PTR

P U T U S A N Nomor : 96/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata

dalam

tingkat

banding,

menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. Edy Supriyanto selaku Direktur CV.Teluk Intan, berkedudukan di Jl.Garuda No.31 Pekanbaru, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding ; Melawan Pemerintah RI cq.Gubernur Kepala Daerah Tk.I Riau, cq.Pemerintah Kabupaten Siak, cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Siak,

berkantor

di

Tanjung

Agung

Siak

Sri

Indrapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

Siak),

Amin

Soimin,

SH

(Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak) dan Fikky Budiman, SH (staf Bagian Hukum), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK/X/201/04, tanggal 19 Oktober 2011

yang

telah

terdaftar

di

Kepaniteran

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2011

dengan

No.467/SK/201/PN.PBR,

semula

Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.96/PDT/2012/PTR

Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20

September

2012

Nomor:

96/Pen.Pdt/2012/PTR,

tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; 2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; Tentang Duduknya Perkara Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Februari 2012 Nomor:133/Pdt.G/2011/ PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi. 1. Menolak Eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara. 1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2012, sebagaimana

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor:

133/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa


Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2012 oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru Kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2012 berdasarkan risalah pemberintahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 133/Pdt.G/2011/PN.PBR; Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Mei 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru Kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan

risalah

pemberintahuan

dan

penyerahan

kontra

memori banding Nomor: 133/Pdt.G/2011/PN.PBR; Menimbang,

bahwa sebelum berkas

perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan

relas

pemberitahuan

memeriksa

berkas

Nomor:

133/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 5 Juni 2012;


Tentang pertimbangan hukum : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang,

maka

permohonan

banding

tersebut

dapat

diterima; Menimbang,

bahwa

alasan

banding

yang

diajukan

Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya agar

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

mengabulkan

gugatan

Penggugat/Pembanding seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

Berita

Acara

diserahkannya

serah barang

terima yang

barang

adalah

diperjanjikan

bukti

telah

(100%)

yang

merupakan dasar permintaan pembayaran atas harga barang itu ; -

Bahwa tentang keberadaan Panitia Pemeriksaan barang adalah berada dibawah Berita Acara Serah Terima Barang, sehingga menurut hukumnya apabila sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang, maka tentang kapasitas panitia pemeriksa barang tidak urgen lagi dipermasalahkan, karena hal itu berada dalam sistem/tata cara intern Pemerintah Kabupaten Siak kalaulah quad non dalam hal terdapat kelalaian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak tentu hal itu adalah merupakan sanksi intern kepadanya. Sedangkan kenyataannya barang tersebut telah diserahkan secara resmi kepadanya sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang, dengan demikian Penggugat/Pembanding selaku rekanan tidaklah dapat menanggung resiko tersebut


dengan

tidak

dibayarnya

harga/nilai

barang

yang

telah

diperjanjikan dalam kontrak. Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/ Pembanding

tersebut,

pihak

Tergugat/Terbanding

mengajukan

kontra memori banding yang pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam

memori

bandingnya

tentang

keberadaan

panitia

pemeriksa tidak urgen dipermasalahkan adalah hal yang sangat keliru karena menurut Keputusan Presiden 20 tahun 2003 paragraf kedelapan Pasal 36 Ayat (3) “ Pengguna Barang dan Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak “ dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.56/PSPKPD/PDK/2006/05 tanggal 28 November 2006 Pasal 1 “ Pihak pertama memberi

tugas

kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima tugas untuk melaksanakan pemborongan yang meliputi pengadaan sarana penunjang kegiatan pendidikan dasar pekerjaan pengadaan buku pelajaran pokok KBK untuk 204 SD se Kabupaten Siak mata pelajaran sains didunia pendidikan Kabupaten Siak sumber dana APBD Kabupaten Siak Tahun anggaran 2006” dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) “ Penyerahan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 di atas dilakukan oleh pihak kedua dan pihak pertama disertai Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Ayat (2) “ Berita Acara tersebut dalam


Ayat

(1)

Pasal

ini

dilaksanakan secara

diterbitkan

setelah

pekerjaan

selesai

sempurna memenuhi syarat serta telah

diperiksa oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan buku pelajaran pokok KBK untuk 204 SD se Kabupaten Siak mata pelajaran sains, pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Panitia Penerima Barang Pengadaan buku pelajaran pokok KBK untuk 204 SD se Kabupaten Siak mata pelajaran sains dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa berdasarkan Keputusan Presiden 20 Tahun 2003 dan

SPk

(Kontrak)

No.56/PSPKPD/PDK/2006/05

keberadaan

Panitia Pemeriksa adalah sangat urgen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor: 133/Pdt.G/2011/PN.PBR, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam perkara aquo, serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri

tanggal

Februari

9

Pekanbaru 2012,

Nomor:

memori

133/Pdt.G/2011/PN.PBR

banding

dari

Penggugat/

Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksespsi. Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak dengan alasan Bupati Siak maupun Drs.Zakaria tidak digugat secara pribadi dan Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

telah

menolak

Eksepsi


Tergugat/Terbanding tersebut dengan alasan bahwa Penggugat yang menilai sendiri pihak mana yang dirasakannya melanggar hak Penggugat dan sudah tepat yang digugat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yang telah menandatangani kontrak dengan Penggugat dalam pengadaan paket pekerjaan pengadaan buku untuk 204 SD se Kabupaten Siak ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut oleh karenanya putusan tentang Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara

yang

pada

pokoknya

menyatakan

gugatan

Penggugat/Pembanding Premateur (belum saatnya diajukan) karena Penggugat belum sempurna memenuhi kewajibannya karena secara factual buku-buku tersebut belum pernah diterima secara resmi oleh pihak yang berwenang yaitu Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa bahkan belum pernah disalurkan kepada pihak sekolah yang ditunjuk ; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/ Pembanding menyatakan yang pada pokoknya apabila sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang, maka tentang kapasitas panitia pemeriksa barang tidak urgen lagi dipermasalahkan, karena hal itu berada dalam sistim/tata cara intern Pemerintah Kabupaten Siak ;


Menimbang, banding

dari

bahwa

menurut

Pengadilan

Penggugat/Pembanding

tersebut

Tinggi di

memori

atas

tidak

beralasan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

Bahwa


dengan

Tergugat/Terbanding

melakukan kesepakatan dalam pengadaan buku pelajaran pokok KBK untuk 204 SD se Kabupaten Siak mata pelajaran sains, berdasarkan perjanjian No.56/PSPKPD/PDK/2006/05 tanggal 28 November 2006 (bukti P 9) ; -

Bahwa dalam perjanjian tersebut, tercantum dalam Pasal 3 “Tempat Penyerahan” disebutkan dalam Ayat (1) “Penyerahan pekerjaan seperti tersebut pada Pasal diatas dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, disertai Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan Ayat (2) “Berita Acara tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini diterbitkan setelah pekerjaan selesai dilakukan secara sempurna dan memenuhi syarat serta telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan

buku

pelajaran

pokok

KBK

untuk

204

SD

se

Kabupaten Siak mata pelajaran sains. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada Ayat (1) Pasal ini kepada Panitia Penerimaan barang pengadaan buku pelajaran pokok KBK untuk 204 SD se Kabupaten Siak mata pelajaran sains dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima ; -

Bahwa dari bunyi Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 November 2006 No.56/PSPKPD/PDK/ 2006/05 tersebut di atas yang ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, terlihat jelas bahwa


keberadaan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang adalah sangat urgen dalam perjanjian tersebut dan ternyata pula bahwa Penggugat/Pembanding belum melakukan kewajibannya yaitu belum pernah menyerahkan buku-buku tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Panitia Pemeriksa/Penerima Barang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang antara Penggugat/Pembanding

dengan

Panitia

Pemeriksa/Penerima

barang sebagaimana tersebut dalam perjanjian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 133/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 9 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dapat dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena


berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan

pasal-pasal

dari

Undang-Undang

dari

peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal

9

Februari 2012 Nomor: 133/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dimohonkan banding ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikian

diputuskan

Majelis Hakim Tinggi

dalam

Pekanbaru

rapat

permusyawaratan

pada hari Selasa , tanggal 26

Februari 2013 oleh kami: Hj Wagiah Astuti, SH sebagai Ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH., MH dan Abdul Fattah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut SH.,MH Panitera Pengganti

dan Ida Ayu Ngurah Ratnayani,

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dahlia Brahmana, SH.,MH

Hj.Wagiah Astuti, SH.

Abdul Fattah, SH.,MH PANITERA PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Perincian biaya banding : 1. Materai putusan ……………………………….. 2. Redaksi putusan ……………………………….. 3. Leges ……………………………….. 4. Pemberkasan ………………………………..

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp.136.000,=========== J u m l a h ………………… Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PTR

Recommend Documents