Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusun untuk memenuhi dua kegunaan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang yang mencakup kebijakan-kebijakan kunci rekomendasi kebijakan berbagai hal terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai rancang bangun dalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia". Paparan teknis ini membahas: Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan. Tematema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi:
1
1.
Dimensi Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Makro Dan Sektoral;
2.
Desentralisasi Dan Pekerjaan Yang Layak: Menjalin Hubungan Dengan MDGs;
3.
Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Usaha (Pengembangan UKM dan Ekonomi Lokal dan Lapangan Kerja);
4.
Pengurangan kemiskinan kaum muda melalui perbaikan jalur dari sekolah menuju bekerja;
5.
Pengenbangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kelangsungan Hidup;
6.
Pengembangan Kemampuan untuk Pemenuhan Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hakhak di tempat Kerja;
7.
Buruh Anak di Indonesia;
8.
Perlidungan Sosial untuk Semua;
9.
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam Pasar Tenaga Kerja melalui Penguatan Dialog Sosial dan Tripartisme;
10. Migrasi: Peluang dan Tantangan Program Strategi Pengentasan Kemiskinan (PRSP) di Indonesia; 11. Jender dan Kemiskinan
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan
Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004 Pertama terbit tahun 2004 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak C i p t a D u n i a (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. _______________________________________________________________________________ ILO Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2003 ISBN 92 2 015540 0 _______________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas batas negara tersebut. Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.
2
Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:
[email protected] ;
[email protected]. Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia
PEMBANGUNAN DESA, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan
Sudah lama diakui bahwa pembangunan pedesaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pembangunan di pedesaan akan memiliki banyak pengaruh dampak pada perorangan, rumah tangga dan masyarakat baik dari segi penghasilan maupun indikator kualitas hidup lainnya. Ada manfaat langsung dan tidak langsung dari pembangunan prasarana yang sangat signifikan, baik dalam penciptaan kesempatan kerja maupun strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
3
Investasi dalam prasarana pedesaan berbasis sumber daya setempat dengan jelas memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan kondisi sosial masyarakat pedesaan, maupun berbagai indikator ekonomi seperti peningkatan penghasilan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Manfaat sosial meliputi penghematan waktu, akses yang lebih mudah ke sekolah dan sarana kesehatan, serta makin baiknya arus informasi. Pembangunan prasarana pedesaan memberikan kontribusi dalam pencapaian Millenium Development Goals (MGDs = Sasaran Pembangunan Milenium). Ini penting artinya untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan (mengurangi setengah dari penduduk yang hidup dengan biaya di bawah US$ 1 per hari), meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan (menjamin ketersediaan pendidikan dasar, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu melahirkan), serta memperbaiki kondisi kehidupan (menjamin kelestarian lingkungan dengan, antara
Pendahuluan
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan lain, mengurangi setengah dari penduduk yang tidak mempunyai akses tetap ke air minum yang aman). Prasarana pedesaan dalam konteks ini didefinisikan sebagai prasarana berskala-kecil di daerah pedesaan meliputi jalan, air bersih, sistem irigasi, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan pasar. 1 Kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi antara lain dengan merangsang pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan pemberian layanan di tingkat daerah. Pembangunan prasarana pedesaan akan menciptakan peluang berkembangnya dua dimensi tadi. Pentingnya pembangunan prasarana pedesaan dari perspektif pengentasan kemiskinan dibahas lebih rinci dalam bagian-bagian berikut ini.
Tinjauan Umum Sektor Pertanian di Indonesia
4
Nilai strategis sektor pertanian dalam keseluruhan pembangunan ekonomi di negaranegara berkembang seperti Indonesia, sangat signifikan. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor seperti sumber makanan, sumbangannya terhadap dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), kaitannya dengan sektor lain, dan yang terpenting, sektor pertanian menjadi sumber kesempatan kerja. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertanian memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat (ADB, 2002). Meskipun pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB turun dari 24 persen pada tahun 1980 menjadi 16,5 persen pada tahun 2000, sektor ini tetap menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDB pada tahun 1999, yang bahkan naik ke posisi kedua setelah krisis. Namun demikian, tingkat pertumbuhan sektor pertanian tergolong lambat, yaitu 3,8 persen per tahun pada kurun waktu 1980an dan menurun menjadi 2,9 persen pada tahun
1
Tim Koordinasi untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (CITRID) mendefinisikan infrastruktur pedesaan sebagai infrastruktur fisik yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti jasa ekonomi dan sosial bagi masyarakat pedesaan. Lihat: Rural Infrastructure for Development by CITRID, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Jakarta, January 2003.
1990 sampai 1995. 2 PDB per kapita di sektor pertanian pada tahun 2000 hanya seperlima dari PDB per kapita sektor non-pertanian. Rendahnya pertumbuhan di sektor pertanian dihasilkan oleh rendahnya produktivitas. Pada kenyataannya, produktivitas pertanian adalah yang terendah dibanding dengan sektor-sektor lain. Misalnya, pada tahun 1997, produktifitas buruh tani hanya tiga persen dari produktifitas buruh sektor jasa –pada 2001 naik menjadi tujuh persen. Sementara itu, produktivitas buruh pertanian adalah 60% dari jasa layanan masyarakat dan kemudian turun menjadi 47 persen pada periode yang sama. Kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia tetap tinggi. Meskipun persentase orang yang bekerja di sektor pertanian terus menurun, angka absolutnya tetap saja tinggi. Persentase pekerja di sektor pertanian naik setelah krisis, dari 40,73 persen pada 1997 menjadi 46,54 persen pada tahun 2001, lebih dari separuhnya adalah wanita (BPS, 2002). Walaupun ada banyak program pemerintah yang membantu para petani, banyak di antara mereka yang tetap berada pada posisi yang tidak menguntungkan seperti dalam hal akses ke pasar, layanan sosial, jaminan dan perlindungan sosial, serta kesulitan memperoleh kredit.
5
Jam kerja di sektor pertanian cenderung sangat panjang, terutama selama musim tanam dan musim panen, dan jam kerja pendek selama musim paceklik. Pada saat musim paceklik, banyak pekerja di pedesaan mencari pekerjaan di sektor informal di perkotaan. Sifat pekerjaan yang musiman diikuti juga oleh upah rendah dalam sektor pertanian. Data dari BPS menunjukkan bahwa penghasilan bulanan rata-rata pekerja di sektor pertanian adalah yang terendah di antara sektor ekonomi lainnya. Kondisi pekerja tani wanita bahkan lebih buruk lagi, sebagian besar tergolong pekerja tidak tetap dan sebagian lagi menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar. Data BPS tahun 2001 menunjukkan bahwa 65 persen wanita yang bekerja di pertanian dipekerjakan sebagai pekerja tanpa upah. Lebih jauh lagi, pekerja wanita di sektor pertanian hanya 2
Di sektor pertanian, setengah dari nilai tambah datang dari tanaman pangan, diikuti perkebunan dan holtikultura; perikanan, kehutanan, dan peternakan berturut-turut menyumbang 17-19 persen, dan 9-12 persen.
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan mendapatkan upah setengah dari yang diperoleh pekerja pria. Upah wanita pekerja adalah 53 persen dari upah pria pada tahun 1997 dan meningkat menjadi 56 persen pada tahun 2000. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika sektor pertanian termasuk kelompok yang paling miskin di Indonesia. Para petani di Indonesia memiliki lahan yang produktivitasnya sangat rendah dengan luas lahan yang sangat sempit seluas kurang dari 0,1 hektar, sebagian besar di daerah pertanian yang hanya mengandalkan hujan (bukan irigasi), dan banyak dari petani di Jawa adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Di Jawa, sebagian besar petani miskin adalah petani penggarap dan petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Di luar Jawa, mereka cenderung menjadi petani kecil dengan lahan terbatas. Sudah begitu, pertanian adalah salah satu dari tiga lapangan kerja paling berbahaya, bersama pertambangan dan konstruksi (ILO, 2001). Seperti di negara berkembang lainnya, pekerja pertanian di Indonesia tidak disertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja, karena tidak ada program seperti itu yang disediakan untuk mereka atau karena pekerja pertanian tidak disertakan dalam skim jaminan yang umum diberlakukan. Karena sebagian besar pekerja pertanian dianggap sebagai pekerja informal, kemungkinan besar mereka tidak akan tercakup oleh sistim pengawasan perburuhan.
6
Walaupun pada kenyataannya pertanian menjadi sumber utama lapangan kerja, sektor pertanian ini jutsur menggambarkan betapa tingginya tingkat kemiskinan. Sebagian besar pekerja di pedesaan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seringkali tanpa makanan, air bersih atau sanitasi atau akses ke layanan kesehatan atau jasa sosial lainnya yang memadai. Lingkaran setan tingkat kesehatan yang rendah, kemampuan kerja yang sudah menurun, produktivitas rendah, dan usia harapan hidup yang lebih pendek adalah hasil dari banyak kehidupan di pedesaan keciali ada intervensi sosial yang berusaha mengatasi berbagai problem seperti kesempatan kerja tidak tetap dan bermutu rendah, upah yang rendah dan tidak adanya jaminan sosial.
Mengingat begitu pentingnya sektor pertanian, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijaksanaan dan programnya untuk memberikan prioritas pada pembangunan pertanian (Program Pembangunan Nasional/PROPENAS 2000-2004). Departemen Pertanian telah menetapkan agribisnis menjadi strategi besar dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.
Proses desentralisasi di Indonesia telah menetapkan bahwa pelayanan prasaranan pedesaan menjadi salah satu di antara berbagai tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Salah satu manfaat utama otonomi daerah adalah bahwa hal itu memungkinkan pemerintah daerah lebih dekat dengan warganya, memungkinkan tercapainya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan warganya, dan menciptakan metoda yang lebih efisien dalam penyusunan, pengelolaan dan pelayanan kepada mereka.
7
Kendati desentralisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan, misalnya pemerintah daerah mungkin belum siap dan belum mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban mereka, kemampuan daerah dalam hal sumber daya dan sumber daya manusia (SDM) tidak cukup kuat untuk melaksanakan berbagai fungsi, namun yang lebih penting adalah bahwa sistem perimbangan keuangan antarpemerintah sudah disusun dengan baik dan ada pertanggung-jawaban untuk menghindari terjadinya situasi di mana “korupsi justru didorong ke daerah”. Dengan demikian, nyatalah bahwa pengembangan kemampuan di level pemerintah daerah menjadi salah satu masalah yang sangat penting. Dan ILO dapat membantu mengembangkan prosedur lebih lanjut dan alat-alat pembangunan prasarana pedesaan (lihat boks di bawah).
Perlunya Desentralisasi
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan Pengembangan kemampuan di level pemerintah daerah adalah satu masalah yang sangat penting. ILO Employment Intensive Investment Programme (EIIP), yang di kawasan Asia-Pasifik diwakili oleh ASIST-AP, sudah melaksanakan kegiatan di daerah untuk membantu mengembangkan prosedur dan alat-alat untuk pembangunan prasarana pedesaan di tingkat daerah. Pekerjaan ini didasarkan pada pengalaman desentralisasi yang sama di kawasan Asia1 . Upaya penting dalam kaitannya dengan soal ini sedang dibuat oleh Sustainable Rural Infrastructure Development Project (SRIDP). Proyek ini merupakan kerangka kerjasama antara ILO dan Coordinating Team on Rural Infrastructure Development (CTRID) untuk tahun 2003-2004. Proyek ini akan memusatkan perhatian pada tiga konsep teknis utama: perencanaan prasarana tingkat daerah, pemanfaatn kontrak-kontrak berskala-kecil, dan pemeliharaan prasarana berbasis tenaga kerja. Semua itu akan diimplementasikan dalam satu provinsi yang akan dipilih oleh CTRID untuk dijadikan proyek percontohan. Dengan cara itu bisa diambil kesimpulan dan pelajaran untuk menyusun strategi dan kebijakan lokal dan nasional sebelum akhirnya dikembangkan di daerah lain. Sebagai tambahan, proyek ini akan mengembangkan materi pelatihan dan rambu-rambu untuk pengembangan kemampuan bagi pembangunan prasarana pedesaan di tingkat daerah.
Penciptaan Peluang
8
Investasi dalam prasarana pedesaan akan menciptakan peluang pembukaan lapangan kerja dan penghasilan. Infrastruktur di daerah secara tidak langsung akan membuat akses mereka untuk menciptakan peluang kerja dan mendapatkan penghasilan meningkat. Jalan desa memberikan akses ke pasar dan pusat-pusat kesempatan kerja. Jalan desa juga membuka peluang sektor angkutan pedesaan berkembang. Pada gilirannya, angkutan pendesaan ini akan memberikan manfaat baik pemilik dan operator angkutan pedesaan, maupun industri pemasok jasa angkutan pedesaan. Keterkaitan ke depan dan ke belakang akan merangsang pembangunan ekonomi setempat dan dapat membuahkan peluang memperoleh penghasilan tambahan bagi kaum miskin di pedesaan. ILO memperkenalkan penggunaan kebijakan dan praktek investasi berbasis-buruh. ILO juga telah
mengembangkan teknologi berbasis buruh (Labourbased Technology/LBT) untuk memaksimalkan peluang kesempatan kerja bagi buruh (terampil atau tidak-terampil) selama masa pembangunan dan pemeliharaan prasarana, dengan dukungan peralatan ringan, di bawah kondisi keuangan yang terbatas, standar mutu rekayasa yang layak, serta pelaksanaan tepat-waktu. Metode kerja berbasisburuh sering memeliki daya saing yang kuat dan dapat memberikan alternatif yang langgeng bagi metode pembangunan yang berbasis peralatan tradisional. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program-program prasarana berbasisburuh: • Menghabiskan biaya 10-30% lebih murah ketimbang teknik-teknik berbasis peralatan (equipment-intensive techniques). • Mengurangi penggunaan mata uang asing 50-60 persen. • Menciptakan kesempatan kerja 3-5 kali lebih banyak untuk investasi yang sama. Dua komponen pekerjaan ILO yang sedang dilaksanakan di bawah Sustainable Rural Infrastructure Development Project (SRIDP) yang bisa memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja adalah pengembangan prosedur dan rambu-rambu untuk tender pengadaan barang di daerah dan tender di kalangan pengusaha kecil, serta pengembangan sistem pemeliharaan berbasisburuh.
9
Kontraktor kecil memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana pedesaan di Indonesia. Industri kontraktor yang ingin berkembang di daerah pedesaan membutuhkan lingkungan yang kondusif, dokumentasi kontrak yang sesuai, pelatihan untuk kontraktor lokal, dan pengembangan kemampuan administrasi pembuatan kontrak yang efisien di kalangan pengawai pemerintah daerah. Sistem pemeliharaan prasarana pedesaan yang bagus akan menghemat sumber daya yang terbatas yang dihasilkan dari investasi sebelumnya, dan akan tetap memberikan manfaat atas aset-aset yang baru terutama menyangkut kesempatan kerja dan peluang memperoleh penghasilan. Peningkatan penggunaan sumber daya setempat merupakan
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan kunci pengembangan sistem dan praktek-praktek pemeliharaan yang sekarang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini oleh penguasa setempat dengan memperkerjakan kontraktor kecil dapat menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menjamin bahwa prasarana itu tetap dapat dipelihara sebagaimana mestinya.
Pemberdayaan masyarakat:
Penekanan perlu diberikan pada pendekatan berbasis-masyarakat dalam melaksanakan investasi di infrastruktur, dengan mengembangkan kemampuan masyarakat, produsen, dan penyedia jasa pelayanan setempat dalam berorganisasi dan bernegosiasi. Pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan baik dengan manajemen maupun pemeliharaan proyek-proyek prasarana. Pelibatan masyarakat dalam pekerjaan pemeliharaan merupakan wahana lain untuk memberdayakan masyarakat. Dampak dan kelangsungan prasarana pedesaan sebagian didasarkan pada partisipasi unsur setempat selama perencanaan dan pemeliharaan. Penggunaan sumber-sumber daya setempat termasuk buruh dan penguatan kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara prasarana harus dilihat sebagai faktor penentu dalam memberikan akses berkelanjutan di daerah pedesaan. Sistem pemeliharaan berbasisburuh tingkat daerah akan menggunakan kontraktor berskala-kecil untuk kegiatan pemeliharaan. Masyarakat setempat dapat mengambil tanggung jawab memprakarsai pekerjaan ini dan mempelajari, memilih dan mengawasi kontraktor kecil dimaksud.
10
Untuk memerangi diskriminasi, pendekatan berbasis-masyarakat sangat bermanfaat dalam menyediakan apa yang dibutuhkan wanita miskin, misalnya, dengan mengusahakan pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan akses yang sama terhadap pelatihan dan pekerjaan.
Pekerjaan ILO dalam perencanaan di level lokal (IRAP) memperkuat proses partisipasi yang sudah ada di tingkat pemerintah daerah. Alat-alat IRAP dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi prioritas investasi prasarana pedesaan yang akan menjawab kebutuhan riil yang bisa diakses masyarakat miskin (pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, pelayanan transportasi, pemasaran). Masyarakat berpartisipasi dalam proyek ini dengan bersama-sama mengkaji akses mereka dan mengidentifikasi prioritasprioritas untuk investasi. Praktek, prosedur, dan kemampuan masyarakat lokal dalam bernegosiasi dan berpartisipasi akan dikembangkan. ILO saat ini sedang memperkenalkan alat-alat IRAP di 4 propinsi.
Pembangunan kemampuan dalam kaitannya dengan pengembangan ketenagakerjaan yang didasarkan pada teknologi untuk infrastruktur investasi publik akan membantu pencapaian target kaum termiskin. Penting artinya bahwa proyekproyek berbasis buruh menetapkan tingkat upah (pada umumnya setara dengan tingkat upah minimum) yang membantu keluarga-keluarga yang terlilit kemiskinan. Tapi, pada yang sama, besarnya upah tersebut jangan sampai menarik pekerja dari sektor-sektor lain. Dengan demikian, dalam konteks pengembangan kemampuan, konsultasi berbasismasyarakat penting artinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, sekaligus menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun memang sesuai dengan prioritas daerah setempat.
11
Skim penciptaan lapangan kerja berbasis-buruh merupakan alat yang ampuh untuk membuka kesempatan kerja pada masa krisis. Kelebihan program padat-karya seperti ini terutama adalah upah dan penghasilan didistribusikan kepada para pekerja yang umumnya tidak terampil dan miskin. Karena upah biasanya didasarkan pada ketentuan upah minimum, program ini akan menentapkan sendiri targetnya, yaitu mereka yang tergolong paling miskin dalam masyarakat. Perubahan teknologi dari yang semula menitikberatkan pada modal menjadi pada buruh dalam program investasi
Perlindungan Sosial
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan utama akan memberikan dampak yang besar bagi penciptaan kesempatan kerja. Suatu studi yang dilaksanakan oleh ILO setelah Krisis Keuangan Asia menunjukkan bahwa sekitar 200.000 kesempatan kerja dapat diciptakan setiap tahun selama kurun waktu 5 tahun melalui penggunaan Teknologi Berbasis-Buruh secara lebih meluas dan lebih disesuaikan, dalam program pembangunan prasarana di Indonesia.3 Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, toh masih banyak rakyat Indonesia yang tetap berhadapan dengan kerentanan. Kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan atau tinnginya belanja kebutuhan yang di luar perkiraan dapat mendorong orang kembali ke bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dimana 75% dari orang miskin berada. Pemerintah telah mengembangkan berbagai gagasan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam waktu cepat.4 Hasil dari program-program seperti ini menjadi sangat penting di daerah pedesaan. Karena itu, skim penciptaan lapangan kerja berbasis buruh masih tercatat sebagai yang paling berhasil dalam upaya mengatasi dampak krisis dalam jangka pendek. Indonesia akan terus mengalami situasi krisis (regional) walaupun ini mungkin tidak terkait dengan krisis 1997. Untuk mengatasi problem pengembangan dan pelaksanaan program yang terburu-buru --tanpa persiapan, partisipasi, rancangan dan pelatihan yang memadai-- dan untuk memperkuat alat-alat alat yang terbukti ampuh dalam kondisi krisis, dapat dikembangkan suatu strategi menyeluruh yang memanfaatkan model padat karya sebagai jaring pengaman sosial. Hal ini meliputi peran dan tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat.
12 3
Lihat “Project Document for technical Support and Training Targeting the Creation of 1,2 Jobs in Indonesia” ILO/AusAid/BAPPENAS/Public works 1999”.
4
Di antara yang lain, pemerintah Indonesia telah merevisi program padat karya. Program padat karya secara umum digunakan di Indonesia sejak 1970-an untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan melalui pembangunan infrastruktur. Tapi program ini dihentikan padatahun 1990-an. Program padat karya menghadapi banyak masalah . Kendati demikian, program jaring pengaman sosial dalam jangka pendek tetap efektif.
Program padat karya dalam jangka pendek untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan penghasilan di daerah pedesaan dapat memunculkan dampak berarti bagi program pengentasan kemiskinan. Tujuan utama dari pemikiran ini adalah mengembangkan pengaturan kelembagaan standar yang memadai (sekarang Indonesia sudah terdesentralisasi), mekanisme manajemen yang efektif, pendekatan dan petunjuk pelaksanaan pelatihan, ketika merancang dan melaksanakan program padat karya di daerah dalam situasi krisis.
• Pembangunan pertanian yang berkelanjutan akan mendukung pembangunan daerah pedesaan. Pertumbuhan sektor pertanian yang kuat dan berbasis buruh bisa dipertahankan dengan tingkat investasi yang memadai dalam prasarana, teknologi pertanian yang cocok (seperti keanekaragaman tanaman dan kemampuan pranata pedesaan yang kokoh. Pembangunan daerah pedesaan yang berkelanjutan diharapkan bisa menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan. Hal ini akan mendorong para pekerja di pedesaan untuk tetap tinggal dan bekerja di desa mereka. Hal ini dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan perekonomian perkotaan dan pedesaan.
13
• Pola kepemilikan tanah merupakan prasyarat penting. Pengelolan tanah dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah itu, termasuk pemberian sertifikat tanah merupakan komponen penting dari kebijakan anti kemiskinan. Harus ada keinginan politik yang kuat untuk melaksanakan pengaturan pertanahan (land reform) di Indonesia karena kepemilikan tanah yang tidak merata dan tidak adanya jaminan sosial atas hak-hak orang miskin atas tanah bisa menjadi hambatan bagi pembangunan pedesaan yang lebih kokoh. • Karena orang miskin di pedesaan menjadi semakin tergantung pada kegiatan non-pertanian sebagai sumber penghasilan mereka, maka langkah-langkah untuk merangsang penghasilan pedesaan non-pertanian menjadi demikian
Rekomendasi
Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja dan Peluang Memperoleh Penghasilan penting dalam upaya pengetasan kemiskinan. Sejalan dengan strategi Departemen Pertanian bahwa usaha pertanian menjadi koridor pembangunan pedesaan, maka pengembangan usaha pertanian skala kecil/mikro bisa digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan penghasilan para petani. • Memperkuat kemampuan pemerintah setempat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana pedesaan dengan menggunakan pendekatan prasarana pedesaan yang berkelanjutan untuk pembangunan daerah yang reguler dan untuk situasi krisis. • Mengembangkan alat-alat dan program-program yang diarahkan kepada wilayah-wilayah dan masyarakat-masyarakat yang paling miskin dan paling rawan secara berkesinambungan. Sehingga konsultasi dan koordinasi intensif dengan masyarakat setempat merupakan hal penting, selain melibatkan mereka di semua tingkatan program (rancangan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan). • Pendekatan berbasis masyarakat sangat berguna dalam upaya menangani kebutuhan perempuan miskin. Pendekatan ini bisa membantu meningkatkan kesetaraan dan kesejajaran dalam pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam fungsi-fungsi teknis dan pengawasan proyek yang dikelola oleh masyarakat bisa membantu menanggulangi bias berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja perempuan.
14
