PTSP; ANTARA KEBIJAKAN MAKRO DAN PRAKTIK-KONDISIONAL LAPANGAN Laode Ida Ombudsman RI
Dasar hukum PTSP UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. • Pasal 1 bagian ketentuan umum: pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. • Pasal 4 No.2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11/17/2016
2
Harapan melalui PTSP • Debirokratisasi (pemangkasan) jalur pelayanan publik menuju percepatan realisasi investasi untuk pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. • Pelepasan atau penghindaran jalur-jalur penghubung informal dalam proses-proses perizinan investasi, menjadi lebih transparan dan terukur melalui pendekatan sistem. • Meningkatnya daya tarik investasi di Indonesia, baik PMDN maupun PMA – menuju Indonesia berdaya saing signifikan kuat di pasar global. 11/17/2016
3
Dampak (Positif) PTSP dan Kebijakan Investasi Era Jokowi • Peringkat kemudahan berbisnis (EODB) dalam 2 tahun terakhir meningkat signifikan dari posisi 120 menjadi 91 dari 190 negara; kendati di Asia Tenggara masih berada di bawah Singapore (2), Malaysia (23), Thailand (46), (Brunai Darussalam (72), dan Vietnam (82) (rilis World Bank, Oktober 2016). • Komitemen investasi meningkat secara signifikan: sampai dgn Februari 2016 menembus angka 561 triliun (naik 147% disbanding dengan tahun sebelumnya. Diperkirakan realisasi atas komitmen itu akan berkisar 50%) dampak dari paket kebijakan ekonomi dari kemudahan perizinan (BKPM, 2016). 11/17/2016
4
Problem praktis di lapangan
SP merupakan bagian akhir (hilir) dari penyelesaian perizinan (bisa dengan sangat cepat – hkan bisa tiga jam selesai), tapi penentu sebuah urusan adanya di hulu (berbagai instansi h ewati untuk mewujudkan suatu izin usaha/investasi, baik di daerah maupun di pusat); ilaku pelayan dan yang dilayani: dipengaruhi oleh persepsi berangkat dari praktik atau trad ng sudah lama berlangsung (suka mempersulit dan transaksional – jalan pintas); erbatasan penunjang percepatan pelayanan (sarana dan prasarana atau infrastruktur masuk IT dan enerji listrik – khususnya di daerah-daerah luar Jawa); nyaknya peraturan yang tidak konsisten (tumpeng tindih) yang menjadikan lama bahkan ta kepastiannya suatu rencana bisnis/investasi (termasuk lemahnya penegakkan dan kepasti kum). mberdaya manusia di instansi-instansi hulu yang masih belum sesuai dengan yang diharap masuk akibat dari penempatan pejabat/aparat berbasis kepentingan politik; ak adanya kepastian waktu dalam proses-proses mengurus perizinan (termasuk praktik ad u pintu tapi “banyak meja”), terlebih dalam kaitan dengan kepastian lahan; amika politik lokal yang terkadang tak menentu (pejabat politik dengan agenda kebijakan estasi berikut gerbong klien beisnisnya, apalagi terjadi perbedaan latar belakang dan pentingan politik antara satu pejabat politik dengan pejabat politik lainnya yang terkait); mahnya koordinasi pejabat (kelembagaan) pusat-daerah dalam proses-proses pengurusan 11/17/2016
5
tatistik Pengaduan Masyarakat Terkait Sektor Investasi Usaha dan btansi Pendukung Investasi Usaha Lainnya (Listrik, Pertanahan, dl
11/17/2016
6
Agenda strategis • Perlu ada upaya pemerintah untuk memastikan pelayanan satu pintu mulai dari hulu sampai hilir dengan titik berat pada adanya kepastian syarat, waktu, dan biaya. Ini sekaligus untuk menurunkan agenda deregulasi perizinan. • Perlu memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung dalam mendorong pertumbuhan investasi. Setiap daerah perlu menyiapkan dan membuka ke publik data base tentang berbagai potensi investasi yang bisa dikembangkan, berikut berbagai kebijakan insentif sebagai perangsang bagi para investor. • Mendorong terciptanya aparat pelayan publik yang professional, yang tentu harus dimulai dengan adanya contoh konkit dari pimpinan, sampai pada penerapan reward and punishment system, termasuk di dalamnya peningkatan insentif aparat pelayan publik. 11/17/2016
7
Terima kasih Mari berdiskusi
11/17/2016
8
