ANALISIS KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN KOTA BEKASI Oleh : Andi Sopandi, M.Si ABSTRACT
Manpower planning is a systematic planning process which is used as the basis and reference for the formulation of policies, strategies and implementation of sustainable employment development program. Therefore, it needs analysis of potential input, process, output and employment in a comprehensive impact. The goal of this study to determine the condition, potential and problems related to employment and to plan a strategy to increase employment in the City of Bekasi. The results showed that economic conditions, conditions of the region, social and cultural conditions is very conducive to the development of employment in the City of Bekasi. Based on the results of SWOT analysis in mind that strategic workforce planning is an appropriate strategy to eliminate weaknesses and optimize opportunities. Keyword: Strategic Planning, Input, Process, Output dan Employment impact I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Permasalahan klasik yang sering muncul dalam ketenagakerjaan, yaitu masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), upah minimum kota (UMK), sengketa ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja. Masalah-masalah lainnya seperti keterbatasan lapangan kerja dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dan keahlian para pencari kerja. Sementara itu permasalahan utama ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah adalah masalah pengangguran. Secara umum, pemicu utama pengangguran sebenarnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama PHK massal.
87
Di Kota Bekasi, pengangguran terbuka yang diindikasikan dengan indikator pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pada tahun 2000 tercatat sebanyak 31.488 orang sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 42.376 orang. Sementara itu, pencari kerja yang ditempatkan/mendapat pekerjaan hanya sebanyak 2.048 orang (6,50%) pada tahun 2000 dan sebanyak 2.197 orang (5,16%) pada tahun 2008. Tingginya angka pencari kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Bekasi sangat terbatas ditambah lagi keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja masih banyak yang berada di bawah standar kualifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Hal demikian dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para pencari kerja yang terdaftar sebagian besar berpendidikan tamat SD, SMP dan SMA/SMK, pada tahun 2000 yakni mencapai 90,59% sedangkan pencari kerja dengan latar belakang akademi dan universitas hanya sebanyak 9,41%. Sementara itu pada tahun 2008 para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan tamat SD, SMP dan SMA/SMK masih sebesar 70,30%, sedangkan pencari kerja dengan latar belakang akademi dan universitas sebanyak 29,70% . Berdasarkan realitas di atas diperlukan strategi dan inovasi baru dalam perencanaan tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik melalui penambahan lapangan kerjalapangan kerja baru maupun lewat pendekatan peningkatan keahlian dan ketrampilan para pencari kerja dengan melibatkan lembaga latihan ketrampilan (LPK) atau balai latihan kerja (BLK).
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Bekasi sangat
berkepentingan untuk Menyusun Masterplan/Rencana Induk Ketenagakerjaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan tenaga kerja baik tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya Masterplan/Rencana Induk tersebut diharapkan arah kebijakan dan strategi pengurangan pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai mana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008-2013 bisa diwujudkan dengan baik.
88
1.2 Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kondisi dan potensi ketenagakerjaan di Kota Bekasi? 2) Bagaimanakah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perencanaan ketenagakerjaan Kota Bekasi? 3) Bagaimanakah strategi peningkatan ketenagakerjaan di Kota Bekasi? 1.3 Tujuan
Tujuan kajian ini adalah: 1) Mengidentifikasi kondisi dan potensi ketenagakerjaan di Kota Bekasi. 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perencanaan ketenagakerjaan Kota Bekasi. 3) Merumuskan strategi peningkatan ketenagakerjaan di Kota Bekasi untuk memecahkan permasalahan dan penyusunan strategi kebijakan ketenagakerjaan. II METODOLOGI KAJIAN
Kajian dalam rangka Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk membuat perencanaan ketenagakerjaan baik perihal penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, rencana penyerapan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja maupun pendayagunaan tenaga kerja.
Untuk itu ruang lingkup kajian meliputi seluruh aspek
pembangunan ketenagakerjaan mulai dari potensi sumber daya manusia tenaga kerja yang dimiliki Kota Bekasi, potensi ekonomi dan potensi kelembagaan ketenagakerjaan yang telah ada, kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang telah diterapkan, sampai dengan keterlibatan semua unsur pelaku utama pembangunan bidang ketenagakerjaan. Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Analisis Sektor Ekonomi Basis; 2) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja; 3) Analisis elastisitas tenaga kerja; dan 4) Analisis Neraca Tenaga Kerja; serta 5) Analisis SWOT. Kelima tools analisis tersebut merupakan alat analisis utama. Sedangkan alat analisis pendukung yang akan digunakan adalah : 1) Angka partisipasi angkatan kerja; 2) Rasio Ketergantungan; dan 3) Piramida penduduk.
89
III HASIL PENELITIAN 1.1 Analisis Sektor Ekonomi Basis dan Tenaga Kerja Basis
Berdasarkan hasil analisis sektor ekonomi basis di tingkat regional (ordo Jabodebek/ Jakarta Bogor Depok dan Bekasi), Kota Bekasi memiliki 9 (Sembilan) sektor basis dengan nilai LQ diatas 1 (satu) yaitu : industri, listrik, gas, air bersih, restoran, perdagangan, jasa angkutan, pertanian dan jasa pemerintahan umum. Kesembilan sektor tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Gambar di bawah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bekasi didominasi oleh kesembilan sektor di atas, masing-masing berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan output ekonomi daerah (PDRB). Dari sisi ketenagakerjaan, hasil analisis serapan tenaga kerja pada perusahaan skala sedang (perusahaan yang memiliki karyawan/tenaga kerja sebanyak 25-99 orang) dan perusahaan skala besar (perusahaan yang memiliki karyawan/tenaga kerja diatas 100 orang) menunjukkan bahwa perusahaan di bidang industri menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 68,71%, disusul perusahaan di bidang perdagangan sebesar 13,84%, urutan selanjutnya adalah perusahaan di bidang jasa perusahaan dan pelayanan kesehatan masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 13,84% dan 6,03%. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan di bidang lainnya seperti lembaga pendidikan, keuangan, pariwisata/hiburan, bangunan dan jasa-jasa lainnya hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 5%.
INDUSTRI (1,61)
RESTORAN (1,71)
JASA ANGKUTAN (1,17)
LISTRIK (2,41)
PERDAGANGAN (1,51)
PERTANIAN (1,42)
GAS (8,50)
AIR BERSIH (1,02)
JASA PEMERINTAHAN UMUM (1,23)
Sumber : Kajian Pengembangan Ekonomi Regional, 2008 (diolah).
Gambar 1 Sektor Ekonomi Basis
90
Gambar 2 Serapan Tenaga Kerja pada Perusahaan Skala Sedang dan Besar 1.2 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan tenaga kerja (Serap TK) merupakan perbandingan antara selisih tenaga kerja (∆TK) dari penyerapan tenaga kerja pada tahun t (TKt) dan penyerapan tenaga kerja pada tahun t-1 (TKt-1) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Analisis penyerapan tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya seberapa banyak tenaga kerja yang dapat terserap untuk setiap kenaikan 1% LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Tabel 1. Daya Serap Tenaga Kerja Akibat Pertumbuhan Ekonomi LAPANGAN USAHA UTAMA
Pertanian
TENAGA KERJA
∆ TK
LPE
SERAP
(ORANG)
(ORANG
(%)
TK PER
TAHUN
TAHUN
2007
2009
9,854
21,422
Industri Pengolahan
210,366
191,259
Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa
186,323
Dan
Bangunan,
)
1% LPE
11,568
-0.54
(21,258 )
19,107
-0.69
27,679
234,774
48,451
6.84
7,080
233,457
241,705
8,248
7.81
1,056
200,647
221,962
21,315
10.51
2,027
840,647
911,122
70,475
4.13
17,057
-
Ako-Modasi Jasa
Kemasyarakat-An,
Sosial
Perorangan Lainnya
(Pertambangan,
Listrik, Gas, Air Minum, Angkutan) JUMLAH
91
Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap peningkatan LPE 1% akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha utama sebanyak 17.057 orang. Lapangan usaha yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan peningkatan LPE adalah lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan- rumah makan- jasa akomodasi masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 27.679 pekerja dan 7.080 pekerja. 1.3 Analisis Elastisitas Tenaga Kerja
Analisis elastisitas tenaga kerja sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan peningkatan output ekonomi daerah (LPE 1%) terhadap persentase daya serap tenaga kerja. Tabel 2 menunjukkan bahwa elastisitas tenaga kerja di Kota Bekasi untuk tahun 20072009 sebesar 2,03%.
Artinya setiap perubahan kenaikan output ekonomi daerah (LPE 1%)
mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,03%. Penyerapan tenaga kerja sektor lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor-sektor lapangan usaha lainnya yaitu 13,16%. Sedangkan sektor lapangan usaha pertanian berpengaruh negative sebanyak -251,73%. Tabel 2 Daya Serap Tenaga Kerja Akibat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2009 TENAGA KERJA LAPANGAN USAHA UTAMA
Pertanian
(ORANG) TAHUN
TAHUN
2007
2009
LPTK
LPE
(%)
(%)
ELASTISITAS
9,854
21,422
117.39
-0.54
-215.73
Industri Pengolahan
210,366
191,259
-9.08
-0.69
13.16
Perdagangan, Rumah Makan Dan
186,323
234,774
26.00
6.84
3.80
233,457
241,705
3.53
7.81
0.45
200,647
221,962
10.62
10.51
1.01
840,647
911,122
8.38
4.13%
2.03
Jasa Ako-Modasi Jasa Kemasyarakat-An, Sosial Dan Perorangan Lainnya (Pertambangan, Bangunan, Listrik, Gas, Air Minum, Angkutan) JUMLAH
92
1.4 Analisis Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (RK-Total) didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan Tua (RK-Tua) diperoleh dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Dan untuk Rasio
Ketergantungan Muda (RK-Muda) dihasilkan dari membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Tabel 3. Rasio Ketergantungan Penduduk URAIAN
Anak‐anak (0 ‐ 14 th) Dewasa (15 ‐ 64 th) Tua ( ≥ 65 th) JUMLAH
PENDUDUK
PERSENTASE
(JIWA)
(%)
RASIO KETERGANTUNGAN (RK)
596.083
25,70
35,81
1.664.498
71,76
-
58.937
2,54
3,54
2.319.518
100
39,35
3.5 Analisis Angka Partisipasi Angkatan Kerja Analisis Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Penghitungan APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) penduduk Kota Bekasi tahun 2009 mencapai 62,10%. Berdasarkan jenis kelamin, APAK laki-laki (81,53%) lebih tinggi, hampir dua kali lipat daripada APAK perempuan (42,37%), karena laki-laki biasanya berperan sebagai kepala rumah tangga yang memberi nafkah pada keluarga. Perkembangan APAK dari tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa penduduk angkatan kerja selalu lebih besar dari pada penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja
93
tahun 2004 sebesar 55,88% dan meningkat menjadi 62,10% pada tahun 2009. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja URAIAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
(%)
700.192
358.340
1.058.532
62,10
611.560
299.562
911.122
86,07
88.632
58.778
147.410
13,93
158.638
487.449
646.087
37,90
112.106
94.350
206.456
31,95
15.650
381.494
397.144
61,47
30.882
11.605
42.487
6,58
858.830
845.789
1.704.619
100,00
Tabel 5 . Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi TAHUN 2004 URAIAN
JUMLAH
(%)
TAHUN 2008 JUMLAH
TAHUN 2009
(%)
JUMLAH
(%)
Angkatan Kerja
755,374
55.88
1,004,681
62.09
1,058,532
62.10
Bekerja
651,090
86.19
931,307
92.70
911,122
86.07
Mencari Kerja
104,284
13.81
73,374
7.30
147,410
13.93
Bukan Angkatan
596,396
44.12
613,533
37.91
646,087
37.90
Sekolah
122,702
20.57
128,803
20.99
206,456
31.95
Mengurus Rumah
319,944
53.65
405,596
66.11
397,144
61.47
153,750
25.78
79,854
13.02
42,487
6.58
1,351,770
100.00
100.00
1,704,619
100.00
Kerja
Tangga LAINNYA JUMLAH
94
1,618,214
3.6 Analisis Neraca Tenaga Kerja
Analisis neraca tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui keadaan tenaga kerja di daerah. Dapat juga digunakan untuk merencanakan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Agar dapat menganalisis dan merencanakan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja dengan baik, maka diperlukan data-data pendukung sebagai berikut : 1) Proyeksi penduduk; 2) Proyeksi persediaan angkatan kerja; 3) Proyeksi penyerapan tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa LPP 3,03% (sesuai dengan asumsi proyeksi penduduk dalam dokumen RPJMD), maka dapat diproyeksikan kembali jumlah penduduk Kota Bekasi hingga tahun 2015 sebagaimana tabel berikut. Tabel 6 Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015 EKSISTIN KECAMATAN
LPP
PROYEKSI
G 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PONDOKGEDE
3.13%
231,389
238,631
246,101
253,804
261,748
269,940
278,389
JT.SAMPURNA
3.21%
86,936
89,727
92,607
95,580
98,648
101,814
105,082
JATIASIH
2.03%
183,461
187,185
190,985
194,862
198,818
202,854
206,972
BT.GEBANG
2.69%
102,563
105,322
108,155
111,064
114,052
117,120
120,271
BKS TIMUR
3.13%
266,277
274,611
283,207
292,071
301,213
310,641
320,364
RAWALUMBU
2.77%
229,326
235,678
242,207
248,916
255,811
262,897
270,179
BKS SELATAN
2.85%
175,231
180,225
185,361
190,644
196,078
201,666
207,413
BKS BARAT
2.76%
294,342
302,466
310,814
319,392
328,208
337,266
346,575
M.SATRIA
3.11%
169,097
174,356
179,778
185,369
191,134
197,079
203,208
BKS UTARA
3.01%
340,224
350,465
361,014
371,880
383,074
394,604
406,482
MUSTIKAJAYA
2.70%
140,051
143,832
147,716
151,704
155,800
160,007
164,327
PDK MELATI
3.10%
100,621
103,740
106,956
110,272
113,690
117,215
120,848
KOTA BEKASI
3,03%
2,386,239
2,454,901
2,525,559
2,598,273
2,673,103
2,750,110
2,319,518
Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia di atas 15 tahun, baik penduduk yang bekerja ataupun yang menganggur/ mencari pekerjaan. Proyeksi angkatan kerja tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 9. Penduduk angkatan kerja ini selanjutnya dijadikan sebagai data dasar potensi tenaga kerja daerah/ketersediaan tenaga kerja daerah. Proyeksi LPE Kota Bekasi yang baru menunjukkan bahwa pada tahun 2010 LPE
95
diproyeksikan sebesar 5.09%, kemudian menjadi 5,12% pada tahun 2011 dan pada akhir 2015 menjadi 6,07%.
Proyeksi LPE ini sangat moderat sehingga kemungkinan ketercapaiannya
sangat besar. Tabel 7. Proyeksi Angkatan Kerja Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015 URAIAN
Angkatan Kerja
EKSISTING
PROYEKSI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,004,681
1,058,532
1,443,248
1,484,776
1,527,511
1,571,490
1,616,749
1,663,325
613,533
646,087
942,991
970,125
998,048
1,026,783
1,056,354
1,086,786
2,238,717
2,319,518
2,386,239
2,454,901
2,525,559
2,598,273
2,673,103
2,750,110
Bukan Angkatan kerja
Jumlah Penduduk
Proyeksi penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2015 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis ketersediaan tenaga kerja dan proyeksi LPE serta elastisitas tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 . Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015 PENYERAPAN TENAGA
TAHUN
LPE (%)
2010
5,09
999,296
2011
5,12
1,087,990
2012
5,25
1,178,935
2013
5,38
1,272,133
2014
5,65
1,370,008
2015
6,07
1,475,158
KERJA (ORANG)
Perhitungan perbandingan antara persediaan tenaga kerja dan kebutuhan kenaga kerja /penyerapan tenaga kerja disajikan dalam tabel neraca angkatan kerja Kota Bekasi sebagaimana berikut ini.
96
Tabel 9 Proyeksi Neraca Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2010-2015 KETERSEDIAAN TAHUN
TENAGA KERJA (ORANG)
KEBUTUHAN TENAGA
PERSENTASE PENGANGGURAN
KERJA
PENGANGGURAN (%)
(ORANG)
2010
1,443,248
999,296
443,952
30.76%
2011
1,484,776
1,087,990
396,786
26.72%
2012
1,527,511
1,178,935
348,576
22.82%
2013
1,571,490
1,272,133
299,357
19.05%
2014
1,616,749
1,370,008
246,741
15.26%
2015
1,663,325
1,475,158
188,166
11.31%
3.7 Analisis SWOT 3.7.1 Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Key success Faktors/KSF)
Identifikasi KSF dilakukan dengan cara menyusun daftar KSF potensial yang berhubungan dengan penyusunan masterplan ketenagakerjaan. KSF potensial diperoleh dari hasil analisis kualitatif melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden di lapangan. Hasil identifikasi KSF untuk acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan sebagai berikut: 1)
Rencana tenaga kerja
19) Pasar bebas dan tenaga kerja global
2)
Upah minimum Kota (UMK)
20) PPTKIS
3)
Peraturan daerah dan peraturan lainnya.
21) Apindo
4)
Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE)
22) Serikat buruh/pekerja
5)
Jumlah perusahaan besar dan menengah
23) Informasi ketenagakerjaan
6)
Ketersediaan tenaga kerja
24) Pengawas ketenagakerjaan
7)
Kebutuhan tenaga kerja
25) Letak geografis wilayah
8)
Pengangguran
26) Infrastruktur kota
9)
Pemutusan hubungan kerja
27) Sektor ekonomi basis
10)
Penyelesaian sengketa buruh dan pengusaha
28) Kondisi sosial budaya
11)
Fasilitasi tripatrit
29) Keamanan dan ketertiban
97
12)
Jumlah balai latihan kerja
30) Tenaga kerja luar daerah
13)
Pertumbuhan perusahaan
31) Kebijakan 1 juta tenaga kerja di Jawa
14)
Investasi
15)
Kebijakan tata ruang untuk industri
Barat 32) BLK Cevest
16) Kompetisi minat usaha bagi pengusaha dengan 33) Terdapat banyak industri di sekitar daerah lain 17)
Jabodetabek
Kualitas tenaga kerja
34) UMK wilayah Jabodetabek
18) Jumlah lembaga pendidikan SMK & Akdm
35) Kebijakan
investasi
di
wilayah
Jabodetabek 3.7.2. Identifikasi Situasi Internal dan Eksternal
Berdasarkan hasil identifikasi KSF, isu strategis utama yang berpengaruh terhadap situasi internal acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Key Success Factors Acuan Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan
KEY SUCCESS FACTORS (KSF) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
INTERNAL Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Ketersediaan tenaga kerja Pertumbuhan perusahaan Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan Informasi ketenagakerjaan Pengangguran Peraturan daerah dan peraturan lainnya Pemutusan hubung-an kerja (PHK)
EKSTERNAL Pasar bebas dan tenaga kerja global Tenaga kerja luar daerah PPTKIS Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat BLK Cevest Terdapat banyak industri di sekitar Jabodetabek UMK wilayah Jabode-tabek Kebijakan investasi Jabodetabek
98
di
wilayah
7.7.3 Analisis Situasi Internal dan Eksternal Analisis situasi internal dan eksternal (SWOT) merupakan analisis lanjutan dari hasil-hasil analisis sebelumnya baik yang bersifat kualitatif maupun analisis kuantitatif untuk penyusunan masterplan ketenagakerjaan. Hasil analisis SWOT disajikan dalam Tabel 11.
Tabel 11 Hasil Analisis SWOT SWOT
ANALISIS LINGKUNGAN
BOBOT
RATING
SKOR
Ketersediaan tenaga kerja Pertumbuhan perusahaan Informasi ketenagakerjaan Pemutusan hubung-an kerja (PHK) TOTAL
0,30 0,40 0,15 0,15 1,00
4 4 3 2
1,20 1,60 0,45 0,30 3,55
Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan Pengangguran Peraturan daerah dan peraturan lainnya TOTAL
0,40 0,35
4 4
1,60 1,40
0,10 0,15
3 3
0,30 0,45
(S)
ATAN
AN (W)
KELEMAH
KEKU
INTERNAL
1,00
3,75
(O) N (T)
PELUANG
EKSTERNAL
ANCAMA
8
PPTKIS Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat BLK Cevest Terdapat banyak industri di sekitar Jabodetabek TOTAL
0,30 0,10
4 2
1,20 0,20
0,20 0,40
3 4
0,60 1,60
Pasar bebas dan tenaga kerja global Tenaga kerja luar daerah UMK wilayah Jabode-tabek Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek TOTAL
0,30 0,20 0,20 0,30
1,00
1,00
3,60 4 3 2 2
1,20 0,60 0,40 0,60 2,80
Keterangan : a)Skala Bobot 0-1, skala 0 berarti pengaruh terhadap acuan/tujuan tidak ada pengaruhnya, skala 1 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. b) Skala Rating 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tujuan tidak ada pengaruhnya, skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. c) Skala Skor 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tujuan tidak ada pengaruhnya, skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar.
99
Setelah dilakukan analisis lanjutan, yakni dengan cara mengurangkan total skor kelemahan (W) terhadap total skor kekuatan (S) dan mengurangkan total skor ancaman (T) terhadap total skor peluang (O), maka diperoleh hasil analisis SWOT berada di posisi kuadran IV yaitu strategi conservative. Strategi conservative adalah strategi meminimalisir kelemahan (W) dan mengoptimalkan peluang (O). Berdasarkan hasil analisis diperoleh 14 (empatbelas) strategi yang dapat diterapkan untuk perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan. Keempatbelas strategi tersebut sebagai berikut. 1.
Pengiriman TKI berkualitas dari penduduk Kota Bekasi untuk meningkatkan LPE.
2.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penempatan kerja.
3.
Kerjasama Pemkot dengan PPTKIS.
4.
Perda ketenagakerjaan.
5.
Penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan LPE.
6.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penyediaan lapangan kerja.
7.
Penyediaan lapangan kerja.
8.
Perda perbaikan iklim berinvestasi.
9.
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM angkatan kerja untuk meningkatkan LPE.
10.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan ketrampilan.
11.
Kerjasama Pemkot dengan BLK Cevest.
12.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan ketrampilan.
13.
Peningkatan kualitas SDM angkatan kerja. Dan
14.
Perda perbaikan iklim berinvestasi.
15.
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM angkatan kerja untuk meningkatkan LPE.
16.
Perda ketenagakerjaan.
V SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa simpulan, sebagai berikut.
100
1) Kondisi wilayah, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya serta keamanan dan ketertiban secara umum sangat kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan di Kota Bekasi. 2) Jumlah penduduk pada tahun 2015 diprediksi mencapai 2.756.116 jiwa dengan LPP sebesar 3,03%. Jumlah angkatan kerja 1.663.325 jiwa, penyerapan tenaga kerja 1.475.158 jiwa dan pengangguran 11,31%. 3) Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bekasi diprediksi mencapai 6,07% dengan daya serap tenaga kerja 17.323 orang per kenaikan 1% LPE. 4) Sektor lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan, kemudian sektor perdagangan hotel restoran dan sektor jasa-jasa. 5) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2005) perusahaan skala besar, menengah dan kecil mengalami peningkatan jumlah yang cukup berarti (20,37%) dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 82.903 orang. 6) Kota Bekasi memiliki dua unit balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah yaitu BLK Cevest dan BLK Provinsi Jawa Barat serta 54 unit lembaga latihan swasta (LLS), 63 unit PPTKIS dan 178 sekolah menengah kejuruan (SMK). 7) Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang ketenagakerjaan. 8) Sektor ekonomi basis berdasarkan serapan tenaga kerja di Kota Bekasi terdiri dari industri, perdagangan, restoran, layanan kesehatan, hotel, keuangan, lembaga pendidikan,
jasa
perusahaan, dan keuangan. 9) Rasio ketergantungan penduduk 39,35% dan tingkat partisipasi angkatan kerja (APAK) 62,10%. 10) Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi perencanaan tenaga kerja berada pada kuadran IV (conservative)
yaitu
strategi
untuk
mengeliminir
kelemahan
(Weakness)
dan
mengoptimalkan peluang (Opportunity). 11) Terdapat lima strategi perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan yaitu a) strategi peningkatan alokasi APBD untuk bidang ketenagakerjaan, b)kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PPTKIS, BLK dan LLS, c)penyusunan perda
101
tenaga kerja, d)penyediaan lapangan kerja baru dan e)penyusunan perda perbaikan iklim investasi. 12) Kebijakan yang telah dirumuskan untuk perencanaan tenaga kerja meliputi a) Peningkatan alokasi anggaran APBD, b) Peningkatan kerjasama Pemkot Bekasi dengan PPTKIS, BLK Cevest dan LLS, c) Pengaturan ketenagakerjaan, d) Peningkatan investasi dan usaha mandiri, dan e) Pengaturan investasi. 13) Strategi dan kebijakan dalam perencanaan tenaga kerja pelaksanaannya diimplementasikan ke dalam 15 program dan 15 kegiatan. 14) Untuk memudahkan implementasi pelaksanaan perencanaan tenaga kerja maka disusun roadmap tahapan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan ketenagakerjaan dalam bentuk suatu tabel.
DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: FE-UI. Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. 2001. PRA (Participatory Research Appraisal) dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. Alland. A. Jr. 1970. Ecology and Adaptation to Parasitic Diseases, dalam A.P. Vadya (ed). Environment and Cultural Behavior: Ecological Studies in Cultural Anthropology. Garden City: Natural History Press. Bennet, J.W. 1976. The Ecological transition: Central Antropology and Human Adaptation. New York, Toronto, Oxford, Sydney, Frankfurt: Pergamon Prees Inc. Craib, Ian. 1992. Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas. Jakarta: Rajawali Pers. Ediyono, Setijati H. 1999. Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ife, Jim. 1995. Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practic”. Australia: Longman.
102
Jhonson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo. Korten, David C. 1993. Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sunar Harapan. ___________. 1992. Management Community; Asian Experience and Perspektives. Kumarian Press. Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Moleong, Lexi J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Neuman, William Lawrence. 2000. Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches. A Pearson Education Company. Ritzer, George. 1996. Modern Sociological Theory. Singapore: The McGraw-Hill Company Rangkuti, Freddy. 1999. Analisis SWOT; Teknik Membedah Kasus. Jakarta: Gramedia Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yoygakarta: Tiara Wacana Yogya Setiawan, Bonni. Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga; Teori-Teori Radikal dari Klasik Sampai Kontemporer”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sheldon E.B and W.E. Moore. 1968. Indicator of Social Change Concepts and Measurements. New York: Russel Sage Foundation. Sjahrir dan Brown. 1992. Indonesian Financial and Trade Policy Deregulation: Reform and Response, dalam Andrew J. MacIntyre and Kanishaka Jayasuriya (eds). The Dynamic of Economic Policy Reform in South-East Asia and South-West Pasific. Singapore: Oxford University Press. Sobary, Mohamad.1995. Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Soekanto, Soerjono. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Surjomihardjo, Abdurahman. 1977: Perkembangan Kota Jakarta. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta
103
Todaro, Michael P. 1993. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. Turner, Jonathan H. 1990. The Structure of Sociological Theory. California: Wadsworth Publishing Company. Ufford, Philip Quarles van. 1989. “Tendensi dan Tradisi dalam Sosiologi Pembangunan”. Terjemahan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Gramedia. Yustika, Ahmad Erani. 2000. “Industrialisasi Pinggiran”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yuwono S, Arief M, Simanjuntak PJ dan Sagir S. 1985. Produktifitas dan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas,
104
