AR

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta (Copy dari copy)

AK

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

NJ

DPRD Kabupaten/Kota – Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta (Copy dari asli)

Bukti P. 31

: Surat KPU Kabupaten Ciamis

NT

Nomor:

233/KPU-Kab/011.657118/XII/2012

TU

IN

GG

Bukti P. 30 : Formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik

tanggal

13

Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi

LA

Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

GI

Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. Lampiran :

IN G

Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis (Copy dari copy)

: Berita Acara KPU Nomor: 22/BA/XII/2012 tentang Hasil

NT

Verifikasi

Faktual

Keanggotaan

Kabupaten Ciamis (Copy dari copy)

PE N

Bukti P. 34

Politik

Tingkat

: KPU Kabupaten Purwakarta Berita Acara Verifikasi Faktual

Pengurus dan Anggota Partai Politik Kabupaten Nomor: 84/BA-Pleno/Pileg/XII/2012 Lampiran :

Kabupaten

–

Partai

IN

Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Nasional

Republik

Kabupaten

Purwakarta Provinsi Jawa Barat (Copy dari copy)

NT

GA DI LA

Bukti P. 33

Partai

GG IT U

Bukti P. 32

: KPU Provinsi Jawa Barat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

ILA

Kabupaten/Kota Nomor: 12/BA/I/2013 Lampiran :

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat

: Berita Acara KPU Kabupaten Sleman tentang Penerimaan Hal. 135 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

Bukti P. 35

AD

Provinsi – Provinsi Jawa Barat (Copy dari copy)

AK AR

T

TU

GI

Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Lampiran 1 :

Tanda Terima KPU Kabupaten Sleman tentang Penyerahan

UN J

Dokumen Verifikasi Administrasi Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Sleman Lampiran 2:

IT

T

Tanda Bukti Penerimaan Kartu Tanda Anggota Partai Politik

Bukti P. 36

: Surat KPU Kabupaten Karang Anyar Nomor: 910/KPU-kab-

AK

Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik. Lampiran :

NJ

IN

GG

012.329506/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal

-

Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota – Kabupaten Karang Anyar

NT

-

TU

Nomor: 894/BA/XII/2012

Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten

Partai

Nasional

Republik

Kabupaten

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

GI

LA

AR

(Copy dari copy)

Bukti P. 37

: Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor: 270/521/KPU-Kab-

IN G

012.329342/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Lampiran :

Berita Acara KPU Kabupaten Jepara tentang Verifikasi

GG IT U

NT

-

Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 191/BA/XII/2012

PE N

Kabupaten/Kota – Partai Nasional Republik Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

: Surat KPU Kabupaten Pekalongan Nomor : 255/KPU-Kab-

IN

Bukti P. 38

Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat

012.329279/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

NT

GA DI LA

-

2014 Lampiran :

ILA

Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Pekalongan (Copy dari copy) Bukti P. 39

: Surat KPU Kabupaten Pekalongan Nomor: 263/KPU-Kab-

AD

012.329279/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012


T

NG

Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual

AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 40

: Tanda Terima KPU Kabupaten Pati (Copy dari copy)

Bukti P. 41

: Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Pengurus dan anggota Partai Politik tingkat

UN J

Kabupaten Pati Nomor : 170/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 (Copy dari copy).

Bukti P. 42


T

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

AR

IT

DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy).


AK

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

NJ

DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Sukoharjo – Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy).

Bukti P. 44


TU

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Grobogan – Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

: Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1146/KPUProv-

GI

Bukti P. 45

012/II/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Copy dari copy) Bukti P. 46

: Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan

IN G

LA

NT

IN

GG

Bukti P. 43

Verifikasi

Faktual

Hasil

Perbaikan

Pengurus

Partai

PolitikTingkat Provinsi Nomor: 72/BA/II/XII/2012 (Copy dari

Bukti P. 47

GG IT U

NT

copy)

: Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat

: KPU Provinsi Jawa Tengah Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Pasca

IN

Putusan DKPP Tingkat Provinsi Nomor: 1/BA/II/I/2012 Lampiran :

Verifikasi Faktual Kepengurusan 18 Partai Politik Pasca

NT

Bukti P. 48

copy)

Putusan DKPP Tingkat Provinsi – Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

: Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon

ILA

Bukti P. 49

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tingkata Provinsi Jawa Tengah (Copy dari

AD

copy)


T

NG

PE N

GA DI LA

Provinsi Partai NasRep Provinsi Jawa Tengah (Copy dari

AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 50

: KPU Provinsi Jawa Timur Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 02/BA/I/2013 (Copy dari copy) : Formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik

UN J

Bukti P. 51

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi – Provinsi Jawa

IT

T

Timur (Copy dari copy).


AR

Bukti P. 52


AK

GG

DPRD Kabupaten/Kota – Kota Denpasar – Provinsi Bali

Bukti P. 53

: Formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan


TU

Bukti P. 54

NJ

Bali (Copy dari copy)

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Bangli – Provinsi Bali (Copy dari copy) Bukti P. 55

: Berita

GI

LA

NT

IN

DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Buleleng – Provinsi

Acara

KPU

Kabupaten

Kutai

Timur

Nomor

IN G

270/900/KPU/XII/2012 tentang Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota (Copy dari copy)

GG IT U

: Berita Acara Nomor 270/908/KPU/XII/2012 Rekapitulasi

NT

Bukti P. 56

Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Timur (Copy dari copy) Verifikasi

Faktual/Verifikasi

Faktual

Hasil

Perbaikan Pengurus partai Politik Tingkat Kabupaten. Lampiran :

IN

Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Copy dari copy) : DPC

Kabupaten

Kutai

Timur

NT

Bukti P. 58

: Lembaran

/AB.009/EXT/DPC.NASREP/KUTIM/XII/2012

Nomor

:

tanggal

29

Desember 2012 perihal Menolak Kebijakan KPUD Kutai

Bukti P. 59

ILA

Timur (Copy dari copy)


AD

DPRD Kabupaten/Kota – Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Timur (Copy dari copy) Hal. 138 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 57

AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 60

: Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 872.2/396/KPU-Kab-022.435971/XII/2012

tanggal

28

Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi

UN J

Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (Copy dari copy)

Bukti P. 61

: KPU

Provinsi

Nusa

Tenggara

Timur

Berita

Acara

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Keanggotaan Tingkat

Kabupaten/Kota

Lampiran :

AK

GG

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi – Provinsi Nusa Tenggara Timur (Copy dari copy)


NJ

IN

Bukti P. 62

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi – Provinsi Nusa

Bukti P. 63

: Surat

TU

Tenggara Timur (Copy dari copy) KPU

Kabupaten

Maros

Nomor

:

197/KPU.Kab.025433319/XII/2012 tanggal 12 Desember

LA

2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual dan

GI

NT

:

AR

06/BA/I/2013.

Nomor

T

Politik

IT

Partai

Masa Perbaikan Parpol Calon Peserta Pemilu 2014. (Copy

Bukti P. 64

IN G

dari asli)

: Tanda Terima KPU Kabupaten Maros - Tanda Terima Berkas

Pendaftaran/Verifikasi

Partai

Politik

Peserta

Bukti P. 65

GG IT U

NT

Pemilihan Umum Tahun 2014 (Copy dari asli)

: Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Maros – Nama Parpol : NASREP

PE N

Bukti P. 68

Kabupaten Maros Penerimaan Kartu

Tanda Anggota Partai Politik (Copy dari asli)


DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi – Provinsi Sulawesi Selatan (Copy dari asli)

IN

Bukti P. 67

: Tanda Bukti KPU

NT

GA DI LA

Bukti P. 66

: KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tanda Terima Penerimaan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Verifikasi

ILA

Faktual DPW Partai Nasional Republik (NASREP) Provinsi Sulawesi Selatan Bukti P. 69


AD



T

NG

DPRD Kabupaten/Kota – Kabupaten Bone Bolango –

AK AR

T

TU

GI

Provinsi Gorontalo (Copy dari copy) Bukti P. 70

: KPU Provinsi Maluku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

UN J

Kabupaten \/Kota Nomor: 03/KPU-PROV-028/I/2013 (Copy dari copy)

Bukti P. 71


T


AR

IT

DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi – Provinsi Maluku (Copy dari copy)

Surat Dari Rahman Sabon Nama Perihal : Dugaan

AK

Pelanggaran Kode Etik dan Pidana Oleh Komisioner KPU

2013 (Copy dari asli) Bukti P. 73

: Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon

TU

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi – Provinsi Maluku Utara (Copy dari copy) Bukti P. 74

: Surat DPD Partai Nasional Republik Provinsi Maluku Utara

GI

LA

NJ

Dalam Rangka Aduan Kita ke Bawaslu tertanggal 11 Januari

NT

IN

GG

Bukti P. 72

Nomor: 001/DPD-P.NASREP/MU/I/2013 tanggal 11 Januari

IN G

2013 ditujukan untuk Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Copy dari copy)

Bukti P. 75

: Berita

Koran

Gorontalo

Post

hari

Sabtu

tanggal

8

GG IT U

NT

September 2012 tentang DATA PARPOL YANG TELAH MEMASUKKAN KTA (Copy dari copy)

Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 1477/BA/XII/2012

: Lembaran Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten

IN

Lampiran :

Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kota Pasuruan (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 77

: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai

Bukti P. 78 : Surat Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Nomor: 0023/DPC.NASREP/I/2012

Bukti P. 79

: Surat

ILA

DPC Kota Pasuruan (Copy dari copy) Pusat

Kajian

Sengketa

Pemilu

Nomor:

01/TAPKSP/XI/2013 Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran

: Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu RI Nomor: Hal. 140 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

Bukti P. 80

AD

Administrasi Verifikasi Faktual (Copy dari asli)

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 76

AK AR

T

TU

GI

001/LP/PILEG/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 Lampiran: Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PILEG/I/2013 (Copy dari asli)

UN J

Bukti P. 81 : Tanda bukti penerimaan Dokumen Pendaftaran KPU Kota Tanjungbalai (Copy dari copy)

Bukti P. 82

: Tanda bukti penerimaan KTA Parpol KPU Kota Tanjungbalai

IT

T

(Copy dari copy)

: Berita Acara hasil verifikasi faktua; keanggotaan parpol Kota

AR

Bukti P. 83

Tanjungbalai No. : 89/BA/KPU-002.434894/XII/2012 (Copy

AK

GG

dari copy)

: Berita Acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol

dari copy)

(Copy

: Pernyataan Keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

TU

Bukti P. 85

NJ

tingkat Kota No. 89/BA/KPU-002.434894/XII/2012

dan

DPRD

Kabupaten/kota Tanjungbalai (Copy dari copy) Bukti P. 86

: Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Kota Tanjungbalai (Copy dari copy)

GI

LA

NT

IN

Bukti P. 84

Bukti P. 87

: Berita Acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan

IN G

anggota Parpol tingkat Kabupaten/kota No. : 32/BA/XII/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 88

: Pernyataan Keberatan DPC Kab. Batubara Prov. Sumut

: Berita Acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol

Bukti P. 91

Nias

Selatan

No.

:

962/KPU-

KAB.002434832/XII/2012 (Copy dari copy)

: Pernyataan Keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu

anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/kota Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumut

IN

Bukti P. 90

Kabupaten

(Copy dari copy)

: Pernyataan Keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu

anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/kota Nias Prov. Sumut (Copy dari copy) : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

ILA

Bukti P. 92

Verifikasi Pengurus dan Angota Parpol tingkat Kabupaten Nias No. : 173/BA/XII/2012 (Copy dari copy). : Tanda Terima KPU Kabupaten Nias (Copy dari copy).

Bukti P. 94

: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol

AD

Bukti P. 93


T

NG

PE N

GA DI LA

tingkat

NT

Bukti P. 89

GG IT U

NT

(Copy dari copy)

AK AR

T

TU

GI

tingkat Kabupaten Nias No. : 164/BA/XII/2012 (Copy dari copy) Bukti P. 95

: Rekap Hasil Verifikasi Faktual Parpol Kabupaten Nias

UN J

(Copy dari copy)

Bukti P. 96

: Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol calon peserta Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

T

Putusan DKPP (Copy dari copy).

Bukti P. 97

: Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

AK

GG

Kabupaten/kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi


Anggota

Kabupaten/kota

DPR, Kota

DPRD

Provinsi

Banjarmasin

TU

Bukti P. 98

NJ

Kalimantan Selatan (Copy dari copy)

dan

Selatan

DPRD Provinsi

Kalimantan Selatan (Copy dari copy). Bukti P. 99


Anggota

DPR,

DPRD

GI

IN

NT

LA

AR

IT

Kabupaten/kota tingkat Provinsi Sumatera Utara Pasca

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selatan

IN G

Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy).

Bukti P. 100 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta Anggota

NT

Kabupaten/kota

DPR,

DPRD

Kabupaten

Provinsi

Tapin

dan

Selatan

DPRD Provinsi

GG IT U

Pemilu

Kalimantan Selatan (Copy dari copy).

Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/kota Kabupaten Tanah Bumbu Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy).

Pemilu

Anggota

DPR,

IN

Bukti P. 102 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta DPRD

Provinsi

dan

DPRD

NT

Kabupaten/kota Kotabaru Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy).

Bukti P. 103 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta Anggota

DPR,

DPRD

ILA

Pemilu

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/kota Kabupaten Tanahlaut Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy)

AD

Bukti P. 104 : Surat Pernyataan Pinjam Pakai Sekretariat DPD Nasrep Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy). Hal. 142 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 101 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta

AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 105 : Surat Pernyataan Pinjam Pakai Sekretariat DPD Nasrep Provinsi Kalimantan Selatan (Copy dari copy). Bukti P. 106 : Tanda Bukti Penerimaan Berkas KPU dari Partai Nasrep

UN J

Kota Bontang (Copy dari copy).

Bukti P. 107 : Pemeriksaan berkas perbaikan Partai Nasrep tgl 15 Oktober 2012 (Copy dari copy)

IT

T

Bukti P. 108 : Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol

AR

tingkat kabupaten/kota Kota Bontang No. : BA/120/XII/2012 (Copy dari copy)

NASREP/XII/2012 (Copy dari copy)

AK

GG

Bukti P. 109 : Surat Pernyataan Model F3-Parpol No. 073/SP-KPU/DPP-

NJ

pengurus dan anggota parpol tingkat Kabupaten/kota Kota Bontang No. : BA/153/XII/2012 (Copy dari copy)

TU

Bukti P. 111 : Surat DPC Kota Bontang No. :002/DPC.BTG/NASREP /I/2013 Perihal : Pelanggaran atas Hasil Pleno KPU Kota Bontang (Copy dari copy) Bukti P. 112 : Surat

Panwaslu

Kota

Bontang

GI

LA

NT

IN

Bukti P. 110 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekap hasil verifikasi

No.

022/Panwaslu-

smd/I/2012 Perihal : Menanggapi Surat Partai Nasrep.

IN G

(Copy dari copy)

Bukti P. 113 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

147/XII/2012 (Copy dari copy)

GG IT U

NT

dan Anggota Parpol tingkat Kabupaten Indragiri Hulu No :

Kabupaten Indargiri Hulu (Copy dari copy)

Bukti P. 115 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

IN

No : 159/XII/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 116 : Pernyataan Keberatan Hasil Rekapitulasi Verifikasi Parpol

NT

Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten /kota Kab. Rokan Hilir dan Kab. Indra Giri hulu (Copy dari copy)

ILA

Bukti P. 117 : Surat KPU No : 188/KPU-Kab.004.435259/XII/2012 Perihal Pemberitahuan hasil verifikasi faktual anggota Parpol (Copy dari copy)

AD

Bukti P. 118 : Pernyataan Keberatan hasil rekapitulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi Hal. 143 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 114 : Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah

AK AR

T

TU

GI

dan DPR D Kabupaten/kota Kabupaten Rokan Hilir (Copy dari copy)

Bukti P. 119 : Rekapitulasi sampel KTA Partai Nasrep Kabupaten Rokan

UN J

Hilir (Copy dari copy)

Bukti P. 120 : Surat Keberatan terhadap hasil pleno verifikasi faktual KPUD Kabupaten Indragiri Hulu dan KPUD Kabupaten

IT

T

Rokan Hilir (Copy dari copy)

AR

Bukti P. 121 : Rekapitulasi perubahan SK DPC-DPC Jawa Tengah terakhir (Copy dari asli)

/NASREP/XII/2012 (Copy dari copy)

AK

GG

Bukti P. 122 : SK DPC Kab. Karanganyar No. SK : 838.13.13/PC/SK-DPP

NJ

/NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

Bukti P. 124 : SK DPC Kab. Magelang No. SK : 896.13.19/PC/SK-DPP

TU


Bukti P. 125 : SK DPC Kab. Demak No. SK : 922.13.05/PC/SK-DPP/ NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

Bukti P. 126 : SK DPC Kab. Kendal No. SK : 937.13.01/PC/SK-DPP

GI

LA

NT

IN

Bukti P. 123 : SK DPC Kota Semarang No. SK : 894.13.04/PC/SK-DPP


IN G

Bukti P. 127 : SK DPC Kab. Pati No. SK : 941.13.11/PC/SK-DPP /NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

Bukti P. 128 : SK DPC Kab. Sukoharjo No. SK : 950.13.17/PC/SK-DPP

GG IT U

NT


Bukti P. 129 : SK DPC Kab. Banyumas No. SK : 951.13.27/PC/SK-DPP/ NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

Bukti P. 131 : SK DPC Kab. Klaten No. SK : 956.13.16/PC/SK-DPP/

IN


Bukti P. 132 : SK DPC Kota Surakarta No. SK : 957.13.18/PC/SK-DPP

NT


Bukti P. 133 : SK DPC Kab. Boyolali No. SK : 958.13.15/PC/SK-DPP/ NASREP/XII/2012 (Copy dari copy)

ILA

Bukti P. 134 : SK DPC Kab. Kebumen No. SK : 960.13.24/PC/SK-DPP/ NASREP/XII/2012 (Copy dari asli) Bukti P. 135 : SK DPC Kota Pekalongan No. SK : 965.13.34/PC/SK-DPP/

AD


Bukti P. 136 : SK DPC Kab. Blora No. SK : 971.13.08/PC/SK-DPP Hal. 144 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 130 : SK DPC Kota Tegal No. SK : 955.13.31/PC/SK-DPP/

AK AR

T

TU

GI

/NASREP/XII/2012 (Copy dari asli) Bukti P. 137 : SK DPC Kab. Temanggung No. SK : 972.13.23/PC/SK-DPP /NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

UN J

Bukti P. 137 : SK DPC Kota Magelang No. SK : 973.13.20/PC/SK-DPP/ NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

Bukti P. 139 : SK DPC Kab. Banjarnegara No. SK : 977.13.25/PC/SK-

T

IT

DPP/NASREP/XII/2012 (Copy dari asli)

AR

Bukti P. 140 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol tingkat Provinsi No : 008/BA/XII/2012 (Copy dari copy)

AK

022/XII/2012 Perihal Kehadiran Pengurus Partai Politik

NJ

(Copy dari copy)

Bukti P. 142 : Surat KPU Prov. Kalimantan Selatan No : 190/KPU-PROV022/2012 Perihal Verifikasi Faktual Tahap I

(Copy dari

TU

copy)

Bukti P. 143 : Surat DPC Partai Nasrep Kabupaten Tebo Prov. Jambi ke KPUD Kabupaten Tebo No : 06/NASREP-TEBO/XII/2012

LA

NT

IN

GG

Bukti P. 141 : Surat KPU Prov. Kalimantan Selatan No : 180/KPU-PROV-

GI

Perihal Pelanggaran atas Hasil Pleno KPU Kabupaten Tebo (Copy dari copy)

IN G

Bukti P. 144 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual tingkat Kabupaten /kota Kabupaten Tebo Prov. Jambi (Copy dari copy)

Bukti P. 145 : Pernyataan

Keberatan

Hasil Verifikasi Faktual Calon

GG IT U

NT

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Prov. D.I.Y (Copy dari copy)

dan

Anggota

Parpol

tingkat

05/BA/I/2013 (Copy dari copy)

Kabupaten/kota

No

:

Bukti P. 147 : Surat DPC Partai NAsrep Kabupaten Lampung Timur No :

IN

08/PNR-Lamtim/I/2013 Hal Pelanggaran atas Hasil Pleno Kpu Kab. Lampung Timur (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 148 : Surat DPD Partai Nasrep Provinsi Kalimantan Timur Kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur (Copy dari copy)

Bukti P. 149 : Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

copy)

Provinsi Bengkulu

ILA

Parpol Tingkat Provinsi.

(Copy dari

Bukti P. 150 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Provinsi

AD

Provinsi Bengkulu (Copy dari copy)

Bukti P. 151 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Hal. 145 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 146 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Pengurus

AK AR

T

TU

GI

Verifikasi

Pengurus

dan

Anggota

Kabupaten Bengkulu Utara

Parpol

Tinghkat

No : 123/BA/XII/2012 (Copy

dari copy)

UN J

Bukti P. 152 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kota Bengkulu (Copy dari copy)

Bukti P. 153 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Kabupaten.

Kabupaten

Lebong

Prov.

T

Tingkat

IT

Parpol

AR

Bengkulu No : 30/KPU-Kab. 007434336/XII/2012 (Copy dari copy) Verifikasi

Faktual

Parpol

Tingkat

AK

Hasil

Kabupaten/kota. Kabupaten Kepahiang Prov. Bengkulu

NJ

(Copy dari copy)

Bukti P. 155 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol

Tingkat

Kabupaten

Kepahiang

No

:

TU

218/BA/VERTUAL/XII/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 156 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekap Verifikasi Pengurus

dan

Anggota

Parpol

Tingkat

Kabupaten

Kepahiang (Copy dari copy)

GI

LA

NT

IN

GG

Bukti P. 154 : Rekapitulasi


Hasil

Verifikasi

Faktual

Parpol

Tingkat

IN G

Kabupaten/kota. Kabupaten Kepahiang Prov. Bengkulu (Copy dari copy)

Bukti P. 158 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Kabupaten

Kepahiang

No

:

GG IT U

Tingkat

NT

Parpol

218/BA/VERTUAL/XII/2012 (Copy dari copy)

Parpol Tingkat Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu (Copy dari copy)


Hasil

Verifikasi

Faktual

Parpol

Tingkat

dari copy) Hasil

Verifikasi

Faktual

NT


IN

Kabupaten/kota. Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu (Copy

Parpol

Kabupaten/kota Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dari copy)

Tingkat (Copy

ILA

Bukti P. 162 : Berita Acara Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten. Kab. Kaur Prov. Bengkulu (Copy dari copy)

AD

Bukti P. 163 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten Hal. 146 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 159 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota

AK AR

T

TU

GI

Mukomuko Prov. Bengkulu (Copy dari copy) Bukti P. 164 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

UN J

Kabupaten/kota Tingkat Kabupaten Tasikmalaya (Copy dari copy)

Bukti P. 165 : Surat DPC Partai Nasrep Kab. Tebo Prov. Jambi No :

T

pleno KPU Kabupaten Tebo (Copy dari copy)

AR

IT

06/NASREP-TEBO/I/2012 Perihal Pelanggaran atas hasil

Bukti P. 166 : Surat DPC Partai Nasrep kepada Panwaslu Kab. Sijunjung

AK

GG

Sumatera Barat tentang Pelanggaran atas Hasil Pelno KPU Kabupaten Sijunjung (Copy dari copy)

NJ

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Sijunjung; Nomor: 152/BA/XII/2012 (Copy dari copy)

TU

Bukti P. 168 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten SawahluntoSijunjung; Nomor: 147/BA/XII/2012 (Copy dari copy) Bukti P. 169 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

GI

LA

NT

IN


Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

IN G

Kabupaten Sijunjung; Nomor: 157/BA/XII/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 170 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat

(Copy dari copy)

GG IT U

NT

Kabupaten/Kota Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

Kab/003.434945/

XII/2012

perihal

Permintaan

Menghadirkan Anggota Partai Politik (Copy dari copy)

Bukti P. 172 : Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan No. 250/KPU-

IN

Kab/003.434945/ XII/2012 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 173 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan; Nomor: 207/BA/XII/2012 Lampiran 1 Model F8-Parpol (Copy dari copy)

ILA

-

Bukti P. 174 : Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan No. 295/KPUKab/003.434945/ XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual

AD

Partai Politik (Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 171 : Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan No. 254/KPU-

AK AR

T

TU

GI

-

Lamp. Model F8-Parpol

Bukti P. 175 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai POlitik Tingkat Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta (Copy dari copy)

UN J

Bukti P. 176 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Tasikmalaya – Jawa Barat (Copy dari copy)

T


Nomor: 134/BA/XII/2012 (Copy dari copy)

AR

IT

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Pemalang;

GG

Parpol (Copy dari copy)

AK

- Lampiran 1 Model F8-Parpol dan Lampiran 4 Model F8-

Bukti P. 178 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Kabupaten

Pemalang;

Nomor:

NJ

Tingkat

95/BA/XII/2012

- Lampiran 1 Model F8-Parpol (Copy dari copy)

TU

Bukti P. 179 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Pemalang – Jawa Tengah; Nomor: 1057/BA/XII/2012

GI

LA

NT

IN

Politik

- Lampiran 1 Model F8-Parpol

IN G

- Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Persyaratan Pengurus Calon Peserta Pemilu Kabupaten Sukoharjo (Copy dari copy)


GG IT U

NT

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah; Nomor: 157/BA/XII/2012

Bukti P. 181 : Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Copy dari copy)

IN

Bukti P. 182 : Surat KPU Kabupaten Pati tentang Pemberitahuan untuk

Menghadirkan Anggota Parpol yang tidak ditemui saat

NT

Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik (Copy dari copy)

Bukti P. 183 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

ILA

Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten oleh DPC Partai Nasrep Kabupaten Pati – Jawa Tengah (Copy dari copy) Bukti P. 184 : Lembaran Veriifikasi Faktual Anggota Anggota Partai Politik

AD

Tingkat Kabupaten Pati – Jawa Tengah (Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

Bukti P. 185 : Tanda Terima dari KPU Pati penyerahan berkas Surat keterangan keberadaan Kantor Partai Nasrep Surat Pinjam Pakai Kantor Partai Nasrep

UN J

SK Pengurus Parta

KTA sejumlah 1.407 orang

T

Soft Copy (Copy dari copy)

IT


AR

Kabupaten Kabupaten Pati – Jawa Tengah copy)

(Copy dari

AK

Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten oleh DPC Partai

NJ

Nasrep Kabupaten Bantul – DI Yogyakarta (Copy dari copy)

Bukti P. 188 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kulonprogo

–

DI

Yogyakarta;

TU

Kabupaten

Nomor:

227/BA/XII/2012 (Copy dari copy)


GI

Kabupaten Kabupaten Kulonprogo – DI Yogakarta (Copy dari copy)

IN G

LA

NT

IN

GG

Bukti P. 187 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

Bukti P. 190 : Berita Acara Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul – DI Yogyakarta; Nomor: 794/BA/XII/2012

GG IT U

NT


Bukti P. 191 : Nama Data Sampling untuk Partai Nasrep pada Verifikasi

copy)

Bukti P. 192 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kabupaten Bone Bolango – Gorontalo (Copy dari copy)

IN

Bukti P. 193 : Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo; Nomor:

/KPU-BB-

NT

028.436559/XII/2012 (Copy dari copy) - Lampiran 1 Model F8-Parpol

Bukti P. 194 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai

ILA

Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo; Nomor: 203/BA/XII/2012 (Copy dari copy) Bukti P. 195 : Berita

Acara

Hasil

Verifikasi

Faktual

Keanggotaan

AD

Perbaikan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango Nomor:

192/KPU-BB-028.436559/XII/2012


T

Gorontalo;

NG

PE N

GA DI LA

Faktual Kabupaten Bone Bolango – Gorontalo (Copy dari

AK AR

T

TU

GI

(Copy dari copy)

Bukti P. 196 : Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten oleh DPC Partai

UN J

Nasrep Kabupaten Bone Bolango – Gorontalo (Copy dari copy)

Bukti P.197 : Surat Pernyataan dari Anggota Nasrep, Masra Susila

-

Lampiran KTP dan KTA (Copy dari copy)

AR

IT

T

tentang kebenaran dirinya sebagai anggotaa Partai Nasrep

Bukti P. 198 : Papan Nama Partai Politik tingkat Provinsi yang tidak

AK

HANURA, Demokrat, PDIP, PKS, GERINDRA, PKB (Copy

NJ

dari copy)

Kabupaten Sumba Barat –

Bukti P. 199 : SK Pengurus Partai Nasrep

NTT, No. 860.19.09/PC/SK-DPP/Nasrep/XII/2012

TU

dari copy)

(Copy

Bukti P. 200 : SK Pengurus Partai Nasrep Kabupaten Manggarai Timur –

GI

NTT No. 868.19.09/PC/SK-DPP/Nasrep/XII/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 201 : Laporan Tertulis Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten

IN G

LA

NT

IN

GG

berada di ibukota Provinsi Maluku Utara, antara lain: PAN,

Bone Bolango – Provinsi Gorontalo (Copy dari copy)

Bukti P. 202 : Penjelasan dan Bukti Dokumen Partai Nasional Republik Provinsi Sumatera Utara pada Acara Ajudikasi di Bawaslu

GG IT U

NT

Jum‟at tgl 25 Januari 2013 (Copy dari copy)

Bukti P. 203 : Penjelasan Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Komisi

(Copy dari copy)

Bukti P. 204 : Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Nomor:

Bukti P. 205 : Surat

Keputusan

No:

IN

474. 3.082/KL-TD/I/2013 (Copy dari copy)

019.13.30/PC/SK-DPP/NASREP/

NT

VIII/2012 tgl 26 Agustus 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah


(Copy

ILA

dari asli)

Keputusan

No:

031.13.12/PC/SK-DPP/NASREP

/VIII/2012 tgl 26 Agustus 2012 tentang Komposisi dan

AD

Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional


T

NG

PE N

GA DI LA

Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

AK AR

T

TU

GI

Republik Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah (Copy dari asli) Bukti P. 207 : Surat

Keputusan

No:


UN J

/VIII/2012 tgl 26 Agustus 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah (Copy

Keputusan

No:

T



AR

IT

dari asli)



Keputusan

No:

NJ

(Copy dari asli)



TU

Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Copy dari asli) Bukti P. 210 : Surat

Keputusan

No:


GI

LA

AK

Republik Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

NT

IN

GG



IN G

Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah (Copy dari asli)

Keputusan

No:


GG IT U

NT



Republik Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Copy dari asli)

Bukti P. 212 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

IN

Republik

(Copy dari copy)

NT

Bukti P. 213 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Copy dari copy)

ILA

Bukti P. 214 ; Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Copy

dari copy)

AD

Bukti P. 215 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (Copy dari Hal. 151 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

copy)

Bukti P. 216 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Kediri Provinsi Jawa Timur (Copy dari copy)

UN J

Bukti P. 217 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

(Copy dari copy)

IT

T

Bukti P. 218 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional

AR

Republik Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur (Copy dari copy)

AK

Republik Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur (Copy dari

NJ

copy)

Bukti P. 220 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur (Copy

TU

dari copy)

Bukti P. 221 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Republik Provinsi Kalimantan Timur (Copy dari copy) Bukti P. 222 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

GI

LA

NT

IN

GG

Bukti P. 219 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya Nomor:

IN G

113/BA/KPU-KOTA.011329197/2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 223 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 01/BA/KPU-KOTA. 011329197 /2013 Ralat Lampiran 6 Model F8-Parpol Faktual

Partai

Politik

Tingkat

Kota

GG IT U

NT

(Rekapitulasi

Tasikmalaya) yang tercantum pada Berita Acara Verifikasi

Tingkat Kota Tasikmalaya (Copy dari copy)

Bukti P. 224 : Partai Nasional Republik Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya

Keberatan Nomor: 01/NASREP-DPC/I/2013

Bukti P. 225 : Dewan

Pimpinan Pati

Provinsi

Partai

Nasional

Republik

Jawa

Tengah

Nomor:

NT

Kabupaten

Cabang

IN

(Copy dari copy)

122/A/DPC/NASREP/I/2013

Hal:

Laporan

dan

Pemberitahuan (Copy dari copy) Keputusan

ILA


No:

881.11.03/PC/SK-

DPP/NASREP/XII/2012 tgl 11 Desember

2012 tentang

Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

AD

Nasional Republik Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Copy dari copy) Hal. 152 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik

AK AR

T

TU

GI


Pimpinan

Kabupaten

Cabang

Jepara

Partai

Provinsi

Jawa

Nasional Tengah

Republik –

Surat

Pernyataan (Copy dari copy)

UN J

Bukti P. 228 : Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Republik Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan (Copy dari copy)

Bukti P. 229 : Lampiran Surat No. 777/KPU-Kab/Btl-013.329.600/XII/2012

T

IT

Daftar Anggota Partai Politik Yang Harus Dihadirkan di KPU


Pimpinan

Nasional

Republik

AK

GG

(Copy dari asli) Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

NJ

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah – Surat

IN

Pernyataan (Copy dari asli) Pimpinan

Cabang

Partai

TU


Nasional

Republik

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan (Copy dari asli) Bukti P. 233 : Dewan

Pimpinan

Cabang

Partai

GI

NT

Partai

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan


LA

Cabang

AR

Kab Bantul (Copy dari copy)

Nasional

Republik

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat – Surat Pernyataan

IN G

(Copy dari asli)

Bukti P. 234 : Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan (Copy


Pimpinan

GG IT U

NT

dari asli)

Cabang

Partai

Nasional

Republik

Pernyataan (Copy dari asli)

Bukti P. 236 : Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Republik Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan (Copy dari asli)


Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik


Pimpinan

NT

Pernyataan (Copy dari asli)

IN

Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah – Surat

Cabang

Partai

Nasional

Republik

Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah – Surat


ILA

Pernyataan (Copy dari asli) Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan

AD

(Copy dari asli)

Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik


T


NG

PE N

GA DI LA

Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah – Surat

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten

Bantul

Provinsi

D.I

Yogyakarta

–

Surat

Pernyataan – Katamto (Copy dari asli) Bukti P. 241 : Dewan

Pimpinan

Bantul

UN J

Kabupaten

Cabang

Partai

Provinsi

D.I

Nasional

Yogyakarta

Republik –

Surat

Pernyataan – Karjono (Copy dari asli) Pimpinan

Kabupaten

Bantul

Cabang

Partai

Provinsi

D.I

Nasional

Yogyakarta

Pimpinan

GG

Kabupaten

Provinsi

D.I

Nasional

Yogyakarta

Pimpinan

Kabupaten

Cabang

Bantul

Partai

Nasional

NJ

IN

Provinsi

D.I

Republik

–

Surat

Yogyakarta

Republik

–

Surat

Pernyataan – Riyadi (Copy dari asli) Pimpinan

Cabang

Partai

TU


Nasional

Republik

Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah – Surat Pernyataan (Copy dari asli) Bukti P. 246 : Surat

Keputusan

No:

GI

NT

Partai

Pernyataan – Sarwidi (Copy dari asli)


LA

Bantul

Cabang

Surat

AR


–

AK

IT

Pernyataan – Istri Yana (Copy dari asli)

Republik

T


814.11.04/PC/SK-

DPP/NASREP/XII/2012 tgl 5 Desember

2012 tentang

IN G

Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta (Copy dari asli)

GG IT U

NT

Bukti P. 247 : Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Surat kepada Ketua DPC/DPD Partai Nasional Republik di Jakarta, No.:

2012 (Copy dari copy)

Bukti P. 248 : Lampiran 2 Model F-Parpol

tgl

24

Desember

Tanda Bukti Penerimaan Kartu Tanda Anggota Partai

IN

Politik, Kota Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 249 : Lampiran 1 Model F8-Parpol Lembar Verifikasi Faktual Pengurus Inti Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat (Copy dari copy)

ILA

Bukti P. 250 : Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta (Copy dari copy)

AD

Bukti P. 251 : Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta – Surat Pernyataan Hal. 154 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

1.093/KPU-Kota-010.328852/XII/2012

AK AR

T

TU

GI

(Copy dari copy) Bukti P. 252 : Dewan

Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu – Surat

UN J

Pernyataan Copy dari asli (Copy dari copy)

Bukti P. 253 : Tanda terima berkas permohonan Nomor: 012/SP1/Set.Bawaslu/I/2013, Bawaslu RI tanggal 14 Januari 2013,

IT

T

jam 15.58 WIB. (Copy dari copy)

AR

Bukti P. 254 : Tanda terima Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, tanggal 21 Januari 2013, jam 13.00 WIB. (Copy dari copy)

AK

GG

Bukti P. 255 : Tanda terima Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 2013. (Copy dari asli)

NJ

tanggal 21 Januari 2013, jam 18.14 WIB. (Copy dari asli) Bukti P. 257 : Tanda terima Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia,


TU

tanggal 30 Januari 2013, jam 15.40 WIB. (Copy dari asli) Anggota

Partai

Nasional

Republik

Kota

Surabaya Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.103 anggota. (Copy dari copy)

GI

LA

NT

IN

Bukti P. 256 : Tanda terima Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia,


Anggota

Partai

Nasional

Republik

Kota

IN G

Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebanyak 133 anggota. (Copy dari copy)


Anggota

Partai

Nasional

Republik

Kota

GG IT U

NT

Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 295 anggota. (Copy dari copy)

Provinsi Jawa Timur, sebanyak 300 anggota. copy)

(Copy dari

Bukti P. 262 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten

IN

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.000 anggota. (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 263 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, sebanyak 230 anggota. (Copy dari copy)

ILA

Bukti P. 264 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, sebanyak 856 anggota. (Copy dari copy)

AD

Bukti P. 265 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.228 anggota. Hal. 155 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti P. 261 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kota Kediri

AK AR

T

TU

GI

(Copy dari copy)

Bukti P. 266 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.000 anggota.

UN J

(Copy dari copy)

Bukti P. 267 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 133 anggota. (Copy

IT

T

dari copy)

AR


Ngawi Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.028 anggota.

AK

GG

(Copy dari copy)

NJ

Jember Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.021 anggota. (Copy dari copy)


TU

Jombang Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.000 anggota. (Copy dari copy)

Bukti P. 271 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.000 anggota. (Copy

GI

LA

NT

IN


dari copy)

IN G

Bukti P. 272 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.028 anggota. (Copy dari copy)

Magetan

Provinsi Jawa Timur, sebanyak 896 anggota.

(Copy dari copy)

Bukti P. 274 : Rekapitulasi Anggota Partai Nasional Republik Kota Madiun

GA DI LA

Provinsi Jawa Timur, sebanyak 249 anggota. copy) Keputusan

Nomor:

(Copy dari

129.15.01/PC/SK-

IN


DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia

NT

Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. (Copy dari copy)

Bukti P.276 : Surat Keputusan Nomor: 145.15.30/PC/SK-DPP/NASREP

ILA

/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

AD

Bukti P. 277 : Surat Keputusan Nomor: 931.15.04/PC/SK-DPP/NASREP Tentang

Komposisi

dan

Personalia

Dewan


T

/XII/2012

NG

PE N

GG IT U

NT


AK AR

T

TU

GI

Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli) Bukti P. 278 : Surat

Keputusan

Nomor:

833.15.16/PC/SK-

UN J

DPP/NASREP/XII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota Kediri Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

Tentang

Komposisi

dan

Personalia

T

/XII/2012

Dewan

AR

IT

Bukti P. 279 : Surat Keputusan Nomor: 926.15.02/PC/SK-DPP/NASREP

Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten

AK

GG

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)


NJ

Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

TU

Bukti P. 281 : Surat Keputusan Nomor: 832.15.15/PC/SK-DPP/NASREP /XII/2012

Tentang

Komposisi

dan

Personalia

Dewan

Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

GI

LA

NT

IN

/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan


IN G

/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

GG IT U

NT

Bukti P. 283 : Surat Keputusan Nomor: 149.15.22/PC/SK-DPP/NASREP /VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan

Ponorogo Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)


Keputusan

Nomor:

138.15.23/PC/SK-

DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

IN

Dewan

Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli) Keputusan

Nomor:

930.15.28/PC/SK-

NT


DPP/NASREP/XII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik


ILA

Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli) Keputusan

Nomor:

472.15.17/PC/SK-


AD

Dewan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli) Hal. 157 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten

AK AR

T

TU

GI


Keputusan

Nomor:

755.15.13/PC/SK-

DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

UN J

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)


Keputusan

Nomor:

751.15.21/PC/SK-

DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Cabang

Partai

Nasional

Republik

T

Pimpinan

IT

Dewan


Nomor:

115.15.26/PC/SK-

DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia

AK

GG

Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kota


Keputusan

NJ

Madiun Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli) Nomor:

.15.

/PC/SK-


Cabang

Partai

TU

Dewan

Nasional

Republik

.15.

/PC/SK-

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Bukti P. 291 : Surat

Keputusan

Nomor:

DPP/NASREP/VIII/2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan

GI

IN

NT

LA

Keputusan

AR

Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur (Copy dari asli)

Pimpinan

Cabang

Partai

Nasional

Republik

IN G

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

Bukti P. 292 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

GG IT U

NT

Bukti P. 293 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah copy)

Bukti P. 294 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik

GA DI LA

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah copy)

(Copy dari

IN

Bukti P. 295 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

NT

Bukti P. 296 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy)

Bukti P. 297 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kota

ILA

Semarang Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy) Bukti P. 298 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

(Copy dari

AD

copy)

Bukti P. 299 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik


T

NG

PE N

(Copy dari

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah (Copy dari copy) Bukti P. 300 : Data Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Republik Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

UN J

Bukti P. 301 : Undang-undang Penyelenggara Pemilu 2014 (Buku) Bukti P. 302 : UU. RI No. 8 Th. 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Buku)

T

Perundang-undangan (Copy dari internet)

AR

IT

Bukti P. 303 : UU. N0.12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Bukti P. 304 : UU. No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

AK NJ

dari internet)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa foto kopi surat-surat yang

TU

telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya diberi tanda Bukti T .1 sampai dengan Bukti T .112. sebagai berikut:

Bukti T-1

GI

LA

NT

IN

GG

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Copy

: Surat

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

No.

IN G

05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2013. (Copy dari asli)

: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 481/KPU/X/2012,

GG IT U

NT

Bukti T-2

perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta

PE N

Bukti T-4

dari copy)

(Copy

: Perubahan Petunjukan Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

IN

Bukti T-3

KPU Kabupaten/Kota tertanggal 04 Oktober 2012.

Kabupaten/Kota Tahun 2014, Jakarta 28 Oktober 2012 (Copy dari asli) : Surat

NT

GA DI LA

Pemilu Tahun 2014 kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua

Edaran

Komisi

508/KPU/X/2012

Pemilihan

perihal

Verifikasi

Umum

Nomor

Administrasi

ILA

Keanggotaan partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 12 Oktober 2012 (Copy dari asli)

Edaran

NG

512/KPU/X/2012

Komisi

perihal

Pemilihan Verifikasi

Umum

Nomor

Administrasi


T

: Surat

AD

Bukti T-5

AK AR

T

TU

GI

Keanggotaan partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 15 Oktober 2012 (Copy dari asli) : Surat

Edaran

Komisi

UN J

Bukti T-6

536/KPU/X/2012

Pemilihan

perihal

Verifikasi

Umum

Nomor

Administrasi

Keanggotaan partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan

T

(Copy dari asli)

Bukti T-7

: Surat

Pemilihan

Umum

Nomor

AK

GG

politik calon peserta Pemilu tahun 2014 kepada Ketua KPU

(Copy dari asli) Bukti T-8

: Surat

Edaran

Komisi

NJ

Propinsi seluruh Indonesia tertanggal 28 Oktober 2012

Pemilihan

Umum

Nomor

TU

588/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat partai politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 02 November 2012. (Copy dari copy) Bukti T-9

: Surat

Edaran

Komisi

GI

IN

Komisi

538/KPU/X/2012 perihal Dokumen Verifikasi Faktual partai

NT

LA

Edaran

AR

IT

Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 18 Oktober 2012.

Pemilihan

Umum

Nomor

681/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Faktual partai politik

IN G

Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012. (Copy dari asli)

: Surat

Edaran

NT

759/KPU/XII/2012

Komisi perihal

Pemilihan

Umum

rekapitulasi

Hasil

Nomor Verifikasi

GG IT U

Bukti T-10

Faktual partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua

PE N

Bukti T-12

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

765/KPU/XII/2012 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual partai politik kepada Ketua KPU

IN

Bukti T-11

dari asli)

Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 17 Desember 2012. (Copy dari copy) : Surat

NT

GA DI LA

KPU Kabupaten/Kota tertanggal 14 Desember 2012. (Copy

Edaran

Komisi

781/KPU/XII/2012

perihal

Pemilihan

Umum

rekapitulasi

Hasil

Nomor Verifikasi

ILA

Faktual 18 (delapan belas) partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 27 Desember 2012. (Copy dari copy) : Verifikasi Administrasi (I) KOMISI PEMILIHAN UMUM

AD

Bukti T-13


T

NG

terhadap Partai Nasional Republik (Copy dari copy)

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-14

: Hasil Verifikasi Administrasi (II) KOMISI PEMILIHAN UMUM terhadap Partai Nasional Republik (Copy dari copy)

Bukti T-15

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota

UN J

Partai Politik Pasca Keputusan DKPP Tingkat Kota Tanjung Balai Nomor 53/BA/KPU-002.434894/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 (Model F-8 Parpol),

T

Lampiran 1 Model F-Parpol, Lampiran 2 Model F-Parpol,

IT

Bukti T-15 A

AR

Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Tahun 2014 Kota Tanjung Balai, dan lampiran-lampiran

(Copy dari copy)

Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten

Deli

Serdang

Nomor

TU

66/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 (Model F-8 Parpol), Bukti T-16A :

Lampiran 1Model F-8 Parpol, Lampiran 2 Model F-8 Parpol, Lampiran 4 Model F-8 Parpol, Lampiran 6 Model F-8 Parpol,

GI

NT

NJ

: Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil

IN

Bukti T-16

LA

AK

GG

verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya.

dan lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan

IN G

beserta model-modelnya KPU Kabupaten Deli Serdang. (Copy dari copy)

Bukti T-17

: Jawaban

KPU

Kabupaten

Sijunjung

Atas

Keberatan

GG IT U

NT

Pimpinan Partai Politik Nasional Republik Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan Lampirannnya,

KPU

No.105/KPU-Kab/003.434976/XII/2012,

tanggal 4 Desember 2012, Perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Pengurus dan Keanggotaan Parpol

Surat KPU No.116/KPU-Kab-003.434976/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012, Perihal Pemberitahun Lampiran 2 Model F-8 Parpol, F 12-Parpol dan lampiranya.-.

ILA

Bukti -17 C

BaratSurat

IN

Bukti -17 B

model-modelnya,

NT

Bukti -17 A

Lampiran-lampiran verifikasi vaktual hasil perbaikan beserta

AD

(Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA

Lampiran 2 Model F8 Parpol, Model F12-Parpol; dan

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-18

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan

Anggota

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten/Kota

Kepulauan Mentawai Nomor. 113/BA/XII/2012 tanggal 28

UN J

Desember 2012 (Model F8-Parpol), (Copy dari copy) . (Copy dari copy)

Bukti T-18A

Lampiran 1 Model F8-Parpol, dan beserta lampiran-lampiran

Bukti T-18B

Kronologis Verifikasi Faktual Partai Nasional Republik

AK

KPU

Kabupaten

Mentawai

No.42/KPU-Kab-

003.435089/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, Perihal: Pemberitahuan Berkas Perbaikan Surat

KPU

Kabupaten

Mentawai

TU

Bukti T-18D

No.33/KPU-Kab-

003.435089/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, Perihal: Pemberitahuan ferifikasi factual. Bukti T-18E

Surat pernyataan dan tanda terima.

GI

NT

IN

Surat

NJ

GG

Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Bukti T-18C

Bukti T-19

: Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus Dan

IN G

LA

T

partai politik beserta model-modelnya .

AR

IT

verifikasi faktual hasil perbaikan Pengurus dan Anggota

Anggota

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Karimun

Nomor.193/BA/KPU/KAB-KRM/031-436710/XII/2012 tanggal

NT

30 Desember 2012 (Model F8-Parpol), Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol,

GG IT U

Bukti T-19A


Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

Nomor.147/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Model F8-

IN

Bukti T-20A

Terkait verifikasi faktual. (Copy dari copy)

Parpol), lnya. (Copy dari copy)

Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 4 Model F8-Parpol,

NT

Bukti T-20

dan berita acara dan surat-surat KPU Kabupaten Karimun

Lampiran 2 Model F8-Parpol, dan Pernyataan keberatan , berita acara , lampiran 6 Model F8-Parpol. : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik

ILA

Bukti T-21

Tingkat

Kabupaten

Rokan

Hilir

AD

Nomor.140/BA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Model F8-Parpol), (Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

Bukti T-21A

Lampiran 1 Model F8-Parpol, Dokumen Yang Harus Dilengkapi Dalam Masa Perbaikan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten

UN J

14 Desember S/D 18 Desember 2012 Partai Nasional Republik Kab Rokan Hilir,Berita acaraterkait verifikasi factual, Lembaran verifikasi factual keanggotaan, dan Surat

IT

T

KPU Kab.Rokan Hilir penyampaian hasil verifikasi tahap I

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

AR

Bukti T-22

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hilir

F8-Parpol) dan

Bukti T-22A

verifikasi Faktual hasil

NJ

IN

Lampiran 1 Model F8-Parpol

pebaikan , berita acara, lampiran 6 Model F8 Parpol, Surat KPU Kab.Rokan Hilir terkait penyempaian verifikasi faktual

TU

Hasil Perbaikan. (Copy dari copy) Bukti T-23

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Tebo Nomor.127/BA/KPU-

LA

NT

AK

GG

Nomor.178/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 (Model

GI

TB/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan lampiran verifikasi factual beserta model-modelnya;

Bukti T-23A

IN G

. (Copy dari copy)

Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Keanggotaan

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Tebo

GG IT U

NT

Nomor.114/BA/KPU-TB/2012 tanggal 28 Desember 2012, Model F12-Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual Anggota

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Lampung

Timur

Nomor.135/BA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dan

IN

Bukti T-24

dan beserta

lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan

(Copy dari copy)

NT

Bukti T-24A : Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten beserta model-modelnya; (Copy dari copy) Surat KPU Kabupaten Lampung Timur No.219/Kpukab-

ILA

008.435605/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Kepada DPC Partai

AD

Nasional Republik.


T

NG

PE N

GA DI LA

Partai Politik Tingkat Kabupaten Tebo,

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-25

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Timur Nomor.171/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012,

UN J

(Copy dari copy)

Bukti T-25A

Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan lampiran-lampiran

IT

T

verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya.

AR

Kronologi Permasalahan Verifikasi DPC Partai Nasional Republik Kabupaten Lampung Timur, KPU Kabupaten

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Kota

Jakarta

Timur

Nomor.170/KPU-Kota-

010.328846/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dari copy) Bukti T-26A

(Copy

TU

Kartu Anggota Model F12 Parpol, lembaran ferifkassi factual, dasar Hadir, dan dokumen-dokumen terlait verifikasi factual.

Bukti T-27

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik

GI

LA

NT

IN

Tingkat

NJ

Bukti T-26

AK

GG

Lampung Timur, tanggal 6 Januari 2013

Tingkat Kota Jakarta Timur Nomor.266/BA/XII/2012 tanggal

IN G

29 Desember 2012,. (Copy dari copy)

Bukti T-27A : Model F12 Parpol, Rekapitulasi Faktual Jumlah KTA, Kartu Anggota, Kartu Keluarga, Partai Nasrep Sampling Jakarta

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik

Bukti T-29

Bukti T-29A

Jakarta

Pusat

Nomor.1067/BA/XII/2012

tanggal 11 Desember 2012, (Copy dari copy)

Lampiran 2 Model F-Parpol, Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik, Model F12 Parpol

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat

Kota

Jakarta

Pusat


NT

Bukti T-28 A

Kota

tanggal 28 Desember 2012, (Copy dari copy) Rekapitulasi Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik,

Bukti T-30

ILA

Lampiran 2 Model F8-parpol, Model F12-Parpl : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Garut

AD

Nomor.33/BA/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, dan verifikasi

faktual

beserta

model-


T

lampiran-lampiran

NG

PE N

GA DI LA

Tingkat

IN

Bukti T-28

GG IT U

NT

Timur, Lembaran Verifikasi Faktual.

AK AR

T

TU

GI

modelnya. (Copy dari copy) Bukti T-31

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Politik

Tingkat

Kabupaten

Garut

UN J

Partai

Nomor.142/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012, (Copy dari copy)

Bukti T-31A

T

Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

AR

IT

Partai Politik Tingkat Kabupaten Garut Partai Nasional Republik (NASREP),

Tingkat Kabupaten/Kota Nomor.142/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember

2012;

Risalah

Rapat

Klarifikasi

Panwaslu

NJ

IN

Kabupaten Garut tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan Bapak Aang Kustawa (Ketua DPC

NT

Kab.Garut

TU

Partai NASREP Kab.Garut) menerima penjelasan KPU tentang

NASREP Bukti T-32

verifikasi

faktual

terhadap

Partai


GI

LA

AK

GG

Berita Acara Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Partai Politik Tingkat Kabupaten Wonogiri Partai Nasional Nomor.102/BA/PARPOL/XII/2012

IN G

Republik

tanggal

13

Desember 2012, dan lampiran-lampiran hasil verifikasi faktual beserta model-modelnya . (Copy dari copy)

NT

Bukti T-32A Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Pasca Keputusan DKPP Tingkat Wonogiri

Partai

Nasional

Nomor.117/BA/PARPOL/XII/2012

tanggal

Republik

28

Desember

IN

2012, Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II

Perbaikan Partai Nasional Republik, Lampiran 2 Model F8-

NT

Parpol, dan Lampiran 5 Model F-8Parpol, dan lampiranlampiran hasil verifikasi faktual perbaikan beserta model-

Bukti T-34

ILA

modelnya . (Copy dari copy)

: Lampiran 1 Model F8-Parpol Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat

AD

Kabupaten Pemalang, tanggal 10 Desember 2012 dan lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya


T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti T-33

GG IT U

Politik Tingkat Kabupaten Wonogiri, surat

AK AR

T

TU

GI

(Copy dari copy) Bukti T-35


UN J

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Pemalang Nomor.134/BA/XII/2012

tanggal

29

Desember

2012,


IT

beserta model-modelnya (Copy dari copy)

Bukti T-36


Tingkat

Kabupaten

Magelang

AK

GG

Partai

Nomor.1524/BA/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dan Lampiran 1 Model F8-Parpol., dan lampiran-lampiran

NJ

verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy)

Bukti T-37


NT

IN

AR

T


TU

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Magelang Nomor.1724/BA/XII/2012

tanggal

29

Desember

2012,

LA

Lampiran 1 Model F8-Parpol, dan Surat Pengunduran Diri

GI

sebagai Pengurus Partai Nasional Republik, dan lampiranlampiran verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-

Bukti T-38

IN G

modelnya (Copy dari copy)

: Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukoharjo, Partai Nasional

Hasil

Verifikasi

Faktual

Persyaratan

Pengurus

Calon

GG IT U

NT

Republik (Lampiran 1 Model F8-Parpol) dan Pemberitahuan

faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya (Copy dari copy)


Tingkat

Kabupaten

Karanganyar

IN

Partai

Nomor.894/BA/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Lampiran

1

NT

Bukti T-39

tanggal 28 Desember 2012 dan lampiran-lampiran verifikasi

Model

F8-Parpol

dan

lampiran-lampiran

verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy) : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

ILA

Bukti T-40

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar Nomor.1057/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan 1

Model

F8-Parpol

dan

lampiran-lampiran

AD

Lampiran

verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya


T

NG

PE N

GA DI LA

Peserta Pemilu Tahun 2014 Partai Nasional Republik,

AK AR

T

TU

GI

(Copy dari copy) Bukti T-41


Politik

Tingkat

UN J


Kabupaten

tanggal

29

Wonosobo

Desember

2012,

Lampiran 1 Model F8-Parpol dan Notulen Rapat Pleno

T

Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Bagi Partai

AR

IT

Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Pasca Putusan DKPP Tingkat Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Desember 2012,

GG



IN

Partai

Tingkat

Nomor.69/BA/XII/2012 Dokumen

NT

verifikasi

Kabupaten

tanggal faktual,

12

dan

Kendal

Desember

Berita

Acara

2012, bukti

TU

pelaksanaan verifikasi faktual partai Nasional Republik, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya

Bukti T-43

GI

(Copy dari copy)


Politik

Tingkat

Kabupaten

Grobogan

IN G

LA

Politik

NJ

Bukti T-42

AK


Nomor.19/BA/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya

NT

(Copy dari copy)


Politik

Tingkat

GG IT U

Bukti T-44

Kabupaten

Grobogan


Tingkat

Kabupaten

Brebes

IN

Partai


NT

Bukti T-46

model-modelnya (Copy dari copy)

beserta model-modelnya (Copy dari copy) : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai

Politik

Tingkat

ILA

Bukti T-45

lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan beserta

Kabupaten

Rembang


AD

lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA


AK AR

T

TU

GI

Bukti T-47

: Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang (Lampiran I Model F8-Parpol) tanggal 10 Desember 2012 dan Lampiran-lampiran verifikasi faktual

UN J


Bukti T-48

: Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus Dan Anggota

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Cilacap

verifikasi

faktual

perbaikan


Politik

Tingkat

AK

Partai

Kabupaten

Blora

NJ

IN

Nomor.102/BA/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy)


TU

Bukti T-50

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen Nomor.270/BA/KPU.Kbm/2012 tanggal 29 Desember 2012,

LA

NT

beserta


GG

Bukti T-49

T

lampiran-lampiran

AR

IT


GI

dan lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya (Copy dari copy) : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai

IN G

Bukti T-51

Politik Tingkat Kota Yogyakarta Nomor.224/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 (Lampiran 4 Model F8-Parpol),

GG IT U

NT

dan Lampiran-Lampiran verifikasi Faktual Hasil Perbaikan beserta model-modelnya

Hasil

Verifikasi

Faktual

Kepengurusan

dan

Keanggotaan DPC Partai Nasional Republik Yogyakarta (Copy dari copy)

Partai

Nasional

Republik

IN

: Klarifikasi KPU Kabupaten Sleman Terhadap Keberatan beserta

Surat-Surat

KPU

Kabupaten Sleman Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan,

NT

Bukti T-52

Terbuka

Kantor dan Keanggotaan, Lampiran-Lampirannya beserta Model-Modelnya (Copy dari copy)


ILA

Bukti T-53

Politik

Tingkat

Kota

Pasuruan


AD

lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy)


T

NG

PE N

GA DI LA

Kronologi Penyampaian Keberatan Dalam Rapat Pleno

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-54


Partai

Politik

Tingkat

Kota

Pasuruan


UN J

lampiran-lampiran

verifikasi

faktual

perbaikan

beserta



Tingkat

Provinsi

Kalimantan

IT

Partai

Selatan

T

Bukti T-55

AR


lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya


Tingkat

Provinsi

Kalimantan

Selatan


Bukti T-57

TU

(Copy dari copy)


LA

NT

IN

Partai

NJ

Bukti T-56

AK

GG

(Copy dari copy)

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Tapin

GI


Bukti T-58

IN G

(Copy dari copy)

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

GG IT U

NT

Nomor.104/BA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya (Copy dari copy)

PE N

Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor.71/BA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dan

lampiran-lampiran verifikasi faktual beserta model-modelnya

IN

Bukti T-60


(Copy dari copy)


NT

GA DI LA

Bukti T-59

Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor.90/BA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan

ILA

lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan beserta model-modelnya (Copy dari copy) Bukti T-61


AD

Partai

Tingkat

Kota

Balikpapan


T

NG


AK AR

T

TU

GI

lampiran-lampiran verifikasi faktual (Copy dari copy) Bukti T-62

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan

UN J

Nomor.181/BA/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan; Atas

Keberatan/Gugatan

Partai

Nasional

T

Tanggapan

IT

Republik (NASREP) Tentang Verifikasi Di Kota Balikpapan

AR

Khususnya Penyampaian Berkas Pergantian Kepengurusan DPC Partai NASREP Kota Balikpapan (Copy dari copy)

Partai

Tingkat

Kabupaten

Bone

Bolango

tanggal

11

NJ

IN

Nomor.120/KPU-BB-028.436559/XII/2012

Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual; (Copy dari copy)


TU

Bukti T-64

Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango Nomor.211/KPU-BB-028.436559/XII/2012

LA

NT

Politik

AK


GG

Bukti T-63

tanggal

29

GI

Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan; (Copy dari copy) : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

IN G

Bukti T-65

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Buleleng Nomor.149/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012 tanggal 29 Desember dan

lampiran-lampiran

perbaikan; (Copy dari copy)

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Sumba

hasil

Barat

Nomor.108.C/BA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dan

lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan; (Copy

IN

dari copy)

: Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Sumba Barat (Lampiran 2 Model F8-Parpol),

NT

Bukti T-67

faktual


tanggal 29 Desember 2009; Kronologi/Proses

Verifikasi

Partai

Nasional

Republik

Bukti T-68

ILA

Kabupaten Sumba Barat (Copy dari copy) : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Sikka

AD

Nomor.94/BA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dan lampiran-lampiran verifikasi faktual hasil perbaikan; (Copy Hal. 170 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti T-66

verifikasi

GG IT U

NT

2012,

AK AR

T

TU

GI

dari copy) Bukti T-69

: Surat KPU RI No.676/KPU-XI/2012, tanggal 29 November 2012, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada

UN J

Pimpinan Pusat Partai Politik. (Copy dari copy)

Bukti T-70

: Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum

T

Nomor Permohonan: 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, Tanggal

IT

31 Januari 2013, yang diajukan oleh Partai Nasional

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Keanggotaan

GG

Partai

Tingkat

Kabupaten

Pesisir

Selatan

No.125/BA/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 dan

NJ

IN

Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lembaran Hasil Verifikasi Faktual Kantor, Pengurus dan Keterwakilan Perempuan, Berita Acara, Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai

Bukti T-72

TU

Politik Kab Pesisir Selatan (Copy dari asli)

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Keanggotaan Partai

LA

NT

Politik

AK

Bukti T-71

AR

Republik (NASREP) (Copy dari asli)

Politik

Tingkat

Kabupaten

Pesisir

Selatan

GI

No.201/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lembaran Hasil Verifikasi

IN G

Faktual Kantor, Pengurus dan Keterwakilan Perempuan, Berita Acara, Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Kab Pesisir Selatan, Kronologis Partai Nasional

Model F12-Parpol (Copy dari asli)

Partai

Politik

Tingkat

Kabupaten

Jepara

No.191/BA/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dan

Lampiran 1 Model F8-Parpol dan Berita Acara (Copy dari

IN

asli)


Politik

Tingkat

Kabupaten

Jepara

NT

Bukti T-74


No.227/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 Berita Acara dan Lampiran 1 Model F8-Parpol (Copy dari asli) : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota

ILA

Bukti T-75

Partai Politik Tingkat Kabupaten Pati No.183/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan Lampirannya

(Copy dari

AD

asli)


T

NG

PE N

GA DI LA

Bukti T-73

GG IT U

NT

Republik Tidak Memenuhi syarat verifikasi, Daftar Hadir,

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-76

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kabupaten Pekalongan No.138/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember

UN J

2012 dan Lampirannya (Copy dari asli)


Politik

Tingkat tanggal

11

dan


AK

Partai Politik Tingkat Kabupaten Tegal No.311/BA/XII/2012,

GG

tanggal 12 Desember 2012 dan Lampirannya

(Copy

NJ

stempeil asli)

Bukti T-79

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kabupaten

TU

Tegal No.384/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan Lampirannya (Copy dari asli) Bukti T-80

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Semarang No.217/BA/XII/2012,

GI

IN

NT

LA

2012

AR

Lampirannya (Copy dari asli)

Bukti T-78

Pekalongan

Desember

IT

No.98/BA/XII/2012,

Kabupaten

T

Bukti T-77


Bukti T-81

IN G

asli)

(Copy dari

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kabupaten


PE N

Bukti T-84

Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kabupaten Sragen No.198/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan Lampirannya (Copy dari asli)

: Sanggahan

KPU

Kabupaten

Temanggung

Terhadap

IN

Bukti T-83

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Gugatan Ketua Umum Partai Nasional Republik, Berita Acara dan Lampiran-Lampirannya. (Copy dari asli )

NT

GA DI LA

Bukti T-82

GG IT U

NT

Sragen No.131/BA/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 dan

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Tegal No.526/BA/XII/2012,

asli ) Bukti T-85

ILA


(Copy dari


AD

Partai Politik Tingkat Kota Pekalongan No.477/BA/XII/2012, (Copy dari


T

NG


AK AR

T

TU

GI

asli )


UN J

Bukti T-86

Partai

Politik

Tingkat

No.73/BA/XII/2012,

Kabupaten

tanggal

29

Banjarnegara

Desember

2012

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

AR

IT

Bukti T-87

T

Lampirannya (Copy dari asli )

dan

Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kabupaten


Bukti T-88

: Jawaban KPU Kabupaten Purbalingga Terhadap Keberatan

NJ

IN

Yang Disampaikan Partai Nasional Republik tanggal 16 Februari 2013, Surat Pernyataan, Surat Keputusan DPP

TU

Partai Nasional Republik (Copy dari copy) Bukti T-89

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

LA

Kabupaten Blitar No 37/BA/KPU.Kab/014.329671/XII/2012 tanggal

GI

NT

AK

GG

Demak No.180/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan

29

Desember,

Berita

Acara

dan

Lampiran-

Bukti T-90

IN G

Lampirannya (Copy dari copy)

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Madiun Nomor 502.270/BA/ XII/


Bukti T-92

Partai Politik Tingkat Kota Madiun Nomor 535.6.270/BA/ XII/ 2012

tanggal 29 Desember 2012


( Model F8 ) dan


Nomor 769/ BA/ XII/ 2012 Model F8 ) (Copy dari asli)

IN

Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2012 (

NT

Bukti T-91



ILA

Partai Politik Tingkat Kabupaten Situbondo Nomor.235/ BA/ XII/ 2012

tanggal 12 Desember 2012 dan Lampiran-


: Berita Acara Pengambilan atau Pencuplikan Keanggotaan

AD Parpol

Tingkat

Kabupaten

Trenggalek

Nomor


T

Bukti T-93

NG

PE N

GA DI LA

Bukti T-91

( Model F8 ) dan

GG IT U

tanggal 11 Desember 2012

NT

2012

AK AR

T

TU

GI

:270/399/KPU-TRG/2012 tanggal 4 Desember 2012 dan Lampiran-Lampirannya (Copy dari asli ) Bukti T-94


UN J

Partai Politik Tingkat Kabupaten Jombang Nomor 818/ BA/ XII/ 2012

tanggal 12 Desember 2012 ( Model F8 ) dan

Lampiran-Lampirannya (Copy dari copy)

tanggal 16 Februari 2013 (Copy dari asli )

Bukti T-96


XII/ 2012

AK

Partai Politik Tingkat Kabupaten Ponorogo Nomor 240 / BA/

GG

tanggal 29 Desember 2012 dan Lampiran-

NJ


Bukti T-97

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi Nomor 79 / BA/ XII/

TU

2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Lampirannya (Copy dari asli) Bukti T-98

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi Nomor 133 / BA/ XII/

GI

IN

NT

LA

T

Tingkat Kabupaten Pacitan

AR

: Matri Hasil Verifikasi Faktual

IT

Bukti T-95

2012 tanggal 29 Desember dan Lampirannya (Copy dari

Bukti T-99

IN G

asli )

: Keterangan KPU Kota Kediri tentang hasil verifikasi Partai Nasional Republik di Kota Kediri dan Lampiran-Lampirannya

GG IT U

NT

copy dari copi)

Bukti T-100 : Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Partai Nasional Republik

Verifikasi

Faktual

Anggota

Parpol,

Model

F8-Parpol,

Lampiran 2 Model F8-Parpol (Copy dari asli)

Bukti T-101 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Nomor 140 /

IN

Partai Politik Tingkat Kabupaten Tuban

BA/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Lampiran-

NT


Bukti T-102 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Tuban

ILA

Nomor 177 / BA/ XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan Lampiran-Lampirannya (Copy dari asli ) Bukti T-103 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan partai

AD

politik tingkat kabupaten Bondowoso nomor 29/BA/KPUKab.014329693/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 dan Hal. 174 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Di Tingkat DPC Kabupaten Kediri, Berita Acara, Lembaran

AK AR

T

TU

GI

Lampiran-Lampirannya (Copy dari copy)

UN J

Bukti T-104 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Mojokerto Nomor 332 / BA/ XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan

T

Lampiran-Lampirannya (Copy dari asli )

AR

IT

Bukti T-105 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota

Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul Nomor 794 / BA/


dan Lampiran-

AK

GG

XII/2012 tanggal 30 Desember 2012


NJ

BA/ XII/2012 tanggal 29 Desember 2012

dan Lampiran-

TU


Bukti T-107 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Kota

LA

NT

IN

Partai Politik Tingkat Kabupaten Kulon Progo Nomor 221 /

GI

Samarinda No.207/BA/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 dan Lampiran-Lampirannya (Copy dari copy)

IN G

Bukti T-108 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut Nomor 40/ BA/ XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan

NT

Lampiran-Lampirannya (Copy dari asli )

GG IT U


Nomor.124/BA.KPU-PPU/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan Lampiran-Lampirannya (Copy dari asli )

Bukti T-110 : Kronologis KTA Partai Nasional Republik Tidak Memenuhi Syarat dari KPU Kabupaten Maros, tanggal 17 Februari

IN

2013 dan Berita Acara, dan Lampiran-Lampirannya (Copy

NT

dari asli)

Bukti T-111 : Surat KPU Kab. Manggarai Timur No. 409 h/KPUKab.018.9647/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012,

ILA

perihal pemberitahuan hasil verifikasi factual partai politik tingkat Kabupaten manggarai timur beserta lampirannya

AD

(Copy dari asli )


T

NG

PE N

GA DI LA

Partai Politik Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara

AK AR

T

TU

GI

Bukti T-112 : Berita Acara verifikasi factual hasil perbaikan pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten Manggarai Timur No.140 G/BA/2012 tertanggal 30 Desember 2012, beserta

UN J

lampirannya. ( copy dari copy)

Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya

IT

T

disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Penggugat juga

AR

telah mengajukan 7 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli masing-masing bernama: 1. IR. BAMBANG HARIYONO.; 2. SINDORO TJOROTEKNO,

AK

GG

3. SUGENG PURNOMO,ST; 4. MUHAMMAD LUTHFI; 5. RUSLI PASAU;

sebagai berikut:

TU

1. SAKSI IR. BAMBANG HARIYONO

NJ

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

- Bahwa saksi Posisi/Jabatannya di Partai sebagai sesuai SKnya adalah

masalah-masalah

GI

sebagai Korwil di Jawa tengah dan DIY, memfokuskan diri menangani di

Jogja

dari

Pengrekrutan,

kondisi

sampai

kelapangan saya dibantu beberapa teman.

IN G

LA

NT

IN

6. WARTINIATI; 7. MIRZAM PAHMI, SE.; 8. DENI BRAM,SH.MH.

- Bahwa saksi menerangkan untuk jogja sendiri tidak memenuhi sarat , Masalah sleman sebelum terjadinya verifikasi faktual saya ketemu Ketua Umum KPU namanya Bpk Jayadi saya ingin tahu sejauh mana

GG IT U

NT

pemikiran-pemikiran dan sejauh mana sistim KPU yang satu dengan yang lain, yang saya lihat sikap sudah tidak menyenangkan lagi, telah

tidak punya KTA, merekrut tukang becak, orang-orang jalanan,

- Bahwa saksi menerangkan di sleman dalam undangan diwajibkan harus membawa KTA, KTP dan atau KK, dari 1300 orang 130 yang

IN

disampling, 98 orang tidak ditemukan aneh karena data yang ada data asli dan saya buat sistim Bloking, dalam satu

pedukuhan

misalnya 6

NT

pedukuhan Bedilan 40 orang tak mungkin tidak diketahui.

- Bahwa Saksi tidak terima yang dilakulan KPU, KPU saja hanya mampu verifikasi 20 sehari itu telah diketahui semua partai, di hari kedua jum‟at

ILA

hujan deras ngumpulin 40 dengan mobil sampai di KPU jam 15.45 KPU tutup jam 16 itu katanya tidak boleh.

- Bahwa masalah Kulon progo Intinya sama, di Kulon progo minta data

AD

tidak dikasih, tidak cek lapangan.


T

NG

PE N

GA DI LA

berprasangka, tidak percaya dengan partai dengan alasan orang partai

AK AR

T

TU

GI

- Bahwa Kalau daerah Bantul di Wono Colo Mungkin kalau di datangkan 5 orang sangat sulit sekali dan diakui KPU sendiri tidak mendatangi tatap muka dengan anggota tapi datang kekadusnya, ditanyakan

UN J

kepada kadusnya tak bisa ditemui mobil aja gak bisa masuk, jalan kaki tak mungkin mendatangi 96 orang. - Bahwa di kota sama saja, ada ketua Rt teman saya apakah ada orang

T

IT

KPU datang kesini, minimal mendatangi Rt minta ijin.

AR

- Propinsi Jogja yang dinyatakan TMS 4 kabupaten, 1 kabupaten tidak

AK

GG

diikutkan yaitu Kabupaten gunung kidul.

2. SAKSI SINDORO TJOROTEKNO

NJ

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan KPU menilai Nasrep tidak lolos di Kaltim terutama kota Balikpapan, Samarinda, kutai

TU

Timur, Bontang, verifikasi faktual, datang tidak terduga orang masingmasing bekerja ini masalahnya, kalau pakai undangan dengan tanda terima saya yakin bisa, katanya undangan dibikin tapi mana tanda terima tidak ada.

GI

LA

NT

IN

- Bahwa Saksi di partai sebagai Ketua DPD di Kalimantan Timur.

- Bahwa masalah kedua masalah KTA tak mungkin didatangkan

IN G

anggota dalam 1 hari orang sedang kerja ada tani, dikelapa sawit, dibatubara ini yang perlu diketahui KPUD. - Bahwa masalah ketiga seperti yang terjadi di DPC Samarinda ada di

GG IT U

NT

Ibukota Propinsi melakukan pendaftaran pada bulan sembilan tahun 2012 semua lengkap KPUD melakukan kunjungan di DPC ditemukan

Bendahara dan Sekjen Ketuanya bekerja di tambang, DPC ketemu

surat untuk verifikasi KTA tapi suratnya tiba-tiba.

- Bahwa soal pleno semua di Kaltim Kok TMS saya heran saya tanya

IN

ketua PDC surat pernyataannya ternyata memenuhi persyaratan, semua TMS saya datang ke KPUD jawabannya kantornya saja tidak

NT

jelas bagaimana mau lolos. Kalau kantor tidak jelas, kok KPUD kunjungan berdialog dengan DPC sekjen dan bendahara ini bukti ketidak seriusan KPUD dalam tugasnya.

ILA

- saksi pernah protes/keberatan dibuat suatu pernyataan keberatan

3. SAKSI SUGENG PURNOMO,ST

AD

- Bahwa saksi adalah Wakil ketua DPD Jatim.


T

NG

PE N

GA DI LA

berdialog berjanji dengan Sekjen dan Bendahara akan dikirimi lagi

AK AR

T

TU

GI

- Bahwa di Jatim yang tidak memenuhi syarat atau TMS ada25 DPC Kabupaten/Kota kemudian keanggotaan ada 6 , kepengurusan 19. - Bahwa Keanggotaan dinyatakan TMS, kita tidak pernah terima

UN J

undangan tau-tau pada tahap berikutnya langsung mendapat undangan untuk mendatangkan anggota ke pihak KPU kalau ada pemberitahuan pasti ada tanda terimanya.

IT

T

- Bahwa pada saat ada verifikasi dicari oleh Pengurus DPC, baru

AR

berjalan 3 anggota tau-tau ditengah jalan dihentikan dengan alasan

belum dijawab.

AK

GG

yang tidak jelas kita sudah minta penjelasan secara tertulis tetapi

NJ

mendatangi tatap muka yang berada ditempat masing-masing, tapi itu tidak ada pemberitahuan dan pada akhirnya kami tidak dapat mendatangkan anggota.

TU

- Bahwa untuk kelengkapan persyarataan propinsi harus melengkapi 75% di pengurus DPC tingkat Kota/Kabupaten.

- Bahwa KPUD menyatakan pengurus lama tidak aktif dan saksi

verifikasi.

GI

mengadakan perbaikan itu tidak diterima sehingga kita tidak ada

IN G

LA

NT

IN

- Bahwa saksi menerangkan untuk verifikasi faktual pihak KPU

4. SAKSI MUHAMMAD LUTHFI;

- Bahwa Posisi Saksi di partai Nasrep sebagai Ketua DPC Pati.

GG IT U

NT

- Bahwa ada verifikasi administrasi, TMS keanggotaan karena kurang anggota.

- Bahwa saksi menerangkan KPU dalam memproses anggota kami itu

berlebihan, itu dengan cara mendikte, meminta sumpah kepada anggota kami, melakukan pengambilan gambar dan adapula disertai

IN

dengan kalimat intimidasi seperti “jika ada pemalsuan indentitas maka siap untuk dilaporkan ke kepolisian. Jadi anggota kami yang nota bene

NT

para pemilih pemula, santri dan sebagainya petani desa yang awam politik dan awam hukum terus

tidak berani melanjutkan proses

verifikasi. Terus terang saja mendengar kalimat-kalimat itu menjadi

ILA

trauma, menjadi tekanan, beban sehingga pada akhirnya tidak berani melanjutkan proses verifikasi,

- Bahwa saksi menerangkan sebetulnya anggota kami kalau dilihat dari

AD

jumlah tanda tangan yang sudah diverifikasi itu sudah melebihi jumlah yang ditentukan, akan tetapi dari KPU, kami mintai salinan tanda Hal. 178 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

cenderung melakukan verifikassi yang menurut pandangan kami

AK AR

T

TU

GI

tangan itu tidak diberi alasannya menunggu semua proses tersebut final dulu baru diberikan kepada kami.

- Bahwa hingga sekarang belum diberikan/terima berkas yang ada tanda

UN J

tangannya tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Saat mau verifikasi factual Kalau yang pertama lupa, kalau yang kedua, memang ada surat-surat dari KPU,

IT

T

tapi proses penyampaianya sangat memberatkan karena waktunya

AR

kurang dari 24 jam dan surat itu tidak diantar ke DPC tapi saya di telepon oleh staf KPU diminta untuk mengambil surat dengan waktu

AK

GG

yang sangat mepet.

- Bahwa saksi menerangkan diminta menghadirkan anggota itu pada

NJ

pukul 16.00 sekalipun pada prakteknya sampai jam.12 malam tanggal 27 sore saya baru dikontak untuk mengambil surat itu kekantor KPU,

TU

karena faktor hujan dan letak rumah saya diluar kota dengan jarak 18 Km dari Kantor KPU, sampai kantor KPU sekitar jam 9 sampai jam 10 malam disitu ada komisioner dari KPU dan melihat saya di kantor KPU sekitar jam.9 s/d 10 mengambil surat tersebut.

GI

LA

NT

IN

tanggal 28 Desember, dalam surat itu tercantum batas waktu maksimal

- Bahwa saksi menerangkan Pada proses verifikasi yang pertama, saya

IN G

kurang ingat, tapi yang jelas kami tidak diberitahu siapa-siapa saja atau samplingnya, Cuma tahu-tahu terima yang melalui telepon, bahwa

5. SAKSI RUSLI PASAU

GG IT U

NT

sejumlah 112 orang

- Bahwa Saksi jabatannya di Nasrep sebagai Ketua DPC Jakarta Pusat Partai

Nasrep

dinyatakan

TMS

Keanggotaan.

oleh

KPUD

masalah

- Bahwa dinyatakan TMS keanggotaan, karena factor Waktu surat dari

IN

KPU Pusat kami terima pada saat menghadapi perayaan Natal karena sebagian besar anggota

kami Nasrani

pada

waktu

perbaikan

NT

administarasi KTA batas waktunya hari rabu, malam kamis tanggal 27 Desember 2012 kita menerima bahwa harus menghadirkan 100 anggota ke KPU. Waktu 2 hari itu tanggal 29 kita sudah jatuh sidang

ILA

pleno, tetapi dalam hal ini saya kejar waktu 1 + 24 jam tidak mungkin bisa dan saat itu saya hanya menghadirkan hanya 15 orang pada tanggal 28 Desember 2012 dari tanah abang, senen, sawah besar.

AD

- Bahwa Verifikasi administrasi untuk Daerah Propinsi DKI Jakarta Lolos khususnya Jakarta Pusat bisa dikatakan rangking pertama. Hal. 179 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

- Bahwa

AK AR

T

TU

GI

- Bahwa pada

saat sidang pleno tanggal 29 saksi pikir memeniuhi

syarat, ternyata TMS, jadi saya mengadakan gugatan/menyatakan

UN J

keberatan.

6. . SAKSI WARTINIATI

- Bahwa Jabatan saksi di Nasrep sebagai Korda di Sumatera Barat.

IT

T

- Sumatera Barat yang dinyatakan TMS dan Keterwakilan Perempuan.

AR

- Bahwa di Sijunjung dinyatakan TMS untuk sampling mengunjungi ke

lokasi itu mereka sebagian tidak dikasih tahu, sebagian dikasih tahu,

AK

GG

waktu itu ketemu langsung dan didampingi oleh orang-orang dari Nasrep ketemu langsung dari KPUnya, situ ada 8 orang yang tidak

NJ

- Bahwa saksi menerangkan yang tidak

ditemukan ini langsung

diberitahukan dengan surat tanggal 18, hari terakhir surat itu diterima

TU

jam 10 pagi tetapi disana disuruh didatangkan jam 9 pagi, seperti diKabupaten sijunjung itu wilayah hutan belantara disana orangorangnya bukan di satu tempat yang dibawa harus 8 yang sisanya harus mencari dari 8 orang ini mungkin karena ketuanya berjaga-jaga

GI

LA

NT

IN

ditemukan,

dibawa 10 orang dari 8 orang yang dikasih surat oleh KPU itu 2 orang

IN G

perempuan, perempuan tak bisa dibawa karena sudah malam ngumpulin orang itu kan susah dua wanita 1 orang sedang hamil tua, yang satu orang lagi orang tua jadi tidak bisa dibawa

malam itu,

GG IT U

NT

malahan semua yang dibawa semua pria, malam terakhir disana dinyatakan oleh pihak KPU kami TMS tidak memenuhi syarat,

- Bahwa di Pesisir selatan di sini ada 4 orang yang dari 54 orang ada 4

dinyatakan bahwa KTA ada tapi diminta KTPnya, tapi dinyatakan TMS

IN

karena bukan orang yang disampling

7. . SAKSI MIRZAM PAHMI, SE

NT

- Bahwa saksi jabatannya dalam partai sesuai SK yang diterima Ketua DPP korda Lampung.

- Secara global sebagaai korda tugas saya membina dan memberikan

pusat.

ILA

penerangan dan sekaligus sebagai penghubung dari daerah dengan

- Bahwa saksi menerangkan masalah tentang tidak lolosnya Lampung

AD

timur karena alasannya persyaratan kurang.


T

NG

PE N

GA DI LA

orang tidak diketemukan Tapi 4 laki orang lagi dibawa ke kantor KPU

AK AR

T

TU

GI

-

Kronologis alasan persyaratan kurang, di Lampung ada 14 Kab/Kota Nasrep punya DPC 13 dari 13 itu 10 dinyatakan lolos, 2 tidak lolos yang tidak lolos ini sama kasusnya Kawaran dan Lampung Timur,

UN J

kasus sama saat-saat terakhir di minta kekurangan data, tapi ketika menyampaikan datanya KPU jam 4 sore tutup untuk Pesawaran tidak banding karena memang ada kelemahan DPC namun untuk Lampung

IT

T

Timur karena data lengkap hanya kurang foto copy pukul 3.15 sore

AR

DPC menghadap KPUD setempat untuk menyerahkan data-data KTA

copyan 200 kemudian ketua DPC segera memfoto copy tapi setelah

AK

GG

asli lengkap hanya ketika diverifikasi sama KPU katanya kurang foto

difotocopy ternyata KPU sudah balik, tutup KPUnya pukul 4 itu.

NJ

IN

- Bahwa Pengetahuan saksi berakhirnya tanggal 18, pengertian 18 kan bisa sampai jam 12 malam ini pukul 4 sore sudah dibilang tak

NT

menerima berkas sudah tutup KPUnya

TU

- Dengan tutupnya Kantor Ketua DPC berusaha melobi kesekretariat, kata KPU sudah tutup.

LA

- Lampung untuk memenuhi syarat 75%, memenuhui 11 karena

GI

pembulatan menurut UU keatas, kalau dihitung 10,5 yang dibutuhkan

IN G

11 kita lolos 10 Kabupaten.

8. SAKSI DENI BRAM,SH.MH.

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang hukum Tata Usaha , metodologi

GG IT U

NT

penelitian, dosen universitas Pancasila.

- Bahwa Kedudukan azas dalam aspek hukum administrasi sifatnya krusial atau penting karena kontek penyelenggara pemilu misalnya

GA DI LA

kita punya AAUPB yang diatur dalam UU No.28 Tahun 1999 dan azas yang dalam UU penyelenggara pemilu itu sendiri.

- Buktinya azas letaknya selalu di pasal 5 terdepan fungsinya apa, agar

IN

pedoman yang kita pahami baru kita turunkan dalam bentuk normanorma yang lebih lanjut oleh karena itu pedoman yang wajib ditaati. Azas keterbukaan Syarat penting karena akuntabilitas transparansi

NT

-

PE N

keterbukaan merupakan unsur-unsur yang wajib ada dalam pola pemerintahan yang kita anut, terlebih dalam kontek ini Pengadilan

ILA

Tata Usaha Negara hadir justru untuk mengoreksi pada saat eksekutif tidak melaksaanakan azas-azas tersebut secara betul. Bahwa Hakikatnya lahirnya peradilan tata usaha Negara itu sendiri

AD

sebagai bentuk pengakuan bahwa negarapun bisa salah maka lahirlah peradilan tata usaha negara. Hal. 181 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

-

AK AR

T

TU

GI

-

Bahwa apabila peraturan sama-sama belum dicabut manakah yang akan digunakan hal tersebut

tidak ada klausul yang

mencabut

peraturan sebelumnya peraturan yang didahulukan adalah yang

UN J

menguntungkan dari pihak yang diatur, yang harus digunakan adalah salah satu prinsip dasar ilmu hukum seperti dalam UU pidana apa yang

di

gunakan

yang

menguntungkan

terdakwa

itu

yang

IT

T

menguntungkan, peraturan yang tak menguntungkan menjadi batal

Bahwa melanggar azas Keterbukaan batal demi hukum tidak perlu

-

AK

Bahwa betul saksi mengajar metodologi penelitian hukum S1 Universitas Pancasila, Tarumanegara dan S2 Jayabaya.

Bahwa saksi menerangkan metodologi bagian yang sangat urgen dalam melihat sebuah kebijakan karena itu dalam penelitian ada

NT

TU

dalam bab awal karena kita beramsumsi akibat kesalahan metodologi akan salah kebijakan karena itu metodologi sangat penting terutama

LA

mengenai

sampel

banyak

ragamnya

ada

sampling

random

seandainya di acakpun masing-masing harus profesional terlebih

GI

IN

-

komulatif atau alternatis salah satu azas saja sudah cukup.

NJ

GG

-

AR

demi hukum.

dahulu seorang ini punya latar belakang apa, karena struktur sosial pendidikan

dari

IN G

struktur

masyarakat

itu

mempunyai

implikasi

perbedaan jawaban yang akan dikeluarkan, oleh karena itu contoh misalnya bila mengambil sampel dimasyarakat yang homogen maka

GG IT U

NT

kita harus yakinkan bahwa mempunyai latar belakang pendidikan yang sama pekerjaan yang sama, sosial yang sama tapi kalau kita

memaksakan metode seperti dalam masyarakat yang ternyata

akan mengeluarkan kealahan yang dihasilkan

Metodologi itu bagian sarana kita untuk melakukan displemen

IN

ternyata karena ada varian banyak di masyarakat maka kita memilih metode ini.

100%

NT

Karena hampir semua metodelogi sebetulnya tidak ada yang betul kita hanya mencoba untuk mendekati hasil yang paling

sempurna oleh karena itu ada beberapa alat ada beberapa metode

ILA

yang disesuiakan, silahkan kita paling-paling konpetibel atau dengan sampel yang akan kita lakukan terhadap obyek penelitian. - Idealnya ada 2 cara melakukan penelitian untuk kepentingan akademis boleh-boleh saja tertutup tapi mereka tak tahu, pada saat ini

AD

menjadi bagian dari penyelenggara Negara saja harus tahu terlebih Hal. 182 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

-

NG

PE N

GA DI LA

heterogen nanti akan berujung pada kesalahan metodologi akhirnya

AK AR

T

TU

GI

dahulu kapan saja akan di sampel walaupun piliihan acak penelitian ga apa kita ga tahu karena paska penelitian ada upaya hukum itu didiskusikan siapa yang MS siapa yang TMS untuk dijadikan sampel.

UN J

- Pada saat sebuah peraturan membagi ada azas ada norma berdiri dalam suatu struktur bangunan yang sama, pada saat ditentukan nilainya A maka azas dapat mempretasikan A 1, maka norma

T

IT

menurunkan A1 apakah norma dapat mengalahkan azas apakah

AR

analogi dapat mengalahkan azas jelas.

gunakan,

interpretasi

analogi

haram

digunakan

dalam

AK

kita

NJ

pembidangan. Azas berlaku untuk semua bidang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya

TU

disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 6 orang saksi masing-masing bernama: 1, PRAMUDYA BUDI LISTYANTORO., 2. YAKUB WIDODO, SH.M.HUM., 3. KETTY TRI SETYORINI, SS , 4. MOCHAMAD MACHFUDS. 5. HARIANSYAH, SH.MH.

GI

LA

NT

IN

GG

- Analogi merupakan salah satu dari 9 metode interpretasi yang dapat

6. NUR HURI MUSTOFA, S.AG.M.SI.,

IN G

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRAMUDYA BUDI LISTYANTORO.

NT

1. SAKSI

GG IT U

- Bahwa Partai Nasrep di Kabupaten Pati Tidak memenuhi sarat dalam keanggotan

anggota , KPU pati mengambil cuplikan sample 144

- Bahwa saksi menerangkan verifikasi faktual dilapangan dalam hal

112 tidak diketemukan.

- sehingga

kemudian

KPUD

IN

keanggotaan Partai nasrep datanya dari 144 sample itu 25 MS , 7 TMS

Kabupaten

Pati

memberikan

surat

NT

pemberitahuan kepada Partai Nasrep untuk menghadirkan 112 yang tidak bisa diketemukan, kemudian 84 anggota hadir dalam pelaksanan

ILA

verifikasi faktual, dari 84 anggota 67 MS 11 TMS 6 dobel (dalam saat proses verifikasi fakttual 1 nama diakui oleh 2 atau 3 orang anggota) sehingga totol verifikassi factual dilapangan Nasrep 114 sampel

AD

dinyatakan MS 42 TMS 52.

- tahap pertama tidak menyerahkan dan tidak ada daftar


T

NG

PE N

GA DI LA

- Bahwa Partai Nasrep di Pati menyerahkan berkas KTA dan daftar

AK AR

T

TU

GI

2. SAKSI YAKUB WIDODO, SH.M.HUM.,

- Persaratan yang tidak dipenuhi Partai Nasrep diKabupaten Batang

UN J

adalah keanggotaan dan kepengurusan. - sebelum

proses

verifikasi

kepengurusan

dilaksanakan

diberi

pengertian, diberi jadwal verifikasi faktual yang akan dilaksanakan

T

IT

tanggal 10 kami menemukan mereka hari sabtu tanggal 8, demikian

AR

pula partai Nasrep kami punya tanda terimanya tentang materi yang diberikan itu. tanggal

10

hari

senin

Desember

melakukan

verifikasi

AK

GG

- pada

kepengurusan kesemua partai termasuk Nasrep kebetulan saya

NJ

semua telah verifikasi saya kembali kekantor melakukan evaluasi dan verifikasi Nasrep di temukan bahwa betul sekretaris nasrep ada di

TU

perum pesona gria Blok G no.15 Kelurahan batang, daftar hadir saat proses verifikasi.

- Verifikasi kepengurusaan hasil tgl 12-13 desember, partai diberi

GI

kesempatan perbaikan tangggal 14 s/d 18 Desember verivikasi perbikan tanggal 19 s/d 28 Desember

IN G

LA

NT

IN

memverifikasi factual partai sejahtera. Komisioner lain Nasrep itu tetapi

3. SAKSI KETTY TRI SETYORINI, SS - Saksi adalah anggota KPUD Jember.

GG IT U

NT

- Bahwa saksi menerangkan untuk kabupaten Jember partai Nasrep yang tidak memenuhi adalah Kepengurusan, keanggotaan.

- Bahwa saksi terima Sk dari Sdr. Veri yang menyerahkaan atas nama

- pada tanggal 19 Desember kami melakukan Verifikasi factual Kepengurusaan, dimana di Sekretariat kebetulan milik Sekrataris tidak

IN

bisa menunjukkan Dokumen apapun, tidak dijumpai dokumen apapun

- Bahwa penyerahan SK kedua Kepengurusan atas nama Very setiawan

NT

sebagai Ketua Sekretaris Tomi Orlando dimana pada saat itu kita juga menerima KTA sebanyak 1028 tetapi dalam KTA tidak mencantumkan alamat hanya Nomor dan nama Keanggotaan, lalu kami meminta lis

ILA

nama yang seharusnya ada alamat sehingga kami bisa Verifikasi

AD

factual tetapi Nasrep memberikan lis nama itu hanya berupa nama dan


T

NG

PE N

GA DI LA

Aliwasa sebagai Ketua dan sekjen Prayitno.

AK AR

T

TU

GI

nomor keanggotaan tanpa disertai dengan alammat sehingga kami mengirimkan surat untuk tetap menyerahkan itu untuk melakukan verifikasi factual baik itu Kantor maupun Keanggotaan.

UN J

- Bahwa saksi menerangkan mendatangi Kantor yang secara lisan disampaikan, ditemui

wakil Ketua kebetulan penjaga kantor itu

menyatakan bahwa rumah itu sudah tidak di pergunakan aktifitas kantor

IT

T

Nasrep sejak Oktober 2012 dimana yang bersangkutan menulis surat

AR

pernyataan resmi dan pada saat berkunjung ke situ, tidak dapat menjumpai siapa pun kecuali wakil Ketua atau penjaga Kantor tersebut,

AK

GG

itu lakukan sampai menjelang rapat pleno pada waktu rapat pleno yang

bersangkutan hadir ketua atas nama Very dan rapat pleno kita

NJ

membuat surat keberatan ataupun tanggapan.

MOCHAMAD MACHFUDS

TU

4. SAKSI

- Bahwa di Pasuruhan yang tidak MS adalah dia tidak mampu untuk mempunyai keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk. - Bahwa Partai Nasrep telah menyerahkan hard dan shof kepada KPU

GI

LA

NT

IN

memutuskan TMS dan yang bersangkutan menerima dan tidak

kota pasuruhan sejumlah 210 KTA sesuai KPU bahwa jumlah

IN G

penduduk Pasuruhan itu seratus Sembilan puluh enam ribu lima rats lima puluh satu ribu dan sudah menyerahkan 120 dari 210 itu telah kita lakukan verifikasi factual kita sampling sebanyak 10% dari KTA yang

GG IT U

NT

telah kita sampling dari 21 itu 2 menyatakan menolak dan 19 tidak diketemukan.

- Bahwa karena tidak di ketemukan minta DPC Nasrep untuk

mampu juga menghadirkan dari yang 19 itu kemudian karena tidak mampu memenuhi 1/1000 maka kita minta untuk menyerahkan kembali menyatakan “yang lama saja pak”

IN

KTA apakah KTA baru atau KTA lama ternyata DPP Nasrep

NT

- Bahwa akhirnya kita sampling kembali dengan data yang lama demikian seperti halnya F.1, 2. Juga anggota partai politik dan 19 itu juga tidak diketemukan sehingga kita nyatakan TMS karena tidak

ILA

memenuhi 1/100 dari jumlah penduduk.

- Pada saat rapat pleno terbuka partai Nasrep

hadir

tidak

ada

AD

pernyataan keberatan dari partai Nasrep.


T

NG

PE N

GA DI LA

menyampaikan sejumlah (19) orang yang tidak diketemukan itu, tidak

AK AR

T

TU

GI

5. SAKSI. HARIANSYAH, SH.MH.

- Bahwa yang tidak terpenuhi partai nasrep adalah keterwakilan

UN J

perempuan, dan kedua dokumen kepemilikan kantor sekretariat. - Bahwa pada tanggal 4 Desember saksi menyerahkan pemberitahuan kepada partai nasrep bahwa mereka akan di lakukan veifikasi factual

IT

T

tanggal 5 desember mendatangi kantor nasrep di Jalan gunung sari

AR

ujung No.23 Rt 26 Banjarmasin.

- Bahwa pada saat dilakukan didatangi kekantornya ternyata di kantor

AK

GG

tersebut hanya ada sekretaris Nasrep Karena ketua dan bendahara tidak ada di tempat.

NJ

SK disebutkan 25 orang pengurus di 10 diantaranya adalah perempuan, lalu kita tanyakan karena dalam ketentuan petunjuk tehnis

TU

pengurus perempuan harus dihadirkan kita memintakan tidak bisa dihadirkan.

- Bahwa kemudian di dokumen kepemilikan kantor tidak di sebutkan secara jelas tanggal beberapa berkhirnya atau tahun berapa berkhirnya

GI

LA

NT

IN

- Bahwa verifikasi berkaitan dengan keterwakilan perempuan di dalam

hanya disebutkan sampai selesainya kegiatan partai Nasrep. Sesuai

IN G

ketentuan harus disebutkan berkhirnya sampai dengan tahapan pemilu terakhir.

GG IT U

NT

6. SAKSI NUR HURI MUSTOFA, S.AG.M.SI., - Bahwa partai Nasrep di kabupaten bantul yang TMS keanggotaannya.

- Partai nasrep langsung pada tahap kedua, karena tahap pertama TMS

sebanyak seribu seratus lima puluh enam, kemudian dari KTA yang

diserahkan kita mengambil sampel sebanyak seratus enam belas, dari

IN

116 sempel kemudian kita melakukan verifikasi factual dari hasil verifikasi 9 memenuhi syarat, 18 TMS dan yang tidak ketemu 89.

NT

- Bahwa saksi menerangkan dari 89 anggota yang tidak diketemukan beritahukan kepada ketua DPC Nasrep kabupaten Bantul pada tanggal 26 Desember pagi yang menerima langsung ketuanya bapak sukarjo,

ILA

dari 89 yang kita minta untuk dihadirkan, kemudian yang bisa hadir kekantor hanya 64 anggota sehingga kemudian pada rapat pleno terbuka

kita mengambil kesempatan dari jumlah hasil verivikasi

AD

tersebut untuk partai nasrep di kabupaten bantul yang memenuhi syarat hanya sebanyak 73 anggota dan TMS 43 anggota. Hal. 186 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

- Bahwa pada masa perbaikan partai Nasrep menyerahkan KTA

AK AR

T

TU

GI

- Bahwa pada saat rapat pleno terbuka Partai nasrep hadir, Ketua DPC partai nasrep menyampaikan keberatan pada rapat pleno terbuka.

UN J

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Pebruari 2013 pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, untuk selanjutnya kedua belah pihak

tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan

AR

IT

T

mohon putusan. -------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah

tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan

AK

NJ

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TU

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Nasional Republik

GI

Tahun 2014, khususnya pada lampiran II butir 19 yang menyatakan Partai (Penggugat)

tidak memenuhi syarat menjadi peserta

Pemilihan Umum Tahun 2014, (selanjutnya dalam perkara ini disebut objek

IN G

LA

NT

IN

GG

yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -------------------------------------------------

sengketa ); -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

GG IT U

NT

pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas; --------Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan

Undang-Undang No.8 Tahun. 2012 dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik; ---------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil masing-masing,

IN

Penggugat mangajukan surat bukti yang diberi tanda P 1 sampai dengan P

NT

304, dan 7 (tujuh.) orang saksi fakta dan 1 ( satu ) orang saksi ahli, dan Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T 112 dan 6( enam) orang saksi

ILA

fakta; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan objek sengketa in litis terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan: ----

AD

1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. Tanggang waktu pengajuan gugatan;


T

NG

PE N

GA DI LA

tindakann Tergugat dalam menerbitkan sengketa telah sesuai dengan

AK AR

T

TU

GI

UN J

PERTIMBANGAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI: Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

T

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan

2012

menyatakan

KPU

berwenang

untuk

AR

IT

Pemilu adalah KPU, dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun melaksanakan

penelitian

GG

administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta Partai Politik

AK

peserta Pemilu serta melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan

NJ

Menimbang, bahwa Pasal 258 dan Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Bawaslu berwenang menyelesaikan

Bawaslu

Provinsi,

Panwaslu

TU

sengketa Pemilu. Bawaslu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kabupaten/Kota,

Panwaslu

Kecamatan,

GI

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan, Bawaslu melakukan penyelesaian

IN G

LA

NT

IN

kebenaran persyaratan dokumen partai peserta Pemilu;----------------------------

sengketa Pemilu melalui tahapan 1) menerima dan mengkaji laporan atau temuan, dan atau 2) mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak

GG IT U

NT

tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa.---------------------------

Bawaslu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik

Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

IN

dan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Pasal 259 ayat (1), Para pihak yang tidak

NT

puas atas penyelesaian sengketa verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap diatas, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

ILA

Tinggi Tata Usaha Negara.---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bunyi pasal diatas menunjukkan yang menjadi Tergugat dalam sengketa Pemilu tentang verifikasi Partai Politik

AD

dan pencoretan calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah pasti adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU );-------Hal. 188 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Pemilu yang dilaksanakan

AK AR

T

TU

GI

Menimbang, bahwa sebelum gugatan didartar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat terlebih dahulu telah membawa penyelesaian objek sengketa ke Bawaslu pada tanggal 09 Januari 2013

UN J

diterima di Bawaslu tanggal 14 Januari 2013(banding administratif), dan pada tanggal 30 Januari 2013 Bawaslu memutus berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

tanggal 30

IT

T

Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan: “Menolak Permohonan

AR

Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD,

AK

GG

dan DPRD Tahun 2014 ; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 jo Pasal 269 UU Nomor 8

NJ

keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

TU

Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui upaya administratif ke Bawaslu; -Menimbang, bahwa menurut Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, gugatan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Bawaslu

GI

mengeluarkan keputusan, dan penggugat telah mengajukan gugatan perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013; ----------------------------------------------------------------------------------

IN G

LA

NT

IN

Tahun 2012 apabila para pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh

Menimbang, bahwa peraturan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 270 ayat (6) UU Nomor 8 Mahkamah Agung Republik Indonesia talah menetapkan

GG IT U

NT

Tahun 2012

hakim-hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa

RI Nomor Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Nama-Nama Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Sertifikasi pelatihan hakim dalam

IN

perkara Pemilu, antara lain dari nama-nama tersebut adalah majelis hakim yang mengadili sengketa Pemilu ini; ----------------------------------------------------bahwa

dengan

dasar

Surat

NT

Menimbang,

Keputusan

Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11

ILA

Desember 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 5 Februari 2012 Nomor 06/G/2013/PT.TUN. JKT ; ------------------------

AD

Menimbang, bahwa Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara memeriksa dan Hal. 189 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Tata Usaha Negara Pemilu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

AK AR

T

TU

GI

memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap; --------------------------------------------------------------------------

UN J

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diterima, dan dinyatakan lengkap dan didaftar dikepaniteraan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tercatat dalam register perkara Nomor 06/G/2013/PT.TUN.JKT pada

T

AR

IT

tanggal 4 Pebruari 2013; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Nomor

18

Tahun

2012

dan

Surat

Edaran

KPU

Nomor

AK

GG

KPU

681/KPU/XII/2012 yang menyebutkan batas akhir penyelesaian sengketa

NJ

2012; ----------------------------------------------------------------------------------------------

TU

Menimbang, bahwa objek sengketa in llitis diterbitkan oleh KPU yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

GI

yang berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa in litis; ---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian

IN G

LA

NT

IN

Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara yaitu pada tanggal 15 Maret

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus objek sengketa in litis dan masih dalam tenggang waktu sebagai

NT

mana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan

GG IT U

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

PERTIMBANGAN

MENGENAI

TENGGANG

GUGATAN;

WAKTU

MENGAJUKAN

IN

Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha

Negara Pemilu dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012

NT

tanggal 28 November 2012 menyatakan:

- Pengajuan gugatan diajukan secara tertulis dengan menyertakan keputusan KPU yang digugat dengan menyebutkan alamat lengkap

ILA

termasuk alamat e mail;

- Dalam hal gugatan yang diajukan kurang lengkap, Penggugat dapat

AD

memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan;

- Gugatan Penggugat didaftar setelah gugatan dinyatakan lengkap; Hal. 190 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

2012 dan Surat Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012; ---------------------------

AK AR

T

TU

GI

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013, diperbaiki pada hari itu, dan didaftar hari itu juga (pada

UN J

tanggal 4 Februari 2013);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan

T

Bawaslu Nomor 003/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 30 Januari 2013

AR

IT

(objek sengketa inlitis) dengan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal tanggal 4 Februari 2013

AK

GG

tercatat dalam register perkara No. 06//G/2013/PT.TUN.JKT, maka gugatan Penggugat secara formal diajukan masih dalam tanggang waktu 3 hari kerja

NJ

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian objek sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara Pemilu yang timbul

TU

dalam bidang tata usaha negara Pemilu sebagai akibat dinyatakannya Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang pemeriksaannya diajukan di Pengadilan

GI

LA

NT

IN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012;

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; ------------------------------------------------bahwa

setelah

IN G

Menimbang,

mempertimbangkan

kewenangan

mengadili, tanggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, tenggang waktu penyelesaian

GG IT U

NT

sengketa, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang: Pertama, Kewenangan KPU menerbitkan objek sengketa in litis, apakah

Kedua, Prosedur penerbitan objek sengketa in litis, apakah penerbitannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan KPU, atau apakah

IN

objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, apakah pelaksanaan ferifikasi faktual telah dilakukan sesuai

NT

dengan langkah-lahkah yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau tidak; --

Ketiga, apakah penerbitan objek sengketa in litis sesuai dengan subtansinya

ILA

dan diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

AD

dan atau asas-asas umum Penyelengaraan Pemilu atau tidak ?-----------------


T

NG

PE N

GA DI LA

objek sengketa in litis diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak;--

AK AR

T

TU

GI

PERTAMA, KEWENANGAN MENERBITKAN OBJEK SENGKETA Menimbang, bahwa mengenai kewenangan, prosedur dan substansi

UN J

penerbitan objek sengketa in litis akan dipertimbangkan dibawah ini; Menimbang, bahwa mengenai sistematika penulisan pertimbangkan

T

akan dipertimbangkan dengan cara berjenjang dan bersifat alternatif, artinya

AR

IT

apabila masalah kewenangan penerbitan surat objek sengketa in litis

dinyatakan telah terbukti, maka mengenai prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa in litis tidak perlu dipertimbangkan lagi. Apabila mengenai

AK

GG

kewenangan menerbitkan objek sengketa tidak terbukti, selanjutnya akan

dipertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa in litis. Apablila

NJ

ternyata penerbitan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan tahapantahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka substansi objek tidak

dipertimbangkan

lagi.

Sebaliknya

TU

sengketa

apabila

setelah

dipertimbangkan mengenai prosedur dan dinyatakan tidak terbukti maka

GI

untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi objek sengketa in litis; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan

IN G

LA

NT

IN

setelah prosedur penerbitan objek sengketa in litis setelah dipertimbangkan

lembaga Penyelenggara Pemilu dalam tingkat Nasional. Komisi Pemilihan Umum

Daerah

Kabupaten/Kota,

Provinsi

dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Daerah

merupakan Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan

GG IT U

NT

Kabupaten/Kota (UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPUNomor 05 Tahun 2008 Tentang

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabu paten/Kota); -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan KPUNomor 05 Tahun 2008

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

IN

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ,

NT

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di

ILA

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; ----------------------------------Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Dalam mengambil keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU

AD


T

Sekretariat.

NG

PE N

GA DI LA

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

AK AR

T

TU

GI

Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota Rapat Pleno tertutup dan Rapat Pleno terbuka; Menimbang, bahwa:

UN J

1. Ketua KPU, mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU; b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;

IT

T

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;

AR

dan

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab

AK

GG

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;

kepada rapat pleno;

NJ

di Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan mempunyai tugas:

TU

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi ; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi; dan

GI

LA

NT

IN

2. KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu

d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi (vide Pasal 36 )

IN G

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Provinsi; 3. KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, adalah

GG IT U

NT

penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU

IN

Kabupaten/Kota;

d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

NT

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;

pengarahan,

dan

bahwa

KPU

berkewajiban

ILA

Menimbang,

koordinasi

kepada

Kabupaten/Kota, serta PPLN.

KPU

melakukan

Provinsi,

supervisi, dan

KPU

KPU Provinsi berkewajiban melakukan

AD

supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota

berkewajiban

melakukan

supervisi,

pengarahan

dan

koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS;-----------------------------------------------Hal. 193 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke

AK AR

T

TU

GI

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan penyelesaian permasalahan kepada KPU melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya

UN J

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi dengan KPU; bahwa

KPU

Kabupaten/Kota

menyelesaikan

T

Menimbang,

AR

IT

permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan KPU. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan

AK

GG

KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dengan

KPU Provinsi. Apabila KPU Provinsi tidak dapat menyelesaikan KPU

NJ

dengan KPU;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Pasal 258 UU Nomor 8 Tahun 2012

TU

Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Keputusan

GI

Bawaslu merupakan putusan akhir dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

IN G

LA

NT

IN

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, bersama KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi

DPRD Kabupaten/Kota; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tata cara mengajukan permohonan sengketa

NT

Pemilu diajukan secara tertulis kepada Bawaslu melalui sekretariat, dengan

GG IT U

melampirkan alat bukti pendukung atas permohonan, keputusan Majelis Pemeriksa sengketa Bawaslu Pemilu diputus dalam rapat pleno yang

Menimbang, bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi

faktual Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR,

IN

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telebih dahulu diselesaikan di Bawaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara baru berwenang setelah

NT

seluruh upaya admnistratif di Bawaslu telah digunakan;--------------------------Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui surat KPU

ILA

Nomor 870/Bawaslu/XI/2012, tanggal 3 November 2012 menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Pada butir 2 surat Bawaslu menyatakan “berdasarkan temuan

AD

Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor 002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 02 November 2012, ditemukan pelanggaran administrasi dan kode Hal. 194 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

bersifat tertutup dan diucapkan dalam rapat yang terbuka untuk umum;------

AK AR

T

TU

GI

etik. Atas temuan tersebut, Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik

yang

dilakukan

Penyelenggara

anggota

Pemilu

KPU

(DKPP).

kepada

Dewan

Kehormatan

Kemudian

Dewan

Kehormatan

UN J

Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Keputusan Nomor : 25-26/DKPP-PKEI/2012, tanggal 26 November 2012 dalam butir 1 dan 3 menyatakan KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan verifikasi

IT

T

administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu dan meminta KPU bekerja

AR

lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel;------------------------------

AK

GG

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan

Nomor : 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 26 November 2012 yang

NJ

(delapan belas) Partai Politik yaitu 1) Partai Bhinneka Indonesia, 2) Partai Buruh, 3) Partai Damai Sejahtera, 4) Partai Demokrasi Kebangsaan, 5)

TU

Partai Karya Peduli Bangsa, 6) Partai Karya Republik, 7) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, 8) Partai Kedaulatan, 9) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, 10) Partai Kongres, 11) Partai Nasional Benteng Kerakyatan

GI

Indonesia, 12) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, 13) Partai Nasional Republik, 15) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 16) Partai Penegak Demokrasi Indonesia, 17) Partai Republika Nusantara, 18) Partai Serikat Rakyat

IN G

LA

NT

IN

memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18

Independen;

dan

memerintahkan

kepada

Bawaslu

untuk

melaksanakan verifikasi faktual kepada 18 Partai Politik tersebut;----------------

GG IT U

NT

Menimbang, bahwa setelah KPU memverifikasi faktual kelengkapan

persyaratan kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, alamat kantor di

Keputusan KPU tanggal 8 Januari 2013 Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 menyatakan

Partai Nasional Republik ( Penggugat ) Tidak Memenuhi Syarat sebagai

IN

peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam

Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 nomor urut

NT

19 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan

uraian diatas dengan demikian

Tergugat adalah merupakan badan atau pejabat yang berwenang untuk

ILA

menerbitkan objek sengketa in litis; ------------------------------------------------------


T

SENGKETA ;

AD

KEDUA, PERTIMBANGAN MENGENAI PROSEDUR PENERBITAN OBJEK

NG

PE N

GA DI LA

tingkat Provinsi kepada Penggugat, kemudian Tergugat melalui Surat

AK AR

T

TU

GI

Menimbang, bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman kepada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan

umum,

keterbukaan,

proporsionalitas,

profesionalitas,

UN J

akuntablitas, efiseinsi, dan efektifitas (vide Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, jo. Pasal 2 Paraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, jo. Pasal 3 Peraturan KPU 07 Tahun

IT

T

2012); ---------------------------------------------------------------------------------------------

AR

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 menetapakan

yang menjadi peserta Pemilihan Umum Pada Tahun 2014 adalah Partai

AK

GG

Politik yang memenuhi syarat; -------------------------------------------------------------

NJ

pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik, jadwal pendaftaran

melengkapi

TU

paling lama 20 (dua puluh) bulan sebelum Pemungutan suara, dengan dokomen-dokumen

persyaratan

yang

lengkap,

dokomen

persyaratan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Persyaratan

GI

yang dimaksut dalam Pasal 8 ayant (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan tersebut meliputi: ------------------------------------------------------------Persyaratan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi

IN G

LA

NT

IN

Menimbang, bahwa Partai Politik peserta Pemilu mengajukan

sebagai berikut:

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik

NT

tersebut terdaftar sebagai badan hukum;

Provinsi dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota;

c. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang kantor dan

GA DI LA

alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi, dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota;

d. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang penyertaan

IN

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

NT

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

ILA

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu

dari

jumlah

Penduduk

pada

setiap

AD

Kabupaten/Kota;

perseribu)

g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik; dan


T

NG

PE N

GG IT U

b. keputusan pengurus pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat

AK AR

T

TU

GI

h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UN J

Persyaratan Persyaratan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi sebagai berikut:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai

T

Politik;

AR

IT

b. memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah

AK

GG

Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di

NJ

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

TU

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

c

yang

dibuktikan

dengan

GI

kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

IN G

LA

NT

IN

Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan

menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai

NT

i.

GG IT U

Politik kepada KPU.

15 dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas bersifat komulatif

dan inferatif. Bersifat komulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan diatas, apabila salah satu dari persyaratan tersebut

persyaratan.

Bersifat

imferatif

artinya

IN

tidak terpemuni maka Partai Politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi pengaturan

persyaratan

yang

NT

ditetapkan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas bersifat memaksa terhadap Partai Politik, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

ILA

Lembaga Pengawal, dan Pemangku Kepentingan lainnya; ----------------------Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling

AD

lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu, akan diatur dalam Peraturan KPU;-------


T

NG

PE N

GA DI LA

Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

AK AR

T

TU

GI

Menimbang, bahwa mengenai tanggal penyelenggaraan Pemilu telah ditetapkan yaitu pada hari baru tanggal 9 April 2014 yang diselenggarakan serentak untuk semua daerah pemilihan di wilayah Negara Kesatuan

pada

UN J

Indonesia, hari dan tanggal pemugutan suara di Luar Negeri dilaksanakan tanggal

30

Maret

2014

berdasarkan

Surat

KPU

Nomor

T

111/Kpts/KPU/TAHUN/2012; --------------------------------------------------------------

AR

IT

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan jadual penyelenggaraan

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada awalnya diatur dan

AK

GG

ditetapkan dalam Peratuan KPU Nomor 7 Tahun 2012, kemudian tahapan

dan jadual diubah rangka untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah

NJ

pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UU Nomor 8 tahun 2012, yang pada intinya menyatakan semua Peserta Partai Politik yang telah

TU

mendaftar di KPU untuk Pemilihan Umum pada Tahun 2014 termasuk Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, dan Partai Politik

GI

yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau Partai Politik baru seluruhnya wajib di verifikasi dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, untuk yang kedua kalinya tahapan

IN G

LA

NT

IN

Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang

dan jadual penyelenggaraan Pemilu diubah dengan alasan pertimbangan untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan

NT

pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi syarat Partai Politik

GG IT U

menjadi perserta Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2012, kemudian setelah perubahan yang kedua tahap dan jadual

alasan pertimbangan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 berkenaan dengan 18 (delapan belas) Partai Politik di ikut sertakan untuk verifikasi faktual.

IN

Antara lain Partai Politik dari 18 (kedelapan belas) Partai Politik yang diikut

sertakan berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012

NT

termasuk Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

ILA

a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

AD

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu;


T

NG

PE N

GA DI LA

penyelenggaran Pemilu diubah lagi untuk yang ketiga kalinya, dengan

AK AR

T

TU

GI

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan

anggota

DPR,

DPD,

DPRD

Provinsi,

dan

DPRD

Kabupaten/Kota;

UN J

g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang;

pemungutan dan penghitungan suara;

j.

penetapan hasil Pemilu; dan

IT

T

i.

AR

k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

AK

GG

DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa tahapan jadual pelaksanaan verifikasi faktual

NJ

18 Tahun 2012, Surat KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember

TU

2012 jadual pelaksanaan verifikasi adalah sebagai berikut:

Jadual

No.

Verifikasi Faktual

16 Parpol

18 Parpol Fase

a.

Ferifikasi

Faktual

Di Tingkat Pusat 1) Verifikasi

nakan

DKPP

30 Okt - 6 Nov 2012

5 - 7 Des 2012

7 - 10 Nov 2012

8 - 10 Des 2012

3) Perbaikan

11 - 17 Nov 2012

11 - 17 Des 2012

4) Verifikasi hasil

18 - 24 Nov 2012

18 - 20 Des 2012

25 - 27 Nov 2012

21 - 22 Des 2012

faktual

Dilaksa

GI

MS

IN G

LA

NT

IN

sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2012, Peraturan KPU Nomor

KPU

di

Perbaikan

5) Penyusunan berita acara

IN

Verifikasi Faktual di Tingkat Provinsi

30 Okt - 6 Nov 2012

Faktual

2) Penyampaian hasil Verifikasi 3) Perbaikan

ILA

Ditingkat Provinsi

5 - 7 Des 2012

NT

1) Verifikasi

7 - 10 Nov 2012

8 - 10 Des 2012

11 - 17 Nov 2012

11 - 17 Des 2012

18 - 24 Nov 2012

18 - 20 Des 2012

AD

b.

4) Verifikasi hasil

NG

PE N

GA DI LA

hasil Verifikasi

KPU Provins i


T

NT

2) Penyampaian

GG IT U

tingkat KPU

AK AR

T

TU

GI

Perbaikan


25 - 27 Nov 2012

UN J

a) Hasil

21 - 22 Des 2012

verifikasi

b) Rekapitulasi

22 - 25 Des 2012

1- 3 Jan 2013

26 - 28 Des 2012

4 - 5 Jan 2013

T

Provinsi

AR

IT

hasil

Verifikasi

Kota

NJ

hasil Verifikasi kepada KPU

c.

Verifikasi Faktual di

TU

Tingkat Kabupaten/Kota

30 - 24 Nov 2012

Faktual

Di

tingkat Kabupaten/Kot a

5 - 11 Des 2012

2) Pemberitahuan

ten/Kot a

25 - 26 Nov 2012

12 - 13 Des 2012

3) Perbaikan

27 Nov - 3 Des 2012

14 - 18 Des 2012

4) Verifikasi hasil

4 - 17 Des 2012

19 - 28 Des 2012

18 - 19 Des 2012

29 - 30 Des 2012

hasil

KPU Kabupa

GI

1) Verifikasi

IN G

LA

NT

IN

6) Penyampaian

AK

GG

Kabupaten/

verifikasi

kepengurusan dan


Verifikasi

kepada

KPU

Provinsi 7) Penetapan Partai

Politik

30 - 31 Des 2012

29 Des 2012 - 8 Jan

6 - 8 Jan 2013

KPU

2013

AD

Perserta

ILA

hasil

20 - 21 Des 2012

NT

6) Penyampaian

IN

Perbaikan

Pemilu


T

NG

PE N

GA DI LA

keanggotaan

GG IT U

NT

faktual

AK AR

T

TU

GI

8) Pengumuman Partai

9 - 11 Jan 2013

9 – 8 Jan 2013

KPU

Politik

Peserta Pemilu Pengundian

dan

12 - 14 Jan 2013

KPU

UN J

d.

Penetapan Nomor Urut Partai Politik

IT

sengketa

12 Jan - 15 Mar

Tata

PTTUN

T

Penyelesaian

2013

AR

e.

Usaha Negara

dilakukan

penyelenggara

Pemilu

(KPU,KPUD

AK

GG

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang Provinsi

dan

KPUD

NJ

KPU Nomor 481/KPU/X/2012 Perihal Petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik

TU

Calon Peserta Pemilu Tahun 2012; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa KPU melaksanakan penelitian administrasi dan menetapkan keabsahan persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta melakukan

verifikasi

terhadap

kelengkapan

dan

kebenaran

GI

Pemilu,

persyaratan, yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara; -------------------------------------------------

IN G

LA

NT

IN

Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan verifikasi faktual, diatur dalam Surat

Menimbang, bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU yang dilakukan dalam

GG IT U

NT

sidang pleno KPU dan hasil penetapan diumumkan oleh KPU; ---------------Menimbang, bahwa majelis hakim memaparkan secara gamblang Partai

Politik

peserta

Pemilu,

memaparkan

tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual, memaparkan pelaksanaan teknis verifikasi faktual, bertujuan untuk memudahkan dengan

cara mencocokan pelaksannaan faktual yang dilakukan verifikator KPU

IN

Provinsi dan verifikator KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik calon

peserta Pemilu, apakah tindakan verifikator KPU Provinsi dan Verifikator

NT

KPU Kabupaten/Kota yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa in litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam

ILA

peraturan perundang-undangan atau tidak, dalam sengketa ini KPU telah

AD

melaksanakan dengan prosedur yang benar; ------------------------------------------


T

NG

PE N

GA DI LA

persyaratan-persyaratan

SENGKETA .

AK AR

T

TU

GI

PERTIMBANGAN

MENGENAI

SUBSTANSI

PENERBITAN

OBJEK

Menimbang, bahwa sebagai pengujian untuk menguji substansi

UN J

penerbitan objek sengketa selain memperhatikan peraturan perundangundangan juga memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu

T

yang baik dan layak; -------------------------------------------------------------------------

AR

IT

Menimbang, bahwa meskipun penyelengggaraan Pemilu telah sesuai

dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

AK

GG

undangan tentunya juga dalam pelaksanaannya berpedoman kepada asasasas penyelenggaraan Pemilu Yang baik dan layak, yaitu berpedoman

NJ

keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntablitas, efisiensi, dan efektif, dengan perkataan lain meskipun telah mengikuti prosedur yang ditetapkan

penyelenggaraan

suatu

TU

peraturan perundang-undangan tentunya tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu

yang

selayaknya

dan

baik

diikuti

penyelenggara Pemilu. Asas merupakan metanorma yang tingkatannya lebih

GI

tinggi dari norma, sehingga meskipun suatu norma peraturan perundangundangan telah diikuti masih dapat diuji dengan pengujian asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu yang baik dan layak; ----------------------------------------

IN G

LA

NT

IN

kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajuan kedua belah pihak sepanjang mendukung dengan pertimbangan putusan ini merupakan

GG IT U

NT

alasan untuk memutus perkara ini dan bukti-bukti lain yang tidak mendukung merupakan bukti ad informandum dan tetap dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa penerapan asas tersebut diatas tidak hanya

berlaku untuk penyelenggara Pemilu saja, tetapi menurut hemat majelis

hakim berlaku juga terhadap Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, Bawaslu

IN

Provinsi, Panwaslu, Pemantau Pemilu dan pemangku kepentingan lain, serta

NT

masyarakat; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai

Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan KPU dilakukan oleh

ILA

Bawaslu; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu atas

AD

pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan cara menyampaikan temuan kesengajaan atau kelalaian Hal. 202 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------------

AK AR

T

TU

GI

atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan temuan Bawaslu

UN J

wajib ditindaklanjuti oleh KPU, dengan mencermati fakta hukum persidangan sengketa TUN Pemilu ini maka tergugat telah melakukan tindakan hukum dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai prosedur yang ditentukan

AR

IT

T

undang-undang; -------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat, selain

AK

GG

masalah prosedur, mengenai substansi juga akan dipertimbangkan sebagai

NJ

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan

terdahulu pengaturan dan pemberlakuan peraturan persyaratan yang harus

TU

dilalui oleh Partai Politik calon peserta Pemilu bersifat limitatif, imperatif dan komulatif, sehingga apabila salah satu saja persyaratan tidak terpenuhi Partai Politk calon Peserta Pemilu Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi

GI

syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2012; Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat limitatif, komulatif dan imperatif

IN G

LA

NT

IN

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------

yang

diterapkan

dalam

peraturan

perundang-undangan

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 sangat berat, sehingga Para Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, KPU

GG IT U

NT

Kabupaten/Kota dituntut menerapkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik tersebut sebagai pedoman untuk penerapan noma-norma

Menimbang, bahwa karena persyaratan-persyaratan yang harus

diikuti Partai Politik calon peserta Pemilu sangat-sangat berat dan limitatif, komulatif dan imperatif (salah satu saja persyaratan yang tidak terpenuhi dari banyak

yang

diverifikasi

faktual

seluruh

Indonesia,

IN

sekian

75%

NT

kepengurusan, domisili kantor, 30% keterwakilan perempuan, dan verifikasi kartu anggota Partai Politik untuk 75% anggota di setiap Provinsi (dari 33 Provinsi), maka menurut hemat majelis asas penyelenggaraan Pemilu yang

ILA

baik tersebut diatas berlaku juga bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan beratnya persyaratan yang dibebankan

AD

kepada Partai Politik calon peserta Pemilu (kurang persyarat satu mengakibatkan persyaratan lainnya menjadi tidak berlaku atau perkaitan Hal. 203 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

khususnya norma-norma verifikasi faktual; ---------------------------------------------

AK AR

T

TU

GI

yang lebih ekstrim kekurangan satu peryaratan menghapuskan persyaratan yang lain), sebaliknya apabila salah satu saja pelaksanaan verifikasi faktual yang terbukti menyimpang dari aturan perundang-undangan dilakukan KPU,

UN J

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka berlaku pulalah adegium diatas, kesalahan satu pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota membenarkan bahwa apa yang didalilkan

Menimbang,

bahwa

T

perlakuan

menurut

hemat

AR

IT

Penggugat dianggap benar seluruhnya); -----------------------------------------------majelis

hakim

AK

GG

pembebanan persyaratan yang sangat berat diatas tentunya tidak adil

apabila hanya dibebankan kepada Partai Politik peserta Pemilu saja, hal ini

NJ

tanggungjawab (akuntablitas) keprofesionalitasan, tertib penyelenggaran Pemilu, kejujuran, keadilan, demi mewujudkan kepastian hukum bagi

TU

penyelenggaran Pemilu maupun Partai Politik calon peserta Pemilu dan kepentingan hukum konstituen dari Partai Politik yang bersangkutan; ----------

GI

Menimbang, bahwa penafsiran yang dikemukakan diatas merupakan penafsiran argumentum acontrario terhadap asas yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan acual triment tentunya dengan

IN G

LA

NT

IN

harus juga diberlakukan kepada penyelenggara Pemilu sebagai bentuk

memperhatikan asas proforsionalitas. Dengan perkataan lain apabila kekurangan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang banyak dan tingkat kesalahan dari verifikator dominan sedikit, tentunya

GG IT U

NT

adegium satu kesalahan verifikator membenarkan seluruh dalil gugatan harus dipertimbangkan secara proforsional agar terwujud rasa kepentingan

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalam Surat

Keputusan objek sengketa in litis (bukti P-1, T-1,) Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik peserta

Keterwakilan

Perempuan

,

Kepemilikan

Kantor

dan

NT

Kepengurusan,

IN

Pemilu Tahun 2014 karena: Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) 75 %

Keanggotaan Partai Politik, secara veriatif di 19 ( Sembilan belas ) wilayah di Indonesia yang berjumlah 33 ( tiga puluh tiga ), dan hanya Memenuhi Syarat

ILA

( MS) di 14 ( empat belas ) wilayah selebihnya; --------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pokus mendalilkan gugatannya sesuai dengan alasan yang menjadikan Penggugat

AD

dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa Hal. 204 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

umum dan kepastian hukum; --------------------------------------------------------------

litis,

AK AR

T

TU

GI

in

Penggugat

dominan

hanya

mempermasalahkan

peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu; -------bahwa

untuk

menguji

prosedur

dan

substansi

UN J

Menimbang,

keberadaan objek sengketa in litis majelis hakim akan mengacu kepada persyaratan dan prosedur penetapan Partai Politik peserta Pemilu

T

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal-Pasal UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas

AR

IT

kemudian dengan mencocokkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan dan memperhatikan serta menerapkan asas-

AK

GG

asas Pemilu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -------------------

Menimbang, bahwa mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi

NJ

dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam sengketa ini, dengan alasan tahapan-tahapan tersebut telah

TU

dilalui atau dilewati para pihak dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 semua Partai Politik Peserta Pemilu baik

GI

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional Tahun 2009 (Pemilu sebelumnya) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi

IN G

LA

NT

IN

administrasi peserta Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tertuang

ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan Partai Politik yang belum terdaftar sebagai peserta Pemilu sebelumnya (Partai Politik yang baru), semuanya harus melalui

GG IT U

NT

verifikasi administrasi dan verivikasi faktual, serta berdasarkan Keputusan DKPP Partai Politik yang tidak lolos persyaratan verifikasi administrasi

bagi 18 (delapan belas) Partai Politik tersebut dianggap telah memenuhi verifikasi administrasi; -----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam

IN

sengketa ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Penyelenggara Pemilu

NT

dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan hasil nyata dari verivikasi factual yang dilakukan oleh Tergugat terutama yang menjadi permasalahan hukum yang menjadikan Penggugat Partai Nasional Republik ( NASREP )sehingga tahun 2014,

uraian

ILA

menjadi tidak lolos sebagai peserta Pemilu

pertimbangan lebih lengkapnya sebagai berikut : ------------------------------

AD

Partai Nasional Republik ( NASREP ) tidak lolos verivikasi di daerah :


T

NG

PE N

GA DI LA

diikutkan untuk verifikasi faktual, sehingga mengenai verifikasi administrasi

AK AR

T

TU

GI

1. SUMATERA UTARA,

Jumlah minimal yang seharusnya MS 25 kabupaten /kota, penggugat Lolos di 22 kabupaten kota.

UN J

Penggugat berusaha membuktikan kecurangan dalam verivikasi faktual di :

NIAS( bukti P-991,92,93,94,95 dan 96 dan saksi;

T

-

AR

IT

bukti tersebut disanggah Tergugat;

Dari bukti-bukti yang ada secara hukum tidak ada yang bisa

AK

IN

-

Verivikasi factual Tidak Memenuhi Sarat ( TMS ) keanggotaan;

NIAS SELATAN, dari 41 sampling, 20 MS dan 21 TMS ( bukti P-

NJ

GG

merubah hasil

89,90, 90b, 96), ada yang sakit oleh Tergugat tetap dianggap TMS,

NT

data tersebut

TU

Tidak dibantah Tergugat dan Bawaslu dalam putusannya halaman 53 juga

GI

LA

melihat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam mengverivikasi factual maka patutlah apabila hasilnya menjadi:

-

IN G

Memenuhi Syarat ( MS ). ;

Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Tergugat dianggap menolak perbaikan verifikasi factual ( bukti P-81,82,83,84,85,86, 96); Tergugat membantah dalil penggugat tersebut dan mengajukan

GG IT U

NT

bukti T-15.dan T-19 Dari bukti2 yang ada secara hukum tidak dapat merubah kesimpulan KPU dari TMS menjadi MS.

TMS.

2. PROPINSI SUMATERA BARAT.

IN

Kabupaten Sijunjung; menurut penggugat tidak pernah ada verivikasi

factual ( bukti P-26 dan 27) Tergugat membantah dan sesuai bukti T-

NT

17, verivikasi dilakukan dengan hasil: 4 orang MS, 16 TMS 2 tidak bisa hadir ( F-12) dan 2 meninggal;

ILA

Meninggal adalah suatu peristiwa biologis alamiah yang tidak bisa dikatakan TMS ( tidak memenuhi Sarat ) , dalam perhitungan ini seharusnya meninggal dikeluarkan dari sample, untuk itu majelis hakim menilai verifikasi jadi cacat hukum, dan hasilnya jadi MS

AD

( memenuhi sarat );


T

-

NG

PE N

GA DI LA

Dari bukti-bukti tersebut diatas maka Sumatra Utara tetap menjadi

AK AR

T

TU

GI

-

Kabupaten Kepulauan Mentawai;

UN J

Menurut penggugat verifikasi factual tak mendatangi anggota ditempat.

Tergugat membantah dengan bukti T-18; dan membuktikan bahwa

T

-

yang benar sampai batas waktu yang ditentukan;

AR

IT

penggugat tidak memperbaiki dan menyerahkan susunan pengurus

AK

GG

Dari bukti-bukti yang diajukan kedua beleah pihak tidak dapat

merubah kesimpulan hasil verivikasi factual dari TMS menjadi MS.

NJ

IN

- Kabupaten Pesisir Selatan.

NT

50 KTA, 47 MS dan 4 TMS, lebih dari 75 persen. ( bukti P-171,172

Tergugat

TU

dan 173 );

membantah;dan membuktikan pada saat akhir batas

LA

perbaikan data, penggugat tidak menyerahkan perbaikan data

Untuk Sumatra Barat dari Perhitungan KPU quota 75 % adalah 14

IN G

-

GI

sehingga hasil akhir tetap Tidak Memenuhi Sarat (T MS ),

daerah Kabupaten Kota, sedangkan MS 12, dengan terbuktinya MS di satu daerah diatas ( kabupaten Sijunjung

) maka untuk Wilayah

3. PROVINSI RIAU

Kabupaten Indragiri Hulu;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi Faktual sehingga tidak ada data yang bisa dipertanggung jawabkan.

NT

diketemukan 21; ( bukti T-20 );

IN

Menurut Tergugat data hasil verifikasi factual : MS: 13, TMS: 7, Tidak

Dari data yang ada tidak menjadikan berubah dari TMS menjadi MS.

ILA

- Kabupaten Rokan Hilir;

Menurut Penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-17,18

dan


T

T-21 ;

AD

19 ), data tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti

NG

PE N

GA DI LA

-

GG IT U

NT

Sumatera Barat tetap Menjadi Tidak Memenuhi Sarat (T MS );

AK AR

T

TU

GI

Dengan data-data tersebut diatas maka hasil akhir tetap Tidak Memenuhi sarat ( TMS );

UN J

Dari data tersebut maka provinsi Riau tetap TMS. 4. PROPINSI JAMBI;

Kabupaten Tebo;

T

-

AR

IT

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual yang dilakukan Tergugat;( P-143, 144 );

AK

GG

Tergugat membantah dan mengajukan bukti T-23;

Kabupaten Lampung Timur;

TU

-

NJ

5. PROPINSI LAMPUNG;

Menurut penggugat KTA tidak memenuhi sarat dan tidak pernah

LA

GI

dilakukan verifikasi factual;( bukti P-147 ); Dibantah tergugat dengan mengajukan bukti T-24 dan T-25,

IN G

NT

IN

Hasil akhir sesuai dengan pembuktian adalah tetap: TMS.

NT

TMS.

6. PROPINSI DKI JAKARTA; Jakarta Timur;

Tidak pernah ada verivikasi factual dan data tidak valid, Dibantah tergugat dengan bukti T-26, T-27;

Jakarta Pusat;

NT

Verifikasi factual dilakukan tidak benar, perbaikan data waktunya sangat mepet sekali ( bukti P-26, 30, 176 );

Saksi

yang

ILA

Dibantah oleh tergugat dengan bukti T-28 dan T-29; diajukan

kedua

belah

pihak

saling

mendukung

kepentingan masing-masing;

Hasil akhir sesuai dengan pembuktian tetap TMS.

AD

Kesimpulan akhir untuk wilayah Propinsi DKI tetap TMS; Hal. 208 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

-

IN

Hasil akhir sesuai dengan pembuktian tetap TMS.

NG

PE N

GA DI LA

-

GG IT U

Hasil akhir sesuai dengan pembuktian untuk Provinsi Lampung tetap

AK AR

T

TU

GI

7. PROPINSI JAWA BARAT;

UN J

-Kabupaten Garut;

Menurut Penggugat tidak ada verivikasi factual yang dilakukan

AR

IT

T

Tergugat;

Dibantah tergugat dengan mengajukan bukti T-31, data tidak valid karena ada 10 sample yang meninggal dijadikan TMS meskipun

AK

GG

meninggal adalah merupakan peristiwa alamiah yang tidak bisa dianggap memenuhi sarat. Secara yuridis verivikasi factual cacat

NJ TU

-Kabupaten Tasikmalaya;

Penggugat semula memenuhi sarat ( MS ) keanggotaan dan berikutnya menjadi Tidak Memenuhi Sarat ( TMS ) ( bukti P-176 ); Tergugat membantah dan mengemukakan Penggugat tidak lolos dari

GI

LA

NT

IN

hukum; hasilnya menjadi Memenuhi Sarat ( MS ) keanggotaan;

keanggotaan dan Kantor dalam tahap pertama dan diminta untuk

IN G

memperbaiki data dalam tahap kedua sampai waktu limit yang ditentukan tidak ada perbaikan dengan demikian tasikmalaya tetap

NT

ditetapkan Tidak Memenuhi Sarat (T MS );

GG IT U

Dengan ditambahnya 1 wilayah MS di jawa barat maka menjadi

jumlah semuanya adalah 19 daerah sehingga tetap tidak sesuai

menjadi TMS:

8. PROPINSI JAWA TENGAH;

IN

-Kabupaten Jepara;

NT

Menurut penggugat verivikasi dilakukan tidak benar ( P-37 ); Tergugat membantah namun tidak mengajukan bukti surat; Bantahan tidak bisa dibuktikan dan menjadikan wilayah jepara

ILA

Memenuhi Sarat (MS);.

AD

-Kabupaten Wonogiri;

Verivikasi dilakukan tidak benar ( P-121 );


T

NG

PE N

GA DI LA

dengan quota 75 %, dengan demikian untuk wilayah jawa barat tetap

AK AR

T

TU

GI

Tergugat membantah dan membuktikan bahwa verivikasi dilakukan dengan benar dan saat rapat pleno tidak ada yang keberatan; ( bukti

UN J

T-33 )

Hasil akhir setelah pembuktian tetap TMS:

AR

IT

Verivikasi dilakukan tidak benar ( bukti P-177, 178 );

T

-Kabupaten Pemalang;

Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-34 dan 35;

AK

GG

Hasil akhir setelah pembuktian adalah TMS;

dengan benar ( bukti P121, 124 );

NJ

Penggugat TMS kepengurusan dan anggota, verivikasi tidak dilakukan

TU

Dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-36 dan T-37; Hasil akhir setelah pembuktian tetap TMS; -Kabupaten Sukoharjo;

GI

LA

NT

IN

-Kabupaten Magelang;

Tidak pernah ada verivikasi factual ( bukti P-180, 43 dan 179;);

IN G

Dibantah oleh tergugat dengan mengajukan bukti T-38; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

GG IT U

NT

-Kabupaten Karang anyar;

Menurut penggugat verivikasi factual tidak pernah dilakukan dan

Dibantah Tergugat dan mengajukan bukti T-39 dan T-40; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

IN

-Kabupaten Wonosobo;

Tidak menyerahkan KTA, verivikasi factual tidak pernah dilakukan (

NT

bukti P-247 );

Dibantah Tergugat dengan mengajukan bukti T-41;

-Kabupaten Pati;

ILA

Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

AD

Menurut penggugat ada intimidasi dan KTA tidak diserahkan ( bukti P40, 41, 42 dan 127, juga keterangan saksi );


T

NG

PE N

GA DI LA

penggugat tidak memenuhi sarat keanggotaan ( bukti P-36 );

AK AR

T

TU

GI

Dibantah tergugat dengan mengajukan bukti saksi; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

UN J

-Kabupaten Kendal;

Tidak ada perbaikan data karena waktu terpepet, tidak menyerahkan


AK

GG

-Kabupaten Pekalongan;

AR

IT

Dibantah tergugat dengan menyerahkan bukti T-42;

T

KTA ( bukti P-126 );

NJ

perbedaan surat keputusan yang masuk ke KPU dengan DPP Nasrep, ( bukti P-39 dan 135 );

TU

Dibantah Tergugat dan menyatakan waktu pleno utusan Partai tidak ada keberatan;


GI

LA

NT

IN

Menurut penggugat tidak ada verivikasi kepengurusan karena adanya

-Kabupaten Tegal;

IN G

Menurut penggugat melakukan perbaikan tidak diterima ( bukti P205 );Tidak dibantah Tergugat, dengan demikian dianggap bisa membuktikan dan hasil akhir setelah pembuktian adalahMemenuhi

GG IT U

NT

Sarat ( MS).

Penggugat dinyatakan TMS keanggotaan, pengurus dan Perempuan ( bukti P-123 );

Menurut tergugat penggugat tidak melakukan perbaikan data

IN

sehingga TMS;

NT

Hasil akhir setelah pembuktian adalah TMS.

-Kabupaten Sragen;

Menurut penggugat tidak dilakukan verivikasi faktual ( bukti P-206 );

keberatan;

ILA

Tergugat membantah dan membuktikan bahwa pleno tidak ada

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

-Kota Semarang;

AK AR

T

TU

GI

-Kabupaten Grobogan;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual yang dilakukan

UN J

tergugat ( P-44 );

Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-43 dan T-44, pada saat pleno tidak ada keberatan dari partai ( penggugat );

AR

IT

T

Hasil akhir setelah pembuktian adalah TMS.

-Kabupaten Temanggung;

AK

GG

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-137 );

Tergugat membantah dan menyatakan bahwa data KTA tidak

NJ

Hasil akhir setelah pembuktian TMS.

TU

-Kabupaten Tegal;

Menurut penggugat tergugat tidak melakukan verivikasi factual ( bukti P-130 ); Menurut

Tergugat,

penggugat

tidak

GI

LA

NT

IN

diserahkan sehingga tidak ada verifikasi;

menyerahkan

KTA

dan

kepengurusan sehingga tidak ada verivikasi;

IN G

Hasil akhir setelah pembuktian TMS. -Kabupaten Brebes;

GG IT U

NT

Menurut penggugat, tergugat tidak memberitahukan waktu verifikasi factual ( bukti P- 207 );

Hasil akhir setelah pembuktian TMS.

-Kabupaten Rembang;

IN

Menurut penggugat, tergugat tidak melakukan verivikasi factual ( bukti P-208 );

NT

Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-46; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

ILA

-Kabupaten Pekalongan;

Tidak dilakukan verivikasi factual ( bukti P-126 );

AD

KTA dan kepengurusan tidak ada;



T

NG

PE N

GA DI LA

Tergugat membantah dan mengajukan bukti T-45;

AK AR

T

TU

GI

-Kabupaten Banjarnegara;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P- 139 );

UN J

Menurut Tergugat, pengurus tidak ada ketuanya; Hasil akhir setelah pembuktian TMS:

T

-Kabupaten Batang;

Menurut

Tergugat,

pengguggat

tidak

AR

IT

Menurut penggugat, tidak ada verivikasi factual ( P-209 );

menyerahkan

KTA

dan

membantah dengan mengajukan bukti T- 47;

NJ

-Kabupaten Cilacap;

TU

Menurut penggugat tidak ada jadwal verivikasi factual ( P-210 ); Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-48; Hasil akhir setelah pembuktian TMS; -Kabupaten Demak;

GI

LA

NT

IN


AK

GG

kepengurusan sesuai dengan saran perbaikan kedua, dan tergugat

IN G

Menurut Penggugat , tergugat tidak melakukan verivikasi factual. ( bukti P-125 );

Tergugat membantah, tidak ada menyerahkan KTA;

GG IT U

NT


Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-211 );

Tergugat membantah , tidak ada KTA dan tidak ada kepengurusan; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

IN

-Kabupaten Blora;

NT

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual; ( bukti P-136 ); Tergugat membantah menyatakan tidak ada KTA dan kepengurusan, ( bukti T-49 );

ILA

Hasil akhir setelah pembuktian TMS; -Kabupaten Kebumen;

AD

Menurut penggugat tidak adaverivikasi vaktual ( bukti P-134 ); Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-50; Hal. 213 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

-Kabupaten Purbalingga;

AK AR

T

TU

GI


Dari data keseluruhan tersebut diatas meskipun ada yang dapat

UN J

dibuktikan menjadi MS hasil akhirnya adalah TMS karena dari perhitungan KPU untuk wilayah jawa tengah 75 % nya harus MS di 26

T

daerah;

AR

IT

9. DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA ( DIY )

Menurut penggugat tidak pernah ada verivikasi factual ( P-145 );

AK

GG

Dibantah tergugat dan memberikan data, sampling 52, MS 5, TMS 16

tidak diketemukan 31, berikutnya dihadirkan 20, jadi kurang 11 orang (

NJ


TU

-Kabupaten Sleman;

Menurut penggugat tidak pernah ada verifikasi factual, ( bukti P-187, 188, 189 dan 190 );

GI

Menurut Tergugat KTA tidak ada ( T-52 ); Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

IN G

LA

NT

IN

bukti T-51 );

-Kota Bantul;

Penggugat diminta menghadirkan 93 orang dan sudah dihadirkan 73

GG IT U

NT

orang, tidak dibantah Tergugat, dengan demikian hasil akhir adalah Memenuhi sarat ( MS );

Menurut

penggugat

tidak dilakukan verivikasi factual ( P-

76,77 dan 78 );

Tidak dibantah tergugat sehingga hasil akhirnya MS:

IN

Hasil keseluruhan untuk wilayah DIY meskipun dapat dibuktikan 2 Kabupaten MS, akan tetapi untuk mencapai 75% yang seharusnya 4

NT

kurang 2 lagi, dengan demikian hasil akhirnya tetap TMS;

-Kota Pasuruhan;

ILA

10. PROPINSI JAWA TIMUR;

Menurut penggugat verifikasi factual dilakukan dengan tidak benar (

AD

bukti P-76,77 dan 78 );


T

NG

PE N

GA DI LA

-Kabupaten Kulonprogo;

AK AR

T

TU

GI

Tergugat membantah dalil penggugat tersebut dengan mengajukan bukti T-53 dan 54;

UN J

Hasil akhir setelah pembuktian TMS; -Kabupaten Jombang;

IT

-Kota Surabaya;

Dalil penggugat tidak dibantah hasil akhir menjadi MS;

AK

GG

-Kabupaten Blitar;

AR

T

Dalil penggugat tidak dibantah, hasil akhir menjadi MS;

NJ

-Kabupaten Jember;

TU

Menurut penggugat tidak ada verifikasi , tidak dibantah tergugat; hasil akhir menjadi MS;

GI

-Kabupaten Magetan;

Menurut penggugat tidak ada verifikasi factual, tidak dibantah

IN G

LA

NT

IN

Dalil penggugat tidak dibantah, hasil akhir menjadi MS.

tergugat, hasil akhir menjadi MS;

NT

-Kabupaten Tuban;

GG IT U

Menurut penggugat tidak ada verifikasi, tidak dibantah, hasil akhir MS;

Menurut penggugat tidak dilakukan verifikasi ( bukti P-230 ) tidak dibantah, hasil akhir jadi MS;

IN

-Kabupaten Ngawi;

Menurut penggugat tidak ada verifikasi ( bukti P-219 ); tidak dibantah,

NT

hasil akhir jadi MS;

ILA

-Kabupaten Pacitan;

Menurut penggugat tidak ada verifikasi factual ( bukti P-218 ); tidak

AD

dibantah, hasil akhir MS.


T

NG

PE N

GA DI LA

- Kabupaten Ponorogo;

AK AR

T

TU

GI

-Kabupaten Bandowoso;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-217 ), tidak

UN J

dibantah, hasil akhir MS. -Kabupaten Trenggalek;

T

Menurut penggugat tidak ada verivikasi vaktual ( bukti P-212 ) tidak

AR

IT

dibantah, hasil akhir MS.

AK

GG

-Kota Mojokerto;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-213 ) tidak

NJ

-Kabupaten Sidoarjo;

TU

Menurut penggugat tidak ada verifikasi factual ( bukti P-214 ) tidak dibantah, hasil akhir MS; -Kabupaten Kediri;

GI

LA

NT

IN

dibantah, hasil akhir MS;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi ( bukti P-216 );

IN G

Menurut tergugat verivikasi factual dilakukan dengan hasil sampling 19 orang, MS 14, TMS 5, hasil akhir tetap TMS. Menurut perhitungan KPU

untuk wilayah jawa timur lolos di 13

NT

kota/kabupaten dan untuk mencapai 75 % nya harus mencapai 29,

GG IT U

dengan lolosnya pertimbangan majelis hakim 12 daerah ( sidoarjo,

Mojokerto, Trenggalek, Bondowoso, Pacitan, Ngawi, Ponorogo,

menjadikan MS, jadi hasil akhir setelah proses pembuktian tetap TMS;

11. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN;

IN

-Kabupaten Tapin;

NT

Menurut penggugat tidak lolos karena keterwakilan perempuan; Tergugat membantah dan menunjukan bukti T-57;

ILA

Hasil akhir setelah pembuktian TMS; -Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

AD

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-99 ); Tergugat membantah dan menunjukan bukti T-58; Hasil akhir setelah pembuktian TMS; Hal. 216 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

Tuban, Magetan, Jember, Blitar, Surabaya ) masih belum bisa

AK AR

T

TU

GI

-Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menurut penggugat verifikasi dilakukan tidak dengan benar ;

UN J

Tergugat membantah dengan menunjukan bukti T-59 dan T-60; Hasil akhir setelah pembuktian TMS;

T

-Kabupaten Tanah Laut;

AR

IT

Menurut penggugat tidak pernah dilakukan verivikasi factual ( bukti P103 );

AK

GG

Tergugat tidak membantah dalil tersebut, dengan demikian hasil akhirnya jadi MS;

NJ

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual, tidak dibantah

TU

sehingga hasil akhirnya MS. -Kabupaten Tanah Bambu;

GI

Menurut penggugat tidak ada verivikasi factual ( bukti P-101 ) tidak dibantah, sehingga hasil akhirnya adalah MS.

IN G

LA

NT

IN

-Kabupaten Kota Baru;

-Kota Banjarmasin;

NT

Menurut penggugat tidak pernah ada verifikasi factual, tidak dibantah

GG IT U

sehingga hasil akhirnya adalah MS; Untuk wilayah Kalimantan selatan 75% quota seharusnya 10 daerah

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 4 daerah ( Banjarmasin, Tanah Bambu, Kotabaru, Tanah Laut ) maka tetap tidak bisa merubah hasil

NT

12. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR;

IN

dan tetap TMS;

-Kota Balikpapan;

ILA

Menurut penggugat verivikasi tidak dilakukan ( bukti P-59, 148 ); Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-61 dan T-62;

AD



T

NG

PE N

GA DI LA

dan baru terpenuhi 3 daerah, ditambah penilaian pembuktian

AK AR

T

TU

GI

-Kota Samarinda;

Menurut penggugat verivikasi tidak dilakukan dengan benar ( bukti P-

UN J

148 ), tidak dibantah Tergugat, hasil akhir setelah pembuktian MS; -Kota Kutai Timur ;

T

Menurut penggugat tidak ada verifikasi yang mendatangi anggota (

AR

IT

bukti P-148, P-56 dan 58 ); tidak dibantah, hasil akhir setelah pembuktian MS;

AK

GG

-Kota Bontang;

NJ

anggota ( bukti P-148, 106, 56 dan 58 ) tidak dibantah, hasil akhir

TU

setelah pembuktian MS. -Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menurut penggugat kesempatan untuk mengumpulkan anggota hanya satu hari , tidak dibantah, hasil akhir setelah pembuktian MS;

GI

LA

NT

IN

Menuurut penggugat verivikasi tidak dilakukan dengan mendatangi

Untuk perhitungan daerah provinsi Kalimantan Timur 75% adalah 11

IN G

daerah dan yang sudah lolos ( MS ) 6 daerah ditambah dengan pemeriksan pembuktian di PTTUN menghasilkan 4 MS ( penajam pasir utara, kota bontang, kota kutai timur, kota samarinda ) belum

GG IT U

NT

memenuhi jumlah quota sehingga perhitungan akhirnya masih tetap TMS;

-Kabupaten Bone Balango;

Menurut penggugat tidak ada verivikasi; tidak dibantah, hasil akhir

IN

MS.

Perhitungan 1 daerah MS, quota propinsi Gorontalo 75%nya adalah 5

NT

dan sebelumnya terpenuhi 4 sehingga menjadikan daerah ini Memenui sarat (MS);

-Kabupaten Maros;

ILA

14. PROPINSI SULAWESI SELATAN;

AD

Menurut penggugat verivikasi factual dilakukan tidak baik ( bukti P-64, dibantah tergugat mengatakan untuk tahap Hal. 218 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

65,66,67 dan 68 ),

NG

PE N

GA DI LA

13. PROPINSI GORONTALO;

AK AR

T

TU

GI

pertama sampling 48, MS 16 dan TMS 31, tidak ada perbaikan pada verivikasi kedua sehingga hasilnya tetap menjadi T MS.

UN J

Perhitungan 75% untuk daerah ini adalah 18 daerah dan yang telah terpenuhi adalah 17 daerah, dengan demikian tetap menjadi T MS; PROPINSI BALI;

T

15.

AR

IT

-Kabupaten Buleleng;

Menurut penggugat tidak pernah ada verifikasi factual ;

NJ

16. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

Menurut

penggugat

TU

-Kabupaten Manggarai Timur; masalah

tempat

kantor

diluar

kota

dipermasalahkan padahal ada contoh dari partai lain lolos, tidak dibantah, menjadi hasil akhir MS;

IN G

-Kabupaten Alor;

GI

LA

NT

IN

Hasil perhitungan akhir tetap menjadi TMS;

AK

GG

Dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-65;

Menurut penggugat verivikasi tidak dilakukan dengan baik ( bukti P-

NT

61,62, 203 ) tidak dibantah menjadikan MS;

Penggugat

tidak ada

verivikasi factual ( bukti P-70

dan P-71 );

Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-66 dan T-67 ;

IN

Hasil perhitungan akhir TMS;

-Kabupaten Sikka;

NT

Menurut penggugat verivikasi tidak ada; ( P-61 dan 62 );

Dibantah Tergugat dengan menyampaikan bukti surat T-69 ;

ILA

Hasil perhitungan akhir TMS;

Untuk bisa lolos sebagai partai yang ikut pemili , dari quota 75% adalah 16 anggota, dan penggugat hanya bisa memenuhi 13,

AD

ditambah 2 dari hasil kajian yang terbukti kesemuanya 15 , dengan


T

NG

PE N

GA DI LA

Menurut

GG IT U

-Kabupaten Sumba Barat;

AK AR

T

TU

GI

demikian belum memenuhi

standar minimal yang telah ditentukan

dan hasilnya tetap TMS.

UN J

17. PROVINSI MALUKU;

Menurut penggugat tidak pernah ada verivikasi ( P-70 dan 71 );

AR

IT

tidak dibantah , dengan demikian hasil akhir adalah MS;

T

-Kabupaten seram bagian Barat;

AK

GG

-Kabupaten Maluku, Tenggara Barat;

Menurut Penggugat verivikasi tidak benar, pengajuan perbaikan

NJ

-Kabupaten Maluku tengah;

TU

Menurut penggugat perbaikan verivikasi ditolak KPU ( bukti P-70 dan 71 ), dibantah tergugat dengan menerangkan ketua DPC maluku tengan menginformasikan kegiatan partai tidak ada dan kantor telah bubar;

GI

LA

NT

IN

ditolak KPU ( bukti P-70, 71 ), tidak dibantah , hasil akhir MS.

IN G

Dengan demikian hasil akhirnya adalah tetap TMS. Untuk perhitungan profinsi malaku 75% nya adalah 8 sedang yang

NT

lolos MS 5, ditambah 2 hasil pemeriksaan pembuktian PTTUN Jakarta

GG IT U

dengan demikian partai ini di propinsi Maluku menjadi 7 adalah tetap tidak memenuhi sarat (T MS ) ;

-Kabupaten Bengkulu Tengah;

IN

Menurut penggugat tidak ada verifikasi yang benar, dibantah oleh Tergugat dan menyampaikan bukti bahwa telah diberi kesempatan

NT

untuk melakukan perbaikan akan tetapi tetap tidak dilaksanakan; Hasil akhir untuk propinsi Bengkulu tetap TMS;

ILA

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah dibuktikan diatas, Partai Nasional Republik ( NASREP ) mendapatkan tambahan MS dari daerah Propinsi Gorontalo sehingga jumlah daerah yang memenuhi syarat

AD

semuanya adalah menjadi 15 dan yang tidak memenuhi syarat TMS menjadi 18; -----------------------------------------------------------------------------------------------Hal. 220 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

GA DI LA

18. PROPINSI BENGKULU;

AK AR

T

TU

GI

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Partai Nasional Republik ( NASREP ) secara hukum adalah benar tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan verifikasi

UN J

Faktual, sehingga susuai hukum apabila Tergugat secara substansif memutuskan Penggugat tidak bisa mengikuti Pemilian Umum pada tahun

T

2014 mendatang adalah dibenarkan; ----------------------------------------------------

AR

IT

Menimbang dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka

Keputusan Tergugat Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari

AK

GG

2013 Tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014,

khususnya pada Lampiran II butir 19 PARTAI POLITIK DINYATAKAN TIDAK

NJ

PARTAI NASIONAL REPUBLIK ( obyek sengketa ) adalah telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan subsatansi berdasar peraturan

TU

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

GI

untuk itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak; -------------------------------------Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka

IN G

LA

NT

IN

MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014: 19.

sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini

NT

dibebankan kepada pihak penggugat yang kalah dalam perkara ini ;--------

perkara

ini,

Pengadilan

hanya

mempertimbangkan

bukti-buktii

yang

dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam

GA DI LA

ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain

IN

tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ; --------------

NT

Memperhatikan :

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

ILA

Undang-Undang Nomor

Negara, ---------------------------------------------------------------------------------------

AD

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;-----------------------------


T

NG

PE N

GG IT U

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan

AK AR

T

TU

GI

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yo. UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008

UN J

tentang Partai Politik; --------------------------------------------------------------------- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

T

Pemilihan Umum; --------------------------------------------------------------------------

AR

IT

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

AK

GG

Perwakilan Rakyat Daerah; -------------------------------------------------------------

- Surat Keputusan KPU Nomor 111/KPU/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012

NJ

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; ----------------

TU

- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggraan Pemilihan Umum Anggpta DPR, DPD, DPRD Tahun

GI

LA

NT

IN

Perihal Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

2014; ----------------------------------------------------------------------------------------

IN G

- Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, daqn Jadual Penyelenggraan Pemilihan Umum Anggpta DPR, DPD, DPRD

GG IT U

NT

Tahun 2014; ---------------------------------------------------------------------------------

- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; ---------------------------------------------------------------------

IN

- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,

NT

dan DPRD Kab/Kota; ---------------------------------------------------------------------

- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peubahan Atas Peraturan

ILA

KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,

AD

dan DPRD Kab/Kota; ---------------------------------------------------------------------


T

NG

PE N

GA DI LA

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

AK AR

T

TU

GI

- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,

UN J

dan DPRD Kab/Kota; --------------------------------------------------------------------- Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada DPP Partai Politik Mengenai Tindak

IT

T

Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012; ---------------

AR

- Surat Edaran KPU Nomor 1027/SJ/IX/2012 tanggal 30 September 2012 Perihal Penggunaan Sistem Informasi Logistik (Silog); --------------------------

AK

GG

- Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu; ---------------------

Surat

NJ

erihal

Pemberitahuan

Kepada

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

TU

Nomor 52/PUU-X/2012. ------------------------------------------------------------------ Surat Edaran KPU Nomor 423/KPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal Tentang Pemberitahuan Daftar Nama Partai Politik Yang

LA

NT

IN

- Surat Edaran KPU Nomor 371/KPU//2012 tanggal 7 Desember 2012

GI

Memenuhi Syarat Pendaftaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepada KPU/KIP Provinsi Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; --------------------

IN G

- Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ---------------------------------

Menolak

Gugatan

Penggugat

(Partai

Nasional

Republik)

untuk

-

IN

seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat ( Partai Nasional Republik ) Untuk Membayar

NT

Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.86.000,(delapan puluh enam ribu rupiah ); ---------------------------------------------------

ILA

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 1

Majelis,

2013 oleh kami H.M. ARIF NURDU‟A, S.H.,MH sebagai Ketua DR.

SANTER

SITORUS,

AD

Maret

S.H,.M.Hum

dan

DIDIK

ANDY

PRASTOWO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan Hal. 223 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

NG

PE N

-

MENGADILI

GG IT U

NT

Dan aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

GA DI LA

-

AK AR

T

TU

GI

tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

UN J

oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TU

NJ

H.M. ARIF NURDU’A, S.H.,MH

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH,

LA

NT

IN

DR. SANTER SITORUS, S.H,.M.Hum

AK

GG

AR

IT

T

HAKIM ANGGOTA,

IN G

GI

PANITERA PENGGANTI

30.000,30.000,10.000,5.000,6.000,5.000,86.000

ILA

NT

Pendaftaran……………………. Rp. Panggilan ……………………. Rp. ATK ………………………… Rp. Redaksi………………………… Rp M e t e r a i……………………. Rp Leges………………………….. Rp Jumlah Rp.

( Delapan puluh enam ribu rupiah).

AD Hal. 224 dari 224 hal. Put. No.06/G/2013/PT.TUN.JKT.

T

1. 2. 3. 4. 5. 6.

IN

Perincian Biaya Perkara:

NG

PE N

GA DI LA

GG IT U

NT

H A R S O N O, S.H.

PT.TUN.JKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents