PTR

P U T U S A N NOMOR : 62/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata

dalam

peradilan

tingkat

banding

telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : SUKARNI Alias NA AING, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1940, Perempuan,

Jabatan

Komisaris

PT.

Riau

General

Company, beralamat di Jl. Potong Lembu Gg. Serindit RT01/RW 0IX, Kel. Kemboja, Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang, sebagai PENGGUGAT ; Dalam

Hal

ini

Penggugat

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya Herman, SH. Dan Eko Murtisaputra, SH., Dari Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Herma, SH., & Rekan, beralamat di Jl. Ir. Sutami, No. 16, Kota Tanjung Pinang. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2013 ; LAWAN: 1. PT. BUANA MEGA WISATA,

beralamat di Kawasan Pariwisata

Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I ; 2. PT. BINTAN RESORT CAKRAWALA, beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, disebut sebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ; 3. PT. BINTAN LAGOON,

beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu,

Kabupaten

Bintan

di

Bintan

Lagooi,

sebagai

TERGUGAT III/TERBANDING III ; 4. PT. RIA BINTAN,

beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu,

Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, disebut sebagai TERGUGAT IV/TERBANDING IV ; Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa Hukumnya S. Azhari, SH. MH., Dari Kantor Advokad & Pengacara AZHARISARAFUDDIN & Rekan, yang beralamat di Jl. Sei Jang No. 9, Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2013 ; 5. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

Cq.

GUBENUR

PROPINSI

beralamat di Jl. Besuki Rahmat

KEPULAUAN RIAU,

No. 1, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Bintan, sebagai TERGUGAT V/TERBANDING V ; 6. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

Cq.

GUBENUR

PROPINSI

KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jl. Raya Tanjung Uban Bintan Bintan Buyuh,

Kec.

Teluk

Bintan,

Kab.

Bintan,

sebagai

TERGUGAT VI/TERBANDING VI ; 7. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

Cq.

GUBENUR

PROPINSI

KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG,

beralamat di Jl. Raya

Tanjung Uban Bintan Sungai Kecil Kab. Bintan, sebagai TERGUGAT VII/TERBANDING VII ; 8. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

Cq.

GUBENUR

PROPINSI

KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG Cq DESA SEBONG LAGOI, beralamat di Jl. Raya Tanjung Uban Bintan Sungai Kecil

Kab.

Bintan,

sebagai

TERGUGAT

VIII/TERBANDING VIII ; Dalam Hal ini Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Romy Romera,

SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2014 ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KANWIL KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jl. MT. Haryono KM 3.5 Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING ; Dalam

Hal

ini

Turut

Tergugat

diwakili

Kuasa

Hukumnya Isdhira Maulid Dwiwardhana, Amd SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013. PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

tanggal

22 Mei 2014 Nomor : 62/Pen.Pdt/2014/PTR , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara

berikut

surat - surat

lainnya

yang berhubungan

dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Tanjung Pinang No : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 31 Oktober 2013 ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi 2012/PN.TPI

Pengadilan Negeri

Tanjung Pinang

No : 70/Pdt.G/

tanggal 31 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara -

Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.566.000,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) Menimbang, bahwa sesuai dengan

Akta

Pernyataan Permohonan

Banding No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI Banding perkara No.70/PDT.G/2012/ PN.TPI

yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 70/Pdt.G/

2012/PN.TPI tanggal 31 Oktober 2013 ; Menimbang, pernyataan

bahwa

banding

berdasarkan

Relaas

No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI

pemberitahuan

Banding

perkara

No.70/PDT.G/ 2012/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I, kepada

Kuasa

Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat III, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 22 Nopember 2013, kepada Terbanding VI/Tergugat VI tanggal 13 Desember 2013, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 16 Desember 2013 ; Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat IIII, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII, tanggal 20

Pebruari 2014, kepada

Terbanding V/Tergugat V tanggal 11 Maret 2012, kepada Terbanding VI/Tergugat VI tanggal 12 Maret 2014, kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat tanggal 10 Maret 2014 ; Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV tertanggal 3 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Pembanding/Penggugat

tanggal 20 Maret 2014, kepada Kuasa Terbanding V/Tergugat V tanggal 11 Maret 2014, kepada Kuasa Terbanding VI/Tergugat VI, kepada Kuasa Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Kuasa Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 12 Maret 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 25 Maret 2014 ; Kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Hukum

Terbanding VI, VII, VIII/Tergugat VI, VII, VIII tertanggal 24 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 1 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV tanggal 17 April 2014, kepada Terbanding V/Tergugat V tanggal 24 April 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 29 April 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI Banding perkara No.70/PDT.G/2012/ PN.TPI yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV tanggal 25 Maret 2014, kepada Terbanding V/Tergugat V, kepada Terbanding VI/Tergugat VI, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 18 Maret 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 25 Maret 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor

:

70/Pdt.G/2012/PN.TPI

dan

telah

pula

membaca

serta

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ; Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah keliru dalam putusannya pada halaman 43 s/d 52 yang mendasarkan pertimbangan

putusan

berdasarkan

kepada

saksi-saksi

yang

diajukan Tergugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim telah keliru memberikan

pertimbangan

hukum

soal

letak

objek

yang

disengketakan, bukan di desa Sri Bintan melainkan di desa Sebong Lagoi. 2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah keliru dalam

pertimbangan

putusannya

pada

halaman

48,

karena

pertimbangan hukumnya tidak melihat saksi-saksi dan bukti yang diajukan

Pembanding/Penggugat

Penggugat/Pembanding

yang

soal

terletak

ganti di

rugi

Desa

tanah

milik

Sebong

Lagoi

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Kepulauan Riau. 3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam memberi pertimbangan hukum berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mendasarkan Hak Guna Usaha

yang

diajukan

Pembanding/Penggugat,

dalam

hal

ini

Pembanding tidak sependapat karena dalam gugatan ini adalah soal ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk kegunaan Resort atau perhotelan yang dilakukan oleh Terbanding I. 4.

Bahwa berdasarkan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding menjelaskan secara tegas bahwa pembebasan tanah Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

diluar sertipikat pembebasan tanah tersebut cacat hukum, dan terhadap penggarap atau yang mengelola tanah diatas tanah negara wajib memberikan uang pindah atau sagu hati dan terhadap tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan menggunakan tim

9

(Sembilan) dan untuk kepentingan komersial tidak

dibenarkan. 5.

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hakim

yang

mengatakan

Surat

Keputusan

Panitia

Pembebasan Tanah Khususw Pengembangan Pulau Bintan No. KPTS.05/580/1991 tanggal 18 Januari 1991 tentang penetapan harga tanah dan pembentukan tim 9 (Sembilan) adalah hal yang sangat keliru. Keputusan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan umum dan proses pembebasan yang dilakukan oleh tim 9 (Sembilan) telah dicabut dengan Keppres No.55 Tahun 1993 pasal 24 yang pada pokoknya mencabut semua keputusan yang ada soal ganti rugi lahan

dan

lebih

mengutamakan

melalui

musyawarah

antara

masyarakat dengan perusahaan. 6.

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan nya mengatakan bahwa Tergugat/Terbanding I s/d IV yang mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat/para Terbanding. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori

banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena semua fakta-fakta yang diuraikan oleh Pembanding

semula

Penggugat

dalam

memori

bandingnya

sudah

dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan tingkat pertama tersebut

pertimbangan hukum Hakim

oleh karena pertimbangan-pertimbangan

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

semua keadaan serta alasan-alasan yang yang menjadi dasar dalam putusannya ; Menimbang bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama maka dengan demikian kontra memori banding tersebut

dipandang telah

dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; Menimbang

bahwa

dengan

demikian,

maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat : Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009; Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI yang dimohonkan banding tersebut ; Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

-

Menghukum

Pembanding semula Penggugat untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah

diputuskan

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : SENIN, tanggal 5 JUNI 2014 oleh kami : DR. N0MMY H.T.SIAHAAN, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi

Pekanbaru

sebagai

Ketua Majelis, ANTHONY SYARIEF, SH

dan EDDY RISDIANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2014 No : 62/Pen.Pdt/2014/PTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 9 JUNI 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh

Hakim-Hakim

Anggota, serta dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota,

ANTHONY SYARIEF, SH

Hakim Ketua,

DR.NOMMY H.T.SIAHAAN, SH., MH

EDDY RISDIANTO, SH.,MH PANITERA PENGGANTI

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH., MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR

Perincian biaya banding : 1. Materai putusan

……………………………….. Rp.

6.000,-

2. Redaksi putusan

……………………………….. Rp.

5.000,-

3. Leges

……………………………….. Rp.

3.000,-

4. Pemberkasan

……………………………….. Rp.136.000,=========== J u m l a h ………………… Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR