AN S TU U P
N A L I D GA N PE
I G NG I T
A T TA
P U T U S A N Nomor: 208/B/2011/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
GA N PE
AN S ------- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,U dan T PU menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah N menjatuhkan A ED M --------------------putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: A R A Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang EG memeriksa dan mengadili N HAtingkat banding, telah menjatuhkan sengketa tata usaha negara pada A S U A putusan sebagaimanaTtersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : A IT G 1. BUPATI MANDAILING NATAL, berkedudukan di Kompleks G IN T Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, dalam hal ini N A A IL G D A memberikan kuasa kepada; ---------------------------------------------------- PEN G N AN PE S 1. SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH; -----------------------------------------U T AN S PU U T 2. NIFZUL REVLI, SH; --------------------------------------------------------N PU DA E Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan M A R A Advokat/Pengacara pada Kantor EPengacara-Penasehat Hukum G N A SYAFARUDDIN HASIBUAN, S.H., AH & ASSOCIATES, berkedudukan di S A KU Silalas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Jalan Sikambing No.T2 TA I Khusus Nomor: G 180/806/HKOR/2011 tertanggal 1 Juni 2011, G N TI disebut: TERGUGAT/-PEMBANDING; --------------------selanjutnya N A L I TA D A TDRS. GA2. PT. TRI BAHTERA SRIKANDI , dalam hal ini diwakili oleh I N GGPT. TRI PE N IGNASIUS SAGO, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L IBAHTERA SRIKANDI, berkedudukan dan beralamat di Komplek Setia D GA N Budi Business Point, Blok B No.14, Medan, dalam hal ini memberikan PE kuasa kepada; -------------------------------------------------------------------1. JUNIRWAN KURNIA, SH; ---------------------------------------------------
AN S U T 3. YULHANDRIZA, SH; --------------------------------------------------------PU N A Masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada ED Law Office M A R (City Bank) Level V Kurniawan & Associates, berkantor di Uro A Building EG N Suite 9 Jalan Imam Bonjol No. 23 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa H SA Khusus tertanggal 14 JuniU2011, selanjutnya disebut: TERGUGAT II TA A INTERVENSI I/-PEMBANDING; -----------------------------------------IT G NG I T N ILA 2. EDISON P. SIREGAR, SH; -------------------------------------------------
D -----------------------------M E L A W A G N PE 1. PT. MADINA AGRO LESTARI
A N ---------------------------
AN S , dalam hal ini diwakili oleh MOSFLY U T AN S PU U T ANG, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur UtamaN PT. MADINA PU DA E AGRO LESTARI, berkedudukan di Jalan Melawan M No. 26/22, Kelurahan A R A Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan juga G E N A beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 51, Medan. Dalam hal ini AH S U A memberikan kuasa kepada; T ---------------------------------------------------A IT G 1. H. REFMAN NG BASRI, SH., MBA; --------------------------------------------I T N L2.AZULCHAIRI, SH; --------------------------------------------------------------TA I D A TA G I 3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH; ---------------------------------------N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
GA N PE
A G N PE
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I4. ELIDAWATI HARAHAP, SH; -----------------------------------------------D GA N PE Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 771/SK/RB/V/11 tertanggal 19 Mei 2011, selanjutnya disebut: PENGGUGAT/TERBANDING; -------------------------------2.
OCTO BERMAND SIMANJUNTAK., kewarganegaraan
N
AN S U T Indonesia, PU
GA N PE
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tengku DAAmir Hamzah,
E M A
Blok F No. 72 Kelurahan Helvetia Timur, Kota R Medan; Dalam hal ini
GA E memberi kuasa kepada: --------------------------------------------------------N A AH S 1. PURBA HALOMOAN SIAGIAN, SH; --------------------------------------U A AT SH; -----------------------------------------------T 2. BERNARD PANJAITAN, GI G N 3. JAMES TI SIAGIAN, SH; ------------------------------------------------------N I4.LA PATAR BRONSON SITINJAK, SH; -----------------------------------------
AN S U T PU
D A NG Masing-masing E P
kewarganegaraan
Indonesia,
AN S TU D UMedan, P
Advokat-Pengacara-
Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ayahanda No. 52
N
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya DA disebut:
E M A
TERGUGAT II INTERVENSI 2/TURUT TERBANDING; -------------R
GA E Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;N---------------------------------------HA A S Telah membaca: -------------------------------------------------------------------------------------U TA A T 1. Penetapan Ketua PengadilanI Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 208/B/G G IN 28 Desember 2011 tentang Penetapan Penunjukan 2011/PT.TUN-MDN, Ttanggal N A L I yang memeriksa sengketa ini; ------------------------------------------------TA Majelis Hakim D A TA G I N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
A G N PE
I G NG I T
2.
A T TA
N A L I Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 48/G/2011/-PTUNSalinan resmi D GA N MDN, PE tanggal 02 November 2011; -----------------------------------------------------------
AN S TU 3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksiU P saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------
GA N PE
AN S U T ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PUMedan N A (untuk selanjutnya disebut Majelis), mengambil alih duduk sengketa ED seperti yang M A RMedan Nomor: 48/G/tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara A EG N 2011/PTUN-MDN, tanggal 2 Nopember 2011, yang A amarnya adalah sebagai berikut : H SA U MENGADILI TA A IT G Dalam Eksepsi: NG I T N - Menolak EksepsiATergugat dan Tergugat II Intervensi; ------------------------------------A L I G D N PE GA perkara: Dalam N pokok AN PE S U T A1.NMengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; ---------------------------------------------S PU U T N A PU 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaED Surat Keputusan M A R Bupati Mandailing Natal Nomor: 525/043/K/2011 tertanggal 22 Februari 2011 A G E N tentang Izin Lokasi PT. TRI BAHTERA SRIKANDI di Kabupaten Mandailing Natal A H SA Propinsi Sumatera Utara; -----------------------------------------------------------------------U TA A IT 3. Mewajibkan Tergugat untukGmencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa G N Surat Keputusan Bupati TI Mandailing Natal Nomor: 525/043/K/2011 tertanggal 22 N A L I tentang Izin Lokasi PT. TRI BAHTERA SRIKANDI di KabupatenTA Februari 2011 D A TA G I N Natal Propinsi Sumatera Utara; --------------------------------------------------Mandailing GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P TENTANG DUDUK PERKARA
I G NG I T
A T TA
N A L I Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 untuk 4. Membebankan D GA N secara PE tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus N SA tiga puluh satu ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------U T PU ----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II
AN S U Intervensi T PU
I/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding tanpaAN dihadiri oleh
GA N PE
ED M Tergugat/Pembanding maupun kuasanya; ------------------------------------------------------A R GA E ----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, N Tergugat/Pembanding melalui A AH permohonan banding pada tanggal S kuasa hukumnya, NIFZUL REVLI, SH., mengajukan U A AT dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 07 November 2011 sebagaimana Ttercatat GI G 48/G/2011/PTUN-MDN yang N ditanda tangani oleh Kuasa Hukum tersebut dan Panitera TI N Pengadilan Tata Usaha A LA Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan I G D A EN P G Tata Usaha Negara Medan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan N AN PE S U N Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 07 November 2011; -------------------T ABanding S PU U T N A hukumnya ----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding melalui D kuasa PU E M A EDISON P. SIREGAR, SH.,mengajukan permohonan banding pada R tanggal 03 November A EG Nomor: 48/G/2011/PTUN2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding N HA A MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum S tersebut dan Panitera Pengadilan Tata U TA Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha A T I G G Negara Medan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding N TI N Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 03 November 2011; -----------------------------A L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal ----- Menimbang, D GA N 2 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan PE N SApada tanggal 05 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan U T PU Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 5 Desember 2011; ----------------------------------------------------------------------
GA N PE
AN S U ----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding mengajukan Memori T PU N Banding tertanggal 28 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata A D E M Usaha Negara Medan pada tanggal 30 November 2011, dan A telah diberitahukan R GA ----------------------------Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 30 NovemberE2011; N A AH Banding Tergugat/Pembanding pada S ----- Menimbang, bahwa maksud dan isi Memori U A AT Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pokoknya keberatan terhadap T Putusan GI G tersebut,dengan alasan-alasan N sebagai berikut; ------------------------------------------------TI AN A DALAM EKSEPSIIL : G D A EN P G N - Penggugat tidak memiliki Legitima Persona Standi In Judicio selaku Penggugat,AN PE US N T A S Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan PU yang U T N PU DA adalah tidak kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa (Bukti ET-1) M A R halaman 118 alinea 3 tepat, sebab yang diuraikan judex facti dalam putusannya A EG N adalah sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------HA A S U “ Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan buktiA T bukti yang diajukan oleh Penggugat, A diperoleh fakta hukum Penggugat memperoleh T lahan yang di atasnya terbitI obyek sengketa yang luas keseluruhannya 6500 ha G G berdasarkan : IN T....... 1. Keputusan Bupati dst ( Bukti T-2 ) N A IL ..........dst ( Bukti P-14 dan T-4 ) 2. Surat Pj. Bupati TA D A GA HGU ..........dst ( Bukti P-23.1, P-23.2 dan P-23.3 ) 3. Sertifikat IT N G PEAkta Pelepasan Hak ......... dst ( Bukti P-19.1, P-19.3 dan P-19.6 )ING 4. T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bukti-bukti tersebut di atas sebagai D A G N dasar bahwa Penggugat/Terbanding memiliki Legal Standing selaku PE
AN Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah keliru, dengan alasan; ---------------S TU U P
1. Bukti T-2 telah direvisi melalui Bukti T-3; -----------------------------------------------------
GA N PE
AN S U T segera menyelesaikan ganti rugi atas tanah Sdr.Octo Bermand Simanjuntak dan PU N A ternyata hingga saat ini Penggugat/-Terbanding tidak berhasil melakukan ganti rugi ED M atas lahan seluas 515 Ha tersebut. Oleh karena itu buktiRA T-4 atau P-14 dikaitkan GA E dengan bukti T-3 membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki N A AH lahan seluas 515 Ha tersebut; ------S hubungan dan kepentingan hukum lagi dengan U A AT P-19.3, P-19.6 adalah merupakan bukti hanya 3. Bukti P-23.1, P-23.2, P-23.3 , P-19.1, T GI G itulah luas lahan yang N sah dan dapat dikuasai serta dimohonkan haknya ke Badan TI N Pertanahan Nasional A LA oleh Penggugat/Terbanding. Terhadap lahan seluas 515 Ha I G D Abukti dari Penggugat/Terbanding bahwa lahan tersebut telah diganti rugi EN P G tidak ada N AN PE S tersebut TU AN‘Justru sebaliknya Tergugat II Intervensi I/Pembanding telah membeli lahan U S P U T N dari Octo Bermand Simanjuntak (Bukti TII.Int.26 s/d TII.Int.42 jo TII.Int.2-3, A PU ED M TII.Int.2-4, TII.Int.2-8 s/d TII.Int.2-92); ----------------------------------------------------A R A EGtidak memiliki hubungan dan Dengan demikian nyata bahwa Penggugat/Terbanding N HA A kepentingan hukum dengan lahan seluasS515 Ha, sehingga tidak ada kepentingan U A T Penggugat/Terbanding yang A dirugikan, untuk itu patut gugatan T I GG Penggugat/Terbanding N dinyatakan tidak diterima ;-----------------------------------------TI N A L DALAM POKOK PERKARA : I TA D A GA IT N G ----- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Tergugat G dalam PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P 2. Bukti T-4 atau P-14 adalah surat yang ditujukan kepada Penggugat/-Terbanding agar
I G NG I T
A T TA
N A L I obyek sengketa (Bukti T-1) dinilai melanggar Azas-Azas Umum menerbitkan D GA N Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, hanya karena; -----------------PE
AN S TU - Izin U P
Lokasi Penggugat/Terbanding pada waktu obyek sengketa diterbitkan belum
berakhir (Bukti T-1); ----------------------------------------------------------------------------
GA N PE
AN S TU Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding sebagaimana tertuang dalam PetaUBidang P N A Tanah tanggal 24 Januari 2011; --------------------------------------------------------------ED M A R tepat, sebab Tergugat Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak A EG N dalam menerbitkan obyek sengketa tidak harus Amenunggu berakhirnya Izin Lokasi AH S Penggugat/Terbanding, karena areal yangUdimohonkan Izin Lokasi oleh Tergugat II TA A Intervensi telah dikeluarkan dari I T Izin Lokasi Penggugat/Terbanding melalui Surat G NGNatal Nomor: 525/036/K/2011 tanggal 14 februari 2011 Keputusan Bupati Mandailing I T N A A Lberdasarkan (Bukti T-3). Dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding I G D A EN P G terbuktiNhingga saat ini Penggugat/Terbanding tidak berhasil mengganti rugi tanah N A PE S U N 515 Ha (Bukti T-II,Int. 26 s/d T-II In.42 jo T-II Int.2-3, T-II.Int.2-4, T-II.Int.2-8 Aseluas S UT P U T N A s/d T-II.Int.2-92); -----------------------------------------------------------------------------------PU ED M RATanah Nomor: 004-02Bahwa mengenai catatan Revisi Point 4 dari Peta Bidang A EG N 19-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-8) yangA antara lain menyatakan: ……” untuk H SA hukum antara PT. Madina Agro Lestari enclave bidang K, L dan M masih dalam proses U TA A dengan Sdr. Octo Bermand Simanjuntak sehingga wilayah tersebut tidak dapat IT G NGhak atas tanah ,… dst “; --------------------------------------dikabulkan permohonan suatu I T N ILA Peta Bidang Tanah Nomor: 004-02.18-2011 tanggal 24 JanuariTA Bahwa D Penerbitan A TA G I N 2011 E GG Tanah P yang dalam catatan revisi point 4 dan point 7 menyatakan Peta IBidang N T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P -
Adanya perselisihan hukum di wilayah tersebut antara Penggugat/Terbanding dan
I G NG I T
A T TA
N A L I Nomor: 004.02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-9) tidak berlaku lagi, secara D A G N yuridis PE tidak bersifat substantif dan tidak mengikat kepada perbuatan hukum yang N SAdilakukan Tergugat/Pembanding yang hanya menerbitkan Perubahan Izin Lokasi (Bukti U T PU T-3) dan menerbitkan Izin Lokasi Tergugat II Intervensi I/Pembanding bukan menerbitkan suatu alas hak atas tanah; ----------------------------------------------------------
GA N PE
AN S U - Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tyang PU N menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara A Agraria/Kepala D E M Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1999, perihal “Aspek A penguasaan tanah R A Gpada E dan teknis tata guna tanah yang bersangkutan” berada Penggugat/Terbanding, N HA lahan seluas 515 Ha; -----------adalah pendapat yang keliru, khusunya menyangkut A S U TA A Bahwa Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat/Terbanding tidak berhasil T I GGyang berada dalam Izin Lokasi Penggugat/Terbanding memiliki lahan seluas 515NHa TI N tersebut, karena A LA pemilik lahan tersebut tidak bersedia menjual kepada I G D A EN P G Penggugat/Terbanding. Dan berdasarkan bukti: T-II.Int.26 s/d 42, T-II.Int.2-3, TN AN PE S Uini N T-II.In.2-8 s/d 92 pada waktu diterbitkannya obyek sengketa hingga saat T AII.Int.2-4, S PU U T N secara defacto dan deyure yang menguasai lahan seluas 515 Ha tersebut adalah A PU D E M Tergugat II Intervensi I/Pembanding (PT.Tri Bahtera Srikandi); -----------------------------RA A EG 138 alinea 1 s/d 3 yang - Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex FactiNhalaman HA A pada pokoknya menyatakan: “sebelumS menerbitkan obyek sengketa menurut U A T Majelis Hakim harus melibatkan A Penggugat dalam Rapat Koordinasi dan pemegang T GI G hak harus diberi kesempatan untuk memperoleh penjelasan tentang rencana N TI N.”; ---------------------------------------------------------------------------penanaman modal A L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Bahwa pertimbangan Majelis tersebut diatas adalah keliru, karena dalam hal D A G N Penerbitan Izin Lokasi Tergugat II Intervensi I/Pembanding rapat koordinasi hanya PE
AN untuk antar instansi terkait, Penggugat/Terbanding tidak perlu dilibatkan karena S TU U P sesuai Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomoir: 525/036/K/2011 tanggal 14 februari 2011, terhadap lahan seluas 515 Ha telah dikeluarkan dari Izin Lokasi
GA N PE
AN S Penggugat/Terbanding. Sedangkan pemberian kesempatan kepada pemegang U hak T PU modal atas tanah seluas 515 Ha untuk memperoleh penjelasan rencana penanaman N DA E tidak diperlukan, karena pemegang hak atas tanah tersebut adalah M PT.Tri Bahtera A AR Srikandi/Tergugat II Intervensi I/Pembanding sendiriE(GBukti T-II.Int-26 s/d 42 ); --N A Berdasarkan alasan keberatan banding Tergugat/Pembanding tersebut di atas, AH S U A TPengadilan Tergugat/Pembanding mohon kepada Tinggi Tata Usaha Negara Medan A T I Gbanding untuk menerima permohonan dari Tergugat/-Pembanding dan membatalkan G N I T N putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN, tanggal A LA I G D A 2011 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------- PEN 02 Nopember G N AN PE S UI/N Menimbang, bahwa maksud dan isi Memori Banding Tergugat II Intervensi T A----S PU U T N Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan TataAUsaha Negara PU ED M Medan tersebut, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai A berikut; ------------------R GA E TENTANG EKSEPSI ; N A AH S 1) Bahwa Pembanding keberatan terhadap U pertimbangan putusan Pengadilan Tata A T Usaha Negara Medan yang Ipada TA pokoknya menyatakan Terbanding mempunyai G G N kepentingan dan sebagai TI pihak yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, N A L karena; --------------------------------------------------------------------------------------------I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I Pembanding yang diterbitkan di atas tanah seluas 515 Ha diperoleh - Izin Lokasi D GA N PEPembanding dengan membayar ganti rugi kepada Octo Bermand Simanjuntak. Dengan demikian Izin Lokasi Pembanding tidak ada hubungan sama sekali dengan Terbanding; -------------------------------------------------------------------------
Izin Lokasi Pembanding berada di luar Izin Lokasi Terbanding; ----------------------
GA N PE
AN S U T - Izin Lokasi Pembanding tidak ada kaitan dengan HGU-HGU dan Pelepasan Hak PU N A atas tanah a/n Terbanding (Bukti P23-1, P.23-2, P10-1,P19-3,P-19-6); ED ------------M A R a/n Pembanding tidak - Areal seluasc 515 HA yang diterbitkan Izin Lokasinya A EG N pernah digantirugi oleh Terbanding sehingga A tidak mungkin dapat diterbitkan H SA HGU nya; -------------------------------------------------------------------------------------U TA A IT 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang G G IN obyek sengketa telah diganti rugi dan telah diterbitkan menyebutkan areal Ttanah AN A L I G Sertifikat Hak Guna Usahanya adalah keliru, karena; D A EN P G N AN -PEBahwa tidak ada relevansinya di atas areal Hak Guna Usaha diterbitkan kembali S U T AN S PU U Surat Izin Lokasi, karena Izin Lokasi merupakan pintu masuk untuk melakukan T N A PU D E pembebasan tanah yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan Sertifikat M A R A Hak Guna Usaha; ---------------------------------------------------------------------------EG N - Berdasarkan bukti T-II.Int.1-2, T-II.Int.1-7, HA T-II.Int.1-12 dan T-II.Int.1-10 A S U membuktikan bahwa areal seluas TA 515 Ha tersebut belum pernah diajukan A IT permohonan Hak Guna G Usaha oleh siapapun; -----------------------------------------NG I T N Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang eksepsi 3) Pertimbangan A Majelis IL TA D A gugatan GAkabur adalah keliru, karena Terbanding menyebutkan obyek gugatan IT N G G gugatan PE N diterbitkan tanggal 22 Februari 2011 namun sisi lain disebutkan pula obyek I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I diterbitkanDtanggal 14 Februari 2011, cukup membuktikan Penggugat/Terbanding A G N tidak PE konsisten dengan dalil gugatannya; ----------------------------------------------------
AN S TU 4) Bahwa U P
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negar Medan tentang
Surat Izin Lokasi Terbanding yang telah berakhir pada tanggal 6 Juli 2011 adalah keliru, karena: Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yang telah berakhir pada saat
GA N PE
AN S U perkara sedang diperiksa maka menjadi tidak relevan lagi dari sisi hukum maupun T PU N efektivitas. Putusan Pengadilan pun menjadi sia-sia karena surat izin A lokasi tersebut D E M telah hapus, sehingga Terbanding dengan sendirinya kehilangan kepentingan dan A R GA E momentum untuk menuntut haknya; -------------------------------------------------------N A AH S TENTANG POKOK PERKARA U A AT T 1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim I G G NNegara Pengadilan Tata Usaha Medan yang antara lain sebagi berikut; ---------------I T AN A L I G Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Mandailing Natal menerbitkan D A EN P G EN sengketa (Surat Izin Lokasi a/n PT.Tri Bahtera Srikandi) di atas lahan Izin AN Pobyek S U T AN Lokasi milik PT. Madina Agro Lestari ...... dst; ---------------------------------------------S PU U T N A PU D E Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas keliru dan bertentangan dengan faktaM A R A fakta hukum, antara lain; ----------------------------------------------------------------------EG N - Bahwa obyek sengketa diatas areal seluas HA515 Ha dikuasai oleh Pembanding A S U dengan cara ganti rugi kepada Octo TA Bermand Simanjuntak;-------------------------A IT G - Bahwa sebelum diterbitkan obyek sengketa terlebih dahulu dilakukan enclave NG I T N atas areal seluas 515 Ha tersebut dari peta kadasteral Terbanding; ----------------A L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I - Bahwa D sebelum diterbitkannya Izin Lokasi Pembanding, Tergugat/-Pembanding A G N PEterlebih dahulu menerbitkan revisi terhadap Surat Izin Lokasi Terbanding yang pada pokoknya menyatakan mengeluarkan (enclave) areal tanah Pembanding seluas 515 Ha tersebut dari Izin Lokasi Terbanding; -----------------------------------
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
GA N PE
AN S pada pokoknya menyatakan: “bahwa Penggugat/Terbanding menguasaiTU fisik U P N terhadap lahan tersebut berdasarkan izin lokasi yang dimiliki Penggugat/Terbanding. A ED M “adalah pertimbangan yang keliru, karena; -------------------------------------------------A R A G Emenguasai - Perolehan Izin Lokasi tidak secara otomatis fisik tanah tanpa N A AH S membebaskan tanah tersebut dari pemilik sebelumnya; ------------------------------U TA A - Majelis membuat penafsiran I Tyang keliru atas pasal 6 Peraturan Menteri Negara G G Agraria/Kepala BPNINNomor: 2 Tahun 1999, dimana pemegang hak atas tanah T N A A Ldengan disamakan pemegang izin lokasi sehingga majelis berpendapat bahwa I G D A EN P G harus N diberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Terbanding yang disebutAN PE S N Majelis sebagai pemegang hak, padahal Terbanding bukanlah pemegangTUhak A S PU U T N A atas areal seluas 515 Ha tersebut;--------------------------------------------------------PU ED M A R kadasteral Terbanding - Areal seluas 515 Ha tersebut telah dikeluarkan dari A peta EG N ( Bukti T-II.Int1-8, T-II.Int1-10 dan T-II.Int.1-12; A -------------------------------------H SA Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,UPembanding mohon agar Pengadilan Tinggi A AT Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tata Usaha Negara Medan membatalkan T GI G N yang dimohonkan banding; ---------------------------------Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN TI N A L I bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/-Pembanding danTA ----- Menimbang, D A TA G I N Tergugat GG Kontra PE II Intervensi I/Pembanding, Penggugat/-Terbanding mengajukan N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I pada tanggal 12 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan memori Banding D GA N Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Desember 2011 dan telah PE N SAdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra U T PU Memori Banding Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
GA N PE
AN S Medan yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan mohon agar Pengadilan U T PU Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding tersebut, N menguatkan DA E putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menghukum Tergugat/Pembanding M A R A dan Tergugat II Intervensi I/Pembanding untuk membayar biaya perkara; ----------------G E N A ----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara AH dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata S U A Usaha Negara Medan, kepada keduaAT pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan T GI berkas perkara sesuai dengan Akta Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari G N TI N Perkara Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tanggal 13 Desember Untuk Melihat Berkas A LA I G D A EN 2011; --------------------------------------------------------------------------------------------------P G N AN PE S U TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM T AN S PU U T N A ----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang PU ED M A terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, dihadiri Kuasa R A EG Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/-Pembanding dan Kuasa Tergugat N A AH oleh pihak Tergugat/Pembanding II Intervensi 2/Turut Terbanding, tanpa dihadiri S U A maupun Kuasanya; ----------------------------------------------------------------------------------AT T GI G ----- Menimbang, bahwaIN T karena Tergugat/Kuasanya tidak hadir pada saat putusan N A L dibacakan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan A I T D A A G IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I banding sebagaimana ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 D A G N adalah PEempat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah; ----------N SA U T ----- Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan dikirimkan kepada U P
Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 48/G/2011/-PTUN-MDN tanggal 2 November 2011, sedangkan Permohonan Banding Tergugat/-Pembanding
GA N PE
AN S U adalah pada tanggal 7 November atau lima hari setelah pemberitahuan putusan, oleh T U P N karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktuAsebagaimana ED M ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; ---------------------------------A R GA E ----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding mengajukan permohonan N A AHberarti satu hari setelah pembacaan S banding pada tanggal 3 November 2011 yang U A ATbanding tersebut masih dalam tenggang waktu putusan, oleh karena itu permohonan T GI G sebagaimana ketentuan Pasal N 123 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; ----------------TI AN Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding tidak mengajukan A Lbahwa ----- Menimbang, I G D A EN P G banding, Noleh karenanya Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding didudukan sebagaiAN PE US N Terbanding; ------------------------------------------------------------------------------------T A Turut S PU U T N A PU ----- Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat/-Pembanding dan ED M RA waktu sebagaimana Tergugat II Intervensi I/Pembanding diajukan dalam tenggang A EG N ketentuan Pasal 123, Pasal 125 dan Pasal 126 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 A H SA sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka U A AT harus dinyatakan diterima; ------------------secara formal permohonan banding tersebut T GI G N ----- Menimbang, bahwa TI Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi N A L I/PembandingDIdalam memori bandingnya mengajukan eksepsi-eksepsi tentang TA A GA IT N G Kepentingan (Legal Standing), dan Gugatan Kabur (Obscuur Libell); -----------------------G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding maupun ----- Menimbang D GA N Tergugat PE II Intervensi I/Pembanding akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagiaman N SAtersebut di bawah ini; ------------------------------------------------------------------------------U T PU DALAM EKSEPSI;
GA N PE
AN S U T II Intervensi I/Pembanding menurut majelis telah dipertimbangkan dengan benar oleh PU N A Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena itu harus dikuatkan dan ED A M banding; --------pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis diRtingkat GA E N ----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akanAmempertimbangkan tentang pokok H SA perkara sebagaimana tersebut di bawah ini;U----------------------------------------------------TA A IT DALAM POKOK PERKARA : G NG I Tpertimbangan Majelis akan didasarkan pada fakta-fakta hukum ----- Menimbang, bahwa N A LA I G D sebagaimana Atersebut di bawah ini; --------------------------------------------------------------- PEN G EN AN P S 1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding (Octo Bermand Simanjuntak) U T AN S PUMuara U T memiliki tanah perkebunan seluas 515 Ha terletak di desa Sikapas Kecamatan N PU DA E Batang Gadis Kabupaten Tapanuli Selatan yang di dapat dengan Mcara ganti rugi dari A R A masyarakat pada tahun 1998 (Vide: Jawaban Tergugat II Intervensi 2); --------------G E N A 2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Turut AH Terbanding meminta kepada S U A Tergugat/Pembanding untuk mengenclave tanah seluas 515 Ha tersebut dari Izin T A I( TBukti T-6, T-7 ); -------------------------------------------Lokasi Penggugat/Terbanding G NG I T N 3. Bahwa tanah seluas 515 Ha tersebut oleh Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding A L I TA D A A kepada Eveline Sago (anak Ignasius Sago, Komisaris PT.Tri Bahtera telah G dijual IT N G G Srikandi PE N Srikandi) dan selanjutnya membuat jual beli kepada PT.Tri Bahtera I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P ----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat
I G NG I T
A T TA
N A L (Tergugat D III Intervensi) walaupun pembayarannya belum lunas GA N Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding, Bukti T-II,Int.1-26 s/d PE
(Vide: Jawaban T-II.Int.1-42, T-
AN II.Int.2-3, T-II Int.2-4, T-II.Int.2-8 s/d T-II.Int.2-92); -------------------------------------S TU U P 4. Bahwa tanah seluas 515 Ha tersebut telah dikeluarkan (enclave) dari Peta Kadasteral Penggugat/Terbanding Nomor: 004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010; ---
GA N PE
AN S U T 5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 525/036/K/2011 PU N A tanggal 14 Februari 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati ED Mandailing M A Natal No.525.25/455/K/2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk R A EG keperluan perkebunan kelapa sawit; ---------------------------------------------------------N HA A S 6. Bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor: 525/036/K/2011 U A ATareal izin lokasi Penggugat/Terbanding dikurangi T tanggal 14 Februari 2011 tersebut GI G N semula 6.500 Ha berubah TI menjadi 5.656,84 Ha atau dikurangi 943,16 Ha sehingga N A LA areal tanah ITergugat II Intervensi I/Pembanding seluas 515 Ha menjadi di luar izin G D A EN P G lokasi NPenggugat/Terbanding (T-3); --------------------------------------------------------- AN PE US N Bahwa Izin Lokasi Penggugat/Terbanding Nomor: 525.25/455/K/2010 berakhirTpada A 7. S PU U T N A tanggal 6 Juli 2011 (Bukti T-2); ---------------------------------------------------------------PU ED M A R Pengadilan Tata Usaha ----- Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim A EG N Negara Medan atas perkara ini terdiri pertimbangan dari segi kewenangan dan A H SA substansi ; --------------------------------------------------------------------------------------------U TA A I T segi kewenangan Tergugat/Pembanding, telah ----- Menimbang, bahwa dari G G N I dipertimbangkan dengan T benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan karena N A Ldikuatkan I itu dinyatakan dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim TA D A GA IT N G Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan; ---------------------------------------------------G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa dari segi substansi tersebut pada pokoknya Pengadilan Tata ----- Menimbang, D GA N Usaha PE Negara Medan mendasari putusannya dari kolom Menimbang dari obyek N SAsengketa yang terbukti: Tidak ada fakta tentang Permohonan Izin Lokasi dari Tergugat U T PU II Intervensi I/Pembanding, tidak bersesuaiannya antara keterangan saksi Hidayat Syah dengan pertimbangan Tergugat/Pembanding pada obyek sengketa point b, atas dasar
GA N PE
AN S keterangan Saksi Hidayat Syah dan Panisean tidak ada dilakukan pengukuran secara U T PU awal kadasteral terhadap lahan milik Penggugat/Terbanding yang merupakan rangkaian N DA E hingga pada akhirnya terbit obyek sengketa, tidak ada risalah M pertimbangan teknis A R A pertanahan dalam penerbitan obyek sengketa yang E dikeluarkan Kantor Pertanahan G N A Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 39/400-12.13/II/2011 tanggal 21 Februari 2011; -AH S U A ----- Dari uraian fakta hukum tersebut AT di atas dari segi substansi, Majelis Hakim T I Pengadilan Tata Usaha GG Negara Medan berkesimpulan bahwa tindakan N I T N Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa di atas lahan Izin Lokasi milik A LA I G D A EN Penggugat/Terbanding didasarkan atas tindakan yang keliru atau tidak cermat dan tidak P G EN AN P S mempunyai alasan yuridis. Tergugat/Pembanding seharusnya tidak sampai pada U T AN S PULokasi U pengambilan keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo apalagiNIzin T PU DA E Milik Penggugat/Terbanding belum berakhir pada saat obyek sengketa M diterbitkan dan A AR Penggugat/Terbanding masih adanya perselisihan hukum di wilayah tersebut G antara E N dengan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding HAsebagaimana tertuang dalam Peta A S U Bidang Tanah tanggal 24 Januari 2011, TA oleh karena itu Tergugat/Pembanding patut A I T Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas dinilai melanggar Asas-Asas GUmum NG I T Kecermatan; ------------------------------------------------------------------------------------------N LA I TA D A ----- Menimbang, T GA bahwa Majelis Hakiim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraGIMedan N Gpertama PEsependapat dengan pertimbangan putusan majelis hakim tingkat tidak N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L Idengan pertimabangan sebagai berikut; ------------------------------------tersebut di atas, D GA N PE tidak ditemukannya Permohonan Izin Lokasi dari Tergugat II Intervensi 1. Bahwa N SA U kepada Tergugat/Pembanding tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa T U P memang Permohonan itu tidak ada. Karena secara logika tidak mungkin
Tergugat/Pembanding akan menerbitkan Izin Lokasi tanpa adanya permohonan dari
GA N PE
AN S Udari pemohon in kasu Tergugat II Intervensi I/Pembanding. Hal ini juga dapat dilihat T PU N bukti T-II.Int.2-5 berupa Fotokopi Surat Permohonan Izin Lokasi dan A Izin Usaha D E M Perkebunan Kelapa sawit di Desa Sikapas yang diajukan oleh A Sdr. Edysa sebagai R GA MM; ----------------------Direktur PT.Tri Bahtera Srikandi kepada Bpk.Ir.Aspan E Sofian, N A H APertama S 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat yang mendasarkan keterangan U TAmenurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan A saksi Hidayat Syah dan Panisean, IT G Tinggi Tata Usaha Negara NGMedan adalah tidak tepat, karena kapasitas saksi Hidayat I T N A Syah adalah L Kasubsi yang berarti eselon V yang menurut hemat Majelis bukan A I G D Ayang dapat menentukan suatu keputusan Tergugat/Pembanding. Saksi PEN G pejabat N AN PE S U saja, T AN Panisean adalah Kabid Usaha Tani yang hanya melihat dari segi perkebunan S PU U T N yaitu apakah lahan dimaksud sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Lebih A lanjut dalam PU D E M Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 tahun 1999 A R GA Izin Lokasi harus disertai tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa penerbitan E N A peta kadasteral, maupun Risalah Pertimbangan AH Teknis Pertanahan. Menurut hemat S U A majelis peta kadasteral ditujukan untuk AT proses pembuatan hak atas tanah in kasu T I Gsedangkan Sertifikat Hak Guna Usaha Izin Lokasi hanya merupakan Entry Point G N TI (Pintu Masuk atauNtitik awal) bagi Pemegang Izin Lokasi untuk membebaskan tanah LA I TA D A dan selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah (HGU) atas tanah T yang GA I N GG PE dibebaskan tersebut bukannya keseluruhan areal Izin Lokasi; --------------------telah N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
3.
A T TA
N A L I Bahwa pertimbangan Majelis Hakim D A G N menyatakan bahwa obyek sengketa PE
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diterbitkan sebelum berakhirnya Izin Lokasi
AN Penggugat/Terbanding, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha S TU U P Negara Medan adalah tidak tepat, karena Izin Lokasi Penggugat telah direvisi
dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 525/036/K/2011, tanggal 14 Februari
GA N PE
AN S 2011 sehingga areal tanah Izin Lokasi Tergugat II Intervensi I/Pembanding berada U T PU diluar area tanah Izin Lokasi Penggugat/Terbanding; -------------------------------------N A ED M Medan tentang 4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaANegara R A G masih adanya sengketa antara Penggugat dengan ETergugat II Intervensi 2/Turut N HABidang Tanah tanggal 24 Januari Terbanding sebagaimana tertuang dalamSA peta U A T Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 2011, menurut pendapat Majelis A Hakim T GI kolom catatan pada peta tersebut adalah ditujukan tidak tepat, karena mencermati G N TI kepada Panitia A BN in kasu Kantor Pertanahan yaitu dalam proses penerbitan hak atas A L I G D A kasu Sertifikat Hak Guna Usaha sedangkan yang dilakukan PEN tanah Gin EN AN P S Tergugat/Pembanding adalah penerbitan Izin Lokasi bukan Sertifikat Hak Guna U T AN S PU U T Usaha; --------------------------------------------------------------------------------------------N PU DA E ----- Menimbang, bahwa dari segi prosedural Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha M A R A Negara Medan mendasari putusannya kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala G E N A Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, H tentang Izin Lokasi, yang pada A S U pokoknya sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------TA A IT G - Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dari aspek penguasaan tanah dan G N TI tata guna tanah, N berada pada penguasaan Penggugat/Terbanding. Sehingga dengan A L I TA D A adanya penguasaan fisik terhadap lahan tersebut seharusnya Tergugat/Pembanding GA IT N G Gmelibatkan PE mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Penggugat/Terbanding selaku Pemegang Izin dan Tergugat/Pembanding harus D A G N memberikan kesempatan kepada pemegang hak untuk memperoleh penjelasan PE
AN tentang rencana penanaman modal dan mencari alternative pemecahannya apabila S TU U P menemukan masalah. Di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Tergugat/ Pembanding telah melakukan rapat koordinasi maupun memberikan penjelasan
GA N PE
AN S kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dan (5) U dari T PU peraturan tersebut di atas ;--------------------------------------------------------------------N A ED M di atas dengan Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, A R A EG berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut; ----------------------------------------------------N HA A 1. Aspek penguasaan dan tata gunaS tanah bukan berada di tangan U A AT dicermati keseluruhan bunyi pasal 6 ayat (1), Penggugat/Terbanding, karena T apabila GI G maka pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah N TI N merupakan domain A LA atau kewenangan dari Tergugat/pembanding bukannya berada I G D APenggugat/-Terbanding. Selain itu dari bukti T-4, T-6, T-7 dapat dibuktikan PEN G di tangan N AN PE S U seluas AN bahwa Penggugat/Terbanding memang tidak secara fisik menguasai lahanUT S P U T N 515 Ha tersebut; --------------------------------------------------------------------------------A PU ED Mketentuan Pasal 6 2. Rapat koordinasi adalah antar instansi terkait sebagaimana A R A ayat(2), jadi tidak perlu melibatkan Penggugat/Terbanding; EG ----------------------------N HA A 3. Konsultasi adalah dimaksudkan dengan Smasyarakat pemegang hak atas tanah, U A T dalam kasus ini pemegang hakA atas tanah a quo justru ditangan Tergugat II T GI G Intervensi/Pembanding; N-----------------------------------------------------------------------TI N A L ----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti A I T D A A G secara prosedural maupun substansial, Tergugat/-Pembanding I Ttidak bahwa N baik G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I melakukan perbuatan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni D A G N Pasal PE6 ayat 1 s/d 5 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan N SANasional Nomor: 2 Tahun 1999 dan tidak pula melanggar azas-azas umum U T PU pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak dan, Putusan Pengadilan Tata Usaha
GA N PE
AN S Negara Medan Nomor: 48/G/2011/PTUN-MDN tanggal 2 Nopember 2011 tidak dapat U T PU dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal; -----------------------------------------------N A ED M ----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dan A Tertgugat II Intervensi R GAdihukum untuk membayar E 2/Turut Terbanding dinyatakan kalah, maka kepada mereka N A H putusan ini; -------------------------biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Aamar S U A AT ----- Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan T I G G sebagaimana ketentuan Pasal N 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana TI N dirubah terakhirLAdengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dianggap A I G D A akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini; -------------------- PEN G dikesampingkan N AN PE S U N Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 5 TahunT1986 A----S PU U T N A 2009 serta sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun PU ED M A peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; --------------------------------R A EG N HA A S M E NAGU ADILI AT T - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat GI G N TI II Intervensi 1/Pembanding; ----------------------------------------------------N A IL TA D A – Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: GA IT N G G PE N 48/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 2 Nopember 2011 yang dimohon I T banding; AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
N A L I D GA N PE
I G NG I T
AN S TU Dalam Eksepsi: U P
A T TA
MENGADILI SENDIRI
- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi
N I/Pembanding; --------------------------------------------------------------------SA Dalam Pokok Sengketa:
E
N A D
GA N PE
U T PU
M - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding; -------------------------------------G
A R A
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar NE biaya perkara dikedua
HA
tingkat pengadilan dan pada tingkatSA banding sebesar Rp.250.000,- (Dua
U A T ratus lima puluh ribu rupiah); A ---------------------------------------------------T GI G N TI N A LA dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ----- Demikian diputus I G D A EN P G N Negara Medan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 oleh kami :AN tata Usaha PE US N T A S R.O.BARITA SIRINGORINGO, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha UNegara P U T N A PU Medan selaku Ketua Majelis, H. ARPANI MANSUR, SH.,MH.,dan DJOKO DWI ED M A HARTONO, SH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi R Tata Usaha Negara A EGdi persidangan yang terbuka Medan, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan N HA A S oleh Ketua Majelis didampingi kedua untuk umum pada hari Kamis, 05 Januari 2012, U A TMAKMUR A Hakim Anggota tersebut, dibantu SITEPU, SH.,Panitera Pengganti T I GG Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang Pengadilan Tinggi Tata N Usaha TI Nkuasanya; ------------------------------------------------------------------A bersengketa maupun L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I ANGGOTA HAKIM D GA N PE dto,
HAKIM KETUA dto,
H. ARPANI MANSUR, SH.,MH
R.O.B. SIRINGORINGO, SH
dto,
dto,
DJOKO DWI HARTONO, SH.
PANITERA PENGGANTI
N A D
dto,
E M MAKMUR SITEPU, A SH R GA E N A AH S AU
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3.
AT T Biaya Meterai Putusan .........Rp. 6.000,GI G IN T Biaya Redaksi Putusan 5.000,N `.......Rp. A IL D A Perkara. ..........Rp. 239.000,Biaya G Proses N PE
AN Jumlah................................Rp. S U T PU (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
N A L DI A NG E P
G G N TI
AN S U T PU
GA N PE
AT T I
250.000,-
AH S AU
E N A
R A G
E M A
N A D
AN S U T PU
NG I T
G
TA A IT
AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
A G N PE
