PT.TUN.JKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

T AK AR UN J

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT.

IT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

RT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang

GG

memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu,

KA

PARTAI BULAN BINTANG, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18

JA

No.1B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. MS.

Kaban SE.Msi dan BM. Wibowo SE.MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang

UN

NT

IN

telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : ------------------------------------

dan Sekretrais Jenderal Partai Bulan Bintang, beralamat di

IT

Jalan; Raya Pasar Minggu Km.18 No.1B, Jakarta Selatan ;-------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----------------------------1. PROF.DR.H. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH ;

GG

2. DR. SYAIFUL BAKHRI, SH ;

3. JAMALUDDIN KARIM, SH.MH ;

IN

4. AGUS DWIWARSONO, SH.MH ; 5. WIDODO ISWANTORO, SH ;

NT

6. RD. YUDI ANTON RIKAMANDINI, SH.MH ; 7. SUHARDI SOMOMOELYONO, SH.MH ; 8. ABDRURRAHMAN TARDJO, SH.MH ;

10. DR. M. ARRISMAN, SH.MH ; 11. INDRA CAHAYA, SH ;

GG I

12. MANSUR MUNIR, SH ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lt. 10, Jalan Jend Gatot

IN

Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

NT

Khusus tertanggal 04 Pebruari 2013, selanjutnya disebut

ILA

sebagai …………………………………………... PENGGUGAT ;

Hal 1 dari 202 hal. Put. No. 12 / G / 2013 / PT.TUN.JKT

GA D

PE N

GA DI LA

9. PANHAR MAKAWI, SH ;

T AK AR

Melawan

UN J

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kamil

Manik,

Kewarganegaraan

Pekerjaan/Jabatan Ketua Komisi Umum Republik Indonesia, Beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat: -----------Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;----------------------------------1. AH. WAKIL KAMAL, SH.MH;

IN

3. MUHAMMAD JUSRIL, SH.MH; 4. MULYADI M.PHILLIAN, SH.BIL.M.Si;

JA

5. GUNTORO, SH. MH;

KA

2. BAGINDA SIREGAR, SH, S.ag;

NT

Indonesia,

RT

GG

IT

Husni

6. SUAHAEDI, SH.MH;

8. HEDI HUDAYA, SH;

UN

7. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, SH;

IT

9. ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, SH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AWK & Patners, beralamat di Menara Karya

GG

28th floor, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Pebruari 2013,

IN

selanjutnya disebut sebagai …………….……….. TERGUGAT ;

NT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----------------------------Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------------

152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Februari 2013 tentang pengangkatan

GG I

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Hakim Khusus perkara Pemilihan Umum;------------------------------------------------------------------

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 2013 Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan

IN

Februari

NT

susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa

ILA

Tata Usaha Negara Pemilu ; --------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

T AK AR

3. Gugatan Penggugat tertanggal 5 Pebruari 2013 yang didaftarkan di

UN J

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 2013 dengan register perkara Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT

IT

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 12/G/2012/PT.TUN.JKT tentang

GG

RT

Hari sidang yang terbuka untuk umum ; ------------------------------------------------

KA

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

JA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 2013 dibawah register

UN

NT

IN

5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa --------

IT

perkara Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------Kedudukan Hukum PENGGUGAT

GG

I.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah partai politik calon peserta Pemilihan

IN

Umum Tahun 2014 yang telah mengikuti verifikasi administrasi dan

NT

faktual yang berdasarkan Keputusan TERGUGAT a quo dinyatakan tidak lolos verifikasi sehingga merasa kepentingannya dirugikan.

politik yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum.

GG I

Padahal, partai politik didirikan dengan tujuan untuk meraih kekuasaan

politik. Dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai

IN

peserta dalam Pemilihan Umum 2014, maka segala energi, dana dan waktu yang dicurahkan sejak Pemilihan Umum Tahun 2019

dalam

NT

mempersiapkan partai untuk mengikuti Pemiluhan Umum berikutnya,

ILA

menjadi sia-sia belaka;


GA D

PE N

GA DI LA

Kerugian PENGGUGAT adalah nyata, mengingat sebagai sebuah partai

T AK AR

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo yang menyatakan PENGGUGAT

UN J

tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Umum 2014 dan ditolak

oleh PENGGUGAT selaku calon Peserta Pemilu, telah “sengketa tata usaha negara Pemilu”

IT

melahirkan

sebagaimana

didefinisikan oleh Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8

RT

PENGGUGAT, sebagai calon

Peserta Pemilu yang telah menjalani verifikasi administratif dan faktual dan dinyatakan tidak lolos oleh TERGUGAT.

Dengan demikian,

KA

IN

GG

Tahun 2012 tentang Pemilu, yakni

tentang Pemilu jo Pasal 1 angka 4

JA

NT

berdasarkan Pasal 259 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung

UN

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing” untuk mengajukan gugatan

II.

IT

sengketa pemilu ini langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN mengadili Perkara ini.

GG

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif kepada

Keputusan

Bawaslu

Nomor

006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

NT

Namun

IN

Bawaslu untuk menyelesaikan sengketanya dengan TERGUGAT.

tanggal 1 Pebruari 2012 (Bukti P-2) telah menolak keberatan-keberatan

dengan demikian sungguh tidak memuaskan PENGGUGAT. Dengan selesainya seluruh upaya administratif di Bawaslu, maka selanjutnya

GG I

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal

IN

259 ayat (3) jo Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

NT

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata

ILA

Usaha Negara Pemilu;


GA D

PE N

GA DI LA

yang diajukan PENGGUGAT terhadap Putusan TERGUGAT a quo dan

T AK AR

2. Bahwa oleh karena Keputusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu

UN J

yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bukan merupakan merupakan putusan final sebagaimana diatur dalam Pasal

IT

259 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, maka PENGGUGAT yang merasa kepentingannya dirugikan

RT

tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara”. Selanjutnya norma

Pasal 269 dan 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

KA

IN

GG

dengan Keputusan TERGUGAT aquo “dapat mengajukan gugatan

JA

NT

Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

UN

memutus gugatan ini.

3. Bahwa gugatan sengketa tata usaha negara Pemilu ini PENGGUGAT ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara

Jakarta.

IT

layangkan

TERGUGAT, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga

GG

penyelenggara pemilu yang menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik

IN

Indonesia, yakni Jakarta. Dengan demikian, kedudukan Tegugat berada

NT

dalam yurisdiksi wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta. 4. Bahwa gugatan ini PENGGUGAT daftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata

seluruh proses upaya administratif di Bawaslu diputuskan pada hari Jum’at tanggal 1 Pebruari 2013. Mengingat hari Sabtu tanggal 2

GG I

Pebruari 2013 dan hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 bukan hari kerja, maka gugatan ini didaftarkan dalam tenggang waktu paling lama

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu;

NT

ALASAN-ALASAN GUGATAN

ILA

III.

IN

3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 269 ayat (2) Undang-


GA D

PE N

GA DI LA

Usaha Negara pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013. Sementara

T AK AR

1. Bahwa PENGGUGAT berpendapat “sengketa tata usaha negara

UN J

Pemilu” yang diartikan oleh Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai sengketa yang timbul Partai

IT

dengan

dikeluarkannya

Politik

calon

Peserta

Pemilu

antara KPU

sebagai

Keputusan KPU tentang Penetapan

akibat

Partai Politik

RT

namun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum tentang sengketa

KA

tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

JA

16 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

UN

NT

IN

GG

Peserta Pemilu adalah sengketa tata usaha negara yang khusus,

Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

IT

Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

GG

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

IN

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

NT

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi; 2. Bahwa obyek sengketa, yakni Keputusan TERGUGAT aquo, telah

dinyatakan sebagai keputusan tata usaha negara, yang dalam hal ini bersifat khusus, yakni keputusan tata usaha negara Pemilu, karena

GG I

sifatnya yang individual, kongkret, final dan membawa akibat hukum.

Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tata

IN

usaha tersebut dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan

NT

itu dinyatakan batal atau tidak syah, berdasarkan 2 (dua) dua alasan,

ILA

yakni (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan


GA D

PE N

GA DI LA

memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk

T AK AR

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku;

dan

(b)

UN J

Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

IT

3. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penjelasan terhadap istilah “asas-asas umum pemerintahan yang baik”

RT

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa Bebas

KA

KKN. Pasal 3 Undang-Undang a quo menyebutkan asas-asas umum

JA

penyelenggaraan negara atau “asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu

adalah: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas

UN

NT

IN

GG

dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Akuntabilitas.

Definisi

tentang

kesemua

asas

tersebut

IT

Asas

dikemukakan dalam Penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 3 Undang-

GG

Undang No. 28 Tahun 1999;

4. Bahwa mengingat sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan suatu

IN

kekhususan dari sengketa tata usaha negara pada umumnya, maka

NT

selain menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

untuk menilai layak tidaknya suatu Putusan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dalam gugatan sengketa tata

GG I

usaha negara Pemilu ini, PENGGUGAT juga menggunakan Asas-Asas

Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-

IN

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Asasasas itu antara lain: asas jujur, adil, keterbukaan, efisiensi dan

NT

efektivitas. PENGGUGAT memandang perlu menggunakan asas-asas

ILA

tersebut untuk juga dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai layak


GA D

PE N

GA DI LA

2004 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tolok ukur

T AK AR

tidaknya Keputusan tata usaha negara Pemilu untuk dibatalkan atau

UN J

dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, mengingat TERGUGAT adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang berkewajiban untuk mentaati

IT

asas-asas tersebut dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

5. Bahwa alasan-alasan untuk menggugat agar Keputusan Tata Usaha

RT

oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itulah yang

KA

dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan obyek

JA

sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo yang berisi penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai

UN

NT

IN

GG

Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tidaklah menyebutkan alasan-

IT

alasan yang jelas mengapa suatu partai politik dinyatakan memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui dasar

GG

penetapan tersebut, PENGGUGAT hanya dapat membaca Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi Hasil

IN

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai di Tingkat Pusat, Tingkat

NT

Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Keanggotaan Partai Politik (Bukti P-3) yang dijadikan sebagai konsideran “memperhatikan” dalam

menyatakan sebuah partai politik memenuhi syarat ikut Pemilihan Umum 2014, PENGGUGAT mengetahui bahwa ada (3) masalah yang

GG I

dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014,

IN

yaitu (1) masalah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat; (2) masalah adanya 1

NT

(satu) orang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus partai

ILA

PENGGUGAT di Kabupaten Bantul, Yogyakarta; dan (3) Penolakan


GA D

PE N

GA DI LA

Keputusan TERGUGAT a quo. Dari seluruh obyek verifikasi untuk

T AK AR

TERGUGAT untuk melakukan Verifikasi karena anggota partai tidak

UN J

membawa KTP di samping KTA (Kartu Tanda Anggota); Adanya kekurangan jumlah anggota partai untuk memenuhi ketentuan 1:1000

IT

penduduk per kabupaten/kota, yang akan diuraikan di bawah ini: a. Masalah Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai:

RT

yang merupakan kesatuan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan

Perempuan

dalam

kepengurusan

partai,

JA

Keterwakilan

KA

Umum Nomor: 5/BA/I/2013 terbaca dengan jelas bahwa untuk

PENGGUGAT dinyatakan memenuhi syarat di semua tingakatan kepengurusan, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat

UN

NT

IN

GG

1. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

kabupaten/kota di seluruh wilayah tanah air, kecuali untuk tingkat

IT

Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan penelitian yang seksama, penyebab tidak memenuhi syaratnya PENGGUGAT di

GG

Sumatera Barat adalah karena keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan Partai di tingkat Provinsi tidak mencapai angka 30

IN

persen (30%) dari total jumlah pengurus partai di tingkat Provinsi, persyaratan

NT

sedangkan

keterwakilan

Sumatera Barat semuanya

di

kabupaten/kota

di

terpenuhi. Jumlah pengurus Partai

sehingga jumlah pengurus perempuan, menurut TERGUGAT haruslah 11 orang, agar memenuhi syarat minimal 30 persen perempuan. Ketika

dilakukan

verifikasi faktual,

GG I

keterwakilan

pengurus perempuan ini kurang 1 orang, sehingga menurut

IN

TERGUGAT, untuk Provinsi Sumatera Barat, Partai PENGGUGAT tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat keterwakilan

NT

perempuan, walaupun hanya di satu kepengurusan di tingkat

ILA

provinsi, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012


GA D

PE N

GA DI LA

PENGGUGAT di tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah 35 orang,

T AK AR

tentang Pemilihan Umum, berakibat sebuah partai tidak memenuhi

UN J

syarat untuk ikut sebagai Peserta Pemilu 2014;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak alasan TERGUGAT menjadikan

kepengurusan di tingkat daerah, dalam hal ini tingkat provinsi,

RT

dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan sebuah partai tidak

memenuhi syarat ikut Pemilihan Umum 2014. Alasan yang

KA

dikemukakan TERGUGAT bertentangan dengan undang-undang,

JA

yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu itu

sendiri. TERGUGAT telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang

UN

NT

IN

GG

IT

kurangnya jumlah 30 persen keterwakilan perempuan dalam

menyatakan bahwa dalam dokumen pendaftaran sebagai peserta

partai

politik

IT

Pemilu harus diserahkan “surat keterangan dari pengurus pusat tentang

keterwakilan

perempuan

(tiga puluh persen) sesuai dengan

GG

sekurang-kurangnya 30%

penyertaan

ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ditafsirkan oleh

IN

TERGUGAT sebagai keterwakilan perempuan dalam jumlah 30 %

NT

pada semua tingkatan kepengurusan, baik kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota” dengan merujuk

Padahal frasa yang mengatakan

“sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan” haruslah dirujuk pada semua

GG I

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan

norma pengaturan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun

IN

2012 tentang Pemilu itu sendiri, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah

ILA

NT

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.;


GA D

PE N

GA DI LA

pada Penjelasan Pasal 15 huruf d dalam undang-undang tersebut.

T AK AR

3. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

UN J

tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

“Kepengurusan Partai Politik di

tingkat pusat sebagaimana

RT

dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling

rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

KA

Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku pada kepengurusan tingkat

JA

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 20

undang-undang a quo. Dalam dokumen persyaratan sebagai calon peserta Pemilu, Partai Politik harus melengkapi pendaftarannya

UN

NT

IN

GG

IT

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan

dengan dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana diatur

Sementara

IT

dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. dokumen persyaratan itu antara lain sebagaimana

GG

diatur dalam Pasal 15 huruf d adalah “surat keterangan dari pengurus partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan

IN

sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) sesuai dengan

NT

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun kewajiban TERGUGAT untuk melakukan verifikasi terhadap “kelengkapan

ayat (2)”. Sementara keterwakilan perempuan yang dijadikan persyaratan untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana

sekurang-kurangnya

30%

huruf e

(tigapuluh

adalah “menyertakan persen)

GG I

diatur dalam Pasal 8 ayat (2)

keterwakilan

IN

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”;

4. Bahwa karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e

NT

seperti dikemukakan dalam angka 4 di atas, walaupun TERGUGAT

ILA

melakukan verifikasi keterwakilan perempuan sampai ke tingkat


GA D

PE N

GA DI LA

dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

T AK AR

pengurus provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Penjelasan

UN J

Pasal 15 huruf d Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tetapi yang dijadikan dasar untuk menentukan apakah

peserta Pemilu sejauh mengenai keterwakilan perempuan dalam

RT

kepengurusan partai politik, secara tegas telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, yakni “pada kepengurusan partai politik di tingkat

KA

pusat”. Jadi, sekiranya ada partai politik yang keterwakilan

JA

perempuannya tidak memenuhi sekurang-kurangnya 30% di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi memenuhinya pada kepengurusan tingkat pusat,

maka demi hukum, menurut

UN

NT

IN

GG

IT

partai politik itu memenuhi syarat atau tidak untuk ikut sebagai

ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun

IT

2012, partai tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu;

GG

5. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa penyertaan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan dalam pengurus partai menurut

IN

undang-undang hanya berlaku di tingkat pusat, dan bukan

NT

pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, alasan TERGUGAT

yang

menyatakan

partai

PENGGUGAT

tidak

% (tigapuluh perseratus) adalah alasan yang mengada-ada dan nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; alasan TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak

GG I

6. Bahwa

memenuhi syarat karena keterwakilan Perempuan di pengurus

IN

tingkat provinsi di Sumatera Barat kurang dari 30 % adalah

didasarkan atas peraturan yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT,

NT

yakni Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun

ILA

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum


GA D

PE N

GA DI LA

memenuhi syarat keterwakilan perempuan serendah-rendahnya 30

T AK AR

Nomor 8 Tahun 2012 Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta

UN J

Pemilu Anggota DPR, DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

tersebut dikatakan “Partai politik peserta Pemilu anggota DPRD,

RT

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik

yang memenuhi persyaratan: … huruf e. menyertakan sekurang-

tingkat

pusat,

provinsi

dan

kabupaten/kota”.

JA

kepengurusan

KA

kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada

Peraturan TERGUGAT ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

UN

NT

IN

GG

IT

Umum Nomor 14 Tahun 2012. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Umum yang setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan

politik

dapat

IT

Putusan Nomor: 52/PUU-X/2012, redaksinya berbunyi “Partai menjadi

Peserta

Pemilu

setelah

memenuhi

GG

persyaratan: …. huruf e “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan

IN

partai politik tingkat pusat”;

NT

7. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Peserta Pemilu pasca verfikasi faktual di seluruh daerah, PENGGUGAT telah

PENGGUGAT tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh

GG I

persen) pada kepengurusan tingkat Provinsi Sumatera Barat,

karena hal itu bertentangan dengan undang-undang. Namun

IN

TERGUGAT tetap berkeras mengatakan bahwa, hal itu telah

sesuai dengan Peraturan KPU. Sikap TERGUGAT yang membuat

NT

peraturan sendiri yang dapat menggeser norma undang-undang

ILA

yang berlaku, adalah sikap yang bukan saja bertentangan dengan


GA D

PE N

GA DI LA

menolak Laporan KPU Sumatera Barat yang menyatakan bahwa

T AK AR

undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan

UN J

Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena kewenangan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden. Peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT, yakni Peraturan

RT

KPU, samasekali tidak diberikan kewenangan untuk merubah atau meniadakan suatu pasal dalam undang-undang;

KA

8. Bahwa Peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT, yang menyimpang

JA

dari undang-undang, tentang keterwakilan perempuan dalam

kepengurusan partai politik jelas-jelas telah melanggar hierarki peraturan

perundang-undangan

sebagaimana

diatur

dalam

UN

NT

IN

GG

IT

undang-undang ada di tangan

Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

telah

menyalahi

dan

tidak

Negara”

melaksanakan

yang

GG

Penyelenggaraan

IT

Undangan. Prilaku TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara

mewajibkan

“Asas

Tertib

penyelenggara

negara melaksanakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan

IN

dalam pengendalian penyelenggaraan negara sebagaimana diatur

NT

dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 beserta Penjelasannya;

ketidakpastian

hukum.

Undang-Undang

telah

dengan

jelas

mengatur bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30

GG I

% hanya berlaku pada jenjang kepengurusan di tingat pusat, tetapi

Peraturan yang dibuat TERGUGAT mengatur bahwa syarat

IN

keterwakilan itu bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Perilaku TERGUGAT membuat

peraturan

ketidakpastian

menimbulkan

hukum

NT

yang

adalah

ILA

bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur


GA D

PE N

GA DI LA

9. Bahwa Peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT telah menciptakan

T AK AR

dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku

UN J

TERGUGAT itu juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai asas pertama dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Tahun 1999; PENGGUGAT

telah

menyampaikan

keberatan

atas

Keputusan TERGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT

kurangnya

keterwakilan

perempuan

30

persen

di

JA

karena

KA

tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum 2014

kepengurusan tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat, dengan dalil-dalil yang lebih kurang sama dengan apa yang PENGGUGAT

UN

NT

IN

GG

10. Bahwa

RT

IT

Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28

kemukakan di atas kepada Bawaslu. Sengketa

Nomor

Permohonan:

006/SP-

IT

Keputusan

Bawaslu melalui Surat

2/Set.Bawaslu/I/2013 pada halaman 73 huruf d menyatakan bahwa

hukum”

GG

“dalil pemohon terkait 30% keterwakilan perempuan beralasan dan

menolak

dalil-dalil

yang

dikemukakan

oleh

IN

TERGUGAT.

NT

b. Tentang Pengurus Partai yang berstatus PNS 1. Bahwa salah satu alasan TERGUGAT untuk menyatakan

Tahun 2014 adalah dikarenakan adanya Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai TERGUGAT di Kabupaten Bantul, Yogyakarta,

GG I

yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). PENGGUGAT

berpendapat bahwa alasan penolakan pengesahan untuk ikut

IN

Pemilu 2014 bertentangan dengan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak ada satu norma apapun di dalam

NT

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

ILA

yang menyatakan bahwa jika ada pengurus partai yang berstatus


GA D

PE N

GA DI LA

PENGGUGAT tidak memenuhi syarat ikut dalam Pemilihan Umum

T AK AR

sebagai PNS menyebabkan partai tersebut tidak memenuhi syarat

UN J

untuk ikut Pemilihan Umum. Karena itu, alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat ikut

berstatus sebagai PNS adalah bertentangan dengan undang-

RT

undang;

2. Bahwa PENGGUGAT berpendapat, hak berserikat, dalam hal ini

KA

hak untuk menjadi anggota partai politik, adalah hak setiap orang

JA

dan setiap warganegara yang dijamin oleh Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

UN

NT

IN

GG

IT

Pemilu 2014 karena ada Ketua Cabang partai TERGUGAT yang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

IT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memuat norma yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi

GG

anggota Partai Politik adalah warganegara Indonesia yang telah berumur 17 tahun, tanpa pembatasan apapun.

Keanggotaan

IN

Partai Politik “bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif

NT

bagi warganegara Indonesia yang menyetujui AD dan ART”. Dalam Bab XVI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

tidak satu katapun yang berisi larangan Partai Politik untuk menerima anggota yang statusnya adalah PNS. Dengan demikian,

GG I

alasan TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat ikut sebagai peserta Pemilihan Umum 2014 adalah

IN

bertentangan dengan undang-undang dan tidak berdasar atas hukum;

NT

3. Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota Partai Politik telah

ILA

diatur dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37


GA D

PE N

GA DI LA

Partai Politik yang diberi title “LARANGAN” terhadap Partai Politik,

T AK AR

Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi

UN J

Anggota Partai Politik. Pasal 2 ayat (1) PP ini menyatakan bahwa “Pegawai

Negeri

Sipil

dilarang

menjadi anggota

dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan

RT

sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Kemudian Pasal 9 ayat (1) PP ini

menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau

KA

pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai

JA

Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil”. Ayat (2) “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang

UN

NT

IN

GG

IT

pengurus partai politik”. Ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.

IT

Dari norma-norma yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi PNS, jelaslah

GG

bahwa sanksi yang harus ditanggung oleh seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang belum dan

IN

atau/tidak mengundurkan diri sebagai PNS adalah diberhentikan

NT

tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PNS. Bahwa ada PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang

PNS,

namun

belum

dijawab/diabulkan

oleh

pejabat

yang

berwenang memberhentikan PNS yang bersangkutan, atau

GG I

memang PNS tersebut “membandel” menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik tanpa pernah mengajukan permohonan

IN

berhenti sebagai PNS, namun tidak kunjung diberhentikan oleh

pejabat yang berwenang memberhentikannya, maka kesalahan itu

NT

bukanlah terletak pada PNS yang bersangkutan, melainkan

ILA

kesalahan pejabat yang berwenang memberhentikannya;


GA D

PE N

GA DI LA

mungkin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya menjadi

T AK AR

4. Bahwa PP Nomor 37 Tahun 2004 samasekali tidak mengatur

UN J

implikasi seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai kepada partai yang bersangkutan. Secara teknis pembuatan perundang-undangan

sebagaimana

diatur

dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan

RT

Peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut memang tidak

mungkin. Tidak diperkenankan oleh undang-undang, ada larangan

KA

kepada seseorang, berimplikasi kepada pihak lain, dalam hal ini

JA

partai politik. Larangan terhadap PNS hanya berimplikasi kepada

PNS yang bersangkutan, dan tidak boleh berimplikasi kepada partai dimana dia menjadi anggota dan/atau pengurusnya. Dengan

demikian,

maka

UN

NT

IN

GG

IT

peraturan

Keputusan

TERGUGAT

yang

IT

menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014 karena Ketua Cabang PENGGUGAT di

GG

Kabupaten Bantul, Yogyakarta, berstatus sebagai PNS adalah keputusan yang mengada-ada dan nyata-nyata bertentangan

IN

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

NT

5. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan a quo yang menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai Pemilihan

Umum

2014

karena

Ketua

Cabang

PENGGUGAT di Kabupaten Bantul yang berstatus PNS adalah yang

bertentangan

sebagai salah satu

dengan

Asas

Proporsionalitas

asas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan

GG I

tindakan

Yang Baik. Tindakan TERGUGAT melampaui kewenangannya,

IN

sehingga tidak mampu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud

NT

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

ILA

Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang


GA D

PE N

GA DI LA

peserta

T AK AR

Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 3 Undang-Undang

UN J

Nomor 28 Tahun 1999 beserta Penjelasannya;

6. Bahwa

tindakan

TERGUGAT

yang

menyatakan

bahwa

2014 karena ada anggota/pengurus Partai PENGGUGAT di Bantul,

Yogyakarta,

adalah

tindakan

yang

RT

Kabupaten

bertentangan dengan Asas Profesionalitas sebagaimana diatur

KA

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

JA

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara yang dibebani tugas untuk menyelenggarakan Pemilu dengan biaya trilyunan rupiah, ternyata

UN

NT

IN

GG

IT

PENGGUGAT tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu

bekerja jauh dari semangat professional, jauh dari mengutamakan malah

sebaliknya

bekerja

amatiran

yang

tidak

IT

keahlian,

memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

GG

7. Bahwa tindakan TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilu 2014 adanya

IN

dikarenakan

pengurus

cabang

TERGUGAT

yang

NT

berstatus PNS adalah tindakan yang mengada-ada, dan terlihat sebagai upaya tidak jujur TERGUGAT untuk menyudutkan

syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan asas kejujuran

GG I

sebagaimana diatur dalam Pasa 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

IN

8. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalil-dalil yang lebih kurang sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dalam

NT

Persidangan Pemeriksaan Bawaslu dari tanggal 15 Januari hingga

ILA

1 Februari 2013. Bawaslu dalam Surat Keputusan Sengketa


GA D

PE N

GA DI LA

PENGGUGAT dan akhirnya menyatakannya tidak memenuhi

T AK AR

Nomor Permohonan: 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 pada halaman

UN J

73 huruf d pada kesimpulan angka 5 yang menyatakan “dalil pemohon terkait Ketua DPC Pemohon di Kabupaten Bantul yang

dengan

tegas

menolak

dalil-dalil

yang

dikemukakan

RT

TERGUGAT.

oleh

c. Tentang Penolakan Melakukan Verifikasi Karena Anggota Tidak Bawa

KA

KTP

JA

1. Bahwa salah satu alasan mengapa PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Umum Tahun2014, karena KPU Kabupaten Sleman menolak melakukan verifkiasi

UN

NT

IN

GG

IT

berstatus Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum”. Bawaslu

faktual kepada anggota partai TERGUGAT sebab mereka tidak

IT

menunjukkan identitas lain, seperti KTP pada saat dilakukan verifkiasi. Pada verifikasi tahap kedua KPU Kab. Sleman DPC partai

PENGGUGAT

GG

mewajibkan

Kab. Sleman

agar

menghadirkan sebanyak 68 anggota. Namun setelah seluruhnya

IN

dihadirkan, verifikasi hanya memverifikasi sebanyak 36 orang

NT

anggota seja sedangkan sisanya sebanyak 37 orang ditolak dengan alasan tidak membawa KTP atau identitas lain sebagai

di Kab. Sleman dinyatakan TMS pada rapat pleno KPU Kab. Sleman pada tanggal 19 Desember 2012. Tindakan verifikator

GG I

KPU Kabupaten Sleman yang tidak mau memverifikasi anggota

meskipun telah menunjukkan kartu anggota partai TERGUGAT,

IN

dengan alasan perlu kartu identitas tambahan seperti KTP adalah

tindakan yang mengada-ada dan tidak pernah dijumpai dalam

ILA

NT

verifikasi dimanapun di seluruh wilayah negara ini;


GA D

PE N

GA DI LA

tambahan identitas KTA. Akibatnya keanggotaan partai Pengugat

T AK AR

2. KPU Kabupaten Sleman telah bertindak melampaui batas

UN J

kewenangannya untuk memverifikasi keanggotaan seseorang dalam sebuah partai, dan bukannya polisi atau Satpol PP yang

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bab III

RT

pasal 8 ayat (2.f) menyatakan : “memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (seper seribu) dari

KA

jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana

JA

dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota”. Artinya, membawa atau tidak membawa identitas

lain tidaklah membatalkan keberadaan dan keabsahan anggota

UN

NT

IN

GG

IT

melakukan razia KTP kepada penduduk. UU Nomor 8 Tahun 2012

tersebut, dan tidak dapat digunakan untuk menyatakan yang TMS.

Nyatalah

bahwa

TERGUGAT

IT

bersangkutan mengambil

keputusan

tidak

meloloskan

telah

PENGGUGAT

GG

berdasarkan salah satu alasan yang sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang;

IN

d. Tentang Keanggotaan Partai Di Beberapa Daerah

NT

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil bantahan PENGGUGAT terhadap Keputusan TERGUGAT a quo, PENGGUGAT ingin bahwa

TERGUGAT

sesungguhnya

melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai dengan

telah amanat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Pasal 8

TERGUGAT

untuk

melakukan

verifkiasi

faktual

GG I

Ayat 2 huruf d Undang-Undang a quo memerintahkan kepada

terhadap

IN

kepengurusan partai politik sampai ke tingkat kecamatan, yakni untuk memastikan bahwa partai politik calon peserta Pemilu 2014

NT

“memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah

ILA

kecamatan di kabupaten/ kota yang bersangkutan.”


GA D

PE N

GA DI LA

menegaskan

T AK AR

2. Bahwa dalam penyerahan dokumen-dokumen untuk mendaftarkan

UN J

diri sebagai Peserta Pemilu 2014 dalam rangka verifkiasi administrasi, PENGGUGAT telah menyerahkan data berupa kartu

seluruh tanah air sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang.

RT

Namun ketika batas waktu verifikasi administrasi hanya beberapa

partai, termasuk partai PENGGUGAT yang memenuhi syarat

KA

keanggotaan hingga ke tingkat kecamatan. Sementara sebagian

JA

besar partai, termasuk partai-partai yang mempunyai kursi di DPR tidak mempu memenuhi persyaratan keanggotaan dimaksud. TERGUGAT akhirnya mengambil kebijakan untuk tidak melakukan

UN

NT

IN

GG

IT

anggota partai PENGGUGAT sampai ke tingkat kecamatan di

verifikasi faktual keanggotaan sampai ke tingkat kecamatan.

IT

Prilaku TERGUGAT yang mengambil kebijakan seperti itu nyatanyata bertentangan dengan undang-undang;

GG

3. Bahwa kebijakan TERGUGAT untuk tidak melaksanakan verifikasi keanggotaan secara faktual sampai ke tingkat kecamatan, telah

IN

merugikan PENGGUGAT yang telah siap melaksanakannya dan

NT

telah memenuhi syarat pada tahapan verifikasi fadministratif. Beberapa partai yang tidak memenuhi syarat keanggotaan sampai

memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi. Kebijakan TERGUGAT jelas-jelas telah menguntungkan sebagian partai, tapi

GG I

merugikan partai yang lain, termasuk partai PENGGUGAT. Kebijakan TERGUGAT seperti itu nyata-nyata bertentangan

Negara,

Asas

Keterbukaan,

Asas

IN

dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Profesionalitas,

Asas

NT

Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam

ILA

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang


GA D

PE N

GA DI LA

tingkat kecamatan, seharusnya telah dinyatakan gugur atau tidak

T AK AR

Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang

UN J

Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 beserta Penjelasannya;

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 bernomor

RT

481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 angka 3.b.2)(9)(c) yang

menerangkan tentang verifikasi anggota (dalam arti sampel

KA

anggota), “Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota

JA

partai, diminta mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.” (Bukti P-4) Namun dalam selang waktu kurang dari 1 bulan, yakni pada

UN

NT

IN

GG

IT

4. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Petunjuk Teknis Verifikasi

tanggal 2 November 2012, TERGUGAT menerbitkan Surat Edaran

IT

No 588/KPU/XI/2012 yang bertentangan dengan ketentuan di atas, yakni pada angka 7, “Apabila dalam verifikasi faktual

GG

keanggotaan partai politik, seseorang menyatakan bukan anggota partai politik dan yang bersangkutan tidak bersedia mengisi F12-Parpol,

IN

formulir

pada

formulir

Kabupaten/Kota lampiran

2

mengisi

Model

kolom

F8-Parpol.

NT

keterangan

KPU

Keanggotaan partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi

5. Bahwa Petunjuk Teknis bernomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 secara kategoris dapat digolongkan sebagai

GG I

peraturan yang mengandung norma, walaupun bersifat teknis

untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

IN

yang lebih tinggi. Sementara Surat Edaran, bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak lebih daripada hanya

NT

sebuah surat belaka yang tidak dapat berisi norma pengaturan,

ILA

meskipun norma pengaturan yang bersifat teknis. Tindakan


GA D

PE N

GA DI LA

syarat.” (Bukti P-5);

T AK AR

TERGUGAT ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang

UN J

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bertentangan

Asas

Kepastian

Hukum,

Asas

Profesionalitas

dan

Asas

RT

Akuntabilitas. PENGGUGAT telah dirugikan dengan adanya Surat

Edaran TERGUGAT karena anggota dapat dinyatakan Tidak

KA

Memenuhi Syarat tanpa adanya bukti penolakan (yaitu formulir

JA

F12 yang ditandatangani);

6. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik yang merupakan kesatuan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Nomor:

5/BA/I/2013

UN

NT

IN

GG

IT

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, khususnya

terbaca

dengan

jelas

bahwa,

IT

PENGGUGAT di Provinsi Jawa Tengah untuk keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk ketercukupan 75% harus

GG

memiliki keanggotaan 1/1000 orang atau 1000 anggota di 26 Kabupaten Kota, namun jumlah memenuhi syarat menurut

IN

TERGUGAT hanya 18 Kabupaten Kota dengan demikian masih sebanyak

8

Kabupaten/Kota.

Untuk

Provinsi

D.I.

NT

kurang

Yogyakarta untuk ketercukupan 75% harus memiliki keanggotaan

jumlah memenuhi syarat menurut TERGUGAT hanya 2 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 2 Kabupaten/Kota.

keanggotaan

1/1000

namun

atau

jumlah

1000

anggota

memenuhi

syarat

di

7

menurut

IN

Kabupaten/Kota,

orang

GG I

Di Provinsi Bali untuk ketercukupan 75% harus memiliki

TERGUGAT hanya 5 Kabupaten Kota dengan demikian masih

NT

kurang sebanyak 2 Kabupaten/Kota. Di Provinsi Kalimantan Barat

ILA

untuk ketercukupan 75% harus memiliki keanggotaan 1/1000


GA D

PE N

GA DI LA

1/1000 orang atau 1000 anggota di 4 Kabupaten/Kota, namun

T AK AR

orang atau 1000 anggota di 11 Kabupaten/Kota, namun jumlah

UN J

memenuhi syarat menurut TERGUGAT hanya 10 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 1 Kabupaten/Kota. membantah

data

yang

dikemukakan

oleh

TERGUGAT, dengan mengingat TERGUGAT tidak melaksanakan

RT

verifikasi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,

dan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

KA

Baik dalam melakukan verifikasi faktual partai politik di daerah-

JA

daerah yang bersangkutan. TERGUGAT juga nyata-nyata telah

melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu, antara lain tidak menjamin adanya kepastian hukum, tidak professional dan tidak

UN

NT

IN

GG

IT

PENGGUGAT

melaksanakan asas profesionalitas dalam melaksanakan tugas

IT

dan kewenangannya;

7. Bahwa untuk Provinsi Jawa Tengah guna memenuhi ketercukupan

GG

75% Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota sebagaimana disyaratkan

IN

dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

NT

Tentang Pemilu, TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat di delapan Kabupaten/Kota. Hal tersebut

berikut:

Kabupaten Pekalongan

GG I

a. Bahwa Pengugat menyampaikan Kartu Anggota (KTA) kepada

KPU Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.100 KTA – sample

(TMS) 68 karena

IN

110 – Memenuhi Syarat (MS) 42 – Tidak Memenuhi Syarat KPU Kabupaten Pekalongan mengatakan

NT

tidak menemukan anggota yang 68 orang tersebut. Pengurus

ILA

Cabang Partai TERGUGAT berusaha untuk menghadirkan


GA D

PE N

GA DI LA

dapat Pengugat kemukakan karena disebabkan hal sebagai

T AK AR

anggota yang menurut KPU Pekalongan tidak ditemukan

UN J

tersebut, tetapi KPU Kabupaten Pekalongan justru meminta agar TMS 68 tersebut tidak perlu dihadirkan, tetapi cukup

Pekalongan

tersebut,

maka

Pengurus

Cabang

partai

ternyata

kabupaten

tersebut

keanggotaan dinyatakan

partai

tidak

TERGUGAT

memenuhi

di

syarat.

KA

diumumkan

RT

PENGGUGAT tidak menghadirkan mereka, namun ketika

JA

Permintaan KPU Kabupaten Pekalongan itu bertentangan

dengan pasal 20 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

UN

NT

IN

GG

IT

masuk tahap perbaikan saja (Bukti P-6). Akibat permintaan KPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012

IT

Tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

GG

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi, “dalam hal bertemu

dengan

IN

tidak

anggota

partai

politik,

KPU

NT

Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual petugas

verifikasi

guna

membuktikan

keanggotaannnya” (Bukti P-7). Permintaan KPU Pekalongan tersebut menunjukkan bahwa KPU Pekalongan telah bekerja

berkualifikasi

hukum

melanggar

GG I

sembrono, karenanya tindakan KPU Kabupaten Pekalongan ini asas-asas

umum

Hukum,

asas

Keterbukaan,

asas

IN

pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Proporsionalitas,

asas

NT

Profesionalitas dan asas Akuntabilitas sebagaimana diatur

ILA

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang–Undang No.9 Tahun


GA D

PE N

GA DI LA

kepada

T AK AR

2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.5 Tahun

UN J

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan KPU Pekalongan yang demikian berakibat terhadap dinyatakannya

kemudian dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan

RT

obyek sengketa. Dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam

menerbitkan obyek sengketa ini jelas dan nyata – nyata

KA

berkualifikasi hukum melanggar peraturan perundang-undangan

JA

yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan

yang baik, serta juga telah melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu, yakni tidak bertindak tidak profesional, tidak jujur dan

UN

NT

IN

GG

IT

PENGGUGAT TMS sebagai peserta Pemilu 2014, yang

tidak akuntable karena seakan-akan menjebak pengurus

IT

cabang partai PENGGUGAT di Kabupaten Pekalongan, yang akhirnya yang berkibat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

GG

b. Bahwa TERGUGAT, dalam hal ini KPU Kabupaten Pekalongan, tidak melakukan verifikasi secara benar dan cermat terhadap 68

IN

orang anggota yang dinyatakan TMS tersebut dengan cara

NT

tatap muka, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan

2012 Tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

GG I

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 20

IN

huruf g yang berbunyi, “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap

NT

muka untuk mencocokkan dan meniliti kesesuaian KTA dengan

ILA

nama setiap anggota partai Politik” (Bukti P-8). Petugas


GA D

PE N

GA DI LA

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

T AK AR

verifikasi KPU Kabupaten Pekalongan tidak pernah mendatangi

UN J

rumah-rumah atau menjumpai anggota partai TERGUGAT di kabupaten tersebut dan mengadakan tatap muka dengan

c. Bahwa

selain

TERGUGAT

tidak

mendatangi

anggota

RT

PENGGUGAT dalam verifikasi faktual, TERGUGAT juga tidak

memberikan informasi secara jelas terhadap PENGGUGAT,

KA

mana anggota yang MS dan mana yang TMS. KPU Pekalongan

JA

hanya mengatakan ada 42 anggota yang memenuhi syarat

sementara 68 anggota tidak memenuhi syarat tanpa pernah menunjukkan nama-nama mereka yang memenuhi syarat dan

UN

NT

IN

GG

IT

anggota dalam melaksanakan verifikasi faktual;

tidak memenuhi syarat sesuai dengan kartu anggota yang kepada

KPU

untuk

dilakukan

verifikasi.

KPU

IT

diberikan

Kabupaten Pekalongan telah bertindak sewenang-wenang

GG

menyatakan 42 anggota memenuhi syarat, sementara 68 anggota tidak memenuhi syarat secara sepihak, dan tidak kesempatan

IN

memberikan

kepada

PENGGUGAT

untuk

NT

melakukan cross-check. Apalagi menyanggah klaim sepihak yang mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan asas

diatur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Pemilu.

(Bukti

P-9).

Tindakan

KPU

GG I

Kabupaten Pekalongan dalam melakukan verifikasi faktual sangat jauh dari asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas

IN

proporsionalitas asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Diabaikannya asas-asas tersebut, telah membawa akibat yang

NT

merugikan bagi kepentingan PENGGUGAT;

ILA

Kabupaten Batang :


GA D

PE N

GA DI LA

keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana

T AK AR

a. Bahwa Pengugat telah memasukkan KTA sebanyak 840

UN J

KTA – sample ditentukan 84 orang. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Batang menyatakan hasilnya MS

IT

19 orang dan TMS sebanyak 65 orang.Pada tahap kedua KPUD meminta mendatangkan yang TMS namun waktu

GG

RT

yang disediakan untuk mendatangkan anggota hanya tiga

hari (Sabtu, Minggu dan Senin) padahal sebagaimana yang

IN

KA

diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

NT

JA

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Pemilu

Anggota

UN

Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

IT

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalm Pasal 19 ayat (6)

GG

dinyatakan, “dalam hal partai politik calon peserta pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat

IN

(1), KPU kabupaten/kota

NT

memperbaiki

paling

pemberitahuan

hasil

memberi kesempatan untuk

lama

7

verifikasi

(tujuh) faktual.”

hari

setelah

(Bukti

P-10).

Batang ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

GG I

b. Bahwa dari anggota TMS 42 orang yang dinyatakan oleh

KPU Kabupaten Batang tersebut ternyata 20 orang Anggota

IN

bekerja di luar negeri/kota (Bukti P-11). Seharusnya KPU Kabupaten Batang dapat mengganti sampel yang lain dari

NT

populasi yang ada karena menurut ketentuan ilmiah dalam

ILA

metode sampling acak sederhana, setiap anggota populasi


GA D

PE N

GA DI LA

Jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

T AK AR

memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Tetapi

UN J

KPU Kabupaten Batang tidak mau melakukannya, sehingga berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT. Cara-cara,

IT

tindakan KPU Kabupaten Batang dalam melakukan verifikasi faktual ini jauh dari Asas Kepentingan Umum yang harus

masyarakat, jauh dari asas Proporsionalitas dan Asas Bekerja

dengan

cara

“gampang-

KA

Profesionalitas.

IN

JA

gampangan” saja yang berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT; Kabupaten Klaten:

UN

NT

RT

GG

mengedepankan sikap mau membuka diri terhadap hak

a. Bahwa DPC PBB Kabupaten Klaten pada tahap pertama

IT

mendaftarkan anggotanya sejumlah 1.248 dan ditentukan jumlah sampel 125 orang. Hasil verifikasi yang dilakukan

GG

KPU Kabupateng Klaten dinyatakan yang MS 15 orang sedangkan yang TMS sejumlah 110 orang. Pada tahap

IN

perbaikan DPC PBB Kabupaten Klaten mendaftarkan sejumlah

1030

orang,

jumlah

sampel

NT

anggotanya

ditentukan 103 orang. Hasil verifikasi KPU Kabapaten

sebanyak 18 orang. Atas

hasil tersebut DPC PBB

Kabupaten Klaten dinyatakan; Tidak Memenuhi Syarat;

GG I

b. Bahwa pada faktanya, ternyata petugas KPU Kab. Klaten

tidak menjalankan verifikasi faktual yang benar dan cermat

IN

terhadap anggota partai PENGGUGAT. Petugas KPU Kabupaten Klaten yang mendatangi rumah-rumah anggota

NT

partai PENGGUGAT tanpa membawa tanda pengenal

ILA

sebagai petugas KPU dan juga tidak menunjukkan surat


GA D

PE N

GA DI LA

Klaten menyatakan MS 85 orang sedangkan yang TMS

T AK AR

tugas. Kedatangan tamu yang tidak dikenal dan tiba-tiba

UN J

mendatangi rumah seseorang di kawasan pedesaan, dengan sendirinya menimbulkan keragu-raguan bagi tuan

IT

rumah

menjawab

pertanyaan-pertanyaan

yang

diajukan (Bukti P-12). Tindakan petugas KPU Kabupaten ini

jelas

Profesionalitas

dan dan

nyata-nyata asas

melanggar

akuntabilitas

dalam

KA

penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

asas

RT

GG

Klaten

JA

c. Bahwa DPC partai PENGGUGAT di Klaten mendapatkan

NT

IN

untuk

penjelasan dari KPU Klaten ketika sosialisasi, KPU Klaten

UN

dalam menjalankan verifikasi faktual anggota di lapangan akan mengajak koordinasi pengurus Rukun Tentangga (RT)

IT

setempat, di mana nantinya dalam memverifikasi akan didampingi pengurus RT. Namun pada kenyataannya hal ini

GG

tidak benar. Buktinya di wilayah RT 03, Dukuh Ngingas Lor Barenglor Klaten Utara yang mana ada 7 orang anggota

IN

PBB yang di verifikasi faktual dan dinyatakan TMS, namun

NT

ketika pengurus DPC PBB Klaten melakukan klarifikasi kepada ketua RT setempat, beliau menyatakan tidak pernah

melakukan verifikasi. Bagi orang desa kedatangan orang asing yang tiba-tiba dan mengajukan beberapa pertanyaan,

GG I

tanpa diantar oleh Ketua RT akan menimbulkan keraguraguan dan ketakutan, sehingga lebih baik tidak mengaku

IN

apa yang ditanya orang yang bersangkutan (Bukti P-13).

Tindakan KPU Kabupaten Klaten jelas dan nyata – nyata

NT

melanggar asas akuntabilitas dan asas profesionalitas

ILA

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;;


GA D

PE N

GA DI LA

bertemu dan mendapatkan tamu dari KPU Klaten untuk

T AK AR

d. Bahwa KPU Kabupaten Klaten ketika melakukan Pleno

UN J

Terbuka tidak memberikan kesempatan kepada cabang partai PENGGUGAT untuk menyatakan keberatan, bahkan

IT

ketika

pengurus cabang partai PENGGUGAT meminta

formulir keberatan akan hasil pleno, jawab anggota KPU

GG

RT

Kabupaten Klaten adalah, “kami tidak ada surat keberatan, jika mengajukan surat keberatan silahkan, tetapi membuat

IN

KA

sendiri seperti 2 partai yang lain yang telah mengajukan.”

KPU

Kabupaten

Klaten

yang

JA

NT

Padahal menyediakan formulir keberatan adalah kewajiban dibebani

tugas

untuk

UN

melakukan verifikasi keanggotaan partai secara faktual. Tindakan petugas verifikasi KPU Kabupaten Klaten ini

IT

bertentangan dengan asas-asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas

GG

dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

IN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

NT

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Nepotisme, serta melanggar asas- asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 15 Tahun

GG I

2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

e. Bahwa tindakan verifikator yang melakukan verifikasi di

IN

Kabupaten Klaten terhadap anggota PENGGUGAT dengan menyimpulkan bahwa anggota PENGGUGAT adalah TMS

NT

tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Verifikator

ILA

KPU Kabupaten Klaten tidak melakukan verifikasi secara


GA D

PE N

GA DI LA

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

T AK AR

benar yaitu mendatangi anggota PBB yang berada di Klaten,

Kabupaten

Klaten

UN J

Kabupaten

namun

dengan

menyimpulkan

mudahnya

KPU

PENGGUGAT

TMS

IT

sebagai peserta Pemilu 2014, yang menjadi dasar bagi TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa. Karena itu

sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hukum

tidak sesuai dengan asas profesionalitas, asas

KA

dan

IN

JA

proporsionalitas dan asas akuntabilitas yang menjadi asasasas umum pemerintahan yang baik Kabupaten Karanganyar a. Bahwa

UN

NT

RT

GG

perbuatan atau tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek

DPC partai PENGGUGAT Kabupaten Karanganyar

IT

pada tahap pertama mendaftarkan anggotanya sejumlah 924, sampel ditetapkan sebanyak 93 orang. Hasil verifikasi yang

GG

dilakukan KPU Kabupaten Karang Anyar ditetapkan sebanyak 31 orang MS, sedangkan yang TMS sejumlah 62 orang. Pada

IN

tahap perbaikan PENGGUGAT mendaftarkan anggotanya

NT

sejumlah 1.288 dan ditentukan sampel 129 orang. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karang Anyar

sejumlah 77 orang, dengan batas minimal anggota adalah 900 orang, maka atas hasil tersebut, KPU Kabupaten Karang Anyar keanggotaan

partai

PENGGUGAT

Tidak

GG I

menyatakan

Memenuhi Syarat (TMS), yang kemudian dijadikan dasar oleh

IN

TERGUGAT untuk menerbitkan obyek sengketa;

b. Bahwa PENGGUGAT menyanggah keputusan TERGUGAT

NT

yang menyatakan bahwa keanggotaan partai PENGGUGAT di

ILA

Karanganyar tidak memenuhi syarat (TMS). KPU Kabupaten


GA D

PE N

GA DI LA

ditetapkan yang MS sebanyak 52 orang sedangkan yang TMS

T AK AR

Karanganyar dalam melakukan verifikasi tidak jujur dan tidak

UN J

benar, karena ada anggota PBB Karanganyar yang belum pernah didatangi namun dinyatakan TMS [Bukti P-14). Selain

tanda tangan adalah adiknya [Bukti P-15); c. Bahwa

ada

verifikator

KPU

Kabupaten

RT

ketika anggota PBB menolak tanda tangan maka yang diminta

Karanganyar

Namun

Petugas

verifikasi

KPU

Kabupaten

JA

tersebut.

KA

mendatangi anggota PBB dan tidak bertemu dengan anggota

Karanganyar meminta istri anggota PBB tersebut untuk menandatangani surat pengunduran diri dari PBB [Bukti P-16).

UN

NT

IN

GG

IT

itu, bahwa ada pemaksaan tanda tangan penolakan, namun

Tindakan KPU Kabupaten Karanganyar ini jelas dan nyata–

IT

nyata melanggar asas akuntabilitas, asas profesionalistas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

GG

d. Bahwa ada juga anggota PBB yang tidak mau membuat pernyataan penolakan akan di TMS kan KPU Kabupaten

IN

Karanganyar, dan ada juga anggota PBB yang sudah tua,

NT

alamat jelas, tidak pernah pergi dari rumah namun di undang KPUD untuk didatangkan padahal KPU Kabupaten Karanganyar

e. Bahwa terjadi kesalahan administrasi oleh verifikator KPU Kabupaten Karanganyar ketika menulis alamat anggota (5

GG I

orang), seharusnya RW 05 tapi tertulis RW 30 sudah diberi tahu

tetapi tetap saja tidak mau merubah kesalahan tersebut. terhadap

dinyatakan TMS.

ke-5

anggota

PBB

tersebut

langsung

IN

Namun

[Bukti P-17) Tindakan verifikator KPU

ILA

NT

Kabupaten Karanganyar ini nyata – nyata melanggar asas


GA D

PE N

GA DI LA

berkewajiban untuk mendatangi alamat yang bersangkutan;

T AK AR

profesionalitas, asas asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan

UN J

pemerintahan yang baik;

f.

Bahwa ada hal yang patut dicurigai, seperti pada verifikasi

SUPADMAN dinyatakan MS, namun pada tahap perbaikan

RT

nama SUPADMAN dinyatakan TMS, di daerah Gondangrejo pada tahap awal verifikasi faktual 50% anggota PBB dinyatakan

KA

MS, namun pada tahap perbaikan anggota PBB di daerah

JA

Gondangrejo 100% dinyatakan TMS, padahal ada 15 orang anggota PBB diwilayah tersebut yang di verifikasi faktual.

Tindakan verifikator KPU Kabupaten Karanganyar ini nyata –

UN

NT

IN

GG

IT

faktual anggota tahap awal terhadap anggota PBB atas nama

nyata melanggar asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas

IT

asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik; ;

GG

g. Bahwa tindakan verifikator yang melakukan verifikasi di Kabupaten

menyimpulkan

IN

dengan

Karanganyar

terhadap bahwa

anggota anggota

PENGGUGAT PENGGUGAT

NT

dinyatakan TMS tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Verifikator tidak melakukan verifikasi secara benar yaitu anggota

PBB

yang

berada

di

Kabupaten

Karanganyar namun KPU Kab. Karanganyar menyimpulkan TMS. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh verifikator

GG I

tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang

nyata-nyata melanggar asas keterbukaan, asas profesionalitas,

IN

asas asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT; perbuatan

atau

tindakan

TERGUGAT

NT

h. Bahwa

dalam

ILA

menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan


GA D

PE N

GA DI LA

mendatangi

T AK AR

KPU Kabupaten Karanganyar yang menyatakan PENGGUGAT

UN J

TMS sebagai peserta Pemilu 2014 tersebut merupakan perbuatan yang berkualifikasi hukum melanggar asas-asas

asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,

Perbuatan

TERGUGAT

jelas-jelas

RT

asas proporsionalitas, profesionalitas dan asas akubtabilitas. pula

melanggar

asas

KA

penyelenggaraan Pemilu yakni kejujuran, asas keadilan, asas

JA

ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan; Kabupaten Wonogiri a.

Bahwa DPC partai PENGGUGAT di Kabupaten Wonogiri

UN

NT

IN

GG

IT

umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum,

pada tahap pertama mendaftarkan anggotanya sejumlah

IT

1131, sampel ditetapkan sebanyak 114. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU Wonogiri dinyatakan 22 orang

MS

GG

dan TMS sejumlah 87 orang dan tidak di periksa 5 orang. Pada

tahap

perbaikan

PENGGUGAT

mendaftarkan

IN

anggotanya sejumlah 1242, sampel ditentukan 125 orang

NT

dan yang dinyatakan MS sebanyak 60 orang sedangkan yang TMS sejumlah 65 orang, dengan batas minimal

Syarat, dan DPC PBB Kabupaten Wonogiri menyatakan

GG I

Keberatan serta mengisi form keberatan;

Bahwa KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan verifikasi

IN

faktual anggota secara tidak jujur dan tidak benar, dimana

banyak anggota PBB yang belum pernah didatangi dan di

NT

undang namun dinyatakan TMS [Bukti P-18]. Tindakan

KPU Kabupaten Wonogiri ini jelas dan nyata – nyata

ILA

b.

PBB Kabupaten Wonogiri dinyatakan Tidak Memenuhi


GA D

PE N

GA DI LA

anggota adalah 1000 orang, maka atas hasil tersebut DPC

T AK AR

mengabaikan dan melanggar

asas penyelenggaraan

UN J

Pemilu yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan; Bahwa

IT

c.

verifikasi

faktual

KPUD

Kabupaten

Wonogiri, memalsukan data anggota partai PENGGUGAT

atas

nama

orang

lain

untuk

RT

GG

yang seharusnya di verifikasi faktual, dengan cara meminta menandatangani

form

KA

penolakan menjadi anggota PBB [Bukti P-19);

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual anggota,

JA

d.

NT

IN

petugas

petugas KPUD jelas-jelas menyalahi aturan, hal ini terjadi di

UN

RT 01 RW 08 Ds Ciman, Kalurahan Semagar, Kecamatan Girimarto. Dimana petugas KPUD tersebut bersama dengan

IT

Kepala Urusan Keuangan Desa Semagar; Bp Sadikan mendatangi Ketua RT 01 RW 08; Bp Lanjar, dan

GG

selanjutnya Bp Lanjar diminta melakukan verifikasi faktual anggota sendirian tanpa didampingi petugas tersebut,

IN

dalam verifikasi faktual ini ada 1 anggota PBB dinyatakan

NT

TMS (Bukti P-20); Bahwa

perbuatan obyek

tindakan

sengketa

TERGUGAT dengan

dalam

berdasarkan

Kesimpulan KPU Kabupaten Wonogiri yang menyatakan PENGGUGAT TMS sebagai peserta Pemilu 2014 tersebut

asas

kepastian

hukum,

asas

GG I

merupakan perbuatan yang berkualifikasi hukum melanggar

profesionalitas,asas

asas

umum

TERGUGAT

pemerintahan juga

yang

bertentangan

IN

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas yang menjadi asasbaik.

Perbuatan

dengan

asas-asas

ILA

Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan,


GA D

PE N

GA DI LA

menerbitkan

atau

NT

e.

T AK AR

asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas

UN J

keterbukaan.

Kabupaten Purbalingga :

1319, dan ditetapkan sampling sebanyak 132. Dari hasil

RT

verifikasi faktual menurut TERGUGAT yang MS 15 anggota dan menolak 47 orang. Jumlah tidak sesuai 70 orang. Jumlah anggota

96

orang.

Pengurus

cabang

partai

KA

minimal

JA

PENGGUGAT di Kabupaten Purbalingga menghubungi KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan perbaikan data keanggotaan, namun Ketua KPU Kabupaten Purbalingga

UN

NT

IN

GG

IT

Bahwa perbaikan tahap akhir KTA yang dimasukkan sebanyak

menyatakan tidak perlu melakukannya, sebab “PBB pasti lolos

IT

verifikasi”. Penolakan KPU Kabupaten Purbalingga yang menolak menerima perbaikan data keanggotaan dari pengurus

GG

cabang partai TERGUGAT dengan jaminan bahwa partai TERGUGAT pasti lolos verifikasi faktual di daerah tersebut jelas suatu

IN

merupakan

penipuan,

karena

kenyataannya

KPU

NT

Kabupaten Purbalingga menyatakan partai PENGGUGAT tidak memenuhi syarat di daerah itu. Perbuatan KPU Kabupaten

melanggar asas profesionalitas, asas proporsionalitas dan asas akutabilitas sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

GG I

Perbuatan KPU Kabupaten Purbalingga seperti itu nyata dan

jelas–jelas juga bertentangan dengan asas jujur, asas tertib,

asas-asas penyelenggaraan Pemilu; perbuatan

atau

tindakan

TERGUGAT

NT

Bahwa

IN

asas kepentingan umum dan asas keterbukaan yang menjadi

dalam

ILA

menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan


GA D

PE N

GA DI LA

Purbalingga seperti demikian jelas-jelas melanggar hukum dan

T AK AR

KPU Kabupaten Purbalingga yang menyatakan PENGGUGAT

UN J

TMS sebagai peserta Pemilu 2014 tersebut merupakan perbuatan yang berkualifikasi hukum melanggar asas kepastian

akuntabilitas yang menjadi asas-asas umum pemerintahan

RT

yang baik. Perbuatan TERGUGAT juga bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas

KA

keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas

JA

keterbukaan. Kabupaten Brebes :

a. Bahwa Pengugat telah memasukan KTA sejumlah 1030

UN

NT

IN

GG

IT

hukum, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas

KTA dengan jumlah sampling 103 orang. Hasil verifikasi

IT

yang dilakukan KPU Kabupaten Brebes yang MS 50 orang, menolak 2 orang, dan yang tidak diperiksa 51 orang;

GG

b. Bahwa KPU Kabupaten Berbes pada tahap pertama telah meminta pengurus cabang partai PENGGUGAT untuk

IN

mengumpulkan anggota yang akan diverifikasi di suatu

NT

tempat. Pengurus cabang partai TERGUGAT di Kabupaten Brebes berinisiatif mengumpulkan sampel anggota yang

Anggota sudah berkumpul jam 11.00 sesuai waktu yang telah dijadualkan dan disepakati dengan verifikator KPU Brebas.

Namun,

namun

verifikator

KPU

GG I

Kabupaten

Kabupaten Brebes baru datang pada jam 15.50. Karena

anggota partai PENGGUGAT itu

IN

menunggu cukup lama dalam ketidakpastian, maka para

pulang ke rumahnya

NT

masing-masing. Ketika akan dilakukan perbaikan, para

ILA

anggota partai PENGGUGAT sudah merasa enggan untuk


GA D

PE N

GA DI LA

akan diverifikasi di rumah Abdurahim, Desa Kali Erang Ayu.

T AK AR

datang karena menyaksikan verifikator KPU Kabupaten

UN J

Brebes tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tindakan verifikator KPU Kabupaten Brebes

IT

ini jelas dan nyata – nyata berkualifikasi hukum melanggar asas

hukum,

asas

profesionalitas,asas

umum

TERGUGAT

pemerintahan juga

yang

bertentangan

RT

asas

baik.

Perbuatan

dengan

asas-asas

KA

GG

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas yang menjadi asas-

IN

JA

Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan,

asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan;

UN

NT

kepastian

c. Bahwa KPU Kab. Brebes dalam Berita Acara hasil verifikasi

IT

faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Kab/Kota Nomor 188/BA/XII/2012

mencatat jumlah anggota partai

GG

PENGGUGAT yang menolak 40 orang (Bukti P-21). Namun setelah dilakukan pengecekan ulang oleh DPC PBB Kab.

IN

Brebes ternyata 13 orang di antaranya menyatakan “tidak

NT

pernah menolak sebagai anggota partai PENGGUGAT dan tidak pernah didatangani oleh petugas KPUD Kab. Brebes”

Kabupaten Brebes tidak mengetahui dengan pasti seperti apa

verifikator

KPU

Kabupaten

tersebut

melakukan

GG I

verifikasi. Tiba-tiba saja KPU menyampaikan perbaikan dengan hasil tidak memenuhi syarat. Tindakan dan cara melakukan

verifikasi

seperti

itu

jelas

IN

TERGUGAT

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

NT

dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

ILA

yang baik. Mereka bekerja tidak professional, tidak


GA D

PE N

GA DI LA

(Bukti P-22). Pengurus cabang partai PENGGUGAT di

T AK AR

proporsional dan tidak akuntabel. Mereka juga jelas-jelas

UN J

melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu seperti asas jujur, asas adil, asas tertib, asas kepentingan umum dan

IT

asas keterbukaan, yang berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

RT

a. Bahwa PENGGUGAT telah memasukkan sebanyak 1271

KA

KTA, dan sampel ditetapkan sebanyak 103 orang. Seperti

IN

tugasnya

melakukan

diberitahukan

verifkiasi

kepada

JA

NT

apa verfikator KPU Kabupaten Kebumen menjalankan faktual

pengurus

tidak

pernah

cabang

partai

UN

GG

Kabupaten Kebumen

PENGGUGAT di daerah itu. KPU Kabupaten Kebumen surat

kepada

pengurus

cabang

partai

IT

mengirim

PENGGUGAT meminta untuk menghadirkan 38 orang

GG

anggota ke kantor KPU Kabupaten Kebumen. KPU Kabupaten

Kebumen

melakukan

intimidasi

kepada

IN

pengurus cabang partai PENGGUGAT bahwa berapapun

NT

jumlah anggota yang dihadirkan, partai PENGGUGAT pasti tidak akan lolos verifikasi. Akhirnya dalam verifikasi tahap

memenuhi syarat;

b. Bahwa Tahap kedua PENGGUGAT memasukan sebanyak

GG I

1270 KTA, dan sampel ditetapkan sebanyak 127 orang.

KPU Kabupaten Kebumen sekali lagi mengirimkan surat

IN

meminta pengurus cabang partai PENGGUGAT untuk menghadirkan 50 orang anggota ke kantor KPU Kabupaten

NT

Kebumen. Seluruh anggota yang diminta dihadirkan hadir

ILA

ke kantor KPU Kabupaten Kebumen dan semuanya


GA D

PE N

GA DI LA

pertama, partai PENGGUGAT dinyatakan anggotanya tidak

T AK AR

dinyatakan MS. Namun hasil sidang pleno KPU Kabupaten

UN J

Kebumen menyatakan 85 MS, sedangkan TMS 42, sehingga anggota partai PENGGUGAT di daerah itu

Kebumen

tidak

GG

PENGGUGAT

memenuhi pernah

dalam

syarat.

KPU

mendatangi melakukan

Kabupaten

anggota verifikasi

partai faktual

keanggotaan partai PENGGUGAT (Bukti P-23). Hal ini melanggar

peraturan

perundang-undangan

KA

jelas-jelas

IN

JA

tentang pelaksanaan verifikasi;

c. Bahwa KPU Kab. Kebumen tidak mengakumulasikan hasil verifikasi

pertama

dan

hasil

verifikasi

perbaikan

UN

NT

tidak

RT

IT

dinyatakan

sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU di Provinsi DKI

IT

Jakarta. Dalam Berita Acara KPU Jakarta Barat melakukan penggabungan (Bukti P-24). Jika hal tersebut dilakukan

GG

oleh KPU Kabupaten Kebumen, maka jumlah MS anggota PBB di Kab. Kebumen telah mencapai 125 orang, melebihi

IN

syarat 100 orang. Tindakan KPU Kabupaten Kebumen ini

NT

jelas – jelas melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas,

asas

proporsionalitas,

dan

asas

yang baik. Perbuatan TERGUGAT juga bertentangan dengan

asas-asas

Penyelenggaraan

Pemilu,

yakni

GG I

kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan;

IN

d. Bahwa KPU Kabupaten Kebumen bekerja seenaknya sendiri dalam melakukan verifikasi faktual yang tidak sesuai

NT

dengan tata-cara verifikasi sebagaimana diatur dalam

ILA

peraturan-peraturan KPU. KPU Kabupaten Kebumen tidak


GA D

PE N

GA DI LA


T AK AR

pernah menunjukkan siapa saja dari seluruh kartu anggota

UN J

yang diserahkan untuk dijadikan sampel, dan siapa saja dari sampel yang ditarik oleh KPU Kabupaten Kebumen yang

IT

memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Cara-cara seperti ini rawan manipulasi yang berpotensi merugikan Cara-cara

verifikasi

yang

dilakukan KPU Kabupaten Kebumen bertentangan dengan

KA

asas jujur, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas

IN

JA

proprosionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagai asas-asas penyelenggara pemilu; e. Bahwa

perbuatan

atau

tindakan

yang

dilakukan

UN

NT

PENGGUGAT.

RT

GG

kepentingan

TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan

IT

berdasarkan Kesimpulan KPU Kabupaten Kebumen yang menyatakan PENGGUGAT TMS sebagai perserta Pemilu

GG

2014 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas

IN

yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik,

NT

serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kota Magelang

GG I

Bahwa KPUD Kota Magelang tidak pernah memberikan hasil rekapitulasi terhadap verifikasi anggota Partai Bulan Bintang

IN

yang ada di Kota Magelang. DPC Partai Bulan Bintang Kota

Magelang baru mengetahui hasil verifikasi faktual perbaikan

NT

pada tanggal 18 Desember 2012 setelah masa verifikasi

ILA

perbaikan dinyatakan berakhir. Informasi tersebut diperoleh


GA D

PE N

GA DI LA

kepentingan umum dan asas keterbukaandan bertentangan

T AK AR

setelah mendatangi KPUD Kota Magelang. Oleh karena itu,

UN J

DPC PBB pernah meminta KPU Kota Magelang untuk memverifikasi

ulang

anggota

PBB

di

Kota

Magelang,

Magelang menjawab siap melaksanakannya apabila ada

RT

perintah dari KPU Pusat.

Bahwa dalam konfirmasi via SMS didapatkan jawaban, “bahwa

KA

yang diberitahukan hanya KPU dan Panwaslu, sedangkan

JA

parpol lain tidak.” Hal ini bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun

2014

melalui

Surat

Edaran

KPU

Nomor

UN

NT

IN

GG

IT

bersamaan dengan verifikasi 18 parpol lain, namun KPU Kota

481/KPU/X/2012 point E : yang berbunyi Akses data dan

IT

informasi diberikan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemantau atau pemangku

GG

kepentingan lainnya setiap kegiatan dala tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. (Bukti P-25)

IN

Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT

NT

dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan

KPU

Kota

Magelang

yang

menyatakan

merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas yang menjadi asas-

GG I

asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas

pemerintahan yang baik.

ILA

Kabupaten Banyumas

dengan asas-asas umum

NT

keterbukaandan bertentangan

IN



GA D

PE N

GA DI LA

PENGGUGAT TMS sebagai perseta Pemilu 2014 tersebut

T AK AR a. Bahwa dalam

verifikasi tahap pertama

di Kabupaten

UN J

Banyumas, dari 1080 kartu anggota yang diserahkan, 108 dijadikan sample. Dari jumlah ini yang dinyatakan MS 37

IT

orang. Dalam verifikasi tahap perbaikan jumlah MS 61, jumlah TMS 30, yang meninggal 1 orang, pindah alamat 5

orang yang menyatakan tidak bertemu dengan verifikator, penolakan

KA

dan 7 anggota yang mencabut pernyataan

IN

JA

sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan alasan khawatir dengan kedatangan petugas;

b. Bahwa DPC partai PENGGUGAT belum menerima salinan

UN

NT

RT

GG

orang. Namun diantara yang dinyatakan TMS terdapat 7

F12. Seharusnya KPU Kab. Banyumas mengakumulasikan

IT

hasil verifikasi pertama dan hasil verifikasi perbaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Jakarta Barat

GG

(Bukti P-26). Bila KPU Kabupaten Banyumas melakukan akumulasi seperti yang dilakukan oleh KPU Jakarta Barat,

IN

maka PENGGUGAT seharusnya dinyakan MS sebagai

NT

peserta Pemilu 2014;

c. Bahwa verifikator KPU Kabupaten Banyumas telah tidak

malah bertindak seenaknya yang nyata-nyata merugikan kepentingan

PENGGUGAT.

Tindakan

verifikator

KPU

GG I

Kabupaten Banyumas dalam melakukan verifikasi faktual ini

nyata-nyata telah melanggar asas profesionalitas, asas

IN

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga melanggar asas

NT

jujur, asas adil, asas keterbukaan dan asas kepentingan

ILA

umum yang merupakan asas-asas penyelenggara Pemilu;


GA D

PE N

GA DI LA

bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan verifikasi,

T AK AR d. Bahwa

perbuatan

atau

tindakan

yang

dilakukan

UN J

TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan KPU Kabupaten Banyumas yang

IT

menyatakan PENGGUGAT TMS sebagai perseta Pemilu 2014 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar asas

GG

RT

kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas

yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik,

JA

yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas

kepentingan umum dan asas keterbukaandan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 8.

Bahwa

di

Provinsi

UN

NT

IN

KA

serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu,

Kalimantan

Barat

untuk

memenuhi

IT

ketercukupan 75% Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota sebagaimana

GG

disyaratkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,

IN

menurut TERGUGAT bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat

NT

anggota di 2 (dua) Kabupaten., yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu,

melalui

berita

acara hasil

GG I

verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat

kabupaten nomor: 242/BA/XII/2012, tertanggal 18 Desember

IN

2012, disebutkan bahwa jumlah populasi yang dserahkan oleh

NT

cabang partai PENGGUGAT sebanyak 250 orang dengan sampel 25 orang dan setelah diverifikasi dinyatakan 4 orang

ILA

menolak dan 2 orang tidak diperiksa. Dengan demikian, pada


GA D

PE N

GA DI LA

Kabupaten Kapuas Hulu

T AK AR

verifikasi tahap pertama ini, partai PENGGUGAT dinyatakan

UN J

tidak memenuhi syarat. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata dari 4 anggota yang dinyatakan menolak untuk

bersangkutan telah mengisi formulir F-12 tentang penolakan

RT

sebagai anggota partai yang diverifikasi. Tetapi setelah dicermati, ternyata yang mengisi formulir F-12 bukanlah

KA

Idawati melainkan Ida yang memang tidak tercatat sebagai

JA

anggota partai PENGGUGAT di Kapuas Hulu. Nama Idawati sebagaimana tertera dalam kartu anggota yang diserahkan untuk diverifikasi, ternyata tidak pernah didatangi oleh

UN

NT

IN

GG

IT

diverifikasi hanya 1 (satu) orang, dengan nama Idawati. Yang

verifikator KPU Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-27);

IT

b. Bahwa untuk 2 (dua) sampel anggota partai PENGGUGAT di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu bernama ASIAH dan HERNI

GG

YANTI. Dalam kenyataannya,

terhadap kedua anggota ini,

KPU Kapuas Hulu tidak pernah mendatangani mereka untuk

IN

diverifikasi. Asiah dan Herni Yanti telah menanda-tangani

NT

Surat Pernyataan yang disahkan oleh Kepala Desa, yang menerangkan bahwa keduanya tidak pernah didatangi oleh

kedua anggota tersebut yang jauh dari ibukota kabupaten menyebabkan verifikator sulit untuk mendatangi mereka,

GG I

mengingat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri atas

hutan dan sungai-sungai. Di dalam ketentuan Petunjuk Teknis

IN

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang diterbitkan KPU tertanggal 4 Oktober 2012, poin 3.b.2)b)(7)

NT

disebutkan, “Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai

ILA

politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit


GA D

PE N

GA DI LA

verifikator KPU untuk diverifikasi. (Bukti P-28); Keberadaan

T AK AR

dijangkau dengan sarana transportasi, KPU Kabupaten/Kota

UN J

dapat mengambil sampel dari urutan berikutnya.” Sehingga ketiga nama tersebut selayaknya diganti dengan sample lain,

dari yang berwenang. Namun, apa yang dilakukan oleh KPU

menyatakan

dua

sampel

yang

mereka

tentukan

tidak

KA

memenuhi syarat;

RT

Kabupaten Kapuas Hulu, bukannya mengganti sampel, namun

melakukan

verifikasi

seenaknya

JA

c. Bahwa cara-cara kerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang sendiri

sebagaimana

dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa mereka bekerja

UN

NT

IN

GG

IT

atau diterima keberadaannya berdasarkan surat keterangan

tidak professional, tidak mentaati peraturan teknis verifikasi,

IT

tidak proporsional, tidak tertib dan tidak menjaga kepentingan umum. Cara kerja seperti itu, yang berujung dinyatakannya

GG

partai PENGGUGAT di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memenuhi syarat, nyata-nyata telah melanggar asas-asas

IN

umum pemerintahan yang baik, dan melanggar asas-asas

NT

penyelenggara Pemilu; d. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT

Kesimpulan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan PENGGUGAT TMS sebagai perseta Pemilu 2014 tersebut

GG I

merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum,

asas profesionalitas, asas akuntabilitas yang menjadi asas-

IN


ILA

NT



GA D

PE N

GA DI LA

dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan

T AK AR



UN J


Kabupaten Kayong Utara

Pengurus dan Anggota Partai Politik

Tingkat Kabupaten

Nomor

pada

yang

dibuat

tanggal

18

RT

116/BA/XII/2012

Desember 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KA

Kayong Utara dinyatakan, pada angka 4 hasil verifikasi faktual

keanggotaan

Tingkat

JA

partai PENGGUGAT dinyatakan TMS untuk verifikasi faktual Kabupaten/Kota.

(Bukti

P-29).

Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tersebut dibantah

UN

NT

IN

GG

IT

a. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Faktual Perbaikan

oleh 12 anggota partai PENGGUGAT

yang merasa tidak

IT

pernah didatangani oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara untuk diverifikasi faktual sebagaimana surat pernyataan

GG

terlampir. (Bukti P-30). Problema Kabupaten Kayong Utara mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Kapuas, yakni

IN

sebagian besar kawasan Kabupaten Kayong Utara adalah

NT

kawasan hutan lindung. Penduduk tinggal terpencil yang sangat sulit dijangkau dari ibukota kabupaten. Dalam keadaan ini,

KPU

Kabupaten

Kayong

mengambil

cara

“gampangan” saja, yakni menyatakan partai PENGGUGAT tidak memenuhi syarat, tanpa pernah melakukan verifikasi

GG I

faktual terhadap mereka. Keputusan TERGUGAT aquo yang menyatakan bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat (TMS) di

Kabupaten

Kayong

Utara,

nyata-nyata

IN

keanggotaan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang

NT

bertentangan

ILA

baik. Kerja tidak professional, tidak proporsional, tidak


GA D

PE N

GA DI LA

seperti

T AK AR

akuntabel, tidak jujur, tidak tertib, tidak terbuka, yang

UN J

kesemuanya

merupakan

pelanggaran

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik, dan asas-asas penyelenggara

b. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan

RT

GG

IT

Pemilu;

Kesimpulan KPU Kabupaten Kayong Utara yang menyatakan

IN

KA


NT

JA



UN


IT

keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan dan bertentangan


9.

GG

pemerintahan yang baik. Di

Provinsi

Bali

untuk

memenuhi

ketercukupan

75%

IN

Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah

NT

penduduk atau 1000 anggota sebagaimana disyaratkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

bahwa PENGGUGAT kurang dua Kabupaten/Kota, yaitu:

Kota Denpasar:

GG I

a. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Kota Denpasar

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan

Keanggotaan

Partai

Politik

Nomor:

IN

Faktual

NT

592/BA/XII/2012 dikatakan bahwa jumlah populasi anggota

partai PENGGUGAT sebanyak 592 orang, dengan jumlah

ILA

sampel 65 orang, dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 54


GA D

PE N

GA DI LA

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menurut TERGUGAT

T AK AR orang/jiwa

sesuai

dengan

yang

diverifikasi,

sedangkan

UN J

sebanyak 9 orang/jiwa menolak diverifikasi, jumlah yang tidak diperiksa sebanyak 2 orang, dengan ketentuan jumlah minimal

b. Bahwa berdasarkan jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang telah

RT

diverifikasi oleh KPU Kota Denpasar sebanyak 54 orang/jiwa, masih kurang 3 orang/jiwa lagi yang

dibutuhkan guna

KA

memenuhi syarat minimal anggota Partai Bulan Bintang

JA

sebanyak 57 orang/jiwa. Jumlah kekurangan 3 orang/jiwa oleh

KPUD Kota Denpasar diminta dihadirkan ke kantor KPUD Kota Denpasar. Akan tetapi terhadap ke 3 orang anggota ketika

UN

NT

IN

GG

IT

anggota yang dipersyaratkan adalah sejumlah 57 orang/jiwa;

mau dihadirkan ke kantor KPUD Kota Denpasar ternyata saat

sebagai berikut :

Anggota Partai Bulan Bintang atas nama NURMALA

GG



IT

itu tidak disadari sedang mengalami masalah masing-masing

dengan Nomor KTA : 41.09.000.496., dengan nomor

IN

NIK : 5171015603760007 yang beralamat di Jl.

NT

Penyaringan No. 11 pada saat verifikasi faktual berlangsung, yang bersangkutan sedang melahirkan di

Anggota Partai Bulan Bintang atas nama I NENGAH RENA No. KTA: 41.09.000.931., dengan nomor NIK :

Putra

GG

1

C/2F

pada

GG I

5171023112690161 yang beralamat di Jl. Letda Made saat

verifikasi

faktual

surat penahanan

NT

hal ini ditegaskan berdasarkan

IN

berlangsung kebetulan sedang ditahan di Kepolisian,

kepolisian tersebut (Bukti P-32);

ILA




GA D

PE N

GA DI LA

rumah sakit (Bukti P-31);

T AK AR 

Anggota Partai Bulan Bintang atas nama Muhammad

UN J

Syaheni tidak bisa dihadirkan karena telah meninggal dunia. Petugas KPUD Kota Denpasar yang melakukan

IT

verifikasi sudah mengetahui

bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia

GG

RT

berdasarkan Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Keluarga (Bukti P-33), namun keputusan KPUD Kota

KA

Denpasar menyatakan tidak ketemu dengan yang

IN

JA

bersangkutan.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas KPU Kota Denpasar tidak

memberikan

meninggal

dunia,

solusi

terhadap

anggota

UN

NT

dari keluarga almarhum

melahirkan

dan

ditahan

PBB

yang

oleh

pihak

kepada

IT

kepolisian. Seharusnya KPU Kota Denpasar memerintahkan PENGGUGAT

mengganti

dari

pengurus

cabang

partai

untuk

GG

mengganti anggota-anggota yang tidak dapat dihadirkan tersebut,

atau

sampel

populasi

yang

IN

diserahkan. Namun yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar

NT

adalah langsung memberikan penilaian TMS. Azas Keadilan dalam

Penyelenggaraan oleh

UU

No.

15

sebagaimana Tahun

2011

yang Tentang

Penyelenggaraan Pemilu tidak diindahkan oleh KPU Kota Denpasar;

GG I

d. Bahwa dari daftar anggota yang dinyatakan TMS, terdapat 3

orang yang telah mencabut pernyataan penolakan sebagai yaitu

atas

nama:

Sdr.

Eno

Sudajat,

No.

IN

anggota,

NT

KTA:41.09000460, beralamat di Jl. Kartika III/10, Denpasar

menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan

ILA

Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-34). Sdri. Santi


GA D

PE N

GA DI LA

diamanatkan

Pemilu

T AK AR

Puspita, No. KTA:41.09000464,

beralamat di Jl. Piere

UN J

Tendean No. 31, Dauh Puri, Denpasar, menyatakan bahwa dirinya adalah

anggota

Partai

Bulan Bintang (surat

41.09000496, beralamat Jl. Penjaringan No. 11, Sanurkauh

RT

Denpasar, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai

Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-36).

KA

Namun pencabutan tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kota

JA

Denpasar. Cara kerja KPU Denpasar melakukan verifikasi seperti ini nyata-nyata melanggar asas profesionalitas dan

proporsionalitas serta asas keterbukaan sebagai asas-asas

UN

NT

IN

GG

IT

pernyataan terlampir) (Bukti P-35). Sdri. Nurmala, No. KTA :

umum pemerintahan yang baik. Sikap seperti itu juga

IT

bertentangan dengan asas adil, tertib, dan asas kepentingan umum sebagai asas penyelenggara Pemilu;

GG

e. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan KPU

IN

Kesimpulan

Kota

Denpasar

yang

menyatakan

NT

PENGGUGAT TMS sebagai perseta Pemilu 2014 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum,



GG I



IN


Kabupaten Buleleng

Hasil

Verifikasi

Faktual

KPUD

ILA

Rekapitulasi

NT

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Kabupaten


GA D

PE N

GA DI LA


T AK AR Buleleng

nomor:

133/BA-KPU.Kab.BII/XII/2013,

dikatakan

UN J

bahwa populasi pada tahap II berjumlah 906 orang/jiwa, dengan

jumlah

sampel

sebanyak

91

orang/jiwa,

yang

Buleleng TMS. Bahwa

verifikasi

yang

dilakukan

KPU

Kab.

RT

syarat 6 orang. Hasil Pleno menetapkan PBB di Kabupaten

Buleleng

KA

menyebutkan bahwa 6 orang yang TMS setelah dilakukan



JA

pengecekan didapati keterangan sebagai berikut :

Sdr. Sahban, No. KTA:41.08000399, beralamat di Banjar dinas persiapan Bukit Sari Tegal Linggah Sukasada,

UN

NT

IN

GG

IT

memenuhi syarat verifikasi 69 orang/jiwa, tidak memenuhi

Buleleng, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota

IT

Partai Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P37);

Sdri. Siti Nurhaeni, No. KTA.41.08.000.432, beralamat di

GG



Banjar

dinas

Persiapan

Bukit

Sari

Tegal

Linggah

IN

Sukasada, Buleleng, menyatakan bahwa dirinya adalah

NT

anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain (Bukti P-38);

Kaliasin, Singaraja, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap

GG I

sebagai anggota parpol lain (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-39);

IN

Sdr. A. Majid, Alamat Gg. Taufik, Singaraja, menyatakan

NT

bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain (Bukti P-40);

ILA



Sdr. Anang Yahya, beralamat di Jl. Hasanuddin Gang


GA D

PE N

GA DI LA



T AK AR 

Sdri. Raminah, beralamat Jl. Hasanuddin Gg. Kaliasin

UN J

Singaraja, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai

41)

RT

b. Bahwa salah seorang anggota bernama Toha, beralamat di Jl

Jeruk, Lingkungan Kajanan Barat, Kelurahan Kajanan RT 14

KA

telah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan Surat

JA

Keterangan No 356/19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 14 Moch Anwar dan diketahui oleh Kepala Lingkungan

Kajanan Barat Abdullah Machmud (terlampir) (Bukti P-42).

UN

NT

IN

GG

IT

anggota parpol lain (surat pernyataan terlampir) 1(Bukti P-

Sementara salah seorang anggota bernama Ny Badriah, usia

IT

69 tahun, alamat Jalak Putih I/16 Singaraja, tidak dapat dihadirkan karena menderita sakit lumpuh +-4 tahun. Hal ini

GG

sesuai keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Dr Gede Nuada. (Bukti P-43). Salah seorang anggota bernama

IN

Saniyah, beralamat di BD. Yehbiu, Desa Patas, Kecamatan

NT

Gerokgak, Kab Buleleng, tidak hadir oleh karena sedang bekerja di Denpasar. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari

tertanggal 14 November 2012. (Bukti P-44). Salah seorang anggota bernama Okky Meigawati, beralamat di BTN Panji

GG I

Lestari Lestari Blok A/12, Banjar Dinas Banga, Desa Panji,

Kecamatan Sukasada, Buleleng, tidak hadir oleh karena

IN

sedang mengikuti suaminya bertugas di Lombok, Nusa

NT

Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan

Perbekel Panji no 2510/SK-474.3/Pj 2012 yang ditandatangani

ILA

Perbekel Ketut Artana, S.Sos. (Bukti P-45);


GA D

PE N

GA DI LA

Nyoman Suberata, Perbekel (Lurah) Patas No 503/1162/Ket

T AK AR

c. Bahwa Sesuai ketentuan 481/KPU/X/2012 poin 3.b.2)b)(7)

UN J

seharusnya nama Toha, Ny Badriah, Saniyah, dan Okky Meigawati digantikan oleh sample lain, atau dapat diakui dengan

surat

keterangan

dari

yang

berwenang. Jika pernyataan-pernyataan di atas diterima oleh

RT

KPU Kabupaten Buleleng, maka PENGGUGAT selayaknya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan di kabupaten

KA

tersebut. Oleh karena itu, Keputusan KPU Kabupaten Buleleng

JA

yang menyatakan bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat

(TMS) keanggotaan di Kabupaten Buleleng, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan KPU

dengan asas-asas umum pemerintahan yang Kabupaten

Buleleng

telah

melanggar

asas

IT

baik.

UN

NT

IN

GG

IT

keberadaannya

profesionalitas, keterbukaan dan proporsionalitas serta asas

GG

ketertiban penyelenggaraan negara sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta melanggar asas adil, tertib,

IN

kepentingan umum, keterbukaan dan akuntabel sebagai asas-

NT

asas penyelenggaraan Pemilu; d. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT

Kesimpulan KPU Kabupaten Buleleng yang menyatakan PENGGUGAT TMS sebagai perseta Pemilu 2014 tersebut

GG I



IN


ILA

NT



GA D

PE N

GA DI LA

dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan

T AK AR



UN J


10. Bahwa di Provinsi D.I.Yogyakarta untuk memenuhi ketercukupan

jumlah penduduk atau 1000 anggota sebagaimana disyaratkan

RT

dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menurut kurang dua

JA

seperti diuraikan di bawah ini:

Kabupaten/Kota

KA

TERGUGAT bahwa Pengugat

Kabupaten Sleman :

a. Bahwa pada verifikasi tahap 1 tanggal 29 September 2012

UN

NT

IN

GG

IT

75% Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari

KPU Kab. Sleman tidak melakukan verifikasi anggota kepada

IT

Partai Bulan Bintang sebagaimana jadwal yang ditentukan. KPU Kab. Sleman mengatakan bahwa data anggota Partai

GG

Bulan Bintang Kab. Sleman tidak sesuai dengan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Padahal Pengugat telah

IN

mengumumkan

kepada

publik

pada

tahap

verifikasi

NT

administrasi bahwa Pengugat telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap;

c, pada verifikasi tahap kedua KPU Kab. Sleman mewajibkan DPC partai PENGGUGAT Kab. Sleman agar menghadirkan

GG I

sebanyak 68 anggota. Namun setelah seluruhnya dihadirkan, verifikasi hanya memverifikasi sebanyak 36 orang anggota

IN

seja sedangkan sisanya sebanyak 37 orang ditolak dengan

NT

alasan tidak membawa KTP atau identitas lain sebagai

tambahan identitas KTA. Akibatnya keanggotaan partai

ILA

Pengugat di Kab. Sleman dinyatakan TMS pada rapat pleno


GA D

PE N

GA DI LA

b. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 1 huruf

T AK AR

KPU Kab. Sleman pada tanggal 19 Desember 2012.

UN J

Tindakan verifikator KPU Kabupaten Sleman yang tidak mau memverifikasi anggota meskipun telah menunjukkan kartu

IT

anggota partai TERGUGAT, dengan alasan perlu kartu identitas tambahan seperti KPT adalah tindakan yang

RT

GG

mengada-ada dan tidak pernah dijumpai dalam verifikasi dimananpun di seluruh wilayah negara ini. KPU telah melampau

batas

kewenangannya

untuk

KA

IN

bertindak

NT

JA

memverifikasi keanggotaan seseorang dalam sebuah partai, dan bukannya polisi atau Satpol PP yang melakukan razia

UN

KPT kepada penduduk. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bab III

IT

pasal 8 ayat (2.f) menyatakan : “memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (seper seribu)

GG

dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan

IN

kepemilikan Kartu Tanda Anggota”. Artinya, membawa atau membawa

identitas

lain

tidaklah

membatalkan

NT

tidak

keberadaan anggota tersebut, dan tidak dapat digunakan

c. Bahwa dalam rapat pleno KPU Kab. Sleman pada tanggal 19 Desember 2012 KPUD Sleman tidak membuat notulen atas

GG I

keberatan yang disampaikan secara lisan oleh DPC PBB kab. Sleman. Tindakan KPU Kab. Sleman dengan sengaja

IN

tidak memberikan formulir keberatan kepada DPC PBB Kab.

Sleman terhadap hasil pleno KPU Kabupaten Sleman, jelas kerja

yang

tidak

professional,

NT

menunjukkan

tidak

ILA

proporsional, tidak terbuka, tidak adil dan tidak akuntabel,


GA D

PE N

GA DI LA

untuk menyatakan yang bersangkutan TMS;

T AK AR sehingga

bertentangan

dengan

asas-asas

umum

UN J

pemerintahan yang baik, dan bertentangan pula dengan asas-asas penyelenggara Pemilu;

IT

d. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan

GG

RT

Kesimpulan KPU Kabupaten Sleman yang menyatakan


IN

KA

merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian

JA

NT

hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas yang menjadi

asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga asas-asas

Penyelenggaraan

Pemilu,

yakni

UN

melanggar

kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan

IT

umum dan asas keterbukaandan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.

GG

Kabupaten Kulonprogo

a. Bahwa KPU Kab. Kulonprogo tidak transparan dan terbuka menyampaikan hasil verifikasi faktual anggota partai

IN

dalam

dilapangan.

DPC

Kab.

Kulonprogo

NT

PENGGUGAT

mengirimkan surat resmi dengan nomor 210/001/KPU-Kab-

DPC Kab. Kulonprogo namun KPU Kab. Kulonprogo menolak memberikan. (Bukti P-46);

GG I

b. Bahwa DPC PBB Kulon Progo telah menghadirkan anggota

PBB ke KPU Kulonprogo pada tanggal 15 – 17 Desember

IN

2012 sebanyak 32 orang anggota dan telah diverifikasi dengan keterangan memenuhi syarat, namun dalam rapat

NT

pleno Kulonprogo pada tanggal 19 Desember 2012 KPUD

ILA

menyatakan cabang partai PENGGUGAT tidak memenuhi


GA D

PE N

GA DI LA

013.329599/1/2013 untuk mendapatkan data-data tentang

T AK AR

syarat dalam hal keanggotaan, padahal DPC PBB Kab.

UN J

Kulonprogo telah melaksanakan apa yang diminta KPU Kulonprogo sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU

IT

Kab.

013.329599/XII/2012.

No. (Bukti

210/195/KPU-Kab-

P-47).

DPC

PBB

Kab.

dipersyaratkan

UU

dan

RT

GG

Kulonprogo telah memiliki anggota sebagaimana yang diantaranya

membuat

Surat

KA

Pernyataan bahwa mereka masih sebagai anggota Partai

IN

JA

Bulan Bintang. (Bukti P-48);

c. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo dalam sidang pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan

transparansi

anggota

terhadap

Partai

Politik

hasil

verifikasi khususnya

IT

terhadap

UN

NT

Kulonprogo

PENGGUGAT.Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran

GG

Nomor 481/KPU/X/2012 point E : Akses data dan informasi diberikan

kepada

IN

Provinsi/Panwaslu

Partai

Politik,

Kab/Kota,

Bawaslu/Bawaslu

Pemantau/Pemangku

NT

Kepentingan Lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi Partai Politik berakhir;

menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat (TMS) keanggotaan partai di Kabupaten Kulonprogo, adalah nyata-

GG I

nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,

IN

yakni asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas


NT

yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan

ILA

Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas


GA D

PE N

GA DI LA

d. Bahwa Kesimpulan KPU Kabupaten Kulonprogo yang

T AK AR

kepentingan umum dan asas keterbukaandan bertentangan

UN J

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

e. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan TERGUGAT

IT

dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan KPU Kabupaten Kulonprogo yang menyatakan

GG

RT


adalah jelas dan nyata–nyata merupakan perbuatan yang

IN

KA

melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas

NT

JA

akuntabilitas yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan

UN

Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaandan bertentangan

11.

Bahwa

IT

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. berdasarkan

fakta-fakta

diatas,

TERGUGAT

selain

GG

melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik dan asas – asas Penyelenggaraan Pemilu, juga pelaksanaan verifikasi yang

IN

dilakukan pada kabupaten/kota yang telah diuraikan diatas tidak

NT

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang

politik

dilakukan

dengan

dipertanggungjawabkan

secara

metode ilmiah,

yang

misalnya

dapat dengan

GG I

menggunakan metode sampling”. Dalam metode sampling acak sederhana menurut kaedah ilmiah, jumlah sampel tidak boleh

IN

kurang dari 30 orang, namun TERGUGAT hanya menetapkan

NT

sampel sebanyak 22 orang di Kabupaten Kapuas Hulu dan 13

orang di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Dalam sampling

acak

sederhana

menurut

ILA

metode

kaidah

ilmiah


GA D

PE N

GA DI LA

Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “verifikasi keanggotaan partai

T AK AR

sebagaimana pendapat DR. Fu Xie, Ahli Statistik Universitas

UN J

Indonesia, sebagai berikut:

 Bahwa dalam ilmu statistik ada prinsip dasar yang berlaku

sampel kurang dari 30 unit maka sampel tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

RT

GG

IT

yaitu angka sampel tidak boleh kurang dari 30 unit. Apabila

 Bahwa agar hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan

IN

KA

secara ilmiah dan hasil valid dan tidak bias, maka

JA

NT

pelaksanaan sampling harus mempunyai prosedur yang standar, antara lain:

UN

o Didahului dengan research design seperti ditentukan margin of error untuk menentukan jumlah sampel;

IT

o Pewancara harus di training terlebih dahulu; o Pewancara harus netral tidak boleh berpihak;

GG

o Pewancara tidak boleh disertai oleh aparat pemerintah; o Menggunakan daftar pertanyaan yang seragam, tidak

IN

mengandung unsur-unsur intimidasi dan realiable dan

NT

tidak diperbolehkan pertanyaan kreatif;

o Pengambilan sampel secara random harus benar,

Perlu Pengugat sampaikan bahwa diseluruh Kabupaten/Kota di

GG I

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi D.I

Yogyakarta dan Provinsi Bali yang dinyatakan TMS oleh sebagaimana

yang

telah

diuraikan

di

atas,

IN

TERGUGAT

NT

PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan keanggotaan 1/1000 jumlah penduduk atau 1000 anggota dan telah dinyatakan

ILA

12.

dilaksanakan secara benar.


GA D

PE N

GA DI LA

antara lain menggunakan metode yang benar dan

T AK AR

lengkap memenuhi ketentuan Sistem Informasi Partai Politik

UN J

(SIPOL) TERGUGAT. (Bukti P-49)

13.

Bahwa terhadap perbedaan yang tajam antara PENGGUGAT

PENGGUGAT

telah

mempermasalahkannya

ke

Bawaslu.

RT

Bawaslu dalam Surat Keputusan Sengketa Nomor Permohonan:

006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 pada pokoknya menyatakan tidak dapat menilai kebenaran alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh

KA

IN

GG

IT

dengan TERGUGAT mengenai persyaratan keanggotaan ini,

NT

JA

PENGGUGAT maupun TERGUGAT mengenai persyaratan

keanggotaan partai PENGGUGAT di setiap kabupaten/kota (vide

Bawaslu

menyatakan

UN

Bukti P-2, halaman 71, 72, 73). Namun dalam kesimpulannya, bahwa

partai

PENGGUGAT

tidak

IT

memenuhi syarat 1: 1000 penduduk, sehingga permohonan PENGGUGAT untuk membatalkan Keputusan TERGUGAT aquo

GG

ditolak. PENGGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan dan putusan Bawaslu ini mengandung logika yang tidak sehat. Kalau

IN

Bawaslu tidak dapat menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh

NT

kedua pihak, maka bagaimanakah Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa syarat keanggotaan 1:1000 penduduk bagi partai

argumen PENGGUGAT tentang keterwakilan perempuan di daerah-daerah dan menerima pula argumen PENGGUGAT

GG I

bahwa seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai, tidaklah menyebabkan bahwa partai tersebut menjadi tidak

KESIMPULAN

ILA

IV.

NT

IN

memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.


GA D

PE N

GA DI LA

TERGUGAT tidak terpenuhi. Sementara, Bawaslu menerima

T AK AR

1.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa TERGUGAT

UN J

menerbitkan Keputusan TERGUGAT a quo adalah nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT

IT

tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai sampai ke tingkat kecamatan adalah bertentangan dengan Pasal 8

Penolakan

TERGUGAT

untuk

menyatakan

bahwa

partai

KA

2.

RT

Umum;

IN

GG

ayat (2) huruf d Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

NT

JA

PENGGUGAT memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan

tingkat

UN

minimal 30 persen pada pengurus partai PENGGUGAT

provinsi di Sumatera Barat adalah bertentangan dengan Pasal 8 ayat

IT

(2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;

Penolakan TERGUGAT untuk mensahkan partai PENGGUGAT

GG

3.

dengan alasan adanya PNS yang menjadi Ketua Cabang partai

IN

PENGGUGAT di Kabupaten Bantul adalah juga bertentangan dengan

NT

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Peraturan

GG I

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

IN

Berbagai peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT dalam melakukan

NT

verifikasi juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diatur

oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

ILA

4.


GA D

PE N

GA DI LA

tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

T AK AR

Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

UN J

Perundang-Undangan;

5.

Penolakan TERGUGAT, dalam hal ini KPU Kabupaten Sleman untuk

IT

melakukan verifikasi terhadap anggota partai PENGGUGAT dengan alasan tidak dapat menunjukkan KTP atau kartu identitas lainnya,

partai

PENGGUGAT

tidak

memenuhi

RT

menyebabkan

PENGGUGAT, yang syarat

di

KA

kabupaten tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 8 huruf e

6.

JA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;

Penerbitan Obyek Sengketa didasari oleh verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai PENGGUGAT seluruhnya dilakukan dengan cara-

UN

NT

IN

GG

selain dari Kartu Tanda Anggota partai

cara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

IT

baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan bertentangan

dengan

Asas-Asas

GG

juga

Penyelenggara

Pemilu

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Penerbitan obyek sengketa yang didasari oleh verifikasi faktual

NT

7.

IN

tentang Penyelenggara Pemilu;

terhadap syarat keanggotaan 1:1000 penduduk setiap kabupatan/kota,

secara tegas margin error dalam verifikasi, misalkan margin error 3 (tiga) persen, adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dalam

memetik

sample

tanpa

memperhitungkan

GG I

kesahihannya secara akademis. Apa yang dilakukan TERGUGAT margin

error

IN

menunjukkan TERGUGAT dalam melakukan verifikasi telah bekerja

NT

secara tidak profesional dan propersional, sehingga melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sekaligus melanggar Asas-

ILA

Asas Penyelenggara Pemilu. Sekiranya TERGUGAT secara tegas


GA D

PE N

GA DI LA

dengan menggunakan teknik random sampling tanpa menyebutkan

T AK AR

menyebutkan margin error 2 (dua) persen saja yang lazim digunakan

UN J

dalam metode statistik, maka dengan rata-rata kekurangan jumlah anggota partai TERGUGAT di beberapa kabupaten/kota yang

IT

dikemukakan TERGUGAT yang rata-rata kurang dari 2 persen, maka secara metodologis, partai PENGGUGAT mestinya harus dinyatakan

RT

Tahun2014;

Penerbitan obyek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan

KA

8.

JA

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu adalah beralasan

hukum PENGGUGAT menggugat TERGUGAT sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004

UN

NT

IN

GG

memenuhi syarat untuk ikut sebagai Peserta Pemilihan Umum

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

IT

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan

GG

yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

IN

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

NT

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

c. Selain melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

TERGUGAT

dikemukakan

aquo

juga

dalam

huruf

bertentangan

b,

dengan

Keputusan asas-asas

GG I

penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

9. Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa TERGUGAT selain telah

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

juga

NT

dengan

IN

membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan

ILA

mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-


GA D

PE N

GA DI LA

sebagaimana

T AK AR

asas Penyelenggara Pemilu, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis

UN J

Hakim untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut di atas;

IT

10. TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenangan (abuse of power), tidak cermat atau tidak hati–hati menerapkan peraturan perundang-

RT

Di segala lini, TERGUGAT selalu bersikap “ngotot” ingin benar sendiri, tanpa memperdulikan keberatan-keberatan dari pihak lain;

KA

IN

GG

undangan sehingga berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT.

NT

JA

11. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam

UN

ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun

IT

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo untuk

GG

membatalkan Obyek Sengketa dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Obyek Sengketa, serta mewajibkan TERGUGAT untuk

IN

menerbitkan Keputusan yang baru yang berisi mengikutsertakan

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PENGGUGAT memohon

GG I

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

IN

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

NT

2. Menyatakan batal hukum atau tidak sah Keputusan TERGUGAT

ILA

Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik


GA D

PE N

GA DI LA

V.

NT

PENGGUGAT sebagai peserta Pemilu 2014.

T AK AR

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013, yang

UN J

sepanjang

menyangkut

PENGGUGAT

sebagaimana

yang

disebutkan dalam Lampiran II Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN

IT

2013, tanggal 8 Januari 2013, No.1 PARTAI BULAN BINTANG;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor:

RT

menyangkut PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam

JA

Januari 2012, No.1 PARTAI BULAN BINTANG;

KA

Lampiran II Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi mengikutsertakan PENGGUGAT sebagai partai

UN

NT

IN

GG

05/Kpts/KPU Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013, sepanjang yang

politik yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun

IT

2014;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul

GG

dalam perkara ini.

IN

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah

NT

memberikan jawabannya pada tanggal 15 Pebruari 2013 yang pada pokoknya

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT; 2. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mengenai (a) keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan Partai; (2) tentang

GG I

Pengurus partai yang berstatus PNS, (c) tentang penolakan melakukan verifikasi karena anggota tidak membawa KTP; (d) tentang keanggotaan partai di beberapa daerah;

IN

3. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyampaikan sanggahan/jawaban sebagai berikut:

NT

a. Terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan

ILA

bahwa tidak memenuhinya syarat PENGGUGAT sebagai peserta


GA D

PE N

GA DI LA

sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------

T AK AR

Pemilu karena TERGUGAT salah dalam menafsirkan ketentuan

UN J

Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

30%

keterwakilan

perempuan

pada

semua

tingkatan

kepengurusan, baik kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi

RT

dan tingkat/kabupaten/kota dengan merujuk pada Penjelasan

Pasal 15 huruf d dalam undang-undang a quo seharusnya tafsir

KA

harus juga didasarkan pada undang-undang terkait seperti UU 8/2013 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

tentang

Partai

Politik

yang

pada

JA

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 pokoknya

keterwakilan

perempuan dalam pengurus partai politik hanya berlaku di tingkat pusat

saja

sehingga

PENGGUGAT;

penafsiran

tersebut

UN

NT

IN

GG

IT

(selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menafsirkan bahwa jumlah

merugikan

IT

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, menurut TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT mempersoalkan apakah TERGUGAT

faktual

GG

dalam melakukan verifikasi adiministrasi dan/atau verifikasi terhadap

keterwakilan

30%

perempuan

dalam

Kepengurusan PPB di Provinsi Sumatera Barat nyata-nyata

IN

kekeliruan atau kelalaian sehingga keterwakilan 30% perempuan dalam Kepengursan PBB di Provinsi Sumatera Barat kurang dari

NT

30%, tetapi sebaliknya PENGGUGAT justru mengalihkan isu ke tuduhan

kepada

TERGUGAT

bahwa

TERGUGAT

salah

8/2012 dengan menyatakan bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8

GG I

Tahun 2012 tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

IN

(selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012) bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. menjawab

dalil

PENGGUGAT

terlebih

NT

Sebelum

dahulu

ILA

TERGUGAT perlu menyampaikan bahwa Peraturan KPU Nomor


GA D

PE N

GA DI LA

menafsirkan norma-norma dalam undang-undang in casu UU

T AK AR

14 Tahun 2012 yang dipsersoalkan PENGGUGAT adalah

UN J

peraturan yang bersifat umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari: -

Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

IT

Anggota, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi, “d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang

RT

penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya

GG

30% (tiga puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-

KA

undangan”.

IN

-

Penjelasan Pasal 15 huruf d UU Nomor 8

Tahun 2012

“d.

yang

dimaksud

dengan

JA

NT

tentang Pemilu Anggota, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi, penyertaan

keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

UN

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20,

IT

dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

GG

Tahun 2011 tentang Partai Politik” -

Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2008

IN

(5) Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling

NT

rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan” Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto 2 Tahun 2011 politik

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang

GG I

diatur dalam AD/ART partai politik masing-masing”

Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011

IN

“partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (5) paling

lama

pada forum tertinggi

pengambilan keputusan partai politik pada kesempatan

ILA

-

partai


GA D

PE N

GA DI LA

“kepengurusan

NT

-

T AK AR

pertama sesuai dengan AD/ART setelah undang-undang ini

UN J

diundangkan”

Sementara

kewenangan TERGUGAT membentuk Peraturan KPU

Nomor 14 Tahun 2012 tersebut adalah kewenangan atributif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15

IT

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemililhan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) junctis Pasal 15 huruf d dan Penjelasan Pasal

oleh

karena

PENGGUGAT

hanya

RT

Bahwa

mempertentangkan

KA

peraturan yang dibuat TERGUGAT in casu Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih

JA

tinggi maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan permohonan uji materi (judicial review) peraturan KPU a quo

kepada Mahkamah

Agung dan bukan mempersoalkannya di Peradilan Tata Usaha Negara;

UN

NT

IN

GG

15 huruf d UU 8/2012.

IT

Bahwa TERGUGAT juga memandang perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia adanya Surat Pernyataan DPP Partai Bulan Bintang Nomor: B-855/DPP-Sek/11/1433 H, tanggal 15

GG

Oktober 2012, pada pokoknya menyatakan,

NT

IN

“menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai Bulan Bintang telah mempunyai keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang/atau sebutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:....”

GG I

IN

Bahwa terhadap peraturan KPU a quo sampai saat ini belum pernah

ILA

NT

dimintakan pengujian materiil terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tingggi kepada lembaga yang berwenang in casu Mahkamah Agung sehingga secara yuridis peraturan KPU a quo adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;


GA D

PE N

GA DI LA

Bahwa dengan Surat Pernyataan tersebut telah nyata terbentang di hadapan Majelis Yang Mulia bahwa PENGGUGAT secara expresis verbis sesungguhnya mengakui, menerima, dan tidak mempermasalahkan pengaturan norma keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bahkan secara sadar PENGGUGAT telah mengajukan surat tersebut sebagai salah satu dokumen persyaratan yang diajukan kepada TERGUGAT sesuai dengan Model F3-Parpol;

T AK AR

RT

UN

JA

KA

b. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak ada satu norma apa pun di dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa jika ada pengurus partai yang berstatus PNS menyebabkan partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sehingga Ketua DPC partai PENGGUGAT di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta sah menurut hukum dengan alaasan bahwa hak untuk menjadi anggota partai politik adalah hak konstitusional setiap warga negara.

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

Berdasarkan uraian tersebut, dalil PENGGUGAT yang mencoba mempersoalkan pengaturan norma keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada pengurus tingkat provinsi setelah verifikasi faktual dilakukan dimana PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tingkat provinsi, adalah dalil yang mengadaada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Ibarat pertandingan sepak bola, pemain bola mempersoalkan peraturan sepak bola setelah yang bersangkutan kalah bertanding. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, mohon kiranya dikesampingkan.

GG

Bahwa UUD 1945 menghendaki agar Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas adil yang dikandung dalam norma konstitusi tersebut menghendaki perlakuan yang sama dari aparatur negara dan dari penyelenggara Pemilu

NT

IN

sehingga dibutuhkan pranata yang akan menjamin netralitas dari penyelengara negara termasuk dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil maupun dari penyelenggara Pemilu. Netralitas PNS menjadi sebuah tuntutan yang rasional demi terselenggaranya Pemilu yang adil.

GG I

IN

Bahwa benar setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

ILA

NT

adalah juga benar dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur semua warga negara berhak menjadi anggota partai politik. Akan tetapi dalam


GA D

PE N

GA DI LA

Bahwa ketaatan kepada hukum dan segala peraturan perundangundangan dalam penyelenggaran Pemilu mengikat segala warga negara termasuk lembaga negara atau organ pemerintahan seperti TERGUGAT sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

T AK AR

RT

KA

Bahwa ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan dalam penyelenggaraan Pemilu tidaklah harus tunduk pada satu atau dua undang-undang in casu undang-undang Pemilu dan undang-undang Partai Politik an sic tetapi adalah segala undang-

JA

undang dan peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku;

UN

Bahwa terkait dengan kedudukan PNS yang menjadi Pengurus dan/atau anggota partai politik, TERGUGAT berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

GG

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.

GG I

Bahwa jikalau ada PNS yang mungkin telah menyampaikan surat pengunduran diri namun belum dijawab, atau PNS yang bersangkutan membandel menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tidak pernah mengajukan pemberhentian namun tidak kunjung diberhentikan maka kesalahan itu bukanlah terletak pada PNS yang bersangkutan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT adalah penafsiran yang keliru dan mengada-ada;

ILA

NT

IN

Bahwa TERGUGAT sebagai penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa semua peserta Pemilu tunduk dan patuh kepada segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya demi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan demokratis Dengan


GA D

PE N

GA DI LA

NT

IN

Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik adalah contoh pembatasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas.

T AK AR

UN J

demikian, dalil PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralsan hukum karenanya mohon dikesampingkan.

UN

JA

KA

RT

1) Bahwa pada verifikasi tahap 1 tanggal 29 September 2012 KPU Kabupatan Sleman tidak melakukan verifikasi anggota kepada Partai Bulan Bintang sebagaimana jadwal yang ada, karena KPU Kabupaten Sleman mengatakan bahwa data anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Padahal data SIPOL tidak lagi digunakan apabila terdapat perbedaan dengan data lapangan, bahkan parpol-parpol yang tidak lulus SIPOL pun ternyata tetap dapat diverifikasi faktual; 2) Bahwa pada verifikasi tahap kedua KPU Kabupaten Sleman mewajibkan DPC PBB Kabupaten Sleman agar menghadirkan sebanyak 68 anggota namun setelah dihadirkan anggota tersebut petugas verifikasi hanya memverifikasi sebanyak 36 orang anggota seja sedangkan sisanya sebanyak 37 orang ditolak dengan alasan tidak membawa KTP atau identitas lain sebagai

GG

IT

NT

IN

GG

IT

c. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melampaui kewenangannya karena pada waktu verfikasi faktual meminta identitas tambahan selain Kartu tanda Anggota seperti KTP atau kartu identitas lain. Terhadap dalil tersebut TERGUGAT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

NT

IN

tambahan identitas KTA. Akibatnya DPC PBB Kabupaten Sleman dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Desember 2012. Hal ini karena TERGUGAT melaksanakan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012;

ILA

NT

IN

GG I

d. Terhadap dalil PENGGUGAT berkaitan dengan keanggotaan partai di beberapa daerah utamanya verifikasi tingkat kecamatan, adalah tidak ada kewajiban hukum bagi TERGUGAT untuk melaksanakan verifikasi sampai ke tingkat kecamatan. Hal ini sebenarnya “menguntungkan” partai politik sementara berkaitan dengan Petunjuk Teknis Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang dipersoalkan legalitasnya oleh PENGGUGAT adalah justru untuk


GA D

PE N

GA DI LA

3) Bahwa Dalam membuat daftar nama anggota PBB yang akan diverifikasi Kab. Sleman telah salah dalam menulis alamat anggota PBB tidak sesuai dengan alamat yang ada di KTA sehingga sangat wajar dalam verifikasi faktual tidak ditemukan nama-nama yang bersangkutan.

T AK AR

UN J

menjamin dan memelihara kepastian hukum dan sebagai bentuk profesionalisme penyelenggara Pemilu. Terhadap permasalahan di beberapa daerah yang dipersoalkan PENGGUGAT dapat dijelaskan sebagai berikut:

KA

RT

Pada TAHAP I a) Jumlah sampel 110 orang MS = 42, TMS = 46 Tidak bertemu = 22 Total TMS = 46 + 22 = 68 b) KPU Kabupaten Pekalongan tidak pernah menyarankan untuk tidak usah menghadirkan c) Ada surat pemberitahuan untuk menghadirkan: surat Nomor

JA

192/KPU-Kab-012.329279/XI/2012 tanggal 18 November 2012

NT

IN

GG

IT

1) Kabupaten Pekalongan

tentang Anggota Parpol yang harus dihadirkan ke KPU Kabupaten Pekalongan. Yang isinya untuk menghadir anggota

UN

sejumlah 22 orang disertai daftar nama yang harus dihadirkan, untuk dihadirkan ke KPU Kabupaten Pekalongan tanggal 19 –

IT

24 November 2012 jam kerja (jam 0730 WIB – 16.00 WIB) d) Sampai akhir batas waktu yang ditentukan (24 November

GG

2012), PBB tidak menghadirkan anggota sejumlah 22 orang sehingga dinyatakan TMS ( TMS 46 + tdk bertemu 22 = 68) TAHAP PERBAIKAN

IN

* KTA Perbaikan 1.220

a) Jumlah Sampel 122 orang

NT

MS = 31, TMS = 91 (47 TMS + 44 tidak bertemu) Proyeksi = 31 x 10 = 310, Sehingga PBB Tidak Memenuhi Syarat

b) 4 Desember 2012 : hari pertama Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan

c) 9

Desember

2012

:Pemberitahuan

ke

Partai

Untuk

orang

(TAHAP

I)

dengan

surat

nomor

GG I

menghadirkan anggota partai yang tidak ketemu sebanyak 20

245/KPU-

Kab.012.329279/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012 perihal

IN

Anggota Parpol Yang harus dihadirkan ke KPU Kabupaten Pekalongan

Pemberitahuan ke Partai Untuk

NT

d) 11 Desember 2012 :

ILA

menghadirkan anggota partai yang tidak ketemu dengan surat


GA D

PE N

GA DI LA

Minimal 1/1000 = 984

T AK AR

Nomor 269/KPU Kab.012.329279/XII/2012 tanggal 11 Desember

UN J

2012 dilampiri daftar nama semua anggota partai politik yang tidak ketemu saat verifikasi faktual sebanyak 44 orang, terdiri dari 20 anggota seperti daftar nama pada pemberitahuan tanggal 9

pemberitahuan tanggal 9 Desember 2012 tanggal

16

Desember

2012,

PBB

tidak

pernah

menghadirkan anggotanya sebanyak 20 orang (Tidak pernah ada dalam Buku Tamu/Jurnal Satpam pada hari dan tanggal

f)

KA

tersebut).

17 Desember 2012 : Hari terakhir Tahapan Verifikasi Faktual

JA

(batas waktu terakhir untuk menghadirkan), 44 orang yang diminta dihadirkan tidak dihadirkan sehingga TMS

g) 19 Desember 2012 pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta

UN

NT

IN

GG

e) Pada

RT

IT

Desember 2012 ditambah 24 orang yang tidak ketemu setelah

Pemilu 2014 di Kabupaten Pekalongan, PBB menyampaikan Kabupaten Pekalongan

IT

keberatan melalui Ketua DPC PBB

Teguh Wisnu Wibowo terhadap hasil verifikasi faktual yang

terbuka

GG

dilakukan KPU Kabupaten Pekalongan. Dalam rapat pleno itu

pula

telah

dijelaskan

oleh

KPU

Kabupaten

Pekalongan terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh

IN

PBB, dan Ketua DPC PBB dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten Pekalongan. Namun untuk pertanggungjawaban

NT

kepada DPW PBB dan DPP PBB maka tetap menulis keberatan dalam form keberatan.

2) Kabupaten Batang

Kabupaten Batang untuk melakukan perbaikan sesuai amanat Pasal 19 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2012 dimana surat

GG I

sudah dikirimkan pada tanggal 26 November 2012 dan DPC PBB Kabupaten Batang mempunyai waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 3 Desember 2012 untuk memperbaikinya.

IN

b) Bahwa waktu selama 3 (tiga) hari yang dipermasalahkan DPC PBB Kabupaten Batang untuk menghadirkan keanggotaan partai

NT

politik ke kantor KPU itu sejatinya adalah justru sudah masuk fase verifikasi faktual tahap II yang dilakukan KPU Kabupaten

ILA

Batang yaitu mulai tanggal 4 Desember samai dengan

17


GA D

PE N

GA DI LA

a) Bahwa waktu KPU Kabupaten Batang sediakan DPC PBB

T AK AR

Desember 2012. Hal ini sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2012

UN J

Pasal 20 huruf (h) yang berbunyi, “dalam hal tidak bertemu anggota parpol, KPU Kabupaten/Kota meminta pengurus parpol menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa

IT

verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya”.

sudah

KPU

Kabupaten

Batang

berikan

RT

kenyataannya

sebagaimana tersebut di atas kepada PENGGUGAT dengan

KA

kegiatan menghadirkan keanggotaan partai politik yang tidak ditemukan dalam fase verifikasi faktual

JA

d) Bahwa hari kerja KPUD adalah hari kalender dengan jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB sehingga alasan bahwa KPU tidak melakukan pelayanan yang memadai pada hari Sabtu dan Minggu tidak benar adanya karena Kantor

UN

NT

IN

GG

c) Bahwa PENGGUGAT mencampuradukkan fase perbaikan yang

KPUD tidak tutup pada hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan

IT

tahapan tersebut

e) Bahwa untuk sampel terhadap keanggotaan PBB di wilayah Batang

termasuk

kategori

terjangkau

secara

GG

Kabupaten

transportasi dan informasi, sehingga tidak ada kategori terpencil dan sulit dijangkau dengan sarana transportasi dalam proses

IN

pelaksanaan verifikasi tersebut. Bahwa prinsip verifikasi faktual keanggotaan parpol adalah dengan

NT

cara tatap muka langsung dan mencocokkan serta meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota parpol, sesuai pasal 20 huruf (g) PKPU Nomor 12 Tahun 2012, dan KPU Kabupaten

tersebut, hanya saja anggota parpol yang bersangkutan ada yang berhasil ditemui dan ada juga yang tidak dapat ditemui karena tidak

GG I

berada di tempat. Sebagai catatan petugas kami juga berusaha secara optimal melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi tempat kerja sampel keanggotaan PBB, seperti di tengah sawah atau

IN

di tempat kerja lainnya yang tidak sekedar mengunjungi tempat tinggal saja.

ILA

NT

3) Kabupaten Klaten


GA D

PE N

GA DI LA

Batang telah menemukan alamat masing-masing anggota PBB

T AK AR

a) Berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 759/KPU/XII/2012 tanggal 14

UN J

Desember 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik bagian huruf h bahwa partai politik disimpulkan Memenuhi Syarat (MS) dalam sebuah kabupaten/kota apabila kumulatif

memenuhi

persyaratan

pengurus

inti,

keterwakilan perempuan, kepemilikan kantor, dan keanggotaan. Apabila

salah

satu

unsur

tidak

terpenuhi,

partai

politik

RT

disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). PBB di Kabupaten Klaten tidak memenuhi syarat keanggotaan

KA

b) Berdasarkan hasil verifikasi kepada semua petugas verifikasi KPU Kabupaten Klaten, bahwa dalam menjalankan tugasnya

JA

semua petugas verifikator membawa Tanda Pengenal dan Surat Tugas

c) KPU Kab. Klaten tidak pernah menyampaikan hal bahwa dalam menjalankan vertual anggota akan didampingi pengurus RT.

UN

NT

IN

GG

IT

secara

d) Berdasarkan Surat Edaran No : 481/KPU/X/2012 tentang

IT

Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

GG

2014 di bagian C.3.b.20.(9).(k) bahwa “… untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota partai politik dan meminta paraf anggota partai politik yang bersangkutan atau

IN

anggota keluarganya atau pengurus RT setempat...”. Dengan demikian, pengurus RT setempat dimintakan paraf apabila tidak

NT

bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya. Dalam hal sudah bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya, maka

verifikasi faktual keanggotaan PBB Kab. Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GG I

e) KPU Kab. Klaten tidak pernah langsung menyodorkan berkas untuk ditandatangani anggota. KPU Klaten selalu menyampaikan

maksud dan tujuan kedatangan. KPU Kab. Klaten telah

IN

melaksanakan kegiatan sosialisasi verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014, termasuk di dalamnya terkait faktual

keanggotaan.

Partai

politik

seharusnya

NT

verifikasi

ILA

melakukan sosialisasi kepada anggotanya.


GA D

PE N

GA DI LA

tidak melibatkan RT. KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan

T AK AR

f)

Bahwa Anggota KPU Kabupaten Klaten a.n. H. Muhammad

UN J

Ismail, SE menjawab, “kita ini petugas terbatas mas, waktu mepet, lelah, capek, dan musimnya juga hujan lagi… jadi terpaksa kita minta hadirkan saja,” adalah TIDAK BENAR. Bahwa

pernah dimintai klarifikasi oleh DPC PBB Klaten (Bapak Rahmad) terkait mendatangkan anggota yang tidak bertemu ke Kantor

RT

KPU Kab. Klaten. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf

h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah

KA

diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, bahwa dalam hal tidak bertemu dengan anggota partai politik, Kabupaten/Kota

meminta

pengurus

partai

politik

JA

KPU

menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya;

UN

NT

IN

GG

IT

Anggota KPU Kabupaten Klaten a.n. H. Muhammad Ismail tidak

g) KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan Rapat Pleno

IT

Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten telah mengacu pada ketentuan peraturan

GG

perundang-undangan yang berlaku Dalam rapat pleno terbuka, pengurus PBB Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kabupaten Klaten tidak mengajukan keberatan

IN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu, pada saat Pengurus DPC

NT

PBB Klaten meminta data kegiatan verifikasi faktual belum berakhir/selesai sehingga KPU Kabupaten Klaten tidak memberikan data dimaksud. Pelayanan data dilakukan dengan mekanisme 481/KPU/V/2012

tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

GG I

2014 di bagian E.3.

4) Kabupaten Karanganyar

1. Bahwa terhadap Verifikasi keanggotaan Partai Bulan Bintang

IN

Tahap II:

a. Jumlah populasi 1288, jumlah sampel 10 % sebanyak 129.

ILA

dilapangan di peroleh hasil :

NT

b. Berdasarkan verifikasi faktual keanggotaan oleh petugas


GA D

PE N

GA DI LA

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor

T AK AR

1) Memenuhi syarat sebanyak 28

UN J

2) Tidak memenuhi syarat sebanyak 66 3) Tidak di temukan sebanyak 35

c. KPU Kab. Karanganyar telah menyampaikan Surat Nomor 930/KPU-Kab- 012.329506/XII/2012, tanggal 13 Desember

anggota yang tidak di temukan sebanyak 35, agar di hadirkan

Desember 2012, pukul 16.00 WIB (bukti – 01)

KA

d. Dari 35 anggota yang harus dihadirkan, sampai dengan batas

akhir sebagaimana dimaksud huruf c, anggota yang di

JA

hadirkan sebanyak 24 orang (MS) dan yang tidak dihadirkan sebanyak 11 orang (TMS). (bukti - 02)

e. Berdasarkan huruf b dan huruf d diatas, hasil verifikasi keanggotaan tahap II sebagai berikut :

UN

NT

RT

ke Kantor KPU Karanganyar paling lambat tanggal 17

IN

GG

IT

2012 perihal Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol, untuk

1) Memenuhi Syarat sebanyak 52

IT

2) Tidak memenuhi syarat = 77 3) Hasil proyeksi = 520

Kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat

GG

f.

2. Bahwa pernyataan pada angka 1.2. adalah TIDAK BENAR a. KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan sosialisasi

IN

Penyuluhan Pendaftaran Parpol pada tanggal 31 Agustus 2012, bertempat di Hotel Tamansari Karanganyar, dengan

NT

mengundang seluruh partai politik dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Karanganyar. Namun dalam pertemuan tersebut Pengurus DPC PBB tidak hadir. (bukti-03)

“Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik” kepada partai politik di Karanganyar pada tanggal 3 November 2012,

GG I

bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bahwa

dalam sosialisasi tersebut telah disampaikan kepada parpol mengenai

:

Pelaksanaan

Verifikasi

Administrasi,

tata

dan

susunan

Pengurus

parpol

tingkat

IN

cara/teknis pelaksanaan Verifikasi faktual terhadap Jumlah

Kabupaten/Kota,

NT

Pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30

ILA

% pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, Domisili Kantor


GA D

PE N

GA DI LA

b. KPU Kabupaten Karanganyar telah mengadakan sosialisasi

T AK AR

Tetap dan Keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 atau

UN J

1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan

tingkat

Kabupaten/Kota

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. Bahwa DPC PBB hadir dalam acara

IT

sosialisasi tersebut. Bukti surat undangan dan foto terlampir. (bukti – 04)

RT

hasil verifikasi keanggotaan parpol atas nama paryono, bahwa tidak ada sampel keanggotaan atas nama dimaksud

KA

4. Bahwa pernyataan pada angka 1.4., jika yang dimaksud hasil

verifikasi keanggotaan parpol atas nama Teguh Widiatmoko yang

JA

beralamat di Soko Brujul Jaten RT. 01 / RW. 05, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada alamat tersebut dalam 1 (satu) rumah terdapat 2 (dua)

sampel

yaitu

atas

nama Wijiyanti

UN

NT

IN

GG

3. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 1.3., jika yang dimaksud

Widiatmoko

dan

Teguh

IT

b. Pada saat petugas verifikasi faktual mendatangi alamat rumah yang bersangkutan pada tanggal 7 Desember 2012, di oleh

Wijiyanti,

Teguh

Widiatmoko,

dan

adik

GG

temui

perempuannya

c. Petugas menanyakan tentang keanggotaan partai apakah

IN

yang bersangkutan menjadi anggota parpol. Bahwa sdri. Wijiyanti dan sdr. Teguh Widiatmoko menyatakan bukan

NT

sebagai anggota partai (PBB), dan keduanya menandatangai surat pernyataan bukan anggota parpol sebagaimana formulir F12-parpol

Teguh Widiatmoko sebagaimana terlampir.

5. Bahwa pernyataan pada angka 1.5., jika yang dimaksud hasil

GG I

verifikasi keanggotaan parpol atas nama Suliyo, yang beralamat di Bonosari, Brujul, Jaten RT. 1/RW. 8, bahwa petugas verifikasi telah

mendatangi

dan

bertemu

langsung

dengan

yang

IN

bersangkutan. Dimana pada saat itu yang bersangkutan sedang sibuk melakukan pekerjaan renovasi rumah, setelah petugas

NT

menanyakan perihal keanggotaan parpol, yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai. dikarenakan sedang

ILA

dalam kondisi tangan yang kotor (karena sedang mengaduk


GA D

PE N

GA DI LA

d. Bukti formulir F12-Parpol atas nama sdri. Wijiyanti dan sdr.

T AK AR

semen), yang bersangkutan meminta kepada istrinya untuk

UN J

menandatangani F12-Parpol

6. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 1.5. adalah TIDAK BENAR.

Bahwa

dalam

pelaksanaan

verifikasi

faktual

PENGUNDURAN DIRI” dari keanggotaan parpol berkaitan

berdasarkan

dengan

surat

pernyataan

Komisi

pada

Pemilihan

Umum

angka

1.6.

Nomor

:

588/KPU/XI/2012, tanggal 2 November 2012, perihal Verifikasi

2014,

pada

angka

7.

Apabila

dalam

KA

Faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu verifikasi

faktual

JA

keanggotaan partai politik, seseorang menyatakan bukan sebagai anggota partai politik dan yang bersangkutan tidak bersedia mengisi form F12- Parpol, KPU Kabupaten/Kota mengisi kolom keterangan

pada

formulir

lampiran

2

Model

UN

NT

IN

GG

7. Bahwa

RT

IT

keanggotaan partai politik tidak ada ketentuan mengenai “SURAT

F8-Parpol.

Keanggotaan partai tersebut di nyatakan tidak memenuhi syarat

IT

8. Terhadap pernyataan pada angka 1.7. bahwa data alamat anggota parpol dalam daftar nama anggota parpol, adalah data

GG

yang di serahkan oleh masing-masing partai politik yang bersangkutan. Bahwa pada data alamat anggota parpol PBB, wilayah Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar nomor urut

IN

701 sampai dengan nomor urut 729, alamat RW berurutan dari RW. 007 sampai dengan RW. 035. Bahwa pada alamat RW. 30

NT

s/d RW. 35 (nomor urut 724 sampai dengan 729) terdapat 6 (enam) orang anggota.

b. Tanjung Pitri Astuti dengan alamat Tegalsari RT. 005/RW. 035

GG I

9. Bahwa keduanya dapat ditemui oleh petugas verifikasi dan keduanya menyatakan bukan anggota parpol.

10. Bahwa kesalahan penulisan alamat anggota parpol tersebut

IN

adalah murni kesalahan pengurus DPC PBB, dikarenakan kesalahan tersebut tidak pernah di konfirmasi oleh pengurus DPC

ILA

NT

PBB


GA D

PE N

GA DI LA

Bahwa dari 6 (enam) tersebut ada 2 (dua) orang anggota yang masuk dalam sampel verifikasi, yaitu atas nama : a. Baskoro Muh dengan alamat Tegalsari RT. 005/RW. 032.

T AK AR

11. Bahwa

KPU

Kabupaten

Karanganyar

dalam

pelaksanaan

UN J

verifikasi parpol didasarkan pada data-data yang telah di sampaikan oleh parpol

12. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 1.8. keanggotaan atas

IT

nama SUPADMAN, yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota parpol.

Bahwa berkaitan dengan sampel keanggotaan di wilayah Kecamatan

RT

memenuhi syarat 50 %, pada tahap II terdapat 16 sampel (bukan 15

KA

sampel) , 1 (satu) MS dan 15 (lima belas) TMS. bukti F12-Parpol terlampir, sehingga pernyataan sampel 100% TMS adalah tidak

JA

benar. (Bukti – 09)

Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

UN

NT

IN

GG

Gondangrejo sampel keanggotaan PBB tahap I terdapat 30 sampel,

2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU

IT

Nomor 14 Tahun 2012 beserta Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014. 5) Kabupaten Wonogiri

GG

a) Verifikasi faktual dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 3 November 2012 dan berakhir tanggal 24

IN

November 2012. Sebelum berakhirnya batas akhir verifikasi faktual, yakni sampai pada tanggal 13 November 2012 verifikasi

NT

faktual keanggotaan PBB di Kabupaten Wonogiri telah mencapai 109 orang. Kemudian, KPU Kabupaten Wonogiri berinisiatif mengundang Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri

satunya DPC PBB) sesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan. Koordinasi dimaksudkan untuk mendiskusikan beberapa hal,

Hasil vertual sementara ada 6 partai politik yang harus

memperbaiki, karena jika dikurangi dengan anggota yang

IN

tidak memenuhi syarat dengan membuat Surat Pernyataan

jumlah sampelnya jika proyeksikan ke populasi tidak lagi

NT

akan memenuhi syarat minimal 1.000 anggota;

ILA

-

GG I

antara lain :


GA D

PE N

GA DI LA

yang diprediksi harus memperbaiki daftar keanggotaan (salah

T AK AR -

Bagi anggota yang tidak ditemukan alamatnya maupun

UN J

orangnya karena berada di luar kota atau tidak dikenal di alamat yang tertera dalam KTA atau alamat yang tercantum tidak ada di wilayah yang dimaksud, Parpol diberi

-

Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya para pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri mensepakati

RT

untuk tidak menghadirkan, tetapi langsung memperbaiki,

perbaikan terhadap daftar anggotanya; -

KA

sehingga ada waktu yang lebih panjang untuk melakukan

KPU Kabupaten Wonogiri tidak memaksa untuk membuat tetapi

karena

disepakati

untuk

tidak

JA

pernyataan,

NT

IN

GG

IT

kesempatan untuk menghadirkan;

menghadirkan, maka KPU Kabupaten Wonogiri meminta Pimpinan Partai Politik untuk membuat Surat Pernyataan

UN

yang menyatakan bahwa tidak sanggup menghadirkan anggota yang harus dihadirkan, sehingga masuk kategori

IT

TMS. Alasan para pimpinan Partai Politik, menghadirkan atau tidak sama-sama memperbaiki, sehingga sisa waktu

GG

yang ada lebih baik digunakan untuk memperbaiki daftar keanggotaan dan KTA-nya b) Mengenai daftar sampel yang disampaikan ke DPC PBB

IN

Kabupaten Wonogiri dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPC PBB Kabupaten Wonogiri agar tidak lagi memasukkan nama-

NT

nama yang sudah masuk dalam daftar sampel dalam daftar perbaikan. Oleh karena itu, daftar yang disampaikan hanyalah daftar sampel, bukan hasil verifikasi faktual

melakukan vertual anggota (keberatan point 5.3) sama sekali tidak benar, karena banyak alamat yang ketika didatangi alamat

GG I

yang tercantum tidak ada. Sebagai contoh di wilayah Kecamatan Eromoko: terdapat alamat di dalam KTA yang beralamat di Ds. Serut, RT 001/004, RT 002/004, dan RT 003/004 Kecamatan

IN

Eromoko. Yang dalam daftar anggota tercantum dalam nomor urut 56, 63, 77, 79, 89, 108, 115, 118, 141, 159, 182, 194, 228,

NT

250, 259,262. 263, 264, 299 yang kesemuanya beralamat di

ILA

Desa Ngandong, Kecamatan Eromoko.


GA D

PE N

GA DI LA

c) Terhadap pernyataan bahwa KPUD Wonogiri tidak benar-benar

T AK AR

d) Setelah dilakukan vertual di lapangan, di Desa Ngandong,

UN J

Kecamatan Eromoko tidak ditemukan—baik alamat maupun orangnya. Di Desa tersebut (Desa Ngandong) tidak ada dusun yang bernama Serut.

Eromoko, Kabupaten Wonogiri terhadap 12 orang anggota yang dimaksud

RT

f)

Faktual di Dusun Baleroto, Kelurahan Minggarharjo, Kecamatan

Adapun sebagai gambaran hasil verifikasi faktual terhadap 12

KA

anggota dimaksud dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1) Salami: sudah dilakukan verifikasi yang bersangkutan telah

JA

meninggal dunia

2) Sunarno: tidak ketemu, karena yang bersangkutan kerja di luar daerah Kabupaten Wonogiri (merantau). Tim verifikasi bertemu dengan anggota keluarganya dan meyakini bahwa

UN

NT

IN

GG

IT

e) KPU Kabupaten Wonogrii benar-benar telah melakukan Verifikasi

Sunarno bukan anggota PBB. Sebagai bukti telah dilakukan tim

verifikasi

meminta

IT

vertual,

tanda

tangan

kepada

keluarganya tersebut

GG

3) Sakiyem: memenuhi syarat

4) Sumarni: yang bersangkutan merantau ke Jakarta, tim verifikasi bertemu dengan keluarganya (orang tuanya). Orang

IN

tuanya mengetahui dan meyakini bahwa anaknya yang merantau di Jakarta bukan anggota PBB, sehingga orang

NT

tuanya membuat pernyataan terhadap anaknya. Hal ini sekaligus sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual oleh Tim Verifikasi

luar kota, tetapi bertemu dengan adiknya atas nama TRIYANI yang juga menjadi sampel anggota PBB. Di mana untuk

GG I

Triyani menyatakan sebagai anggota, tetapi kakaknya atas nama Widodo oleh Triyani dikatakan bukan sebagai anggota PBB Kabupaten Wonogiri

langsung

dengan

yang

IN

6) Sri Lestari: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu bersangkutan,

dan

yang

NT

bersangkutan membuat pernyataan yang menyatakan bukan

ILA

anggota PBB Kabupaten Wonogiri.


GA D

PE N

GA DI LA

5) Widodo: tidak ketemu karena yang bersangkutan bekerja di

T AK AR

7) Suratno: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu

UN J

langsung

dengan

yang

bersangkutan,

dan

yang

bersangkutan membuat pernyataan yang menyatakan bukan anggota PBB Kabupaten Wonogiri.

8) Wakino Norejo: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu yang

bersangkutan,

dan

yang

RT


9) Wantino: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu dengan

yang

bersangkutan,

dan

yang

KA

langsung


JA


10) Amit Tohir: telah dilakukan verifikasi faktual dan alamatnya ketemu, tetapi yang bersangkutan bekerja merantau. Tim Verifikasi ketemu dengan orang tuanya (yakni, Ibunya) dan

UN

NT

dengan


IN

GG

IT

langsung

ibunya menyatakan bahwa anaknya tidak pernah menjadi

IT

anggota partai politik.

11) Sarto Saryoko: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu dengan

yang

bersangkutan,

dan

yang

GG

langsung

bersangkutan membuat pernyataan yang menyatakan bukan anggota PBB Kabupaten Wonogiri.

IN

12) Sukadi A. Rozak: telah dilakukan verifikasi faktual dan ketemu alamat rumahnya, tetapi tidak dapat bertemu yang

NT

bersangkutan karena bekerja di luar Kabupaten Wonogiri. Tim Verifikasi bertemu dengan Istrinya bernama HARTANTI.

PBB Kabupaten Wonogiri.

g) Jadi

pernyataan

bahwa

KPU

Kabupaten

Wonogiri

tidak

melakukan verifikasi faktual terhadap ke-12 anggota yang

GG I

dimaksud, tidak benar

h) Tentang pernyataan Kepala Dusun (Kadus) Baleroto yang juga

menjabat Kepala Urusan (KAUR) Desa Minggarharjo yang

IN

bernama Bapak Sularto, KPU pada tanggal 17 Januari 2013 Pk.

19.30-an telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan

NT

melalui telepon dengan hasil, sebagai berikut:

1) Bahwa seingat Bapak Sularto, yang bersangkutan hanya

ILA

menyatakan 5 (lima) orang yang tidak diverifikasi KPU


GA D

PE N

GA DI LA

Di mana istrinya meyakini bahwa suaminya bukan anggota

T AK AR

Kabupaten Wonogiri, atas nama: Salami (meninggal dunia),

UN J

Sunarno, Sumarni (Bapak Sularto menanyakan kepada Sumarni melalui telepon karena Sumarni merantau di Jakarta), Widodo, dan Amit Tohir

Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diuraikan di atas

3) Bapak Sularto sebagai seorang KAUR diketahui menjadi

RT

petugas yang mengedarkan KTA PBB. Tetapi pada saat KPU

GG

IT

2) Kesmuana telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU

melaksanakan Verifikasi Faktual, ditengarai KTA belum

IN

Suara

(PPS)

Desa

Minggarharjo

KA

dibagikan, karena salah satu anggota Panitia Pemungutan atas

nama

Candra

NT

JA

Yogayana pada saat KPU Kabupaten Wonogiri telah selesai melakukan verifikasi mengetahui tumpukan KTA PBB masih berada di meja Bapak Sularto di Kantor Dese setempat.

UN

Bahkan yang bersangkutan (Bapak Sularto) mengakui bahwa beliau telah mengedarkan KTA sesuai nama yang tercantum

IT

dalam KTA, hanya tidak mengetahui apakah sebelum atau sesudah KPU Kabupaten Wonogiri melakukan verifikasi i)

GG

faktual.

Terhadap pernyataan bahwa KPU Kabupaten Wonogiri dalam merlakukan vertual anggota membingungkan, tidak transparan,

IN

tidak menggunakan identitas dan terkesan seakan-akan menTMS-kan DPC PBB Wonogiri serta meminta tanda tangan Surat

NT

Pernyataan kepada anggota PBB untuk menyatakan tidak anggota, sama sekali tidak benar

j)

Setiap

anggota

Tim

Verifikasi

KPU

Kabupaten

semuanya dilengkapi dengan identitas berupa: ID Card dan

GA DI LA

Seragam berupa Rompi verifikasi. Serta tidak mungkin orang yang jelas-jelas anggota PBB dimintai tanda tangan Syrat

GG I

Pernyataan F12. Di samping itu, jika benar yang bersangkutan anggota PBB tidak mungkin yang bersangkutan bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut

IN

k) Pada hari dilakukan Verifikasi Faktual yang dilakukan di Kecamatan Girimarto meliputi 6 (enam) Partai Politik dengan

NT

jumlah sampel sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sampel. Hingga

sore hari belum terjangkau semua, sambil melepas lelah petugas

ILA

Verifikasi dari KPU Kab. Wonogiri atas nama SUYONO, S.Pd


GA D

PE N

Wonogiri

T AK AR

mampir ke salah satu anggota PPK Girimarto (PPK pada Pilgub

UN J

Jateng 2013) yang beralamat di Semagar Duwur RT 01 RW 03, Desa

Semagar,

Kecamatan

Girimarto.

Akhirnya

PPK

menawarkan untuk membantu memverifikasi bersama dengan

nama SADIKAN yang kebetulan juga menjabat sebagai salah satu KAUR di Desa Semagar. Sampel yang berhasil dibantu

RT

dikunjungi sebanyak 13 orang (seluruhnya sampel anggota PBB)

Memenuhi Syarat (dengan Surat Pernyataan) l)

KA

dengan hasil 12 orang Memenuhi Syarat dan 1 orang Tidak

Petugas Verifikasi dari KPU Kabupaten Wonogiri (SUYONO,

JA

S.Pd) adalah petugas yang sama pada Verifikasi Tahap pertama di kecamatan yang sama. Di mana sampel PBB ada 20 orang di Ciman Desa Semagar Kecamatan Girimarto yang hasilnya 20 Memenuhi Syarat

UN

NT

IN

GG

IT

Ketua PPS Desa Semagar (PPS pada Pilgub Jateng 2013) atas

m) Dalam konteks menemui RT, kami jelaskan bahwa, setiap

IT

petugas verifikasi dalam mencari alamat selalu diawali dari laporan dan permisi (Jawa kulo nuwun) kepada aparatur

GG

pemerintah setempat, yakni dari Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga ke RT/RW, sekaligus menanyakan tentang kebenaran dan keberadaan alamat yang dicari

IN

n) Setelah dilakukan klarifikasi benar bahwa salah satu anggota KPU

Kabupaten

Wonogiri

atas

nama

SUYONO

(bukan

NT

MARYONO) mengirimkan SMS kepada Sekretaris DPC PBB Kabupaten Wonogiri. SMS dimaksud bukan untuk mengaburkan informasi, sebagai kawan hanya memberikan informasi sebagai

hasil verifikasi PBB 52 anggota tidak memenuhi syarat.

6) Kabupaten Purbalingga

GG I

Bahwa yang menjadi keberatan PBB kepada KPU Kab. Purbalingga “tidak benar” dan cenderung hanya untuk mencari-cari alasan kesalahan. Untuk lebih jelasnya perlu kami sampaikan kronologis

IN

kegiatan Verifikasi Parpol di Kab. Purbalingga, sbb :

a. Bahwa KPU Kab. Purbalingga telah mengundang semua parpol

NT

yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyampaian

ILA

materi Sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang


GA D

PE N

GA DI LA

bahan pertimbangan, bahwa posisi akhir sebelum dihadirkan

T AK AR

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu

UN J

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota sebanyak 2 kali yaitu pada tgl. 9 Agustus 2012 di Aula KPU Kab. Purbalingga dan pada tgl. 3 September 2012 di Owabong Bojongsari, dan Bp.

IT

H. Achmad Kamal (Ketua DPC PBB Kab. Purbalingga) selalu hadir

RT

pelaksanaan Sosialisasi saja namun juga dilaksanakan lewat

telpon maupun bertemu langsung dengan Petugas Penghubung

KA

atau Pengurus Parpol yang membutuhkan informasi dari KPU Kab. Purbalingga

DPC PBB Kabupaten

JA

c. Bahwa untuk pelaksanaan Vertual Keanggotaan Parpol Tahap I

Purbalingga menyampaikan jumlah

Populasi Anggota sebanyak 1319 dan jumlah anggota yang menjadi

Sampel

sebanyak

132

orang.

Setelah

UN

NT

IN

GG

b. Komunikasi dengan Parpol tidak sebatas hanya pada waktu

selesai

pelaksanaan Vertual, KPU Kab. Purbalingga dengan Surat No. 2012 tgl. 24 November 2012

IT

272/KPU Kab/012-329398/XI/

menyampaikan pemberitahuan tentang hasil pelaksanaan vertual

GG

kepada DPC PBB Kab. Purbalingga dengan hasil sbb : yang Memenuhi Syarat (MS) 15 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 47 orang, Tidak Terverifikasi (Data Panggil) 70 orang, sedangkan

IN

syarat jumlah minimal Anggota yang dibutuhkan agar Parpol dapat MS di Kab. Purbalingga adalah 96 orang.

Dengan hasil

NT

tersebut KPU Kab. Purbalingga menanyakan kepada Bp. H. Achmad Kamal (selaku Ketua DPC PBB Kab. Purbalingga) apakah akan menghadirkan Data Panggil Anggota PBB ke

untuk menghadirkan Data Panggil Anggota PBB ke Kantor KPU Kab. Purbalingga

GG I

d. Pada waktu pelaksanaan Vertual Keanggotaan Parpol Tahap II / tahap perbaikan KPU Kab. Purbalingga menanyakan kepada Bp.

H. Achmad Kamal apakah akan mengganti atau menambah Bp. H. Achmad

Kamal menjawab bahwa

IN

jumlah KTA baru,

sehubungan beliau selaku Ketua DPC PBB hanya bekerja

diberikan

untuk

perbaikan

NT

sendirian / pengurus yang lain pasif dan jadwal waktu yang hanya

sebentar

maka

beliau

ILA

menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menambah


GA D

PE N

GA DI LA

Kantor KPU Kab. Purbalingga, beliau menjawab tidak sanggup

T AK AR jumlah

KTA

baru,

sehingga

untuk

pelaksanaan

Vertual

UN J

Keanggotaan Parpol Tahap II / tahap perbaikan DPC PBB Kab. Purbalingga tetap menggunakan Data KTA lama, dan hasilnya ternyata tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kab. Purbalingga menanyakan apabila PBB Kab. Purbalingga tidak lolos di Kab. Purbalingga, apakah masih dapat mengikuti KPU Kab. Purbalingga menjawab bahwa

RT

Pemilu Tahun 2014?

apabila pada tingkat Nasional PBB dapat lolos maka PBB di Kab.

KA

Purbalingga juga akan dapat mengikuti Pemilu Tahun 2014

Pada waktu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi

JA

Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Purbalingga

tgl 29 Desember 2012 di Kantor KPU Kab. Purbalingga, Ketua DPC PBB Kab. Purbalingga yang hadir mengikuti Rapat Pleno Terbuka setelah dinyatakan TMS tidak mengajukan keberatan, tetapi minta

UN

NT

IN

GG

IT

e. Pada waktu Ketua DPC PBB Kab. Purbalingga datang ke KPU

kebijakan kepada KPU Kab. Purbalingga bagaimana caranya agar

IT

PBB dapat ikut Pemilu Tahun 2014. 7) Kabupaten Brebes

GG

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 bahwa jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 24 November 2012. Pada tanggal

IN

22 November 2012 KPU Kabupaten Brebes mengirim surat Nomor : 337/KPU.Bbs-012.329305/XI/2012 kepada Ketua DPC Partai Bulan

NT

Bintang (PBB) Kabupaten Brebes yang berisi tentang kesulitan KPU Kabupaten Brebes menemukan anggota PBB sejumlah 54 orang karena

alamat

yang

kurang

jelas,

sehingga

agar

menghadirkan anggota PBB di Kantor KPU Kabupaten Brebes, Jl.

GA DI LA

MT. Haryono No.76 Brebes jam 08.00 s/d 16.00 WIB Menanggapi permohonan KPU Kabupaten Brebes tersebut, pengurus

GG I

DPC PBB Kabupaten Brebes (Sdr. Misbakhul Munir selaku Ketua dan Sdr. Tamrin selaku Sekretaris) mengeluhkan bahwa secara internal partai tidak ada anggaran untuk menghadirkan anggota PBB

IN

dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Brebes. Sehingga pengurus DPC PBB Kabupaten Brebes minta agar KPU Kabupaten Brebes

NT

bisa datang ke Bumiayu dan pengurus DPC PBB Kabupaten Brebes akan mengusahakan mengumpulkan anggota PBB yang ada di

ILA

wilayah Brebes Selatan.


GA D

PE N

dimohon

T AK AR

Menanggapi permintaan pengurus DPC PBB Kabupaten Brebes Brebes siap memfasilitasi dengan

UN J

tersebut, KPU Kabupaten

menjadwalkan datang ke Bumiayu pada hari Jum’at, 23 November 2012 Jam 15.00 WIB (dan disetujui oleh Sdr. Tamrin selaku Sekretaris PBB Kab. Brebes dengan memberi informasi untuk

IT

ketemu di rumah Bapak Abdurahim, desa Kalierang Bumiayu). Pada hari H, yakni Jum’at, 23 November 2012 dengan menggunakan

RT

virifikator KPU Kabupaten Brebes yang terdiri dari : Masykuri (Ketua

KA

KPU), Ziza Tritura Ananda (Sekretaris KPU), Imansyah Budiono (staff), Agus Wahyono (staff), dan Ngatimin (sopir) datang di rumah

JA

Bapak Abdurahim, desa Kalierang Bumiayu jam 14.50 WIB. (Bukan jam 15.50 WIB sebagaimana dimaksud Pemohon). Sesampainya di rumah Bapak Abdurahim (saat itu hujan sangat deras) yang ada hanya : Sdr. Tamrin (Sekretaris DPC PBB), Bapak Abdurahim (Tuan

UN

NT

IN

GG

mobil dinas KPU Kab.Brebes Nomor Polisi G – 9509 – ZG, Tim

rumah), dan 2 orang lainnya (kami tidak mengenal mereka). Bapak

IT

Abdurahim mempertanyakan kenapa Tim dari KPUD Brebes baru datang ? padahal anggota sudah kumpul jam 11.00 WIB. Kemudian

GG

kami jelaskan bahwa KPU Kabupaten Brebes sejak awal sudah memberitahukan kepada pengurus DPC PBB Kabupaten Brebes (dengan Sdr.Tamrin - Sekretaris DPC PBB Kab.Brebes) bahwa

IN

jadwal ke Bumiayu adalah hari Jum’at, 23 November 2012 Jam 15.00 WIB Kami kemudian bertanya, “siapa yang berinisiatif mengumpulkan

NT

orang di rumah bapak Abdurahim sejak jam 11.00 WIB..?” Kemudian dijawab oleh bapak Abdurahim bahwa Sdr. Tamrin (sekretaris DPC PBB Kabupaten Brebes) yang menyuruh anggota PBB yang ada di

WIB Ketika kami tanya kepada Sdr. Tamrin (Sekretaris DPC PBB Kabupaten Brebes) yang hadir di Bumiayu saat itu, “apakah KPU

GG I

Kabupaten Brebes menjanjikan bertemu di Bumiayu pada hari Jum’at, 23 November 2012 jam 11.00 WIB?” Dijawab oleh Sdr.

Tamrin (Sekretaris DPC PBB Kabupaten Brebes), “TIDAK, Tim dari

IN

KPU Kabupaten Brebes akan datang pada hari Jum’at, 23 November

2012 jam 15.00 WIB”. Disaat itulah diakui oleh Sdr. Tamrin

NT

(Sekretaris DPC PBB Kabupaten Brebes) bahwa dia memang

berinisiatif untuk mengumpulkan anggotanya di sekitar Bumiayu

ILA

sebelum tim verifikasi faktual dari KPU Kabupaten Brebes datang di


GA D

PE N

GA DI LA

sekitar Bumiayu kumpul di rumah bapak Abdurahim pada jam 11.00

T AK AR

Bumiayu. (kami tidak tahu ada motif apa Sdr. Tamrin mengumpulkan

UN J

anggotanya sejak jam 11.00 WIB). Sementara itu, kami dari tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Brebes sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, datang di rumah bapak Abdurohim desa Kalierang Bumiayu sebelum jam 15.00 WIB. Hal ini untuk

IT

menunjukkan bahwa kami berusaha untuk bertindak profesional dan tepat waktu. Namun, sungguh kami sangat KECEWA dengan

RT

dikatakan KPUD datangnya jam 15.50, sungguh itu adalah FITNAH

KA

karena kami datang sebelum waktu sholat Asar tiba yakni sekitar jam 14.50 WIB. Karena ketika adzan Asar berkumandang, kami mohon

JA

izin untuk melaksanakan sholat Asar berjamaah di mushola di dekat rumah bapak Abdurohim.

Persoalan anggota sudah bubar, sejujurnya kamipun tidak yakin sepenuhnya, apakah benar pada jam 11.00 WIB telah berkumpul

UN

NT

IN

GG

tuduhan PBB yang memutar balikkan fakta di lapangan. Apalagi

anggota PBB di rumah Bapak Abdurahim. Karena fakta yang ada

IT

sore itu KTA masih dipegang oleh Sdr.Tamrin dan Bapak Abdurahim masih dalam bentuk lembaran (belum dipotong per KTA). Selain itu,

GG

kalau memang sudah terkumpul, logikanya banyak kursi yang telah disediakan oleh tuan rumah / pengurus PBB. Selain itu, kami juga tidak diperlihatkan daftar hadir mereka yang pada jam 11.00 WIB

IN

sudah hadir di rumah bapak Abdurahim (berapa yang hadir, siapa nama yang hadir, dan nomor KTA/KTP yang hadir).

NT

Akhirnya, Tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Brebes yang sudah datang di Bumiayu tetap minta untuk bertemu langsung (face to face) dengan anggota PBB yang namanya masuk menjadi sampling

Jawa Tengah (terlampir). Namun Sdr.Tamrin (Sekretaris DPC PBB Kab.Brebes) dan Bapak Abdurahim (tuan rumah) tidak sanggup

GG I

untuk mengantar dan menunjukkan ke alamat anggota partai mereka sendiri. Akhirnya kami pulang ke kantor KPU Kabupaten Brebes

dengan hasil tidak bertemu satupun anggota Partai Bulan Bintang di

IN

wilayah Brebes Selatan.

Pengurus DPC PBB Kabupaten Brebes tidak mampu menunjukkan

NT

anggotanya kepada tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Brebes karena alamat dalam KTA dan rekapnya tidak jelas, sehingga

ILA

mengaku kesulitan menemukannya (apalagi tim verifikasi faktual KPU


GA D

PE N

GA DI LA

verifikasi faktual Partai Bulan Bintang Kabupaten Brebes Provinsi

T AK AR

Kabupaten Brebes). Bahkan ketika disingkronkan antara KTA dan

UN J

KTP anggota PBB ada hal yang “aneh” yakni ternyata ada salahsatu KTP anggota PBB yang tertulis dalam fotocopy KTPnya beragama KATOLIK.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai

IT

Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Brebes kesulitan menemukan anggota parpol sebagaimana tercantum dalam karena

alamat

yang

tidak

lengkap

tanpa

RT

sampel

mencantumkan RT/RW. Oleh karena itu KPU Kabupaten Brebes

KA

telah mengirim surat nomor : 359/KPU.Bbs-012.329305/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal : Verifikasi Faktual Anggota Hasil

JA

Perbaikan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten

Brebes. Dengan surat resmi KPU Kabupaten Brebes tersebut, berdasarkan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

UN

NT

IN

GG

daftar

Tahun 2014 huruf C angka 3 pada point b. Angka 2) huruf b) angka

IT

(9) huruf (f) menyebutkan bahwa “Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU

GG

Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik

untuk

menghadirkan

anggotanya

di

Kantor

KPU

Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual”. Juga

IN

pada huruf (h) “Apabila sampai akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor KPU

NT

Kabupaten/Kota, keanggotaannya dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT”.

Sampai dengan akhir jadwal verifikasi perbaikan sebagaimana telah

Desember 2012) anggota Partai Bulan Bintang yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 62 orang dengan hasil proyeksi 620 sehingga

GG I

kesimpulannya Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Brebes TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).

Terkait dengan dalil ”13 orang diantaranya menyatakan tidak pernah

IN

menolak sebagai anggota PBB dan tidak pernah didatangani oleh

petugas KPUD Kab. Brebes”, hal tersebut karena KPU Kabupaten

NT

Brebes berpedoman kepada Petunjuk Teknis dimana ketika tidak dapat menemukan anggota parpol, maka KPU Kabupaten/Kota untuk

meminta

parpol

yang

bersangkutan

ILA

berhak

untuk


GA D

PE N

GA DI LA

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 (yaitu tanggal 17

T AK AR

menghadirkan anggotanya di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

UN J

telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Oleh karena namanama anggota Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar dalam sample tidak jelas alamatnya, KPU Kabupaten Brebes mengirim surat nomor :

IT

359/KPU.Bbs-012.329305/XII/2012

tanggal

14

Desember

2012

perihal : Verifikasi Faktual Anggota Hasil Perbaikan kepada Ketua

DPC

PBB

Kabupaten

Brebes

RT

pengurus

berkewajiban

untuk

KA

menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten Brebes sampai

dengan akhir masa verifikasi faktual (17 Desember 2012). Namun,

pengurus

DPC

PBB

JA

sampai dengan akhir masa verifikasi faktual (17 Desember 2012) Kabupaten

Brebes

TIDAK

MAMPU

MENGHADIRKAN semua anggota yang tercantum dalam lampiran surat

KPU

Kabupaten

Brebes

nomor

:

UN

NT

IN

GG

DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Brebes. Selanjutnya

359/KPU.Bbs-

8) Kabupaten Kebumen

IT

012.329305/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.

Bahwa benar pada tahap I, Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan

GG

fotocopy KTA sebanyak 1.271 namun setelah diteliti banyak KTA ganda dan penempatan/ penyusunannya tidak sinkron (tidak teratur) dengan daftar nama dan setelah dihitung ulang fc. KTA hanya

IN

berjumlah 1.024 sehingga jumlah sampel 103; Setelah dilakukan verifikasi faktual dihasilkan data sebagai berikut :

NT

MS = 33 ; TMS = 31 ; Tidak Ketemu = 39 Dihadirkan PBB = 7 (PBB diminta menghadirkan 39 anggota, tetapi hanya mampu menghadirkan 7 anggota), Setelah 7 anggota

Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jumlah anggota yang memenuhi syarat menjadi 40 anggota (proyeksi 400 orang), sehingga

GG I

belum memenuhi jumlah anggota yang dipersyaratkan yaitu minimal 1.000 anggota. Oleh karena itu PBB diminta melakukan perbaikan

keanggotaan dengan menyerahkan fotokopi KTA kembali, dengan

IN

prosedur dan mekanisme yang sama.

Pada tahap perbaikan PBB menyerahkan fc. KTA sebanyak 1.270

NT

KTA, sehingga sampel 127 dan setelah diverifikasi faktual dihasilkan

anggota yang MS sebanyak 35 dan yang TMS 42 orang, dan yang

ILA

tidak bertemu sebanyak 50 orang. Sesuai dengan petunjuk teknis


GA D

PE N

GA DI LA

dihadirkan , menambah jumlah MS menjadi 40.

T AK AR

verifikasi faktual keanggotaan dari KPU RI, bahwa untuk anggota

UN J

yang tidak diketemukan, parpol diminta menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten. PBB menghadirkan 50 orang clan semuanya MS, sehingga jumlah MS menjadi 85 orang (proyeksi 850 orang), sedang TMS tetap 42 orang, oleh karena itu PBB tetap tidak memenuhi

IT

proyeksi persyaratan jumlah minimal 1.000 orang di Kabupaten

a) Pada verifikasi faktual tahap I dan II petugas KPU Kota Magelang

KA

tidak pernah memberikan informasi kepada Partai Politik bahwa

semua Partai Politik Caton Peserta Pemilu 2014 akan lolos

JA

verifikasi;

b) Bahwa KPU Kota Magelang telah mengirimkan Surat Nomor 266/KPU-Kota Mgl/012.329568/XI/2012 tanggal 25 November 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

UN

NT

RT

9) Kota Magelang

IN

GG

Kebumen;

Caton Peserta Pemilu 2014 Tahap I untuk DPC PBB Kota

c)

IT

Magelang;

Pada tanggal 18 Desember 2012 Ketua DPC PBB Kota

GG

Magelang bersama 1 (satu) orang yang mengaku dari DPP PBB datang ke kantor KPU Kota Magelang untuk menanyakan hasil verifikasi faktual tahap II. KPU Kota Magelang menjawab bahwa

IN

hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan akan disampaikan tanggal 19 Desember 2012 dalam rapat pleno

NT

terbuka sebagaimana tersebut dalam Surat KPU Kota Magelang Nomor 70/UND//XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi

Magelang yang sudah dikirim ke kantor DPC PBB Kota Magelang;

GG I

Bahwa verifikasi faktual hasil perbaikan dilaksanakan pada

tanggal 4 s.d 17 Desember 2012 sesuai dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2012 dan hasilnya disampaikan dalam Rapat Pleno

IN

Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Magelang yang

NT

dilaksanakan secara serentak se Provinsi Jawa Tengah tanggal

19 Desember 2012 sebagaiman Surat KPU Provinsi Jawa

ILA

d)


GA D

PE N

GA DI LA

Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota

T AK AR Tengah

Nomor

995/KPU

Prov-012/11/XI/2012

tanggal

24

UN J

November 2012;

e)

KPU Kota Magelang tidak pernah mengirimkan sms kepada

Partai Politik Caton Peserta Pemilu 2014 sebagaimana yang disebutkan dalam surat keberatan; Pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil

Verifikasi Faktual Parpol Caton Peserta Pemilu Tahun 2014

RT

Tingkat Kota Magelang tanggal 19 Desember 2012 bertempat di Gedung Pertemuan Daun Salam JI. P. Senopati No. 9 Magelang

KA

pukul 12.30 WIB pengurus DPC PBB Kota Magelang tidak hadir sehingga tidak dapat mengajukan keberatan Karena pengurus

JA

DPC PBB Kota Magelang tidak hadir pada Rapat Pleno Terbuka

Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Caton Peserta Pemilu Tahun 2014, maka Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Magelang

UN

NT

IN

GG

IT

f)

untuk DPC PBB Kota Magelang disampaikan kepada Ketua DPC

IT

PBB Kota Magelang tanggal 21 Desember 2012 yang diterima oleh Dadang Suhendar (tanda terima terlampir). Adapun yang

GG

diserahkan berupa Berita Acara beserta Lampiran 1 Model F8Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol beserta Model F12-Parpol atas nama: Hariyono, Suharman, Subagiyono, dan Supardi

IN

(formulir Model F12-Parpol terlampir)

NT

Keanggotaan PBB Kota Magelang tidak memenuhi syarat pada Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut : a. Tahap I Jumlah Populasi = 141 ; Sampel = 15

MS = - ; TMS = 7 Rincian TMS = 5 orang membuat F12-Parpol, 2 orang menyatakan bukan anggota PBB namun tidak membuat F12-

GG I

Parpol

b. Tahap II

Syarat minimal keanggotaan = 13 MS = - ; TMS = 4

IN

Jumlah Populasi = 145 ; Sampel = 15

NT

Rincian TMS = 4 orang membuat F12-Parpol.

ILA

10) Kabupaten Banyumas


GA D

PE N

GA DI LA

Syarat minimal keanggotaan = 13

T AK AR

RT

KA

JA

UN

GG I

IN

NT

ILA


GA D

PE N

GA DI LA

NT

IN

GG

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

a. Deskripsi Data keanggotaan PBB yang diserahkan di Kabupaten Banyumas dan hasil verifikasi faktual sebagai berikut : 1. Tahap I, Data keanggotaan yang diserahkan sebanyak : 1.088, KPU Kabupaten Banyumas menarik sampel 10 % sebanyak : 108. Hasil verifikasi faktual Tahap I sebagai berikut. MS : 37 TMS :71 2. Tahap II, Data keanggotaan yang diserahkan sebanyak 1.000, KPU Kabupaten Banyumas menarik sampel 10 % sebanyak : 100. Hasil verifikasi faktual Tahap II sebagai berikut. MS : 65 TMS : 35 b. Proses verifikasi Faktual oleh Verifikator KPU Kabupaten Banyumas 1. Proses verifikasi faktual Tahap I a) KPU Kabupaten Banyumas menugaskan Verifikator untuk melakukan verifikasi untuk sampel anggota PBB berbasis daerah pemilihan. Setiap verifikator diberi kartu identitas, surat tugas serta lampiran nama-nama anggota parpol PBB yang menjadi sampel, tanda bukti kunjungan serta formulir F-12. Berdasarkan rincian yang terdapat dalam Tanda Bukti Kunjungan b) Seluruh sampel anggota PBB sudah diverifikasi oleh verifikator Anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, diantaranya :Ikhda Aniroh, Diro, Riyadi, Kasworo ,Sudiono, Dwi Huda Wibowo, ,M.Amin Nurhadi, Sigit Budiyanto, Sarikasih, Sigit Gatot sukoco c) Rincian hasil verifikasi sebagai berikut. Sampel : 108, MS : 37, TMS : 71 ( terdiri dari TMS(mengisi F-12) = 47, TK (tidak ketemu) : 14, TD (Tidak Dikenal) : 10 ). Untuk anggota yang dinyatakan TMS terdiri dari dua kategori, pertama, yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik PBB, (dibuktikan dengan penandatanganan formulir F-12, kedua nama anggota tersebut sudah meninggal (dibuktikan dengan pernyataan sudah meninggal dari keluarga). Untuk anggota yang tidak ketemu mayoritas karena sudah pindah alamat, atau tidak diketahui alamat terbaru. Untuk anggota yang tidak dikenal, dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua RT/RW yang pada intinya menyatakan bahwa namanama yang terdaftar sebagai anggota PBB bukan warga dilingkungan tersebut, dan tidak dikenal d) Terhadap nama-nama anggota yang tidak ketemu dan tidak dikenal, KPU Kabupaten Banyumas segera berkoordinasi dengan ketua PBB di Kabupaten Banyumas (Bapak Sidik Pramono) atau yang mewakili(Amin Mustolih) akan tetapi yang bersangkutan tidak sanggup menghadirkan nama-nama yang tidak dikenal dan tidak ketemu)

T AK AR

RT

KA

JA

UN

GG I

IN

NT ILA


GA D

PE N

GA DI LA

NT

IN

GG

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

e) Dalam setiap kunjungan, ada tanda bukti kunjungan yang memuat nama, partai politik, waktu kunjungan (tanggal dan jam) serta tanda tangan anggota yang dikunjungi serta kolom keterangan. (jika diperlukan, kopian data akan kami siapkan guna pembuktian dipersidangan) 2. Proses verifikasi faktual Tahap II a) KPU Kabupaten Banyumas menugaskan Verifikator untuk melakukan verifikasi untuk sampel anggota PKBIB berbasis partai politik. verifikator untuk partai PPRN adalah : Sigit Budiyanto, M Amin Nurhadi, Titi Moeljani, Dwi Huda Wibowo, Sigit Gatot Sukoco, dan Tri Dadi Septoni b) Setiap verifikator diberi kartu identitas, surat tugas serta lampiran nama-nama anggota parpol PBB yang menjadi sampel, tanda bukti kunjungan serta formulir F-12. Berdasarkan rincian yang terdapat dalam Tanda Bukti Kunjungan, sehingga apabila ada pernyataan anggota partai khawatir dengan kedatangan petugas maka itu tidaklah benar ( contoh kasus , Narisem yang beralamat di desa Karangkemiri , Kecamatan Pekuncen, orang tersebut takut ketika Verifikator (Titi Moeljani ) datang kerumahnya padahal Ibu Titi Moeljani dilengkapi dengan surat tugas, ID Card Verifikator, dan karena Verifikator perempuan maka bahasanya lebih halus sehingga tidak ada alasan anggota partai takut) c) Terhadap hasil verifikasi faktual terhadap nama-nama anggota yang tidak ketemu dan tidak dikenal, KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil verifikasi kepada ketua PBB atau yang mewakili (Bapak Sidik Pramono)atau yang mewakili (Amin Mustolih), agar yang bersangkutan dapat menghadirkan dan atau memastikan alamat yang bisa dikunjungi oleh verifikator karena alamat yang diserahkan ke KPU hanya nama Desa d) Rincian hasil verifikasi PBB Tahap II adalah sebagai berikut : MS : 65, TMS : 35 (TMS terdiri dari : a). bukan anggota partai politik sejumlah 27 (dibuktikan Surat Pernyataan F12, b). Tidak ketemu(TK) sejumlah 2 Orang/Tidak di kenal(TD) sejumlah 6 Orang : karena alasan pindah transmigrasi keluar jawa, TKI, serta pindah alamat tidak diketahui e) Dalam setiap kunjungan, ada tanda bukti kunjungan yang memuat nama, partai politik, waktu kunjungan (tanggal dan jam) serta tanda tangan anggota yang dikunjungi serta kolom keterangan. (jika diperlukan, kopian data akan kami siapkan guna pembuktian dipersidangan)

T AK AR

RT

KA

JA

UN

IN

GG

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

c. Dalam rapat Pleno terbuka Hari Rabu, 19 Desember 2012, jam 10.45 WIB, di KPU Kabupaten Banyumas, Pimpinan Parpol PBB tidak dapat hadir dan diwakilkan Amin Mustolih membawa surat mandat dari pimpinan Partai PBB. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/KPU/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 dalam Rapat Pleno Terbuka , Pengurus Partai Politik Yang telah memperoleh mandat Pimpinan DPC dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual. Amin mustolih utusan Pimpinan Partai PBB menyampaikan keberatan kepada KPU Banyumas yaitu Verifikator KPU yang mengunjungi anggotanya menakut-nakuti (contoh, Narisem) dan meminta kepada KPU banyumas untuk mengakumulasikan hasil verifikasi pertama dan verifikasi perbaikan. Jawaban Ketua KPU Banyumas atas keberatan PBB adalah Verifikator KPU dalam melakukan Verifikasi Faktual dilengkapi dengan dengan ID card Verifikator, Surat tugas , sera cuplikan anggota Partai PBB yang masuk sampel serta berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat (RT/RW/Desa) sehingga apabila di anggap menakut-nakuti sehingga anggotanya mengisi F12 adalah tidak berdasar, kemudian adanya permintaan mengakumulasi hasil Verifikasi pertama dengan hasil verifikasi perbaikan maka KPU Kabupaten Banyumas tidak berwenang karena tugas KPU Kabupaten/Kota hanya membantu KPU pusat untuk memverifikasi di tingkat Kabupaten dan segala Kebijakan/Peraturan dibuat oleh KPU Pusat, intinya KPU Kabupaten Banyumas hanya menjalankan ketentuan yang di buat oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi sehingga tidak berwenang untuk mengakumulasikan Hasil Verifikasi pertama dan Verifikasi Perbaikan.

GG I

IN

ILA

NT

11) bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan di Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi ketercukupan 75 %


GA D

PE N

GA DI LA

NT

d. Dalam masa Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Banyumas selalu menjalin komunikasi by phone dengan baik dengan semua Partai Politik termasuk PBB; e. KPU Kabupaten Banyumas, telah melakukan proses verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan arahan KPU dan KPU Provinsi; f. Pernyataan Keberatan yang di sampaikan DPP PBB pada Bawaslu bahwa “Seharusnya KPUD Banyumas mengakumulasikan hasil verifikasi pertama dan hasil verifikasi perbaikan “ adalah salah sasaran, karena KPU Banyumas menjalankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai arahan KPU Pusat dan KPU Provinsi, Peraturan dan kebijakan ada di KPU Pusat dan KPU Banyumas hanya menjalankan saja;

T AK AR

RT

UN

JA

KA

a. Kabupaten Kapuas Hulu Bahwa data jumlah penduduk Kapuas Hulu berdasarkan KEPUTUSAN KPU Nomor : 156/KPTS/KPU/TAHUN 2012 tentang DATA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PARTAI POLITK MENJADI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2014 adalah sebanyak 221.374 jiwa, maka penghitungan seharusnya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar penentuan jumlah anggota Partai Bulan Bintang sekurang-kurangnya 1000 (seribu) atau 1/1000 (seperseribu) dari jumlah jiwa penduduk yang ada adalah 221 orang/jiwa, sehingga sampel seharusnya yang diperlukan untuk anggota DPC PBB Kapuas Hulu adalah sebanyak 22 orang/jiwa, bukan 25 orang/jiwa. Maka berdasarkan jumlah verifikasi faktual KPU Kabupaten Kapuas Hulu sampel yang telah diverifikasi adalah 19 orang telah Memenuhi Syarat (MS), dengan demikian maka jumlah seharusnya yang diperlukan untuk diverifikasi adalah 3 orang/jiwa lagi saja.

NT

IN

GG

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 8 ayat (2) UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dinyatakan Tergugat tidak memenuhi syarat anggota di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara; bahwa terhadap dalil tersebut sangat tidak berdasar karena berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat untuk dua kabupaten tersebut tidak memenuhi ketercukupan 75 % Kabupaten/kota;

GG I

IN

NT

ILA


GA D

PE N

GA DI LA

Bahwa berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan KPU kabupaten dinyatakan 4 orang/jiwa sampel menolak untuk diverifikasi, akan tetapi faktanya setelah DPC PBB Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengecekan terhadap 4 orang/jiwa sampel tersebut berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ternyata diketahui 3 orang yang merupakan syarat kekurangan orang/jiwa yang harus diverifikasi, diketahui 1 (satu) orang yang dianggap menolak atas nama IDAWATI dan telah mengisi formulir F12 tentang Penolakan bukan anggota Partai Bulan Bintang (PBB) ternyata adalah salah orang. Bahwa orang yang didatangi KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggap bernama Idawati sebenarnya bukan Idawati sebagaimana nama yang tercantum dalam daftar keanggotaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi bernama Ida. Sementara orang yang bernama Idawati sebenarnya sebagai anggota Partai Bulan Bintang ternyata belum pernah didatangi dan belum pernah menandatangani surat pernyataan apapun dari KPU Kabupaten

T AK AR

RT

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa penarikan sampel adalah 10% dari jumlah Kartu Tanda Anggota yang diserahkan oleh Partai Politik. Sehingga apabila KTA yang diserahkan oleh pengurus PBB Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 250 KTA maka jumlah 10% sampelnya adalah 25 KTA

JA

KA

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 156/KPTS/KPU/Tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu adalah 221.374 jiwa, untuk itu jumlah sampel hasil verifikasi faktual keanggotaan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sekurangkurangnya 22 KTA.

UN

NT

IN

GG

IT

UN J

Kapuas Hulu. Hal ini ditegaskan oleh Saudari Idawati dalam Surat Pernyataannya.

PBB Kapuas Hulu kesulitan menghadirkan sampel anggota an.USMAN alamat jalan Kalimantan Kecamatan Putussibau Selatan dikarenakan yang bersangkutan sedang ada di Kabupaten Sintang, KPU Kapuas Hulu memberi kebijakan yang bersangkutan dihadirkan di KPU Kabupaten Sintang dan diverifikasi oleh Petugas KPU Kabupaten Sintang atas permintaan dari KPU Kapuas Hulu;

GG I

Sehingga sangat TIDAK BENAR apabila Pimpinan PBB Provinsi Kalbar menyatakan KPU Kapuas Hulu tidak adil dalam memperlakukan PBB, justru sebaliknya PBB Kapuas Hulu mendapat banyak kemudahan-kemudahan.

ILA

NT

IN

Kronologis pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan PBB Kapuas Hulu dapat kami uraikan sebagai berikut :  Pada verifikasi faktual hasil perbaikan tanggal 8 s/d 11 Desember 2012, di dapat hasil sebagai berikut : a) Sampel Sesuai/Memenuhi Syarat sebanyak 8 (delapan) orang, atas nama; Rida Nurpita, Sarmadi, Handriana,


GA D

PE N

GA DI LA

NT



IN

GG

IT

Di dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan PBB, KPU Kapuas Hulu telah memberikan banyak kemudahan-kemudahan, antara lain :  PBB Kapuas Hulu kesulitan untuk menghadirkan sampel anggota yang diminta ke Kantor KPU Kapuas Hulu, maka KPU Kapuas Hulu mengambil kebijakan Pimpinan PBB cukup menghadirkan di Ibu Kota kecamatan, dan petugas KPU yang hadir ke kecamatan-kecamatan tersebut. Ini dilakukan pada kecamatan Boyan Tanjung, Bunut hulu dan Kecamatan Mentebah;

T AK AR

RT

KA



JA

UN



IT

NT

IN

GG

IT

UN J

Ismail Kasim, M. Yusuf NP, Imam Kadi, Sudarti dan Jai Johari. b) Sampel yang menolak/Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3 (tiga) orang, atas nama; Bardiono, M. Bashirun dan Bambang Maryono. c) Sampel yang Alamatnya ditemukan tetapi orangnya tidak bertemu sebanyak 7 (tujuh) orang, atas nama; Wahyudi, Idawati, Hendra, Mensair, Fery Handayani, Ma’ah Saputra dan Nurbanun. d) Sampel yang orang dan alamatnya tidak di temukan sebanyak 7 (tujuh) orang, atas nama; Usman, Dahlia Amran, Abu Ahmad, Hermanus Luking, Herni Yanti, Jaini, dan Asiah. Selanjutnya bertempat di kantor KPU Kapuas Hulu, ketua dan sekretaris PBB Kapuas Hulu di berikan penjelasan mengenai hasil verifikasi sebagaimana di atas, dan KPU Kapuas Hulu meminta pimpinan PBB Kapuas Hulu untuk menghadirkan sampel anggota parpol sebagaimana huruf c dan huruf d di atas. Tanggal 15 Desember 2012, pimpinan PBB Kapuas Hulu menghadirkan di kecamatan Boyan Tanjung sampel sebanyak 3 (tiga) orang, atas nama; Dahlia Amran,Abu Ahmad dan Ma’ah Saputra, sedangkan 1 (satu) orang lagi atas nama Nurbanun tidak di verifikasi karena termasuk anggota pengurus perempuan yang sudah di verifikasi sebelumnya. Tanggal 15 desember 2012, petugas KPU Kapuas Hulu mendatangi alamat sampel yang sebelumnya tidak bertemu di kecamatan mentebah. Sebanyak 3 (tiga) orang, hasilnya 2(dua) orang di nyatakan Memenuhi Syarat yaitu an; Hendra dan Fery Handayani. Sedangkan 1 (satu) orang atas nama; Idawati menyatakan menolak dan menandatangani formulir F.12 Parpol. Tanggal 17 desember 2012, Pimpinan PBB Kapuas Hulu menghadirkan di Kantor KPU Kapuas Hulu sampel sebanyak 4 (empat) orang, atas nama Mensair, Hermanus Luking,Jaini dan Wahyudi. Sedangkan 1 (satu) orang atas nama; Usman di hadirkan di KPU Kab Sintang dan diverifikasi oleh petugas KPU Kab Sintang, atas permintaan KPU Kapuas Hulu. Sebanyak 2 (dua) sampel atas nama; Herni Yanti dan Asiah, pimpinan PBB Kapuas Hulu tidak dapat menemukan dan menghadirkan bahkan Tidak Mengenal kedua nama tersebut sehingga tidak dapat dihadirkan ke KPU Kapuas Hulu. Hasil Akhir Verifikasi Faktual terhadap 25 (dua puluh lima) sampel anggota PBB KH, sebagai berikut : - Sampel yang dinyatakan sesuai/memenuhi syarat, sebanyak 19 (sembilan belas), atas nama; Rida Nurpita, Sarmadi, Handriana, Ismail Kasim, M.Yusuf NP, Imam Kadi, Sudarti, Jai Johari, Dahlia Amran, Abu Ahmad, Ma’ah Saputra, Hendra, Fery Handayani, Mensair, Herkulanus Luking, Jaini, Wahyudi, Usman dan Nurbanun. - Sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 6 (enam) Orang, atas nama :

IN

NT

ILA




GA D

PE N

GA DI LA



GG I

NT



IN

GG



T AK AR

Bardiono ( menolak ) M. Bashirun (menolak) Bambang Maryono (menolak) Idawati (menolak) Herni Yanti ( tidak dapat dihadirkan Pimpinan PBB KH) 6. Asiah ( tidak dapat dihadirkan Pimpinan PBB KH)

RT

Jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 19 (sembilan belas) di bawah jumlah minimal sebanyak 22 (dua puluh dua), sehingga untuk faktual keanggotaan PBB Kapuas Hulu di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat

UN

JA

KA

b. Kabupaten kayong KPU Kab. Kayong Utara telah melakukan verifkasi faktual keanggotaaan tahap 1 dengan mendatangi alamat anggota. Dari 18 sampel, 8 anggota Memenuhi Syarat, 1 anggota Tidak Memenuhi Syarat, kemudian sisa 9 anggota diminta untuk dihadirkan ke kantor KPU Kab. Kayong Utara melaui Surat Nomor: 164/KPU-KKU 019.964828/XI/2012 tanggal 15 November 2012 perihal Pemberitahuan. Sampai berakhirnya verifkasi faktual tahap 1, pengurus PBB tidak dapat menghadirkan karena alasan tidak mengetahui alamat anggota tersebut. Kemudian KPU Kab. Kayong Utara Meminta pengurus PBB Kab. Kayong Utara memperbaiki kenaggotaaan dan pengurus PBB Kab. Kayong Utara menyerahkan sebanyak 129 KTA. Kemudian KPU Kab. Kayong Utara menarik sampel sebanyak 13 KTA selanjutnya KPU Kab.Kayong Utara meminta pengurus PBB untuk manghadirkan anggota tersebut melalui Surat Nomor 194//KPU-KKU 019.964828/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. Tetapi sampai hari terakhir verifikasi perbaikan, pengurus PBB tidak dapat menghadirkan anggota ke kantor KPU Kab. Kayong Utara.

NT

IN

GG

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

1. 2. 3. 4. 5.

GG I

IN

a. Kota Denpansar Sesuai dengan tahapan maka pada tgl 26 Nopember 2012 KPU Kota Denpasar memberitahukan kepada masing-masing partai politik apakah sudah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

ILA

NT

Untuk Partai Bulan Bintang pada tahap pertama untuk kepengurusan sudah memenuhi syarat, tetapi untuk keanggotaan tidak memenuhi syarat.


GA D

PE N

GA DI LA

12) bahwa dalil gugatan Tergugat yang menyatakan bahwa di provins i bali memenuhi ketercukupan 75 % Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota sebaimana diisyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 adalah tidak benar

T AK AR

UN J

Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat pada tahap pertama diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan baik kepengurusan maupun keanggotaan dari tgl 27 Nopember – 3 Desember 2012

RT

UN

JA

KA

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 Pasal 20 ayat 2 (dua) Poin g. yang bunyinya: “KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota Partai Politik”. Poin h. yang bunyinya: “Dalam hal tidak bertemu dengan anggota Partai Politik, KPU Kab/Kota meminta pengurus Partai Politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan anggotanya” Poin i. yang bunyinya: “Dalam hal anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

IT

NT

IN

GG

IT

Partai Bulan Bintang untuk keanggotaan memberikan perbaikan daftar keanggotaan sesuai dengan Lampiran 2 Model F-8 Parpol ke KPU Kota Denpasar pada tanggal 3 Desember 2012. (tanda terima terlampir) Mulai tgl 4 – 11 Desember 2012 Tim verifikasi faktual KPU Kota Denpasar melaksanakan verifikasi faktual ke masing-masing Partai Politik

NT

IN

GG

Tanggal 13 – 17 Desember 2012 KPU Kota Denpasar meminta pengurus Partai Politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak diketemukan oleh tim verifikasi faktual ke KPU Kota Denpasar berdasarkan surat No: 563/KPU-Kota-016.433.809/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. (surat pemberitahuan terlampir) Untuk Partai Bulan Bintang dari jumlah sampel 65 orang yang harus diverifikasi ternyata sudah ada 8 (delapan) orang menyatakan F12 serta 10 (sepuluh) orang Memenuhi Syarat. maka kekurangan lagi 47 orang anggota harus dihadirkan ke kantor KPU Kota Denpasar.

ILA

NT

IN

GG I

Sebelum berakhirnya tahapan verifikasi keanggotaan, pengurus partai bulan Bintang memberi kami surat keterangan melahirkan atas nama Nurmala dan surat perintah penahanan serta surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar bahwa anggota atas nama I Wayan Rena sedang berada di tahanan Polresta Denpasar. Karena kekurangan anggota lagi 47 orang sedangkan anggota yang tidak ketemu juga 47 orang, maka setelah kami mendapat surat dari pengurus partai Bulan Bintang kami melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali, yang menganjurkan agar kami tetap melaksanakan verifikasi faktual kepada anggotanya yang ada di tahanan. Pada tgl 17 Desember 2012 tim verifikasi faktual mendatangi yang bersangkutan di tahanan Polresta Denpasar dengan hasil F12. (dokumentasi verifikasi faktual terlampir). Untuk pendukung atas nama Nurmala ditunda pelaksanaan verifikasinya


GA D

PE N

GA DI LA

Dari 47 orang anggota yang harus dihadirkan ke KPU Kota Denpasar oleh partai Bulan Bintang hanya bisa menghadirkan sebanyak 44 orang, sedangkan sisanya lagi 3 (tiga) orang tidak bisa dihadirkan ke KPU Kota Denpasar.

T AK AR

UN J

atas dasar pemikiran menunggu kehadiran anggota partai politik yang lainnya, jika dalam pemanggilan tersebut partai politik dapat menghadirkan anggota memenuhi batas minimal pemenuhan syarat, maka yang bersangkutan tidak diverifikasi.

RT

KA

JA

UN

Oleh karena yang dibutuhkan lagi 47 orang, sedangkan yang menolak sudah 9 (Sembilan) orang, maka kami tidak lanjutkan lagi verifikasi faktual keanggotaan, karena kalau dilanjutkan sudah tidak akan memenuhi syarat walaupun misalnya Nurmala yang melahirkan menyatakan mendukung.

IT

NT

IN

GG

IT

Sedangkan seorang lagi anggota yaitu atas nama Muhammad Syaheni, pada saat verifikasi faktual keanggotaan yang dilaksanakan oleh Tim verifikasi KPU Kota Denpasar dinyatakan meninggal oleh orang satu rumah dan dikuatkan oleh tetangganya dan di form lampiran 2 Model F-8 Parpol ditulis meninggal, akan tetapi pada tanggal 14 Desember 2012 saat pelaksanaan pemanggilan anggota Partai Politik ke KPU Kota Denpasar ada seseorang yang mengaku sebagai Muhammmad Syaheni dan dengan sedikit nada tinggi menyatakan keberatan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat tim verifikasi meminta identitas diri, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas apapun, sehingga tim verifikasi meminta untuk yang bersangkutan membawa identitas diri dan kembali ke kantor KPU Kota Denpasar, karena kejadian tersebut tim verifikasi merubah keterangan “meninggal” pada form lampiran 2 Model F-8 Parpol menjadi “tidak ketemu”.

NT

IN

GG

Bahwa ketika rapat pleno Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Denpasar, tanggal 19 Desember 2012, semua Partai Politik calon peserta Pemilu 2014, tidak ada yang menyatakan KEBERATAN (semua menerima) termasuk dari Partai Bulan Bintang yang dihadiri oleh Saudara Burhanudin, Wakil Ketua Partai Bulan Bintang. (terlampir berita acara keberatan nihil).

GG I

Kemudian pada tgl 24 Desember 2012 kami KPU Kota Denpasar mendapatkan surat via post dari Partai Bulan Bintang yang berisi keberatan terhadap keputusan rapat pleno KPU Kota Denpasar yang isinya hampir sama dengan gugatan waktu rekapitulasi di KPU Provinsi Bali.

ILA

NT

IN

b. Kabupaten Buleleng Bahwa KPU Buleleng telah melakukan proses verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni UU Nomor 8 dan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.


GA D

PE N

GA DI LA

Akan tetapi setelah rekapitulasi di KPU Provinsi Bali pada tanggal 23 Desember 2012 maka ada seorang yang mengaku pengurus Partai Bulan Bintang an. Erfian menyatakan keberatan, (Terlampir) , hal ini juga sudah kami tanggapi baik secara lisan maupun tertulis yang sudah kami tembuskan ke KPU RI, KPU Provinsi Bali, Panwas Kota Denpasar serta ke Partai Bulan Bintang.

T AK AR

UN J

Sesuai form yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng dan Sekretaris DPC PBB tanggal 19 Desember 2012, bahwa dalam form tersebut tidak terdapat Keberatan dari DPC PBB Buleleng dan hanya tertulis NIHIL (berkas terlampir).

RT

KA

UN

JA

Terkait dengan sample yang tidak didatangi kembali, bahwa KPU Buleleng telah mendatangi anggota PBB tersebut, dan tidak ditemukan, akan tetapi KPU Kabupaten Buleleng sesuai dengan jadwal dan mekanisme memberikan kesempatan kepada pengurus untuk menghadirkan anggota tersebut ke KPU Buleleng. Dapat dijelaskan bahwa alamat anggota PBB sesuai dengan Lampiran 2 model F2 Parpol kebanyakan tidak jelas, sehingga perlu dihadirkan oleh pengurus ke Kantor KPU Kabupaten Buleleng.

IT

NT

IN

GG

IT

Terkait dengan anggota Parpol yang sakit dan sedang berada di luar Kabupaten Buleleng, bahwa KPU Kabupaten telah melakukan sosialisasi. Selain itu KPU Kabupaten Buleleng telah memberikan kesempatan kepada DPC PBB Buleleng untuk menghadirkan anggota yang tidak ditemukan untuk datang ke kantor KPU Buleleng sesuai jadwal, akan tetapi sampai dengan batas terakhir pengurus tidak sanggup menghadirkan sampai dengan memenuhi syarat minimal sample yakni 76 anggota. Selain itu DPC PBB Kab. Buleleng tidak pernah menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU Buleleng.

IN

GG

13) Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar yang menyatakan bahwa di provinsi D.I. Yogyakarta memenuhi ketercukupan 75% Kabupaten/Kota yang memiliki keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 8 Tahun 2012.

NT

a. Kabupaten Sleman

GG I

Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat KPU R.I. Nomor 538/KPU/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, KPU Kabupaten Sleman telah melaksanakan sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 6 surat dimaksud;

ILA

NT

IN

Bahwa hasil pencocokan daftar nama anggota parpol PBB pada aplikasi SiPol telah dicocokkan dengan fotokopi KTA atau daftar nama anggota dalam bentuk hardcopy dengan fotokopi KTA adalah 640 KTA;


GA D

PE N

GA DI LA

1. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual Tahap I terhadap 16 partai politik calon peserta Pemilu 2014 diawali dengan pengambilan sampel pada 29 Oktober 2012, untuk kabupaten/kota se D.I. Yogyakarta dilaksanakan bersama di Hotel Somaya;

T AK AR UN J

Bahwa karena tidak mencapai jumlah minimal 1000 KTA untuk persyaratan keanggotaan parpol di Kabupaten Sleman maka tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan.

KA

RT

Bahwa KPU Kabupaten Sleman meminta supaya anggota yang dihadirkan dengan menunjukkan KTA dan KTP/KK bertujuan apabila verifikator meragukan kebenaran si pembawa KTA maka verifikator dapat menyandingkan KTA dengan KTP/KK atau identitas lainnya;

UN

JA

Bahwa anggota yang dihadirkan oleh verifikator diminta KTA-nya, kemudian ditanya identitasnya (nama, alamat, umur, keanggotaannya). Apabila pembawa KTA tidak dapat menjawab dan atau tidak lancar dalam menjawab maka verifikator meminta kepada pembawa KTA untuk menunjukkan KTP/KK atau identitas lainnya;

IT

NT

IN

GG

IT

2. Bahwa benar, KPU Kabupaten Sleman dalam surat pemberitahuan kepada parpol untuk menghadirkan anggotanya yang tidak ditemukan, termasuk PBB, meminta supaya anggota yang dihadirkan dengan menunjukkan KTA dan KTP/KK;

IN

GG

Bahwa terhadap 31 (tiga puluh satu) dan bukan 36 (tiga puluh enam) orang anggota PBB (fotokopi bukti terlampir), verifikator KPU Kabupaten Sleman dapat meyakini kesesuaian antara keterangan nama, umur / tanggal lahir, dan alamat yang tertera dalam KTA dengan orang yang hadir, karena mereka dapat menunjukkan identitas lain seperti KTP atau SIM.

GG I

3. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah membuat risalah Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi DIY (fotokopi terlampir);

NT

IN

Bahwa risalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya diperuntukkan bagi KPU Provinsi DIY dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut.

ILA

4. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Sleman tidak menyediakan formulir lembar keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil


GA D

PE N

GA DI LA

NT

Bahwa terhadap anggota PBB yang hadir di Kantor KPU Kabupaten Sleman lainnya dengan tanpa membawa KTP merupakan hal tidak wajar mengingat KTP wajib dibawa kemana pun oleh yang bersangkutan.

T AK AR

RT

Bahwa dalam sambutan pembukaan rapat pleno terbuka tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sleman menegaskan bahwa dalam rapat pleno disediakan waktu khusus untuk menyampaikan keberatan dan disediakan pula formulir lembar keberatan;

JA

KA

Bahwa dalam sesi penyampaian keberatan, Ketua KPU Kabupaten Sleman kembali mengulang bahwa bagi yang tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten Sleman dapat menyampaikan pernyataan keberatan pada formulir lembar keberatan yang telah disediakan. b. Kabupaten Kulon Progo

UN

1. Bahwa KPU Kulon Progo telah memberikan Berita Acara hasil Verifikasi faktual tahap I. Berita Acara Verifikasi Faktual tahap perbaikan dan Berita Acara Rapat Pleno terhuka Rekapitulasi hasil verifikasi faktual ke DPC PBB . ( Bukti 7-1 Kulon Progo )

IT

NT

IN

GG

IT

UN J

Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Sleman;

NT

IN

GG

Bahwa KPU Kulon Progo menerima surat Nomor : A 0l/DPC/Ket/2013. Perihal Permohonan data Anggota PBB yang TMS. Bukan nomor 210/001/KPU-Kab013.329599/1/2013. Atas surat dari DPC PBB nomor A01/DPC/Ket/2013 tersebut KPU Kulon Progo telah memberi penjelasan scbagaimana surat KPU nomor : 210/001/KPU-Kab013.329599/1/2013. sbb : ( Bukti T -1.1 Kulon Progo)

GG I

IN

NT

ILA

-

Peraturan KPU no 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor Tahun 2012 tentang Pendaftaran. Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 20 ayat (2) huruf h "bahwa dalam hal tidak bertemu dengan anggota parpol,KPU kab/kota meminta pengurus parpol rnenghadirkan anggota yang bersangkutan sampai masa virtual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya." Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Pescrta Pemilu Tahun 2014, huruf C. VERIFIKASI FAKTUAL , angka 3 . Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan b) angka (5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervisi KPU Provinsi. Hasil pengambilan atau


GA D

PE N

GA DI LA

-

T AK AR UN J

pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui aplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi. Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. huruf F. PELAYANAN DATA DAN INFORMAS1 angka 3 huruf a. partai politik. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota. pemantau atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan permohonan tertulis kepada KPU dengan menyebut identitas yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya, dan huruf d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta berada pada wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU KabupatenKota, KPU memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi data dimaksud dengan tembusan kepada partai politik. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya. Hasil konsultasi KPU Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Provinsi DIY pada tanggal 3 Januari 2013."bahwa terkait dengan nama-nama anggota parpol yang TMS ,KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberikan data tanpa ada perintah tertulis dari KPU. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPIJ Kabupaten Kulonprogo tidak dapat memenuhi permintaan permohonan daftar anggota PBB yang TMS sebagaimana surat saudara Nomor : A-01/DPC/Ket/2013. Bahwa sesuai dengan juknis KPU maka seharusnya permohonan Data dan Informasi terkait dengan hal tersebut diatas disampaikan kepada KPU RI.

UN

NT

JA

IN

KA

GG

RT

IT

-

GG

IT

-

NT

-

IN

-

GG I

IN

NT

-

Rapat Kordinasi dan sosialisasi tentang Verifikasi Parpol KPU Kulon Progo dengan Partai Politik hadir dari KPU Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY. Bahwa KPU Kulon Progo melakukan Penyuluhan Peraturan KPU mengenai Verifikasi Parpol sebayak 2 (dua) kali kepada parpol dan Pemangku Kepentingan dengan nara sumber ketua KPU Provinsi DIY pada tanggal : 17 oktoher 2012.

ILA

-


GA D

PE N

GA DI LA

2. Bahwa DPC PBB kurang memahami peraturan rnaupun juknis tentang verifikasi padahal KPU Kulon Progo selalu slap untuk menerima konsultasi partai terkait verifikasi dan melakukan Sosialisasi tentang Verifikasi Faktual partai politik calon peseta Pemilu 2014 dengan kegiatan sosialisasi baik tatap muka ,cetak dan melalui media sbb :

T AK AR

Bahwa KPU kulon Progo telah membagikan kepada seluruh peserta pcnyuluhan buku Perauran KPU no 8 tahun 2012, Per KPU no 12 tahun 2012 dan petunjuk teknis verifikasi parpol calon peserta pemilu anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Bahwa Sdr Didik Purwanto Ketua Partai PBI3 hadir dalam penyuluhan tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir dan daftar penerimaan materi. Bahwa KPU Kulon Progo telah beberapa kali memberikan penjelasan dalam rangka Vertual parpol terhadap PBB hal-hal yang sekiranya belum difahami oleh Sdr Didik Purwanto melalui media Konsultasi sebanyak minimal 5 kali hal tersebut dibuktikan dengan daftar kunjungan saudara Didik Purwanto ke KPU Kulon Progo untuk keperluan Konsultasi. Bahwa KPU Kulon Progo telah memasang spanduk, menyebarkan leaflet tentang tahapan Verifikasi Faktual dan alur verifikasi parpol. Bahwa KPU Kulon Progo telah menerangkan tentang mekanisme menghadirkan dan konsekuensi dari kehadiran dan atau ketidak hadiran anggota yang harus dihadirkan sebagaimana berikut :

UN

-

KA

-

IT

NT

IN

GG

-

JA

IT

-

RT

UN J

-

GG I

NT

IN

3. Bahwa hasil verifikasi faktual keanggotaan (KTA) menunjukkan tidak semua daftar nama dan/atau KTA yang diserahkan oleh DPC PBB adalah benar-benar anggota PBB, hal ini sesuai hasil verifikasi KTA : Jumlah Populasi : 657 Sampel : 66

ILA

Hasil : MS : 40 ( 8 kunjungan, 32 menghadirkan) TMS 26 .


GA D

PE N

GA DI LA

NT

IN

GG

a. Sesuai Peraturan KPU no 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPasal 20 ayat (2) huruf h "bahwa dalam hal tidak bertemu dengan anggota parpol KPU kab/kota meminta pengurus parpol menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai masa virtual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya. b. Bahwa dalam pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual untuk keanggotaan PBB dinyatakan TMS karena keanggotaan yang memenuhi syarat kurang dari ketentuan minimal. Syarat minimal Jumlah Sample yang memenuhi syarat 46 Anggota. Adapun berdasarkan basil verifikasi faktual jumlah sample anggota PBB yang Memenuhi Syaral sejumlah 40 Anggota. (bukti lampiran 4 model F 8 parpol dan SK KPU Kulon Progo no: 03/KPU-Kab-013.329599/VIII/2012 tentang Besaran seperseri bu dari jumlah penduduk kabupaten Kulon Progo)

T AK AR UN J

Jml : 66. Bahwa terhadap terverifikasi yang menyatakan bukan anggota PBB membuat/ menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota PBB sebagaimana dalam formulir F12-Parpol ( Bukti T-3 Kulon Progo)

RT

KA

JA

Berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut : Menerima Jawaban Tergugat

-

menolak seluruh gugatan Penggugat

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

IT

UN

-

GG

NT

IN

GG

IT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil-dalil PENGGUAT tidak cukup berdasar dan tidak beralasan hukum dan Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta Lampiran Berita Acara telah ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik karenanya mohon dikesampingkan.

IN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 18 Pebruari 2013, sedangkan untuk

NT

mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal

19

Pebruari

2013

terlampir

dalam

berkas

perkara

untuk

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

GG I

dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya maupun foto copy yang tidak disertai surat aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-52, yaitu :

NT

Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014.

IN

: Surat Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang:

ILA

Bukti P – 1


GA D

PE N

GA DI LA

mempersingkat putusan dianggap termuat dalam putusan ini; -----------------------

T AK AR

Bukti P – 2

: Surat Keputusan Bawaslu No. 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

UN J

Tentang: Keputusa Sengketa Pemilu Partai Bulan-Bintang.

Bukti P – 3

: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor:5/BA/I/2013

Bukti P – 4

Partai Tingkat Kabupaten/Kota serta keanggotaan Partai Politik.

: Surat Edaran KPU No. 481/KPU/X/2012 tentang: Juknis

Bukti P – 5

JA

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KA

Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu Anggota DPR,DPD dan

IN

: Surat Edaran KPU No. 588/KPU/XI/2012 Tentang Verifikasi faktual kelengkapan syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu

UN

NT

RT

GG

IT

Tentang: Rekapitulasi Hasil verifikasi faktual Kepengurusan

Tahun 2014.

: Surat Pernyataan Ketua DPC PBB Kab. Pekalongan Tentang

IT

Bukti P – 6

KPU Kab. Pekalongan yang meminta dirinya agar tidak usah

GG

menghadirkan Anggota.

Surat Keterangan Anggota DPC

PBB Kab. Pekalongan

IN

Tentang benar sebagai anggota PBB yg saat verifikasi faktual

NT

sedang bekerja di luar kota :

Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 Pasal 20 huruf h.

Bukti P – 8

: Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 Pasal 20 huruf g.

Bukti P – 9

: Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

Tentang

Penyelenggaraan Pemilu Bab II Pasal 2.

: Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (6)

Bukti P – 11

: Surat Keterangan Desa Candi (sekdes dan ketua RT) terhadap

GG I

Bukti P – 10

: Surat Pernyataan

anggota PBB Klaten Bahwa KPUD tidak

NT

menunjukkan surat tugas dan tidak menjelaskan maksud kedatangannya.

ILA

Bukti P – 12

IN

20 orang anggota PBB yang bekerja diluar kota/negeri.


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti P – 7

T AK AR

Bukti P – 13

: Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Dukuh Mingas Lor Barenglor,

UN J

Klaten Utara

yang menerangkan bahwa selama verifikasi

parpol tidak pernah mendapat tamu/ bertemu dengan petugas

Bukti P – 14

belum pernah didatangi petugas KPU.

: Surat Pernyataan anggota PBB Kab. Karang anyar yang

KA

menyatakan tidak pernah didatangi oleh petugas KPU Kab.

IN Bukti P – 15

JA

Karanganyar.

: Surat Pernyataan Angota PBB Karang anyar yang menyatakan bahwa dirinya diminta oleh petugas KPU untuk tanda tangan

UN

NT

Surat Pernyataan Anggota PBB Kab. Klaten yang menyatakan

RT

GG

IT

KPU.

tidak ikut PBB tapi beliau tidak mau, tetapi yang diminta tanda

Bukti P – 16

: Surat

IT

tangan adalah adiknya.

Pernyataan Anggota PBB Karang anyar yang

GG

menyatakan bahwa ketika verifikasi faktual petugas KPU meminta istrinya menandatangani surat pengunduran dirinya

: Surat Pernyataan Sekretaris DPC PBB Kab. Karang Anyar

NT

Bukti P – 17

IN

dari anggota PBB.

yang menerangkan beberapa anggota PBB yang blm pernah

Bukti P – 18

: Surat

Pernyataan

dari

anggota

PBB

Wonogiri

yang

menyatakan mereka tidak pernah diverifikasi oleh KPU.

: Surat Pernyataan anggota PBB yang dinyatakan TMS oleh

GG I

Bukti P – 19

KPUD Wonogiri namun tidak pernah dilakukan verifikasi.

IN

: Surat Pernyataan Ketua RT. 01/08 Desa Ciman Kel. Semagar, Kec. Giri Marto Wonogiri yang menyatakan bahwa dirinya

NT

diminta melakukan verifikasi Anggota PBB di wilayah RT-nya.

ILA

Bukti P – 20


GA D

PE N

GA DI LA

didatangi petugas KPU untuk diverifikasi.

T AK AR

Bukti P – 21

: Berita Acara KPUD Kab. Brebes Hasil Verifikasi Faktual

UN J

Perbaikan No. 188/BA/XII/2012.

Bukti P – 22

: Surat

Pernyataan

anggota

DPC

PBB

Kab.

Brebes

: Surat

Pernyataan

Anggota

PBB

Kab.

Kebumen

yang

menyatakan tidak pernah didatangi petugas KPU Kab.

: Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan

JA

Bukti P – 24

KA

Kebumen.

Anggota Parpol KPUD Jakarta Barat Nomor 202/BA/ KPUJB/XII/2012. Bukti P – 25

UN

NT

IN

GG

Bukti P – 23

menyatakan tidak pernah didatangi petugas KPU.

RT

IT

menyatakan tidak pernah menolak sebagai Anggota PBB dan

: Surat Edaran KPU Nomor:481/KPU/X/2012 tentang Petunjuk

IT

Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

: Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan

GG

Bukti P – 26

Anggota Parpol KPUD Jakarta Barat Nomor 202/BA/ KPU-

: Surat Pernyataan Sdri Idawati anggota PBB yang menyatakan

NT

Bukti P – 27

IN

JB/XII/2012.

belum pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

: Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Sdri Asiah dan Harni Yanti adalah penduduk setempat dan menjadi anggota PBB Kab. Kapuas Hulu.

: Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan No. 116/BA/XII/2012

GG I

Bukti P – 29

KPUD Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat.

IN

: Surat Pernyataan 12 anggota PBB Kab. Kayong Utara yang

menyatakan tidak perah didatangi oleh petugas KPU Kab.

NT

Kayong Utara.

ILA

Bukti P – 30


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti P – 28

T AK AR

Bukti P – 31

: Surat Keterangan RSUD Wangaya Kota Denpasar yang

UN J

menerangkan Sdri Nurmala sedang melahirkan.

Bukti P – 32

: Surat Keterangan Kepolisian Resor Kota Denpasar yang

GG

Bukti P – 33

: Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari keluarga almarhum Muhammad Syaheni anggota PBB Kota Denpasar-Bali.

: Surat Pernyataan sdr. Eno Sudajat yang menyatakan tidak

KA

IN

Bukti P – 34

JA

memahami maksud pertanyaan petugas KPU Kota Denpasar dan beliau menyatakan masih menjadi anggota PBB Kota Denpasar. Bukti P – 35

UN

NT

Rutan Polresta Kota Denpasar- Bali.

RT

IT

menerangkan bahwa Sdr. I Nengah Rena sedang ditahan di

: Surat Pernyataan sdri Santi Puspita yang menyatakan tidak

IT

memahami maksud pertanyaan petugas KPU Kota Denpasar dan beliau menyatakan masih menjadi anggota PBB Kota

Bukti P – 36

GG

Denpasar.

: Surat Pernyataan sdri. Nurmala yang menyatakan tidak

IN

memahami maksud pertanyaan petugas KPU Kota Denpasar

NT

dan beliau menyatakan masih menjadi anggota PBB Kota Denpasar.

: Surat Pernyataan sdr. Syahban yang menyatakan bahwa dirinya masih menjadi anggota PBB Kab. Buleleng-Bali.

Bukti P – 38

: Surat Pernyataan sdri Siti Nurhaeni yg menyatakan bahwa

: Surat Pernyataan sdr. Anang Yahya yg menyatakan bahwa

NT

sebagai Anggota partai lain.

IN

dirinya anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap

ILA

Bukti P – 39

GG I

dirinya masih menjadi anggota PBB Kab. Buleleng-Bali.


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti P – 37

T AK AR

Bukti P – 40

: Surat Pernyataan sdr. A. Majid yang menyatakan bahwa

UN J

dirinya anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai Anggota partai lain.

Bukti P – 42

dirinya anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai Anggota partai lain.

: Surat Keterangan Kematian atas nama M.Toha anggota PBB

KA

Kab. Buleleng dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Kajanan

IN Bukti P – 43

JA

Barat-Singaraja.

: Surat Keterangan Dokter atas nama Ny. Badriah yang menderita lumpuh.

Bukti P – 44

UN

NT

: Surat Pernyataan sdri. Raminah yang menyatakan bahwa

RT

GG

IT

Bukti P – 41

: Surat Keterangan dari kelurahan/desa (perbekel) Patas atas

IT

nama Saniyah anggota PBB Kab. Buleleng yang sedang bekerja di Denpasar.

: Surat Keterangan Perbekel Panji yang menerangkan atas

GG

Bukti P – 45

nama Okky Meigawati anggota PBB Kab. Buleleng yang

: Surat

KPU

Kulonprogo

No.

210/001/KPU-Kab-

NT

Bukti P – 46

IN

sedang mengikuti suaminya bertugas di Lombok.

013.329599/1/2013 Prihal atas jawaban surat permohonan

Bukti P – 47

: Surat

KPU

Kab.

Kulonprogo

No.

210/195-Kab-

013.329599/XII/2012 Prihal Verifikasi keanggotaan Partai

Bukti P – 48

GG I

Politik.

: Surat Pernyataan Anggota DPC PBB Kab. Kulonprogo yang

: Surat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Sleman

NT

No:304/KPU-Kab-013-329625/XII/2012 perihal Pemberitahuan

ILA

Bukti P – 49

IN

menyatakan masih sebagai anggota PBB.


GA D

PE N

GA DI LA

data.

T AK AR

Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu

UN J

2014.

Bukti P – 50

: KTA No: 31.01.000.155 atas nama Ibu Idawati Kab. Kapuas

GG

Bukti P – 51

KA

: Kesaksian tertulis ahli Statistik Dr.Ir. Fu Xie, M.Si.

untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

JA

Menimbang, bahwa

Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya maupun foto copy yang tidak disertai surat

UN

IN

perbandingannya dengan KTA PBB dengan menggunakan alamat dan identitas yang jelas;

Bukti P – 52

NT

: Contoh KTA Partai Golkar yang tidak memakai alamat dan

RT

IT

Hulu.

IT

aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 125, yaitu : -----------------------------------------------------------------------------------------------: Surat

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

No.

GG

Bukti T – 1

05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik

IN

peserta Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 8 Januari

NT

2013. Bukti T – 2

: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No.481/KPU/X/2012,

Pemilu Tahun 2014 kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 04 Oktober 2012.

: Perubahan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon

GG I

Bukti T – 3

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

NT

508/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan

ILA

Bukti T – 4

IN

Kabupaten/Kota Tahun 2014, Jakarta 28 Oktober 2012.


GA D

PE N

GA DI LA

perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta

T AK AR

partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU

UN J

Kabupaten/kota tertanggal 12 Oktober 2012.

Bukti T – 5

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

Bukti T – 6

Kabupaten/Kota tertanggal 15 oktober 2012. : Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

KA

536/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan

IN

JA

partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 18 Oktober 2012. Bukti T – 7

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

UN

NT

partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU

RT

GG

IT

512/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Adminitrasi Keanggotaan

538/KPU/X/2012 perihal Dokumen Verifikasi Faktual partai

IT

politik calon peserta Pemilu tahun 2014 kepada Ketua KPU Propinsi seluruh Indonesia tertanggal 28 oktober 2012. : Surat

Edaran

Komisi

GG

Bukti T – 8

588/KPU/X/2012

perihal

Pemilihan

Verifikasi

Umum

Faktual

Nomor

Kelengkapan

IN

Syarat partai politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 02

NT

Nopember 2012. Bukti T – 9

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

Peserta Pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012.

Bukti T – 10

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

GG I

758/KPU/XII/2012 perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU

: Surat.

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

NT

765/KPU/XII/2012 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Hasil Verifikasi Faktual partai politik kepada Ketua KPU

ILA

Bukti T – 11

IN

Kabupaten/Kota tertanggal 14 Desember 2012.


GA D

PE N

GA DI LA

681/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Faktual partai politik Calon

T AK AR

Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 17

UN J

Desember 2012

Bukti T – 12

: Surat

Edaran

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

dan Ketua KPU Kabupaten/Kota

tertanggal 27 Desember

2012.

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai

KA

IN

Bukti T - 13

JA

Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 37/BA/XI/2012 tertanggal 6 November 2012. Bukti T - 14

: Surat Pernyataan

Partai Bulan Bintang No. B-855/DPP-

UN

NT

18 (delapan belas) partai politik kepada Ketua KPU Propinsi

RT

GG

IT

781/KPU/XII/2012 perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual

Sek/11/1433 H, mengenai pernyataan telah memenuhi

IT

keterwakilan 30 % Perempuan di DPP, DPD, DPW, dan DPC Partai Bulan Bintang, tertanggal 15 Oktober 2012. : Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 81/KPU-Prov-

GG

Bukti T - 15

003/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan,

: Surat pengunduran diri tertanggal, 30 Oktober 2012 dari Dra.

NT

Bukti T - 16

IN

kepada DPD/DPW Partai Politik Partai Bulan Bintang.

Chandrawita,MM sebagai pengurus di DPW Partai Bulan

Bukti T - 17

: Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 99/KPU-Prov003/X/2012,

tanggal

2

November

2012,

perihal

GG I

Pemberitahuan, kepada DPD/DPW Partai Politik Partai Bulan

Bintang, beserta pelaksanaan verifikasi Faktual di kantor

Keputusan

SKR.PP/606/2011,

DPP tentang

Partai

Bulan

Pengesahan

Bintang,

No.

Susunan

dan

NT

: Surat

Personalia DPW Partai Bulan Bintang, Provinsi Sumatera

ILA

Bukti T - 18

IN

Partai Bulan Bintang.


GA D

PE N

GA DI LA

Bintang,

T AK AR

Barat, periode 1431 – 1436 H / 2010 -2015 M, tanggal 12

UN J

Dzulhijjah 1432 H / 08 November 2011 M.

Bukti T - 19

: Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 115/KPU-Prov-

Bukti T - 20

8

November

2012,

perihal

Pemberitahuan, kepada DPD/DPW Partai Politik Partai Bulan Bintang.

: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan

KA

Anggota Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

IN Bukti T - 21

: Surat

KPU

Kab.

Pekalongan

JA

Nomor: 54/BA/XI/2012 tertanggal 27 November 2012. NO.

269/KPU-Kab-

UN

012.329279/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 perihal anggota parpol yan gharus dihadirkan dikab. Pekalongan. Bukti T - 22

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik

Tingkat

IT

NT

tanggal

RT

GG

IT

003/X/2012,

Kabupaten/Kota,

Nomor:

77/BA/XII/2012

Bukti T - 23

GG

tertanggal 24 November 2012.

: Berita Acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel

IN

keanggotaan partai politik tingka kabupaten/kota (perbaikan

NT

untuk partai bulan bintang. : Surat pernyataan (model F12 Parpol) bukan anggota PBB.

Bukti T - 25

: Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor: 102/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan lampiran

GG I

1 Model F8-Parpol, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka, Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Nomor:

110/BA/XII/2012

Desember 2012 beserta lampirannya.

19

NT

: Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat kabupaten No. 121/BA/XII/2012.

ILA

Bukti T - 26

tertanggal

IN

Kabupaten/Kota,


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T - 24

T AK AR

Bukti T - 27

: Berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel

UN J

keanggotaan partai politik tingkat kabupaten batang hasil perbaikan, tertanggal 3 Desember 2012.

: Surat KPU No. 337/KPU-kab-012.329285/XII/2012, tertanggal 14 Desember 2012, perihal menghadirkan keanggotaan partai politik yang tidak ditemukan pada verifikasi faktual hasil


JA

Bukti T - 30

KA

perbaikan.

NT

Politik Tingkat Kabupaten Batang Nomor: 86/BA/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 dan lampiran 1 Model F8-

UN

IN

GG

Bukti T - 29

: Surat pernyataan (model F12-Parpol) bukan anggota PBB.

RT

IT

Bukti T - 28

Parpol.

: Berita Acara Verifikasi Faktual Tahap II Perbaikan Pengurus

IT

Bukti T - 31

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Nomor:

GG

122/BA/XI/2012 tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampirannya.


IN

Bukti T - 32

NT

Politik Tingkat Kabupaten Klaten Nomor: 100/BA/XI/2012 tertanggal 25 November 2012.

: Berita

Acara

pengambilan

sampel

hasil

perbaikan

keanggotaan partai politik tingkat kabupaten klaten No. 109/BA/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012.

: Berita acara verfikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota

partai

politik

tingkat

kabupaten

NO.

Surat keterangan Rukun Tetangga, Rukun Warga, kecamatan

NT

Kemalang mengenai keterangan bahwa petugas verifikasi

ILA

Bukti T - 35

klaten

IN

156/BA/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012.

GG I

Bukti T - 34


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T - 33

T AK AR

telah mengunjungi RT, RW

dan

Kecamatan

sebelum

UN J

melakukan verifikasi.

Bukti T - 36

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas: Berita Acara

Nomor: 260/BA/XI/2012

tertanggal 18 Desember 2012

beserta lampirannya.

: Surat Undangan KPU Kab. Klaten No. 392/kep/IX/2012

KA

IN

Bukti T - 37

JA

tanggal 18 September 2012, undangan rapat koordinasi ditujukan kepada pimpinan partai politik sekabupaten. Bukti T - 38

: Surat

Pengantar

KPU

kab/012.329461/XII/2012.

No.

1318/Ses-

: Surat KPU NO. 809/KPU-kab-012.329506/XI/2012, tertanggal

IT

Bukti T - 39

Klaten

UN

NT

Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol,

RT

GG

IT

Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus atau Anggota

24 November 2012 perihal penyampaian hasil verifikasi

Bukti T - 40

GG

faktual partai politik.

: Berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel partai

IN

keanggotaan

politik

tingkat

kabupaten/kota

No.

NT

725/BA/XI/2012 tertanggal, 1 November 2012. Bukti T - 41

: Surat pernyataan PBB NO. B 01/DPC KRA/12/2012 (model tertanggal

3

Desember

2012

mengenai

ketidakmampuan PBB untuk memenuhi keterwakilan 30 % Perempuan dalam kepengurusan di Kabupaten/kota.

: Berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel

GG I

Bukti T - 42

perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota

: Surat

KPU

Kab.

Karanganyar

No.

930/KPU-kab-

NT

012.329506/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012.

ILA

Bukti T - 43

IN

No. 849/BA/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012.


GA D

PE N

GA DI LA

F13-Parpol),

T AK AR

Bukti T - 44

: Berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan

UN J

anggota partai politik tingkat kabupaten No. 981/BA/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012.

GG

Bukti T - 47

: Surat KPU Wonogiri No. 327/KPU-WNG-012329512/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, perihal mendatangkan anggota partai politik ditujukan kepada Ketua DPC Kab. Wonogiri.

politk

tingkat

kabupaten

KA

: Berita acara verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai No.

103/BA/PARPOL/XII/2012,

JA

IN

Bukti T - 48

tertanggal 18 Desember 2012.

: Foto-foto kegiatan verifikasi faktual oleh KPU Wonogiri

UN

Bukti T - 49

terhadap PBB. Bukti T – 50

: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Bulan

IT

NT

: Surat pernyataan (model F2-Parpol) bukan anggota PBB.

RT

IT

Bukti T - 45

Bintang Tingkat Kabupaten

Purbalingga

Nomor:

GG

113/BA/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 beserta lampirannya.

: Surat KPU Purbalingga No. 337//kab/12/012-329398/XII/2012,

IN

Bukti T – 51

12

desember

2012,

tentang

permohonan

NT

tertanggal

Bukti T – 52

: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Purbalingga

Bukti T – 53

GG I

Nomor: 162/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012.

Model F12-Parpol surat penolakan bukan anggota partai

verifikasi

faktual

Parpol

(Lampiran 2 Model F8 Parpol).

tingkat

kabupaten

NT

: Lembaran

ILA

Bukti T – 54

IN

politik Partai Bulan Bintang, Kab. Kebumen.


GA D

PE N

GA DI LA

menghadirkan anggota partai ke KPU.

T AK AR

Bukti T – 55 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen: Berita Acara

UN J

Verifikasi

Faktual

hasil

pengambilan

atau

pencuplikan

keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor:

: Berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten kebumen No

: Berita acara verifikasi hasil perbaikan pengurus dan anggota

JA

Bukti T – 57

KA

270/45/BA/KPU.Kbm/2012 tertanggal 19 Desember 2012.

partai politik tingkat kota magelang No. 32.2/BA/XII/2012

UN

tertanggal, 19 Desember 2012. Bukti T – 58

: Surat pernyataan (model F 12 Parpol) bukan anggota PBB.

Bukti T – 59

: Berita acara verifikasi hasil perbaikan pengurus dan anggota

IT

NT

IN

GG

Bukti T – 56

lampirannya.

RT

IT

499.5/KPU.Kbm/2012 tertanggal 3 Desember 2012 beserta

partai politik tingkat kota magelang No. 21.5/BA/XII/2012

Bukti T – 60

GG

tertanggal, 3 Desember 2012.

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas: Berita Acara

IN

Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus atau Anggota

NT

Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol, Nomor: 259/BA/XI/2012 tertanggal 18 Desember 2012 .

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus atau Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol, tertanggal 18 Desember 2012

GG I

Nomor: 253/BA/XI/2012 beserta lampirannya.

IN

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus atau Anggota Partai Politik Kabupaten/Kota

Model

F8-Parpol

Nomor:

NT

Tingkat

ILA

Bukti T – 62


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T – 61

T AK AR

260/BA/XI/2012 tertanggal 18 Desember 2012 beserta

UN J

lampirannya.

: Surat pernyataan (model F12 Parpol) bukan anggota PBB.

Bukti T – 64

: Surat

Bukti T – 65

Kapuas

Hulu

No.

333/KPU-kab-

019.435755/XI/2012, tertanggal 25 November 2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual partai politik.

: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai

KA

politik tingkat kabupaten No. 61/BA/XI/2012, tertanggal 6

IN Bukti T – 66

JA

November 2012.

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara: Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus atau

UN

NT

KPU

RT

GG

IT

Bukti T – 63

Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-

IT

Parpol, Nomor: 116/BA/XI/2012 tertanggal 18 Desember 2012

Bukti T – 67

GG


: berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel

IN

keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota Nomor

NT

:101/BA/X/2012, tertanggal, 4 Desember 2012. Bukti T – 68

: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar: Berita Acara

Kabupaten/Kota Model F8-Parpol Nomor: 503/BA/XI/2012 tertanggal 25 November 2012 beserta lampirannya.

: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar: Berita Acara

GG I

Bukti T – 69

Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota

Nomor: 592/BA/XI/2012

tertanggal 19 Desember 2012

NT



ILA

Bukti T – 70

IN

Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol


GA D

PE N

GA DI LA

Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

T AK AR

Bukti T – 71

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng: Berita Acara

UN J

Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol

GG

Bukti T – 72

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng: Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus

KA

dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor:

IN

JA

113/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampirannya. Bukti T – 73

: Surat pernyataan (model F12) buka anggota PBB.

Bukti T – 74

: Berita acara verifikasi hasil perbaikan faktual pengurus dan partai

politik

tingkat

kebupaten

Sleman

NO.

IT

anggota

UN

NT

2012 beserta lampirannya.

RT

IT

Nomor: 113/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012 tertanggal 19 Desember

324/BA/XII/2012 tanggal 19 desember 2012. : Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan

GG

Bukti T – 75

partai polik kabupaten No. 326/BA/XII/2012 tanggal 19

: Surat

KPU

Kab.

Selaman

No.

304/KPU-Kab-013-

NT

Bukti T – 76

IN

desember 2012.

329625/XII/2012.tertanggal 13 desember 2012.

: Surat keterangan Dinas Pendidikan Kota Bantul No 800/1697 perihal klaifikasi Supriyono,M.SI mengenai ketrangan masih menjadi pegawai negeri sipil.

: Surat dari H. Supriono yang menyatakan mengundurkan diri

GG I

Bukti T – 78

sebagai anggota dan ketua PBB Kabupaten Bantul terhitung

IN

13 Desember 2012.

: Tanda Terima dari DPW PBB.

Bukti T – 80

: Surat Panitia Pengawas Pemilu NO. 01/RK/panwalukasakab.

NT

Bukti T – 79

ILA

bantul/XII/2012.


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T – 77

T AK AR

Bukti T – 81

: Berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi

UN J

pengurus dan anggota partai politik (model F8Parpol) No. 743/BA/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012.

Bukti T – 84


: Berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota

IN

partai

Politik

tingkat

kabupaten

No.

Bukti T – 85

JA

189/BA/KPU/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012.

: Berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan partai

Politik

tingkat

kabupaten

No.

UN

anggota

181/BA/KPU/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012. Bukti T – 86

: Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual hasil perbaikan

IT

NT

kabupaten untuk PBB (lampiran 2 model F8Parpol).

RT

GG

Bukti T – 83

: Lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat

KA

IT

Bukti T – 82

pengurus dan anggota partai Politik tingkat kabupaten No.

201/BA/KPU/XII/2012,

GG

kulonprogo

tertanggal

19

Desember 2012. : Surat

KPU

Kuilon

IN

Bukti T – 87

tertanggal

No. 04

210/001/KPU-kab-

januari

2013

perihal

NT

013.329599/I/2013,

Progo

jawaban atas surat permohonan.

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes: Berita Acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan Pengurus atau Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Model F8-Parpol tertanggal 26 November 2012

GG I

Nomor: 144/BA/XI/2012 beserta lampirannya.

IN

: Surat KPU Brebes NO. 359/KPU.Bbs-012.329305/XII/2012,

anggota hasil perbaikan.

NT

tertanggal 14 Desember 2012, perihal verifikasi faktual

ILA

Bukti T – 89


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T – 88

T AK AR

Bukti T – 90

: Berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan

UN J

anggota partai politik tingkat kabupaten/kota Breses No. 179/BA/2012,

tertanggal

18

Desember

2012,

beserta

: Berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota hasil perbaikan NO.

KA

160/BA/KPU/XII/2012, tertanggal, 3 Desember 2012.

: Surat Pernyataan Bukan Anggota PBB (F12).

Bukti T – 93

: Surat Pemberitahuan Menghadirkan Anggota ke Kantor KPU

JA

Bukti T – 92

Klaten nomor 1029/ KPU-Kab/012-329461/II/2012, tertanggal

UN

NT

IN

GG

Bukti T – 91

RT

IT

lampirannya.

21 November 2012.

: Berita Acara pengambilan sampel keanggotaan partai politik

IT

Bukti T – 94

tingkat kabupaten klaten No. 60/BA/XI/2012, tertanggal 1

Bukti T – 95

: Surat

GG

November 2012 beserta lampirannya. Keterangan

Tidak

Bertemu

dari

aparat

RT/RW

: Berita Acara Verifikasi Faktual di kantor KPU Klaten Nomor

NT

Bukti T – 96

IN

setempat.

148/BA/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012.

: Daftar hadir verifikasi faktual di kantor KPU Klaten, tanggal 31 oktober 2012.

Bukti T – 98

: Surat Pemberitahuan Menghadirkan Anggota ke Kantor KPU

GG I

Klaten nomor 1293/ KPU-Kab/012-329461/II/2012, tertanggal 14 Desember 2012 dan lampirannya beserta tanda terimanya.

KPU

Kabupaten

329461/II/2012,

tertanggal

Klaten 31

No.

516/KPU-Kab/012-

Oktober

2012,

perihal

NT

Bukti T – 100 : Surat

IN

: Surat Pernyataan H.M. Ismail, SE.

pemberitahuan pelaksanaan verifikasi.

ILA

Bukti T – 99


GA D

PE N

GA DI LA

Bukti T – 97

T AK AR

Bukti T – 101 : Rekaman kegiatan sosialisasi dlm bentuk CD (3 keping).

UN J

Bukti T – 102 : Undangan sosialisasi ttg verifikasi partai politik dan tanda terima surat, tanggal 7 september 2012.

IT

Bukti T – 103 : Undangan Rapat Pleno terbuka dan Daftar Hadir, tanggal 14 desember 2012.

RT

GG

Bukti T – 104 : Daftar Hadir Pembekalan Verifikasi Faktual.

KA

Klaten No. 84/BA/XI/2012, tertanggal 24 November 2012,

JA


Bukti T – 106 : Surat Pernyataan (model F12-Parpol) bukan anggota PBB Tahap I.

UN

NT

IN

Bukti T – 105 : Berita Acara Verifikasi Faktual Anggota PBB tingkat Kab.

Bukti T – 107 : Surat Pernyataan (model F12-PArpol) bukan anggota PBB

IT

Tahap II.

Bukti T – 108 : Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan pengurus dan partai

politik

GG

anggota

tingkat

kabupaten/kota

NO.

86/BA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 (perbaikan),

IN


NT

Bukti T – 109 : Surat KPU No. 269/KPU-kab-012.329279/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, perihal anggota PArpol yang harus

Bukti T – 110 : Lembar Verifikasi Faktual (perbaikan) anggota partai politik tingkat kabupaten Pekalongan lampiran 2 Model F8 - Partai.

GG I

Bukti T – 111 : Lembar Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat

Kabupaten Wonogiri Partai Bulan Bintang (lampiran 2 Model

IN

F8-Parpol) dan surat pernyataan bukan anggota PBB (Model F12-Parpol).

kecamatan

Eromoko

ILA

kabupaten Wonogiri

NT

Bukti T – 112 : Lembar Verifikasi Faktual Anggota partai politik tingkat Partai Bulan


GA D

PE N

GA DI LA

dihadirkan ke KPU Kab. Pekalongan, beserta lampirannya.

T AK AR

Bintang (lampiran 2 Model F8-Parpol) dan Kartu Anggota

UN J

Partai Bulan Bintang.

Bukti T – 113 : Surat

pernyataan

Sularto

tertanggal

25

Januari

2013

Wonogiri. Surat pernyataan Hartono tertanggal 25 Januari 2013 merupakan anggota PPK Kec. Girimarto.

RT

GG

IT

merupakan Ketua Rt. 01 Minggarharjo Eromoko Kabupaten

KA

menyatakan bukan anggota Partai Bulan Bintang.

JA

Bukti T – 115 : Surat pernyataan Ketua dan Sekretaris PBB kabupaten

Wonogiri yang pada pokoknya menyatakan ketidaksanggupan untuk mendatangkan nama-nama anggota yang masuk dalam

UN

NT

IN

Bukti T – 114 : Surat pernyataan (Model F12-Parpol) yang pada pokoknya

sampel.

IT

Bukti T – 116 : Surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bukan anggota PBB (Model F12-Parpol) Kabupaten Karanganyar,

GG

Tahap I.

Bukti T – 117 : Surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bukan

IN

anggota PBB (Model F12-Parpol) Kabupaten Karanganyar,

NT

Tahap II.

Berita T – 118 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai

Kbm/2012 tanggal 25 Nopember 2012.


GG I

anggota PBB (Model F12-Parpol) Kabupaten Kebumen.

Bukti T – 120 : Surat Keterangan Ketua DPC PBB Kabupaten Purbalingga,

IN

yang pada pokoknya untuk pelaksanaan verifikasi faktual

ILA

menggunakan data KTA lama.

NT

perbaikan keanggotaan PBB tingkat Kabupaten Purbalingga


GA D

PE N

GA DI LA

Politik tingkat Kabupaten Kebumen Nomor : 270/70/BA/KPU.

T AK AR


UN J

anggota PBB (Model F12-Parpol) Kabupaten Purbalingga.

Bukti T – 122 : Surat Pernyataan atas nama Sumadi (Kepala Desa Semangut

Januari 2012, pada pokoknya menyatakan telah datang tim

RT

verifikasi faktual KPU Kab. Kapuas Hulu dan Asiah (41 tahun)

memiliki identitas atas nama dimaksud. Sengketa

di

Bawaslu

No.

006/SP-

JA

Bukti T – 123 : Putusan

KA

anggota Partai Bulan Bintang tidak ada warga kami yang

2/Set.Bawaslu/I/2013.

UN

Bukti T – 124 : Verifikasi Administrasi (I) Partai Bulan Bintang.

Bukti T – 125 : Verifikasi Administrasi (II) Partai Bulan Bintang.

IT

NT

IN

GG

IT

Utara Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu) tertanggal 22

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat mengajukan 12

GG

(dua belas) orang saksi faktual dan 4 (empat) orang saksi ahli yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : LANJAR : saksi

didatangi

Bpk.

Sajikan

Kaur

Kelurahan

untuk

NT

- Bahwa

IN

1.

mengedarkan surat kepada orang-orang terutama yang anggota Partai

- Bahwa saksi diminta untuk mengumpulkan kartu tanda anggota Partai

GG I

Bulan Bintang;

- Bahwa ada 13 (tiga belas) surat yang menerima dan ada 12 (dua belas) surat yang menolak sebagai anggota Partai Bulan Bintang.

NT

SUTAMI :

ILA

2.

IN

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Petugas KPU.


GA D

PE N

GA DI LA

Bulan Bintang;

T AK AR

- Bahwa saksi didatangi Petugas KPU untuk verifikasi keanggotaan Partai

UN J

Bulan Bintang;

- Bahwa saksi diminta untuk memperlihatkan kartu tanda anggota Partai

IT

Bulan Bintang kepada petugas KPU.

RT

sebagai petugas KPU saksi menjadi ragu.

- Bahwa karena ragu ketika ditanya oleh petugas KPU apakah ibu

KA

IN

GG

- Bahwa karena Petugas KPU tidak memperlihatkan kartu identitasnya

mendukung Partai Bulan Bintang saksi menjawab tidak

JA

NT

- Bahwa saksi diminta untuk menanda tangani surat pernyataan tidak

3.

UN

mendukung Partai Bulan Bintang; Drs. SOEHADI CHAMIM.

IT

- Bahwa saksi pada tahap I menyerahkan KTA sejumlah 1116 oleh KPU

GG

Sleman pada tanggal 29-9-2012 dinyatakan lengkap namun ketika membaca koran Kedaulatan Jogya tanggal 9-9-2012 yang tidak lolos

IN

verifikasi diantaranya adalah PBB.

NT

- Bahwa saksi menanyakan kepada KPU tentang hal itu dan dijawab benar PBB tidak dapat diverifikasi karena datanya tidak nge match

- Bahwa saksi diminta untuk mencari 68 (enam puluh delapan) orang yang tidak diketemukan dengan syarat harus ada KTA, KTP/KK paling

GG I

akhir hari selasa tanggal 17 Nopember 2012;

- Bahwa saksi kesulitan untuk menghadirkan 68 (enam puluh delapan)

ILA

NT

ditolak karena hadir hanya menyerahkan surat kuasa.

IN

orang tersebut karena 6 (enam) orang salah alamat, 2 (dua) orang


GA D

PE N

GA DI LA

dengan sipol.

T AK AR

- Bahwa saksi merasa dirugikan karena nama Budi Wirasmo dinyatakan

UN J

tidak ketemu padahal orangnya ada;

- Bahwa saksi mendapat surat undangan KPU untuk hadir selasa tanggal

IT

17 yang seharusnya selasa itu tanggal 18 bukan tanggal 17, sehingga

TEGUH WISNU WIBOWO :

- Bahwa saksi menyerahkan data 1100 KTA ke KPU dan dari nama-nama

KA

IN

GG

4.

RT

waktu kami datang hari selasa kami ditolak;

tersebut oleh KPU diminta untuk menghadirkan nama-nama yang tidak

NT

JA

memenuhi syarat namun oleh salah satu orang komisioner KPU yaitu Ketua KPU menyatakan tidak usah dihadirkan tapi diperbaharui saja

UN

karena kalau dihadirkan juga masih belum memenuhi syarat.

IT

- Bahwa saksi menyatakan alasan Ketua KPU meminta untuk tidak menghadirkan karena untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya;

GG

- Bahwa saksi dalam sidang pleno menyampaikan keberatan secara

ACHMAD FAUZUN :

NT

5.

IN

tertulis atas hasil verifikasi;

- Bahwa saksi tahu akan dijadikan sampling dari Ketua DPC;

oleh KPU dianggap tidak memenuhi syarat dengan alasan tidak diketemukan alamatnya padahal saksi dekat dengan kantor KPUD yang

GG I

jaraknya ± 100 m;

- Bahwa saksi adalah pekerja swasta yang jam kerjanya antara jam 08.00

NT

BURHANUDDIN :

ILA

6.

IN

sampai jam 17.00 sehingga selepas jam kerja saksi ada dirumah;


GA D

PE N

GA DI LA

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota PBB yang sewaktu diverifikasi

T AK AR

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua PBB daerah Denpasar yang diundang

UN J

oleh KPUD tanggal 8 Desember 2012 untuk menghadiri rapat terbuka/pleno tentang perbaikan verifikasi tahap II karena PBB

IT

kekurangan 47 (empat puluh tujuh) anggota yang tidak ditemukan alamatnya.

RT

yang tidak bisa ditemukan/didatangkan karena 1 (satu) orang ditahan

KA

IN

GG

- Bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut ternyata hanya 3

Polisi karena kasus judi, 1 (satu) orang melahirkan dan 1 (satu) orang

NT

JA

meninggal;

- Bahwa saksi telah melaporkan ke 3 (tiga) orang tersebut kepada KPU

UN

agar dilakukan penggantian tetapi KPU tetap menolak dan memegang

IT

prinsip mereka tidak diketemukan oleh karena itu saksi telah membuat keberatan. IDAWATI :

GG

7.

- Bahwa saksi tidak bisa baca dan tulis didatangi oleh petugas KPU pada

IN

malam hari tanggal 24 Januari 2013 karena saksi termasuk sampling

NT

yang namanya sama sebanyak 3 orang dan tidak mengenal Idawati yang lainnya;

Partai Politik lainnya;

lamanya dengan menunjukan KTA yang masih berlaku;

tahun

GG I

- Bahwa saksi menjadi anggota Partai Bulan Bintang sudah 5

- Bahwa ketika saksi diminta untuk memberikan cap jempolnya oleh

SITI BADRIYATI :

ILA

8.

NT

jempolnya disaksikan oleh suami, anak dan Ketua Rt;

IN

petugas KPU jika tidak ada masalah saksi mau memberikan cap


GA D

PE N

GA DI LA

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan Partai Bulan Bintang dengan

T AK AR

- Bahwa saksi sehari-harinya berada dirumah dan tidak bekerja;

UN J

- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh petugas KPU padahal saksi termasuk anggota Partai Bulan Bintang yang dijadikan sampling;

NGADINO MLAMIN :

IT

9.

RT

Wonogiri pada tahap perbaikan ke dua saksi diminta dengan surat resmi

KA

dari KPU untuk menghadirkan 27 orang. Dari hasil verifikasi masih kurang 87 orang.

JA

- Bahwa dari 87 orang tersebut 52 orang menolak menjadi anggota Partai

Bulan Bintang sehingga walaupun sisanya dihadirkan tetap tidak

UN

NT

IN

GG

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten

mempengaruhi hasilnya;

IT

- Bahwa pada sidang pleno tanggal 19 Desember 2012 Partai Bulan Bintang mendapatkan hasil 60 orang memenuhi syarat, 65 orang tidak

GG

memenuhi syarat;

IN

- Bahwa dengan hasil tersebut saksi menyampaikan keberatan dengan

NT

mengisi formulir keberatan sebagaimana yang ditentukan; - Bahwa dari 65 orang yang tidak memenuhi syarat 41 orang semuanya

10. EDI MUSLIMIN : - Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan

GG I

Bintang Kabupaten Kebumen yang telah mendaftarkan anggotanya

sebanyak 1.270 orang dan KPU mengambil sampling sebanyak 103

IN

orang;

NT

- Bahwa setelah diverifikasi saksi disuruh mendatangkan 38 orang

ILA

anggota. Ketika verifikasi kedua saksi disuruh menghadirkan 50 orang


GA D

PE N

GA DI LA

anggota Partai Bulan Bintang tapi tidak didatangi oleh petugas KPU;

T AK AR

anggota dan saksi menghadirkan 50 orang tersebut dinyatakan masuk

UN J

seleksi namun pada saat pleno ternyata PBB dinyatakan tidak masuk seleksi.

IT

- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis dan diterima oleh KPU namun Komisioner KPU yang bernama Paulus menyatakan

RT

KA

masuk seleksi;

11. RAHMAT APRIYANTO :

berhubungan secara intensif dengan KPU;

JA

- Bahwa saksi adalah pengurus PBB sebagai Humas yang tugasnya

UN

NT

IN

GG

kalaupun PBB tetap mendatangkan anggota yang kurang tetap tidak

- Bahwa ketika pleno terbuka di KPUD Klaten saksi menyatakan

IT

keberatan atas hasil verifikasi namun tidak disediakan/ditawarkan form keberatan oleh KPU. Salah seorang Komisioner KPU menyatakan tidak

GG

ada form keberatan jadi bila ingin menyampaikan keberatan harus membuat sendiri;

IN

- Bahwa ada 2 orang anggota PBB yang tidak didatangi petugas KPU tapi

NT

dinyatakan tidak ketemu;

- Bahwa ada 2 orang anggota PBB tersebut ketika hendak dihadirkan

didatangi lebih dahulu oleh petugas KPU beserta Kepala Desa setempat

GG I

sehingga mereka merasa takut untuk hadir disini;

12. AWOD :

Karang Anyar, Wonogiri dan Boyolali;

IN

- Bahwa saksi sebagai koordinator PBB se Solo Raya yang meliputi Solo,

NT

- Bahwa pada proses verifikasi faktual di Kabupaten Karang Anyar

ILA

diminta untuk mendatangkan sejumlah anggota sebanyak 35 orang dan


GA D

PE N

GA DI LA

sebagai saksi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah

T AK AR

KPUD Karang Anyar mewajibkan selain membawa KTA juga harus

UN J

membawa KTP atau SIM akibatnya 27 orang anggota PBB yang dihadirkan ke KPUD Karang Anyar ditolak karena hanya membawa KTA

IT

saja tanpa membawa KTP atau SIM;

- Bahwa ketika saksi meminta aturan mainnya kepada Ketua KPUD pak

RT

KA

cukup dengan KTA saja;

Keterangan Saksi-saksi Ahli sebagai berikut : HAMID AWALUDIN :

JA

1.

- Bahwa saksi akan memberi keterangan sesuai dengan ke ahliannya

UN

NT

IN

GG

Handoko tidak mampu menjelaskan sedangkan di Kabupaten Boyolali

dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara;

IT

- Bahwa keharusan penyertaan 30 % perempuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 memang mengatakan itu berlaku untuk tingkat pusat.

perempuan

GG

Keputusan internal KPU yang mengharuskan keterwakilan 30 % berlaku

untuk

daerah-daerah

atau

kota-kota

yang

IN

cantolannya adalah UU Parpol adalah tidak dibenarkan;

NT

- Bahwa UU Pemilu memberikan limitasi 30 % keterwakilan perempuan hanya untuk tingkat pusat jadi persyaratan yang ditentukan dalam UU

- Bahwa fungsi KPU dalam konteks ini adalah memverifikasi apakah

GG I

sebuah satu calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan atau tidak untuk ikut Pemilu;

IN

- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota parpol harus mengundurkan diri dulu menjadi PNS bila belum mengundurkan

NT

diri menjadi PNS maka yang mendapat hukuman adalah PNS itu sendiri

ILA

bukan partainya yang harus mendapatkan hukuman;


GA D

PE N

GA DI LA

Pemilu berlaku secara Imperatif;

T AK AR

- Bahwa prinsip adegium lex spriori derograde lex impriori artinya hukum

UN J

yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya;

Dr. Andi Irmanputra Sidih, SH.MH. :

IT

2.

RT

dibidang Hukum Tata Negara Undang-Undang parpol tentang 30% ini

kepentingan

di

situ

bukan

kepentingan

rezim

KA

perempuan

penyelenggara pemilu, tapi kepentingan kekuasaan pemerintahan pemerintahan

untuk

memberikan

akta

kelahiran

JA

penyelenggara

Undang-Undang parpol di situ,

guna memberikan kepentingan

penyelenggara pemilu di Undang-Undang penyelenggara pemilu tidak

UN

NT

IN

GG

- Bahwa saksi akan memberi keterangan sesuai dengan keahlianya

IT

seperti itu nampaknya dari yang saya dengar itu tapi cukup di tingkat pusat kan kira kira seperti itu, lalu penyelenggara pemilu KPU tidak

GG

perlu tunduk kepada kepentingan pemerintahan disini, saksi gambarkan kasus kampanye, Gubenur yang tidak dapat cuti dari Mendagri tapi satu

IN

peserta calon itu di berikan sanksi oleh Bawaslu yang ini yang melanggar rezim kekuasaan pemerintahan yang ini yang dapat sanksi

NT

padahal ini melanggar ini saja yang di beri sanksi dengan dicampur– campur nah kalau penyelenggara pemilu dicampur semua itu izin cuti

begitu cara melihat peta pada proses penyelenggaraan negara

GG I

maksudnya bingkai hukum dibidang penyelenggaraan pemilu;

- Bahwa PNS itu rezim kepentingan pemerintahan kenapa PNS tidak

boleh ke parpol agar dia professional, agar dia netral itu kepentingan oleh

kepentingan

penyelenggaraan

pemilu

politik

IN

pemerintahan

NT

perundang – undangan itu memasukan sebagaian dari kepentingan

ILA

penyelenggaraan pemilu, sehingga apa bunyi UU tidak merefleksikan di


GA D

PE N

GA DI LA

dia masukan dalam aturan semua dasar tindakannya disitu kira–kira

T AK AR

UU bahwa partai politiik tidak boleh ada pengurusannya adalah PNS,

UN J

tapi yang di larang adalah PNS tidak boleh berpartai politik karena ini kepentingan penyelengara pemilu, oleh penyelenggara pemilu ke KPU

IT

dan Bawaslu pokoknya ada kata – kata penyelenggara pemilu akan bilang wewenangnya itu yang menjadi dasar persoalan yang terjadi

RT

- Bahwa kalau kita melihat membandingkan member club-club berenang

KA

IN

GG

selama ini;

itu ada nama alamat harusnya seperti itu, tujuanya apa ? kepentingan

NT

JA

dari si pemilik member itu tujuanya seperti itu, parpol ini berbeda dengan member-member yang lain, parpol ini anggotanya sangat

UN

eksklusif anggota yang sangat istimewa menentukan masa depan republik ini, orang tidak boleh menjadi calon peresiden kalau tidak di

IT

usulkan oleh parpol, orang tidak boleh menjadi DPR kalau tidak melalui

GG

parpol, parpol ini adalah salah satu pranata konstitusi kita oleh karnanya maka seharusnya ke anggotaan parpol itu harus jauh lebih lengkap dari

IN

pada member-member yang di sebutkan tadi kalau misalkan nama saja biasanya parpol itu punya kebutuhan hukum terhadap semua

NT

anggotanya kebutuhan baik dari parpol itu biasanya yang paling umum adalah domisili, kebutuhan berikutnya adalah tempat tanggal lahir

anggota parpol ada di dalam UU, kebutuhan berikutnya adalah jenis

Nazaruddin Sjamsuddin :

- Bahwa saksi ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahliannya

IN

dibidang Undang-Undang Pemilihan Umum, yang dimaksudkan dengan

NT

verifikasi faktual adalah verifikasi mengenai suatu keadaan secara

faktual di suatu tempat atau suatu lokasi artinya secara definisi secara

ILA

3.

GG I

kelamin, minimal 3 standar dalam kartu ke anggotaan parpol ;


GA D

PE N

GA DI LA

karena agar di ketahui bahwa orang ini memenuhi syarat sebagai

T AK AR

singkat, jadi di dalam verifikasi faktual ini kita juga melakukan verifikasi

UN J

administratif tetapi juga langsung mengkroscek data-data yang ada dalam administrasi atau data-data administratif tersebut dan kita

IT

mencek sampai sejauh mana keadaan administratif itu sama dengan apa yang dikatakan tiap-tiap lokasi itu ;

RT

Jadi mau tidak mau anggota KPU harus membuat tim kemudian tim itu

KA

IN

GG

- Bahwa yang melakukan verifikasi itu adalah KPU artinya anggota KPU.

terdiri juga atas anggota KPU sebagai ketua timnya mungkin satu

NT

JA

sampai dua sekretariat dengan level pendidikan dan jabatan yang tinggi

atau memadai mungkin sekretaris KPUD itu bisa tetapi untuk

UN

menyerahkan kepada lembaga lain termasuk perangkat kecamatan atau perangkat desa itu sama sekali tidak boleh. Jadi betul- betul harus

IT

dilaksanakan oleh KPU sendiri ;

GG

- Bahwa umumnya kelemahan dari pada Undang-Undang Pemilihan Umum bukan hanya di 2014, 2009 tetapi juga di 2004 adalah bahwa

IN

DPR itu bersama Pemerintah selalu mengadakan perubahan UndangUndang Pemilu secara berkala dan perubahan itu sering sekali antara Undang-Undang

NT

satu

Pemilu

dengan

Undang-Undang

Pemilu

sebelumnya itu berubah secara total sekali sehingga sistem pemilunya

administratif dan faktual yaitu terkait dengan penyediaan waktu. Nah, di

GG I

dalam pengalaman diatas lalu Undang-Undang Pemilu itu selesai paling cepat 2 tahun sebelum pemilu tetapi ada kalanya Cuma 1 tahun

setegah. Kerancuan yang ditimbulkan oleh pembuat Undang-Undang

IN

yang tidak diperhitungkan akibatnya kepada KPU dan juga kepada

Titin Siswantining :

ILA

4.

NT

peserta pemilu ini yang selalu seharusnya tidak boleh terjadi ;


GA D

PE N

GA DI LA

berbeda. Ya ini biar bagaimanapun akan menyulitkan verifikasi

T AK AR

- Bahwa saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan

UN J

keahliannya dibidang statistik yaitu sampling itu adalah salah satu metode yang ada dalam statistika. Statistika itu berbeda dengan

IT

matematika kalau matematika itu deterministik artinya memang hanya itu

tetapi

kalau

statistika

dasarnya

probabilistik

sehingga

ada

RT

GG

probabilitas atau kemungkinan suatu kejadian itu terjadi atau tidak dan

dalam statistika itu ada kesalahan, artinya dalam penelitian sosial

KA

IN

margin errornya lebih dari 5%, artinya dari 100% mengambil sampel

NT

JA

mengakui salah 5 ;

- Bahwa di dalam excel itu hanya mengetahui kerandoman dari suatu

UN

sampel. Kerandoman di dalam excel itu hanya ditentukan dari 0-1 sehingga tidak tepat nomor- nomor berapa saja yang dianggap random.

IT

Jadi untuk mengetahui bahwa suatu sampel itu diambil random atau

GG

tidak, ada software lain yang namanya SPSS (Statistika Package Social Scintish) ;

IN

- Bahwa untuk bisa dipertanggung jawabkan secara ilimiah atau tidak ada beberapa kriteria bagaimana metode statistik yang digunakan lalu

NT

metode apa yang digunakan dalam menarik sampel itu, lalu berapa jumlah sampelnya yang akan diambil kemudian berapa margin error

(tujuh)

orang saksi faktual

GG I

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat mengajukan 7 yang memberi keterangan dibawah sumpah

NT

Kadek Cita Ardana Yudi :

ILA

1.

IN

sebagai berikut :


GA D

PE N

GA DI LA

yang akan ditetapkan ;

T AK AR

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Buleleng, Bali. di Kabupaten Buleleng

UN J

melakukan proses verifikasi dari keseluruhan aspek yang diminta oleh regulasi dan diperintahkan oleh KPU Pusat yang pertama dilevel

IT

kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor dan yang terakhir adalah untuk Kartu Tanda Anggota. Kartu Tanda Anggota berdasarkan

RT

berdasarkan surat edaran KPU.

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buleleng adalah 763.528 jadi

KA

IN

GG

di syarat minimal yang harus terpenuhi oleh PBB di Kabupaten Buleleng

NT

JA

minimum populasi seper 1000 yang harus disampaikan itu adalah 763 dan kami melakukan sample sejumlah 76 syarat minimum, selanjutnya

UN

didalam pelaksanaannya untuk tahap pertama PBB menyetorkan sejumlah 803 populasinya jadi samplingnya sejumlah 80, dalam proses

IT

verifikasi yang kita lakukan itu masuk seleksi 23 tidak masuk seleksi 4, akhirnya disimpulkan pada rapat pleno terbuka PBB tidak masuk seleksi

GG

pada tahap I, selanjutnya pada verifikasi tahap II setelah melakukan perbaikan dan penerimaan berkas kembali disampaikan sejumlah 908

IN

kartu tanda anggota dari populasi 908 disampling sejumlah 91;

NT

- Bahwa ada anggota PBB yang dinyatakan meninggal itu saksi ketahui setelah proses verifikasi selesai dan surat keterangan meninggal yang

verifikasi itu kita berakhir tanggal 17 Desember ;

GG I

Siti Farida :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 kami menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan Cabang PBB Kabupaten

IN

Klaten pada tahapan sesuai tahapan KPU nomor 7 sebagaiman diubah

NT

dengan nomor 15 ketika itu bahwa KPU Kabupaten Klaten akan melakukan verifikasi faktual syarat partai politik kami sampaikan dan

ILA

2.


GA D

PE N

GA DI LA

disampaikan oleh PBB itu tertanggal 19 Desember yang mana proses

T AK AR

juga dengan alat kami komunikasikan bahwa bapak pengurus, ibu

UN J

pengurus PBB bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 24 november 2012 akan dilakukan verifikasi tahap pertama termasuk

IT

didalamnya adalah masalah keanggotaan. Pencuplikan sample tanggal 1 November dan dituangkan dalam berita acara nomor 100/BA/XII/2012.

RT

Undang-Uundang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan

KA

IN

GG

- Bahwa Rapat Pleno untuk tingkat kabupaten kota sudah diatur dalam

umum tepatnya didalam pasal 31 ayat 1 bahwa rapat pleno sah apabila

NT

JA

dihadiri oleh sekurang kurangnya 4 orang anggota dan ayat berikutnya sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya ;

keberatan

bahkan

ketika

kami

memanggil

untuk

IT

mengajukan

UN

- Bahwa yang hadir waktu itu bapak Rahmat dan Haji Toisur beliau tidak

menandatangani berita acara, jadi kami sampaikan hasilnya beliau juga

3.

Dwi Mei Narna :

GG

tidak menyampaikan keberatan ;

IN

- Bahwa verifikasi PBB di Kab. Pekalongan dilakukan 2 tahap. Tahap I

NT

sample 110 orang hasil dari verifikasi Tim Verifikator 42 memenuhi syarat 46 tidak memenuhi syarat murni artinya menolak jadi anggota

192/XI/2012. Tahap II atau perbaikan sample yang diverifikasi 122 hasilnya 31 memenuhi syarat, total TMS dari akumulasi TMS murni, 47

GG I

tidak diketemukan ;

- Bahwa dalam proses pleno di Kab. Pekalongan para parpol boleh

IN

memberikan keberatan secara lisan dan dijawab atau dijelaskan kepada

ILA

NT

anggota atau parpol yang mengajukan keberatan. Jika bisa menerima


GA D

PE N

GA DI LA

PBB, yang tidak ketemu diberikan surat pemberitahuan dengan no.

T AK AR

penjelasan maka keberatan tidak perlu ditulis dalam form dan jika tidak

UN J

menerima maka keberatan ditulis dalam form keberatan ;

- Bahwa di Kab. Pekalongan Partai Politik yang lolos verifikasi ada 13

IT

Partai dan yang tidak memenuhi syarat ada 3 partai ;

RT

Suryatiningsih Budi Lestari, SH : - Bahwa di Kab.Sleman yang tidak dipenuhi adalah keanggotaan, tahap 1

PBB sudah menyampaikan daftar nama dan soft copy, daftar nama

KA

IN

GG

4.

anggota sudah dimasukan ada 1.116 namun proses administrasi hanya

NT

JA

640 sehingga KPU tidak melakukan verifikasi, sedangkan tahap II untuk perbaikan PBB menyerahkan 1.517 yang kemudian kita sampel 152 dan

UN

kemudian kita verifikasi faktual memenuhi syarat 78 (sdh hasil akhir)

IT

152 kita verifikasi, ada 68 yang tidak ketemu dari 68 ini diberitahu kepada PBB untuk menghadirkan di KPU Sleman tapi yang hadir 31

GG

dan 37 tidak bisa dihadirkan ;

- Bahwa kami tidak melakukan reckrutment karena yang melakukan di

IN

KPU. Ada 25 verifikator dibagi 5 Tim ( internal KPU) tidak melibatkan

NT

orang lain untuk kelapangan ada 4 hari, indeks orang per hari harus mendapatkan 20 orang ;

kalau tidak ada alamat tapi dalam daftar ada nama, kebetulan di Kab. Sleman lengkap, karena dalam daftar ada, mungkin di KTA tidak ada,

IN

Mohamad Sainihadi :

NT

- Bahwa syarat keanggotaan tahap I dilakukan verifikasi faktual dengan

hasil yang memenuhi syarat 4, yg tidak memenuhi syarat F.12 ada 4,

ILA

5.

GG I

ketika mendatangi mereka kami yakin orang inilah yang kami cari ;


GA D

PE N

GA DI LA

- Bahwa masing-masing partai punya kebijakan masing-masing, makanya

T AK AR

dan 16 lainnya tidak diketemukan sesuai SK.KPU jumlah penduduk

UN J

221.374 per 1000 syarat minimal sampel 22. Hasilnya disampaikan kepada pimpinan cabang PBB untuk menghadirkan yang 16, yang

IT

bersangkutan akan diperbaiki, dalam masa perbaikan pimpinan PBB menyampaikan daftar nama anggota dan foto copy KTA kepada KPU

RT

- Bahwa ada keberatan dengan tata cara pengambilan sampling, yang

KA

IN

GG

sebanyak 250 ;

bersangkutan menyampaikan keberatan mengenai bagaimana cara

NT

JA

penarikan sampling pada saat itu juga kami memberikan jawaban

dengan program exel dan ditampilkan dengan in focus namun tetap

UN

tidak menerima dan dipersilahkan mengisi dalam formulir keberatan ;

DPC,

petugas

yang

IT

- Bahwa tanggal 15 petugas mendatangi alamat Idawati atas petunjuk mendatangi

Idawati

sesuai

alamat

yang

GG

bersangkutan mengakui bernama Idawati, kemudian meminta untuk menunjukan KTA atau KTP namun yang bersangkutan mengakui bukan

IN

anggota PBB Saksi baru ketemu pada tanggal 24 dan menghubungi kepala desa ada berapa Idawati disini?, kami mendatangi Idawati

NT

menanyakan apa benar pernah menjadi anggota PBB dan jawabnya saya tidak anggota PBB kemudian bersedia membuat pernyataan

Burhanudin :

IN

- Bahwa kami telah menarik sampel 18 dari 184 KTA yang diserahkan

NT

oleh pengurus ditingkat kabupaten, verifikasi faktual dilapangan dapat

menemukan 9 sampel yang alamatnya ditemukan, 8 yang menyatakan

ILA

6.

GG I

surat di cap jempol ;


GA D

PE N

GA DI LA

tertulis dengan disaksikan suami dan semua yang menyaksikan dan

T AK AR

anggota PBB, 1 menolak anggota PBB, yang menolak membuat

UN J

pernyataan penolakan, yang tidak diketemukan alamatnya kami berkordinasi kepada ketua PBB melalui surat dan telephon untuk minta

IT

dihadirkan kekantor KPU, setelah verifikasi tahap I selesai pengurus PBB tidak dapat menghadirkan yang 9 ke kantor KPU ;

RT

menjadi anggota PBB, saksi sendiri yang verifikasi kepengurusan dan

KA

IN

GG

- Bahwa di Kec. Teluk Batang ada 1 yang dijadikan sampel PBB menolak

KPU yang melakukan verifikasi faktual membagi Tim per wilayah ;

NT

JA

- Bahwa setiap habis selesai verifikasi KPU melakukan rapat evaluasi

laporan dari seluruh masing-masing verifikator, kalau ada yang tidak kami menyurati ke parpol untuk menghadirkan.

UN

dapat diketemukan

IT

Disaat KPU bertemu dengan sampling yang dituju dan ia menyatakan bukan anggota maka dipersilahkan mengisi F.12, kalau tidak bersedia

7.

Khusnul Khotimah :

GG

maka TMS ;

IN

- Bahwa syarat keanggotaan untuk tahap I 103 sampel, 33 memenuhi

NT

syarat, 31 TMS (F.12), 39 tidak ketemu dan meminta PBB untuk menghadirkan dan sanggup menghadirkan hanya 7, tahap II dari 33

Pada masa perbaikan, ditarik 127 sampel, MS 35, TMS(F.12) 42 (bukan anggota PBB), tidak ketemu 50. Semua dihadirkan dan memenuhi

GG I

syarat menambah MS jadi 85, TMS 40 hasilnya tetap tidak memenuhi proyeksi sehingga PBB tidak memenuhi syarat ;

IN

- Bahwa margin eror ya 1 %, metode alat rendem dan ada rumusnya,

NT

misal diambil sampel 103 maka dalam pengambilan sampel diambil 150

ILA

dilihat ada nomor yang ganda yang keluar, nomor yang ganda diganti


GA D

PE N

GA DI LA

jadi 40 MS, 63 TMS, kemudian meminta DPC PBB untuk perbaikan.

T AK AR

dengan nomor

lain,

dari 150 diambil 103 masing-masing nomor

UN J

dimatchkan dengan nomor yang ada jadi tahu nama-nama anggota PBB ;

IT

- Bahwa yang diverifikasi 5 kecamatan semua parpol, Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 5 anggota KPU dan 28 staf, 25 kami bagi menjadi 5

RT

Tim 5 kecamatan dengan data dari semua parpol ;

KA

kalau basis partai maka pendekatanya adalah pendekatan wilayah, 1

JA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2013 ; -----------------------------------------------

UN

NT

IN

GG

Tim, 1 orang anggota KPU membawahi 5 orang untuk 5 kecamatan,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah

IT

tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan para pihak masing-masing

IN

GG

menerangkan tidak ada lagi yang diajukan serta selanjutnya mohon putusan;

NT

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

pada

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8

GG I

adalah Surat Keputusan

Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

(Pemilu) Tahun 2014, dimana menurut Diktum kedua jo diktum kempat jo.

IN

Lampiran II Nomor urut 1 (satu) menyatakan Partai Bulan Bintang ( PBB ) tidak

NT

memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, (obyek

ILA

sengketa);---------------------------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;----

T AK AR

UN J

Menimbang bahwa menurut Penggugat alasan pokok diajukannya

gugatan terhadap obyek sengketa tersebut ada 3 ( tiga ) permasalahan yang

IT

mendasar yakni: 1.Masalah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai ditingkat propinsi( Propinsi Sumatera Barat);2. Masalah adanya satu

GG

RT

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi pengurus partai Penggugat di

kabupaten Bantul Yogyakarta dan 3. Masalah penolakan Tergugat untuk

KA

JA

kartu anggota ( KTA );----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil

tersebut pada pokoknya dibantah oleh

UN

NT

IN

melakukan verifikasi karena anggota partai tidak membawa KTP disamping

Tergugat dengan menyatakan surat keputusan objek sengketa in litis diterbitkan

IT

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan

GG

dengan asas-asas pemerintahan yang baik;------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil masing-masing,

IN

Penggugat telah mangajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan

NT

P - 52, dan mengajukan 12( dua belas ) saksi fakta masing masing bernama : LANJAR, SUTAMI, DRS. SOEHADI CHAMIM, TEGUH WISNU WIBOWO,

MLAMIN, EDI MUSLIMIN, RAHMAT APRIYANTO, AWOD, keterangan saksi ahli, Prof.DR.HAMID AWALUDIN, DR. ANDI IRMANPUTRA SIDIH, SH.MH. SYAMSUDDIN,

TITIN

SISWANTINING;

Tergugat

untuk

GG I

NAZARUDDIN

mempertahankan dalil bantahannya menyampaikan bukti surat yang diberi

IN

tanda T - 1 sampai dengan T – 125, serta 7 orang saksi fakta, masing-masing bernama : KADEK CITA ARDANA YUDI, SITI FARIDA, DWI MEI NARNA, NINGSIH

BUDI

LESTARI,

SH.,

MOHAMAD

SAINIHADI,

NT

SURYATI

ILA

BURHANUDIN dan KHUSNUL KHOTIMAH.;---------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

ACHMAD FAUZUN, BURHANUDDIN, IDAWATI, SITI BADRIYATI, NGADINO

T AK AR

UN J

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan surat

keputusan objek sengketa in litis terlebih dahulu Majelis Hakim akan

IT

mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili surat keputusan objek sengketa in litis

GG

RT

dan Tanggang waktu pengajuan gugatan;---------------------------------------------------

KA

JA

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012) yang

UN

NT

IN

Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili ;

menyelenggarakan Pemilu adalah KPU, dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 16 UU

IT

Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang untuk melaksanakan penelitian Administrasi dan penetapan keabsahan

GG

persyaratan peserta Partai Politik peserta Pemilu serta melakukan Verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dokumen Partai

NT

IN

Politik peserta Pemilu;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pasal 258 dan Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Nomor

berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu). Bawaslu dapat mendelegasikan

kewenangannya

kepada

Bawaslu

Provinsi,

Panwaslu

GG I

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa

IN

Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan 1)

yang

bersengketa

untuk

mencapai

kesepakatan

ILA

pihak-pihak

NT

menerima dan mengkaji laporan atau temuan, dan atau 2) mempertemukan melalui


GA D

PE N

GA DI LA

8 Tahun 2012 menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

T AK AR

musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak

UN J

yang bersengketa Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak

IT

yang bersengketa;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Pemilu yang dilaksanakan

GG

RT

Bawaslu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan

terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik

KA

JA

DPRD Kabupaten/Kota (Vide Pasal 259 ayat (1), Para pihak yang tidak puas atas penyelesaian sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap diatas, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU

UN

NT

IN

Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata usaha

GG

IT

Negara;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari uraian pasal diatas, menunjukkan yang menjadi

IN

Tergugat dalam sengketa Pemilu tentang Verifikasi Partai Politik dan pencoretan calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU adalah lembaga yang

berwenang

menyelenggarakan

Pemilu

dalam

tingkat

Nasional.

Komisi

GG I

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah merupakan Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota (UU Nomor

IN

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPUNomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

NT

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

ILA

Umum Kabupaten/Kota);----------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

NT

sudah pasti adalah KPU;-------------------------------------------------------------------------

T AK AR

UN J

Menimbang, bahwa sebelum gugatan didaftar di Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta,

terlebih dahulu telah membawa penyelesaian objek

IT

sengketa ke Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa di Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2013 (banding

RT

KA

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif tersebut,

JA

Bawaslu pada tanggal 01 Februari 2013 mengeluarkan Keputusan Nomor 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang pada pokoknya menyatakan: “Menolak untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD,

UN

Permohonan

dan DPRD Tahun 2014;--------------------------------------------------------------------------

IT

NT

IN

GG

administratif);-----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 jo Pasal 269 UU Nomor 8 Tahun

GG

2012 apabila para pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

NT

IN

Negara setelah melalui upaya administratif ke Bawaslu; --------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun

GG I

mengeluarkan keputusan;------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa peraturan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa

Pemilu, sesuai dengan amanat Pasal 270 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012

IN

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan hakim-hakim khusus

NT

yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

ILA

yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor


GA D

PE N

GA DI LA

2012, gugatan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Bawaslu

T AK AR

152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengangkatan dan

UN J

Penetapan Nama-Nama Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Sertifikasi pelatihan hakim dalam perkara Pemilu, antara

IT

lain dari nama-nama tersebut adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa

RT

GG

Pemilu a quo;----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Keputusan Ketua Mahkamah

KA

JA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 11 Februari 2012 Nomor 12/G/2013/PT.TUN.JKT ;---------------------------------------------------------------

UN

NT

IN

Agung RI Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, Ketua

IT

Menimbang, bahwa Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012

GG

mengamanatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan

NT

IN

dinyatakan lengkap;--------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa gugatan diterima pada hari Rabu tanggal 6 Februari

Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, tercatat dalam

GG I

register perkara Nomor 12/G/2013/PT.TUN.JKT;------------------------------------------

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Surat

IN

Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 menyebutkan batas akhir penyelesaian

NT

sengketa Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 15

ILA

Maret 2013;------------------------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

2013, dinyatakan lengkap dan didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata

T AK AR

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa in litis diterbitkan

UN J

KPU yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

IT

surat keputusan objek sengketa in litis adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha

RT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian,

KA

GG

Negara Jakarta; ------------------------------------------------------------------------------------

JA

mengadili surat keputusan objek sengketa in litis, pelaksanaan pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan tidak melebihi tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan

UN

NT

IN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan

IT

KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Surat Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012;-

GG

Menimbang, bahwa meskipun KPU yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap akan

IN

mempertimbangkan Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal

NT

26 November 2012 dalam perkara ini;--------------------------------------------------------

Pertimbangan Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Pemilu dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 28

Pengajuan

gugatan

diajukan

secara

tertulis

dengan

menyertakan

keputusan KPU yang digugat dengan menyebutkan alamat lengkap

NT

IN

termasuk alamat e mail;-------------------------------------------------------------------

ILA

-

GG I

November 2012 menyatakan:-------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

T AK AR

-

Dalam hal gugatan yang diajukan kurang lengkap,

dapat memperbaiki

UN J

dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan;--------------------------------------------------------------------------------------Gugatan didaftar setelah gugatan dinyatakan lengkap;-------------------------

IT

-

GG

RT

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa in litis diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6

KA

JA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan

Bawaslu Nomor 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 dengan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

UN

NT

IN

Februari 2013, diperbaiki , dan didaftar pada tanggal 8 Februari 2013;-------------

pada tanggal tanggal 06 Februari 2013 tercatat dalam register perkara No.

IT

12/G/2013/PT.TUN.JKT, maka gugatan secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2)

GG

UU Nomor 8 Tahun 2012;------------------------------------------------------------------------

IN

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan mengadili,

NT

tanggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, tenggang waktu penyelesaian sengketa, Majelis

-

Pertama, Apakah surat keputusan objek sengketa in litis diterbitkan oleh

GG I

Pejabat Tata Usaha Negara Pemilu yang berwenang atau tidak;------

Kedua, Apakah penerbitannya surat keputusan objek sengketa in litis telah

IN

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan KPU, atau

apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan tahapanlangkah-langkah

pelaksanaan

Verifikasi

NT

dan

ILA

tahapan

faktual


GA D

PE N

GA DI LA

Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang:------------------------------------

T AK AR

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau

UN J

tidak;-------------------------------------------------------------------------------------

Ketiga, apakah penerbitan objek sengketa ini litis telah sesuai dengan maksud

IT

dan tujuan substansif surat keputusan tata usaha negara Pemilu a quo, dan apakah objek sengketa telah diterbitkan tidak bertentangan

RT

KA

Asas Umum Penyelengaraan Pemilu Yang Baik atau tidak ;------------

JA

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan, prosedur dan substansi

penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis sebagaimana permasalahan disebutkan diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan

UN

hukum terurai yang

dibawah ini;------------------------------------------------------------------------------------------

IT

NT

IN

GG

dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-

Pertama, Kewenangan Menerbitkan Objek Sengketa

GG

Menimbang, bahwa mengenai sistematika penulisan pertimbangan hukum akan dipertimbangkan dengan cara berjenjang dan bersifat alternatif,

IN

artinya apabila masalah kewenangan penerbitan surat keputusan objek

NT

sengketa in litis dinyatakan telah terbukti, maka mengenai prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis tidak perlu

sengketa tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis. Apabila setelah prosedur

GG I

penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis setelah dipertimbangkan

ternyata penerbitan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan tahapan-

IN

tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka mengenai substansi objek

sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi, Sebaliknya apabila setelah

ILA

NT

dipertimbangkan mengenai prosedur dan ternyata dinyatakan tidak terbukti,


GA D

PE N

GA DI LA

dipertimbangkan lagi. Apabila mengenai kewenangan menerbitkan objek

T AK AR

maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi surat keputusan

UN J

objek sengketa in litis; ----------------------------------------------------------------------------

IT

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan

lembaga Penyelenggara Pemilu dalam tingkat Nasional. Komisi Pemilihan

GG

RT

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota (UU Nomor 15 Tahun

KA

JA

KPUNomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota); --------------------------------------------------------- --------

UN

NT

IN

2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan

IT

Menimbang, bahwa menurut Peraturan KPUNomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

GG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pemilihan

Umum

di

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

NT

penyelenggara

IN

merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh

Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Dalam mengambil keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU

GG I

Sekretariat.

Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota KPU, KPU Provinsi dan

IN

KPU Kabupaten/Kota Rapat Pleno dapat sifatnya tertutup dan Rapat Pleno

NT

terbuka; -----------------------------------------------------------------------------------------------

ILA

Menimbang, bahwa Ketua KPU mempunyai tugas: ----------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

Kabupaten/Kota;------------------------------------------------------------------------------------

T AK AR

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;-----------------------------------

UN J

- Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam; ----------------------- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; ---------

IT

- Dan menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;-----------------Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat

GG

RT

pleno; -------------------------------------------------------------------------------------------------KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di

KA

JA

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi ;----------------------- Bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam; ---------

- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;

UN

NT

IN

Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan mempunyai tugas:-------

- Dan menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi ;--------------------------

IT

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Provinsi;------------------------------------------------------------------------

GG

KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan

IN

mempunyai tugas: ---------------------------------------------------------------------------------

NT

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;------------ Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

Kabupaten/Kota;---------------------------------------------------------------------------------

- Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota;----------------------

GG I

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung

Menimbang,

bahwa

KPU

berkewajiban

IN

jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;-----------------------------------------

melakukan

supervisi,

NT

pengarahan, dan koordinasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,

ILA

serta Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN). KPU Provinsi berkewajiban


GA D

PE N

GA DI LA

- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU

T AK AR

melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota.

UN J

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan

IT

koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS;----------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

KPU

Kabupaten/Kota

melaporkan

kegiatan

GG

RT

penyelesaian permasalahan kepada KPU melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi

menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan

KA

JA

diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi dengan KPU;---------------------

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan-

UN

NT

IN

kebijakan yang telah ditetapkan KPU. Apabila permasalahan tidak dapat

permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah

IT

ditetapkan KPU. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi

dengan KPU

GG

Provinsi. Apabila KPU Provinsi tidak dapat menyelesaikan permasalahan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi

NT

IN

dengan KPU;-----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa tentang kewenangan KPU Kabupaten/Kota ini

Penggugat untuk memberikan keterangan dibawah sumpah untuk kepentingan Penggugat dengan dasar alasan saksi tersebut dikawatirkan secara hukum

GG I

akan tidak bisa memberikan keterangan yang benar dan obyektif karena masih

dalam satu jajaran dan merupakan satu kesatuan kerja dengan KPU pusat

IN

(Tergugat), Tergugat telah menolak pendapat Penggugat tersebut dan menurut Majelis Hakim penolakan tersebut adalah sesuai hukum karena dalam rangka

NT

menemukan kebenaran material/subsantif petugas-petugas lapangan perlu

ILA

didengar kesaksiannya apakah dalam melaksanakan kerjanya telah sesuai


GA D

PE N

GA DI LA

Penggugat telah mempermasalahkan ketika diajukan sebagai saksi oleh

T AK AR

dengan kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP dan atau

UN J

aturan perundang-undangan

atau tidak, selain daripada itu sesuai dengan

ketentuan hukum acara Peratun tentang kesaksian, saksi Tergugat tersebut

IT

tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi ( vide pasal 88

RT

GG

dan 89 UU No. 5 Tahun 1986 );-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Bawaslu menurut Pasal 258

KA

JA

sengketa Pemilu dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya

laporan atau temuan. Keputusan Bawaslu merupakan putusan akhir dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan

UN

NT

IN

UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur :Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan

Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR,

IT

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;----------------------------------------

diajukan

GG

Menimbang, bahwa tata cara mengajukan permohonan sengketa Pemilu secara

tertulis

kepada

Bawaslu

melalui

sekretariat,

dengan

IN

melampirkan alat bukti pendukung atas permohonan, keputusan Majelis

NT

Pemeriksa sengketa Bawaslu Pemilu diputus dalam rapat pleno yang bersifat

Menimbang, bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi

Faktual Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,

GG I

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telebih dahulu diselesaikan di

Bawaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru berwenang setelah

IN

seluruh upaya admnistratif di Bawaslu telah digunakan;---------------------------------

NT

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui suratnya yang

ILA

ditujukan kepada KPU Nomor 870/Bawaslu/XI/2012, tanggal 3 November 2012


GA D

PE N

GA DI LA

tertutup dan diucapkan dalam rapat yang terbuka untuk umum;----------------------

T AK AR

menyatakan telah terjadi pelanggaran Administrasi dalam proses Verifikasi Partai

UN J

Politik Peserta Pemilu 2014. Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu menyatakan “berdasarkan

temuan

pada

dalam

tanggal

02

Formulir November

Temuan 2012,

IT

002/TM/PILEG/XI/2012

Bawaslu

Nomor

ditemukan

pelanggaran Administrasi dan kode etik. Atas temuan tersebut, Bawaslu

GG

RT

melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian Dewan

KA

JA

26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 26 November 2012 dalam butir 1 dan 3 menyatakan KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan

UN

Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu dan meminta KPU

bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel;------------------------

IT

NT

IN

Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Keputusan Nomor 25-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan 25-26/DKPP-PKE-I/2012,

tanggal

GG

Nomor

26

November

2012

yang

memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap 18

IN

(delapan belas) Partai Politik dan Penggugat tidak termasuk dalam 18 partai

NT

politik yang diperintahkah DKPP untuk diadakan verifikasi faktual karena telah lolos dalam verifikasi administrative sebelumnya, sehingga penjadualan

ditentukan ;-------------------------------------------------------------------------------------------

GG I

Menimbang, bahwa setelah KPU melaksanakan Verifikasi faktual

kelengkapan persyaratan kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, alamat

IN

kantor di tingkat Provinsi dan Verifikasi faktual kepengurusan dan kelengkapan

Kartu Anggota Partai, Tergugat melalui Suratnya tertanggal 8 Januari 2013

NT

Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

ILA

Pemilu Tahun 2014 menyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta


GA D

PE N

GA DI LA

pelaksanaan verifikasi faktual sudah sewajarnya menurut aturan yang telah

T AK AR

Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat

UN J

Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 dalam nomor urut 1(satu);-

IT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian:bahwa

surat keputusan objek sengketa in litis adalah merupakan objek sengketa tata

GG

RT

usaha negara Pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu

sebagai akibat dinyatakannya Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai

KA

JA

merupakan badan atau pejabat tata usana negara Pemilu yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa in litis;-----------------------------

Menimbang,

bahwa

untuk

UN

NT

IN

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, dan KPU (Tergugat) adalah

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

IT

mempertimbangkan tentang pertimbangan mengenai prosedur penerbitan surat

GG

keputusan objek sengketa in litis sebagai berikut dibawah ini;-----------------------

Kedua, Pertimbangan Mengenai Prosedur Penerbitan Surat Keputusan

IN

Objek Sengketa In Litis

bahwa

agar

pemeriksaan

perkara

a

quo

dapat

NT

Menimbang,

dipertimbangkan secara juridis, terlebih dahulu Majelis Hakim memaparkan

pelaksanaan Verifikasi faktual ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor

GG I

8 Tahun 2012 menyatakan setelah Verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya KPU akan melakukan Verifikasi faktual, dan berdasarkan

IN

Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Partai Politik yang lulus

ILA

NT

Verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; ----------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

aturan-aturan main tentang penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam

T AK AR

Menimbang, bahwa Penggugat telah lolos verifikasi administrative pada

UN J

tahap pertama dan berikutnya diteruskan dengan telah dilakukannya Verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang ( PBB ), terhadap verifikasi faktual ini

IT

Penggugat dinyatakan tidak lolos (TMS) berdasarkan bukti Berita Acara verifikasi faktual Nomor 05/BA/I/2013 (bukti P-3) dan selanjutnya berdasarkan

GG

RT

Keputusan KPU tanggal 8 Januari 2013 Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 dalam Lampiran II nomor urut 01 Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk

JA

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dasar alasan penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis disebabkan Tidak Memenuhi Syarat Faktual

UN

NT

IN

KA

ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;-------------------------

keterwakilan perempuan di Sumatra Barat dan alasan lain yang variatif di Jawa

IT

Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat ; -----------------

GG

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil Tergugat diatas dapat dilihat dan dicocokkan kepada peraturan dasar yang mendasari pemberian kewenangan

IN

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan

NT

dengan penyelenggaraan Pemilu;--------------------------------------------------------------

GA DI LA

Menimbang, bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,

GG I

dan efektifitas (vide Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, jo. Pasal 2 Paraturan

KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU

ILA

NT

IN

PE N

Kabupaten/Kota, jo. Pasal 3 Peraturan KPU 07 Tahun 2012); ------------------------

GA D


T AK AR

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan yang

UN J

menjadi peserta Pemilihan Umum Pada Tahun 2014 adalah Partai Politik yang

IT

memenuhi syarat;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

Partai

Politik

peserta

Pemilu

mengajukan

GG

RT

pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik, jadwal pendaftaran paling

yang

KA

persyaratan

lengkap,

dokumen

persyaratan

JA

dokumen-dokumen

pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 15 dan persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan tersebut meliputi:

UN

NT

IN

lama 20 (dua puluh) bulan sebelum Pemungutan suara, dengan melengkapi

persyaratan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi sebagai

IT

berikut:

- Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik

GG

tersebut terdaftar sebagai badan hukum; ------------------------------------------------ Keputusan pengurus pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat Provinsi

IN

dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota;----------------------------------------------------

NT

- Surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi, dan pengurus

- Surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai

GG I

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------------------------------

- Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda

IN

gambar Partai Politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----------------------------

NT

- Bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau

ILA

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap Kabupaten/Kota;


GA D

PE N

GA DI LA

tingkat Kabupaten/Kota;-----------------------------------------------------------------------

T AK AR

- Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik dan;------------------

UN J

- Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----------------------------------

IT

Persyaratan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi sebagai berikut:

RT

GG

- Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;----------------------------------------------------------------------------------------------

di

75%

(tujuh

puluh

lima

KA

kepengurusan

persen)

jumlah

JA

- Memiliki

Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;--------------------------------------- Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di

UN

NT

IN

- Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi; ---------------------------------------------

Kabupaten/Kota yang bersangkutan;------------------------------------------------------

IT

- Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;------------------------

GG

- Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik

IN

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan

NT

kartu tanda anggota;--------------------------------------------------------------------------- Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat Pusat, Provinsi,

- Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU dan ;------------------------------------------------------------------------------------------------

GG I

- Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai

IN

Politik kepada KPU;----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

NT

dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas bersifat limitatif, komulatif

ILA

dan inferatif. Bersifat limitatif artinya persyaratan tersebut telah terinci satu-


GA D

PE N

GA DI LA

dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu;-------------------------------

T AK AR

persatu. Bersifat komulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang

UN J

telah ditetapkan, apabila satu saja dari persyaratan tidak terpenuhi, Partai Politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai

IT

Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014. Bersifat imferatif artinya persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 terhadap

Partai

Politik,

KPU,

KPU

Provinsi,

KPU

RT

memaksa

GG

bersifat

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

JA

Menimbang, bahwa peraturan dan pemberlakuan yang bersifat limitatif, komulatif dan imperatif yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan

Pemilu

Tahun

2014

UN

NT

IN

KA

Lembaga Pengawal, dan Pemangku Kepentingan lainnya;----------------------------

sangat

berat,

sehingga

Para

IT

Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dituntut menerapkan norma-norma dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik

GG

sebagai pedoman untuk melakukan seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan

IN

yang dalam perkara ini khusus penyelenggaraan Verifikasi faktual;----------------

NT

Menimbang, bahwa karena persyaratan-persyaratan yang harus diikuti dan dilalui Partai Politik calon peserta Pemilu sangat-sangat berat dan bersifat

terpenuhi dari sekian banyak persyaratan menjadikan calon Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) sebagai Peserta

GG I

Pemilu Tahun 2014. Misalnya salah satu dari item kepengurusan, domisili

kantor, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak terpenuhi, 75% (tujuh puluh lima

IN

persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan tidak terpenuhi

maka persyaratan kepengurusan, domisili kantor, maupun keanggotaan Partai

ILA

NT

Politik yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi syarat;-----------------------


GA D

PE N

GA DI LA

komulatif serta imperatif yaitu salah satu dari item persyaratan saja yang tidak

T AK AR

Menimbang, bahwa

menurut hemat

Majelis Hakim

pembebanan

UN J

persyaratan yang sangat berat diatas tentunya tidak adil apabila hanya dibebankan kepada Partai Politik peserta Pemilu saja, hal ini juga harus

IT

diberlakukan kepada penyelenggara Pemilu sebagai bentuk tanggungjawab (akuntablitas) keprofesionalitasan, tertib penyelenggaran Pemilu, kejujuran,

GG

RT

keadilan, demi mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggaran Pemilu

maupun Partai Politik calon peserta Pemilu dan kepentingan hukum konstituen

JA

Menimbang, bahwa pemberlakuan persyaratan yang berat tersebut diatas kepada Partai Politik peserta Pemilu tentunya sangat adil dan patut serta

UN

NT

IN

KA

dari Partai Politik yang bersangkutan;---------------------------------------------------------

sepadan atau harus diperlakukan seimbang terhadap pelaksana penyelenggara

IT

Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) mana kala KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan kesalahan atau menyimpang dari

GG

pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemilu atau menyimpang dari aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Penyelenggara Pemilu Yang Baik harus

IN

dibebani hal yang sama kepada penyelenggara Pemilu seperti adegium “tidak

NT

terpenuhi salah satu syarat, menggugurkan syarat yang telah terpenuhi lainnya”, artinya apabila kesalahan dari penyelenggara Pemilu satu saja terbukti

dan

atau

menyimpang

dari

penerapan

norma-norma

hukum

dalam

penyelenggaraan Pemilu, maka kesalahan satu penyelenggara Pemilu tersebut

GG I

membenarkan apa yang didalilkan atau dipermasalahkan Partai Politik lainnya

IN

dianggap seluruhnya dilakukan menyimpang dari aturan;-----------------------------

Menimbang, bahwa penafsiran yang dikemukakan diatas merupakan

NT

penafsiran argumentum acontrario terhadap asas yang berlaku dalam

ILA

penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan equal triatment;--------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

menyimpang dari penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik

T AK AR

UN J

Menimbang, bahwa meskipun keadaan perlakuan antara pemberlakuan

syarat yang sangat berat kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan penyelenggara

Pemilu

diperlakukan

sama

seperti

IT

kesalahan

yang

dipertimbangkan diatas tentunya, Majelis Hakim juga wajib menerapkan asas

GG

RT

proforsionalitas, hal ini dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan umum dari Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

KA

JA

Peserta Pemilu Tahun 2014 sekian banyaknya atau terlalu banyak dan tingkat

kesalahan dari verifikator dominan sedikit, tentunya adegium satu kesalahan

UN

verifikator membenarkan seluruh dalil gugatan harus dipertimbangkan secara proforsional agar terwujud rasa kepentingan umum dan kepastian hukum;------

IT

NT

IN

Dengan perkataan lain apabila kekurangan persyaratan Partai Politik calon

Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling

GG

lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan rincian

IN

tahapan penyelenggaraan Pemilu, akan diatur dalam Peraturan KPU;------------

NT

Menimbang, bahwa mengenai tanggal penyelenggaraan Pemilu telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 yang diselenggarakan

hari dan tanggal pemugutan suara di Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 30

GG I

Maret 2014 berdasarkan Surat KPU Nomor 111/Kpts/KPU/TAHUN/2012;---------

Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut meliputi: program

dan

anggaran,

serta

penyusunan

peraturan

IN

- Perencanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;---------------------------------------------------

NT

- Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;----------------------

ILA

- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;---------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

serentak di semua daerah pemilihan di wilayah Negara Kesatuan Indonesia,

T AK AR

- Penetapan Peserta Pemilu;------------------------------------------------------------------

UN J

- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;------------------------ Pencalonan

anggota

DPR,

DPD,

DPRD

Provinsi,

dan

DPRD

IT

Kabupaten/Kota;--------------------------------------------------------------------------------

- Masa Kampanye Pemilu;---------------------------------------------------------------------

GG

RT

- Masa Tenang;----------------------------------------------------------------------------------- Pemungutan dan penghitungan suara;---------------------------------------------------

KA

JA

- Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;---------------------------------------------------------------------------------

UN

NT

IN

- Penetapan hasil Pemilu dan;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan

IT

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada awalnya diatur dan

GG

ditetapkan dalam Peratuan KPU Nomor 7 Tahun 2012;---------------------------------

Menimbang, bahwa kemudian tahapan dan jadual sebagaimana

IN

dimaksud Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 diubah dengan Peraturan KPU

NT

Nomor 11 Tahun 2012 yaitu dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang

2012, yang pada intinya menyatakan semua Peserta Partai Politik yang telah mendaftar di KPU untuk Pemilihan Umum pada Tahun 2014 termasuk Partai

GG I

Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, dan Partai Politik yang

IN

tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya, atau Partai Politik baru yang belum pernah sebagai peserta Pemilu wajib untuk di

ILA

NT

Verifikasi Administrasi ;------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UU Nomor 8 tahun

T AK AR

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 untuk yang

UN J

kedua kalinya diubah dengan Peratuan KPU Nomor 15 Tahun 2012 dengan alasan pertimbangan untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu

IT

perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil Verifikasi Administrasi syarat Partai

RT

GG

Politik menjadi perserta Pemilu Tahun 2014; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa tahapan dan jadual pelaksanaan Verifikasi faktual

KA

JA

Administrasi sesuai dengan Pengumuman KPU dalam Berita Acara Nomor : 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktboer 2012 yaitu Peraturan KPU Nomor 15 tahun

UN

2012, Surat Keputusan Nomor 588/KPU/XI/2012 tanggal 2 November 2012 sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------

IT

NT

IN

bagi 16 (enam belas) Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

Verifikasi Faktual Di Tingkat Pusat

30 Okt - 6 Nov 2012

2) PPenyampaian hasil Verifikasi

7 - 10 Nov 2012 11 - 17 Nov 2012

NT

3) PPerbaikan

IN

GG

1) eVerifikasi faktual di tingkat KPU

18 - 24 Nov 2012

5) PPenyusunan berita acara

25 - 27 Nov 2012

30 Okt - 6 Nov 2012

2) PPenyampaian hasil Verifikasi

7 - 10 Nov 2012

3) PPerbaikan

11 - 17 Nov 2012

ILA

NT

IN

1) VVerifikasi Faktual Ditingkat Provinsi

GG I

Verifikasi Faktual di Tingkat Provinsi


GA D

PE N

GA DI LA

4) VVerifikasi hasil Perbaikan

T AK AR


UN J

18 - 24 Nov 2012

5) PPenyusunan berita acara a. HHasil Verifikasi Provinsi

IT

25 - 27 Nov 2012 22

GG

Kabupaten/Kota

25 Des 2012

KA

26 - 28 Des 2012

KPU

JA

Verifikasi Faktual di Tingkat Kabupaten/Kota 1) VVerifikasi Faktual Di tingkat

30 - 24 Nov 2012

Kabupaten/Kota

25 - 26 Nov 2012

IT

2) PPemberitahuan hasil Verifikasi faktual

UN

NT

IN

6) PPenyampaian hasil Verifikasi kepada

RT

b. RRekapitulasi hasil Verifikasi

GG

kepengurusan dan keanggotaan 3) PPerbaikan

IN


4 - 17 Des 2012 18 - 19 Des 2012

6) PPenyampaian hasil Verifikasi kepada

20 - 21 Des 2012

NT

5) PPenyusunan berita acara

KPU Provinsi

GA DI LA

7) PPenetapan Partai Politik Perserta

29 Des 2012 - 8 Jan

Pemilu

8) PPengumuman Partai Politik Peserta

9 - 11 Jan 2013

9) PPengundian dan Penetapan Nomor

IN

Pemilu

GG I

2013

12 - 14 Jan 2013

ILA

NT

Urut Partai Politik


GA D

PE N

27 Nov - 3 Des 2012

T AK AR

10)PPenyelesaian sengketa Tata Usaha

UN J

Negara

12 Jan - 15 Mar 2013

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang

IT

dilakukan penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota)

RT

dalam pelaksanaan Verifikasi faktual, diatur dalam Surat KPU Nomor

GG

481/KPU/X/2012 Perihal Petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta

KA

JA

Menimbang, bahwa KPU melaksanakan penelitian Administrasi dan

menetapkan keabsahan persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan, yang

UN

NT

IN

Pemilu Tahun 2014;-------------------------------------------------------------------------------

IT

pelaksanaannya dilakukan paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum hari

GG

pemungutan suara;--------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus

IN

Verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU yang dilakukan dalam

NT

sidang pleno KPU dan hasil penetapan diumumkan oleh KPU;----------------------

persyaratan-persyaratan Partai Politik peserta Pemilu, memaparkan tahapantahapan dan jadual pelaksanaan Verifikasi faktual, memaparkan langkah-

GG I

langkah pelaksanaan teknis Verifikasi faktual, adalah untuk memudahkan Majelis Hakim untuk menemukan dan menjawab dalil-dalil gugatan dan

IN

bantahan Tergugat yaitu dengan cara mencocokan pelaksanaan faktual yang

dilakukan verifikator KPU Provinsi dan verifikator KPU Kabupaten/Kota terhadap

NT

Partai Politik calon peserta Pemilu dengan aturan-aturan, apakah tindakan

ILA

verifikator KPU Provinsi dan Verifikator KPU Kabupaten/Kota yang menjadi


GA D

PE N

GA DI LA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaparkan secara gamblang

T AK AR

landasan penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis diterbitkan

UN J

bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

IT

undangan diatas atau tidak; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk

GG

RT

perkara diatas akan dipertimbangkan satu persatu dalam perkara ini, dengan catatan apabila dalil tersebut merupakan dalil menyangkut prosedur, akan

KA

JA

menyangkut substansi akan dipertimbangkan dalam kelompok pertimbangan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis; -------------------------

UN

NT

IN

dipertimbangkan dalam bahagian kelompok prosedur, dan dalil gugatan yang

Menimbang, bahwa Partai Politik yang mendaftar untuk ikut serta

IT

sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2014 sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik. Setelah diseleksi kelengkapan Administrasinya, KPU (Tergugat)

GG

pada tanggal tanggal 28 Oktober 2012 mengumumkan Partai Politik yang memenuhi syarat administratif sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik,

IN

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 53/BA/X/2012 lampiran I,

NT

dan 18 (delapan belas) Partai-Partai yang Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana

Menimbang, bahwa atas pengumuman hasil Verifikasi Administrasi

tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 53/BA/X/2012 pihak yang tidak memenuhi

GG I

persyaratan administratif mengajukan keberatan kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu merekomendasikan kepada DKPP telah terjadi pelanggaran dalam

mengeluarkan

Keputusan

Nomor

IN

penyelenggaraan Verifikasi Administrasi, atas rekomendasi tersebut DKPP 25-26/DKPP-PKE-I/2012

tanggal

26

NT

November 2012 yang menetapkan 18 (delapan belas) Partai Politik yang tidak

ILA

lulus dalam pengumuman 28 Oktober 2013 Nomor 53/BA/X/2012 termasuk


GA D

PE N

GA DI LA

dituangkan dalam Lampiran II ;-----------------------------------------------------------------

T AK AR

yang tidak memenuhi persyaratan Administrasi untuk diikut sertakan dalam

UN J

Verifikasi faktual;-----------------------------------------------------------------------------------

IT

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Penggugat Partai Bulan

Bintang Tidak ada lagi kepentingan dengan keputusan DKPP tentang perintah

GG

RT

untuk mengverifikasi faktual terhadap 18 ( delapan belas ) partai politik karena sudah masuk dalam 16 ( enam belas ) partai politik yang telah lolos verifikasi

KA

JA

seharusnya tidak ada kesulitan lagi karena data-data kepartaian sebagai syarat lolosnya partai politik untuk mengikuti PEMILU 2014 sudah ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil

UN

NT

IN

faktual sebelumnya, dan dengan demikian mengenai verifikasi faktual

yang menyatakan “Tergugat tidak

IT

melaksanakan Verifikasi terhadap kepengurusan Partai Politik ditingkat kecamatan, dan tidak melakukan Verifikasi terhadap rekening bank” majelis

GG

memberikan pertimbangan sebagai berikut; ------------------------------------------------

IN

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan

NT

terhadap keanggotaan Partai Politik ditingkat kecamatan bersifat imperatif, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim meskipun hal ini tidak dilakukan, bukan

dengan tidak menerapkan pelaksanaan Verifikasi untuk tingkat kecamatan

Menimang,

bahwa

tidak

diberlakukannya

persyaratan

GG I

justru meringankan bagi para Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014;-

Verifikasi

IN

kepengurusan maupun keanggotaan suatu Partai Politik di tingkat kecamatan,

dan perlakuan tersebut dilakukan untuk semua Para Partai Politik calon peserta

NT

Pemilu, hal ini dipandang memberikan suatu perlakuan yang sama “equal

ILA

triatment” terhadap seluruh Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014,


GA D

PE N

GA DI LA

berarti menjadi memberati para Partai Politik calon peserta Pemilu, melainkan

T AK AR

menurut hemat majelis tindakan Tergugat yang tidak menerapkan Verifikasi

UN J

sampai di tingkat kecamatan tidak dapat dikwalifikasi sebagai melanggar peraturan persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Nomor

IT

5 Tahun 2012, dengan demikian keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat yang menerangkan dengan tidak dilakukannnya verifikasi

faktual di tingkat

GG

RT

kecamatan menjadi hasil verifikasi faktual cacat hukum karena ada pasal aturan

KA

yang menyatakan “Tergugat tidak

JA

Menimbang, bahwa terhadap dalil

melaksanakan Verifikasi faktual dengan cara mendatangi ke alamat masing-

UN

masing sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)” majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------

IT

NT

IN

main yang tidak dilaksanakan Tergugat, haruslah dikesampingkan;----------------

Menimbang, bahwa menurut petunjuk teknis (Surat Edaran KPU Nomor

GG

481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012) sebagaimana diuraikan diatas menyebutkan prosedur/mekanisme Verifikasi Faktual dengan cara bertemu

IN

secara langsung dengan anggota Partai Politik. Verifikator mencocokkan daftar

NT

nama anggota Partai Politik hasil pengambilan/pencuplikan sampel fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota Partai

KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTP atau KK dan anggota Partai Politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Partai

GG I

Politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat;--------------------------

IN

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat dalam

melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan perlu serius

NT

untuk berusaha ketemu anggota partai sesuai alamat yang telah jelas dalam

ILA

data administrative yang telah diserahkan kepada Tergugat, dan dalam


GA D

PE N

GA DI LA

Politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau

T AK AR

melaksanakan tugas tersebut harus pula bertindak bijaksana dalam mensikapi

UN J

setiap kasus yang ada, baik itu yang tidak ditemukan karena bepergian, kerja keluar kota atau yang sakit, tidak boleh hanya dilakukan secara serampangan

IT

sambil lalu dan apabila tidak diketemukan maka Penggugat dibebani untuk

kelulusan

Verifikasi

faktual”,

Majelis

Hakim

memberikan

JA

pertimbangan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak beralasan sebab dalam Pasal 8

UN

IN

standarisasi

NT

RT

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan “tidak ada

KA

GG

menghadirkannya;----------------------------------------------------------------------------------

ayat 2 dan Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2012 telah menentukan standarisasi

IT

secara limitatif persyaratan-persyaratan Partai Politik bagi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014, bagi yang memenuhi persyaratan tersebut ditetapkan

bahwa

terhadap

IN

Menimbang,

GG

sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014; ---------------------------------------

dalil

yang

menyatakan

“Peraturan

NT

pelaksanaan Verifikasi semberawut tidak jelas mulai berlakunya, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 mulai terbit di

dan Nomor 1079. Kemudian tersebut muncul dalam Berita Negara RI tanggal 25 Oktober 2012 masing-masing dengan Nomor 1048A dan 1048B, majelis

GG I

memberikan pertimbangan sebagai berikut;------------------------------------------------

IN

Menimbang, bahwa mengenai dalil diatas dipertimbangkan dalam

pertimbangan sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 di tetapkan

NT

KPU pada tanggal 25 Oktober 2012, diundangkan dalam Berita Negara pada

ILA

tanggal 25 Oktober 2012 Nomor 1048A, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun


GA D

PE N

GA DI LA

Berita Negara RI pada tanggal 31 Oktober 2012 masing-masing Nomor 1078

T AK AR

2012 ditetapkan oleh KPU pada tanggal 25 Oktober 2012 dan diundangkan oleh

UN J

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara tanggal 25 Oktober 2012 Nomor 1048B, jadi tidak benar seperti yang didalilkan Peraturan

IT

KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 1078

Nomor

588/XI/KPU/2012

dan

RT

Surat

KA

Edaran

yang menyatakan Edaran

Nomor

JA

“Surat

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap dalil

681/XII/KPU/2012 mengabaikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan dalam Edaran

Nomor

481/X/KPU/2012”

Majelis

Hakim,

memberikan

UN

Surat

pertimbangan sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------

IT

NT

IN

GG

dan Nomor 1079;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai dalil ini menurut Majelis Hakim Surat

GG

Edaran Nomor 588/XI/KPU/2012 dan Surat Edaran Nomor 681/XII/KPU/2012 saling mendukung dan melengkapi terhadap pelaksanaan Petunjuk Teknis yang

NT

IN

ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 481/X/KPU/2012;-------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan selebihnya, karena telah

litis, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan subtansi penerbitan objek

GG I

sengketa dibawah ini; -----------------------------------------------------------------------------

Pertimbangan Mengenai Substansi Penerbitan Surat Keputusan Objek

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian

IN

Sengketa In Litis.

mengenai substansi

ILA

NT

penerbitan objek sengketa selain memperhatikan peraturan perundang-


GA D

PE N

GA DI LA

menyangkut substansi terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa in

T AK AR

undangan juga memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan

UN J

Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik dan Layak;-----------------

IT

Menimbang, bahwa meskipun penyelengggaraan Pemilu telah sesuai

dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

GG

RT

undangan tentunya juga dalam pelaksanaannya berpedoman kepada AsasAsas Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik dan Layak, yaitu berpedoman kepada

KA

JA

keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntablitas, efisiensi, dan efektif, dengan perkataan lain meskipun telah mengikuti prosedur yang ditetapkan

peraturan perundang-undangan tentunya tidak menyimpang dari asas-asas

UN

NT

IN

asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

penyelenggaraan suatu Pemilu yang selayaknya dan baik diikuti penyelenggara

IT

Pemilu. Asas merupakan metanorma yang tingkatannya lebih tinggi dari norma, sehingga meskipun suatu norma peraturan perundang-undangan telah diikuti

GG

masih dapat diuji dengan pengujian asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu

IN

yang baik dan layak;------------------------------------------------------------------------------

NT

Menimbang, bahwa penerapan asas tersebut diatas tidak hanya berlaku untuk penyelenggara Pemilu saja, tetapi menurut hemat Majelis Hakim berlaku

Panwaslu,

Pemantau

Pemilu

dan

pemangku

kepentingan

lain,

serta

GG I

masyarakat;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai

IN

Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan KPU dilakukan oleh Bawaslu;

NT

Menimbang, bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu atas

ILA

pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh


GA D

PE N

GA DI LA

juga terhadap Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

T AK AR

KPU dengan cara menyampaikan temuan kesengajaan atau kelalaian atau

UN J

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dalam melaksanakan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang merugikan atau menguntungkan Partai

IT

Politik calon Peserta Pemilu, dan temuan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh

Menimbang,

bahwa

dalam

gugatannya

Penggugat

RT

GG

KPU;---------------------------------------------------------------------------------------------------

telah

KA

JA

yang dilakukan oleh Tergugat dengan menafsirkan pasal-pasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dalam aturan atau surat Edaran khusus yang diatur internal KPU seperti Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan

UN

NT

IN

mempermasalahkan penerapan aturan perundang-undangan tidak konsisten

Partai, keanggotaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota ( KTA ),

KPU atau dari KTA,

IT

domisili anggota apakah diambil dari data administrative yang sudah masuk di selain daripada itu Penggugat juga telah mendalilkan

GG

gugatannya sesuai dengan alasan yang menjadikan

dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu

IN

Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa in

NT

litis yang didasari Berita Acara Pemeriksaan Faktual ( bukti P-3 ) dengan mendalilkan dimana pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam pelaksanaan

hasil akhir Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS);------------------------------------------

GG I

Menimbang, bahwa untuk menguji substansi keberadaan surat keputusan

objek sengketa in litis Majelis Hakim akan mengacu kepada persyaratan dan

IN

prosedur penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas kemudian dengan

ILA

NT

mencocokkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam


GA D

PE N

GA DI LA

Verifikasi faktual tersebut yang seharusnya Memenuhi Syarat( MS ) menjadikan

T AK AR

persidangan dan memperhatikan dan menerapkan asas-asas penyelenggaraan

UN J

Pemilu yang baik dan layak; -------------------------------------------------------------------

IT

Menimbang bahwa dalam focus pertimbangan substansi inihemat

Majelis Hakim akan mengkaji dari data-data faktual yang terungkap di

GG

RT

persidangan sebagai kesimpulan dari hasil verifikasi faktual yang membuat Partai Bulan Bintang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) untuk bisa mengikuti

bahwa

JA

Menimbang

berdasarkan

Keputusan

KPU

Nomor

:

05/Kpts/KPU/Tahun 2013 ( obyek sengketa ) Penggugat ( Partai Bulan Bintang )

UN

NT

IN

KA

PEMILU tahun 2014;-------------------------------------------------------------------------------

dinyatakan sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta

IT

PEMILU 2014, dasar keputusan KPU tersebut adalah Berita Acara KPU nomor 05/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang rekapitulasi dalam verifikasi faktual

GG

partai politik di 33 ( tiga puluh tiga ) daerah/Propinsi yang dengan syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana uraian prosedur dan kewenangan diatas yang

IN

mewajibkan Lolos/Memenuhi Syarat (MS) di 33 ( tiga puluh tiga )

NT

daerah/Propinsi tersebut ( bukti P-3 ), Penggugat sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU untuk Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan

syarat ( MS )/lolos di 29 ( dua puluh sembilan )Daerah/Propinsi dan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) di 4 ( empat ) Daerah/Propinsi, serta bermasalah di 1

GG I

(satu) Propinsi Sumatra Barat;------------------------------------------------------------------

IN

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan

daerah-daerah/Propinsi yang Penggugat sudah dinyatakan Lolos/Memenuhi

dinyatakan bermasalah dan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS),

ILA

Propinsi yang

NT

Syarat ( MS ), dan akan lebih focus mempertimbangkan di daerah-daerah/


GA D

PE N

GA DI LA

Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Memenuhi

T AK AR

adapun daerah-daerah yang Penggugat dinyatakan bermasalah dan Tidak

UN J

Memenuhi Syarat adalah :

1.Sumatera Barat;---------------------------------------------------------------------------------

IT

2.Jawa Tengah;-----------------------------------------------------------------------------------3.Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY );-------------------------------------------------------

GG

RT

4.Bali ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Kalimantan Barat;-------------------------------------------------------------------------------

KA

JA

yang dihasilkan KPU sudah benar-benar valid bisa dipertanggung jawabkan

secara hukum?, Apakah pelaksanaan Verifikasi Faktual sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

UN

NT

IN

Di daerah/propinsi bermasalah tersebut perlu dikaji kembali, apakah data-data

dan Apakah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

IT

PEMILU yang baik telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagai lembaga yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 2014? -----------------------

GG

Pertama, untuk daerah Sumatra Barat;------------------------------------------------------ Bahwa untuk daerah Sumatra Barat Jumlah Kabupaten /Kota 19 ( Sembilan

IN

Belas ), syarat minimal 75 % Kabupaten Kota 14 ( empat belas ), Penggugat

NT

Memenuhi Syarat/Lolos ( MS ) di 15 ( lima belas ) daerah/propinsi dalam verifikasi

faktual

mengenai

Kepengurusan,

Keterwakilan

Perempuan,

anehnya dalam kolom lain dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam hal keterwakilan kepengurusan Perempuan;( bukti P-2, P-3 dan T-13 );-----------permasalahan

tersebut

Majelis

Hakim

perlu

memberikan

GG I

- Mensikapi

pertimbangan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------

IN

* Pasal 8 ayat 2 huruf e UU nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD secara tegas diatur bahwa keterwakilan perempuan

ILA

NT

dalam kepengurusan hanya untuk pengurus ditingkat pusat;---------------------


GA D

PE N

GA DI LA

Kepemilikan Kantor dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota,

T AK AR

* Tergugat memberikan jawaban merujuk pada penjelasan pasal 15 huruf d UU

UN J

Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik tentang keterwakilan perempuan sesuai peraturan

IT

perundang-undangan mengacu kepada UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011;

RT

memberikan kesimpulan bahwasanya keputusan KPU yang menyatakan

KA

kepengurusan Penggugat di DPW Propinsi Sumatra Barat yang tidak

JA

memenuhi 30 % keterwakilan perempuan adalah tidak memenuhi syarat tidak

beralasan hukum sehingga kepengurusan Penggugat di DPW Sumatra barat dinyatakan dapat diterima;--------------------------------------------------------------------

UN

NT

IN

GG

* BAWASLU dalam Keputusan Sengketa nomor: 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

* Keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat:---------------------------------------

IT

Prof.Dr. Hamid Awaluddin menerangkan: keharusan penyertaan 30 % perempuan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 berlaku untuk

GG

tingkat pusat dan bersifat imperative, Keputusan internal KPU yang mengharuskan keterwakilan 30% perempuan berlaku untuk daerah-daerah

IN

atau kota-kota yang cantolannya UU Parpol adalah tidak dibenarkan,

NT

keterangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi ahli lainnya: Dr .Andi Irmanputra Sidih, SH.MH., juga Prof.Dr. Nasaruddin Syamsuddin;----------------

sependapat dengan para ahli Hukum Tata Usaha Negara yang diajukan saksi ahli

oleh

Penggugat,

dengan

demikian

alasan

hukum

Tergugat

GG I

memberlakukan persyaratan Perempuan untuk partai politik calon peserta pemilu diberlakukan di semua daerah adalah tidak sesuai dengan ketentuan

IN

hukum, dan seharusnya hanya bisa diperlakukan di pengurus pusat saja

sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun

ILA

NT

2012;-----------------------------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

* Majelis Hakim sependapat dengan keputusan Bawaslu tersebut diatas dan

T AK AR

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang bukti-bukti lain

UN J

berkaitan dengan verifikasi faktual yang diajukan Penggugat dan Tergugat tentang pelaksanaan di Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra Barat ini karena sebagaimana tertulis diatas

IT

dalam data nyata yang disampaikan KPU

bahwasanya syarat minimal 75% untuk Kabupaten/Kota adalah 14 wajib

GG

RT

Memenuhi Syarat ( MS ), sedangkan Penggugat telah Memenuhi Syarat di 15 ( lima belas ) Kabupaten/Kota;--------------------------------------------------------------------

KA

JA

wilayah Sumatera Barat hasil akhirnya adalah Memenuhi Syarat ( MS ); Kedua, Jawa Tengah;

- Dari data KPU untuk wilayah Jawa Tengah ini jumlah daerah keseluruhan 35(

UN

NT

IN

Kesimpulan berdasarkan data-data faktual yang terungkap di persidangan untuk

tiga puluh lima ) Kabupaten/Kota, quota 75 % nya adalah 26 ( dua puluh

IT

enam ) Kabupaten/Kota, Penggugat Memenuhi Syarat ( MS ) di 18 Kabupaten/Kota, dengan demikian mengakibatkan perhitungannya jadi Tidak

GG

Memenuhi Syarat ( TMS )di daerah ini;-------------------------------------------------- Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansif berdasarkan bukti-bukti

IN

yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut:-------------------------------------

NT

* Kabupaten Pekalongan;

Hasil akhir menurut jawaban Tergugat:

MS= 31 orang, TMS= 91 orang, terdiri dari 47 TMS, 44 Tidak ketemu; saksi

Penggugat

Kab.Pekalongan)

saksi

Teguh hendak

Wisnu

Wibowo

menghadirkan

(

Ketua

anggota

DPC

PPB

yang

tidak

GG I

Dari

diketemukan ditolak oleh KPU,Tergugat membantah dengan menyampaikan

IN

bukti surat T-108, dan saksi Achmad Fauzun, dengan jarak rumahnya yang

100 M dari KPUD merasa tidak pernah didatangi dalam rangka ferivikasi

NT

faktual, Tergugat membantah keterangan tersebut dengan mengajukan bukti

ILA

T- 110 yang menjelaskan petugas datang kerumahnya dan tidak ketemu


GA D

PE N

GA DI LA

Jumlah Sampel 122 orang;

T AK AR

yang bersangkutan hanya ketemu ayahnya, Penggugat juga mengajukan

UN J

bukti tertulis anggota yang tidak ada ditempat karena alasan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan dengan surat keterangan penguasa setempat

IT

sebanyak 39 ( tiga puluh sembilan ) orang akan tetapi tidak jelas dalam statusnya di verifikasi faktual, saksi Tergugat Dwi Mei Narna dari KPUD

RT

GG

Pekalongan menerangkan verifikasi faktual telah dilaksanakan dengan baik sesuai hukum sampai rapat Pleno.

KA

JA

menurut Majelis Hakim perlu mensikapi sebagai berikut:

Dalam melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Surat Edaran KPU nomor 481/KPU/X/2012, perihal petunjuk tehnis verifikasi Partai Politik calon peserta

UN

NT

IN

* Adanya fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas

pemilu 2014 dalam angka 9 diharapkan bertemu langsung dengan anggota

IT

partai politik dalam melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim KPU harus mensikapinya dengan sangat bijaksana, apabila telah

GG

bertemu dengan keluarganya dan ternyata keluarganya membenarkan bahwa yang disampling tersebut adalah benar anggota partai yang

IN

bersangkutan dengan dibuktikan adanya Kartu Tanda Anggota ( KTA ) dan

NT

didukung dengan bukti lainnya seperti KTP serta Kartu Keluarga maka sudah selayaknya sebagai institusi pelaksana Pemilu yang baik menerima dan

bersangkutan;

* Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pelaksanaan Verifikasi

GG I

Faktual Partai Bulan Bintang di Kabupaten Pekalongan dianggap cacat

hukum sehingga hasil dari verifikasi tersebut tidak valid lagi dipertanggung

IN

jawabkan secara hukum,untuk itu hasil akhirnya harus dinyatakan Memenuhi Syarat ( MS)

ILA

NT

* Kabupaten Batang;


GA D

PE N

GA DI LA

membenarkan bahwa anggota tersebut adalah benar anggota partai yang

T AK AR

- Menurut Penggugat verifikasi faktual tidak dilaksanakan dengan benar dan

UN J

waktu perbaikan data sangat mepet sekali sehingga Penggugat tidak bisa memenuhinya, ada anggota yang bekerja diluar negeri tidak dipertimbangkan

IT

oleh Tergugat agar juga ikut diverifikasi ( bukti P-10, P-11 ) dalil Penggugat tersebut dibantah Tergugat dan Tergugat mengajukan bukti surat T-27 s/d T-

RT

GG

30,

KA

sehingga hasil verifikasi akhir untuk Kabupaten Batang tetap Tidak

JA

Memenuhi Sarat ( TMS ); * Kabupaten Klaten;

Menurut Penggugat cara memverifikasi Faktual di Kabupaten Klaten

UN

NT

IN

- Menurut Majelis Hakim sangkalan Tergugat dapat dibuktikan secara hukum

dilakukan dengan tidak benar, petugas mendatangi anggota dengan tanpa

IT

menunjukan identitas dan petugas ( bukti P-12 , bukti P-13 ), saksi Penggugat bernama Rahmat Apriyanto menerangkan hasil akhir verifikasi

GG

faktual untuk wilayah Klaten adalah Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ), ketika saksi bertanya kepada komisioner KPUD mengapa tidak mendatangi anggota

IN

dalam memverifikasi faktual ? komisioner menjawab bahwa kerja KPUD juga

NT

sangat capek dan melelahkan , juga saksi Penggugat yang bernama Sutami didatangi orang yang tidak dikenal dan disuruh tanda tangan formulir tanpa

T-107, keterangan saksi dari Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat lainnya Bernama Awod sebagai koordinator PBB se Solo raya

GG I

meliputi Surakarta, Karang anyar, Klaten, Sragen, Boyolali dan Wonogiri;

- Menurut Majelis Hakim sangkalan dari Tergugat tersebut adalah hanya

ILA

NT

yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat;

IN

menyentuh kebenaran formal saja dan tidak membantah kebenaran material


GA D

PE N

GA DI LA

mengetahui isinya, Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-93 s/d

T AK AR

- Dengan fakta hukum tersebut diatas verifikasi faktual yang dilakukan oleh

UN J

Tergugat di Kabupaten Klaten terhadap Partai Bulan Bintang ( PBB ) menjadi cacat hukum sehingga hasil akhirnya menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

IT

* Kabupaten Karanganyar; - Menurut Penggugat hasil akhir verifikasi faktual sampling 129, MS 52 dan

RT

GG

TMS 77, hasil tersebut dibenarkan Tergugat dalam jawaban gugatannya;

KA

tidak jujur dan tidak benar karena ada anggota partai PBB yang belum

JA

pernah didatangi namun dinyatakan TMS ( bukti P-14 ) dan ada pula

pemaksaan tanda tangan penolakan sebagai anggota partai ( bukti P-15 , P16 ), bukti surat dan uraian dalil Penggugat tersebut adalah sejalan dengan

UN

NT

IN

- Menurut Penggugat KPUD Karanganyar dalam melakukan verifikasi faktual

keterangan saksi Penggugat yang bernama Awod.

IT

- Bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat T-39 s/d T-45;

GG

- Menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut adalah mengarah ke pembuktian kebenaran formal tanpa membantah kebenaran

IN

materiil yang diterangkan saksi Penggugat dan surat-surat bukti Penggugat

NT

tersebut , dengan demikian verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat dinilai cacat hukum sehingga hasil akhirnya menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

- Menurut Penggugat sample 114, MS 22 dan TMS 87; - Banyak anggota PBB yang belum pernah didatangi untuk verifikasi akan

GG I

tetapi sudah dinyatakan Tidak Memenuhi syarat ( TMS ) ( bukti P-18, P-19 dan P-20 );

IN

- Saksi fakta Penggugat yang bernama Lanjar memberikan keterangan diperintah oleh Sadikin Kaur Kelurahan di Semagar, Kabupaten Wonogiri

ILA

NT

diminta tolong oleh aparat KPUD untuk melakukan verifikasi faktual terhadap


GA D

PE N

GA DI LA

* Kabupaten Wonogiri;

T AK AR

anggota PBB di wilayahnya, saksi tidak pernah ketemu dengan anggota

UN J

KPUD;

- Tergugat membantah dalil dan bukti Penggugat tersebut dan mengajukan

IT

bukti surat T-46 s/d T-49;

- Menurut

Majelis

Hakim

bantahan

Tergugat

tersebut

adalah

untuk

RT

meteriil yang diterangkan saksi Penggugat dan surat-surat bukti yang telah

KA

diajukan tersebut, dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah

JA

terbukti bahwa ferivikasi faktual dapat dinyatakan cacat hukum dan dengan demikian hasil akhirnya menjadi Memenuhi Syarat ( MS ) untuk kabupaten Wonogiri;

UN

NT

IN

GG

membuktikan kebenaran formal dan tidak menyangkal adanya kebenaran

* Kabupaten Purbalingga;

IT

- Menurut Penggugat sampling yang diambil 132, MS 15, menolak 47 , TMS 70.

GG

- Pengurus mau menyerahkan perbaikan tidak bisa karena ada KPUD menyatakan tidak perlu menyerahkan kan pasti lolos;

NT

50 s/d T-52;

IN

- Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan mengajukan bukti surat T-

- bantahan tersebut adalah bersifat formal, dan tidak dibantah

kebenaran

verifikasi cacat hukum dan hasilnya adalah Memenuhi Syarat ( MS );untuk Kabupaten Purbalingga.

GG I

* Kabupaten Brebes;

- Menurut Penggugat dari sampling 103 orang, hasil verifikasi MS 50 orang

IN

dan TMS 51 dan 2 menolak;

- Verifikasi tidak pernah dilakukan, KPU mencatat ada anggota yang menolak

ILA

NT

40 orang dan ternyata setelah di cek ke lapangan oleh DPC PBB 13 orang


GA D

PE N

GA DI LA

substansial yang didalilkan Penggugat, dengan demikian menjadikan hasil

T AK AR

diantaranya ternyata menyatakan tidak pernah menolak keluar sebagai

UN J

anggota PBB ( bukti P-21 dan P-22 ),

- Tergugat menolak dengan menyampaikan bukti surat T-88 s/d T-90;

IT

- Bantahan Tergugat tersebut adalah bersifat formal dan menurut Majelis Hakim Penggugat lebih bisa membuktikan dalil gugatannya, untuk itu

RT

GG

pelaksanaan verifikasi faktual di kabupaten brebes jadi cacat hukum dan hasil akhirnya jadi Memenuhi Syarat ( MS );

KA

JA

- Menurut Penggugat ada seluruh anggota dihadirkan di kantor KPU dan semua dinyatakan MS akan tetapi hasilnya jadi TMS ( bukti P-23 dan 24 );

- Saksi Penggugat bernama Edy Muslimin menerangkan telah menyampaikan

UN

NT

IN

* Kabupaten Kebumen;

apa yang dikehendaki KPU untuk mendatangkan anggota yang hilang

IT

sebanyak 50 orang dan ketika diverifikasi hasilnya MS, akan tetapi ternyata hasil akhir untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Kebumen adalah TMS.,

GG

keterangan saksi Tergugat Khusnul Khotimah dari komisioner KPUD Kabupaten Kebumen, menerangkan bahwa telah melakukan verifikasi faktual

IN

dengan benar, dan mngajukan alat bukti surat T-54 s/d T-56;

NT

- Menurut Majelis Hakim sangkalan yang dilakukan Tergugat tersebut tidak mengarah kepada kebenaran materiil, dengan demikian pelaksanaan

* Kota Magelang;

- Menurut Penggugat tidak ada verifikasi faktual yang dilakukan Tergugat;(

GG I

bukti P-25 );

- Tidak dibantah oleh Tergugat, hasil verifikasi setelah pembuktian di

IN

Pengadilan adalah menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

* Kabupaten Banyumas;

NT

- Menurut Penggugat verifikator tidak bekerja dengan sungguh-sungguh yang

ILA

merugikan Penggugat;


GA D

PE N

GA DI LA

verifikasi faktual untuk daerah Kebumen menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

T AK AR

- Tergugat membantah dan mengajukan bukti T-60, T-61 ;

UN J

- Menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak berusaha membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dengan bukti tersebut diatas telah membuktikan

IT

dalil sangkalannya, untuk itu hasil verifikasi faktual untuk daerah Banyumas

RT

GG

tetap Tidak Memenuhi Syarat ( TMS);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan bukti-

KA

penambahan 8 ( delapan ) Kabupaten / Kota telah

JA

secara substanstif hasil akhir untuk Propinsi Jawa Tengah berubah dengan Memenuhi Syarat/ MS

(Pekalongan, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Purbalingga, Brebes, Kebumen,

UN

NT

IN

bukti baik surat maupun saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka

Magelang ) sedang untuk hasil pembuktian kota Banyumas dan Batang hasilnya

IT

Tetap Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ), dengan demikian untuk wilayah Jawa Tengah dari MS perhitungan KPU berjumlah 18 Daerah/Kota dan menurut

GG

persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditambah 8 Kabupaten/kota maka jumlah MS keseluruhan adalah 26 kabupaten/kota,

IN

dengan demikian Wilayah Jawa Tengah untuk Partai Bulan Bintang dinyatakan

NT

Memenuhi Syarat untuk ikut pemilu sejumlah 26 kabupaten/Kota sesuai dengan quota 75 % yang telah ditentukan sebelumnya;

- Menurut

data

KPU untuk

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

ini

jumlah

Kabupaten/Kota 5 ( lima) dan 75 % dari jumlah keseluruhan adalah 2 ( dua )

GG I

sedangkan Penggugat hanya bisa Memenuhi Syarat ( MS ) di 2 ( dua ) Kabupaten/Kota;

IN

- Selanjutnya dalam putusan ini akan dipertimbangkan daerah mana saja yang

yang diajukan oleh kedua belah pihak;

ILA

* Kabupaten Sleman;

NT

membuat Penggugat Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) tersebut berdasar bukti


GA D

PE N

GA DI LA

Ketiga, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta;

T AK AR

- Menurut Penggugat verifikasi faktual dilaksanakan dengan tidak benar, waktunya

mepet

dan

UN J

karena

pada

saat

Penggugat

diminta

untuk

menghadirkan anggotanya sebanyak 68 ( enam puluh delapan ) anggota dan

IT

diverifikasi sebanyak 36 ( tiga puluh enam ) anggota dan sisanya 32 anggota tidak diverifikasi dengan alasan tidak membawa identitas lain selain KTA;

RT

ketua DPC Sleman ) yang diajukan ke persidangan untuk memberikan

anggota

yang

tidak

ditemukan

tersebut

dan

saat

JA

menghadirkan

KA

keterangan saksi Fakta dan telah menerangkan bahwa benar saksi diminta

menghadirkan tidak diverifikasi dengan alasan salah tanggal;

- Tergugat membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan

UN

NT

IN

GG

- Dalil Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi Suhadi Chamin (

mengajukan saksi Suryatiningsih komisioner KPUD Kabupaten Sleman,

IT

menerangkan bahwa waktu verifikasi sangat singkat dan saksi bekerja dengan team verifikasi, serta mendata terjun kelapangan langsung dan telah

GG

melakukan verifikasi faktual dengan benar;

- Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-74 s/d T-76 sebagai bantahan

IN

dalil-dalil Penggugat;

NT

- Dalam surat jawaban gugatan Tergugat mengakui saat verifikasi selain minta KTA juga disertakan identitas lain seperti KTP, SIM atau KK, untuk mengecek

- Majelis Hakim perlu mensikapi fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

GG I

- Bahwa UU Nomor 8 tahun 2012 ( UU Pemilu ) dalam Bab III pasal 8 ayat (2.f)

mengatur bahwasanya untuk menentukan jumlah anggota sekurang-

IN

kurangnya 1000 atau 1/1000 dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota ( KTA ) dan keterangan tersebut sejalan pula dengan keterangan

ILA

NT

Saksi Ahli Penggugat yang diajukan dipersidangan;


GA D

PE N

GA DI LA

kebenaran identitas anggota;

T AK AR

- Bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas tindakan Tergugat telah dapat melanggar

UN J

dikategorikan

aturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

khususnya Bab III pasal 8 ayat ( 2f ) UU Nomor 8 Tahun 2012;

IT

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menjadi cacat hukum verifikasi

GG

PBB ), dan hasil verifikasi faktual menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

*Kabupaten Kulonprogo;

RT

faktual yang dilakukan oleh KPUD Sleman terhadap Partai bulan Bintang (

dan

Penggugat

telah

KA

benar,

menyampaikan

surat

untuk

JA

dengan

mendapatkan data-data dengan benar ( Bukti P-46 ) akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;

UN

NT

IN

- Menurut Penggugat, Tergugat telah tidak melaksanakan ferivikasi Faktual

- Penggugat telah menghadirkan sample yang diminta KPU untuk hadir , dan

IT

dengan menyertakan surat pernyataan bahwa orang yang tidak diketemukan

( bukti P-47, P-48 );

GG

masih sebagai anggota Partai Bulan Bintang akan tetapi hasilnya tetap TMS.

- Tergugat membantah dalil-dalil dan bukti yang diajukan Penggugat tersebut

IN

dan menyertakan bukti T-82 s/d T-87;

NT

- Menurut Majelis Hakim kebenaran materiil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena Tergugat hanya

dengan bukti-bukti lain yang mempunyai nilai pembuktian substantive;

- Bahwa dengan demikian verifikasi Faktual yang dilakukan di Kulonprogo jadi

GG I

cacat hukum, dan hasil verifikasi faktual menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

IN

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

terungkap di persidangan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat

NT

tambahan 2 Kabupaten/Kota yang menjadi Memenuhi Syarat berdasarkan

ILA

kajian bukti yang dilakukan Pengadilan ( Kabupaten Sleman dan Kabupaten


GA D

PE N

GA DI LA

mengajukan bukti-bukti formil yang diajukan oleh KPUD tanpa ditunjang

T AK AR

Kulonprogo ) dengan demikian daerah yang MS menjadi 4 ( empat )

UN J

Kabupaten/Kota, sesuai dengan quota 75% yang ditentukan aturan Undangundang, kesimpulan akhir untuk daerah Istimewa Jogjakarta menjadi Memenuhi

IT

Syarat ( MS );

Keempat, Propinsi Bali;

RT

wajib Memenuhi Syarat ( MS ) 7 ( Tujuh ), Penggugat hanya Memenuhi

KA

Syarat 5 (lima );

JA

- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ferivikasi faktual yang dilakukan di daerah propinsi Bali ini yang menjadikan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut :

UN

NT

IN

GG

- Di Propinsi Bali ini jumlah daerah kabupaten /Kota 9 ( Sembilan ), 75% yang

* Kota Denpasar;

IT

- Menurut Penggugat, KPUD telah memerintahkan untuk menghadirkan 3 (tiga) anggota yang tidak bisa dihadirkan dengan alasan hukum : Nurmala

GG

sedang melahirkan di Rumah Sakit (vide bukti P-31), I Nengah Rena sedang dalam penahanan kepolisian ( bukti P-32 ), Muhamad Syaheni telah

IN

meninggal dunia ( bukti P-33 );

NT

- Bahwa selain tersebut, ada beberapa anggota yang merasa terpaksa dalam menandatangi keterangan tidak menjadi anggota partai ( F-12 ) dan

dikirimkan ke KPUD diantaranya: Eno Sudajat ( bukti P-34 ), Santi Puspita ( bukti P-35 ), Nurmala ( P-36 );

bernama:

Burhanudin,

memberikan

kesaksian

diminta

GG I

- Bahwa saksi yang diajukan Penggugat ketua DPC PBB kota Denpasar menghadirkan

IN

anggotanya yang dianggap hilang tidak diketemukan, termasuk yang sakit dan meninggal dunia tersebut diatas;

NT

- Bahwa Tergugat telah membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

ILA

tersebut dengan menyerahkan bukti T-68 dan T-69;


GA D

PE N

GA DI LA

berikutnya telah menyatakan mencabut keterangan tersebut dan telah

T AK AR

- Menurut Majelis Hakim dari kajian bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah

UN J

pihak, alasan eksepsion yang dikemukakan Penggugat dengan bukti surat merupakan fakta hukum yang tidak bisa dibantah: Anggota yang melahirkan

IT

di rumah sakit ( bukti P-31 ), terkena kasus pidana ( P-32 ) adalah suatu peristiwa hukum yang tidak bisa dihindari; juga Anggota yang meninggal

RT

GG

Dunia ( bukti P- 33 ) adalah suatu peristiwa alamiah perkembangan biologis manusia yang tidak bisa dihindari;

KA

JA

dihadirkan tersebut dan menjadikan Tidak Memenuhi Syarat adalah suatu tindakan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan telah menyimpang dari asas penyelenggaraan Pemilu yang baik;

UN

NT

IN

- Dengan tidak bisa memasukannya anggota yang tidak mungkin bisa

- Fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim menjadikan cacat hukum

IT

Verifikasi Faktual yang dilakukan di Kota Denpasar, sehingga hasil akhir

* Kabupaten Buleleng;

GG

verifikasi Faktual di kota Denpasar menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

- Menurut Penggugat ada 6 anggota yang keberadaannya jelas dianggap TMS

IN

diantaranya : Saban ( bukti P-37 ), Siti Nurhaeni ( bukti P-38 ), Anang Yahya (

NT

bukti P-39 ), A.Majid ( bukti P-40 ), Romiah ( bukti P-41 ); - Anggota yang meninggal dunia ( Bukti P-42 ), sakit lumpuh yang dibuktikan

diluar kota ( P-43,44 dan 45 ), kesemuanya masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat ( TMS );

diajukan Penggugat dengan menyampaikan bukti T-71 dan T-72;

GG I

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang

IN

- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas menurut

Majelis Hakim Tergugat hanya mengajukan bukti formal tanpa membantah

NT

bukti nyata/riil untuk mendapatkan kebenaran materiil yang telah diajukan

ILA

oleh Penggugat, seperti orang yang meninggal, sakit dikategorikan tidak


GA D

PE N

GA DI LA

dengan surat dokter ( bukti-P-43 ) dan ada anggota lainnya yang bekerja

T AK AR

memenuhi syarat, secara hukum peristiwa tersebut adalah merupakan

UN J

peristiwa alam yang tidak bisa dihindari;

- Bahwa dengan demikian menjadikan verifikasi faktual yang dilakukan di

IT

Buleleng terhadap Partai Bulan Bintang cacat hukum, dan dengan demikian

RT

GG

hasil akhirnya menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

Menimbang, dengan pertimbangan fakta-fakta persidangan tersebut

KA

Kota

Denpasar

dan

Kabupaten

Buleleng,

JA

semula Tidak memenuhi Syarat ( TMS ) menjadi Memenuhi Syarat ( MS ) yaitu dengan

demikian

jumlah

Kabupaten/Kota yang memenuhi Syarat ( MS ) menjadi 7 ( tujuh ) sesuai quota

UN

NT

IN

diatas menjadikan untuk Propinsi Bali bertambah 2 ( dua ) Kabupaten/Kota yang

75 % yang ditentukan aturan perundang-undangan, hasil akhir untuk Propinsi

IT

Bali setelah melalui kajian bukti-bukti di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadikan Memenuhi Syarat ( MS );---------------------------------------------------------

GG

Kelima, Propinsi Kalimantan Barat;

- Daerah Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Kalimantan barat adalah14

IN

Kabupaten/Kota, dan yang masuk quota 75% adalah 11 ( sebelas )

NT

Kabupaten/Kota, sedangkan Penggugat lolos/memenuhi syarat ( MS ) di 10 Kabupaten/Kota;

menjadikan Penggugat tidak memenuhi syarat ( TMS ) sesuai dengan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

GG I

* Kabupaten Kapuas Hulu;

- Menurut Penggugat cara verifikasi faktual di daerah ini tidak benar, ada

IN

anggota yang didatangi orang yang mengaku oknum KPUD akan tetapi tidak kenal jelas dan ternyata diminta menanda tangani surat yang tidak tahu

ILA

NT

isinya dan berikutnya ternyata surat tidak menjadi anggota partai politik PBB;


GA D

PE N

GA DI LA

- Majelis Hakim akan mempertimbangkan daerah kabupaten/kota yang

T AK AR

- Satu saksi Penggugat bernama Idawati mempunyai KTA dan sampai

UN J

sekarang menjadi anggota PBB akan tetapi dipaksa menandatangani surat yang isinya tidak benar dan belakangan ternyata surat tersebut adalah model

IT

F-!2.( bukti P-27, P-28 );

- Keterangan tersebut adalah sama dengan keterangan saksi Idawati di

RT

GG

Persidangan;

KA

telah melakukan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan bukti T-62

JA

s/d T-64; dan dikuatkan dengan saksi komisioner KPUD dari Kapuas Hulu, Mohamad Sainihadi;

- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang nilai kebenaran materiil

UN

NT

IN

- Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan menerangkan

dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut;

IT

- Bahwa tidak dapat disangkal saksi Idawati adalah menjadi anggota PBB sejak lima tahun yang lalu dan terpaksa menanda tangani form F-2 karena

GG

tidak tahu maksudnya menjadi keluar dari PBB, dipersidangan saksi menerangkan masih menjadi anggota PBB, saksi tidak kenal dengan anggota

IN

KPUD yang datang dan setelah saksi Penggugat serta Tergugat dikonfrontir

NT

di persidangan tetap merasa tidak kenal, untuk saksi Tergugat menerangkan dengan menanyakan kepada saksi apakah saksi menjadi anggota partai,

menilai

komisioner KPUD

yang

mendatangi

saksi

Penggugat

tidak

professional;

GG I

- Dengan data yang tidak valid tersebut menurut Majelis Hakim menjadikan verfikasi faktual di kabupaten Kapuas Hulu cacat hukum, sehingga hasil

IN

akhirnya menjadi Memenuhi Syarat ( MS );

* Kabupaten Kayong Utara;

ILA

kabupaten Kapuas Hulu ( bukti P-29 dan P-30 );

NT

- Menurut Penggugat problema kabupaten Kayong Utara sama dengan


GA D

PE N

GA DI LA

dijawab saksi Penggugat tidak. Atas pertanyaan tersebut Majelis Hakim

T AK AR

- Tergugat membantah dengan menunjukan bukti T-65 s/d T-67 dan dengan

UN J

satu orang saksi komisioner KPUD dari daerah tersebut yang bernama Burhanuddin;

IT

- Bahwa data–data bantahan yang diajukan Tergugat tersebut secara hukum dapat diterima karena Penggugat juga tidak membuktikan secara substansiil

RT

Majelis Hakim kesimpulan hasil akhir untuk kabupaten Kayong ini adalah

KA

tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;

JA

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya satu kabupaten/kota di wailayah Kalimantan Barat menjadi Memenuhi Syarat ( MS ), maka menjadikan

UN

NT

IN

GG

materiil akan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian menurut

hasil perolehan nilai daerah ini menjadi 11 Memenuhi Syarat sesuai quota

IT

sehingga hasil akhir untuk wilayah Kalimantan Barat menjadi Memenuhi Syarat

GG

(MS);--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas secara

IN

substansial Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan

NT

hukum Memenuhi Syarat ( MS ) / Lolos di 33 ( tiga puluh tiga ) daerah Propinsi di Indonesia sesuai dengan yang ditentukan yakni di : Aceh, Sumatera Utara,

Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

GG I

Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

IN

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua,

ILA

NT

dan Papua Barat;-----------------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka

T AK AR

Menimbang, bahwa secara substansiil dari bukti–bukti tersebut diatas

UN J

Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan adanya dalil Penggugat yang menyangkut keberadaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus partai

IT

PBB, sebenarnya harus dipisahkan antara status sebagai PNS dengan kedudukannya dalam kepengurusan partai, dan mengenai status yang

GG

RT

bersangkutan dalam kepegawaian adalah bukan urusan Tergugat /KPU untuk mempermasalahkannya karena status kepegawaian tersebut adalah menjadi

KA

JA

bertugas, pertimbangan yang menyangkut status kepegawainnya tersebut menurut Majelis Hakim bisa juga merupakan cacat substansi;------------------------

UN

NT

IN

urusan pegawai yang bersangkutan dengan Instansi dimana pegawai tersebut

Menimbang, bahwa dengan cacat substansi terhadap obyek sengketa

IT

yang dipersoalkan dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ini maka menjadikan obyek sengketa tersebut cacat hukum dan haruslah dibatalkan, diperintahkan

kepada

Tergugat

GG

selanjutnya

untuk

mencabutnya

dan

menerbitkan keputusan baru yang berisi keputusan mengikut sertakan

IN

Penggugat sebagai partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta

NT

PEMILU tahun 2014;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Keputusan KPU Nomor

selayaknya Putusan Bawaslu Nomor 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang menolak Banding Administrative permohonan Penggugat

GG I

patut dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;---

IN

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian pertimbangan diatas maka

Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara hukum dan sebaliknya

NT

Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya secara hukum, untuk

ILA

itu sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;---------------


GA D

PE N

GA DI LA

05/Kpts/KPU/2013 tanggal 8 Januari 2013 (obyek gugatan) maka sudah

T AK AR

UN J

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka

sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

IT

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini

RT

KA

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara

JA

ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan

(bukti tertulis maupun Saksi) sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

UN

NT

IN

GG

dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;----

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

IT

Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang mendukung dengan pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu sama

GG

lain dengan pertimbangan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti lain yang tidak mendukung atas pertimbangan perkara a quo tetap dilampirkan dan menjadi

NT

IN

satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----------------

Memperhatikan akan:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----------------------------------------------------------------------------------------Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara

GG I

-

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;-------------------------------

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yo. UU Nomor 2 tahun 2011

IN

-

tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;----

NT

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;--------------------------------------------------------------------------------------------

ILA

-


GA D

PE N

GA DI LA

-

T AK AR

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

UN J

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----------------------------------------------------------------Surat Keputusan KPU Nomor 111/KPU/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012

IT

-

Perihal Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan

RT

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

JA

KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggata DPR, DPD, DPRD Tahun 2014; -

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

UN

NT

IN

-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;---------------------------------------

KA

GG

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual

IT

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;---------------------------------------------------------------------------------------------Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas

GG

-

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

IN

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

-

NT

DPRD Kab/Kota;------------------------------------------------------------------------------Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

DPRD Kabupaten/Kota;-------------------------------------------------------------------

-

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

GG I

KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

NT

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

ILA

-

IN

Kab/Kota;-----------------------------------------------------------------------------------------


GA D

PE N

GA DI LA


T AK AR


UN J

DPRD Kab/Kota;--------------------------------------------------------------------------------

-

Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012

IT

Perihal Surat Pemberitahuan Kepada DPP Partai Politik Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012;-------------------

RT

30 September 2012

Perihal Penggunaan Sistem Informasi Logistik (Silog);------------------------------

Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012

-

JA

Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu;-------------------------

Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Perihal Pemberitahuan kepada DPP Partai Politik di Indonesia;-----------------

-

UN

NT

IN

-

Surat Edaran KPU Nomor 1027/SJ/IX/2012 tanggal

KA

GG

-

Surat Edaran KPU Nomor 371/KPU//2012 tanggal 7 Desember 2012 Perihal

IT

Surat Pemberitahuan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-

-

GG

X/2012;------------------------------------------------------------------------------------------Surat Edaran KPU Nomor 423/KPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012

IN

Perihal Tentang Pemberitahuan Daftar Nama Partai Politik Yang Memenuhi

NT

Syarat Pendaftaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepada KPU/KIP Provinsi Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;------------------------------------------------Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal

2 Desember 2012

Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;--------------------------------------

GG I

Dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

IN

MENGADILI

NT

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT (PARTAI BULAN BINTANG) untuk seluruhnya;

ILA

-


GA D

PE N

GA DI LA

-

T AK AR

2. Menyatakan

batal

Surat

Keputusan

TERGUGAT

(KOMISI

UN J

PEMILIHAN UMUM) Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, 8

Januari

2013,

sepanjang

yang

menyangkut

PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II

RT

Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8 Januari 2013, No.1 PARTAI BULAN BINTANG;

KA

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

tanggal

8

Januari

JA

untuk mencabut Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, 2013,

sepanjang

yang

menyangkut

PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II

UN

NT

IN

GG

IT

tanggal

Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8 Januari

IT

2012, No.1 PARTAI BULAN BINTANG;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

GG

untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi mengikut sertakan PENGGUGAT sebagai partai politik yang

IN

memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

NT

5. Menghukum TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

GG I

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 oleh Kami H.M. .ARIF NURDU’A, SH.MH., sebagai Hakim Ketua

Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH.MHum., dan DIDIK ANDY PRASTOWO,

IN

SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

NT

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret

ILA

2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU


GA D

PE N

GA DI LA

86.000,- ( delapan puluh enam ribu rupiah );

T AK AR

WIDODO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

UN J

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

dan Kuasa

Hukum Tergugat;

ttd.

RT

KETUA MAJELIS,

KA

ttd.

1. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

HM. ARIF NURDU’A, S.H., MH.

JA

ttd.

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

UN

NT

IN

GG

IT

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

GG

IT

PANITERA PENGGANTI,

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

IN

Perincian Biaya Perkara :

30.000,-

2. Panggilan................................................................ Rp.

30.000,-

3. ATK ........................................................................ Rp.

10.000,-

4. Redaksi................................................................... Rp.

5.000,-

5. Materai.............................................. ...................... Rp.

6.000,-

6. Leges...................................................................... Rp.

5.000,-

GA DI LA

NT

1. Pendaftaran ............................................................ Rp.

Jumlah

Rp.

86.000,-

ILA

NT

IN

PE N

GG I

Terbilang : (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

GA D


T AK AR UN J

RT

IT

KA

GG

JA

IN

ILA

NT

IN

PE N

GG I

GA DI LA

NT

IN

GG

IT

UN

NT

GA D


PT.TUN.JKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents